PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRIHILIR PERATURANDAER.AHKABUPATENINDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGELOI.AAN BARANGMILIK KABUPATENINDRAGIRI HILIR DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAGIRI HILIR
Menimbang : Bahwauntukmelaksanakan pemerintah ketentuan PasalB1 peraturan Nomor6 Tahun2006tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, perlumenetapkan Peraturan DaerahtentangPengelolaan BarangMilik Daerah. Me n g i n g a t
].
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan KabupatenDderahTingkat II Indragiri Hilir (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 1965 Nomor49, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor2754);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355); 3. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukanperaturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Ncmor 53, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4389) - t.
Undang-undang Nomor32 Tahun2004tentangpemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun zo04 Nomor r25, TambahanLembaranNegara RepqprikIndonesiaNomor 4437) sebagaimana telahdiubahdenganuhdang-undang NomorB Tahun 2005 tentangPenetapan PeraturanpemerintahpenggantiundangundarrgNomor3 Tahun 2005 tentangperubahanUnrJang-undang Nomor '32 Tahun 2004 tentang pemerintahanDaerah menjad-i undang-undang (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor108,TambahanLembaran NegaraRepublik Inctonesia Nomor
asa};
-),
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan KeuanganAnatara PemerintahPusat dan pemerintahDaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438) Peraturan Pemerintah Nomor25 Tahun2000tentangKewenangan Pemerintahdan KewenanganpropinsisebagaiDaerah otonomi (LembaranNegaraTahun 2000 nomor 54, TambahanLembaran NegaraNomor3953); Peraturan Pemerintah Nomor105 Tahun2000tentangpengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah (LembaranNegara Tahun2000Nomor202,Tambahan Lembaran NegaraNomorqozl);
B . Peraturan Pemerintah Nomor106 Tahun2000tentarrgpengelolaan dan Pertanggungjawabankeuangan Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan(LembaranNegaraTahun 2000nomor203,Tambahan Lembaran NegaraNomor+ois) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun2001tentangpengamanan dan Pengalihan BarangMilik/Kekayaan Negaradari pemerintahpusat kepadaPemerintahDaer.lhdalam rangka pelakstrnaan otonomi Daerah;
10.Peraturarlr Pemerintah NomorB Tahun 2003 tentangpedoman Organisabi Perangkat Daerah ; 11.Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun2006tentangeengelolaan Barang MilikNegara/Daerah ; 12.Keputusan Prosiden Nomor42 Tahun 2002tentangpelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara ; 13.Keputusan PresidenNomor B0 Tahun 2003 tentangpedoman Pelaksanaan pemerintah Pengadaan Barang/Jasa (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun2003Nomor120,Tambahan Lembiran NegaraRepublik Indonesia Nomor4330)sebagaimana telahtelan beberapa presiden kalidiubahdenganKeputusan Nomor61 tahun 2004tentangPerubahan presiden AtasKeputusan NomorB0Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan pengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LembaranNegaraRepublikIndr:nesia Tahun 2004 presidenNomor32 Tahun2005 tentang Nomor77), Peraturan presiden Perubahan KeduaAtasKeputusan Nomorg0 Tahun2003 pelaksanaan pengadaan tentangPedoman pemerintah Barangfiasa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahunzoos Nonror36) , Peraturan Presiden Nomor70 Tahun2005tentangperubahan Ketiga presiden AtasKeputusan NomorB0 Tahun2003tentangpedoman pengadaan Pelaksanaan pemerintahdan peraturan Barang/Jasa Presiden Nomor8 Tahun2006tentangperubahan Keempat Atas Keputusan PresidenNomor B0 Tahun 2003 tentangpedoman Pelaksanaan pemerintah Pengadaan Barang/Jasa ;
DenganPersetu;uan Bersama BupatiIndragiri Hilir Dan DewanPenvakilan RakyatDaerah MEMUTUSK.AN Menetapkan :
PERAI'URAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGELOLAANBARANG MILIK KABUPATEN INDRAGIRIHILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1
I
DalamParaturan Daerahiniyangdimaksud dengan: 1. Daerah adalahKabupaten Indragiri Hilir; pemerintah 2. Pemerintah Daerahadalah Kabupaten indragiriHilir; 3. BupatiadalahBupatiIndragiri Hilir; 4. DewanPenvakilan RakyatDaerahselanjutnya disebutDPRDadalahDPRDKabupaten Indragiri Hilir; 5. Sekretaris DaerahadalahSekretaris DaerahKabupaten IndragiriHilir; 6. Barangmilikdaerahadalahsemuabarangyangdibeliataudiperoleh atasbebanApBD atauberasal dariperolehan lainnyayangsah; 7. Pengelola barangadalahpejabatyangbenvenang dan beftanggungjawab melakukan pengelolaan koordinasi barangmilikdaerah; B. PembantuPengelola Barangadalahpejabatyang beftanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan,barang milik daerahyang ada pada satuan kerja perangkat daerah; 9. Pengguna barangadalahpejabatpemegangkewenangan penggunaan barangmilik daerah; 10. Kuasapengguna barangadalahkepalasatualr kerlaataupejabatyangditunjukoleh penggunabaranguntuk menggunakan barangyang beradadalampenguasaannya dengansebaik-baiknya; 11. Penyimpan barangadalahpegawaiyangdiserahitugasuntukmenerima, menyimpan dan mengeluarkan barang; 12. Pengurus barangadalahpegawaiyangdiserahitugasuntukmengurusbarangdaerah proses dalam pemakaian yangadadisetiapsatuankerjaperangkaf daerah/unii kerja; 13. SatuanKerja PerangkatDaerahyang selanjutnya disebutSKPDadalahperangkat
pengguna daerah selaku barang;
14.Unitkerjaadalah bagian sKpDseraku kuasapengguna barang; 15' Perencanaan kebutuhan adalahkegiatan merumuskan rinciankebutuhan barangmilik daerahuntukmenghubungkan pengadaan barangydngtelahlaludengankeadaan yangsedang berjalan sebagai dasardalammelakukan yarigakandatang; tindakan
-
danmenatausahakan barang yangsesuai milikdaerah Oengan tugaipokokdaniungsi yang instansi bersangkutan; 17.Pemanfaatan adalahpenclayagunaan barangmilikdaerahyangtidakdipergunakan sesuaidengantugaspokokdansatuankerjaperangkat daerahdalambentuksewa,
pinjampakai,kerjasama pemanfaatan Can banqunserahguna/bangun guna serah dengantidakmengubah statuskepemilikan; 18.Sewaadalahpemanfaatan barangmilikdaeraholeh pihaklain dalamjangkawaktu tertentudan rnenerima imbalanuangtunai; 19.Pinjampakai adalahpenyerahan penggunaan barangantarapemerintahDaerah denganpemerintah Pusatdan antarpemerintah daerafrdalamjangkawaktutertentu tanpa menerimaimbalandan setelahjangka waktu tersebutberakhirdiserahkan kembalikepadapengelola barang; 20. Kerjasamapemanfaatan adalahpendayagunaan barangmilikdaeraholehpihaklain dalamjangkawaktu tertentudalamrangkapeningkatinpenerimaan negarabukan ' pajak/pendapatan daerahdansumberpembiayaan liinnya;
21' Bangun gunaserahadalahpemanfaatan barangmilikdaerahberupa tanaholehpihak laindengan carantendirikan bangunan dan/atau sarana berikutfasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihaklain tersebutdalamjangkawa6u teftentuyangtelah disepakati, untukselanjutnya diserahkan kembati ianln besertabangunan dan/atau saranaberikutfasilitasnya jangkawaktu; setelah berakhirnya 22. Bangunserahgunaadalahpemanfaatan barangmilikdaerahberupatanaholehpihak lain dengancara mencjirikan bangunandan/atausaranaberikutfasilitasnya dan setelahselesaipembangunannya diserahkanuntuk didayagunakan oleh pihak lain tersebutdalamjangkawaktuteftentuyangdisepakati; 23' Penghapusan adalahtindakanmenghapusbarangmilik daerahdari daftar barang dengan menerbitkansurat keputusandari pejabat yang beruvenanguniur membebaskan pengguna dan/ataukuasapengguna barangdanAta, pengelola barang dari tanggungjawab administratifdan nsit atas barang'yang berada dalam penguasaannya; 24' Pemindah tanganan adalahpengalihan kepemilikan barangmilikdaerahsebaqai tindak lanjutdaripenghapusan dengancaradijual,dipertukarkan, Oihibah[inui;;;j;.;;[un sebagai modalpemerintah; 25' Penjualan adalahpengalihan kepemilikanbarangmilik daerahkepadapihaklain denganmenerima penggantian dalambentukuang; 26' Tukar-menukar adalahpengalihan kepemilikan barangmilikdaerah yangdilakukan antarapemerintah daerahdenganpemerintah Pusat,antar pemerintah daerahatau antarapemerintah daerahdenganpihaklain, denganmenerimapenggantian dalam bentukbarang,sekurang-kurangnya dengannilaiseimbang; 27' Hibah adalah pengalihankepemilikanbarang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,antarpemerintah daerahataudaripemerintah daerahkepadapihar lain,tanpa menrperoleh penggantian; 28' Penyertaan modaldaerahadalahpengalihan kepemilikan barangmilik daerahyang semula merupakan kekayaanyang tidak dipisahkanmenlSoikekayaan ving dipisahkan untukdiperhitungkan sebagaimodal/saham daerahpadaUadanusahamilik negara, badanusahamilikdaerahataubadanhukumlainnya; 29' Penatausahaan adalahrangkaiankegiatanyang meliputipembukuan, inventarisasi, pelaporan dan barang milik daerah sesuai dengari ketentuan yang ' berlaku; 30.Inventarisasi adalahkegiatanuntukmelakukan pendataan pencatatan dan pelaporan hasilpendataan barangmilikdaerah; ?1
Penilaian adalahsuatuproseskegiatan penelitian yangselektif pada didasarkan yangobyektif datalfakta danrelevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untukmemperoleh nilaibarangdaerah;
,
yangselanjutnya 32. Daftarbarangpengguna, disingkat denganDBP,adalahdaftaryang pengEuna memuatdatatarangyangdigunakan olehmasing-masing barang; ydngselanjutnya 33. Daftarbarangkuasapengguna, disingkat daftar denganDBKP'adalah yangmemuatdatabarangyangdimilikiolehmasing-masing kuasapengguna barang; 34.Standarisasi saranadan prasarana kerjaPemerintah Daerahadalahpembakuan ruang kantor,perlengxapan kantor,rumahdinas,kendaraan dinasdan lain-lainbarangyang memerlukan standarisasi ; 35. Standarisasi hargaadalahpenetapanbesaranhargabarangsesuaijenis, spesifikasi dankualitas dalam1 (satu)periodetertentu, Pasal2 (1) Barangmilikdaerahmeliputi: a. barangyangdibeliataudiperoleh atasbebanApBD; b. barangyangberasal dariperolehan lainnyayangsah. (2) Barangsebagaimana padaayat(1) hurufb meliputi: dimaksud a. barangyangdiperoleh darihibah/sumbangan atausejenisnya; b. barangyangdiperoleh pelaksanaan sebagai dariperjanjian/kontrak; c, barangyangdiperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau d. barangyang diperolehberdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap. Pasal3
.
