PEMERINTAHKABUPATENINDRAGIRI HILIR PEMTURAN INDMGIRIHILIR DAEMHKABUPATEN . TE TAHUN2OO5 NOMOR. TENTANG RETRIBUSIIZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN MHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIINDMGIRI HILIR M en im b a n g
:4 .
h
bahwadenganditetapkannya PeraturanPemerintah Nomor66 Tahun 20OL'tentangRetribusiDaerahsebagaiPelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pungutan Retribusi pengusahaan Penyelenggaraan MinyakdanGasBumi. bahwa unLuk kepastian dan menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaanyaperlu diatur tentang Retribusi penyelenggaraan pengusahaan Minyakdan GasBumi. pertimbangan b"dhwa berdasaikan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b perlumenetapkan Peraturan Daerah.
Me n g i n g a t
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, tentang pembentukan KabupatenDaerahTingkatII (LembaranNegaraRepubrikIndonesia T.ahun 1965 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor275il; 2. Undang-Undang34 Tahun 2000, tentang perubahan atas . Undang-undang Nomor 18 Tahun 7997,tentangpajak Daerahdan RetribusiDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor246, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4048); 3. undang-undang Nomor22 Tahun2001tentangMinyakdan GasBumi (LembaranNegaraTahun 2004 Nomor 136, TambahanLemabaran NegaraNomoraL52); 4. undang-uNdangNomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara( Lembaran Negara Tahun2004Nomor5 Tambahan Lembaran NegaraNomor.4355 );
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang (LembaranNegara Tahun 2004 PeraturanPerundang-Undangan Nomor 5368); Negara Nomor53,TambahanLembaran
5
Daeralr Nomor32 Tahun2004,tentangPemerintahan 6 . Undang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor I25, IndonesiNomoraa37); NegaraRepublik TamhahanLembaran Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 6 . Undang-Undang Daerah(Lembaran Pusatdan Pemerintah Pemerintah antara Keuangan Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor44.38); 7 . PeraturanPemerintahNomor25 Tahun 2000, tentangKewenangan Pemerintahdan KewenanganPropinsisebagai Daerah Otonom (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2000..Nomor 54, IndonesiaNomor3952) ; TambahanlembaranNegaraRepublik 8 . PeraturanPemerintahNomor08 Tahun 2003, tentang Pedoman OrganisasiPerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2003 Nqmor L4, Tambahan LembaranNegbra Republik IndonesiaNomol4262); 9 . PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor tLg, ,. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4L37); 10. PeraturanDaerahKabupatenIndragiriHilir Nomor41 Tahun 2002, PengusahaanMinyak dan Gas Bumi tentang Penyelenggaraan ( Lembaran DaerahTahun2002Nomor41 seriC ) ;
Bersama Dengan Persetujuan MKTATDAEMHKABUPATEN PERWAKILAN DEWAN INDMGIRIHILiR dan iNDMGIRIHILiR BUPATI , It'lenetapkan :
MEMUTUSKAN:
PEMTURAN DAEMH KABUPATENINDMGIRI HILiR TENTANG PENGUSAHAAN MINYAKDAN GAS RETRIBUSIIZiN PENYELENGGARAAN BUMI: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Daerahiniyangdimaksud DalamPeraturan dengan: IndragiriHilir; DaerahadalahKabupaten DaerahadalahPemerintah Pemerintah Kabupaten IndragiriHilir; BupatiadalahBupatiIndragiriHilir; DaerahKabupaten IndragiriHilir; DaerahadalahSekretaris Sekretaris Hidup,Pertambangan DinasadalahDinas Lingkungan dan Energi IndragiriHilir Kabupaten Hidup,Per tam bangan 6 . K e p a l aD i n a sa d a l ahKepalaDinasLingkungan Indr agirHilir i ; d a nE n e rgKi a b u p aten
1. 2. 3. 4. 5.
