Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM. Laporan utama. Tenaga Kerja Asing Datang, Kita Dimana? Inkindo DKI Santuni 1000 Anak Yatim

ISSN 1978-7529

MAJALAH

INKINDO Media informasi & komunikasi anggota INKINDO DKI Jakarta Edisi: 66 (Agustus ~ Oktober 2016)

DKI JAKAR TA

Laporan utama

Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM Tenaga Kerja Asing Datang, Kita Dimana? ISSN 1978-7529 9

771978

752932

Inkindo DKI Santuni 1000 Anak Yatim Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

1

Salam Redaksi royek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta merupakan salah satu proyek prestisius yang dibangun di DKI Jakarta, baik dari aspek teknologi maupun skala proyek. Tidak mengherankan jika proyek ini mendapat perhatian dari semua kalangan professional, untuk dapat meninjau langsung pembangunan MRT. Delegasi Inkindo DKI Jakarta melakukan ekskursi ke Proyek MRT Jakarta, 26 Mei 2016, dipimpin oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans. Lokasi yang dikunjungi adalah pembangunan terowongan untuk MRT yang berlokasi di dekat Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Yang paling menarik dari aspek teknologi adalah digunakannya Tunnel Boring Machine (TBM) dalam pembuatan terowongan yang melewati Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin.

P

Proyek MRT dimaksudkan sebagai upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta. Tanpa pembangunan sarana transportasi massal yang memadai, maka Jakarta akan mengalami kemacetan total (grid lock) pada tahun 2020. PT MRT Jakarta didirikan tahun 2008, dan tahun 2013 melakukan ground-breaking pembangunan proyek MRT. Modal PT MRT Jakarta 99,98 % dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sisanya Penanaman Modal Daerah (PMD). Diharapkan pembangunan proyek MRT selesai tahun 2018, dan awal tahun 2019 mulai memberikan pelayanan.

Daftar Isi LAPORAN UTAMA 3. Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM

ANTAR LEMBAGA 10. Diskusi Permasalahan Hukum Kadin DKI Jakarta 11. Pertemuan DPP Inkindo DKI dan DPD Perkindo DKI Untuk Membentuk Iklim Usaha Jasa Konsultansi Yang Sehat

OPINI 12. Survai, Investigasi, Desain Dan Pembangunan Reklamasi 15. Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan

LAPORAN KHUSUS 18. Knowledge Sharing Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakani 20. Tenaga kerja asing datang, Kita dimana?

Rencananya MRT Jakarta menggunakan sistem operasional yang cukup canggih, yaitu tanpa masinis (Automatic Train Operation), dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jarak antara stasiun 0,8 – 2,2 km, jeda waktu antara satu kereta dan kereta lain (headway) ditargetkan 5 menit (2019). Adapun jumlah penumpang yang diharapakan dapat diangkut sebanyak 173.400 penumpang/hari, jumlah Rolling Stock 16 trainset (96 gerbong), 1 set terdiri dari 6 gerbong. Pembangunan tahap pertama dilakukan untuk rute Lebak Bulus- Bundaran HI, dimana sekitar 6 km merupakan jalur bawah tanah.

PROFIL PERUSAHAAN

Edisi kali ini kami menampilkan MRT Jakarta sebagai Laporan Utama Majalah Inkindo DKI Jakarta. Kegiatan organisasi lain yang sangat menonjol adalah menghadirkan dan menyantuni 1000 anak yatim, yang dilakukan bersamaan dengan acara Halal Bihalal Keluarga Besar Anggota Inkindo DKI Jakarta. Kami juga menampilkan profil dua perusahaan konsultan Anggota Inkindo DKI Jakarta yang ikut berpartisipasi dalam proyek MRT Jakarta. (UY)

37. Ir. Syamsul Arivin, MP Menggalang Kerjasama Inkindo Lintas Kalimantan

23. 32.

PT PAMINTORI CIPTA LIMITED Banyak menangani proyek-proyek legacy bidang Transportasi PT JAYA CM Fokus di Proyek Gedung, Energi dan Transportasi”

PROFIL

KEGIATAN ORGANISASI

Susunan Redaksi Majalah INKINDO DKI Jakarta Media Informasi dan Komunikasi Anggota INKINDO DKI Jakarta Pimpinan Umum : Peter Frans, Pemimpin Redaksi: Yudi Setiabudi, Dewan Redaksi : Pung S. Zulkarnain, Safrinal Firdaus, Agoeng Djoko Pitono, Redaktur Pelaksana: Ernawati, Urip Yustono Alamat Redaksi : Jl. Pertani No. 7 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting), Fax. (021) 7942941, E-mail: [email protected] | www.inkindo-dki.org

2

Majalah anggota

INKINDO DKI

Laporan Utama

Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM Rombongan Inkindo DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Proyek MRT Jakarta, di dekat Bundaran Hotel Indonesia.

embangunan transportasi massal berkapasitas tinggi seperti MRT (Mass Rapid Transit) merupakan suatu keniscayaan bagi kota megapolitan Jakarta. Setiap hari, lebih dari 20 juta penglaju dari daerah-daerah disekitar DKI Jakarta (Jabodetabek) keluar dan masuk wilayah ibukota. Kecenderungan perluasan kota Jakarta-Jabodetabek yang begitu tinggi dan kurang terkontrol secara signifikan meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas dan menurunkan kualitas hidup.

P

Sebagai megapolitan yang terus tumbuh, isu transportasi menjadi masalah yang tidak terelakkan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020, tanpa adanya terobosan berarti dalam sistem transportasi, Jakarta akan terbelenggu kemacetan luar biasa yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 65 miliar. Saat ini, moda transportasi publik yang ada di Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi, dan hanya menyisakan 2% saja bagi transportasi berbasis rel.

Pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali ini juga telah menyebabkan habisnya persediaan lahan di Jakarta yang sebagian besar berwujud pemukiman dan gedung-gedung berlantai rendah. Sebagai dampak dari fenomena pertumbuhan ini, saat ini Jakarta tidak memiliki cukup ruang untuk pembangunan di masa depan. Untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, salah satu cara yang paling masuk akal adalah dengan menyusun secara seksama rencana Integrasi dengan kawasan sekitar proyek MRT Jakarta, serta peremajaan kawasan urban secara komprehensif. Inisiatif peremajaan kota ini harus dapat secara efektif memadukan antara tata guna lahan yang cerdas dengan pengembangan jaringan transportasi massal. Proyek MRT dimaksudkan sebagai upaya mengatasi permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta. Tanpa pembangunan sarana

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

3

Laporan Utama

Mendapat penjelasan dari divisi teknik MRT Jakarta tentang cara kerja mesin TBM.

transportasi massal yang memadai, maka Jakarta akan mengalami kemacetan total (grid lock) pada tahun 2020. PT MRT Jakarta didirikan tahun 2008, dan tahun 2013 melakukan ground-breaking pembangunan proyek MRT. Modal PT MRT Jakarta 99,98 % dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sisanya Penanaman Modal Daerah (PMD). Diharapkan pembangunan proyek MRT selesai tahun 2018, dan awal tahun 2019 mulai memberikan pelayanan untuk masyarakat umum. Proyek MRT Jakarta menggunakan teknologi mutakhir baik dalam proses konstruksinya maupun operasinya. Dalam proses pembuatan jalur MRT bawah tanah digunakan teknologi mesin bor yang canggih, yaitu

4

Majalah anggota

Tunnel Boring Machine (TBM). Ini merupakan teknologi yang sama seperti digunakan pada pembangunan proyek kereta api bawah Laut dari PerancisInggris (Channel Tunnel) dan pembangunan terowongan kereta api terpanjang di dunia (57 Km) yang menembus pegunungan Alpen, di Swiss (Gothard Base Tunnel) yang saat ini mendekati penyelesaian. Keunggulan lain, dalam pengoperasiannya, MRT Jakarta akan menggunakan sistem tanpa masinis (Automatic Train Operation), dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Jarak antara stasiun 0,8 – 2,2 km, headway (jeda waktu antara satu kereta dengan kereta yang lain) 5 meni), target penumpang yang diangkut 173.400 penumpang/hari,

INKINDO DKI

dengan jumlah Rolling Stock 16 trainset (96 gerbong), 1 set terdiri dari 6 gerbong. Tegangan listrik 60 MVA. Sebagai proyek pertama sejenis di Indonesia, proyek MRT Jakarta telah mengundang banyak minat kelompok professional di bidang konstruksi dari seluruh Indonesia, untuk meninjau proyek tersebut, khususnya saat pengeboran terowongan dilakukan. Salah satunya adalah kunjungan yang dilakukan oleh para direksi konsultan anggota Inkindo DKI Jakarta. Delegasi Inkindo DKI Jakarta melakukan ekskursi ke Proyek MRT Jakarta, 26 Mei 2016. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, yang memimpin kunjungan ke lokasi proyek tersebut, berkesempatan untuk

meninjau pembangunan terowongan MRT yang berlokasi di Hotel Indonesia, Jakarta. Setelah mendapat penjelasan singkat dan menyaksikan video tentang proyek MRT, delegasi Inkindo DKI Jakarta langsung diantar ke proyek pembangunan terowongan untuk segmen Bundaran HI-Dukuh Atas, melihat secara langsung proses pengeboran menggunakan Tunnel Boring Machine (TBM). Latar Belakang PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta memiliki

Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM ruang lingkup kegiatan untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT; pengoperasian dan perawatan operation and maintenance (O&M) prasarana dan sarana MRT serta pengembangan dan pengelolaan properti/ bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.   PT MRT Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.   Sesungguhnya rencana pembangunan MRT di Jakarta sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana pinjaman disambut

oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan dana pinjaman.   Pada 28 November 2006, penandatanganan persetujuan pembiayaan Proyek MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kyosuke Shinozawa dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusuf Anwar. JBIC pun mendesain dan memberikan rekomendasi studi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Telah disetujui pula kesepakatan antara JBIC dan Pemerintah Indonesia, untuk menunjuk satu badan menjadi satu pintu pengorganisasian penyelesaian proyek MRT ini.   JBIC kemudian melakukan merger dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA bertindak sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman. Dalam jadwal yang dibuat

JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan tahun 20082009. Tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010. Pekerjaan konstruksi dimulai tahun 2010 sampai tahun 2014. Uji coba operasional dimulai tahun 2014. Namun jadwal tersebut akhirnya mundur. Desain proyek dilakukan mulai 2008 - 2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013 dan direncanakan selesai 2018.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 3 jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pengelola (BP), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah (BUMD/PD) dan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (BUMD/ PT). Ditinjau dari perspektif

Memasuki area terowongan yang berada sekitar 30 m di bawah permukaan jalan raya.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

5

Laporan Utama

Delegasi Inkindo DKI saat meninjau terowongan di sisi Bundaran HI.

manajemen, baik BP maupun BUMD/PD tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk alih daya (outsource) maupun bekerjasama dengan sektor swasta, sehingga beresiko terjadinya inefisiensi karena terbatasnya pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sementara BUMD/ PT memiliki fungsi yang sama dengan sektor swasta sehingga mampu

memanfaatkan sumber daya eksternal secara maksimal. Berdasarkan hal inilah maka kemudian dibentuk PT MRT Jakarta.   Adapun struktur kepemilikan PT MRT Jakarta, yakni sebagai berikut: • Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: 99.98% • PD Pasar Jaya: 0.02%​

Pembangunan Jalur MRT Tahap I ini akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan selanjutnya adalah meneruskan jalur Sudirman menuju Kampung Bandan yang akan disebut jalur Utara-Selatan serta pengembangan jalur TimurBarat. 1. Dalam tahap Engineering Service, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap proses prakualifikasi dan pelelangan kontraktor. 2. Dalam tahap Konstruksi, PT MRT Jakarta sebagai atribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses

pelelangan kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional. 3. Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, PT MRT Jakarta bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan, termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan revenue yang layak bagi perusahaan.​ Pelaksanaan pembangunan MRT melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT MRT Jakarta sendiri. Oleh karena itu, dokumen anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun dengan satu output yang sama, pembangunan MRT. Penggunaan TBM Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang (Elevated) yang membentang ±10 km; dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 Stasiun Layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Sementara Depo kereta api dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Seluruh stasiun penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah, sementara Depo kereta api dibangun di permukaan tanah (on ground).

Proses penyiapan finishing dinding terowongan.

6

Majalah anggota

INKINDO DKI

Tipe struktur layang yang digunakan adalah Tiang Tunggal (Single Pier) pada bagian bawah serta Gelagar

Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM Persegi Beton Pracetak (Precast Concrete Box Girder) pada bagian atas. Ketinggian gelagar dari permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan minimal jarak bebas vertikal (vertical clearance) 5,0 meter sesuai peraturan yang berlaku untuk jalan perkotaan. Pekerjaan Konstruksi Layang MRT Jakarta terdiri dari tiga paket, yaitu Contract Package (CP) 101, CP 102 dan CP 103.   Konstruksi bawah tanah (Underground) MRT Jakarta membentang ±6 km, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah, yang terdiri dari Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia. Metode pengerjaan konstruksi bawah tanah menggunakan TBM (Tunnel Boring Machine) tipe EPB (Earth Pressure Balance Machine), dengan pembagian koridor paket pengerjaan terbagi menjadi tiga: CP 104, CP 105 dan CP 106. Mesin TBM yang digunakan memiliki diameter 6,7 meter dan total panjang 43 m. Bobot keseluruhan mesin ini, mulai dari bagian kepala (cutter head) hingga bagian akhir (backup cars) mencapai sekitar 323 ton. Mesin ini menggunakan teknologi Earth Pressure Balance (EPB) pertama di Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan Jepang bernama JTSC (Japan Tunnel Systems Corporation). TBM ini mampu melakukan pengeboran bawah tanah dengan kecepatan 8 m perhari. Terowongan yang dihasilkan dari pengeboran tersebut memiliki diameter 6,05 m. Digunakan empat mesin TBM yang digunakan dalam pembuatan terowongan, dua

Pembangunan MRT untuk segmen yang berada di atas tanah (elevated).

dari arah Senayan menuju Setiabudi dan dua lagi dari arah Bundaran HI hingga Setiabudi. Mesin bor pertama yang diberi nama tokoh pewayangan putra Bima ”Antareja” diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 September 2015. Mesin bor kedua diberi nama “Antareja II”. Mesin bor pertama dan kedua bergerak dari titik Patung Pemuda Senayan kearah Setiabudi. Mesin bor pertama dan kedua dioperasikan oleh kontraktor CP 104 dan CP 105 (SenayanSetiabudi) , yaitu Joint Venture dari Shimizu-ObayashiWijaya Karya-Jaya Konstruksi (SOW). Mesin bor ketiga dan keempat diberi nama Mustika Bumi I dan mUstika Bumi II dioperasikan oleh kontraktor paket pekerjaan CP 106 (Dukuh Atas-Bundaran HI), yaitu SMCC-HK Joint

Operation yang terdiri dari Sumitomo Mitsui Construction CompanyHutama Karya. Mesin bor ketiga dan keempat dioperasikan dari titik Bundaharan HI bergerak hingga titik Setiabudi. Progress pada tanggal 24 Maret 2016, pada pembangunan jalur bawah tanah MRT Jakarta, mesin TBM telah melakukan penggalian terowongan dengan rincian sebagai berikut : 1. Mesin bor Antareja sepanjang sekitar 658, 5 m dan Antareja II sepanjang 354 m dari titik Patung Senayan menuju Istora. 2. Mesin bor TBM Mustika Bumi yang telah memulai pengeboran sejak 24 Februari 2016 dari Bundaran HI menuju Dukuh Atas sudah melakukan pengeboran hingga sepanjang 37,5 dan mesin bor “Mustika

Bumi II” masih dalam tahap persiapan. Menurut pihak SMCC-HK yang menangani paket pekerjaan pengeboran HI-Setiabudi9, antara mesin bor satu dengan yang lain di satu arah memang perlu ada jeda dalam melakukan pengeboran, hal itu untuk mencegah terjadi kelongsoran yang luas sehingga bisa membahayakan kedua mesin bor. Untuk itu ada jeda waktu antara satu mesin bor pertama dengan mesin bor berikutnya sekitar satu minggu atau dalam jarak 100 m. Dari arah HI menuju Dukuh Atas, terowongan akan mulai menurun secara bertahap, karena harus melintasi di bawah sungai Krukut, sekitar 30 m dari permukaan tanah. Pemasalahan lain di lapangan juga ditemui terkait dengan pemindahan utilitas, yang memerlukan penanganan khusus. Untuk pekerjaan persiapan memerlukan waktu satu