(1) Pengelolaan barangmilikdaerahdilaksanakan berdasarkan asasfungsional, kepastian hukum,transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai; (2) Pengelolaan barangmilikdaerahmeliputi: kebutuhan ' a. perencanaan daqpenganggaran; b. pengadaan; penyimpanan c. penerimaan/ danpenyaluran; d. penggunaan; e. penatausahaan; f. pemanfaatan; g. pengamanan danpemeliharaan; h. penilaian; i. penghapusan; j. pemindahtanganan; k. pembinaan, pengawasan danpergendalian; L pembiayaan; dan m.tuntutangantirugi. BAB II PEJABATPENGELOT.A BARANG MILTK DAER^AH
Pasal 4
.
(1) Bupati pemegang adalah pengelolaan kekuasaan barangmilikdaerahberuuenang dan beftanggungjawab pembinaan atas dan pelaksanaan pengelolaan barangmilik
-1...*-. daerah; (2) Dalammelaksanakan padaayat(1), Bupatidibantuoleh: ketentuan a. Sekretaris Daerahselakupengelola;
b. c. d. e. f.
Kepala pembantu Bagian Perlengkapan pengelola; setat
Pasal 5 (l) BupatisebagaiPemegang pengelolaan kekuasaan barangmilikdaerahmempunyai wewenang: a. menetapkan pengelolaan kebijakan barangmilikdaerah; b. menetapkanpenggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. menetapkan pengamanan kebijakan barangmilikdaerah; d. mengajukan usul pemindahtanganan barangmilik daerahyang memerlukan persetujuan DPRD; e. menyetujui usulpemindahtanganan dan penghapusan barangmilikdaerahsesual bataskewenangannya; f . menyetujuiusul pemanfaatanbarang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. (2) Sekretaris Daerahselakupengelola, benvenang jawab: danbertanggung pejabatyangmengurus a. menetapkan dan menyimpan barangmilikdaerah; b. menelitidanmenyetujui rencanakebutuhan barangmilikdaerah; c. menelitidan menyetujui rencanakebutuhan pemeliharaan/perawatan barangmilik daerah; d. mengaturpelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barangmilikdaerahyangtelahdisetujui olehBupati; e. melakukan koordinasi dalampelaksanaan inventarisasi barangmilikdaerah;dan f . melakukan pengawasan pengendalian dan ataspengelolaan barangmilikdaerah, (3) KepalaBagianPerlengkapan selakuPembantuPengelola Barangbertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barangmilik daeiahyanf-adJ-paca masing-masing SKPD. (4) Kepalasatuan kerja perangkatdaerah selaku penggunabarang milik daerah benvenang jawab: dan bertanggung a. mengajukiln rencanakebutuhan barangmilikdaerahbagiSKPDyangdipimpinnya kepadaBupatimelaluipengelola; b. mengajukan permohonan penetapan statusuntukpenguasaan dan penggunaan barangmilikdaerahyangdiperoleh dari bebanAPBDdJn perolehan lainriyiyang sahkepadaBupatimelaluipengelola; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barangmilikdaerahyang beradadalam penguasaannya; d. menggunakan barangmilik daerahyang beradadalampenguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokokdan fungsi satuai keqa perangkat daerahyangdipimpinnya; e. mengamankandan memeliharabarang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usulpemindahtanganan barangmilikdaerahberupatanahdan/atau banguttanyang tidak memerlukan persetujuan DPRDdan barangmilik daerah selaintanahdan/ataubangunan kepadaBupatimelaluipengelola;
g. menyerahkan uniukkepentingan tanahdan bangrnunyungtidakdimanfaatkan yang penyelenggaraan kepadaBupati dipimpinnya tugaspokokdan fungsrSKPD melaluipengelola barang; pengawasan h. melakukan ataspenggunaan barangmilikdaerah dan pengendalian yangadadalampenguasaannya; (LBPS) i. menyusun Laporan BarangPengguna dan menyampaikan dan Semesteran (LBPT) yang beradadalampenguasaannya Laporan.Barang Pengguna Tahunan kepadapengelola barang; (5) KepalaUnit Kerjaselakukuasapenggunabarangmilik daerah,benvenang dan jawab beftanggung : a. mengajukanrencanakebutuhanbarang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepadakepalaSKPDyangbersangkutan; pencatatqn b. melakukan dan inventarisasi barangmilikdaerahyang beradadalam penguasaannya; c. menggunakan barangmilik daerahyang beradadalampenguasaannya untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang d i p impi nny a; d. mengamankan dan memeliharabarang milik daerah yang berada dalam penguasaannys; pengawasan e. melakukan dan pengendalian ataspenggunaan barangmilikdaerah yangadadalampenguasaannya; dan f, menyusundan menyampaikan laporanBarangKuasaPenggunaSemesteran (LBKPS) dan LaporanbarangKuasaPengguna Tahunan(LBKPT)yang berada dalampenguasaannya kepadakepalaSKPDyangbersangkutan. (6) Penyimpan Barangbertugasmenerima, menyimpan dan menyalurkan barangyang pengguna; beradapadapengguna/kuasa dan (7) Pengurusbarangbertugasmengurusbarangmilik daerahdalampemakaian pada pengguna/kuasa pengguna. masing-masing BAB ItrI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Pasal 6 (1) Perencanaankebutuhanbarangmilik daerahdisusundalam renc;na kerja dan anggaran SKPDsetelahmemperhatikan ketersediaan barangmilikdaerahyangada; (2) Perencanaan kebutuhandan pemeliharaan barangmilik daerahdisusundalam rencanakerjadan anggaranSKPDdenganmemperhatikan data barangyang ada dalampemakaian; (3) Perencanaan kebutuhandan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksuddalamayat:(1) dan ayat (2) berpedoman padastandarisasi saranadan prasarana pemerintah kerja daerahyang ditetapkandenganPeraturanBupatidan standarhargayangditetapkan denganKeputusan Bupati; (4) PeraturanBupatidan KeputusanBupatisebagaimana dimaksudpada ayat (3), dijadikanacuandalammenyusun Rencana Kebutuhan BarangMilikDaerah(RKBMD) danRencaria Kebutuhan Pemeliharaan BarangMilikDaerah(RKPBMD); (5) RencanaKebutuhanBarang Milik Daerah (RKBMD)dan RencanaKebutuhan Pemeliharaan BarangMilikDaerah(RKPBMD) sebagaimana dimaksudpadaayat (1)
dan ayat (2), sebagaidasarpenyusunan Rancangan Kerjadan Anggaran(RKA) perangkat masing-masing satuankerja daerahsebagaibahanpenyusunan Rencana APBD. Pasal 7 pengguna Pengelola bersama membahas usulanRencana Kebutuhan BarangMilikDaerah RencanaKebutuhanPemeliharaan BarangMilik Daerahmasing'masing SKPDtersebut denganmemperhatikan databarangpadapengguna dan/ataupengelola untukditetapkan sebagaiRencanaKebutuharrt BarangMilik Daerah(RKBMD)dan RencanaKebutuhan Pemeliharaan BarangMilikDaerah(RKPBMD). Pasal I (1) SetelahAPBDditetapkan, pembantupengelola menyusunDaftarKebutuhan Barang Milik Daerah(RKBMD) dan DaftarKebutuhan Pemeliharaan BarangMilik Daerah (RKPBMD), sebagaidasarpelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barangmilik daerah; (2) DaftarKebutuhan pemeliharaan BarangMilikDaerah(RKBMD) dan DaftarKebutuhan BarangMilikDaerah(RKPBMD), ditetapkan denganKeputusan Bupati. Pasal 9 KepalaBagianPerlengkapan selakuPembantu Pengeiola barangmilikdaerahsebagaimana dimaksud dalampasal5 ayat(3), sesuaitugasdanfungsinya duduksebagai Tim Airggaran pendapatan Eksekutif Penyusunan Rencana Anggaran dan BelanjaDaerah. BAB IV PENGADAAN Pasal 10 Pengadaan barangmitikdaerahdilaksanakan prinsip-prinsip berdasarkan efisien,efektif, transparan danterbuka,bersaing, adil/tidak diskrimirratif danakuntabel, Pasal 11 (1) Pengaturanmengenaipengadaantanah dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yangberlaku; (2) Ketentuanlebih lanjut mengenaipedomanpelaksanaan pengadaan barangmilik daerahselaintanahdiliur denganperaturan perundang-undangan yangberlaku. BAB V PENERIMAAN DAN PENYALUMN Fasal L2 (1) Hasilpengadaan barangditerima olehpenyimpan barang; (2) Penyimpan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugasadministrasi penerimaan barangmilikdaerah; (3) Penerimaan barangmilik daerahsebagaimana dimaksudpadaayat (1) selanjutnya disimpan dalamgudangatautempatpenyimpanan.
