BUPATI INDRAGIRI HILIR KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR : 21/TP/II/2002 Tahun 2002 Tentang PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU KEPADA PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BUPATI INDRAGIRI HILIR
Menimbang
:
a. bahwa areal hutan yang dimohon PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA untuk memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Indragiri Hilir – Propinsi Riau sesuai surat No. 060/AR-ANMP-2001 tanggal 19 Maret 2001, termasuk hutan produksi terbatas (hutan bakau/hutan payau/hutan mangrove) dan tidak termasuk hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, taman hutan raya yang berdasarkan laporan hasil survey potensi Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Oktober 2001, areal hutan dimaksud layak dimanfaatkan secara ekonomis; b. bahwa dengan adanya pemanfaatan hutan dimaksud akan dapat memberikan kontribusi buat penerimaan daerah dan negara serta peningkatan ekonomi rakyat dan masyarakat setempat; c. bahwa dengan adanya Nota Kesepakatan tanggal 4 Februari 2002 antara PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA dengan Masyarakat Desa pada Kecamatan MandahKabupaten Indragiri Hilir, telah menunjukkan dukungan sepenuhnya Masyarakat Desa Kecamatan Mandah kepada PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA sebagai satu-satunya perusahaan di sektor pemanfaatan hutan bakau di wilayah tersebut; d. bahwa berdasarkan hasil penelaahan, PT. ASRI NUSA MANDIRI PRIMA telah memenuhi kewajiban sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Alam Produksi; e. bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, terhadap areal hutan dimaksud dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
Mengingat
:
1. Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan; 4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
6. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501); 7. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); 8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699); 9. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 10. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 11. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888); 12. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246); 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137); 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3962); 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201); 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 10); 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138); 18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 19. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 tanggal 17 Februari 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah; 22. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Alam Produksi;
23. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 08.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi secara Lestari; 24. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 11.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi; 25. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 12.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; 26. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan; 27. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 14.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Provisi Sumber Daya Hutan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan; 29. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 70/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 31. Surat Gubernur Riau Nomor 522.3/EKBANG/1516 tanggal 5 Juli 2001 tentang Pemberian Izin HPH a.n. PT. Asri Nusa Mandiri Prima; 32. Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 36.050.2/TIBUM-300/2001 tanggal 22 Agustus 2001 tentang Persetujuan Pencadangan a.n. PT. Asri Nusa Mandiri Prima; MEMUTUSKAN :
PERTAMA
: Memberikan kepada PT. Asri Nusa Mandiri Prima, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang terletak di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
KEDUA
:
Luas areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut adalah ±27.200 ( dua puluh tujuh ribu dua ratus) hektar sebagaimana terlukis pada peta terlampir yang definitif luas dan letaknya akan disusul dengan pengukuran dan penataan batas oleh instansi yang berkewenangan, sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku dengan pembiayaan dari pengusaha bersangkutan dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
KETIGA
:
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut diatas mempunyai hak untuk menebang kayu, mengangkut kayu, memasarkan kayu dan hasil hutan lainnya, mengamankan hutan dan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tersebut diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1. Membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan,Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi dan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun Rencana Karya Dua Puluh Tahun Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan; 3. Melaksanakan penebangan hutan, permudaan/penanaman hutan, pemeliharaan tanaman (termasuk penjarangan tegakan) sesuai ketentuan
Sistem Silvikultur Hutan Payau berlaku dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan instansi berkewenangan; 4. Melaksanakan pengamanan hutan dan kawasan hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, pengangkutan kayu dan pemasaran kayu sesuai ketentuan perundang-undangan dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan instansi berkewenangan; 5. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia setempat dan/atau di sekitar hutan; 6. Mengembangkan penelitian dan pengkajian-pengkajian dibutuhkan untuk pembangunan sektor kehutanan;
ilmiah
yang
7. Mempekerjakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan/keahlian teknis dalam bidang pengelolaan hutan; 8. Melaksanakan sendiri kegiatan pengelolaan hutan; 9. Membangun sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan; 10. Tidak memindahkan tangankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini; 11. Memulai kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan. KELIMA
:
1. Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tidak memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sesuai ketentuan berlaku, maka Bupati berhak mencabut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ini; 2. Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
KEENAM
:
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tersebut diatas dihapus karena: 1. Masa berlaku izin telah berakhir; 2. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
:
TEMBILAHAN
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2002 BUPATI INDRAGIRI HILIR
H.M. RUSLI ZAENAL, SE
Tembusan Kepada Yth. 1. Bpk. Menteri Kehutanan RI di Jakarta. 2. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 3. Bpk. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta. 4. Bpk. Menteri Pertanian RI di Jakarta. 5. Bpk. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta. 6. Bpk. Menteri Keuangan RI di Jakarta. 7. Bpk. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.
8. Bpk. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. 9. Gubernur Riau di Pekanbaru. 10. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau di Pekanbaru. 11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
