Kebijakan Kapasitas Nasional Kegiatan Usaha Hulu Migas
24 Agustus 2016 Surabaya
Pergeseran Paradigma: beyond revenue.. Because it’s limited…we need to optimize the exploitation New Approach: Penggerak dan Menciptakan Multiplier effect bagi perekonomian nasional.
Old Approach: Revenue Maker
Sumber Pendapatan Dari penjualan minyak dan gas bumi.
Sumber Energi & Bahan Baku Sumber Energi untuk kebutuhan domestik (power, industries, fuel, etc) Bahan baku untuk feedstock, refinery, petrochemical
Penggerak & Meningkatkan Nilai Tambah Memperkuat kemampuan dan kapasitas nasional. Menumbuhkan keahlian dan kesempatan kerja
Salah mesin penggerak pertumbuhan perekonomian nasional 2
Multiplier Effect dari Kegiatan Hulu Migas
Peningkatan Daya Saing Industri DN
Penguasaan Teknologi
Multiplier Effect di Indonesia
Setiap US$ 1Juta
Multiplier Effect Bagi Perekonomian Nasional
Penciptaan Kesempatan Kerja
• Multiplier yang dihasilkan US$ 1,6 Juta • GDP additional US$ 0,7 Juta • Peluang pekerjaan mencapai 100 peoples 3
5 Komoditas Utama Kegiatan Usaha Hulu Migas Pemboran
Turbomachinery
Nilai: US$ 3.332 Juta
Nilai: US$ 55 Juta
5
EPCI
Komoditas Utama
Nilai: US$ 1.696 Juta
Perkapalan Nilai: US$ 1.206 Juta
Total Nilai 5 Komoditas Utama
US$ 6.515 Juta
Total Nilai Procurement List
US$ 10.082 Juta
60,3%
OCTG & Line Pipe Nilai: US$ 223 Juta
Strategi Peningkatan Kapasitas Nasional Turbomachinery Internal
Optimalisasi pemanfaatan pabrikan rig dalam negeri (fabrikasi dan perawatan);
External
Pemboran
Pembebasan bea masuk peralatan rig. Mengoptimalkan pembangunan rig dalam negeri.
Perkapalan Penunjukan champion program vendor development. Optimalisasi pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri Mewajibkan proses perawatan/docking di dalam negeri. Sinkronisasi antara program pembinaan dan roadmap industri dengan kebutuhan hulu migas. Penurunan suku bunga BANK & kemudahan Pemodalan
Strategi Umum (Rumusan PTK) Informasi demand-supply Aliansi strategis; kontrak jangka panjang; Prioritas kepada PDN dengan menggunakan metode Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung; Right to Match; Penambahan Uang Muka; Monitoring komitmen Investasi, R&D dan pemanfaatan SDM Nasional
Clustering demand berdasarkan spesifikasi; Penyelarasan kebutuhan dan program antara fungsi perencana, pengadaan, pemeliharaan untuk standarisasi pengadaan turbomachinery KKKS; Pengembangan industri perawatan turbomachinery Mendorong OEM untuk membuka seluas-luasnya lisensi kepada perusahaan perawatan di DN
OCTG & Line Pipe Standarisasi spesifikasi
EPCI Meningkatkan peran dan kemampuan perusahaan fabrikasi dan industri pendukung dalam negeri: Mendorong alih teknologi dan kepemilikan alat oleh perusahaan dalam negeri; Membangun kerjasama rekayasa rancang bangun dengan lembaga Litbang dan perguruan tinggi dalam negeri; Sinkronisasi antara program pembinaan dan roadmap industri dengan kebutuhan hulu migas.
