KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
DASAR HUKUM UU No. 22/2001
PP 36 / 2004
Permen 0007/2005
PELAKSANAAN UU NO. 22 / 2001
Pemisahan yang jelas antara sektor Hulu dan Hilir. Pada sektor Hulu, “Kuasa Pertambangan” minyak dan gas bumi dikembalikan kepada Pemerintah (sebelumnya dipegang Pertamina). Di sektor Hilir, UU no. 22/2001 mengamanatkan dibukanya sektor yang sebelumnya dimonopoli Pertamina. Pada kegiatan usaha Hulu dibentuk Badan Hukum milik Negara yang disebut Badan Pelaksana keiatan usaha hulu Migas (BP Migas) yang bertugas menandatangani Kontrak Kerja Sama, mengawasi pelaksanaan kontrak kerja sama yang semula berada pada Pertamina. Sementara di sektor Hilir dibentuk Badan Pengatur (BPH Migas). Badan ini akan mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor Hilir Migas, terutama ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak tertentu (BBM) dan kegiatan usaha penyaluran gas alam di pasar dalam negeri. Semula hal ini menjadi tanggung jawab Pertamina. Pertamina menjadi Perusahaan (persero) milik negara dan akan bertindak sebagai salah satu pelaku bisnis minyak dan gas bumi disektor Hulu maupun dan Hilir.
FILOSOFI PERUBAHAN Sekarang
Sebelum
Pengatur
PERTAMINA (Pemerintah)
Hilir
• Pengatur
Batas Kebijakan Pemerintah
• Pemain Pemain PERTAMINA & Pemain Lainnya
1970 - 2001
Pengawas HULU
2001 - Saat ini ( UU Migas NO. 22/2001)
Kewenangan Dalam Kegiatan BBM Ditjen Migas
BPH Migas Pasar yang Ada
Kebijakan Umum
Pasar yang Belum Berkembang
Etika Bisnis
Suplai dan Distribusi
Tingkah Laku Bisnis
Alokasi Volume
Sanksi
Nominasi Supplier
Standar Teknis Spesifikasi Ijin & Lisensi
Penyelesaian Perselisihan
Feedstock
Pengolahan
Penyimpanan
Distribusi
Wilayah Niaga
Pengecer Non-BBM
Retail BBM
Kewenangan Dalam Kegiatan Gas BPH Migas
Ditjen Migas Kebijakan Umum
Etika Bisnis
Standar Teknis
Tingkah Laku Bisnis
Spesifikasi
Lisensi Transmisi & Distribusi Gas
Ijin Usaha
Sanksi-sanksi
Rencana Induk Transportasi dan Distribusi Gas
Penyelesaian Perselisihan Mekanisme Tarif
Perantara
Transmisi
Distribusi
KONSEP PENYEDIAAN BBM NASIONAL
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MIGAS PERTAMINA
APBN
ENERGI LAIN (22 %)
-PENGURANGAN SUBSIDI BBM DAN MENJAGA KEAMANAN SUPLAI MINIMUM -SUPLAI BBM YANG LEBIH EFISIEN DAN TRANSPARAN -PENGALIHAN RISIKO KE SEKTOR SWASTA -KEBEBASAN BAGI PERUSAHAAN SWASTA UNTUK MERANCANG BUSINESS PLAN MEREKA
BBM (78%) SEKTOR-SEKTOR EKONOMI NON-PEMERINTAH PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR NON-MIGAS
PERTAMINA & PEMAIN LAIN
APBN
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
BBM NONREGULASI ENERGI LAIN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI NON-PEMERINTAH BBM TERREGULASI UNTUK RUMAH TANGGA,; INDUSTRI KECIL; TRANSPORTASI UMUM; DAN STOCK NASIONAL
KONSEP PENYEDIAAN BBM Jenis BBM Tertentu (Diregulasi) - Volume, jenis, harga serta target konsumen ditetapkan oleh pemerintah - Penyediaan BBM ini mengandung unsur subsidi - Contoh : Bensin ( RON 88 ), Minyak Tanah, Minyak Solar
Jenis BBM Tidak Diregulasi Harga ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan tingkat ke-ekonomiannya Contoh : Avigas, Jet Fuel, Marine Fuel Oil, Bensin Tipe tertentu (Pertamax-Pertamax Plus) Industrial Diesel Oil, Fuel Oil
KEBIJAKAN BAHAN BAKAR MINYAK Volume, Harga , Penyediaan dan Spesifikasi
GRADE A
GRADE B
GRADE C
Pedagang Besar
Pedagang Besar
PT PERTAMINA (Persero) (Sampai 2005)
Pasar Terbuka
Pasar Teregulasi
Tender
Harga Keekonomian
Harga Keekonomian
Mekanisme disubsidi
Permintaan Pasar
Permintaan Pasar