{
Pasal 13 (1) Hasilpengadaan barangmilikdaerahyang diterimaoleh KepalaSKpDdilaporkan kepadaBupatruntukditetapkan statuspenggunaannya; (2) Penerimaan bararrg sebagaimana paclaayat(1),dilakukan dimaksud s€telah diperiksa olehPanitiaPemeriksa pemeriksaan. Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara , Pasal L4 (1) PanitiaPemeriksa BarartgDaerahbertugasmemeriksa, menelitidan menyaksikan barang yang diserahkansesuaidengan persyaratan yang teftera dalam Surat Perintah Kerjaataukontrak/perjanjian dandibuatkan BeritaRiarapemeriksaan; (2) Beritaacarasebagaimana dimaksud ayat(1) dipergunakan sebagaisalahsatusyarat pembayaran, Pasal 15 (1) PemerintahDaerahmenerimabarangdari pemenuhankewajibanpihak Ketiga perlanjian berdasarkan dan/ataupelaksanaan darisuatuperijinan tertentu; (2) PemerintahDaerahdapat menerimabarangdari pihak Ketigayang merupakan sumbangan, hibah,wakafdanpenyerahan darimasyarakat; (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (Z) dituangkan dalamberitaacaraserahterima(BAST)dan disertaidengandokumen kepemilikan/penguasaan yangsah; (4) Pengelolaatau pejabatyang ditunjuk melakukanpencatatan,pemantauan dan penagihan kewajiban pihakketigasebagaimana pada'ayat dimaksud (1) dan ayat (2); (5) Hasilpenerimaan sebagaimana padaayat (1) dan ayat (2) dicatatdalam dimaksud DaftarBaranqMilikDaerah. Pasal 16 (1) Penyaluran barangmilik daeraholeh penyimpan barangdilaksanakan atas dasar SuratPerintahPengeluaran Barang(SPPB)dari pengguniTrcuasa penggunabarang diseftaidenganBeritaAcaraSerahTerima; (2) Pengguna barangwajibmelaporkan stockatausisabarangkepadapengelola barang penglelola melaluiPembantu Barang; (3) Kuasapengguna barangwajibmelaporkan stockatausisabarangkepadapengguna barang.
BAB VI PENGGUNA.AN I Pasal 17 (1) Statuspenggunaan barangmilikdaerahclitetapkan denganKeputusan Bupati; (2) Penetapan statuspenggunaan barangmilik daerahsebagaimana dir-,raksud dalam ayat(1) dilakukan dengantatacarasebagaiberikut:
*runn milik daerahyang diterima,kepada a. Penggunabarang nrelaporkan pengelola denganusulanpenggunaan; barangdisertai dimaksud barangsebagaimana meneliti usulanpenggunaan barang b, Pengelola statuspenggunaannya. huruf(a) untukditetapkan Pasal 18 (1) Penetapan slatuspenggunaan tanahdanataubangunan ketentuan dilakukan ciengan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukanuntuk kepentingan penyelenggaraan tugaspokokdanfungsipengguna barangdan/ataukuasapengguna yang barang bersangkutan; (2) Penggunabarangdan/ataukuasapenggunabarangwajib menyerahkan tanah rlan/aterr hepggl1sn yang tidak digunakan pada sebagaimana dimaksud ayat (1) pengelola kepadaBupatimelalui barang. Pasal 19 (1) Pengguna barangyang tidak menyerahkan tanahdan/ataubangunanyang tidak digunakanuntuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPDbersangkutan kepadaBupati dikenakansanksi berupa pembekuandana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud; (2) Tanahdan/ataubangunan yangtidakdigunakan sesuaidenganPasal13 ayat (1) dicabutpenetapan statuspenggunaannya. BAB VII PENATAUSAHAAN BagianPeftama Pembukuan Pasal 20 (1) Penggunabarang/kuasa penggut'la barrng harus melakukan pendaftaran dan pencatatanbarangmilik daerahkedalamDaftar BarangPengguna(DBP)/Daftar (DBKP)menurutpenggolongan BarangKuasaPengguna dankodefikasibarang; (2) Pencatatan barangmilikdaerahsebagaimana padaayat(1), dimuatdalam dimaksud kaftuInventaris BarangA, B, C, D, E dan F; (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi ataspencatatan dan pendaft"aran barang milikdaerahsebagaimana padaayat(1) dalamDaftarBarangMilikDaerah dimaksud (DBMD). Pasal 2L (1) Pe n g g u na pengg u n Da a r a n gn a r u sm e n y im p adno k u m e nk e p e m i l r ka n barang/K uas a r ra n q r ; r ' i3 n : k e n d a r a abne r m c : : .va :; b a r a n gm i l i kdaerahs el ai ntana hr la n la t a h Ca befada daiam npnnr raqa2nnve'
e a g ia nl- e d u a Inventarisasi Pasal 22 (1) Pengelola dan pengguna barangmelaksanakan sensusbarangnrilikdaer.ah setiap5 (lima)tahun sekaliuntuk menyusunBukuInventaris dan BukuInduk Inventaris beseftarekapitulasi barangmilik pemerintah daerah; (2) Pengelola jawabataspelaksanaan barangbertanggung sensusbarangmilikdaerah; (3) Pelaksanaan sensusbarangmilikdaerahsebagaimana dimaksuddenganayat (1) dilakukan olehPembantu Pengelola Barang; (4) Pembantu Pengelola Barangmenghimpun hasilinventarisasi barangmilikdaerah; (5) Barangmilik daerahyang berupapersediaan dan konstruksidalam pengerjaan dikecualikan dariketentuan sebagamana dimaksud ayat(1). BagianKetiga Pelaporan pasal 23 (1) Pengguna/Kuasa penggunabarang menyusunLaporanBarangSemesterandan Laporan Barang Tahunan; (2) Laporan sebagaimana padaayat (1) disampaikan dimaksud kepadaBupatimelalui pengelola; (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporansebagaimana dimaksudpada ayat (2) menjadi Laporan BarangMilikDaerah (LBMD). Pasal 24 LaporanBarangMilikDaerah(LBMD)sebagaimana dimaksud dalampasal23 ayat (3) pemerintah digunakan sebagai bahanuntukmenyusun neraca Daerah. BAB VIII PEMANFAATAN BagianPeftama Kriteria pemanfaatan Pasal 25 (1) Pemanfatan barangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunan d;rnkendaraan bermotor, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggarian tugaspokokdan fungsiSKPD, dilaksanakan olehpengguna setelah mendapat persetuju-n pengelola; (2) Pemanfaatan barangmilikdaerahyangdipergrrnakan menunjang tugaspoKOK -::;k
SKPDselainsehanaim:^> -'-'<s-: :.3: l:) :La,i:^a"<=^ I :-
!:ffii:: ' 3 ' r ) :- an faa :a=' - t ' 5. 3- - ,
*
.t tii?-
* a ' -' -a -;
= = a- ; - ^a{ = ' :
:=-a^;
--:-. - = ' :a ' = a :
: a -_ = 3 = -3 -
:€-.= = -;;:-3= _ i :_ 1 3i- -r-rl i l ^i l
: 3 - 3 = _ : a -; _ -: :-;::
:e-,::---= -
l rl r-r l ,_:.::
:.-' --::
, a -: = : : : . _<. : :
(4) Pemanfaatan barangmilik daerahielaln tanah dan/ataubangunanyang tidak dipergunakan untuk menurjangpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan olehpenggulna persetujuan setelahmendapat pengelola; (5) Pemanfaatan barangmilik daerahdilaksanakan peftimbangan berdasarkan teknis dengannremperhatikan kepentingan daerahdankepentingan umum; (6) Ketentuanlebilr lanjut tentang pemanfaatan barangnrilik daerahdiatur dalanr Peraturan Buoati. BagianKedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 26 Bentuk-bentukpemanfaatan barangmilikdaerahberupa: a. sewa; b. pinjampakai; pemanfaatan; c. kerjasama d. bangungunaserahdanbangunserahguna. BagianKetiga Sewa "
