KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS
BALIKPAPAN, 9 MARET 2017
1
Outline
I. Landasan Hukum
II. Kondisi Pengangkutan Migas
III. Penutup
2
Landasan Hukum Pasal 1 Butir 22 Pengertian Izin Usaha : Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba
Pasal 1 Butir 17 Pengertian Badan Usaha : Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 9 : Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan oleh a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; usaha kecil; d. Badan Usaha Swasta.
Pasal 1 butir 12 dan 13 : Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat Penampungan dan Pengolahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
3
Landasan Hukum Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 5 angka 2 : Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : a. Pengolahan b. Pengangkutan c. Penyimpanan d. Niaga
Pasal 23 ayat 3 : Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
1
Pasal 23 ayat 1 : Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah
Pasal 23 ayat 2 : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan b. Izin Usaha Pengangkutan c. Izin Usaha Penyimpanan d. Izin Usaha Niaga 4
Landasan Hukum 2
Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Pasal 2 : Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan
Pasal 12 : b. Kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan / atau udara termasuk pengangkutan gas melalui pipa dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan komersial 5
Landasan Hukum Peraturan – peraturan terkait lainnya
5
3
Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4
Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
5
Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
6
Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak
6
Keterkaitan dg Izin Usaha lainnya PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 19 Butir 1 : Dalam hal Badan Usaha (BU) melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada BU diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.
Pasal 19 Butir 2 : Dalam hal BU melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada BU wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum atau Izin Usaha Niaga Terbatas, Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.
Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pasal 2 : BU-PIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.
Pasal 6 : BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalur dilarang menunjuk BU pemegang Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, dan Niaga.
Atas sarana dan fasilitas yang digunakan telah terdaftar dalam sarana dan fasilitas Penyalur tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan
7
Kondisi Kegiatan Pengangkutan Migas TRUK : 8,256 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS 94,995 KL
KERETA API : 1.030 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS : 25.359,2 KL
PENGANGKUTAN MINYAK BUMI (DARAT DAN LAUT)
KAPAL LAUT: 1,565 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS 8.671.236,76 KL
PIPA PENYALUR BBM: - CILACAP – BANDUNG 1 : 250 KM DIA. 10” AND 16” - CILACAP – BANDUNG 2 : 250 KM DIA. 10” AND 12” - CILACAP – YOGYAKARTA 1 : 180 KM DIA. 8” AND 12 “ - CILACAP – YOGYAKARTA 2 : 180 KM DIA. 12” - BALONGAN – JAKARTA : 210 KM DIA. 16” - REWULU – TERAS : 66 KM DIA 12” - PLAJU – KERTAPATI : 13 KM DIA. 12 “ - TUBAN – SURABAYA : 138 KM - BALONGAN – CIKAMPEK :160 KM DIA. 16” - TEMPINO – PLAJU : 240 KM DIA 8” PIPA PENYALUR MINYAK BUMI : - BANYU URIP – MUDI : 37.19 KM DIA 6”
8
Kondisi Kegiatan Pengangkutan Migas TRUK LPG :
PENGANGKUTAN GAS BUMI (DARAT & LAUT)
824 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS : 6.978,2 MT TRUK LNG : 4 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS : 189 MTON
TRUK CNG : 136 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS 175.500 M3
LPG TANKER : 17 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS 40.703,77 M3 LNG TANKER : 1 UNIT DENGAN TOTAL KAPASITAS 135.642 M3
FASILITAS PENGISIAN LPG (SPPBE)
FASILITAS PENGISIAN LPG SPPBE : 359
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PIPA TRANSMISI : - 2,818,35 KM DI P. SUMATERA (NAD, SUMUT, RIAU, JAMBI, SUMSEL) - 1.482,36 KM DI P. JAWA (JABAR, DKI JAKARTA, BANTEN, JATIM) - 68,9 KM DI P. KALIMANTAN (KALTIM)
PIPA GAS BUMI
PIPA GAS BUMI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI : - 32 KM DI P. SUMATERA - 10,65 KM DI P. JAWA - 8,56 KM di P. k
*Status : 1 Januari 2016
9
Kondisi Kegiatan Pengangkutan Migas TAHUN IZIN USAHA
TOTAL
200 2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PENGANGKUTA N MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN
-
3
23
33
41
77
46
84
123
302
20 5
128
110
1175
PENGANGKUTA N LPG
-
-
-
1
3
1
1
4
2
2
3
2
5
24
PENGANGKUTA N GAS BUMI MELALUI PIPA
1
-
-
-
-
2
-
5
2
-
-
2
1
13
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIA N PIPA GAS BUMI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
-
-
-
-
-
-
1
2
0
0
1
1
1
6
PENGANGKUTA N CNG
-
-
-
-
1
2
-
2
0
2
1
1
0
9
SPPBE
-
-
-
-
-
-
1
48
94
53
65
46
52
359
LNG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
Penutup
SUBDIT PENGANGKUTAN MIGAS www.migas.esdm.go.id
11
