PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERATLJRAN DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR N OMO R: t 6 T A HUN2 0 0 8 PEDOMAN PEMBENTUKAN DANMEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DENGANRAHMATTUHANYAdVG MAHAESA BUPATIINDRAGIRI HILIR Eang :
a . bahwa dalam rangka melaksanakanpasal 62 peraturan
PemerintahNo. 72 Tahun 2005 tentang Desa dengan berpedomanpada PeraturanMenteriDalamNegeriNomor29 Tahun2006,gunamemberikan Pedomandalampelaksanaan rodaPemerintahan/ desa;
b . bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalam huruf a, perlu dibentukPeraturanDaerahKabupaten IndragiriHilirtentangPedomanPembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
I . Ea t
:
1 . Undang-Undang Nomor6 tahun 1g65tentangpembentukan
Daerahringkat ll IndragiriHilir (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1965 Nomor 49, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor2TS4);
2. Undang-Undang Nomor10 TahunZOC4. tentangpembentukan PeraturanPerundang-undangan (LembaranNegaraRepublik fndonesiaTahun 2004 Nomor Sg, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4389); a
Undang-Undang RepublikIndonesiaNomor32 Tahun 2OO4 tentang PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik lncfonesiaTahun 2004 Nomor 1ZS, Tambahanlembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor44a7)sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang Nomor8 Tahun2005tentang PenetapanPeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahanatas Undang-
pemerintahan LJndang Nomor 3?Tahun4004tentang Daerah
rnenjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran l{egaraRepublikIndonesia Nomora548);
4 . tJndang-Undang Nomor33 TahunZAO4 tentangperimbangan
l(euanganantaraPemerintahPusatdan PemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 20C4Nomor3952);
Ds'a:-'a'.Pemerintah Republiklndonesia NomorT2 Tahun 2::: :e-:a ^ ; De s a ( L e m b a r a Ne n g a r aRe p u b likI n d o n e si a *a---:::5'r3-3i4587t
le-a:--* f.tter.-enDaem Negen Nornor 29 Tahun 20C6 Penyusunan dan Mekanisme :er'iar.gtrercmanPernbenfukan Pera::-,"an Desa. Bersama DenganPersetujuan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH 1 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAN HILIR BUPATIINDRAGIRI MEMUTUSI(AN : Kan : PERATURANDAERAHTENTANGPEDOMANPEMBENTUKAN DANMEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Peraturan Daerahiniyangdimaksuddengan: ffilnrmrn ' laerahadalahKabupaten IndragiriHilir; Kabupaten ,,il :emerintahDaerahadalahPemerintah IndragiriHilir; il 3.rpatiadalahBupatiIndragiriHilir; 4 lewan PenuakilanRakyatDaerahselanjutnyadisingkatDPRD adalahDPRD (abupatenlndragiriHilir; '$; (ecamatanadalahwilayahkerja Camat sebagaiperangkatdaerah Kabupaten ndragiriHilir; semerintahDesa adalah Kepala Desa dan PerangkatDesa sebagai unsur 'ff|[ Pemerintahan Desa; :enyelenggara * :emerintahan De,sa adalah penyelenggara urusan pemerintahanoleh :emerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengaturdan *,enguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldan adatstiadatsetempatyangdiakuidan dihonnatidalamsistemPemerintahan Negara (esatuanRepubliklndonesia; ,ffi[, Jesa adalah Kesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayah rang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempatberdasarkanasal-usuldan adat-istiadatsetempatyang diakui dan NegaraKesatuanRepublikIndonesia; t hormatidalamsistemPemerintahan L$l[ ]usun adalahBagianWilayahdalam Desa yang merupakanlingkungankerja desa: Pemerintahan :elaksanaan Desa, yang selanjutnyadisingkat BPD, adalah W 3adan Permusyavraratan yang merupakanperwujudandemokrasidalam penyelenggaraan -embaga Demerintahan Pemerintahan Desa; Desasebagaiunsurpenyelenggaraan *-' PeraturanDesa bersamaKepaia
yang dibuatoleh BPD :€ -a :-?n per undang- undangan
yangditetapkan aturanKepalaDesaadalahperaturanperundang-undangan $p1't Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan yang lebihtinggi; FeraturanDesa dan peraturanperundang-undangan