7. KasDaerahadalahKasDaerahKabupaten indragiriHil,ir; B. RetribusiDaerahadalahPungutanDaerahsebagaiPembayaran aLas jasa pemberianizin, yang khususdisediakanatau diberikanoleh pribadi,kelompok Pemerintah Daerahuntukkegiatan aiau
badan;
9. Wajib RetribusiadalahOrang Pribadi,Kelompokatau Badanyang menurutPeraturanPerundang-undangan Retribusidiwajibkanuntuk pembayaran melakukan Retribusi ; 10.Surat Pendaftaran Objek RetribusiDaerah,yang selanjutnyadapat disingkatSPORD adalahsuratyangdipergunakan olehWajibRetribusi untuk melaporkan data ObjekRetribusidan wajib Retribusisebagai dasarperhitungan dan pembayaran Retribusiyangterutangmenurut Peraturan Perundang-undangan RetribusiDaerah; 11.surat KetetapanRetribusiDaerahyang selanjutnyadapat disingkat SKRDadalahSurat Keputusanyang menentukanbesarnyajumlah Retribusiyangterutang; 12.Surat KetetapanRetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnyadisingkat SKRDKBTadalah Surat Keputusanyang menentukan tambahanatasjumlahRetribusi yangditetapkan ; 13.Surat KeputusanRetribusiDaerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkatSKRDLB adalahsurat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran Retribusikarenajumlah kreditRetribusiLebih Bayar dari pada Retribusiyang terutang atau tidak seharusnya terutang; 14.Surat KetetapanRetribusiDaerahyang selanjunyadapat disingkat srRD adalahSurat untuk melakukantagihanRetribusiatau sanksi adminjstrasi berupauangataudenda; 15.sur# Keputusan Keberadaanadalah Surat Keputusan atau Keberadaanterhadap SKRD atau Dokumenlain yang disamakan yangdiajukanolehWajibRetribusi; SKRDKBT danSKRDLB 16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola datadan atau keterangan lainnyadalam pengawasan kepatuhanpemenuhan kewajibanRetribusiberdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 17.Penyidikan Tindak PidanadibidangRetribusiadalah serangkaian tindakanyang dilakukanoleh penyidikpegawaiNegeriSipil yang sdlanjutnya dipat disebut penyidikan,-untuk mencari system mengumpulbukti, yang denganbukti itu membuatterang tindak pidanaRetribusi Daerahyangterjadisertamenemukan tersangkanya ; 18,Penyelenggaraan tugas pemerintahdi bidangMinyakdan Gls Bumi oleh' PemerintahDaerah, adalah semua tindakan dalam rangka melakukanpembinaan, pengawasan, pengendalian terhadapkegialan usaha minyakdan Gas Bumi yang ditaruranBupatisesuaidengan lingkupkewenangannya ; 19.Persetujuan, adalahpernyataan setujuyang diberikansecara,tertutis . kepadaBadanUsahauntuk melaksanakan kegiatanUsahatertentu . dibidangPertambangan dan Energi. 20.Rekomendasi, adalahketerangan yangdiberikankepadaBadanUsaha F sebagaisyaratuntukmendapatkan izin; 2L.rzin, adalahkewenaganyang diberikankepadaBadanusaha untuk melaksanakan kegiatantertentudibidangMinyakdan GasBumi; 22.Badan usaha adalah perusahaanberbentukbadan hukum yang jenis kegiatanusahabersifattetap, terus menerusdan menjalankan didirikansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalamwilayahNegaraKesatuan nepuuiikl*ndonesia yangmelakukan usahadi Ikabupaten IndragiriHilirl 23.Minyakdan Gas Bumi,adalahMinyakdan Gas Bumisebagaimana dimaksud Undang-undang nomor22 Tahun2001tentangminyakdan g a sb u mi;
yangdalamkondisitekana.n dan 24.MinyakBumi,adalahhidrokarbon aspal,lilin berupafasacairataupadattermasuk atmosfer temperatur mineralatau ozokerit,dan bitumenyang diperolehdari proses tetapi tidak termasukbatubaraatau endapan .penambangan, '
