Status : 10/08/06
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM KONSTELASI “KESELAMATAN MIGAS”
Oleh : Luluk Sumiarso Direktur Jenderal Migas Disampaikan pada : Lokakarya Sehari Tentang Pengembangan Koordinasi Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia
Jakarta, 10 Agustus 2006 © Ditjen Migas 2006
Status : 10/08/06
LINGKUP PENANGANAN KESELAMATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS “KESELAMATAN MIGAS” KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Aman Bagi Pekerja
KESELAMATAN UMUM
Aman Bagi Masyarakat dan Umum
KESELAMATAN INSTALASI/PERALATAN
Handal Instalasi/Peralatan
KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP
Ramah Lingkungan
© Ditjen Migas 2006
1
Status : 10/08/06
UU Migas vs UU Keselamatan Kerja Depnakertrans UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi
“Domain”
UU PP
Dep. ESDM
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}
PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).
Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
© Ditjen Migas 2006
Status : 10/08/06
KEBIJAKAN DAN REGULASI INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI (Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas)
MENTERI ESDM (Pembuat Kebijakan Bidang Migas)
Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Kaidah Keteknikan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Migas) Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Usaha Hulu dan Hilir Migas * )
Badan Pengatur BBM dan Gas Melalui Pipa
BPMIGAS
Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan KKS
KKS
*) Kecuali Regulasi Usaha BBM dan Gas Melalui Pipa, yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur KKS : Kontrak Kerja Sama © Ditjen Migas 2006
2
Status : 10/08/06
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 22 TAHUN 2001 VS UU NO. 1 TAHUN 1970 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
A. Pembinaan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Usaha Migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas, meliputi : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, antara lain: a. Perizinan b. Peningkatan kualitas SDM (Bimbingan Teknis dan Kompetensi Tenaga Teknik Khusus) 2. Penyusunan kebijakan (untuk ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan / regulasi)
A. Pembinaan Pembinaan keselamatan kerja dilaksanakan oleh pengurus perusahaan yang meliputi kewajiban : 1. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. 2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
B. Pengawasan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan usaha migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Pengawasan Pengawasan keselamatan kerja dilakukan oleh Direktur, para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
B. Peraturan Pemerintah 1. PR 1930 No. 341 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan 2. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja diBidang Pertambangan 3. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Migas
B. Peraturan Pemerintah 1. Peraturan Uap tahun 1930
© Ditjen Migas 2006
Status : 10/08/06
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN USAHA MIGAS (Ref : UU No. 22 Tahun 2001) PEMBINAAN DESDM c.q. DITJEN MIGAS 1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, antara lain: • Perizinan • Peningkatan Kualitas SDM (Bimbingan Teknis dan Kompetensi Tenaga Teknik Khusus)
2
Penyusunan/Penetapan Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan
BU : Badan Usaha BUT : Bentuk Usaha Tetap
PENGAWASAN EKSTERNAL
INTERNAL
DESDM c.q. DITJEN MIGAS
BU / BUT
Terhadap ditaatinya Operasional ketentuan peraturan (rutin / day by perundangday) undangan yang berlaku (berkala dan insidentil)
© Ditjen Migas 2006
3
Status : 10/08/06
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN K3L PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
KARAKTERISTIK OPERASI MIGAS
PERAN MIGAS SUMBER ENERGI DALAM NEGERI BAHAN BAKU INDUSTRI NASIONAL PENERIMAAN NEGARA/DEVISA
BERPOTENSI TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN KERJA DAN LINGKUNGAN (KRITIKAL)
KEGIATAN OPERASI MIGAS HARUS HANDAL, AMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEGIATAN USAHA MIGAS HARUS EFISIEN DAN EFEKTIF
PEMBANGUNAN NASIONAL
© Ditjen Migas 2006
Status : 10/08/06
! "##
$ Koordinasi
Melimpahkan kepada
%
#
Menunjuk / mengangkat
Menunjuk
& Pengawasan secara berkala atau insidentil (Pengawasan eksternal)
( ) &
Mengesahkan
Membantu Mengesahkan
#
Menunjuk
' ( '
#
!
! *
#
#
Menunjuk
" # $
© Ditjen Migas 2006
4
Status : 10/08/06
© Ditjen Migas 2006
5