Pasal 27
(1) Barangmilik daerahbaik barangbergerakmaupuntidak bergerakyang belum dimanfaatkan oleh pemerintahdaerah, dapat disewakankefada pihaI ketiga sepanjang menguntungkan daerah; (2) Barangmilik daerahyang disewakan,tidak merubahstatus kepemilikan barang daerah; (3) Penyewaan barangnrilikdaerahberupatanahdan/ataubangunan dilaksanakan olen pengelola setelahmendapat persetujuan dariBupati; (4) Penyewaan barangmilik daerahatas sebagiantanah dan/ataubangunan,selain tanahdan/ataubangunanyang masihdipergunakan oleh pengguna,dilaksanakan olehpengguna setelahnrendapat persetujuan daripengelola; (5) Jangkawaktupenyewaan barangmilikdaerahpalinglama5 (lima)tahundan dapat diperpanjang;
(6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat : yangterkait a. pihak-pihak perjanjian; dengan b,jenis,luasataujumlahbarang, besaran sewadanjangkawaktu; jawabpenyewa c. tanggung atasbiayaoperasional jangka danpemeliharaan selama
waktupenyewaan; d. persyaratan lainyangdianggap perlu. (7) Hasilpenerimaan sewadisetorke KasDaerah. ,
pasal 28
(1) Pemanfaatan barangmilikdaerahselaindisewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal27 dapaL dikenakan retribusi;
{
(2) Retribusi ataspemanfaatan barangmilikdaerahsebagaimana /penggunaan dimaksucl padaayat(1) , ditetapkan denganPeraturan Daerah. BagianKeempat PinjamPakai Pasal 29 (1) Barangmilikdaerahbaik berupatanahdan/ataubangunan maupunselaintanah dan/ataubangunan,dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Pinjampakaibarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunan maupunselain tanahdan/ataubangunan dilaksanakan olehpengelola setelahmendapat persetujuan Bupati; (3) Barangmilikdaerahyangdipinjampakaikan tidakmerubah statuskepemilikan barang daerah; (4) Jangka waktupinjampakaibarangmilikdaerahpalinglama2 (dua)tahundandapat diperpanjang; (5) Pelaksanaan pinjampakaidilakukanberdasarkan suratperjanjian yang sekurangkurangnya memuat: a. pihak-pihak yangterkaitdenganpeqanjian; jenis, b. luasataujumlahbarang, yangdipinjamkan; c. jangkawaktupeminjaman; d. tanggungjawab peminjamatas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangkawaktupeminjaman, dan; e. persyaratan lainyanr;dianggap perlu. BagianKelima Kerjasamapemanfaatan '
pasat 30
Kerjasama pemanfaatan barangmilik daerahdenganpihak lain dilaksanakandalam rangka: a. mengoptimalkan dayagunadanhasilgunabarangmilikdaerah; b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Pasal 31 (1) Kerjasama pemanfaatan barangmilikdaerahdilaksanakan denganbentuk: a. kerjasama pemanfaatan barangmilikdaerahatastanahdan/ataubangunan yang sudahdiserahkan olehpengguna barangkepadapengelola; b. kerjasamapemanfaatan atas sebagiantanah dan/5taubangurianyang masih digunakan I olehpengguna barang; c' kerjasamapemanfaatanatas barang milik daerah selain tarrah dan/atau bangunan. (2) Kerjasama pemanfaatan atasbarangmilikdaerahsebagaimana dimaksud dalamayat -mendapat (1) hurufa dilaksanakan olehpengelola barangsetelah persetujuan Bupati; (3) Kerjasama pemanfaatbn atasbaraltgmilikdaerahsebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf b dan c dilaksanakan olehpengguna barangietelahmendapat persetujuan pengelola barang.
Pasal 32 (1) Kerjasama pemanfaatan atas barangmilik daerahdilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. tidak tersediaatau tidak cukuptersediadanadalamAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahuntuk memenuhibiaya operasional /pemeliharaan /perbaikan yangdiperlukan terhadap barangmilikdaerahdimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatanditetapkan melalui terrcler/lelang dengan mengikutseftakan sekurang'kurangnya (lima) peserta/peminat 5 kecualiuntuk barangmilikdaerahyangbersifatkhususdapatdilakukan penunjukan langsung; c. mitra kerjasama pemanfaatan harusmembayarkontribusi tetap ke rekeningkas daerahsetiaptahun selamajangkawaktu pengoperasian yangtelah ditetJpkan dan pembagian keuntungan hasilkerjasama pemanfaatan; d. besaranpembayaran kontribusi tetapdan pembagian keuntungan hasilkerjasama perhitungan ditetapkan hasil dari yang P€manfaatan tim ditetapkan olehBupati; ' e. besaranpembayaran kontribusi tetapdan pembagian keuntungan hasilkerjasama pemanfaatan harusmendapat persetujuan pengelola barang; -pemanfaatan f. selamajangka waktu pengoperasian mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerahyang menjadiobyek kerjasa ma pemanfaata n; e. Jangkawaktu kerjasama pemanfaatan palinglama 30 (tiga puluh)tahun sejak perjanjian ditandatangani dandapatdiperpanjang. (2) Biayapengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan padaAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah; (3) Biaya yang berkenaandengan persiapandan pelaksanaan penyusunansurat perianjian, pelaksana/pengawas, konsultan dibebankan padapihakKetiga.
,"?i'#t[;:t*', Pasal 33 (1) BangunGunaSerahbarangmilik daerahdapat dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a' Pemerintah Daerahmemerlukanbangunandan fasilitasbagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentinganpelayanan,mum dalam- ianqka penyelenggaraan tugaspokokdanfungsi; b' Tanahmilik pemerintahdaerahyang telah diserahkan oleh penggunakepaoa Bupati;dan c. TidaktersediadanaAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahuntukpenyediaan bangunan danfasilitas dimaksud. (2) BangunGunaSerahbarangmilik daerahsebagaimana dimaksudpaciaayat (1), dilaksanakan olehpengerora setelahmendapat peisetujuan Bupati. Pasal 34 mitra BangunGunaSerahdilaksanakan 11) Penetapan melaluitender/lelang dengan -:^3'kuis:r-:akan sekurang-kurangnya 5 (lima)peserta/peminat. -
tf
= S::a^ ','arEtelahcrretarrkan jangkawaktupengoperasran, selama '="':'
:?^ S3:3CA ::- -:-: :
a.
(3) (4) (5) (6)
Df ^- - -
I ' r €T ,1 3 ,:'
.i :-:-
l -5
(e
^ l i S :e= :Z'
:€: ::
-.
,
.c
-
-= i :
-V -- .:
- l=-:-.