padatyang diperolehdari kegiatart lainyang berbentuk .hidrokarbon yangtidakberkaitandengankegiatanusahaMinyakdanGasBumi; 25.Gas Bumi, adalah hidrokarbonyang dalam kondisi tekanandan temperaturatmosferberupafasa gas yang diperolehdari proses penambangan Mininyak danGasBumiyangdiubahmenjadicairuntuk pengangkutan memudahkan ; 26.KegiatanUsahaMinyakdan GasBumi,adalahkegiatanUsahaMinyak dan Gas Bumi yang terdiri dari pengolahan,pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga; yang melaksanakan 27.Peiusahaan adalahperusahaan JasaPenunjang, usaha penunjangdalam kegiatanoperasionalPertgmbangan dan IndragiriHilir; Energidi wilayahKabupaten 28.BahanBakarMinyakyangdisingkat denganBBM,adalahbahanbakar yangbersaldan/ataudiolahdari minyakbumi; 29. LiquifiedPetroleumGas, disingkatLPG,adalah bahan bakar yang berasaldari gas bumiyangterdiridari propanaatau butanadan/atau campurankeduanyayang dicairkandan dipergunakan untuk bahan bakarrumahtanggadan industri; 30. BahanBakarKfiusus,adalahbahanbakaruntuk motoryang meliputi premik,super TT, prima TT.dan Petro 2T serta jenis lain sesuai denganperkembangan teknologi; 31.PelumasBekas,adalahpelumasyang pernahdipakaidan/atautidak yangtelahditetapkan memenuhispesifikasi olehpemerintah Daerah; 32.DepOtadalahtempatpembekalan BahanBakarMinyak( BBM) untuk memeuhikebutuhan suatuDaerahdengankapsitastertentu; 33.StasiunPengisian BahanBakaruntukUmum,disingkatdenganSPBU, adalahtempatdan/ataufasilitaspelayananpengisiandan penjualan bahan bakar minyak untuk kendaraanbermotordidaerahdaratan denganhargajual yangditetapkan olehpemerintah ; 34.StasiunPengisian BahanBakaruntukBunker,disingkatdenganspgB, adalahtempatdan/ataufasilitaspelayananpengisiandan penjualan bahan bakar qrinyakuntuk kendaraanbermotordidaerahperairan dEingan hargajual yangditetapkan olehpemerintah ; 35,Agen PremiumMinyakTanah dan Solar,disingkatdenganAPMS, adalahtempatdan/ataufasilitaspelayananpengisiandan penjualan bahan bakar minyak MinyakTanah dan Sorar untuk kendaraan bermotordi daerahdaratandan daerahperairan; 36.Agen Minyakranah, adalahpenyaluran minyaktanah dari depot kepadakonsumen rumahtanggamelaluipangkalan minyaktanah; 37.Pangkalan Minyakranah, adalahpenyalurminyaktanah langsung kepadarumahtanggai 38,GudangbahanPeledak, adalahsuatubangunanatau konteneryang 'sdcarateknismampumenyimpan bahanpeledaksecaraamanuntuk kegiatanusahaMinyakdanGasBumi. BAB II NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI Pasal2 Dengan nama RetribusiIzin usaha Minyak dan Gas Bumi sebagai pembayaran yangditerbitkan atasperizinan olehDinasatasnamaBupati. Pasal3 objek Retribusi adalahlzin, Rekomendasi dan persetujuan UsahaMinyak d a nGa sB u miya n gme l i puti:
yangmeliputi: (1) Perizinan Sub SektorMinyak KantorPerwakilan Perusahaan a. Izin Pembukaan danGasBumi. DepotLokal. b. Izin Pendirian danSPBB. Pendirian SPBU c. Izin d. Izin Pemasaran Jenis BahanBakarKhusus( BBK) untuk Mesin 2 (d u a )l a n g ka . pelumasbekas. dan penyaluran e. Izin pengumpulan penjualan penggunaan TabungdanGasElpiji. dan f. Izin g. IzinAgenPenyalur MinyakSolar( APMS). MinyakTanah. h. Izin Pendirian Pangkalan Tzin i. Pelumas Bekas. (2) Rekomendasi yangmeliputi: a. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatanMinyakdan GasBumi. LokasiPendirian b. Pemberian Rekomendasi Kilang (3) Persetujuan yangmeliputi: a. Persetujuanmengenaipenggunaanwilayah pertambanganatau wilayahkerjakontraktoruntukkegiatanMinyakdan GasBumi. b. Persetujuansurat keteranganterdaftarperusahaanJasapenunjang lainselainyangbergerakdibidangFabrikasi konstruksi, manufakture, Konsultansi danTeknologiTinggi. Pasal4 subjekRetribusi adalahorang Pribadiatau Badanhukumyang mendapat pelayanan perizinan. Pasal5 wajib Retribusi adalahorangpribadiataubadanhukumyangmenggunakan MinyakdanGasBumi. ' BRBIiI GOLONGAN RETRIBUSI DANCARA MENGATUR TINGIGTRETRIBUSI Pasal6 (1) RetribusiPerizinan usahaMinyakdan Gas Bumidigolongkan sebagar perizinan Retribusi Golongan lasa usahadan Retribusi tertentu (2) TingkatRetribusi dibidangusahaMinyakdan GasBumiyangdikenakan Tarif Retribusi adalah berdasarkanluas wilayah dan kapasitas penggunaan/pemanfaatan sertapendistribusian Minyakdan GasBumi. -BAB IV iZIN USAHADIBIDANG MINYAKDANGASBUMI YANGDIKENAIGN RETRIBUSI Pasal7 (1) Perizinan yangmeliputi: perusahaan a. Izin Pembukaan KantorPerwakilan Sub sektor Minyak dan GasBumi. b. Izin Pendirian DepotLokal. c. Izin Pendirian SPBUdanSPBB. d. Izin Pemasaran Jenis BahanBakarKhusus( BBK) untuk Mesin 2 (d u a )l a n g ka .