KepalaDesaadalahkeputusanyang ditetapkanoleh KepalaDesa PeraturanDesamaupun pmngbersifatmenetapkandalam rangkamelaksanakan nelraturanKepala Desa. BABII ASAS Pasal2 membentukPeraturanDesa harus berdasarkanpada asas pembentukan lffiMwn iWffimuran yangbaikmeliputi: Perundang-undangan *'ejelasan Tujuan; (elembagaan yangtepat atauorganpembentuk m (esesuaianantarajenisdan materimuatan; dllr; l,apatdilaksanakan; rilf (edayagunaan dan kehasilgunaan; "l 4ejelasan rumusan;dan rml|{eterbukaan. nl
Pasal3 padatingkatDesameliputi: ,ruairs PeraturanPerundang-undangan :eraturanDesa; KepalaDesa;dan rul seraturan teputusanKepalaDesa, uti
Pasal4 "'' \ilaterimuatanPeraturanDesa sebagaimanadimaksuddalam Pasal3 huruf a adalahseluruh materi dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDesa, :embangunanDesa,dan Pemberdayaan Masyarakat,serta penjabaranlebih a njut dariketentuern Peraturan Perundang-undanganyang lebihtinggi. i[ \rlaterimuatanPeraturanKepalaDesa sebagaimana dimaksuddalam Pasal3 qr.rtufb adalahpenjabaranpelaksanaan PeraturanDesabersifatpengaturan. ;l l-{aterimuatanKeputusanKepalaDesa sebagaimanadimaksuddalam Pasal3 --ruf c adalahpenjabaranpelaksanaan PeraturanDesadan Peraturankepala yang J'esa bersifatpenetapan. Pasal5 sera:uranDesa tidak boleh bertentangan dengankepentinganumum dan atau perundang-undangan yanglebihtinggi. )ara:uran
aAB lll PEi S .APANDAN PEMBAHASAN Pasal6 iflhrrcangdnPeraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dur'.rsulinisiatifBPD. ''+'
Pasal 7
*t [4asyarakatberhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan :erhadapRancanganPeraturanDesa. ffi:\{asukan secara trertulismaupun lisan dari masyarakatsebagaimanadimaksud mda ayat (1), dapat dilakukandalam proses penyusunanRancanganPeraturan lesa. l
lS Jntukmenampung aspirasidan keinginanmasyarakat, makadalampenyusunan RancanganPeraturanDesa, PemerintahDesa dan BPD mengadakanRapat Jesa. Pasal8
?
4,ar^cangan Peraturanyang menyangkutbidang PembangunanDesa di dalam KepalaDesa dan BPD dibantuoleh LembagaKemasyarakatan Iw''/usunannya, lrlm-,g mengurusmengenaiPembangunan Desa. PasalI *ancanganPeraturanDesa dibahassecara bersamaoleh PemerintahDesa dan ffiD Pasal10 saarcangan PeraturanDesa yang berasaldari PemerintahDesa dan atau yang ue'asaldari usul inisiatifBPD dapat ditarikkembalisebelumdibahasbersami us-nerintah Desadan BPD. Pasal11 - RancanganPeraturanDesayangtelahdisetujuibersamaoleh KepalaDesadan BPD, sebelum ditetapkanoleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan olehKepalaDesakepadaBupatiuntukdievatuasi. I HasilevaluasirancanganPeraturanDesasebagaimana dimaksudpadaayat (1) disampaikan oleh BupatikepadaKepalaDesapalinglama20 (duapuluh) hari sejakRancanganPeraturanDesatersebutditerima. 3 ApabilaBupatibelum memberikanhasil evaluasiRancanganPeraturanDesa sebagaimanadimaksud pada ayat (2'), Kepala Desa dapat menetapkan RancanganPeraturanDesamenjadiPeraturanDesa. Pasal12 EraluasiRancanga'PeraturanDesa yang telah disetujuibersamaoleh Kepala Ie sa d a n B P D . s 3:al a* ?^a Cim a k s u P d a s a l1 1 d a p a td id e le g a s ik ak ne p ad a .lamat
tsABIV
PEMTURANDESA SYARAT:,:I.I 'r,I-.1 ]A"RAPENETAPAN Pasal13 teraturanDesaditetapkanoleh KepalaDesabersamaBPD. lllllt rapatyang' PeraturanDesa,BPD harusmengadakan llll lalam rangkamenetapkan *arusdihadiri: jumlahanggotaBPD. a Sekurang-kurangnya2lSdari Desa. : KepalaDesadan Perangkat dimaksud "1lllalam hal jumlahBPD yang hadirkurangdari jumlahsebagaimana (2) tidak sah. BPD dinyatakan Rapat ayat :alam ,M .\oabila rapat BFID dinyatakantidak sah, maka Kepala Desa dan BPD renentukanwaktu untuk mengadakanrapat berikutnya,selambalambatnya3 lLEa)harisetelahrapatpertama. lH'iipabila maksud ayat (4) tersebut di atas tidak dipenuhimaka pelaksanaan *eputusanrapat ditentukanoleh Kepala Desa dan PimpinanBPD yang ! rersangkutan. BAB V PENGESAHAN DAN PENETAPAN Pasal14 '
RancanganPeraturanDesa yang telah disetujuibersamaoleh KepalaDesa dan BPD disampaikanoleh PimpinanBPD kepada Kepala Desa untuk menjadiPeraturan ditetapkan Desa.