Disetujui DPR berdasarkan Perkiraan sebenarnya dari beberapa Inst. Pemerintah
Target Suplai
Pasar Terbuka
Kelompok Berpendapatan Menengah Ke atas
Spesifikasi
Euro/WWFC/Spes. Inti
Producer/Supplier
Metode Suplai
Mekanisme Harga
Volume Penjualan
Free Range (A-C)
Kelompok Berpendapatan Rendah, Pengguna Pelayanan Masyarakat Spesifikasi dan nama dagang saat ini
STRUKTUR PASAR SEBELUM UU No.22/2001 PERMINTAAN
PEMBANGKIT LISTRIK
MEKANISME
PENAWARAN
HARGA KEEKONOMIAN, VOLUME DAN JENIS
DEMAND
DEMAND
INDUSTRI
PERTAMINA JASA
SUPPLY
TRANSPORTASI
RUMAH TANGGA
HARGA REGULASI, VOLUME DAN JENIS
SUPPLY
STRUKTUR PASAR PASCA UU No.22/2001 PERMINTAAN
PEMBANGKIT
MEKANISME
DEMAND
INDUSTRI
SUPPLY
HARGA KEEKONOMIAN DITENTUKAN PEMERINTAH, VOLUME DAN JENIS
PENAWARAN
PERTAMINA
DEMAND
JASA
SUPPLY TRANSPORTASI DEMAND
SUPPLY
CAD. RMH TANGGA& TRANSP. UMUM
HARGA REGULASI, VOLUME DAN JENIS
PEMAIN-
PEMAIN BARU
RUANG LINGKUP PSO BBM
JENIS BBM TERTENTU
Mekanisme PSO
Harga Subsidi
Rumah Tangga, Pelanggan Kecil, Pemakai tertentu lainnya
BBM NON REGULASI
Mekanisme Pasar
Harga Keekonomian
Masyarakat Umum, Industri, Komersial
CADANGAN BBM NASIONAL
Mekanisme PSO
Harga Subsidi
Infrastruktur Dasar Perekonomian
MEKANISME PSO JENIS BBM TERTENTU
CADANGAN BBM NASIONAL
PENUGASAN LANGSUNG
BU MEMILIKI FASILITAS KILANG
KEBUTUHAN BBM NASIONAL
LELANG
KEKURANGAN PASOKAN JENIS BBM TERTENTU
IMPOR
STRUKTUR PASAR GAS BUMI SEBELUM UU No. 22/2001
PERMINTAAN
TRANSPORTASI/ DISTRIBUSI
PERDAGANGAN/ PERDAGANGAN TRANSPORTASI
PEMBANGKIT LISTRIK
INDUSTRI
JASA
PERTAMINA TAC JOB
PERTAMINA TAC JOB
DEMAND
SUPPLY
PENAWARAN
MONOPOLI ALAMI, VOLUM DIATUR PASAR
DEMAND
DEMAND
DEMAND
K P S
HARGA KEEKONOMIAN DAN VOLUME
SUPPLY SUPPLY
TRANSPORTASI
RUMAH TANGGA
P G N
SUPPLY
KPS
STRUKTUR PASAR GAS BUMI PASCA UU No. 22/2001 PERMINTAAN
PERDAGANGAN/ TRANSPORTASI
TRANSPORTASI/ DISTRIBUSI
PEMBANGKIT LISTRIK DEMAND
MONOPOLI ALAMI, VOLUME DIATUR PASAR
DEMAND
SUPPLY
PERTAMINA KPS & KKS LAIN
DEMAND
PENAWARAN
PERDAGANGAN
KONTRAKKONTRAK KKS
PERTAMINA & KKS LAIN
SUPPLY
DEMAND
INDUSTRI
SUPPLY
JASA
TRANSPORTASI
OPEN ACCESS, VOLUME DIATUR PASAR DIBAWAH PENGAWA SAN BADAN PENGATUR
PEMAINPEMAIN LAIN DEMAND
SUPPLY DEMAND SUPPLY
RUMAH TANGGA KECIL
TEREGULA SI/SUBSIDI
DEMAND
P G N
VOLUME DAN HARGA KEEKONO MIAN DITENTUK AN OLEH PEMERINT AH
SUPPLY
DEMAND
DEMAND
SUPPLY
SUPPLY
TEREGULA SI/SUBSIDI
SUPPLY
KPS
KETENTUAN PIDANA Setiap orang yang melakukan :
Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Penyimpanan tanpa Izin Usaha Peyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
ISU UTAMA YANG TERKAIT DENGAN DEREGULASI KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS POLA PENYEDIAAN BBM NASIONAL PERTAMINA
REGULATED
SECURITY OF SUPPLY (CADANGAN BBM NASIONAL)
• PERTAMINA & BADAN USAHA
Jenis BBM yang dideregulasi
• PERTAMINA &
UNREGULATED
BADAN USAHA
Kewajiban Pemerintah
MEKANISME PENENTUAN HARGA BBM Tingkat ekonomi usaha: - Untuk menarik minat investor dalam kegiatan usaha hilir Migas - Untuk meyakinkan investor agar mau memasok BBM
Memperhatikan kepentingan masyarakat : Daya beli masyarakat yang berada di bawah harga ekonomi menjadi dasar kebijakan Pemerintah dalam pemberian Subsidi
SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI) MATRIKS ORGANISASI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HUKUM PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU ORGANISASI/ INSTITUSI
TUGAS
KEWENANGAN
DI BAWAH KOORDINASI
MELAPOR KEPADA
DESDM/ DITJEN MIGAS
Menyusun kebijakan Makro distribusi dan pengawasan; Menetapkan volume distribusi BBM Menetapkan kebijakan harga.