izinpengumpulan danpenyaluran pelumas bekas. Izinpenggunaan penjualan dan Tabung danGasElpiji. g . IzinAgenPenyalur Minyak Solar( APMS ). h . IzinPendirian Pangkalan Minyak Tanah. t. IzinPelumas Bekas. F
f
(2) Rekomendasi yangmeliputi: a. Pemberian rekomendasipenggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatanMinyakdan.GasBumi. b. Pemberian Rekomendasi Lokasipendirian Kilano (3) Persetujuan yangmeliputi: a. Persetujuanmengenaipenggunaanwilayah pertambanganatau wilayahkerjakontraktoruntukkegiatanMinyakdan GasBumi. b. Persetujuan surat keteranganterdaftarperusahaan lasa penunjang lainselainyangbergerak dibidangFabrikasi konstruksi, manufakturel Konsultansi danTeknologi Tinggi.
u$Brvuroro** pRrNSip DALAMPENETAPAN TARIFRETRIBUSI Pasal8 (1) Prinsipdasardalampenetapan besarnya tarif Retribusi dimaksudadalah yntu.k menetapkanbiaya penyerenggaraan perayananperizinandan PendapatanAsri Daerah dengan mempeftimbangkan besarnya penggunaan/pemanfaatan dan pendistribusian sermlutun yung diterima olehwira penjuaran usahadibidangminyakoangasbumr. (2) Biayasebagaimana dimaksud padaayat(1) termasukbiayaoperasional danbiayapembinaan dibidang minyakdang* Uumi' (3)
tarif Ret'ibusiadarahpribadi,Koperasi, lasaranPemungutan BadanUsahaMirikNegarayang mengurusIzin dibidang swastadan usahaminyak dangasbumi. .
BABVI STRUKTUR DANBESARNYA TARiF Pasal9 (1) Struktur Tarif digo\ongkan berdasarkan \uas wi\ayah kapasitas penggunaa/pemanfaatan dan pendistribusianusaha dibidang minyak dangasbumi.
(2) Strukturbesarnya tarifpenerbitan perizinan usahadibidang Minyak dan gasbumimenurut jenisgorongan Retribusi aoatan seoagai berikut : pembukaan a. Izin Kantorperwakiran t;,rr;;h;;;su"ri sektof Ninyar, danGasBumiRp.10.000,_/ M2lTahun b. Izin pendirian DepotLokalRp.S.OOO, I M2Tahiun c. Izinpendirian SpBUdanspBBRp.rb,_/ utei i iutun d. rzin pemasaran lenis Bahangit<ar'Ki..u;;;( BBK) untuk Mesin 2 ( dua) langkaRp.5,- / Liter/ Tahun - -- \ e. Izin pengumpulan dan penyaruran perumas bekas Rp.100,-/ Liter/ Tahun. f. Izin penggunaandan penjuaranTabung dan Gas Erpiji Rp.1.000,/ Tabung / Tahun g. IzinAgenpenyalur Minyak sorar( APMS ) Rp.10,-i Liter/ Tahun. h' Izinpendirian_pangkaran Minyak Tanahnp.l,--l Liter/ Tahun, i. Izinpelumas Bekas Rp.100,_ / Liter/ Tahun.'