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

7

Laporan Utama tahun, meliputi pembuatan tempat penimbunan galian tanah (soi-pit), pengangkatan dan penurunan material, mini plant untuk bentonite –slurry, pembuatan dinding penyangga (diaphragm wall), over head hoist, dan lain-lain. Kecepatan pengeboran 45 mm/menit atau sekitar 2 jam per ring, dimana panjang satu ring 1,5 m. Dalam satu hari (2 shift) dapat dihasilkan 8 ring. Segmen precast beton disimpan di lokasi dekat HI , dipasok 8 segmen perhari. Menurut penjelasan Mohamad Deddy Gamawan, Departmen Head of Rolling Stock MRT Jakarta, kepada delegasi Inkindo DKI Jakarta saat berkunjung ke lapangan, sistem TBM yang digunakan menggunakan pressure-balance, sehingga dalam proses pengeboran selalu dimonitor dan dijaga kesimbangan tekanannya, jika ada penurunan tekanan maka pengeboran dihentikan, kemudian disemprot dengan bentonite-slurry sehingga tekanannya seimbang. Hal itu untuk mencegah kelongsoran tanah. Di dalam terowongan

tersedia control room yang dapat memonitor progress pekerjaan pengeboran terowongan, yang merupakan perpanjangan dari monitormonitor yang ada di mesin TBM. Tentang keterlibatan tenaga kerja di Indonesia, menurut Deddy komposinya sesuai dengan komposisi modal kontraktor. Untuk operator TBM ada yang orang Indonesia dan ada dari Taiwan. Railway System ­merupakan prasarana penunjang ­sistem perkeretaapian yang ­terdiri dari 10 s­ ubsystem, antara lain ­Substation System, ­Overhead ­Contact System, ­Power ­Distribution System, Signaling S­ystem, ­Telecommunication ­System, ­Facility SCADA,  ­Automatic Fare ­Collection ­System, Platform Screen Doors, Escalator & E­ levator, dan Trackwork. Sistem ­perkeretaapian MRT ­Jakarta akan ­menggunakan ­sistem persinyalan ­terbaru di ­Indonesia ­dengan ­memperkenalkan ­sistem ­persinyalan CBTC ­(Communication Based Train Control) dan menerapkan

Terowongan dengan diameter 6 m lebih ini dibor dengan mesin TBM.

8

Majalah anggota

INKINDO DKI

sistem moving block u ­ ntuk pengaturan perjalanan kereta. Pekerjaan Railway Systems & Trackwork dan ­Rolling Stock MRT Jakarta terdiri dari dua paket, yaitu CP 107 dan CP 108. Menurut pihak MRT Jakarta akhir Mei 2016 progress pekerjaan Depot dan Elevated Section (CP101, CP102, CP 103 ) secara keseluruhan mencapai 32,095 %. Sedangkan untuk pekerjaan di bawah tanah (CP 104, CP 205, dan CP 106) telah mencapai 65,027 %. Secara total progres keseluruhan proyek mencapai 48,485 %. Sumber pendanaan Proyek Pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung oleh Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Dukungan JICA diberikan dalam bentuk penyediaan dana pembangunan dalam bentuk pinjaman. Komitmen yang telah diberikan JICA terhadap bantuan pembangunan MRT ini adalah sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan loan agreement yang telah diberikan sebesar ¥50,019,000,000,- terdiri dari Loan Agreement No. IP-536 sebesar ¥1,869,000,000,dan Loan Agreement No. IP-554 sebesar ¥48,150,000,000,-. Serta Loan Agreement No. IP-571 sebesar ¥75,218,000,000,-.  Pelaksanaan Pembangunan MRT melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT. MRT Jakarta. Oleh karena itu, Dokumen Anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembagalembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan

berbeda namun dengan satu output yang sama, pembangunan MRT.   Dana pinjaman JICA yang telah diterima Pemerintah diterushibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran (APBN) yang berkaitan dengannya berada pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Sub Direktorat Hibah Daerah, nama program dan kegiatannya adalah Program Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LN sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah. Executing Agency adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai implementing agency, akan mencatat sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD, menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan MRT pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/ Investasi) Pemerintah DKI Jakarta kepada PT. MRT Jakarta. Selain itu, dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta juga ditempatkan pada BAPPEDA DKI Jakarta sebagai belanja langsung dengan nama program, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dengan nama kegiatan, Management Consulting Services for MRT Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency, telah menunjuk PT. MRT Jakarta sebagai sub implementing

Pembangunan Terowongan MRT Jakarta Menggunakan Mesin TBM dari program pembangunan MRT Jakarta.

langsung dengan penyediaan layanan farebox. Hal ini umum diterapkan dalam jaringan global MRT untuk memanfaatkan infrastruktur operasi yang ada yang terkait dengan jaringan MRT untuk mendapat penambahan pendapatan dari sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan tambahan non-farebox termasuk antara lain: Penyewaan ritel stasiun, Periklanan, Telekomunikasi, Park & Ride, Taxi, bis, dan jaringan feeder lain, Konsultansi dan Teknis, Investasi, Interconnection Fee.

Disamping Tahap I dari Lebak Bulus-Bundaran HI, juga akan dibangun MRT Tahap II dari Bundaharan HI-Kota yang seluruhnya merupakan jalur MRT di bawah tanah. Nanti juga akan dibangun MRT untuk wilayah Timur-Barat Balaraja-Cikarang (Fase 3) 27 km. Jalur Timur- Barat masih dalam tahap pra studi kelayakan. Proyek MRT mendapat penghargaan karena dianggap sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pendapatan di luar pemasukan tiket penumpang Sesuai dengan Tujuan Strategis yang ditentukan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dimana pada untuk Jangka Pendek 2018 Perusahaan akan memperoleh nonfarebox revenue secara terbatas, Perusahaan akan mendayagunakan secara

Pembuatan terowongan MRT Jakarta menggunakan mesin Bor TBM ­berdiameter 6,7 meter dan panjang 43 m.

komersial aset operasi bukan hanya terbatas pada pendapatan tiket/farebox, namun juga pendapatan non-farebox bersamaan dengan saat dimulainya operasi jaringan MRT Jakarta pada tahun 2018 sesuai

dengan peraturan yang ditentukan. Pendapatan non-farebox atau pendapatan tambahan adalah pendapatan yang didapat dari kegiatan yang berhubungan secara tak

Sumber pendapatan nonrailway lain juga dapat diperoleh dari pengembangan Transit Property Business yang berupaya untuk mendapatkan nilai manfaat komersial dari keterpaduan asset lahan bersebelahan/ melekat dengan stasiun atau Depo MRT Jakarta, baik yang dimiliki oleh pihak Perusahaan maupun pihak swasta atau masyarakat. (UY)

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

9

Antar Lembaga

Diskusi Permasalahan Hukum Kadin DKI Jakarta Para nara sumber dalam acara Diskusi Panel Kadin DKI Jakarta dan Asosiasi.

Ijin domisili menjadi salah satu isu penting yang dipertanyakan asosiasi.

ermasalahan Hukum menjadi topik bahasan dalam Diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Advokasi Kadin DKI Jakarta, 2 Maret 2016, di Sekretariat Kadin DKI Jakarta. Anggota Luar Biasa Kadin DKI, yaitu Asosiasi, Gabungan dan Himpunan, diundang dalam Diskusi Panel tersebut. Sebagai nara sumber adalah DR. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA, pakar hukum yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Tema diskusi adalah “Permasalahan Hukum-Tantangan dan Solusi Terkait Dunia Usaha”.

P

Mewakili DPP Inkindo DKI Jakarta, hadir dalam acara tersebut Ir. Hassanuddin Syah, Wakil Sekretaris Bidang Hukum Dan Perlindungan Anggota. Menurut DR Dhaniswara, aturan hukum di Indonesia tidak jelas. Kitab UndnagUndang Hukum Perdata masih menggunakan hukum warisan Belaqnda. Perda tumpang tindih. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diperlukan kepastian hukum, kepastian berusaha dan kemanfaatan aturan. Menurutnya, tantangan di Era MEA adalah : ketidak siapan infrastruktur, ketidak matangan SDM, Kurangnya Sosialisasi, MP3EI 20112025 perlu direvisi, dan lemahnya aspek hukum. Menurut DR Dhaniswara, kondisi dunia usaha di Indonesia umumnya sebagai berikut : • Posisi daya saing Indonesia yang masih rendah. • Kondisi dunia usaha yang lesu, • Terjadi “booming” sengketa

10

Majalah anggota

INKINDO DKI

antara pengusaha • Kondisi UKM yang mengkhawatirkan • Terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha • Terjadi kriminalisasi dunai usahan dimana-mana. Dalam diskusi, Ir. ­Hasanuddin mengemukakan perlunya peninjauan ijin domisili bagi usaha kecil dan menengah untuk berkantor di wilayah permukiman. Kesulitan ijin domisili menyebabkan beberapa perusahaan konsultan pindah ke Jawa Barat dan Tangerang-Banten. Ia juga mengemukakan berbagai permasalahan yang dihadapi usaha jasa konsultansi di lapangan, khususnya terkait dengan proses pemeriksaan. Menurut pihak Kadin, hasil diskusi ini akan menjadi bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan antara Kadin DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, untuk membahas beberapa regulasi yang menghambat dunia usaha.

Antar Lembaga

Suasana pertemuan pengurus DPP Inkindo DKI dan DPD Perkindo DKI, di Kantor Inkindo DKI Jakarta.

Pertemuan DPP Inkindo DKI dan DPD Perkindo DKI

Untuk Membentuk Iklim Usaha Jasa Konsultansi Yang Sehat klim usaha jasa konsultansi akhir-akhir ini sudah semakin kurang kondusif. Penawaran harga yang terlalu rendah atau adanya fenomena banting-bantingan harga sering mewarnai pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi, sehingga HPS yang sudah dibuat cukup tinggi sesuai dengan standar Billing Rate Inkindo menjadin sia-sia. Hal ini akan menjadi kotra produktif terhadap pembentukan iklim usaha jasa konsultansi yang sehat.

I

Keprihatinan terhadap kondisi tersebut menjadi latar belakang dilakukannya pertemuan antara DPP Inkindo DKI Jakara dan DPD Perkindo DKI Jakarta, 20 April 2016 lalu, bertempat di Sekretariat Inkindo DKI Jakarta. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans, dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Wakil Ketua

Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Ir. Agoeng Djoko Pitono, Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perencanaan Strategis Ir. Bambang Soendaroe, MT, Wakil Ketua Bidang Kepranataan Ir. Suwendi, M.Sc, Sekretaris DPP Ir. Yudi Setiabudi, Bendahara R. Bambang Kuntjoro, SE, MM, MSi, dan Wakil Sekretaris Bidang Keanggotaan Ir. Yos Mustaf. Sementara Ketua DPD Perkindo DKI Jakarta Ir. Sutrisno Catur Wibowo, didampingi oleh Sekretaris Ir. Iwan Sulistijo Yasin, dan Fajaruddin Lubis. Menurut Ir. Peter Frans maksud pertemuan tersebut untuk penyelarasan iklim usaha jasa konsultansi. Akan diupayakan adanya MoU antara DPP Inkindo DKI Jakarta dan DPD Perkindo DKI Jakarta, untuk memberikan sanksi jika ada laporan terkait dengan

anggota yang melakukan banting harga secara tidak wajar. Permasalahan lain juga terkait dengan kontrak Lumpsum yang masih terdapat perbedaan persepsi di antara pengguna jasa, bahkan di internal Kementerian PUPR juga belum ada persamaan persepsi. Ir. Sutrisno Catur Wibowo, mengemukakan permasalahan tertsebut di atas juga dialami para anggota Perkindo. Ia sepakat untuk bersamasama memperjuangkan posisi tawar konsultan yang lebih baik. Fakta di lapangan kontrak lumpsum masih dimintakan backup. Pemikiran kontrak Lumpsum di level eselon dua BPK sama dengan asosiasi, tidak perlu backup invoice. Perkindo telah melakukan uji tentang kontrak lumpsum ke LKPP yang tidak perlu

backup. Ia juga menyatakan secara prinsip tidak ada masalah referensi Billing Rate yang sama dengan Inkindo, karena sampai saat ini Perkindo belum memiliki Standar Billing Rate. Perkindo ingin mengadakan coffee morning yang melibatkan BPK dan LKPP, untuk membahas masalah HPS. Prinsipnya setuju dengan Billing Rate Inkindo. Perlu didorong adanya UU Jasa Konsultansi. Dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bebepara point penting, yaitu : • Sepakat untuk membuat MoU Inkindo DKI dan Perkindo DKI, khususnya terkait dengan penciptaan iklim usaha yang sehat. • Mendorong MoU Inkindo dan Perkindo di tingkat nasional. • Terbuka untuk membuat joint program Inkindo DKI dan Perkindo DKI

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

11

Opini Survai, Investigasi, Desain Dan Pembangunan Reklamasi Oleh: Nani Setiawan, Ahli Pelabuhan PT Diagram Triproporsi

1. Introduksi Indonesia sebagai Negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang keempat di Dunia setelah AmerikaSerikat, Kanada, dan Rusia , dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km2dari 7.827.087 km2), maka wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Maka pemanfaatan sona pesisir sudah menjadi fenomena global , termasuk Indonesia. Pemanfaatan bisa berupa wisata bahari, water front city dan lain-lain. Untuk memanfaatkan sona pesisir, reklamasi tidak bisa dihindari.

Reklamasi adalah mengurug area pesisir dengan material dan peralatan dari sisi laut, sehingga diperoleh lahan darat yang cukup tinggi sehingga bisa dibangun fasilitas diatasnya. Contoh reklamasi yang sudah selesai dibangun dan sudah berfungsi bertahun-tahun adalah Ancol,Pantai Indah Kapuk dan Pantai Mutiara di Jakarta. Sedangkan yang baru saja selesai dibangun adalah Balikpapan Plaza, Green Bay Pluit ( di Jakarta ), dan beberapa proyek reklamasi baik di Makasar, Menado dll. Makalah ini akan membahas tentang survai, investigasi, desain dan pelaksanaan proyek reklamasi berikut contoh-contoh proyek reklamasi di Indonesia. Makalah ini dibatasi untuk

gambar 5.1. Cara memasang Prefabricated Vertical Drains.