:
tun g alm n y a i- ,c9if e n i- Kc e i B u p a t r ; , b e ro as ar
(7) Bangunguna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjianyang sekurang kurangnya rnemuat: yangterikatdalamperlanjian; a. Pihak-pihak . b, Objekbangungunaserah; c, Jangka waktubangungunaserah; d. Hakdankewajiban parapihakyangterikatdaramperjanjian; dan e. Persyaratan lainyangdianggap perlu. (B) Izinmendirikan bangunan bangungunaserahatasnamapemerintah daerah; (9) Biaya pengkajian,penelitiandan pergUt-t"rUrr10r-l tender/lelang, dibebankanpaoa Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah; (10) Biaya yang berkenaandengan persiapandan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, pelaksana/pengawas, Konsultan padapihakpemenang; dibebankan (11) Setelahjangkawaktu pendayagunaan berakhir,objek bangunguna serahterlebih dahuludiauditPemerintah Da'erah sebelumpenggunaannya ditetapt
:=r :t:::a - -rl ra banguns era hg u n a d ila k s a n a k a n m e la luti e n d e r / le la ndgen g a n - =' : - ,:S :'.a/a^S :<_-3.1-(_ " a ^ ; - .5A. , - a ) le S e r t a , / p e m in a t ;
. '
jangkawaktupengoperasian, (2) MitraBangun SerahGunayangtelahiitetaptan selama sebagaiberikut: kewajiban harusmemenuhi ditetapkan a. Membayarkontribusike kas daerahsetiaptahun yang besarannya yang perhitungan dibentukolehBupati;. tim hasil berdasarkan serah ataumemindahtangankan objekBangun menggadaikan b. Tidakmenjaminkan, Guna;dan SerahGuna. c. Memelihara objekBangun (3) Objekbangunserahguna sebagaimana dimaksudpadaayat (2) huruf b, berupa Daerah; nrilikPernerintah seftifikathakpengelolaan (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikanjaminan utang/diagunkan; (5) Hakgunabangunan rnilikPemerintah diatashakpengelolaan Daerah, dapatdijadikan jaminanutang/diagunkan peraturan perundangsesuaiketentuan dan dilaksanakan undangan; (6) Jangkawaktubangunserahgunapalinglama30 (tigapuluh)tahunsejakperjanjian ditandatangani; (7) Bangunserah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjianyang sekurangkurangnya memuat: a. Pihakpihakyangterikatdalamperjanjian; b. Objekbangunserahguna; c. Jangka waktubangunserahguna; parapihakyangterkaitdalamperjanjian; d. Hakdan kewajiban dan perlu, e. Persyaratan lainyangdianggap (B) Izinmendirikan bangunanbangunserahgunaatasnamaPemerintah Daerah; (9) Biayapengkajian,penelitian padaAnggaran dan pengumuman lelang,dibebankan Pendapatan danBelanjaDaerah; penyusunansurat tiO) Biaya yang berkenaandengan persiapanclan pelaksanaan perjanjian, pelaksana/pengawas, konsultan padapihakpemenang, dibebankan Pasal 37 BalgunSerahGunabarangmilikdaerahdilaksanakan denganketentuan sebagaiberikut: a. MitraBangunSerahGunaharusmenyerahkan hasilBangunSerahGunakepadaBupati pembangunan; setelahselesainya b. MitraBangunSerahGrrnadapatmendayagunakan barangmilikdaerahtersebutsesuai jangkawaktuyangditetapkan dalamsuratperjanjian; dan c. Setelahjangkawaktu pendayagunaan berakhir,objek BangunSerahGunaterlebih dahuludiauditPemerintah Daerahsebelumpenggunaannya ditetapkan olehBupati. BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN I
Bagianpeftama Pengamanan Pasal 38 (1) Pengelolabarang,penggunabarang dan atau kuasa penggunabarang wajib pe:lgamanan melakukan barangmilikdaerahyangberadadalampenguasaannya;
.=
dimaksudpadaayat (1) meliputi (Z) pengamanan barangmilik daerahsdbagaimana hukum; pengamanan fisik,danpengamanan pengamanan administrasi, Pasal 39
..
atas nama Pemerintah (1) Barangmilik Jaerah berupatanah harus disertifikatkan Daerah; denganbukti kepemilikan (2) Barangmllikdaerahberupabangunanharusdilengkapi Daerah; atasnamaPemerintah (3) Barangmilikdaerahselaintanahdan/atarr bangunan harusdilengkapi denganbukti Daerah. kepemilikan atasnamaPemerintah Pasal 40 Pengelola Penyimpanan barangmilikdaerahdilakukan oleh Pembantu buktikepemilikan Barang. Pasal 4L sesuaikemampuankeuangandaerahdan Barangmilik daerahdapat diasuransikan perundang-undangan, peraturan - dilaksanakan sesuaiketentuan BagianKedua Pemeliharaan Pasal 42
'
jawab atas (1) Penggunabarangdan/ataukuasa penggunabarang bertanggung pemeliharaan penguasaannya; barangmilikdaerahyangadadibawah (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berpedomanpada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan barang(DKPB); (3) Biayapemeliharaan padaAnggaran Pendapatan barangmilikdaerahdibebankan dan Belan'ia Daerah. Pasal 43 (1) Penggunadan/atau Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan kepadapengelola barangdan melaporkan secaraberkala; (2) Pembantupengelolamenelitilaporansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan menyusunDaftarHasilPemeliharaan Barangyang dilakukandalam1 (satu)tahun anggaran. (3) Laporan hasilpemeliharan sebagaimana ayat(2) dijadikan sebagai bahanevaluasi. I
BAB X PENILAIAN Pasal 44 Penilaian barangmilikdaerahdilakukan dalamrangkapenyusunan NeracaPemerintah pemanfaatan pemindahtanganan Daerah, barangmilikdaerah, dan
Paiat 45 Penetapan nilaibarangmilikdaerahdalamrangkapenyusunan neracapemerintah daeran dilakukan denganberpedomarr padaStandar Akuntansi Pemerintahan (SAp;, Pasal 46 (1) Penilaian barangmilikdaerahsebagaimana dimaksudpasal44, dilakukan olehTinr yang ditetapkanoleh Bupati dan dapat melibatkanpenilaiirrdependen yang bersertifi kat dibidangpenilaian aset; (2) Penilaian barangmilikclaerah berupatanahdan/ataubangunan dilaksanakan untux mendapat nilaiwajardenganestimasi terendahmenggunakln NJop; (3) Hasilpenilaian barangnrilikdaerahsebagaimana padadyat(2) ditetapkan dimaksud denganKeputusan Bupati.
BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 47 Penghapusan barangmilikdaerahmeliputi: a. Penghapusan dariDaftarBaranqpengguna dan/atauKuasapengguna; dan b. Penghapusan dariDaftarBaranqMilikDaerah. Pasal 48 (1) Penghapusan barangmilik daerahsebagaimana dimaksuddalampasal47 hurufa, dilakukandalam hal barangmilik daerahdimaksudsudahtidak beradadalam penguasaan pengguna dan/atau kuasapengguna; (2) Penghapusan barangmilikdaerahsebagaimana dimaksuddalampasal47 hurufo, dilakukan dalamhal barang'milik daerahdimaksud sudahberalihkepemilikannya, terjadipemusnahan ataukarenasebab-sebab lain; (3) Penghapusan sebagaimana dimaksudpadaayat(1), dilaksanakan denganKeputusan pengelola atasnamaBupati; (4) Penghapusan sebagaimana dimaksudpadaayat(2), dilaksanakan denganKeputusan Bupati. Pasal 49 (1) Penghapusan barangmilik daerahdenEantindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barangmilikdaerahdimaksud : a' Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkandan tidak dapat r flipindahtangankan; atau b. Alasanlainsesuaiketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksudpada ayat (i) dilaksanakan' oteh pengguna dengankeputusan daripengelola setelahmendapat'$ersetujuan Bupati. (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksudpadaayat (2) dituangkan dalam BeritaAcarapemusnahan dandilaporkan kepadaBupati. Pasal50
(1) Penghapusan secara khusus dapat dilakukan terhadap bangunan milikdaerah apabila bangunan nrilikdaerahdimaksud :
4
semula peruntuKan dengan (rehabtotal)sesuai kembali dibarrgun a. Harussegera atau mendesak; sertasifatnya
. b. K ond isin ya m e m bahay ak anbagi k e s e la m a t a n jiwa .
jiwa dapatdilakukan keselamatan yang membahayakan (U Dalamkeadaanbangunan Bup'ati' Keputusan terledif'danrt, iambilmenunggu pembongkaran . -_..._-... " padaayat(2) adalah: sepertidimaksud (3) Alasanpemuongkaran
';..:ff*' :;flx-'i.fiil;ff LlT[.,1Tj;unuul3,.,1;*:0"?*.'*.*'il:li.ff tersebut;atau oleh bencanaalam sepertigempabumi, banjir, b. Rusakberatyang disebabkan danyangsejenis. angintopan,kebakaran BAB XII PEMINDAHTANGANAN Pasal 51 dihapusdari (1) Barangmilikdaerahyangsudahrusakdan tidakdapatdipergunakan, BarangMilikDaerah; DaftarInventaris sesuaiketentuan dimaksudpadaayat (1), dilaksanakan (2) penghapusan sebagaimana perundang-undangan; dimaksudpadaayat (2) dan masih (3) Barangmilikdaerahyangdihapussebagaimana melalui: dapatdilakukan nilaiekonomis, mempunyai ' dan/atau terbatas; umum/pelelangan a. Pelelangan kepadapihaklain. ataudihibahkan b. Disumbangkan padaayat (3) huruf a, terbatassebagaimana (4) Hasilpelelangan umum/pelelangan disetorke kasDaerah. BagianPeftama Bentuk-Bentuk Pemindahta nganan dan Persetujuan Pasal52 barangmilik pemindahtanganan sebagaitindaklanjutatas penghapusan Bentuk-bentuk daerahmeliPuti: a. penjualan; b. tukar-menukar; c. hibah; daerah. modalpemerirttah d. penyeftaan Pasal53
.