(2) Struktur dan besarnyatarif Rekomendasi yang dikeluarkanoleh PemerintahKabupaten IndragiriHilir dibidangUsahaMinyakdan Gas Bumihanyadikenakan BiayaCetakTulis yangmeliputi: a. Pemberian rekomendasipenggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatanMinyakdan GasBumi. b. Pemberian Rekomendasi LokasiPendirian Kilang (3) Struktur dan besarnya tarif Persetujuanyang dikeluarkanoleh Pemerintah KabupatenIndragiriHilir dibidangUsahaMinyakdan Gas Bumihanyadikenakan BiayaCetakTulis yangmeliputi: a. Persetujuanmengenaipenggunaanwilayah pertambanganatau wilayahkerjakontraktoruntukkegiatanMinyakdan GasBumi. b. Persetujuan surat keterangan terdaftarperusahaan Jasapenunjang ldinselainyangbergerakdibidangFabrikasi konstruksi, manufakture, Konsultansi danTeknologi Tinggi. BABVII PENGATUMN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal10 (1) Pembayaran Retribusi Perizinan padaDinasyangditunjuk dilaksanakan (2) Retribusi Perizinah usahadibidangMinyakdan GasBumisebagaimana dimaksuddalamPeraturan Daerah. ini wajibdibayarsetelahperizinanya diterbitkan. (3) Bukti Pgmbayaran Retribusiperizinandibidangusaha Minyakdan Gas 'diberikan Bumi dengan tanda bukti pembayaranperizinan,yanE diketahuiolehDinasyangditunjuk BABVIII TUGASDANTANGGUNG JAWAB SATUAN KER]APEMUNGUT Pasal11 (1) satuankerja Penlungutbertanggung jawab kepadaBupatiatau pejabat yangditunjuk (2) Bupatisecarateknis menunjukdan mengangkatseorangpembantu Bendaharawan Khusus penerimadan Juru pungut sesuai dengan Prosedur danketentuanperaturanperundang-undangan yangberlaku (3) Satuankerja Penyelenggaraan membukukan denganadministrasi yang teraturatassemuakegiatan (4) SatuankerjaPemungut secarateraturdan kontiniumemberikan laporan secaraberkalakepadaBupatimelaluiKepaladinaspertambangan dan Energi BAB IX TUGASDANTANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA Pasal12 (1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil sudah disetorkan olehpembantuBendaharawan Khususpenerimake BKp/ Kas daerah (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasalini dapatdiberikan sanksi se su adi e n g a nP e ra tur an Per undang- undangan yangber laku
(3) PembantuBendaharawan KhususPenerimadilarangmenyimpanuang : dalampenguasaannya dimaksudpada a. Diluarbataswaktu yang ditetapkansebagaimana ayat(1) dan ayat(2); padasuatuBank; b: Atasnamapribadi/Instansinya KhususPenerima dan JuruPungutdengan c. PembantuBendaharawan persetujuan tanggal10 setiap atasanlangsungselambat-lambatnya jawabanke Bupati laporanpertanggung bulansudahmenyampaikan BABX PENGELOI-AAN PEN ERIMMN Pasal13 (1) Sebahagianpenerimaandari retribusidigunakanuntuk membiayai kegiatanyang berkaitandenganretribusitersebut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagiandan penggunaan dimaksudpada ayat (1) ditetapkandengan peraturan sebagaimana bupati. BABXi WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal14 Retribusi dipungutdi wilayahdaerahKabupaten IndragiriHiliryangmemiliki usahadibidangMinyakdan Gas Bumi melaluiDinasPertambangan dan EnergiKabupaten IndragiriHilir. BAB XII REI-RIBUSI SAAT TERUTANG Pasal15 Saat RetribusiTerutang adalah pada saat ditertibkannya SKRDatau dokumenlainyangdiperlukan. r
BAB XIII SUMT PENDAFTAMN Pasal16 (1) WajibRetribusi wajibmengisiSPORD (2) sPoRDsebagaimana padaayat(1) harusdiisidenganjelas,benardan lengkapsertaditandatanganiolehWajibRetribusi atau kuasanya (3) Untuk isi sefta tata cara pengisiandan penyampaianSPOF
--
(1) BerdasarkansPoRD sebagaimana dimaksud pasal Lz ditetaokan Retribusi rerutang denganmenerbitkan sKRDatau dokumenlain vano disamakan (2) Apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukandata baru dan yangmenyebabkan datasemulabelumterungkap penambahan jumlah yangterutang,makadikeluarkan Retribusi SKRDKBT
(3) Bentuk, isi dan tata cara penertibanatau dokumen lain yang dimaksudpada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dipersamakan pada ayat(2) ditetapkan olehBupati dimaksud sebagaiman BABXV TATACARAPEMUNGUTAN Pasal18 (1) Pungutan Retribusi tidakdapatdiborongkan (2) Retribusi dipungutdenganmenggunakan SKRDataudokumenlainyang danSKRDKBT dipersamakan .