12

Majalah anggota

INKINDO DKI

tidak membahas morpologi pantai , yaitu perubahan garis pantai akibat dari sedimentasi atau erosi pantai sebagai akibat adanya reklamasi, megingat terbatasnya waktu. Juga makalah ini tidak membahas Analisi Dampak Lingkungan. 2. Survai dan penyelidikan tanah untuk desain reklamsi Seperti lazimnya proyek pembangunan lainnya, maka proyek reklamasi memerlukan survai dan penyelidikan tanah , untuk dimanfaatkan dalam proses desain reklamasi. 2.1. Survai topografi Survai topografi diperlukan pada calon area reklamasi yang berada di darat, untuk memperolah peta topografi sehingga bisa diketahui

volume material reklamasi yang diperlukan, selain untuk desain bangunan pelindung reklamasi bagian darat juga. Survai topografi menghasilkan peta skala 1: 1000 dengan interval kontur satu meter. 2.2. Survai bathimetri Survai bathimetri diperlukan untuk memperoleh peta kedalaman laut , dengan skala 1:2.500 dan interval kontur sebesar satu meter. Peta kedalaman laut diperlukan untuk desain reklamasi beserta desain bangunan pelindung reklamasi, dan juga untuk menghitung volume material reklamasi yang diperlukan. 2.3. Survai pasang surut Pengamatan pasang surut dilakukan setiap jam selama minimum 15 hari, yang

Survai, Investigasi, Desain Dan Pembangunan Reklamasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan elevasi pasang surut di proyek reklamasi tsb. Elevasi yang diperlukan untuk reklamasi adalah 0.00 m Low Water Sealevel (LWS) dan elevasi High Water Sealevel (HWS), untuk kemudian dipasang Bench Mark (BM) di area reklamasi , untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi Kontraktor yang akan membangun reklamasi dan bangunan2 lainnya di atas reklamasi tsb. 2.4. Survai arus Survai arah dan kecepatan arus diperlukan untuk desain bangunan pelindung reklamasi, juga untuk studi morpologi pantai akibat adanya reklamasi nantinya. 2.5. Survai sedimen di dasar laut (bed load) dan ­se­dimen yang melayang di air laut (suspended load) Survai pengambilan contoh sedimen diperlukan untuk analisa proses sedimentasi dan erosi yang mungkin terjadi dengan adanya reklamasi. Contoh sedimen diambil baik yang di dasar laut maupun pengambilan contoh air laut untuk dianalisis terhadap kadar lumpurnya. 2.6. Survai gelombang Idealnya diadakan survai gelombang bersamaan dengan survai kecepatan dan arah angin , sehingga bisa diketahui korelasi antara angin dan gelombang. Namun karena survai gelombang mahal , maka biasanya cukup dengan membeli data gelombang dari badan internasional atau menganalisis gelobang dari data angin saja. 2.7. Survai material bangunan dan biaya konstruksi Survai material beserta biaya konstruksi sangat penting

Gambar 5.2.a. Pemadatan pasir dengan Vibroflotation.

dalam menentukan Rencana Anggaran Biaya proyek. Untuk reklamasi, problem utama adalah mencari lokasi bahan pasir untuk reklamasi dan mencari armor untuk pelindung reklamasi, karena itulah komponen biaya yang cukup besar di proyek reklamasi. 3. Pengumpulan data sekunder Mengingat terbatasnya waktu dan biaya untuk proyek, maka pengumpulan data sekunder merupakan salah satu cara yang cukup bermanfaat juga. Dengan mengadakan kunjungan lapangan, maka dapat diperolah data2 sebagai berikut: • Pengalaman dari proyek2 disekitarnya, misalkan bagaimana bangunan pelindung pantainya, apakah cukup stabil atau terjadi erosi / sedimentasi • Kapan musim gelombang tinggi dan berapa kirakira tinggi gelombang maksimum, ini bisa ditanyakan ke nelayan yang sering berlalu lang

disekitar lokasi proyek, • Data tanah yang dimiliki proyek disekitarnya 4. Penyelidikan tanah Penyelidikan tanah berupa boring, sondir dan tes di laboratorium, diperlukan untuk analisis sebagai berikut: • Analisis fondasi bangunan pelindung reklamasi maupun bangunan di atas reklamasi besoknya • Analisa kestabilan lereng reklamasi • Analisis penurunan tanah • Analisis perbaikan tanah, bila diperlukan 5. Desain reklamasi Desain reklamasi meliputi desain sebagai berikut: • Menentukan elevasi reklamasi • Material reklamasi • Bangunan pelindung reklamasi • Perbaikan tanah bila diperlukan Analisis settlement Analisa stabilitas lereng reklamasi

5.1. Penentuan elevasi reklamasi Elevasi reklamasi ditentukan berdasarkan elevasi air laut dengan perioda ulang 200 tahun , termasuk sea level rise selama 30 tahun sebesar 20 cm, ditambah freeboard sebesar 1 m supaya ­drainase di permukaan reklamasi bisa mengalir secara ­gravitasi, dan memperhitungkan dampak wave run- up maupun wave overtopping. 5.2. Material reklamasi Material urug untuk ­reklamasi dapat dituangkan ­dengan cara Hydraulic Fill atau ­Non-Hydraulic Fill. Urugan yang lebih dalam dari 2m di bawah elevasi reklamasi boleh mengandung fragmen yang maksimum besarnya 250 mm, namun kandungan partikel yang ukuran lebih besar 125 mm harus kurang dari 10 %..Persyaratan lebih rinci adalah sebagai berikut. 5.2.1. Syarat umum untuk material urug Material urug harus cukup konsistensinya, dan

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

13

Opini ­reklamasi meliputi: • Stabilitas tehadap ­gelombang • Stabilitas terhadap lereng bangunan • Kekuatan pondasi ­bangunan berupa daya dukung dan settlement nya 5.4. Perbaikan tanah (soil improvement) Karena sona pesisir kadangkadang terdiri dari tanah lunak, maka dalam hal tanah lunak akan memerlukan perbaikan tanah untuk mempercepat proses konsolidasi lapisan tanah lunak sehingga setelah perbaikan tanah selesai maka diharapkan reklamasi tidak akan mengalami settlement yang signifikan lagi. Ada beberapa alternatif ­metoda perbaikan tanah ­seperti dijelaskan di bawah ini

Gambar 5.2.b. Pemadatan pasir dengan Dynamic Compaction.

­memenuhi persyaratan ­geoteknik maupun kimia, yang bisa diperoleh dari ­sumber material baik dari darat maupun dari hasil pengerukan sungai/laut 5.2.2. Non-hydraulic fill Pekerjaan pengurugan tanah dengan cara ini harus ­didesain dan ­dilaksanakan ­mengikuti ­persyaratan ­pekerjaan jalan yang ­dikeluarkan oleh D ­ irektorat Bina Marga 5.2.3. Hydraulic fill Pekerjaan pengurugan ­dengan cara ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: • Material yang lolos ­saringan no 200 hanya dibolehkan maksimum 15% • Plasticity Index kurang dari 6 %

14

Majalah anggota

• Liquid Limit kurang dari 25% • Dry Density minimum 90 % dari modified Proctor maximum density, untuk lapisan yang lebih dalam dari 60 cm di bawah F­ inish Grade Level (= elevasi akhir setelah ­konsolidasi dan ­surcharge sudah ­disingkirkan) • Kepadatan tanah dari Finish Grade Level s­ ampai 60 cm di bawahnya harus minimum 95 % dari Modified Proctor maximum density 5.3. Bangunan pelindung reklamasi Ada berbagai mcam ­bangunan pelindung ­reklamasi seperti s­ heetpile, revetment,gravity typed quawall dll. Seperti ­tampak pada gambar di atas. ­Desain ­bangunan pelindung

INKINDO DKI

5.4.1. Prefabricated ­Vertical Drain with normal surcharge Metoda ini dengan memasang Prefabricated Vertical Drain (PVD) dan kemudian dilakukan preloading di atas reklamasi sehingga air yang berada di l­apisan tanah lunak akan naik ke atas oleh efek kapilaritas oleh vertical drain tsb. dan k­ emudian air tsb ­disalurkan ke luar dari area reklamasi. D ­ engan demikian maka lapisan tanah lunak akan menjadi lebih padat karena kandungan airnya berkurang. Cara memasang vertical drain adalah dengan crane seperti pada gambar 5.1. 5.4.2. Prefabricated ­Vertical Drain with vacuum Preloading Method Cara ini mirip dengan cara pada 5.4.1., hanya bedanya adalah dengan cara vacuum untuk menyedot air lewat PVD

5.4.3. Sand collumn method Pada cara ini dipakai pasir ­sebagai pengganti PVD di atas 5.4.4. Cement Deep Mixing Pada cara ini dimasukkan adukan semen ke lapisan tanah lunak sehingga tanah akan mengeras sebagian. 5.5. Pemadatan reklamasi Pasir yang dituangkan ke area reklamasi harus ­dipadatkan juga, dengan metoda V ­ ibroflotation (Vibration deep Compaction) dikombinasikan dengan Dynamic Compaction. Seperti pada gambar 5.2.a. dan 5.2.b 6. Analisis settlement Analisis settlement diperlukan baik untuk reklamasi maupun untuk bangunan pelindung reklamasi, dengan ­metoda seperti lazimnya pada ­bangunan gedung, jalan dll. 7. Analisis stabilitas lereng Reklamasi memerlukan ­analisis stabilitas lereng supaya tidak longsor, maka dilakukan analisis ­stabilitas lereng seperti pada ­bendungan, tanggul dll. 8. Contoh kasus desain reklamasi Ancol Timur Untuk memperjelas teori ­tentang reklamasi di atas, maka bisa dipelajari contoh kasus desain reklamasi Ancol Timur seperti pada Lampiran 1. 9. Contoh kasus ­pembangunan ­reklamasi di Balikpapan Untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan ­pembangunan reklamasi, maka dapat ­dipelajari contoh kasus ­pembangunan reklamasi ­Balikpapan.

Opini

Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan Oleh: DR. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH., MM

A. Pendahuluan Sebagaimana diketahui bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu antara kreditur dan debitur. Mengenai kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif, sedangkan debitur biasanya disebut pihak yang pasif. Sebagai pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakantindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan akan melakukan penuntutan di pengadilan dan sebagainya. 1. Perikatan pada umumnya Menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubunganhubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubunganhubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum misalnya, janji untuk pergi bersama. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan. Menurut A. Pitlo, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu profesi. Menurut Subekti pengertian hukum perikatan adalah merupakan hubungan hukum dalam hal mengenai harta benda yang terjadi diantara dua pihak, berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perlu diketahui bahwa hubungan antara perikatan (verbintenis) dengan perjanjian (overeenkomst) adalah perjanjian menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Untuk diketahui juga bahwa hukum perikatan adalah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (vermogenrecht). Berdasarkan hal di atas maka perikatan lebih luas dari perjanjian, sebagaimana bunyi dari KUHPerdata Pasal 1233 yaitu: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”. Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan. Sehubungan dengan uraian-uraian di atas perlu ditegaskan yaitu undang-undang menyatakan bahwa sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang (pasal 1233 KUHPerdata). Disebutkan pula (pasal 1352 KUHPerdata) bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undangundang bisa timbul dari undang-undang saja, atau dari undang- undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia

atau orang ini pun ada dua macam, yaitu perbuatan manusia yang dibolehkan dan perbuatan manusia yang melanggar undangundang atau perbuatan melawan hukum yang disebut onrechtmatigedaad.

dari perbuatan orang atau manusia menurut hukum dan terjadi karena perbuatan yang diperbolehkan hukum (sah) dan yang bertentangan dengan hukum (tidak sah).

a. Perikatan yang lahir dari perjanjian Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan, oleh karena itu perikatan yang lahir dari perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut. b. Perikatan yang lahir dari perundang-undangan Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang­-undang. Perlu dijelaskan bahwa perikatan yang timbul dari perundang-undangan terbagi atas : 1) Karena undang-undang saja, misalnya hukum perkawinan dalam hal hubungan antara orang tua dengan anak, dan hukum kewarisan. 2) Karena akibat dari undang-undang, yaitu akibat yang dikarenakan

2. Subjek dan Objek dari Perikatan a. Subjek dari Perikatan Sehubungan dengan subjek dari suatu perikatan maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, sering ditemukan yang bertindak sebagai subjek hukumnya adalah badan hukum yang dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT). Perlu diketahui bahwa yang disebut subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Oleh karena badan hukum dianggap sebagai orang, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu maka dikenal adanya yaitu : 1). Subjek hukum orang, dan 2). Subjek hukum bukan orang. Subjek hukum bukan orang bisa juga terdiri dari : 1) Badan hukum misalnya PT, negara, badan-badan internasional dll. 2) Bukan badan hukum, misalnya persekutuan perdata, CV. Firma, perkumpulan dan lainlain. (untuk jelasnya lihat diagram berikut).

Perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum mampu bertindak melalui orang atau wakilnya melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu PT juga merupakan subjek hukum dan selaku subjek hukum mandiri bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

15

Opini

hubungan hukum. Badan hukum sebagaimana halnya manusia pribadi, harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diakui sebagai subjek hukum. Kembali ke persoalan semula yaitu tentang tindakan-tindakan kreditur, bahwa dalam hal ini yang dinamakan kreditur adalah tertentu orangnya, sebagai contoh: A meminjamkan uang kepada B, dalam hal ini A merupakan kreditur dari suatu perjanjian hutang piutang dan piutangnya itu sendiri adalah piutang yang atas nama yaitu atas nama A di mana

DIAGRAM PEMBAGIAN SUBJEK HUKUM

b. Objek dari Perikatan Objek dari perikatan adalah prestasi, dalam hal ini debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (KUH Perdata Pasal 1234). Perikatan untuk memberi ialah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu yaitu untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu wujudnya untuk memberikan barang tertentu maka debitur juga masih mempunyai kewajiban lain yaitu

16

Majalah anggota



penyerahan piutang yang atas nama itu harus dengan cessie. Sehubungan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa kreditur sewaktuwaktu dapat berganti kecuali penyerahan piutang yang atas nama. Pengganti-pengganti kreditur itu memiliki hak kualitatif dari krediturkreditur yang lama. Tetapi bagaimanapun juga debitur harus tertentu orangnya. Hutang-hutang yang dipindahkan kepada orang lain tanpa ada bantuan dari krediturnya tidak mungkin. Untuk dapat menyerahkan hutanghutang kepada orang lain maka diperlukan persetujuan dari kreditur agar kreditur mengetahui dengan pasti debiturnya dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

memelihara barang itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan kemusnahannya. Berdasarkan dari uraianuraian di atas perlu diketahui bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perikatan adalah sebagai berikut 1. Objeknya harus tertentu, dan khususnya terhadap

INKINDO DKI

perikatan yang timbul dari perjanjian. 2. Objeknya harus diperbolehkan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. 3. Objeknya dapat dinilai dengan uang, yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan. 4. Objeknya harus mungkin, yaitu secara subyektif atau obyektif. b. Perjanjian dalam Bidang pemborongan 1. Perjanjian Pemborongan dalam KUHPerdata KUHPerdata Indonesia tidak banyak mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan ini. Yaitu hanya terdapat dalam 14 pasal saja, mulai dari Pasal 1601b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Namun demikian, sungguhpun singkat dan kelihatan sederhana sekali, tentunya KUHPerdata tersebut berlaku sebagai hukum positif di lndonesia. Sebagaimana umumnya pasal-pasal dalam buku ketiga KUHPerdata, maka kebanyakan ketentuan tentang hukum pemborongan tersebut bersifat hukum mengatur, yang pada umumnya dapat dikesampingkan oleh para pihak. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan di dalam KUHPerdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyekproyek swasta maupun pada proyek-proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuanketentuan perjanjian pemborongan asal tidak

dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Perjanjian Pemborongan dalam AV 41 Salah satu peraturan yang berkenaan dengan suatu proyek pembangunan adalah apa yang sering disebut dengan AV 41, yang merupakan singkatan dari Algemene Voorwuarden voor de uitvoering bij aanneming van openhare werken 1941. Ketentuan ini disahkan oleh peraturan pemerintah (Regeringsverordening) No. 9 Tanggal 28 Mei Tahun 1941 dan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 14751. Perlu diketahui bahwa AV 41 isinya terdiri dari 3 bagian : a. Bagian kesatu memuat syarat-syarat administrasi b. Bagian kedua memuat syarat-syarat bahan c. Bagian ketiga memuat syarat-syarat teknis Ketentuan-ketentuan dalam AV 41 tersebut pada umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat administratif, dan hanya berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain (lihat gambar : 2). Peraturanperaturan dari AV 41 ini diberlakukan karena ternyata. KUHPerdata sangat sedikit sekali mengatur tentang masalah pelaksanaan pemborongan. Walaupun buku AV 41 tersebut merupakan hasil kebijaksanaan dari pemerintah kolonial, namun karena isinya baik dan mempunyai landasan hukum yang kuat maka hingga kini masih tetap jadi acuan dalam pelaksana pekerjaan pemborongan yang dilelangkan (Peraturan AV 41 sampai sekarang belum dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah RI).

Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

menyetujui pekerjaannya, dan b. Musnahnya pekerjaan tersebut akibat dari cacat dari bahan ybs. 2. Prinsip ketegasan tanggung jawab pemborong Menurut prinsip ini terhadap suatu pembangunan gedung (Psl 1605 & 1610) KUHPerdata, maka pihak pemborong yang juga dianggap sebagai ahli bangunan mesti bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian bangunannya musnah atau rubuh (seluruhnya atau sebagian) asal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Yang diborongkan adalah pembangunan gedung b. Pekerjaan diborongkan untuk suatu harga tertentu, dan c. Tanggung jawab pemborong sampai dengan jangka waktu 10 th (Psl 1609)

C. Prinsip Hubungan ­Hukum dalam Perjanjian ­Pemborongan Mengenai prinsip hubungan hukum dalam perjanjian pemborongan yang terdapat dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut : 1. Prinsip korelasi tanggung jawab para pihak Prinsip ini menyatakan tanggung jawab dari para pihak yang dikaitkan dengan penyediaan bahan bangunan. Dalam hal ini Psl 1604 KUHPerdata menentukan bahwa dalam suatu perjanjian pekerjaan pemborongan, jika pihak pemborong yang harus menyediakan bahan bangunannya, maka apabila sebelum diserahkan pekerjaan rusak atau hancur dan dalam keadaan bagaimana pun juga setiap kerugian yang timbul adalah merupakan tanggung jawab dari pihak pemborong, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak pemberi tugas juga

ikut melakukan kesalahan yang merupakan kausa dari kondisi pekerjaan tersebut. Sebaliknya apabila bahan bangunan disediakan oleh pihak pemberi tugas sementara pihak pemborong hanya berkewajiban melakukan pekerjaan dari segi tenaganya saja, maka apabila pekerjaannya musnah dan dalam hal ini pihak pemborong hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya saja. Sehubungan dengan hal tersebut terakhir, yakni dalam hal pihak pemborong hanya berkewajiban melakukan pekerjaannya saja, kemudian pekerjaannya musnah sebelum diserahkan tanpa ada kesalahan dari pihak pemborong, maka pihak pemborong tetap “tidak berhak” untuk menerima harga borongan, kecuali dalam hal : a. Pemberi tugas telah bersalah yakni lalai dalam memeriksa dan

3. Prinsip larangan perubahan harga perjanjian Yang dimaksud dengan prinsip larangan perubahan harga perjanjian adalah bahwa pihak pemborong tidak boleh mengubah perjanjian secara sepihak dg menaikkan harga borongan (Psl 1610), dengan alasan telah terjadi. a. Telah terjadi kenaikan upah buruh, atau b. Telah terjadi kenaikan harga bahan bangunan dan, c. Terjadinya perubahan pekerjaan serta tambahan pekerjaan yang tidak termasuk dalam rencana tersebut. 4. Prinsip kebebasan pemutusan perjanjian secara sepihak Prinsip ini berasal dari Pasal 1611 KUHPerdata. Prinsip ini menentu­kan bahwa pihak pemberi tugas bebas memutuskan perjanjian di tengah jalan secara sepihak (meskipun disebutkan di

dalam perjanjian) walau tanpa kesalahan dari pihak pemborong, asalkan pemberi tugas tersebut mengganti kerugian (biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang) dari pekerjaan tersebut. Prinsip ini menyimpang dari prinsip hukum perjanjian yang umumnya berlaku bahwa para pihak tidak dapat memutuskan perjanjian di tengah jalan kecuali disetujui oleh kedua belah pihak atau dengan keputusan pengadilan atau pembatalan harus dimintakan kepada hakim yaitu melalui keputusan pengadilan (pasal 1266 KUHPerdata). D. Simpulan Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa oleh Pasal 1611 KUHPerdata hanya diberikan hak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak hanya kepada pihak pemberi tugas, hak mana tidak diberikan kepada pihak pemborong, dapat dimengerti karena apabila suatu konstruksi terbengkalai (stagnasi), maka pihak pemberi tugas yang lebih besar kemungkinan menghadapi masalah. Misalnya sulit atau lamanya proses mencari pemborong pengganti. Untuk menghindari masalah seperti itu, maka undang-undang tidak memberikan hak pemutusan perjanjian ini kepada pihak pemborong. Seharusnya dalam hal ini Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan maksud daripada tujuan perihal tersebut diatas, agar jangan sampai dianggap bahwa perjanjian pemborongan tidak menganut asas persamaan hukum (asas equality before the law) bagi para pihak dalam perjanjian pemborongan.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

17

Laporan Khusus Knowledge Sharing Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Bisnis Konsultan Untuk Direksi

Knowledge Sharing tentang Perpajakan Jasa Konsultansi diselenggarakan di Ruang Pelatihan, Inkindo DKI Jakarta, banyak peminatnya.

asalah perpajakan tidak bisa terlepas dari suatu kegiatan usaha, termasuk bisnis konsultan. Untuk itu DPP Inkindo DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakan Sosialisasi Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi, bekerjasama dengan Ditjen Pajak. Hal itu sejalan dengan hasil survei keanggotaan yang pernah dilakukan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta, bahwa sosialisasi dan pelatihan perpajakan menempati prioritas pertama program kerja yang paling dibutuhkan oleh anggota Inkindo DKI Jakarta.

M

Pada tanggal 28 April 2016, diselenggarakan Knowledge Sharing dengan tema

18

Majalah anggota

INKINDO DKI

“Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Bisnis Konsultan Untuk Direksi” dan topik bahasan “Penerapan prinsip-prinsip dasar perpajakan dalam menyusun laporan keuangan bisnis konsultan”. Ini merupakan pelaksanaan Program Kerja DPP Inkindo DKI Jakarta di bawah Wakil Ketua Bidang Kepranataan. Acara ini cukup mendapat perhatian anggota, yang hadir mencapai lebih dari 50 orang, bertempat di Ruang Pelatihan Inkindo DKI Jakarta. Para peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Yang diundang adalah para Direksi perusahaan, karena yang dibahas lebih kearah kebijakan bukan hal-hal

teknis. Sebagai nara sumber adalah Ir. Reza Abidin, M.Sc dan Drs Muas, Akt, pengurus DPP Inkindo DKI Jakarta yang memahami masalah perpajakan jasa konsultansi. Beberapa isu yang dibahas antara lain meliputi “ Perhitungan Pajak Tenaga Ahli (PPh-21). Tarif/ Pemotongan Pajak PPh23 Bagi Perusahaan Jasa Konsultansi (Mulai Tahun 2009). Perpajakan Usaha Jasa Konsultansi yang berkonsorsium/Berassocitae. Peraturan Dirrektur Jenderal Perbendahraan No PER22/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Terhadap Pihak-Pihak Tertentu Yang

Knowledge Sharing Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Bisnis Konsultan Untuk Direksi melakukan Perjanjian. Isu-Isu Perpajakan Untuk Direktur. Beberapa point-point penting yang mengemuka dalam acara tersebut, antara lain : Perpres N0 4/2015 Billing Rate acuannya adalah bukti bayar pajak tenaga ahli dan/ atau bukti audit payroll. Tidak ada dasar hukum audit payroll harus akuntan publik. Klarifikasi dan negosiasi yang boleh dinego adalah direct cost, Billing Rate tidak boleh dinego kalau wajar. Kalau tidak wajar baru bisa dinego. Nego tidak selalu harus turun, bisa naik. Kewajaran harga dibuktikan dari audit payroll atau bukti bayar pajak. Untuk PPh-23, Non Jasa Konstruksi tarifnya 2 % tidak final, sedangkan untuk Jasa

Konstruksi tarifnya 4 % final jika memiliki SBU JK, jika tidak memiliki SBU JK 6 % final. PPH-23 bersifat final hanya untuk pekerjaan perencanan dan pengawasan yang ada fisiknya. Dalam pelaporan pajak Jika ada pekerjaan JK dan Non JK, pelaporannya diproporsional , yang konstruksi dihitung final dan non Jk dihitung tidak final. Penerapan Peraturan Dirjen Perbendahraan Per-22/ PB/2012 terkait dengan pekerjaan jasa konsultansi yang dikerjakan secara konsorsium, dimana bisa dilakukan pembayaran secara terpisah kepada masing-masing anggota konsorsium, masih terkendala di lapangan.

Umumnya pihak bendahara proyek kurang memahami hal tersebut. Untuk itu perlu sosialisasi untuk para Bendahara proyek. Hati-hati dengan pinjam bendera, karena dapat menimbulkan masalah perpajakan. Di lapangan masih terdapat perbedaan persepsi pengenaan pajak untuk tenaga ahli tidak tetap. Hal tersebut karena pihak petugas pajak tidak memahami tentang Billing Rate Konsultan. Dengan sistem online akan berpotensi menimbulkan permasalahan kelebihan biaya/terkena tarif progresif bagi tenaga ahli yang bekerja di beberapa perusahaan. Belum ada aturan yang baku terkait dengan perpajakan tenaga ahli konsultan yang

dihire oleh perusahaan konsultan Indonesia untuk menangani proyek-proyek di luar negeri. Terkait dengan isu-isu penting perpajakan yang perlu diperhatikan bagi perusahaan, agar terhindar dari permasalahan, antara lain : • Setiap perusahaan harus menyiapkan pembukuan, karena diwajibkan oleh undang-undang PT. • Menyiapkan petugas khusus untuk bagian perpajakan dan akuntansi. • Kertas kerja/file xl yang dibuat secara link antar sheet, sehingga klausal salah satu sheet dirubah otomatis akan merubah. • Harus membuat tax planning. • Selalu udpdate undangundang pajak yang baru.

Nara sumber Knowledge Sharing : Ir. Reza Abidin, M.Sc (tengah), Ir. Suwendi, M.Sc (kiri) dan Drs. Muas, Akt.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

19

Laporan Khusus

Tenaga kerja asing datang, Kita dimana? Para nara sumber “Diskusi Anak Bangsa, Tenaga Kerja Asing Datang, Kita Kemana ?”.

ada tanggal 28 Juli 2016 lalu, bertempat di Aula Gedung YTKI, Jakarta, telah diselenggarakan acara diskusi dengan tema: “Diskusi Anak Bangsa, Tenaga Kerja Asing Datang, Kita Dimana ?”. Sebagai wakil DPP Inkindo DKI Jakarta dalam acara tersebut hadir Afsdyah Ekky Vitalina, SP, M.Si, Koordinator Sub Bidang Pengembangan Strategi Operasional dan Penetrasi Pasar Luar Negeri.

P

Sebagi Nara Sumber dalam adalah : J.S. George

20

Majalah anggota

INKINDO DKI

Lantu (Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri), M. Aditya Warman (Wasekum DPN APINDO), Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI), Irma Suryani Chaniago (Anggota DPR RI Komisi IX), Dr. MaruliTambunan (Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan/ PLT Dirjen Binwasnaker & K3). Selaku moderator Y. Handoyo Budhi sedjati (Ketua Umum Vox Point Indonesia). Dalam acara tersebut antara lain hadir beberapa mantan

Menteri Tenaga Kerja, yaitu: Awaluddin Djamin, Cosmas Batubara, Bomer Pasaribu, Fahmi Idris Laporan hasil Diskusi adalah sebagai berikut : 1. J.S. George Lantu (Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri), menyampaikan tentang ASEAN Community: Forging Ahead Together (Tantangan dan Peluang bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Tenaga kerja asing datang, Kita dimana? Mitos vs Fakta Mitos

Fakta

Wilayah ASEAN menjadi single market seperti Uni Eropa

Wilayah ASEAN merupakan common market dimana barang, jasa, dan manusia masih harus mengikuti semua prosedur perdagangan yang dibuat bersama

Pekerja asing dari negara-negara ASEAN akan membanjiri pasa rtenaga kerja Indonesia

Komitmen negara-negara ASEAN hanya terkait pergerakan tenaga kerja terampil

Liberisasi MEA membuat Indonesia tidak dapat mengambil keuntungan secara optimal

MEA juga mencakup aspek fasilitasi dan komitmen yang dapat mendorong reformasi ekonomi, tidak hanya sekedar liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, MEA memberikan pengaruh lebih dari sekedar akses pasar ke Negara-negara ASEAN

MEA merupakanpasarbebas

MEA tidak hanya sekedar pasar bebas, tetapi juga merupakan integrasi kawasan

Isu Strategis Sosial Budaya ASEAN bagi Indonesia • Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Tenaga Kerja Migran • Penanggulangan asap lintas batas • Kerjasama penanggulan bencana • Pemajuan kerjasama pendidikan • Mewujudkan ASEAN sebagai Kawasan “BebasNarkoba”

produksi regional dan global (regional and global production chain – kata Presiden Jokowi dalam ASEAN Summit di Myanmar Nov 2014. No

Negara

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2015), 10 besar Negara asal Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia meliputi : Jumlah TKA di Indonesia

1

RRT

16.328

2

Jepang

10.838

3

Korsel

8.172

4

India

4.981

5

Malaysia

4.022

6

Filipina

2.670

7

Australia

2.664

8

AS

2.658

9

Inggris

2.227

Thailand

1.002

Perlindungan dan Pemajuan Hak-HakTenaga Kerja Migran di LuarNegeri: Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif kepada pekerja migran di ASEAN mempromosikan mekanisme yang memuat 3 hal prinsip yaitu: bersifat legally binding, memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya dan menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran

Hanya 3 yang merupakan Negara ASEAN (Malaysia, Filipina dan Thailand)

Di dalam negeri: Indonesia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pasar semata. Saat ini, Indonesia harus juga menjadi bagian penting dari rantai

Tantangan dan Peluang bagi TenagaKerja Indonesia • Pekerja Migran Legal, Peluang Besar di ASEAN • Adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) yaitu

10

Total

68.762 pengakuan ASEAN atas 8 bidang profesi untuk dapat bekerja lintas batas di wilayah Negara anggota ASEAN • 8 bidang profesi tersebut adalah: 1. Engineering Services (Insinyur) 2. Nursering Service

(Perawat) 3. Architectural Services (Arsitek) 4. Surveying Services (Surveyor) 5. Tourism Services (Pariwisata) 6. Accountancy Services (Akuntan) 7. Medical Practitioners (Dokter) 8. Dental Practitioners (Dokter Gigi) • Perlunya pendidikan dan peningkatan kapasitas 2. M. AdityaWarman, MBA (Wasekum DPN APINDO), MEA Challenges and Opportunity ProblematikEkonomi Indonesia • Dayasaing ekonomi Indonesia rendah karena ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy). Hasil survey Bank Dunia 2005, disebabkanoleh: 1. Korupsi 2. Pelayanan birokrasi tidak efisien 3. Infrastruktur kurang baik 4. Kepastian hukum 5. Suku bunga bank tinggi 6. Permasalahan tenaga kerja

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

21

Laporan Khusus Pemerintah harus tegakkan hukum untuk melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia • Pasal 42 s/d 49 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan • Penggunaan TKA hanya untuk alih teknologi • Jabatan struktural TKA hanya pada level direksi • Pemberi TKA wajib taati ketentuan tentang jabatandan kompensasi yang boleh diisi oleh TKA • Pasal 4 PP No. 72 Th 2014 tentang penggunaan TKA • Ayat(1) Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jabatan yang tersedia • Ayat(2) Dalam hal jabatan sebagaimana

dimaksud ayat(1), belum dapat diduduki TKI jabatan tersebut dapat diduduki TKI Membanjirnya TKA ke Indonesia, karena: • Tidak ada pengawasan terhadap TKA • Tidak ada penegakan Hukum • Pengawasan oleh Pemda tidak terintegrasi dengan Pusat Aditya Warman juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan produktivitas bag itenaga kerja Indonesia 1. Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR RI Komisi IX Menyampaikan tentang Strategi Legislasi Nasional untuk Mendukung Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Tantangan Indonesia, ada 2: • Bonus demografi (2020-

Persyaratan TKA perlu diperketat

22

Majalah anggota

INKINDO DKI

2030) Penduduku siap roduktif>penduduk usia muda dan usia lanjut • MEA Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancan egara selama Januari lalu mencapai 814.303 orang Terbagi atas 3 jenis kunjungan: 1. Wisatawan regularsebanyak 740.570 orang atau naik 2,19 persendaribulan yang sama di tahun 2015 2. WAN yang masuk melalui Pos Lintas Batas sebanyak 35.741 orang atau naik 2,53 persen 3. WNA yang bekerja paruh waktu yang jumlahnya mencapai 25.283 orang. Angka tersebut melonjak 69,3 persen dibanding Januari 2015. Langkah Pemerintah untuk mencegah membanjirnya TKA 1. Menerbitkan regulasi yang dapat memproteksi

2.

3.

4.

5. 6.

dampak MEA dengan memperketat persyaratan penggunaan TKA Meningkatkan pengawasan Pemerintah c/q Kemenaker terhadap setiap investasi yang mengikut sertakan Tenaga Kerjanya sebagai prasyarat investasi Melakukan revitalisasi BLK untuk meningkatkan skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia Membuat regulasi terkait keadilan pendapatan antara TKA dan tenaga kerja local Perlu mendasarkan pada Mutual Recognition Arrangement (MRA) Menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air pada para pengusaha dan penguasa

Maruli Tambunan, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Manajemen Pasar Kerja di Era MEA

Tenaga kerja asing datang, Kita dimana?