dimaksuddalam pasal52 barangmilik daerahsebagaimana (1) Pemindahtanganan persetujuan DPRDuntuk Bupatisetelahmendapatkan denganKeputusan ditetapkan bangunan; a. tanahdan/atau dan/atar.r bangunanyang bernilailebihdari Rp,5.000,000.000'00 tanah selain b. ( l i mami l y arruP i ah). (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan persetujuan DPRD dimaksudpadaayat (1) hurufa tidak memerlukan sebagaimana apabila: kota; ataupenataan dengantataruangwilayah a. sudahtidaksesuai
b . h a r u sd i h a p u ska n ka re n au n ggur u.uir tuk DangunanpenQ!antrsr Ja.; : s=: d a l a md o rrrrn p nn e n o a n o o a r an : - i 3-
,
c, J:ff;l?:ffiff T"-J.nYjiiL.,,,
d. diperuntukkan bagikepentingan umum; e. dikuasairlegaraberdasarkan keputusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukurntetap dan/atauberdasarkan ketentuanpertJndanrg-undangan , jika i[aus kepemilikan dipertahankan ticJak layaksecara Uang ekonomi. Pasal 54 Pemindahtanganan barangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunan sebagaimana dimaksud dalantpasal53 ayat2 ditetapkan denganKeputusan Bupati. Pasal 55 Pemindahan barangmilikdaeral-selain tanahdan/ataubangunan yang6ernilaisampar denganRp.5'000.000.000.00 (limamilyarrupiah)dilakukan pengeloia oteh barangsetelah persetujuan mendapat Bupatl. BagianKedua Penjualan Pasal 56
.. '
(1) Penjualan barangmilikclaerah dilaksanakan denganpertimbangan : a. untukoptimalisasi barangmilikdaerahyangberlebih atauidle; b' secara ekonomis lebihmenguntungkan bagidaerahapabila dijual; pelaksana c, sebagai peraturan ketentuan perundang-undangan; (2) Penjualan barangmilik daerahdilakukansecaralelang, kecualidalam hal-hal teftentu; (3) Pengecualian sebagaimana padaayat(2) meliputi: dimaksud a. Penjualan kendaraan perorangan dinaspejabatNegara; b.Penjualan RumahDinasGolongan III; c. barangmilikdaerahlainnyayangditetapkan lebihlanjutolehpengelola barang. (4) Tatacarapenjualan barangmilikdaerahsebagaimana dimaksud ayat(3) diaturlebih lanjutolehperaturan Bupati. Paragraf 1 PenjualanKendaraanPeroranganDinas
Pasal 57 Penjualan perorangan kendaraan dinasyangdipergunakan oleh pejabatnegarayang berumur 5 (lima)tahunlebih,dapatdijual1(satu)unitkepada yang'bersangt
Paragral 2 PenjualanKendaraanDinasOperasional Pasal 58 =
(1) Pe n g h a p uspenJ an ual an k enda'a adnin a so p e r a s iojnt a e i- c: i: d a , ,,
dan dinasoperasional; a. Kendaraan khusus/lapangan' dinasoperasional b. Kendaraan padaayat(1) hurufa yangberumur5 (lima) dimaksud sebagaimana dirras (Z) Kendaraan barangmilikdaerah; tahunlebih,dapatdihapusdaridaftarinventaris sebagaimana (3) Bupatimenetapkanlebih lanjut umur kendaraandinas operasional dimaksud PadaaYat(2); setelah penjualankendaraansebagaimana dimaksuCpada ayat (1), dilaksanakan _*. -*- (a) ' -?--" -__-.. barangmilikdaerah; dihapusdaridaftarinventaris padaayat(1) hurufa, dimaksud setragaimana dinasoperasional (5) Penjualan kendaraan terbatasy:ng ditetapkan umum dan/ataupelelangan dilakukanmelaluipelelangan Bupati. denganKeputusan '
''
Pasal 59
dalampasal58 ayat (1) huruf b, dinraksud (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana tahunlebih; yangtelahberumur10 (sepuluh) sebagaimana dimaksuddalampasal58 ayat (2) Penjualan kendaraan dinasoperasional terbatasyang (1) huruf b, dilakukanmelaluipelelanganumum/ataupelelangan Bupati; denganKeputusan ditetapkan dimaksuddalam kendaraan dinassebagaimana (3) Penjualan dan/ataupenghapusan pengganti dan/atautidakmenggangu pasal58 ayat(1) apabilasudahadakendaraan pelaksanaan tugas. kelancaran Paragraf 3 PenjualanRumahDinasDaerah Pasal 60 (1) Bupati menetapkangolonganrumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dimaksudpada ayat (1), terdiri (2) Penggolongan rumah dinasdaerahsebagaimana dari: Jabatan); I (Rumah a, Rumahdinasdaerahgolongan (Rumah Instansi); II dan b. Rumahdinasdaerahgolongan (Perumahan golongan Pegawai). III daerah Rumah dinas c. ,
Pasal 61
sebagai I yangSu,ddh tidaksesuaidenganfungsinya (1) Rumahdinasdaerahgolongan yang pengganti perubahan lain, dan/atau sudah ada stuktur organisasi akibatadanya II; menjadirumahdinasdaerahgoiongan dapatdirubahstatusnya (2) RumahdinasdaerahgolonganII dapatdirubahstatusnyamenjadirumahdinas perkantoran; golongan III, kecualiyangterletakdi suatukompleks (3) RumahdinasdaerahgolonganII dapatdirubahstatusnyamenjadirumahdinas kebutuhan rumahjabatan. I untukmemenuhi daerahgolongan Pasal 62 : denganketentuan Rumahdinasdaerahyangdapatdijualbelikanataudisewakan,
menjadirumahdinas II yangtelahdirubahgolongannya a. Rumahdinasdaerahgolongan golongan III; III yangtelahberumur10 (sepuluh) tahunataulebih; b. Rumahdinasdaerahgolongan yangdapatmembeliadalahpegawaiyangsudahmempunyai masakerja 10 c. Pegawai (sepuluh)tahun atau lebih dan belumpernahmembeliatau.memperoleh rumah daripemerintah daerah; denganapaprJn yangdapatmembelirumahdinasdaerahadalahpenghuni yangmemegang d. Pegawai yang SuratIjin Penghunian dikeluarkan olehBupati; e. Rumahdinasdaerahdimaksud tidaksedangdaiamsengketa; dan fl Rumahdinasdaerahyang'dibangun diatastanahyangtidakdimilikiolehPemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanahharusdiproses tersendirisesuai perundang-undangan, denganperaturan Pasal 63 (1) Penjualan rumahdinasgolongan IiI besertaatautidakbeserta tanahnya ditetapkan oleh Bupatiberdasarkan hargataksirandan penilaiannya dilakukanoleh panitia penaksir yangdibentuk danpanitiapenilai denganKeputusan Bupati; (2) Penjualan rumahdinasdaerahgolongan III sebagaimana padaayat (1), dimaksud ditetapkan denganKeputusan Bupati; (3) Hasilpenjualan rumahdinasdaerahgolongan padaayat III sebagaimana dimaksud (1),disetorke KasDaerah. Pasal 64 Pelepasan hak atas tanahdan penghapusan dari DaftarInventarisbarangmilik daerah ditetapkandengan KeputusanBupati setelahharga penjualanatas tarrah dan/atau ban g u n a n ndi y al unas i . . Paragraf 4 PelepasanHak Atas Tanahdan/atau Bangunan DenganGanti Rugi Pasal 65 (1) Pemindahtanganan barangmilik daerahberupatanah dan/ataubangunanmelalui pelepasanhak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan peftimbangan menguntungkan daerah; (2) Perhitungan perkiraannilaitanahdan/ataubangunansebagaimana dimaksudpada ayat (1), denganmemperhatikan NilaiJual ObyekPajakdan/atauHargaUmum setempatyang dilakukanoleh PanitiaPenaksiryang dibentukdenganKeputusan Bupatiatau dapatdilakukanoleh LembagaIndependen yang bersertifikat dibidang penilaian aset; (3) Prosespelepasan hak tanahdan/ataubangunansebagaimana dimaksudpadaayat (1),dilakukan denganpelelangan/tender, , Pasal 66 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksuddalampasal65 tidakberlakubagipelepasan hak atastanahuntukkavlingperumaharr pegavrai negeri; (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanahkavlinguntuk pegawainegeriditetapkan oleh Buoati.