BABXVI SANKSI ADMINISTMTIF Pasal19
(1) WajibRetribusi harusdapatmembayartepatpada waktunyadan tidak boleh kurangmembayar Retribusi (2) WajibRetribusi yang membayar tidaktepatpadawaktunyaatau kurang membayardikenaqkan sanKi administratif berupabungasebesar2 ozo yang Retribusi setiap bulan darl terutang atau kurang dibayardan ditagihdenganmenggunakan STRD. BABXVII TATACARAPEMBAYAMN Pasal20 (1) Pembayaran Retribusi harusdilunasisekaligus (2) Retribusiyang terutangselambat-lambatnya 15 (lima belas)hari sejak diterbitkan SKRDataudokumenlainyangdipersamakan, SKRSKBT dan STRD (3) Tata-cara pembayara, penyetoran, tempatpembayaran Retribusidiatur derilan KepuUsahBupati. BABXViII CARAPENAGIHAN Pasal21 (1) Retribusirerutang berdasarkanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, srRD dan Surat KeputusanKeberatanyang jumlah Retribusiyang harus dibayarbertambah,yang menyebabkan tjdak atau kurangdibayaroleh Wajib Retribusidapat ditagihmelalur: BadanUsahaPiutangdan LelangNegara( BUPLN ) (2) Penagihan RetribusimelaluiBUPLN peraturan dilaksanakan Sdrdasarkan Perundang-undangan yangberlaku BABXIX KEBERATAN Pasal22 (1) waub RetribusidapatmengajukanKeberatanhanyakepada Bupatiatau PejabatyangditunjukatasSKRDatau dokumenlain oiped;-k;;; varig SKRDKBT danSKRDLB
(2) Keberatan diajukansecarateftulisdalamBahasaIndonesiayangdiseftai yangjelas alasan-alasan (3) Dalam hal Wajib Retribusimengajukankeberatancara ketepatan Retribusi harusdapatmembuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut (4) Keberatan harusdiajukandalamjangkawaktupalinglama2 (dua)bulan sejaktanggalSKRDatau dokumenlain yang dpersamakan, SKRDKBT diterbitkan,kecualiapabilaWajib Retribusitertentudapat dan SKRDLB menunjukbahwajangkawaktuitu tidakdapatdipenuhikarenakeadaan diluarkekuasaannya (5) Keberatanyang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggapsebagaisurat keberatan, sehingga tidakdipeftimbangkan (6) Pengajuan keberatan tidak menundakewajibanmembayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pasal23 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat kdberatanditerima harus memberi keputusanatas keberatanyangdiajukan (2) KeputusanBupatiataskeberatandapatberupamenerimaseluruhatau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusiyang terutang (3) Apabilajangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat (1) telahtewar dan Bupatitidakmemberikan suatukeputusan, yangdiajukan keberatan tersebutdianggapdikabulkan BAB)CX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYAMN pasal 24 . (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi,wajib Retribusidapat permohonan mengajukan pengembalian kepadaBupati (2) Bupatl dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterirpanya kelebihanpembayaran Retribusisebagaimana dimaksudpadaayat(1) harusmemberikeputusan (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (z) tetah dilampauidan Bupatitidak memberikan suatukeputusan,permohonan perigembalian kelebihanRetribusaidianggapdikabulkandan SKRDLB harusditerbitkan dalamjangkawaktupalinglamaJ.(satu)bulan (4) Apabilawajib Retribusi mempunyai hutangRetribusi lainnya,kelebihan pembayaran Retribrrsi sebagaimana dimaksudpadaayat (i) laangsung diperhitungkan untukmelunasi terlebihdahuluhutangRetribusi teEebut (5) Pengembalian kelebihanpembayaran Retribusisebagaimana dimaksucl padaayat (1) dilakukanjangkawaktu paringlama2 (dua) butansejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabilapengembalian pembayaran kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewatjangkawaktu2 (dua) bulan Bupatimemberikan imbalanbunga pembayaran sebesar2 o/o(dua persen)sebulanatas keterlambatan kelebihan Retribusi. Pasal25 (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi diajukansecaratertulis kepadaBupatidengansekurang-kurangnya menyebutkan : a. NamadanAlamatWajibRetribusi b. KuasaRetribusi c. BesarnyaKelebihanPembayaran a, Alasanyangsingkatdanjelas (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaian Retribusi disampaikan secaralangsungatau melaluiposTercatat (3) Bukti Penerimaanoleh pejabat Daerah atau Bukti pengirimanpos Tercatatmerupakan buktisaatpermohonan diterimaolehBupati ,.