Perlu peningatan kompetensi tenaga ahli local menghadapi persiagan yang semakin ketat.

Berdasarkan BPS 2015 (diolah), 8 ProfilTenaga Kerja Indonesia di 8 profil MEA • Total pekerja sebanyak 114.82 juta terdiri dari: Profesi

• •

8 profesi MEA sebanyak 3,04 juta (2,65%) data 2014 Profesi non MEA sebanyak 111,78 juta (97,35%) Jumlah TK

Insinyur Arsitek Perawat Tenaga Survey TenagaPariwisata PraktisiMedis Dokter Gigi Akuntansi Total

629.450 46.087 404.414 5.015 1.073.485 631.886 17.036 233.470 3.040.843

Berdasarkan data sebaran TKA berdasarkan jabatan diperoleh fakta bahwa Jabatan pekerja asing jumlahny aterus menurun dan kecakapan orang Indonesia untuk menduduki posisi

kunci di perusahaan terus membaik. Summary diskusi: • Sangat diperlukan peningkatan produktivitas tenagakerja Indonesia.

• Juga diperlukan peningkatan kompetensi supaya bisa bersaing dalam pasar bebas dalam negeri supaya tidak terabaikan sebagai tenaga lokal. • Prioritas anggaran pada pemerintahan. • Tenaga kerja bukan beban tapi rekan kerja. • APINDO Training Center sebagai salah satu jembatan untuk permasalahan pemberdayaan BLK. • Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dibawa oleh investor hanya dari investor Tiongkok • Persyaratan bahasa yang tidak memihak tenaga kerja Indonesia karena tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja pada Investor RRT disyaratkan bisa berbahasa Mandarin sedangkan persyaratan Bahasa Indonesia bagi TK investor asing dihapus.

Sehingga terjadi kontra produktif. • Adanya ancaman ketahanan nasional dan bahasa karena di beberapa tempat (perusahaan/proyekproyek) ditemui banyak tulisan-tulisan dalam bahasa Asing bahkan penempatan tulisan bahasa asing diatas tulisan bahasa Indonesia • Banyak tenaga kerja asing yang bekerja diluar 8 sektor yang telah disepakat dalam MEA akibat lemahnya pengawasan termasuk juga masalah ijin illegal kerja untuk TKA • Terkait TKA illegal perlu pengawasan ketat semua pihak terkait, masih ada KKN disana sini dan terbatasnya biaya yang dialokasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

23

Profil Perusahaan

“Banyak menangani proyek-proyek legacy bidang Transportasi” alam bidang Transportasi, nama PT Pamintori Cipta tidak asing lagi. Meskipun tahun 1998 saat krismon melanda Indonesia perusaahaan ini nyaris koleps, namun kemudian

D

Ir. Deddy Arief (tengah) didampingi Ir. Rizal Zulkifli, MM dan A. Tejokusumo J. Ir, M.Sc

24

Majalah anggota

INKINDO DKI

dengan penuh percaya diri bangkit dan semakin memantapkan diri sebagai salah atau perusahaan konsultan terkemuka di bidang transportasi di Indonesia. Menurut Direktur Utama PT

PT Pamintori Cipta Limited Pamintori Cipta, Ir. Deddy Arief, MBA, MIHT, pangsa pasar Pamintori mayoritas di sektor swasta. “Sekitar 90 % proyek yang kami tangani berasal dari proyek swasta. Untuk proyek swasta yang penting trust, meskipun penawaran kami kadang-kadang lebih tinggi dibanding konsultan lain, namun kami tetap dipilih“ ungkap Deddy Arief, dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Inkindo DKI, Juni lalu, di kantornya, Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. PT. PAMINTORI CIPTA adalah sebuah perusahaan konsultansi teknik dan manajemen multi‐disiplin dengan kantor pusat di Jakarta. Didirikan pada tahun 1981 di bawah hukum Republik Indonesia, perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok profesional yang mengkhususkan diri dalam layanan mulai dari Teknik dan Manajemen untuk kegiatan Pelatihan dan Pendidikan, Perencanaan dan Pemrograman. Perusahaan ini awalnya dikembangkan sebagai perluasan dari perusahaan Jasa Konsultan Manajemen, Keuangan dan Akuntansi DL Pamintori S. Sekarang berdiri sendiri sebagai perusahaan yang terpisah, namun sebagai asosiasi untuk bekerja pada tugas tertentu. Staf profesional

perusahaan memiliki berbagai latar belakang, pengalaman dan kualifikasi akademik yang tercermin dalam lingkup layanan yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan mempraktekkan di bidang pengembangan Jalan Raya, Lalu Lintas dan Angkutan, Pembangunan Perkotaan dan Daerah, Teknik Struktural dan Konstruksi, Pelatihan dan Pendidikan (Pengembangan Sumber Daya Manusia), Manajemen Proyek, Computing, Keuangan dan Evaluasi Ekonomi, Sumber Daya Air dan Sanitasi, Pariwisata dan Pengembangan Lahan, Riset Pasar, Lingkungan dan Studi-studi Khusus Lainnya.

terdepan, dinamis dan berkembang, berkomitmen untuk keunggulan profesional dengan kualitas tertinggi, inovatif dan mencipta legacy.” Adapun Misi: “Menghasilkan Layanan Jasa Konsultansi berdayaguna optimal di sektor Konstruksi maupun NonKonstruksi meliputi bidang-bidang Transportasi, Tata Lingkungan dan Sistem Informasi Geografis, Studi Kelayakan dan Bantuan Teknik, Desain dan Supervisi Konstruksi, Manajemen Konstruksi untuk meningkatkan reputasi sebagai Konsultan Papan Atas.

PT. PAMINTORI CIPTA telah bekerja pada proyek-proyek yang dibiayai oleh sejumlah Badan Internasional seperti The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Asian Development Bank (ADB), The United States Agency for International Development (USAID), The Canadian International Development Agency (CIDA), The Fund Overseas Economic Cooperation (OECF), dan Dana Kuwait. Perusahaan juga menangani proyekproyek yang dibiayai oleh Lembaga Swasta, dan Anggaran Pemerintah Nasional dan Daerah

PT Pamintori Cipta menawarkan berbagai jasa konsultansi teknik dan manajemen, yaitu:

PT Pamintori Cipta memiliki Visi: “Menjadi Perusahaan Konsultan yang

Bidang dan layanan

A. Transportasi, meliputi: • Studi tata guna lahan dan transportasi • Strategi dan perencanaan pembangunan transportasi jangka pendek, menengah dan panjang dan strategi di tingkat perkotaan, subregional, regional & nasional • Studi transportasi Multi-moda • Perencanaan, pemodelan dan analisa pasar untuk transportasi khusus • Studi ekonomi transportasi • Studi kelembagaan transportasi • Studi perencanaan, pengoperasian, manajemen, pemrograman & kebijakan angkutan umum • Studi penelitian pasar terhadap penumpang bus dan kereta api

Model stasiun MRT di atas tanah.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

25

Profile Perusahaan

Jalan layang Non-Toll Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang.

• Perencanaan layanan dan tarif • Penilaian keuangan dan ekonomi untuk investasi transportasi • Studi organisasi, regulasi dan manajemen transportasi • Sistem informasi publik dan penumpang • Simpang susun dan stasiun multimoda

• Studi keselamatan jalan raya • Studi dampak lingkungan • Manajemen konstruksi untuk pembangunan jalan raya • Sistem Informasi Manajemen untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan raya • Investigasi dan pengujian tanah dan bahan

B. Teknik Jalan Raya dan Teknik Struktur, meliputi: • Perencanaan, desain dan pengawasan pembangunan berbagai jalan raya di tingkat nasional, daerah dan perkotaan • Perencanaan, desain dan pengawasan pembangunan simpang susun, fly‐overs, terowongan, jembatan, bangunan bertingkat, pelabuhan, kargo umum, pelabuhan container dan terminal feri, terminal, bandara, landasan pacu, jalur taksi, apron, terminal penumpang/kargo, hanggar • Pemeliharaan dan perbaikan jalan raya • Standar desain jalan raya dan formulasi spesifikasi bahan • Pemrograman dan perencanaan utilitas umum,penerangan jalan, marka dan rambu jalan

C. Teknik dan Manajemen Lalu Lintas, meliputi: • Perencanaan dan desain lalu lintas • Survei lalu lintas • Identifikasi masalah lalu lintas dan menganalisa penyebabnya • Studi manajemen lalu lintas pada area yang luas • Penilaian dampak dari skema pengembangan masalah lalu lintas • Studi manajemen dan desain parkir • Studi pembatasan lalu lintas • Studi dampak lingkungan • Pengembangan kontrol lalu lintas perkotaan/daerah • Desain dan kontrol persimpangan • Kontrol, mekanisme dan penegakan peraturan Polisi Lalu Lintas • Pendidikan dan pelatihan lalu lintas • Pengembangan standar desain lalu lintas • Manajemen lalu lintas selama pembangunan

26

Majalah anggota

INKINDO DKI

D. Pengembangan Perkotaan, Daerah dan Pariwisata, meliputi: • Studi sosial ekonomi perkotaan • Studi pembangunan perkotaan secara luas. • Perencanaan induk dan rinci mengenai perkotaan/daerah • Usulan perluasan dan pembangunan kembali pusat kota • Perencanaan dan konservasi lokal • Perencanaan ekonomi dan industri • Perencanaan, desain perkotaan dan transmigrasi • Studi peningkatan kampung • Program perumahan murah/ transmigrasi • Usulan pengembangan dampak lingkungan • Penempatan fasilitas yang peka terhadap lingkungan • Studi pengembangan pariwisata dan lahan • Penilaian/analisa permintaan pengunjung pariwisata • Usulan pembangunan kembali daerah pariwisata dan lahan • Usulan fasilitas pendukung pariwisata • Program perencanaan dan investasi manajemen pariwisata • Perencanaan rinci, desain dan pengawasan pembangunan pariwisata dan rekreasi • Studi kelayakan ekonomi dan finansial untuk proyek pariwisata dan rekreasi • Analisa dampak lingkungan terhadap pembangunan pariwisata E. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, meliputi: • Studi Kelembagaan/Organisasi • Perencanaan, penguatan dan manajemen tenaga kerja • Penilaian struktur organisasi, tugas dan fungsi dan kebutuhan tenaga kerja • Pengembangan tenaga kerja rinci • Pemrograman dan penjadwalan pengembangan tenaga kerja secara luas dan rinci • Mengelola dan mengoptimalisasi Sumber Daya • Pendidikan pelatihan personil • Penilaian kebutuhan pelatihan kelembagaan • Pengembangan kerangka pelatihan yang luas

PT Pamintori Cipta Limited • Pengembangan Kurikulum & silabus • Pengembangan pengajaran & bahan kerja praktek • Program pelatihan kerja di lapangan • Pengembangan pelatihan secara khusus di bidang: - perencanaan perkotaan & daerah - manajemen transportasi perkotaan - perencanaan tata guna lahan & transportasi - manajemen & rekayasa lalu lintas - keselamatan & ergonomi jalan - perencanaan, pengoperasian & control angkutan umum - ekonomi transportasi - manajemen & pelaksanaan proyek - teknik kuantitatif - aplikasi komputer dan pemodelan transportasi - pernyataan kebijakan transportasi F. Studi-studi dan Survei-survei khusus serta Riset Pasar • Penelitian dan analisis dampak lingkungan, program dan manajemen pelestarian lingkungan • Penelitian pasar secara rinci dan luas • Mendesain, melaksanakan dan menganalisa survey dan kegiatan penelitian kuantitatif, seperti: - analisa/prakiraan permintaan dan pasar - survei wawancara sikap publik - keinginan publik mengenai tingkat tarif, sistem ticketing & biaya parker - wawancara rumah tangga & komersial • Presentasi dan publikasi data • Evaluasi Komprehensif dan program investasi Studi riset pasar mengenai penumpang dan layanan/ perencanaan tariff bus & kereta api • Mendesain, melakukan & menganalisis berbagai kegiatan survei, yaitu: - sensus penduduk & ekonomi - survei asal & tujuan/wawancara - survei inventaris angkutan & jalan - survei akumulasi lalu lintas & parkir - survei pemetaan & topografi - penyelidikan tanah geoteknik & pengujian material

• Jasa konsultasi & manajemen proyek • Perencanaan organisasi & administrasi proyek • Perencanaan & penjadwalan jaringan • Manajemen Konstruksi • Audit keuangan proyek • Koordinasi, kontrol kemajuan & pengawasan proyek • Evaluasi, peninjauan ulang & penilaian proyek • Identifikasi & peringkat prioritas proyek • Operasi dan manajemen pelabuhan • Pelatihan dan pengoperasian aplikasi perangkat lunak • Pengembangan dan pelatihan sistem micro‐komputer • Pengembangan & manajemen data base • Sistem informasi manajemen untuk pemantauan dan kontrol proyek • Identifikasi masalah angkutan lalu lintas dan langkah‐langkah keselamatan jalan • Pemodelan komputer untuk perencanaan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas & jalan raya. H. Sumber Daya Air dan Sanitasi • Perencanaan pembangunan sumber daya air dan sanitasi untuk jangka pendek, menengah dan panjang • Perencanaan, desain, pengawasan konstruksi, pemeliharaan dan

• • • •

rehabilitasi bendungan, waduk dan sumur, fasilitas pengolahan saluran air, sistem pembuangan kotoran, dan perawatan pembuangan limbah padat air limbah, kesehatan TPA Penilaian permintaan air minum dan sanitasi untuk umum Investigasi hidrologi dan hidrogeologi Pengelolaan limbah padat Analisa pencemaran air tanah

I. Lingkungan, meliputi: • Penilaian dampak lingkungan, tindakan dan perlindungan, pelestarian dan program konservasi. • Analisa dampak lingkungan dan pernyataan untuk semua pembangunan utama, seperti industri, bangunan, jalan raya, kereta api, jembatan, bandara, pelabuhan, terminal, dll • Penelitian lingkungan dan analisa kualitas udara dan emisi, kebisingan dan getaran, polusi air, dampak landscape, dampak ekologisnya, dampak pada nilai tanah, gangguan visual, dll • Manajemen lingkungan Proyek Legacy dan “lifetime warranty” Menurut Deddy Arief, kebanggaan dalam menangani proyek adalah merupakan unsur penting dalam pengembangan perusahaan. Di samping proyek-proyek yang bersifat inovatif, juga banyak Model halte Busway layang.

G. Manajemen Proyek dan Komputasi, meliputi: Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

27

Profile Perusahaan

Prospek proyek di sektor transportasi masih sangat menjanjikan.

ditangani proyek-proyek yang menjadi legacy atau warisan karena merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, yaitu: 1. Busway/BRT Development: Planning & Design, Traffic Impact Assements, Business Plan, Bus Allocation, Management & Operation Plan; Feeder Route Network Plan 2. Electronic Road Pricing (ERP) Detail Engineering Design : Traffic Restraint Measures, Network Selection & ERP Design 3. Toll Road (Jakarta Intra Urban Toll) Traffic Review : Traffic Survey, Modelling & Forecast 4. Kebijakan Dan Strategi Manajemen Lalu Lintas Sepeda Motor : E-Enforcement, Lajur Khusus Sepeda Motor 5. Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap : Area Coverage, Electronic Enforcement (E-Enforcement) 6. Staggered Activity Hour For Jakarta: Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pk.06.30 & Jam Masuk Kantor Berbasis Wilayah Untuk Mengurangi Kemacetan Kota 7. 3-In-1 Traffic Restraint For DKI Jakarta : Perluasan Dan Perpanjangan Jam Pembatasan Lalu Lintas 3-In-1 8. Jakarta Urban Transport Plan: Pola Transportasi Makro (PTM), Rencana Induk Jabodetabek , Jakarta Arterial Road Development Plan 9. Jalan Layang Non-Toll Kampung Melayu – Casablanca Tanah Abang 10. Computerized Transport Model Development & Implementation for Yogyakarta, Manado, Cirebon, Pekanbaru, Pontianak, etc.