Memberikan dan mencabut Izin Usaha Menerapkan sanksi administratip
MESDM
MESDM
BPH MIGAS
Melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM; Menetapkan alokasi volume BBM; Menyusun sistem distribusi BBM.
Merekomendasikan pencabutan izin usaha Mencabut izin wilayah distribusi niaga BBM
MESDM
Presiden melalui MESDM
POLRI
Penegakkan hukum
Penyidikan dan penyusunan BAP dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu.
KAPOLRI
KAPOLRI
KEJAKSAAN AGUNG
Menindaklanjuti hasil penyidikan dari POLRI
Melaksanakan prosedur penuntutan hukum
JAKSA AGUNG
JAKSA AGUNG
TIMDU
Koordinasi terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap dampak kenaikan harga BBM; Koordinasi pengawasan dan pengendalian penanggulangan penyalahgunaan BBM.
Koordinasi pengawasan pengendalian pemantauan di lapangan menghimpun data maupun informasi yang diperlukan dari semua instansi maupun pemerintah
MENKO POLHUKAM
MENKO POLHUKAM
SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI) MATRIKS ORGANISASI PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT HUKUM PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU ORGANISASI/ INSTITUSI
TUGAS
KEWENANGAN
DI BAWAH KOORDINASI
MELAPOR KEPADA
BPH MIGAS
MESDM
Independen
Instansi Terkait
MESDM
BADAN USAHA DIBERI PENUGASAN PSO/ PERTAMINA
Menyiapkan saluran distribusi seperti yang ditugaskan oleh BPH Migas. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pendistribusian BBM sesuai dengan penugasan.
Melakukan pembinaan terhadap jaringan distribusi (Kewenangan Pertamina hanya sampai pangkalan) Memutuskan hubungan kerja dan memberikan sanksi administratip pada penyalur.
Lembaga Independen non Pemerintah
• Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan oleh publik terhadap jaringan distribusi. • Melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik terhadap jenis BBM tertentu. • Memfasilitasi pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (subsidi)
Mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil pemantauan dan pengawasan kepada stakeholder.
Melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan UU No 22/2001
Melakukan penyelidikan & enyidikan bersama-sama dengan POLRI dalam rangka pendistribusian jenis BBM tertentu.
BPH Migas
Melaksanakan pengembangan dan pembinaan industri termasuk industri yang menggunakan jenis BBM tertentu.
• Menetapkan jenis industri. • Memberikan dan mencabut ijin Usaha. • Memantau konsumsi BBM industri
MESDM melalui BPH MIGAS
Melaksanakan pengawasan pendistribusian jenis BBM tertentu di wilayah hukumnya.
Menetapkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan HET Melakukan pengawasan terhadap alokasi pendistribusian jenis BBM tertentu
PPNS DESDM
DEPERIN
PEMDA KAB/KOTA
BPH Migas
MENPERIN
MENDAGRI
SISTEM DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN JENIS BBM TERTENTU (DIREGULASI) STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
BPH MIGAS
Instansi berwenang
Unit Investigasi
Unit Penyidik
Unit Penerapan Hukum
MENKO POLHUKAM
POLRI
POLRI
KEJARI
MESDM
TIMDU
PPNS
DEPERIN
MENDAGRI
PEMDA
BU/PERTAMINA
INDEPENDEN MENPERIN
KAPOLRI
MIGAS
Garis Pelaporan Garis Koordinasi
KEJAGUNG