Pasal26
(1) Pengembalian Kelebihan Retribusi denganmenerbitkan .dilakukan Surat Perintahmembayar Kelebihab Retribusi pembayaran (2) Apab.ila Kelebihan Retribusi diperhitungkan denganhutang Retribusilainnya, pembayarandilakukan oengJn cara memindah bukukandan bukti pemindahbukuanjuga dilJkukansebagaibukti pembayaran
BABrc(I PENGU RANGAN, KERiNGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal27 (1) g-tipati oapat memberikan pengurangan, Keringdnan dan Pembebasan Retribusi (2) Pemberianpenguranganatau Kerin$anan Retribusi sebagaimana dimaksudpada (1) dan memperhatikan kemampuanwajib .ayat Retrjbusi, antaralainuntukmengangsur
(3) Pembebasan Retribusisebagaimana dimaksudpadaayat (i) antara lain diberikan kepadamasyarakatyang ditimpabencanaalarnatau . kesusahan BABrc(II IGDALUARSA PENAGIHAN Pasal28 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa telah melampauijangkan waktu 3 (tgd) tahun terhitung sejak saar terhutangnyaRetribusikecuariapiuita wajib Retribusi,.nlrakrt on TindakPidanaRetribusi (2) KadaluarsapenagihanRetribusisebagaimana dimaksudayat (1) tertangguhapabila: a. Diterbitkan SuratTeguranatau;
b. Ada PengakuanHutang Retribusidan Wajib Retribusibaik langsungmaupuntidak langsungdilakukansehubungan Tindak PidanaRetribusi Daerah BAB )C(III PENYIDiKAN Pasal29 (1) PejabatPegawaiNegeri.,Sipil tertentudilingkungan Pemerintah Daerah diberiwewenangkhusussebagaipenyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidanasebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Hukum AcaraPidana. (2) Wewenangpenyidikansebagaimandimaksud ayat( 7 ) gtdalah : a. Menerima,mencari, mengumpulkandan meneliti ketenganatau laporan berkenaandengan tindak pidana agar keteranganalau faporanmenjadilengkapdanjelas. ketranganmengenaiorang b. Meneliti,mencaridan mengumpulkan pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaranperbuatanyang dengantindakpidana. dilakukan sehubungan c. Memintaketerqngandan bahan bukti orang pribadiatau Badan Hukumsehubdngan dengantindakpidana. . untuk mendapatkan bahan bul:ti penggeledahan d. Melakukan pembukuan, pencatatan dandokumenlain sertamelakukanpenyitaan terhadapbahanbukti tersebu e. Merleriksabuku-buku, catatan-catatan dan dokumenlain berkenaan dehgantindakpidana. f. Memintabantuantenaga ahli daram rangka pelaksanaan tugas
penyidikan pidana. tindak g, Menyuruh berhenti ataumelarang seseorang meninggalkan ruangan
atautemry!padasaatpemeriksaan sedang oertangsrng iun
memeriksa identitds orangataudokumen yangaibawa. h. Memotret seseorang yangberkaitan dengan ti;dai(pidana.