Pengembangan industri material (industri hulu); Pemberian insentif bahan baku import. memberikan prioritas kepada industri baja DN untuk mendapatkan barang scrap
Strategi R-S-D (Regulasi-Supply-Demand)
Regulasi
DEMAND
• Penguatan informasi demand • Standarisasi spesifikasi • Perencanaan terintegrasi dan sinkronisasi antar KKKS • Pengawasan kepatuhan KKKS
REGULASI
• Percepatan proses tender • Penguatan keberpihakan kepada industri dalam negeri • Kesempatan untuk pelaksanaan DA/DS • Implementasi Market Inteligence. • Peningkatan Akuntabilitas • Sinkronisasi dengan instansi terkait
Strategi Demand
Supply
(KKKS)
(Industri)
SUPPLY
• Penguatan informasi supply • CIVD • Pelaksanaan Assessmnet Bersama • Penyusunan AML Bersama • Vendor Development • Sinkronisasi rencana investasi industri dengan roadmap demand yag ada • Penguatan sektor industri hulu
Pelaksanaan Tender di Daerah PTK 007 Rev.03 Bab I angka 6.6. Bagi KKKS dalam tahap Eksploitasi, Proses Tender untuk paket Tender kebutuhan penunjang operasi lapangan dengan nilai perkiraan paket Tender sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan US$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)
WAJIB
diselenggarakan di wilayah provinsi daerah operasi utama KKKS KKKS dapat melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai kemampuan Penyedia Barang/Jasa di provinsi daerah operasi utama KKKS. 7
Keterlibatan Penyedia Barang/Jasa di Daerah
PTK 007 Rev.03 Bab XII angka 2.20.4 & 2.20.4 Ketentuan Pengalihan Pekerjaan
Dalam hal nilai Kontrak pengadaan jasa > Rp20 Milyar atau US$2Juta
Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan usaha kecil setempat termasuk koperasi kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
Dalam hal nilai Kontrak pengadaan jasa > Rp50 Milyar atau US$5Juta
Pelaksana Kontrak wajib bekerja sama dengan usaha menengah dan/atau usaha kecil setempat termasuk koperasi kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
PTK 007 Rev.03 Bab IX angka 1.4. Bagi Penyedia Barang/Jasa usaha besar memberikan sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil di daerah operasi KKKS. Hal tersebut harus dinyatakan dalam dokumen penawarannya.
Pembinaan Vendor Investasi Baru
VDP o o o
High technology Belum ada di DN Industri Hulu
Vendor Development Program. VDP memberikan peluang penunjukan langsung kepada industri yang berinvestasi di DN
APDN Melaksanakan assessment dengan melibatkan beberapa KKKS kepada industri dalam negeri
Existing Industri
PEMETAAN
Asesmen
Pembinaan Bersama dengan KKKS melakukan pembinaan kepada industri dalam negeri terkait HSE, standar & manajemen kerja, dll.
AML Bersama Menyusun Approved Manufacture List (AML) yang menjadi acuan seluruh KKKS.
CIVD
Program Monitoring & Pengawasan Monitoring & Pengawasan
Pre WP&B Procurement List Rencana Tender AML/VML DN Mega Project • Road Map TKDN Mega Project • Kunjungan kerja ke Industri pendukung • • • •
Curent • Monitor realisasi Project • Inspeksi lapangan • Sistem Informasi Pelaporan
Post • • • •
Audit Kepatuhan Verifikasi TKDN Penerapan sanksi Standar Pelaporan hasil Verifikasi TKDN
Pengawasan TKDN KKKS wajib melakukan monitoring dan verifikasi realisasi nilai TKDN,
komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil sesuai Kontrak. Kontraktor KKS bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak.. Verifikasi realisasi nilai TKDN wajib dilakukan oleh Kontraktor KKS merujuk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi kegiatan Hulu Migas.
Pelaksana Kontrak wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan yang telah tercantum dalam Kontrak.
Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada Kontraktor KKS secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak.
Objek Verifikasi TKDN
Verifikasi TKDN PORSI PORSI LOKASI PENGERJAAN Nilai Realisasi Pelaksanaan oleh TKDN di dalam Perusahaan negeri Dalam Negeri
Referensi
Bab XII angka 5.6.2.
Kewajiban Verifikasi TKDN
Nilai Tender (Rp.)