{
Paragraf 5 PenjualanBarangMilik Daerah SelainTanahdan/atau Bangunan Pasal 67 (1) Penjualan bararrgmilikdaerahselaintanahdan/ataubangunan dilaksanakan oleh pengelola setelahmendapat persetujuan Bupati; (2) Penjualan barangmilik daerahsebagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan denganketentuan sebagai berikut: a. pengguna mengajukan usulpenjualan kepadapengelola; b. pengelolamenelitidan mengkajiusul penjualanyung diajukanoleh pengguna sesuaidengankewenangannya; c. pengelola rnenerbitkan keputusan untukmenyetujui atautidakmenyetujui usulan penjualan r yangdiajukanolehpengguna dalambataskewenangannnya; dan d. untuk penjualanyang memerlukan persetujuan Bupatiatau OpRD,pengelota mengajukan usulpenjualan disertaidenganpertimbangan atasusulandimaksud. (3) Penerbitanpersetujuanpelaksanaan penjualanoieh pengelolauntuk penjualan sebagaimana dimaksudpada ayat (2'. huruf d, diiakukansetelah mendapat persetujuan BupatiatauDpRD; (4) Hasilpenjualan barangmilikdaerahdisetorke KasDaerah. BagianKetiga Tukar Menukar Pasal 68 (1) Tukarmenukar barangmilikdaerahdilaksanakan denganpertimbangan : a' Untukm:menuhikebutuhan penyelenggaraar. operasional pemerintahan; b. Untukoptimalisasi barang.milik daerah;dan c. Tidaktersedia danadalamAnggaran Pendapatan danBelanjaDaerah. (2)Tukarmenukar barangmirikdaerahdapatdilakukan denganpihak: a. Pemerintah Pusatdenganpemerintah Daerah; b. AntarPemerintah Daerah; c. BadanusahaMilikNegara/Daerah atauBadanHukummilikpemerintah lainnya; d. Swasta, Pasal69 (1) Tukarnrenukar barangmilikdaerahdapatberupa: a. Tanahdan/atau yangtelahdiserahkan bangunan olehKepalaSKPDkepadaBupati pengelola; melalui b. Tanahdan/ataubangunanyang masihdipergunakan untuk penyelenggaraan tugaspokokdan fungsipengguna tetapitidaksesuai dengantataruangwilayah ataupenataan kota; c. Barang milikdaerahselaintanahdan/atau bangunan. (2) Tata cara tukar menukarbarangmilikdaerahdiaturlebihlanjut oleh Bupatisesuai denganbataskewenangannya. Pasal 70
Tukarmenukar barangmilikdaeransebagaimana dimaksud dalampasal69 ayat(1) huruf a danhurufb, dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. Pengelola mengajr-rkan usul tukar menukartanahdan/ataubangr.rnan kepadaBupati diseftaialasan/pertimbangan dan kelengkapan data; b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunyatukar menukartanah dan/ataubangunandari a-pek teknis,ekononris danyuridisj c. Apabila memenuhi svarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbarrgkan untukmenyetujui dan menetapkan tanahdan/ataubangunan yang akandipertukarkan; d. Tukar menukartanah dan/atau bangunandilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DpRD; e. Pengelola mela[<sanakan tukar menukarselaintanah dan bangunansesuaibatas kewenangannya setelahmendapatkan persetujuan Bupati;dan f' Pelaksanaan serahterimabarangyangdilepaidan barangpengganti harusdituangkan dalamBeritaAcaraSerahTerimaBaranq. Pasal7l Tukar menukarbarangmilikdaerahsebagaimana dimaksuddalampasal 69 huruf c dilaksanakan denganketentuan sebagai berii
Pasall+ Hibahbarangmilikdaerahberupa: yangtelahdiserahkan olehKepalaSKPDkepadaBupati; a. tanahdan/ataubangunan b. tanah dan/atau bangunanyang dari awal pengadaannya untuk direncanakan dihibahkan; c. selaintanah dan/ataubangunanyang telah diserahkan oleh KepalaSKPDkepada pengelola; Bupatimelalui yang dari awal pengadaannya d. selaintanahdan/ataubangunan direncanakan untuk d ih ib a h kan. Pasal 75 (1) Hibahsebagaimana dimaksud dalampasal71 hurufa, ditetapkan denganKeputusan BupatisetelahmendapatpersetujuanDPRD,kecualitanah dan/ataubangunan sebagaimana dimaksud dalampasal53 ayat(2); (2) Hibahsebagaimana dimaksud dalampasal74 huruf b, ditetapkan denganKeputusan Bupati; , (3) Hibahsebagaimana dimaksuddalampasal74 hurufd dilaksanakan oleh pengguna persetujuan setelahmendapat pengelola. BagianKelinra PenyeftaanModal PemerintahDaerah Pasal 76 (1) Penyertaan modal pemerintahdaerahatas bai'angmilik daerahcJilakukan dalam rangkapendirian, pengembangan peningkatan dan kinerjabadanusaharnilikdaerah ataubadanhukumlainnyayangdimilikipernerintah danswasta; (2) Penyertaan modalpemerintah daerahsebagaimana padaayat(1) dilakukan dimaksud denganpertimbangan sebagai berikut: a, barangmilikdaerahyangdariawalpengadaanya sesuaidokumenpenganggaran diperuntukanbagi badanusahamilik daerahatau badanhukumlainnyayang dimilikidaerahdalamrangkapenugasan pemerintah; atau b. barangmilikdaerahlebihoptimalapabiladikelola olehbadanusahamilikdaerah atau badarrhukumlainnyayang dimilikidaerahbaikyang sudahada maupun yangakandibentuk; (3) Barangmilikdaerahyangdijadikansebagaipenyertaan modaldaerahsebagaimana dimaksud ayat(1), ditetapkan olehBupatisetelahrnendapatkan persetujuan OpnO; (4) Penyertaan modalPemerintah Daerahditetapkan denganPeraturan Daerah. Pasal 77 (1) Penyertaan modalpemerintah daerahatasbarangmilikdaerahdapatberupa: a. tanah dan/ataubangunan yangtelahdiserahkan kepadapengelola baranguntuk barangmilikdaerah; ? b' tanahdan/ataubangunanyang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakansebagaimodal pemerintahdaerahsesuaidenganyang tercantum penganggaran; dalamcokumen c. Barang milii< daerahselaintanahdan/atau bangunan. (2) Penetapanbarang milik daerah berupa tanalr dan/atau bangurranyang aKan disertakan sebagai modalpemerintah daerah sebagaimana padaayat(1) dimaksud hurufa dilakukanolehBupatisesuaibataskewenangannya;
(3) Penyertaanmodal pr:merintahdaerahatas barangmilik daerah.sebagaimana oleh pengelolabarangsetelah dimaksudpada ayat ( l) huruf a dilaksanakan persetujuan mendapat Fupati; (4) Penyeftaanmodal pemerintahdaerah atas barang milik daerahsebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelolabarangsetelah persetujuan mendapat Bupati; (5) Penyertaan modal Pemerintah daerahatas barang milik daerahsebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh penggunabarangsetelah persetujuan pengelola mendapal barang. Pasal 78 (1) Penyertaanmodal pemerintahdaerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal77 ayat(1) hurufa dan b dilaksanakan denganketentuan sebagai berikut: a. Pengelola barangmengajukan usulanpenyertaan modalpemerintah atas tanah dan/ataubangunan kepadaBupatidisertaidenganalasanpeftimbangan; b. Bupati menyetujuiatau menolak usulan penyeftaanmodal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa; c. Proses persetujuanpenyertaanmodal pemerintah dilaksanakandengan padaketentuan berpedoman Pasal53 ayat(1) dan pasal55; d. pengelola barang melaksanakanpenyertaan modal pemerintah dengan padapersetujuan berpedoman bupati; e. Pengelola barangmenyiapkan Rancangan Peraturan daerahtentangpenyertaan ModalPemerintah Daerahdenganmelibatkan instansi terkait; f. Pengelolabarangmenyampaikan Rancangan PeraturandaerahkepadaDpRD untukditetapkan; g, Pengguna barangmelakukan serahterimabarangkepadabadanusahamilik daerahatau badanhukumlainnyamilik daerahyangdituangkan dalamberita acaraserahterimabarang. (2) Penyertaan modal pemerintahdaerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksuddalamPasal77 ayat(1) hurufc dilaksanakan denganketerrtuan sebagai berikut: a. pengguna barang mengajukanusulart kepada pengelolabarang disertai alasan/pertimbangan data dan hasil pengkajian ,kelengkapan tim interninstansi pengguna barang; b. pengelola barangmenelitidan mengkajiberdasarkan pertimbangan dan syaratsyaratsebagimana dimaksud dalampasal76; c. apabilamemenuhisyaratsesuaiperaturanyang berlakupengelola barangdapat memperti mbangkan untukmenyetujui sesuaidenganbataskewenangannya; d. penggunabarangmelakukanserahterima barangkepadabadanusahamilik daerahatau badan hukumlainnyamilikdaerahyangdituangkan dalamberita acaraserahterimabaranq. a
BAB XIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 79 (1) Bupatimelakukan pengendalian pengelolaan barangmilikdaerah;
{