i. Memanggirorang atau didengar ret-erangan;ya dan diperiksa s_ebagai tersangkaatausaksi. j. 'Menghentikan penyidlkan apabilamendapatpetunjukbahwa cukup bukti atau peristiwatersebutbukan merupakan tidak tindakan pidana dan seranjutnyameraruipenyidik memneritahukanhal . tersebutkepadapenuntutumumataukeiuargnyi. k' Mengadakan tindakanrainyang perruuntuf (erancaranpenyidikan tindakpidana. (4) Penyidikansebagaimanadimaksud ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainyapenyidikan.dan menyampikan nasitpenyidikannya kepada penuntutumum sesuaidenganketentuanyang'diatur dalamundung_ undangNomorB tahun 1981tentangHukumRc5rapidana. BAB )O(lV
ts
KETENTUAN PIDANA Pasal30 (1) setiaporangyang melanggarketentuanperaturanDaerahini, dipidana denganpidanalqr_*gql palinglama 3 (tiga) butanatau dendapating banyakRp.5.000.000,(limajuta rupiah). (2)TindakPidana padaayat(1) adalahpelanggaran. dimaksud
BABrcff KETENTUAN UMUM Pasal31 yangbelumdiaturdalamPeraturan Hal-hal Daerah ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akandiaturlebihlanjutdenganPeraturan Bupati. Pasal32 Peraturan Daerah ini mulaiberlakupadatangEal diundangkan. Agar semuaorang mengetahuinya pengundangan memerintahkan Peraturan Daerahini denganpenempatannya dalamLembaran DaerahKabupaten Indragiri Hilir.
Ditetapkandi Tembilahan padatanggal - 19Maret 2005 BUPATIINDRAGIRI HILIR dto H. INDRAMUCHLISADNAN Diundangkan di Tembilahan padatanggal !] lbrrt aoo5 An. SEKRETARISDAERAH INDRAGIRI HILIR
TingkatI NrP.010182193 LEMBAMNDAERAHKABUPATEN INDMGIRI HIIJR TAHUN 2OO5 NOMOR12 SERI c NOMORr z
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILTR
NOMOR: 12TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSIIZIN PBNYELENGGARAANPENGUSAHAANMINYAK . DAN GAS BUMI
I. UiUU]VI
Dalarn rangkamemenuhiketentuanUndang-UndangDasar I945 tersebutsctclalr ernpatdasawarsasejak diberlakukannyaUndang-UndangNomor 44 Prp. Tahun 1960 Minyak dan Gas Bumi dan Undang-UndangNomor 8 Tahun l97l tentangPertarnbangan tentangPerusahaanPertambaganMinyak dan Gas Bumi Negara,dalam pelaksanakannya ditemukan berbagai kendala karena subtansi rnateri kedua Undang-Undang tersebut sudalrtidak sesuailagi denganperkembangansekarangmaupun kebutuhanmasadepan. Dalarn rnenghadppikebutuhandan tantanganglobal pada masayang akan datang, kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinarnbungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran kese.j ahteraanraklyat. Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang cukup, dalamjurnlah tnutu dan keandalannyadengan harga yang terjangkau oleh masyarakat merupakan tttasalahutama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatansemaksimal mungkin pcnyediaan Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan keamanan. kcscinrbangan dan ke-l'estarian lingliunganhidup. DcnganterbitnyaUndang-undang Nomor 32 Tahun2004, tentangperubahanatas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Ljndang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentangperubahanatas Undang-undangNomor 'l'ahLrn l-5 1999 tentang.PerimbanganKeuangananataraPemerintahPusatdan Daerah. PemerintahKabupatenindragiri Hilir melalui Dinas yang ditunjuk mengelolaRetribusi lzirrPcnyelcnggaraan,Pengusahaan Minyak dan GasBumi KabupatenIndragiriHilir. PenerirnaanRetribusi [zin Penyelenggaraan PengusahaanMinyak dan Gas Bumi adalahuntuk meningkatkanPendapatAsli Daerahsebagaiupayapemerataanhasil-hasil pentbagunan serta untuk mengurus,membina, mengendalaikan,r[engawasi kegiatan UsahaPenyelenggaran Pengusahaan Minyak dan GasBumi. Peraturan Daerah ini merupakan dasar untuk digunakan sebagai landasan pelaksanaanpengelolaar/pemungutandan penggunaan retribusi yang dipungut dari kcgiatanPcnyclenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sesuaidenganketentuan i'anglrerlaku.
II.
PENJELASANPASALDEMI PASAL
PasalI
Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pa sal10 PasalI I Pasall2 Pasal| 3 Pa sal14 PasalI 5 Pasall6 Pasal17 PasalI 8 Pasall9 Pasal20 Pa sa2l l Pasal22 Pasal23 Pasal24 Pasal25 Pasal26 Pasal27 Pasal28 Pa sa29 l Pa sa30 l Pa sa3l I Pa sa32 l
Pasal ini menegaskanarti beberapa istilah dan pengertianyanggunakandalamPeraturanDaerahini dengan maksud unfuk menyamakan pengertiann sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman penafsiran. CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas .CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas CukupJelas
.