≥ 30%
< 30%
Kompleksitas Tinggi
Kompleksitas Rendah
Kompleksitas Tinggi
Kompleksitas Rendah
≥ 1 Triliun
Independen
Vendor
Independen/ Vendor (<5%)
Vendor
200 M – 1 T
Independen
Vendor
Independen / Vendor (<15%)
Vendor
50 M – 200 M
Independen
Vendor
Vendor
Vendor
5 M – 50 M
KKKS
Vendor
Vendor
Vendor
2,5 M – 5M
Vendor
Vendor
Vendor
Vendor
NA
NA
NA
NA
<2,5 M
Referensi
Bab XII angka 5.6.2.
Sanksi TKDN Sanksi Administrasi
Sanksi Finansial
Kategori Kuning
Tidak Mengubah Peringkat
Gagal memenuhi nilai TKDN, dimana: • realisasi TKDN lebih besar atau sama dengan 90% dibandingkan komitmen TKDN dalam Kontrak; atau • menurut penilaian Kontraktor KKS penyebab tidak tercapainya nilai TKDN adalah di luar kendali Pelaksana Kontrak
Sanksi = HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)
Kategori Merah
Mengubah Peringkat
Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan komitmen sebagai berikut: • nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% dari komitmen TKDN dalam Kontrak; • nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN; • pengerjaan di wilayah Republik Indonesia; dan/atau • pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri dalam Kontrak.
Sanksi = {HEP (Realisasi) - HEP (Penawaran)} + (Nilai Kontrak- Nilai Penwaran Peringkat II)
Sanksi Sanksi Kategori Kuning
Masa berlaku surat peringatan selama enam bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan.
Sanksi Kategori Merah
Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah, dilarang mengikuti kegiatan pengadaan baru selama masa satu tahun berikutnya di lingkungan KKKS yang bersangkutan.
Sanksi Kategori Hitam
KKKS mengeluarkan surat pemberian sanksi kategori hitam; Selanjutnya SKK Migas memasukkan dalam daftar Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori hitam yang dapat diakses secara online oleh seluruh KKKS; Apabila Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi kategori hitam dari KKKS yang bersangkutan atau KKKS lainnya dalam periode sanksi pelanggaran kategori hitam yang masih berlaku ditambah masa percobaan selama setahun sesudah sanksi kategori hitam awal, kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi kategori hitam ditambah selama satu tahun di seluruh KKKS.
TERIMA KASIH
Back-up Slide
Koordinasi Antar Instansi Koordinasi
Kem. ESDM
• Membuat regulasi memperioritaskan industri dalam negeri • Memberikan preferensi untuk meningkatkan investasi • Membuat “proteksi” guna mengembangkan industri nasional
Kem Perindustrian
Kementerian Keuangan
• Mengembangkan industri dalam negeri • Mengembangkan basisdata (Database) capaian TKDN
• Menciptakan regulasi fiskal yang menarik dan mendukung investasi di hulu migas sekaligus mampu melindungi industri dalam negeri
BKPM
• Menyederhanakan proses perizinan dalam melakukan investasi • Pemberian Insentif bagi investor
18
Program Monitoring & Pengawasan Pengawasan KKKS • •
• •
Pengawasan melalui audit kepatuhan Pengawasan terhadap ketentuan dalam dokumen tender dan kontrak Pengawasan terhadap proses tender Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak.
Big Project • • •
Penyusunan roadmap Kapasitas Nasional Monitoring capaian roadmap TKDN Monitoring terhadap program pengembangan SDM & vendor lokal di daerah operasi.
Industri • •
•
Realisasi capaian TKDN Realisasi penggunaan produk dalam negeri yang digunakan sebagai material. Perlu koordinasi dengan Kem. Perindustrian
Pembinaan Vendor CIVD
Pemetaan
Centralized Integrated Vendor Database
Memetakan kemampuan aktual industri penunjang migas dalam negeri
Vendor Asesmen Bersama
Pembinaan Vendor
Melaksanakan Asesmen dengan melibatkan beberapa KKKS kepada industri dalam negeri
VDP
Vendor Development Program. VDP memberikan peluang penunjukan langsung kepada industri yang berinvestasi di DN
Bersama dengan KKKS melakukan pembinaan kepada industri dalam negeri terkait HSE, standar& manajemen kerja, dll.
AML Bersama
Menyusun Approved Manufacture List yang menjadi acuan seluruh KKKS.