28

Majalah anggota

INKINDO DKI

11. Mass Rapid Transit (MRT, LRT & Monorail) : Management Consulting Services (MCS), Construction Management Consulting Services (CMCS) Di bidang pelatihan dan pendidikan, PT Pamintori Cipta juga ikut memberikan konstribusi signifikan. Misalnya, PT Pamintori Cipta menjadi inisiator berdirinya Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi, milik Kementerian Perhubungan. Lembaga pendidikan tinggi itu awalnya merupakan suatu program pelatihan yang ditangani PT Pamintori Cipta di bidang transportasi yang sudah berlangsung selama 8 tahun, kemudian berevolusi menjadi pendidikan tinggi, menghasilkan D3, D4 hingga S1. Proyek Busway juga merupakan proyek yang cukup membanggakan. Dengan 12 koridor busway yang ada seharusnya bisa mengangkut 4 juta - 6 juta penumpang, namun sekarang hanya bisa mengangkut maksimum 500 ribu penumpang. Karena belum dioptimalkan, baik dari jumlah bus yang beroperasi dan jalur yang belum steril. “Kita upayakan setiap proyek yang ditangani meninggalkan warisan pusaka (legacy) bagi bangsa dan masyarakat. Ada inovasi dan perubahan dibanding yang lalu,” jelas Deddy Arief. Dalam memberikan pelayanan kepada klien, PT Pamintori Cipta memberikan semacam “lifetime warranty”, artinya pelayanan jasa konsultansi kepada klien tidak berhenti ketika proyek selesai, tetapi masih berlanjut terus sesudahnya

jika diperlukan. Bahkan untuk jaminan pelayanan pasca proyek itu PT Pamintori Cipta tidak meminta bayaran, sejauh tidak memerlukan kegiatan yang terlalu besar, misalnya untuk kegiatan konsultasi terhadap permasalahan yang terkait dengan pekerjaan sebelumnya. Terkait dengan alih teknologi, menurutnya, teknologi tidak mungkin diberikan dengan suka rela oleh mitra kerja konsultan asing, kalau perlu teknologi dicuri. Itu kiatnya selama ini dalam mengembangkan kemampuan teknologi di bidang transportasi, khususnya dalam penggunaan software. Ia mengaku, PT Pamintori Cipta telah memiliki software tercanggih di bidang transportasi. Namun ketika ia bekerjasama dengan konsultan Amerika untuk suatu studi pembangunan LRT, kemampuan softwarenya dituntut lebih canggih lagi. Beberapa proyek prestisius yang pernah ditangani PT Pamintori Cipta antara lain: • Perencanaan Penerapan Sistem Jalan Khusus Bus. • Final Engineering Design Jalan Khusus Bus Sudirman—Thamrin. • Management Consulting Services (MCS) for Jakarta MRT System Project, (Manajemen Kontruksi MRT). • Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta MRT System Project, (Melakukan pengawasan pekerjaan Proyek Mass Rapid Transit sepanjang koridor Lebak Bulus—Bundaran HI)

PT Pamintori Cipta Limited • Feasibility Study Prasarana dan Sarana Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi untuk Lintas Layanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah, Palmerah-Senayan, Palmerah - Grogol • Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Reklamasi Pulau F, Pulau G, Pulau H, Pulau I • Studi RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) • Study Ridership Forecast for The Greater Jakarta—Rail Transit System (Perencanaan Transportasi LRT, Stasiun, Demand, Analisa Skenario Jaringan LRT, dan lain-lain) • Perencanaan/DED ERP (Electronic

Road Pricing). • Master Plan ERP (Electronic Road Pricing) • Consulting Services for Supervision of Construction of Pasar Pagi Viaduct and Canal Bridges (flyover pertama di Indonesia) • Studi Jaringan Jalan Dalam Rangka Mendukung Terminal Terpadu Manggarai • Perencanaan Teknis Manggarai Connection Project (Tunnel Manggarai) • Perencaan Teknis dan Pengawasan Pembangunan Underpass Pondok Indah • Pengawasan Flyover Galur Tahap I dan II • Pengawasan Flyover Yos Sudarso—

Kelapa Gading—Sunter (Tahap I)

PT. Pamintori Cipta sebagai Konsultan nasional yang berkedudukan di Jakarta, juga turut ambil bagian dalam pekerjaan MRT ini untuk paket pekerjaan sebagai berikut: • Management Consulting Services (MCS) for Jakarta MRT System Project • Construction Management Consulting Services (CMCS) for Jakarta MRT System Project Peranan PT. Pamintori Cipta pada Proyek MCS MRT Dalam pelaksanaannya PT. Pamintori Cipta mengambil peranan yang cukup penting sebagai bagian dari keseluruhan Tim (Tim Ahli Internasional dan Nasional) dengan menempatkan sejumlah Tenaga Ahli yang berpengalaman dalam bidangnya dan memastikam bahwa pelaksanaan dan kelancaran proyek MRT berjalan dengan baik. Peran yang diambil di antaranya adalah perencanaan bisnis dan finansial. Dalam konteks finansial termasuk di dalamnya adalah perhitungan potensi revenue di luar pendapatan tiket (non fare box) dengan penyediaan ruang sewa komersial di stasiun MRT. Dalam spek teknis PT. Pamintori Cipta juga berperan dalam membantu penyusunan SOP pemeliharaan railway dan sistem IT pengoperasian MRT.

Grafik Perkembangan peroleh kontrak.

Proyek MRT Jakarta Salah satu langkah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mengurangi kemacetan adalah membangun sistem transportasi massal yakni Mass Rapid Transit (MRT). Angkutan massal ini diperkirakan akan mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, dan yang tidak kalah penting adalah kecepatannya. Saat beroperasi nanti setidaknya MRT bisa mengangkut 500 ribu penumpang per harinya.

tanah. Tujuh stasiun layang ini berada di ruas Lebak Bulus sampai Al Azhar, Jakarta Selatan. Adapun enam stasiun bawah tanah ini akan berada mulai dari Jalan Sisingamaraja sampai Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan tahap kedua akan menghubungkan Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8,1 km yang akan mulai dibangun sebelum tahap pertama selesai.

Rencana pembangunan MRT yang sudah lama tertunda ini telah dimulai pembangunannya pada bulan Agustus tahun 2013 dengan lama waktu pembangunannya sekitar 57 bulan dan diharapkan sudah mulai beroperasi penggunaannya pada tanun 2018. Pembangunan MRT tahap pertama mulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,5 km. Di sepanjang jalur ini akan dibangun tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah

Secara umum tujuan layanan konsultasi ini adalah melakukan manajemen konstruksi struktur elevated dan under ground (bawah tanah) termasuk pekerjaan depot, stasiun, produksi/ pencetakan, pengiriman dan instalasi sistem kereta api & track dan rolling stock termasuk pengujian dari proyek MRT Jakarta Tahap 1 (Lebak Bulus Bunderan Hotel Indonesia), yang akan dibangun di bawah skema kontrak Design-Build serta EngineeringProcurement-Construction (EPC). Termasuk juga melakukan semua

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

29

Profile Perusahaan koordinasi dan integrasi untuk memastikan bahwa proyek akan selesai dan memenuhi persyaratan dari lingkup proyek, spesifikasi teknis, kualitas, keamanan, lingkungan, anggaran dan jadwal seperti yang direncanakan. PT. Pamintori Cipta mengambil peranan yang cukup penting dalam

pelaksanaan pekerjaan proyek MRT secara keseluruhan, walau sampai dengan saat ini pekerjaan konstruksi masih berlangsung, namun kemajuan pekerjaan berjalan relatif cukup lancar. Beberapa kendala di lapangan yang ditemui dapat diselesaikan dengan baik.

dengan kemajuan pekerjaan. Untuk pekerjaan civil work lainnya PT. Pamintori Cipta menempatkan tenaga ahli struktur bangunan (Building Stucture Engineer) yang utamanya bertanggung jawab untuk pekerjaan struktur bangunan stasiun MRT. Kiat pengembangan perusahaan Beberapa kiat-kiat yang dilakukan guna pengembangan perusahaan, Deddy Arief menyebutkan ada dua hal penting: Untuk berkiprah secara berkesinambungan, melakukan inovasi untuk mengatasi berbagai masalah yang bersifat “melihat jauh ke depan”. Perintisan dan pengembangan dalam sistem angkutan massal sudah kami lakukan sejak awal tahun 1990’an yaitu dengan adanya proyek TNPR (Transport Network Planning and Regulation). Untuk 1 dasa warsa terakhir mencoba melakukan rintisan Busway yang pada saat itu belum dikenal dan bahkan belum ada legal basesnya di Indonesia. Demikian pula ketika mengusulkan 3 in 1 dan ERP (Electronic Road Pricing), bahkan konsep-konsep sistem ganjil genap dan jaringan MRT. Secara ringkas, berusaha untuk melihat ke depan untuk maju dan unique. Sebagai Konsultan, tidak ada pilihan lain selain selalu mengasah ketajaman dan Kondisi terowongan yang permukaanya sudah final.

Peranan PT. Pamintori Cipta pada Proyek CMCS MRT PT. Pamintori Cipta berperan dalam pekerjaan sipil (civil work) untuk pekerjaan struktur elevated MRT. Pekerjaan ini dimulai dari produksi/ pencetakan concrete box girder di workshop dan pengujian mutu, pengiriman ke lokasi proyek dan instalasi atau pemasangan (erection).

30

Majalah anggota

INKINDO DKI

Untuk pekerjaan struktur under ground (bawah tanah) PT. Pamintori Cipta menempatkan sejumlah tenaga pengawas untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Di samping itu PT. Pamintori Cipta menempatkan tenaga ahli yang merupakan bagian tim dengan tugas membuat perhitungan kuantitas pekerjaan guna memastikan bahwa pembayaran kepada kontraktor sesuai

PT Pamintori Cipta Limited kearifan sikap professional sehingga semua produk yang dilahirkan dari hasil oleh PT. Pamintori Cipta dapat diterapkan dan tepat sasaran serta tepat guna. Kami tidak menampik bahwa kemajuan dunia konsultan sangat cepat dan membutuhkan upaya serta sumber daya yang nyata. Namun demikian, harus mengalokasikan dan mengakui bahwa itu merupakan investasi wajib sebagai Konsultan Menghadapi MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah kesepakatan antara negara‐negara di Asia Tenggara yang membuka pasar bebas di kawasan ini. Dengan dibukanya pasar bebas oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN berarti akan ada serbuan unsur-unsur asing (dari negara-negara Asia Tenggara) ke negeri kita. Mulai dari investasi, barang‐barang import, arus jasa, sampai tenaga kerja asing - simak juga artikel terkait tentang Indonesia siap bersaing dengan tetangga. “Maka bagi kami sebagai perusahaan konsultasi perlu menyiapkan sedini mungkin untuk menghadapi tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, salah satunya adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan memberikan sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga

bisa dengan meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) dengan pendidikan-pendidikan yang berkualitas, serta menguatkan mentalitas SDM dalam menghadapi pasar bebas, “ jelas Deddy Arief. Menanggapi tentang bagaimana masa depan proyek transportasi, menurutnya, sangat baik, karena bukan hanya

pemerintah, swasta juga ikut masuk. Karena demand untuk transportsasi begitu besar. Sebagai gambaran, di wilayah Jabodetabek sekitar 37 juta penumpang perjalanan per hari. Diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi 63 juta perjalanan penumpang per hari. Dalam sebulan bisa dihasilkan pemasukan hingga triliyunan rupiah dari sarana transportasi massal.(UY)

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

31

“Fokus di Proyek Gedung, Energi dan Transportasi”

erdiri sejak tahun 1983 di Jakarta, PT Jaya CM awalnya merupakan salah satu divisi dari Departemen Pemborongan PT Pembangunan Jaya, yang bergerak di bidang Manajemen Konstruksi, khususnya pada proyekproyek bangunan gedung. Proyekproyek utama pada awal berdiri adalah proyek di lingkungan industri pesawat terbang IPTN, industri persenjataan PINDAD, di Bandung serta industri perkapalan PAL, Surabaya. Namun dalam perkembangnnya perusahaan ini melebarkan sayapnya di bidang pembangkit listrik dan transportasi.

B

Mal Alam Sutera

32

Majalah anggota

INKINDO DKI

Divisi Bangunan Gedung masih memberikan kontribusi terbesar bagi omzet perusahaan, tetapi Divisi Transportasi dan Pembangkit Listrik & Transmisi juga semakin memberikan kontribusi signifikan. Dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Inkindo DKI Jakarta, pertengahan Mei lalu, Direktur PT Jaya CM Ir. Mukhsin Moechtar, IPU, didampingi oleh Wakil Direktur Ir. Tulus Tambunan, MT, mengemukakan dari aspek pasar, perbandingan antara pasar pemerintah dan swasta berimbang. Untuk proyek

PT Jaya CM

Ir. Tulus Tambunan.

Ir. Mukhsin Moechtar, IPU.

Ir. Ir. Sapto

bangunan gedung sebagian besar memang proyek swasta, namun untuk proyek energi dan transportasi porsi terbesar proyek pemerintah dan BUMN.

Grand Design Bandara Soekarno Hatta meliputi: Apron Terminal 3, Terminal 3 Ultimate, Stasiun KA, Ground Support Equipment (GSE), Aksessibilitas, Landscape dan Peningkatan Sistem Jaringan Listrik (2013-2016), dan Pekerjaan Rel Ganda (double-double track) Manggarai-Bekasi, sekitar 55 km.

evaluasi lelang untuk dua paket lelang, yaitu System M/E dan Rolling Stock. Pekerjaan sistem M/E meliputi : Substation, Power Distribution, Signaling & Train Operation, Telecomunication, Facility SCADA, Automatic Fare Collection (AFC), Platform Screen Door, Escalators & Elevators, Track work, dan untuk Rolling Stock adalah pengadaan 16 train-set masing-masing 6 cars/train-set.

Menurut Mukhsin, Jaya CM memiliki 3 bidang layanan. Yaitu : Gedung ( ada 3 divisi), Transportasi, dan Ketenagalistrikan (Powerplant dan Transmisi). Beberapa proyek gedung yang prestisus, antara lain : Pakubuwono Signatures (49 lantai), Green Bay Pluit (4 Tower@38lantai), Tunjungan Plaza 5 Surabaya (Mall 12 lantai, Hotel 12 lantai dan Condo 43 lantai), Ciputra World I, Jakarta (Mall dan 3 Tower@50 lantai), Synergy Building Alfa Tower, Tangerang Selatan (20 lantai), Podomoro City Medan (Mix used Mall, Apartemen 7 tower, Office 1 tower), . Di bidang kelistrikan telah banyak membangun dari skala kecil hingga besar (PLTA, PLTGU, PLTG, Mini Hidro), antara lain: PLTU Tanjung Jati B (4 x 660 MW), PLTU Suralaya (660 MW), dan proyek yang sekarang dalam tahap pelaksanaan adalah PLTU Adipala, Cilacap (660 MW), PLTGU Tambak Lorok (500 MW), PLTA Sipansihaporas (50 MW), PLTA Renun(65 MW).