ll[ PenyampaianRancanganPeraturanDesa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilakukandalamjangkawaktupalinglambat7 (tujuh)hariterhitungsejak tanggalpersetujuan bersama. Pasal 15 furcang?fi PeraturanDesa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 wajib $retapkanoleh KepalaDesa denganmembubuhkan tandatangandalamjangka qrrmrtu palinglambat30 (tiga puluh)hari sejak diterimanyaRancanganPeraturan Iesa tersebut. Pasal16 ner-aturan Desawajibmencantumkan bataswaktupenetapanpelaksanaan. Pasal17 " PeraturanDesa se;akditetapkan,dinyatakanmulai berlakudan mempunyai kekuatanhuku- ."a^gmengikat, kecualiditentukan laindalamPeraturan Desa tersebut. i
Pe ra turan D es as 3r3* tz -z ' a : ; m a k s u p d a d aa y a t( 1 )t id a kb o le hb e r la k suu r u t
EAB VI FEI-A,KSANAAN Pasal18
keinginanMasyarakat an Desa yang telah ditetapkanharusmencerminkan ,/ang beriangkutan serta tidak boleh dengan Peraturan "bertentangan yangberlaku' g-undangan Pasal19 tffirm;ranDesadimaksudbersifatmengatur,menyangkutkepentinganMasyarakat bebanbagiKeuanganDesa. ffia dan menimbulkan Pasal20 llltl] treraturan Desa harus ditandatanganioleh Kepala Desa dan harus Cilaksanakan olehseluruhMasyarakat Desa. mr DalamPelaksanaanPeraturanDesa sebagaimanadimaksudayat (1) Kepala Desadibantuoleh PerangkatDesadan LembagaKemasyarakatan di Desa. ,ll} Untukmelaksanakan PeraturanDesasebagaimana dimaksudpadapasal 17, KepalaDesa menetapkankebijakanpelaksanaandengan PeraturanKepalei Desa. iri Peraturan Kepala Desa sebagaimanadimaksud ayat (1), tembusannya disampaikan kepadaBupatimelaluiCamat.
Pasal21 ^
Peraturandesadan peraturankepaladesadimuatdatamberitadaerah
i
Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksudayat(1)dilakukanolehSekretaris Daerah BAB VII PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN Pasal22
'r PeraturanDesa dan peraturanpelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada. masyarakat olehPemerintah Desa. 2t KepalaDesa menginformasikan peraturandesa yang telah disyahkankepada Masyarakat, dapat y.?ng' dilempelkan'pada pip"n selebaran ..pqrupa pengumumanateiu diinformasikan secara lisan dalam berbagii - e--' pertdmilan Masyarakat Desa,RadioKomunikasi ataumedialainnya.
BAB VIII PENGAWASAN Pasal23 treraturanDesa disampaikan oleh KepalaDeia kepadaBupatimelaluiCamat sebagaibahanvsr,r'3si pembinaan dan pengawasan palinglambat7 (tujuh)hari setelahdi:etapxan
Pasai24 PemerintahKabi,,paten dapat membatalkanPeraturanDesa dan Peraturan dengankepantingan umumatauPeraturan KepalaDesa,apabilabertentangan perundang-undangan yanglebihtinggitingkatannya. Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepadaPemerintah dimaksudayat (1) diberitahukan Desayang sebagaimana alasannya. ddn BPDdenganmenyebutkan bersangkutan PemerintahDesa tidak dapat menerimakeputusanpembatalanPeraturan Desa dan PeraturanKepala Desa sebagaimanadimaksudayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah dengan berbagai pertimbangan dan alasankeberatan. Setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari diterimanyaPeraturanDesa dan PeraturanKepalaDesa sebagaimanadimaksudayat (3) PemerintahDaerah tidak memberikankeputusanatau jawaban maka PeraturanDesa tersebut dapatdiberlakukan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal25 lurrr"rr melaksanakan PeraturanDaerahini akandiaturlebihlanjutdenganPeraturan &uratiatauKaputusanBupati. Pasal26 *'ir-nikpenyusunan PeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadan KeputusanKepala Ilmsaadalahsebagaimana tercantumdalamlampiranperaturanini Pasal27 Jun..,gan berlakunyaPeraturanDaerahini, makaPeraturanDaerahNomor43 Tahun Jmlt:il1 tentangPeraturanDesasertaketentuan-ketentuan lain yang mengaturhal-hal ,rs1*ug S?tnadan yangbertentangan denganPerda inidinyatakantidakberlaku. Pasal28 es,.-aturan Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. uEa;'setiap orangdapatmengetahuinya, pengundangan memerirtrtahkan Peraturan Imerahini denganpenempatannya dalam LembaranDaerahKabupatenlndragiri 'Nfriiirlr
Ditetapkandi Tembilahan padatanggal ec Aar
2008.
BUPATIINDRAGIRI HILIR
7/
H INDRAI,{ UCHLIS ADNA,N
diTembilahan tanggaf 3 B (\acat
2008.
ETARISDAERAH PATENINDRAGIRI HILIR
UTAMAMUDA .010079050 DAEMH IGBUPATENINDRAGIRI HILIR 2008NOMOR: 16 SERI: E
t