pemantauan terhadappenggunaan, dan penertiban mei,;l.rukan (2) Penggunir L3;rranE pemeliharaan penatausahaan, dan pengamanan pernidalrtanganan, pemanfaa[arr, penguasaannya; yangberadadibawah MilikDaerah Barang padaayat(2), yangdimaksud pemantauan sebagaimana (3) Pelaksanaan dan penertiban Barang; olehKuasaPengguna daerahdilaksanakan untukunit kerjaperangkat fungsional Barangdapatmemintaaparatpengawas (4) Pengguna dan KuasaPengguna sebagaimana dan peneftiban audittindaklanjuthasilpemantauan untukmelakukan padaayat(2) danayat(3); yangdimaksud (5) Pengguna hasilaudit sebagaimana Barangmenindaklanjuti dan KuasaPengguna perundang-undangan. padaayat(4) sesuaiketentuan dimaksud Pasal 80 pemantauan (1) Pengelola berwenang untukmelakukan dan investigasi ataspelaksanaan pemindahtanganan penggunaan/ pemanfaatan dan BarangMilik Daerah,dalam pemanfaatan penggunaan/ rangkapenertiban dan pemindahtanganan BarangMilik yangberlaku; Daerahsesuaiketentuan padaayat(1), pengelola (2) Tindaklanjutsebagaimana dimaksud dapatmemintaaparat pengawasfungsionaluntuk melakukanaudit atas pelaksanaanpenggunaan/ pemanfaatan danpemindahtanganan BarangMilikDaerah; (3) Hasilaudit sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan kepadapengelola u n tu kd i ti ndak l anj uti s es ua ik e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n , EAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 81 (1 ) Dalampelaksanaan pengelclaan teftibadministrasi barangmilikdaerah,disediakan yang pada APBD; anggaran dibebankan (2) Pegawai yang melakse'nakan pengelolaan barangmilikdaerahyang menghasilkan pendapatan danpenerimaan daerah,diberikan biayaoperasional/honoi'arium; (3) Penyimpan dan pengurusbarangdalammelaksanakan tugasdiberikantunjangan khususyang besarannya disesuaikan dengankemampuan keuangandaerahdan Bupati. ditetapkan denganKeputusan t]AB XV GANTIRLJGIDAN SANKSI Pasal 82 (1) Setiapkerugiandaerahakibatkelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukumatas pengelolaan barangmilik daerahdiselesaikan melaluituntutanganti rugi sesuai perundang-undangan; denganperaturan (2) Setiappihakyangmengakibatkan kerugian padaayat daerahsebagaimana dimaksud (1) dapatdikenakan sanksiadministratif dan/ataupidanasesuaidenganperaturan perundang-u ndanga n. BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 83
(1) Barangmilikclaerah yangdigunakan"oleh badarrlayananumumDaerahmerupakan kekayaandaerahyang tidak dipisahkanuntuk menyelenggarakan kegiatanbadan layananumumdaerahyangbersangkutan. (2) Pengelolaan barangmilikdaerahsebagaimana dimaksudpaddayat (1) mengikuti yang ketentuan diaturdalamPeraturan Daerahini, kecualiterhadapbarang-barang teftentuyatrl ciaturtersendiri dalamPeraturan Perundang-undangan yangberlaku, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 (1) Hal-halyang belumdiaturdalamPeraturan Daerahini sepanjang berkaitandengan pelaksanaannya diaturrebihranjutdenganperaturan Bupati. (2) Peraturan Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanDaerahini denganpenempatannya dalamLembaran DaerahKabupaten IndragiriHilir. Dit e t a p k a nd iT e m b i I a h a n Padatanggal 26 ll.arcf Z0Og BUPATIINDMGIRI HILIR
3z
H. INDM MUCHLISADNAN Diundangkan di T e m Lri I a h a n PadaTanggal: O tAarct 20gB SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAqIRIHILIR,
c
PernbinaUtirna UuOa Nip.010079050
PENJ{ASAN ATAS PERATURAN DAEMHKABUPATEN INDRAGiRI HILIR TENIAN(;PENCJELOLMN BAMNGMIL-IK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR I.
UMUIVl Ba;;,rng claerah adalahsentuakekayaan daerahbaikyangdimilikimaupun yang dikuasai berwujud,baikyang bergerakmaupunyangtidakbergerakbeserta bagian-bagiannya ataupunyang merupakansatuanteftentuyang dapat dinilai, dihitung,diukuratauditinrbang termasuktermasukhewandan tumbuh-tumbuhan kecualiuangdan suratberhargalainnya.Dalamrangkamenjaminterlaksananya teftib adnrinistrasi dan tertib pengelolaan barangmilik daerah,maka diperlukan persepsi adanyakesamaan dan langkahsecaraintegraldan menyeluruh dariunsur, unsuryangterkaitdalampengelolaan barangmilikdaerah. SedangkanDalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus memperhafikan asasfungsional, asas kepastianhukum,asastransparansi, asas efesiensi, asasakuntabilitas danasaskepastian nilai.
II.
Adapunrnaksud dantujuannya adalahuntuk: a. mengamankan L,rarang milikdaerah; b.
menyeragamkan langkah-langkah dan tindakandalampergelolaan barang milil< daerah;
c.
janrinan/kepastian mentberikan dalampengelolaan barangmili
d. e. f. III.
terwu;uclnya akuntabilitas dalampengelolaan barang; pengelolaan terwujudnya barangmilikdaerahyangteftib,efektifdanefisien
PENJEI-ASAN PASAL DEMiPASAL Pasal1 Pasal2 Pasal3 Pasal4 Pasal5 Pasal6 Pasal7 PasalB Pasal9 PasalI 0 Pa sa11 l Pa sail2 Pasai1.1 Pasal14 Pasal15 Pasal16 Pasal17 Pasal1B Pasal19
Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas;
Pasal20 A ya t(1 ) A ya t(2 )
Ayat(3) Pasal21 Pasal22 Pasal23 Pasal24 Pasal25 Pasal26 Pasal27 Pasal28 Pasal2-9 Pasal30 Pa sal 31 Pasal32 Pasal 33 Pasal34 Pasal35 Pasal36 Pasal37 Pasal3tJ A y at(1) Ayat(2)
Cukupjelas; KartuInventaris Barang: Yangdimaksuo T a n a h A a d a la h ; danMesin; B adalahPeralatan danBangunan C adalahGedung ; . D adalah Jalan,IrigasidanJaringan ; E adalahAsetTetapLainnya; dan F adalahKonstruksi dalamPengerjaan. Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; jelas; Cuk,rp Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Yangdimaksud dengan: 1. Pengamanan Administrasi yang adalahpengamanan dilakukan terhadap : a. BarangInventaris Pengamananadministrasiterhadap barang tlergerak dilakukan dengancara: Pencatatan / inventarisasi. Kelengkapan buKi kepemilikan antaralainBpKB, pembelian faktur dll. Pemasangan labelkode lokasidan kode baranq berupastiker. Pengamanan administrasi terhadapbaranEtidak bergerak dilakukan dengancaral Pencatatan / inventarisasi. Penyelesaian bukti kepemilikanseperti : IMB, BeritaAcaraserahterima,Suratperjanjian,Akte JualbelidandokrJmen pendukung lainnya. b. BarangPersediaan : Pengamananadministrasiterhadap barang persediaan dilakukandengancara pencatatan dan penyimpanan secaratertib. 2. Pengamanan Fisik: yangdilakukan Pengamanan terhadap : a. Barang Inventaris
I
Pasal39 Pasal40 Pasal 41 Pasal42 Pasal43 Pasal44 Pasal45 Pasal46 Pasal47 Pasal48 Pasal49 Pasal50 Pasal 51 Pasal52 Pasal53 Pasal54 Pasal55 Pasal56 Hasat 5/ Pasal58 Pasal59 Pasal60 A ya t(1 ) A ya t (2 )
Pengarnanan fisik terhadapbarangbergerak dilakukan dengancara: Pemanfaatan sesuaitujuan. Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupunterbuka. Pemasangan tandakepemilikan. Pengamananfisik terhadap [.rarangtidak bergerak dilakukan dengancara: Pemagaran, Pemasangan papantandakepemilikan. Penjagaan. b. BarangPersediaan : Pengamanan fisik terhadapbarangpersediaan dilakukan oleh penyimpan dan/ atau pengurus barangdengancara penempatan padatempat penyimpanan yang baik sesuaidengan sifat barang tersebut agar barang milik daeran terhindardarikerusakan fisik. 3. Pengamanan Hukum: Pengamanan melaluiupayahukumterhadapbarang inventarisyang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengancara: - Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian. - Penerapan hukum. Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas, Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas ' Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Yangdimaksud dengan: a. Rumah Dinas Daerah GolonganI (Rumah Jabatan) adalah rumah milik daerah yang
i-tg!*#**ffisr
Pasal61 Pasal62 rdSd t
oJ
Pasal64 Pasat65 Pasal66 Pasal67 Pasal6B Pasal69 Pasal70 Pasal 7i Pasal72 Pasal73 Pasal74 Pasal75 n ^^ -l
r/
r ds dr /o
Pasal77 Pasal78 Pasal79 PasalB0 Pasal B1 Pasal82 Pasal83 Pasal84
disediakanuntuk ditempati oleh pemegang jabatantertentuyang bdrhubungan dengansifat dinas dan jabatannyahd-rilstinggal di rumah tersebut. l-\ U. Rumah Dinas Daerah Golongan il (Rurnah lnstansi)adalahrumah milik daerahyang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya,disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan. RumahDinasDaerahGolonganIII (perumahan Pegawai) adalahrumahmilik?aeran tiinnyayang disediakan untuk ditempatioleh pegawai' Negei yang tidak termasuk Rumah Dfnas Daerah Golongan I DanGolongan II tersebutdi atas. jelas Cukup ; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas
jelas; : Cukup
Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; Cukupjelas; : Cukupjelas; : Cukupjelas;