Proyek MRT Jakarta Menurut Ir. Sapto, Deputy Project Manager dari Jaya CM, dalam proyek MRT Jakarta PT Jaya CM berkonsorsium dengan beberapa konsultan nasional,dan dengan konsultan Jepang JTC (Japan Transporation Consultants) dan Nippon Koei untuk pekerjaan Technical Assistance Services (TAS 2). Adapun lingkup pekerjaan Technical Assistance Services (TAS 2) adalah melakukan

Tentang teknologi yang diterapkan di proyek MRT, menurut Sapto, yang menarik adalah kereta MRT merupakan kereta listrik tanpa masinis (driverless). Dalam operasinya kereta hanya memiliki satu kondektur untuk menjaga pintu kereta. Pengendalian kereta dilakukan di controll center, di Lebak Bulus. Sistem pemasokan listriknya masih

Super Mall Surabaya

Dikemukakan oleh Tulus Tambunan yang juga sebagai Kepala Divisi Bidang Transportasi Jaya CM, beberapa proyek prestisius di bidang transportasi antara lain : Manajemen Konstruksi Bandara Kualanamu Medan (2008-2013), Manajemen Konstruksi Bandara Ngurah Rai Bali (2010-2014), supervisi Jalan Tol Cikampek- Palimanan (2013-2016), Project Management Consultant untuk Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

33

Profile Perusahaan menggunakan sistem konvensional dengan pantograf di atas, bukan dengan sistem pasokan listrik di bagian bawah di samping rel (third rail). Proyek bangunan gedung terbesar porsinya Menurut Mukhsin, untuk proyek bangunan gedung Jaya CM lebih banyak memberikan jasa PM/CM. . Lingkup layanan jasa Project Management (PM) dimulai sejak awal proyek, yakni dari tahap Business Plan hingga tahap pelaksanaan konstruksi. Dalam lingkup pekerjaan PM, termasuk memilih konsultan perencana. Kalau dalam CM konsultan perencana sudah ada. Pada sistem CM biasanya menggunakan sistem “Fast Track”, dimana pekerjaan desain dan konstruksi dilaksanakan secara parallel dan melibatkan sub-kontraktor yang berkontrak langsung dengan owner. Jumlah sub-kontraktor untuk proyek bangunan gedung bisa puluhan hingga ratusan paket, yang berada di bawah kendali CM. Sementara layanan jasa difokuskan dalam pengendalian aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Safety. Sementara untuk proyek-proyek non gedung, seperti di PLTU Ombilin ( 2 x 100 MW) dan PLTGU Tambak Orok (500 MW). pekerjaan transportasi dan ketenagalistrikan Jaya CM terlibat mulai dari hulu (termasuk Studi Kelayakan) sampai Konstruksi. Dalam pekerjaan ketenagalistrikan Jaya CM pernah menjadi leadfirm dimana konsultan asing sebagai associates, yaitu untuk proyek Town House

34

Majalah anggota

Tunjungan Plaza, Surabaya.

PLTU Ombilin(2x100 MW) konsultan asingnya Lahmeyer Internasional dari Jerman dan PLTGU Tambak Lorok (1x500 MW) bermitra dengan Surgent-Landy dari Amerika Serikat. Proyek-proyek kelistrikan pada umumnya dibiayai oleh PLN. Ada beberapa proyek kelistrikan swasta, namun jumlahnya sangat sedikit. Green Bay

INKINDO DKI

Akhir tahun 1980-an Jaya CM mulai melakukan diversifikasi ke bidang Transportasi dan Energi, yang sebelumnya lebih focus ke bangunan gedung. Arah Jaya CM ke depan lebih memperluas ke proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan program pemerintah, sementara untuk proyek

PT Jaya CM

PLTU Suralaya 3

gedung akan lebih selektif. Dilihat dari kontribusi omzet perusahaan proyekproyek gedung menyumbang 40 %, sedangkan untuk transportasi dan ketenagalistrikan masing-masing 30 %. Mengingat volumenya cukup besar maka untuk poyek gedung memiliki 3 divisi. Antara proyek pemerintah dan swasta porsinya masih seimbang. “Untuk proyek gedung sebagian besar proyek swasta. Jumlah seluruh karyawan PT Jaya CM saat ini sekitar 550 orang. Dalam merekrut SDM dari fresh graduate kemudian dididik secara berjenjang, baik dalam internal perusahaan, maupun di luar perusahaan (dlam/luar negeri). Beberapa personil Jaya CM, misalnya juga diikutkan dalam kegiatan Technical Visit ke luar negeri yang diselenggarakan oleh Inkindo DKI Jakarta. Masalah banting harga Terkait dengan Billing Rate konsultan, menurut Mukhsin di beberapa proyek lebih rendah dari standar Inkindo. “Billing Rate Inkindo sudah cukup layak,

tetapi perlu dijadikan standard dalam pelelangan agar ada satu kompetisi yang wajar. Ini menjadi tugas Inkindo. Menurut Mukhsin, perusahaan konsultan anggota Inkindo perlu menawarkan harga yang wajar, karena Billing Rate yang rendah akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan Konsultan perlu mempertimbangkan pengembangan usahanya, peningkatan kemampuan/ pendidikan karyawannya, peningkatan sistem dan kemampuan perusahaan ketaraf yang lebih tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Persyaratan dalam proyek juga seringkali terlalu tinggi, misalnya untuk Project Manager harus S 2, pengalaman 20 tahun dan SKA Utama, sehingga menimbulkan biaya tinggi. Karena biasanya tenaga S2 yang sudah pengalaman 20 tahun biasanya sudah enggan untuk bekerja di lapangan, karena biasanya sudah duduk di tingkat manajemen perusahaan. “Kalau hanya ditaruh sebagai team leader atau residence engineer, maka untuk tenaga

yang demikian itu rate juga sudah tidak sesuai,” jelas Tulus Tambunan. Masalah Billing Rate untuk tenaga inspector (Subprof), menurut Tulus, juga perlu ditinjau karena terpaut jauh dengan tenaga S1 paratama. Padahal untuk tenaga inspector biasanya dalam lelang juga diminta S1. Misalkan untuk inspector rate-nya hanya Rp 7,3 juta tetapi S1 Pratama dengan pengalaman 1-3 tahun bisa mendapatkan Rp 16 juta. Mestinya untuk inspector perlu diperjelas pendidikannya cukup STM atau SLTA saja. Kiat meraih pasar Pasar jasa konsultansi memiliki sifat yang tidak konstan, ada pergeseran peluang pasar dari waktu ke waktu, sementara perusahan konsultan tetap harus mempertahankan karyawan yang ada. Dalam menghadapi pasar yang berfluktuasi, menurut Mukhsin, Jaya CM memiliki kiat sendiri. Beberapa tenaga spesialis di bidang ketenaglistrikan, seperti untuk boiler dan turbin, memang tidak bisa di geser ke bidang lain, namun

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

35

Profile Perusahaan

Jalur KA Listrik Tanah Abang-Serpong.

PLTU Sumatera Utara 1.

untuk bidang-bidang arsitektur, sipil dan mekanikal, elektrikal bisa lebih fleksibel. Misalnya, bisa masuk ke proyek gedung atau transportasi. Sehingga jika ada penurunan pangsa pasar di bidang ketenagalistrikan, misalnya, maka tenaga-tenaga spesialis tetap dipertahankan.

lebih luas dibanding supervisi, karena sudah terlibat sejak perencanaan. Dalam sistem CM pada umumnya digunakan sistem “Fast Track” , dimana jumlah paketnya banyak. Karena seperti besi, semen, genset, AC, supply by owner atau kontrak langsung dengan pemilik gedung.

Menurutnya Jaya CM juga memiliki potensi untuk terjun ke bidang Non Jasa Konstruksi. Jaya CM sering memberikan pelatihan di bidang manajemen konstruksi. Jadi Jaya CM bisa memberikan jasa pelatihan seperti itu, khususnya di daerahdaerah “Diversifikasi ke bidang non jasa konstruksi bisa dilakukan, memang masih kita pikirkan, ” ungkap Mukshin.

Menanggapi pertanyaan tentang prospek bisnis jasa konsultansi kedepan, Mukhsin merasa optimis. Untuk proyek bangunan gedung masih memiliki peluang yang banyak, bahkan boleh dikatakan bisa kewalahan karena jumlah SDM terbatas. Untuk itu perlu tetap selektif dalam memilih proyek-proyek gedung. Sementara itu, proyek-proyek infrastruktur, jika terealisasi sesuai program pemerintah akan memiliki peluang besar, seperti listrik 35.000 MW, proyek bendungan, bandara, jalan kereta api, jalan tol, dan sebagainya.

Pengelolaan proyek-proyek gedung di dalam negeri dan di luar negeri, menurut Mukhsin agak berbeda.. Di dalam negeri pada umumnya dalam proyek gedung jumlah subkontraktor banyak, bisa mencapai ratusan, sehingga tugas CM menjadi lebih berat. Sub kontraktor yang biasanya merupakan spesialis kontraktor melakukan kontrak langsung dengan owner yang harus dikelola oleh CM. Di luar negeri tugas CM lebih ringan karena para subkontraktor berada di bawah koordinasi kontraktor utama. Menurutnya ada perbedaan antara CM dan supervisi. Lingkup pekerjaan CM

36

Majalah anggota

INKINDO DKI

Menyinggung tentang sistem pembayaran untuk proyek-proyek swasta, menurutnya tidak ada masalah lancar-lancar saja. Pernah ada permasalahan di proyek swasta, misalnya, pembangkit listrik di daerah, adanya pergantian kebijakan akibat pergantian Kepala Daerah. Dalam menghadapi MEA, Jaya CM sudah mempersiapkan. Saat ini sudah ada 9 tenaga ahli Jaya CM yang memiliki sertifikat ACPE (Asean

Chartered Professional Engineer), dan sedang diurus lagi 25 orang untuk memperoleh ACPE. Pada beberapa proyek Jaya CM juga menggunakan beberapa expert asing, dari Korea, Jepang, dan Singapura. Jaya CM juga sudah banyak bermitra dengan konsultan asing. Beberapa konsultan asing sudah ada yang melakukan pendekatan-pendekatan dengan Jaya CM. Kalau dana pembangunannya dari dalam negeri, misalnya PLN, konsultan nasional bisa menjadi leadfirm, tetapi jika dananya dari Jepang ada keharusan untuk menggunakan konsultan Jepang sebagai leadfirm. Tentang prospek untuk memperluas pasar ke luar negeri, menurut Mukhsin, bisa dilakukan untuk lingkungan ASEAN, namun masih agak jauh, karena untuk menangani proyek-proyek di dalam negeri saja masih kerepotan. Sudah ada penawaran untuk proyek pembangkit listrik di Timor Timur , namun masih dipikirkan. Mencari tenaga project manager di dalam negeri tidak mudah, sehingga adakalanya harus merekrut tenaga ahli asing dulu baru setelah beberapa tahun kemudian dialihkan ke tenaga Indonesia. “Kelebihan tenaga ahli asing adalah dalam hal konsistensinya. Aspek teknis dan manajerial tenaga Indonesia tidak kalah, ” ungkapnya. (UY)

Profil

Ir. Syamsul Arivin, MP Menggalang Kerjasama Inkindo Lintas Kalimantan aginya menjadi konsultan merupakan panggilan jiwa danamanah atau tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, dan beliau meyakini bahwa inilah tujuan beliau dilahirkan ke dunia. Ia memulai profesi sebagai konsultan, yaitu sejak tamat SMA yang pada mulanya sebagai bekerja surveyor

B

pengukuran topografi di salah satu konsultan.setelah menamatkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas pertanian Universitas Padjajaran Bandung, dia kemudian memimpin perusahaan di bidang jasa konsultansi. Kini ia memimpin PT. Wira Widyatama, sebuah perusahaan konsultan besar terkemuka di Kalimantan

Selatan, yang telah banyak menangani proyek-proyek prestisius di Kalsel maupun di luar Kalsel. Syamsul Arivin atau sering dipanggil sebagai Pak Ivin sudah aktif di Inkindo Kalsel sejak tahun 1994, menjabat sebagai Wakil Ketua DPP. Pada Musyawarah Provinsi Inkindo Kalimantan Selatan

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

37

Profile

Bersama Ketua DPP Inkindo se Kalimantan, DPN Inkindo dan Ketua DPP Inkindo DKI.

Tahun 2014, ia terpilih sebagai Ketua DPP Inkindo Kalsel periode 2014-2018. Kepeduliannya yang besar terhadap pengembangan konsultan di Kalimantan, mendorongnya untuk berpikir melampaui batas provinsi Kalsel.Ia bersama beberapa Ketua DPP Inkindo di Kalimantan membentuk KLIK (Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan),saat ini ia dipercaya untuk memimpin KLIK. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kiprahnya di dunia konsultan, pandanganpandangannya tentang isu-isu strategis di bidang konsultan, serta apa program KLIK kedepan, berikut ini hasil wawancara wartawan Majalah Inkindo DKI Jakarta dengan Syamsul Arivin, di Jakarta, awal Mei 2016.

38

Majalah anggota

Latar belakang apa yang mendorong Bapak memilih profesi konsultan ? Sejak tamat SLTA sudah terlibat sebagai surveyor di salah satu perusahaan konsultan dan kemudian meneruskan pendidikan kejenjang sarjana (S1), dan selepas S1 kemudianmelanjutkan studi ke jenjang S2 di Bidang Studi Konservasi dan Reklamasi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Memilih konsultan merupakan panggilan jiwa bagi saya,saya merasa Tuhan mempersiapkan saya untuk berkecipung di bidang jasa konsultansi konstruksi,salah satu indikatornya adalah bahwa saya merasa nyaman dan sangat menikmati bidang pekerjaan ini.

INKINDO DKI

Kami bergerak di bidang jasa konsultansi infrastruktur yang mencakup bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumberdaya air. Bidang infrastruktur berarti untuk kepentingan banyak orang, karya kita akan dinikmati masyarakat, dan hal itu sesuai dengan filosofi hidup saya, yaitu berbuat untuk kepentingan banyak orang. Sejak kapan terjun sebagai konsultan ? Sejak tamat SMA, sekitar tahun 1987 sudah bekerja di perusahaan konsultan sebagai surveyor. Setamat kuliah di UNPAD kembali ke Kalsel memimpin perusahaan konsultan di bidang jasa konsultansi, PT Widyadaya Bandaran, 1992. Kemudian sejak 1995 hingga

sekarang memimpin PT Wira Widyatama. Bagaimana Peran Keluarga dalam mendukung profesi ? Pertama, keluarga saya mengerti dan menerima konsekwensi-konsekwensi sebagai konsultan; Kedua, keluarga merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk terus menghidupkan semangat kerja dan berkreasi; Ketiga, kesuksesan berkarya diprofesi adalah keberhasilan keluarga. Apa filosofi hidup Bapak ? Filosofi hidup saya adalahberguna untuk banyak orang atau dalam bahasa agamanya rahmatan lil alamin,sehingga mudahmudahan kita hidup betulbetul bermanfaat untuk sesama dan alam. Oleh karenanya saya mempunyai

Ir. Syamsul Arivin, MP motivasi harus tetap maju dan setiap masalah harus dihadapi dg positive tinking dan positive filling serta tidak boleh putus asa, karena kegagalan dan masalah adalah pelajaran. Kemudian keberanian dalam mengambil keputusan dan tindakan dan juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Prinsip saya jika sdh dipikirkan dengan cukup dan sudah mohon petunjuk Tuhan ya lakukan saja, just lakukan, kalau salah ya diperbaiki. Jika jika menunggu sampai matang dan sempurna, ya tidak akan pernah terlaksana apa yang sudah kita putuskan. Dengan adanya masalah lah kita akan menjadi kuat, besar dan dapat maju serta berkembang lebih baik. Bagaimana kiat Bapak untuk mengembangkan perusahaan konsultan ? Pertama, harus tetap bersemangat terus, berdo’a sudah tentu, namun tetap tegar apapun permasalahan yang dihadapi,sehingga karyawan juga merasa aman dan nyaman. Kedua,

dalam memutuskan sesuatu senantiasa melibatkan semua karyawan agarsetiap orang merasa terlibat, dan pada akhirnya mereka ikut bertanggung jawab untuk merampungkan dan menyelesaikan tugas perusahaan, apapun halangannya. Ketiga, berusaha bekerja dengan santai tapi serius namun tetap ada target-target yang harus diselesaikan, joke-joke itu penting untuk menghidupkan suasana sehingga orang-orang bekerja dalam suasana gembira dan tentu tidak stress. Dalam mengembangkan perusahaan, kamiberusaha membuat banyak kawan saja, atau networking. Semakin banyak kawan semakin banyak peluang kita mendapat pekerjaan. Nah dengan tiga kiat sederhana tadi Alhamdulillah kita sekarang bisa bekerja lintas pulau (Nasional). Karakteristik bisnis konsultan adalah pekerjaannya tidak

konstan. Ada juga masalah kekurangan tenaga ahli secara nasional. Bagaimana mengatasinya ? Salah satukiatnya dengan membentuk Group dengan beberapa perusahaan konsultan, sehingga peluang kita untuk dapat paket pekerjaan semakin banyak, dan kemudian mengembangkan pasar ke sektor swasta. Mengurus perusahaan konsultan tidak seperti mengurus dagang konvensional,kita harus mengikuti aturanaturan manajemen, seperti manajemen keuangan dan sebagainya serta yang sangat penting adalah bagaimana mengelola kepercayaan pengguna jasa agar tetap bahkan bertambah percaya dengan kemampuan kita. Manajemen keuangan sangat saya perhatikan sehingga laporan mutasi harian harus selesai pada hari tersebut, ada mutasi mingguan, bulanan, tahunan, kemudian kita evaluasi. Untuk perpajakan kami khusus mendidik karyawan yang spesialis menangani

perpajakan. Dulunya kami selalu menggunakan konsultan pajak, tetapi setelah kami mendidik dan menyekolahkan beberapa orang, ternyata mudah saja menangani masalah perpajakan, malah lebih efisien. Kalau kita selalu menggunakan konsultan pajak kita tidak efisien dan kurang memberdayakan orang. Kita harus memberdayakan orang atau karyawan yang menangani core pekerjaan maupun yang sifatnya pendukung. Hal itu sesuai dengan filosofi kami, untuk kemanfaatan orang banyak. Untuk tenaga terkait dengan kontrak-kontrak juga memberdayakan karyawan yang ada, misalnya tenaga STM yang disekolahkan S1. Saat ini jumlah karyawan perusahaan berapa ? Sekitar 103 orang yang bekerja di kantor,belum termasuk yang ada di lapangan. Omzet perusahaan ? Alhamdulillah, omzet perusahaan naik terus, mimpinya dari lokal menjadi regional di Kalimantan,

Proyek pembangunan jalan di Kalimantan.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

39

Profile

Flyover pertama di Banjarmasin.

•

kemudian menjadi nasional. Nantinya kami juga ingin go international, terutama untuk negara tetangga terdekat dulu, misalnya Malaysia, Brunei, Papua Nugini. Bidang usahanya jasa konstruksi saja ? Sampaisaat ini kami konsentrasi padabidang konstruksi saja, khususnya bidang jalan dan jembatan,dan kami sudah banyak berpartisipasi di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Bisa dijelaskan tentang perkembangan jasa konsultansi di Kalimantan ? Secara jumlah paket pekerjaan sangat berkembang. Namun terkait dengan perusahaan konsultan, seiring dengan perubahan sistem sertifikasi

40

Majalah anggota

•

Perencanaan Flyover Gatot Subroto Banjarmasin dengan panjang 400 meter. Ini merupakan flyover pertama di Kalimantan.

•

Pekerjaan desain jembatan penghubung antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut. Panjang 6,5 km menggunakan konstruksi cable stay denganutama (main bridge) 700 m, sekarang masih dalam tahap IPC (Independent Proof Checker). Rencananya pelaksanaan konstruksi tahun 2017. Jembatan pendekat sudah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Sumber pendanaan proyek ini dari APBD Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten

dan registrasi badan usaha, jumlah konsultan mengalami penurunan. Akibat perubahan dari sistem ASMET ke CPC banyak badan usaha konsultan yang mengalami degradasi atau turun kualifikasinya. Demikian pula jumlahnya juga ada kecenderungan menurun, dari semula 130 perusahaan kini menjadi sekitar 90-100 perusahaan. Kualifikasi Kecil sekitar 80 %, sisanya Menengah dan Besar. Jumlah Kualifikasi Besar 3 perusahaan, termasuk di dalamnya PT. Wira Widyatama. Mohon dijelaskan proyek-proyek prestisius yang pernah ditangani perusahaan Bapak ? Proyek-proyek yang pernah kami tangani, antara lain :

INKINDO DKI

Lanjutan pembangunan jalan dengan konstruksi pile slab yang menghubungkan jalan lintas Selatan Trans Kalimantan, menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sepanjang 3 km. Ini merupakan bagian dari proyek sepanjang 13 km.

Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kota Baru. •

Pekerjaan IPC Jembatan bentang panjang Pulau Balang di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Bapak bagaimana implementasi kerjasama anggota Inkindo antar Provinsi ? Dulu perusahaan kami juga tidak ada apa-apanya dan tentu tidak langsung menjadi grade besar seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk mempercepat kami menjadi besaradalah dengan cara bekerja sama dengan konsultan-konsultan yang sudah mapan, khususnya teman-teman konsultan dari DKI Jakarta. Awalnya hanya sebagai associates, tapi kami juga bermimpi suatu saat menjadi leadfirm. Nah itu sudah teruwujud sekarang, kami sudah menjadi leadfirm yang associatenya diantaranya justru konsultan-konsultan yang dulunya sebagaipatner leadfirm kami. Kerjasama anggota antar provinsi ini sangat efektif, pertama dalam rangkamembina hubungan antar provinsi;Kedua, dalam rangka memberdayakan konsultan lokal,yang besar

Ir. Syamsul Arivin, MP

Perencanaan Jembatan yang menghubungkan pulau Kalimantan dan Pulau Laut.

wajib memberdayakan yang kecil dan menengah. Konsultan-konsultan provinsi / daerah harusnya mempersiapkan diri untuk pantas diajak bekerjasama, artinya kita juga harus siap,baik secara mental (ini penting), administrasi perusahaan, tenaga maupun peralatan. Teman-teman Konsultan dari luar daerah juga memerlukan konsultan lokal sebagai teman kerjasama untuk membantu mereka,tentu bukan sebagai sleeping partner tentunya. Kenapa demikian, karena yang paling mengetahui lokasi, yang bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, paling tahu permasalahan di lokasi tersebut adalah konsultan lokal. Jadi sesungguhnya konsultan lokal itu dibutuhkan, saya kira kita harus bangga menjadi orang lokal, bukan sebaliknya kita menjadi mender dan tidak percaya diri.

Kerjasama itu seyogyanya harus dimanfaatkan betul untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, kemampuan keuangan, kemampuan teknis tenaga ahli, maupun kemampuan peralatan, dan investasi kepercayaan. Kerjasama akanmemberikan keuntungan bersama, terutama dalam hal pengalaman dan pembentukan jaringan, karena di satu sisi konsultan dari luar daerah memerlukan konsultan lokal, dan konsultan lokal memerlukan konsultan dari luar daerah untuk berkembang. Jika kedua belah pihak memiliki niat baik, bisa memberikan simbiosis mutualisme yang sangat efektif. Sejak kapan mulai aktif di Inkindo ? Sejak tahun 1994 saya sudah aktif di Inkindo, sebagai Wakil Ketua DPP. Sebetulnya saya tidak ada keinginan

untuk menjadi Ketua DPP Inkindo Kalsel, tetapi karena adanya dukungankuat dari kawan-kawan,saya terpilih sebagai Ketua DPP dalam Musprov Inkindo Kalsel, 24 Mei 2014. Apa Program DPP Inkindo Kalsel yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek ? Kami membuat suatu slogan bahwa kantor Inkindo itu adalah rumah kita,di kantor Inkindo inilah kami mendidik anggota supaya meningkat dan punya kemampuan. Kami mencoba mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh anggota,karena konsultan menjual ilmu pengetahuan maka tugas utama kami adalah memperbanyak atau memperdalam pengetahuan itu. Yang sudah kami lakukan antara lain mengadakan pelatihan-pelatihan teknis, pelatihan tentang pelelangan,

manajemen perusahaan supaya berkembang. Untuk memperluas wawasan, pada akhir bulan Mei 2016 kami melakukan kunjungan teknik ke Malaysia dan Singapura, kami bertemu dengan pihak Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM) di Malaysia. Proyek jembatan penghubung pulau Kalimantan dan Pulau Laut yang kami disain juga inspirasinya dari jembatan Penang Malaysia. Kami baru menyelesaikan pembangunan kantor DPP Inkindo Kalsel, yang telah dirintis oleh Ketua DPP sebelumnya. Sekarangsemua kegiatan Inkindo Kalsel dilakukan di kantor DPP, termasuk Musprov dan lainnya. Pembangunan kantor DPP Inkindo Kalsel awalnya dirintis oleh Pak Thamrin AnwardPengurusDPP Inkindo Kalsel periode 1987-1990 dan 1990-1993,kemudian dilanjutkan oleh Ketua

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

41

Profile DPP Inkindo berikutnya, Alhamdulillah sekarang sudah selesai, Pembangunan kantor DPP tersebut atas partisipasi dari semua anggota Inkindo Kalsel dan beberapa konsultan nasional, antara lain beberapa anggota Inkindo DKI juga ikut memberikan sumbangan. Bagaimana selama ini hubungan Inkindo Kalsel dengan Pemda ? Hubungan kami dengan Pemda harmonis,hubungan dengan Pemda harus baik dan dijaga sedemikian rupa untuk tetap baik karena Pemda merupakan Pembina Konstruksi didaerah. Itu merupakan prinsip,kalau hubungan DPP dengan Pemda tidak baik habislah kita, karena hampir 95 % pekerjaan anggota kami dari Pemda. Pasar swasta sudah cukup berkembang namun jumlahnya masih terbatas. Untuk perusahaan kami sekitar 95 % adalah proyek pemerintah, proyek swasta sudah mulai dilirik dan sudah mulai berkembang. Dalam bentuk apa DPP Kalsel menjalin hubungan baik dengan Pemda ? Pertama pada saat kami terpilih dan terbentuknya kepengurusan, kami melakukan audiensi, minta diarahkan dan dukungan guna meciptakan sinergi dengan Pemda. Karena Pemerintah Daerah adalah pembina Jasa Konstruksi, kita tidak boleh bermusuhan,kalau kita bermusuhan dengan Pemda tentu sangat merugikan kita. Kedua, menunjukan bahwa kita memang dibutuhkan, jadi kita pantas untuk dijadikan partner oleh Pemda. Bagaimana caranya, kita harus melakukan komunikasi terus. Kita juga proaktif memberikan masukanmasukan secara formal

42

Majalah anggota

maupun non formal yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan permasalahanpermasalahan infra struktur lainnya di daerah. Itu harus diciptakan, kita tidak bisa menunggu dipanggil atau diminta. Kualitas pribadi ketua sangat menentukan, kalau orang percaya dengan pribadinya maka dia juga akan percaya pada organisasinya. Kami juga berpartisipasi di kepengurusan LPJK Provinsi Kalimantan Selatandan dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua I bidang sertifikasi. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Konsultan di Kalsel ? Billing Rate yang masih rendah merupakan salah satu permasalahan utama di Kalsel, khususnya untuk paket-paket dengan dana APBD. Untuk proyek APBD memang masih rendah, jauh di bawah standar minimal Billing Rate Inkindo. Hal ini memang menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan. Sering jasa konsultan dianggap seperti menjual kertas saja. Padahal di situ ada proses, ide yang mahal harganya. Nah itu belum dihargai. DPP Inkindo dengan dukungan instansi terkait(Dinas Pekerjaan Umum Provinsi khususnya) diharapkan bisa menjelaskan hal tersebut. Tanpa peningkatan Billing Rate tidak akan terjadi perbaikan untuk konsultan-konsultan kecil, karena utamanya di situ, dan memang itu yang kita perjuangkan. Yang kedua adalah permasalahan hukum, sebagaimana juga terjadi di provinsi lain,ada beberapa teman kami yang tersangkut kasus hukum,untuk itu DPP Kalsel akan

INKINDO DKI

menyelenggarakan acara Diskusi dan Konsultasi antara pelaku jasa konstruksi dengan kepolisian, kejaksaan dan auditor. Pada acara tersebut kami kami juga mengundang DPP Inkindo se Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi, khususnya yang berkaitan dengan hukum pada pelaksanaan jasa konstruksi. Diharapkan dalam acara tersebut dapat menghasilkan kesepakatankesepakatan, yang nantinya menjadi rekomendasi dalampelaksanaan kegiatan konstruksi.Acara tersebut akandilaksanakan tanggal 3Agustus 2016 di Banjarmasin. Bagaimana soal bantingbantingan harga ? Banting-bantingan harga menurut saya tidak baik,karena pada akhirnya mengurangi nilai kualitas output atau hasil pekerjaan. Kenapa ini terjadi karena diantara kita kurang memahami filosofi dan substansi pekerjaan jasa konsultansi,sehingga tidak terlalu percaya dengan kemampuan dirinya,khususnya dengan kemampuan profesionalnya. Disatu sisi kita ingin kenaikan

billing rate namun disisi yg lain masih ada temanteman yang dengan sengaja menurunkannya dengan cara banting harga tersebut. Dengan banting harga Billing Rate tentu menjadi turun, dan harga yang srendah tersebutakan dijadikan acuan dalam penyusunan HPS proyek tahun berikutnya dan tentu merugikan kita semua. Konsultan itu yang dijual pengetahuan, maka sebaiknya kompetisinya di aspek teknis. Banting harga yang kelewatan menurut saya merupakan pelanggarankode etik, seharusnya temanteman yang melakukannya dipanggil oleh Dewan Kehormatan dan diberikan sangsi etik. Beberapa pekerjaan konstruksi di Kementerian PU sudah dilaksanakan dengan sistem terintegrasi, PBC atau Design and Build,dimana posisi konsultan menjadi sub dari Kontraktor. Bagaimana pandangan Bapak ? Di Bina Marga memang sudah dikembangkan sistem PBC (Performance Based Contract). Kalau saya setuju saja. Jika kita professional orang pasti menghargai

Ir. Syamsul Arivin, MP

dan membutuhkan kita, termasuk kontraktor sendiri, meskipun kita merupakan sub dari pekerjaan tersebut. Menjadi sub bukan berarti kita di bawah kendali kontraktor,justru karena kontraktor tidak berkompetin maka kita ikut dalam kontrak tersebut. Jadi sepanjang kita professional kita tetap dihargai dan dibutuhkan pihak lain. Sistem tersebut juga bisa menambah pengalaman lainnya bagi kita sebagai konsultan, yang biasanya sendiri sekarang bersama kontraktor,ini menuntut kita bagaimana bisa menyesuaikan diri dan berkoordinasi dengan pihak lain. Karena pemerintah ingin efisiensi, efektif dan hasilnya lebih baik tentu salah satu pilihannya adalah design and build atau PBC. Dalam sistem PBC infrastruktur yang dibangun dipelihara oleh kontraktor dan konsultan sampai berakhirnya masa kontrak, bisa sampai 7-15 tahun,namun memang tidak semua proyek dapat menggunakan sistem tersebut,jadi saya positif saja memandangnya,sepanjang kita professional pasti

akan dihargai dan tetap dibutuhkan, dan tentunya kita tetap independen sebagai konsultan dalammendesain dan mengawasi. Bisa dijelaskan tentang KLIK ? KLIK kependekan dari Kerjasama Lintas Inkindo Kalimantan. Empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur berkumpul agar bisa dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan yang dalam era Pemerintahan Presiden Jokowi ini sangat digalakkan dan dipacu, khususnya pembangunan infra struktur di perbatasan, seperti pembangunan jalan kereta api, jalan Trans Kalimantan, dan sebagainya,karena Kalimantan memiliki wilayah perbatasan yang paling panjang di Indonesia. Kita sebagai konsultan daerah tentunya ingin ikut berperan secara lebih bermakna dalam pembangunan infra struktur di Pulau Kalimantan. Pertama, karena kita putraputri Kalimantan. Kedua, kita lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan

dengan kondisi fisik, sosial dan budaya tentunya akan sangat menunjang dan memudahkan. Dengan terbentuknya KLIK kita berharap ada sinergi untuk saling membina dan memberdayakan, khususnya antar konsultan Kalimantan. Namun demikian kerjasama dengan teman-teman konsultan luar Kalimantan juga tetap dilakukan. Kebetulan di Kalimantan sendiri ada beberapa perusahaan konsultan besar yang diharapkan dapatmembina dan memberdayakan konsultanmenengah dan kecil. Kita melakukan komunikasi dan tukar menukar pengetahuan, sehingga akanmenjadi kuat secara politis untuk membina hubungan dengan empat gubernur di Kalimantan. Dengan bergabungnya 5 DPP Inkindo Kalimantan InsyaAllah akan lebih dipandang, dibanding jika kita sendirisendiri. KLIK sudah memiliki beberapa program konkret, pertama kamiakanmenyelenggarakan Seminar Nasional tentang pembangunan infrastruktur dan penanggulangan asap di Kalimantan. Kami akan melakukan audiensi-audiensi ke para Gubernur dan Kementerian. Pertengahan Mei 2016 lalu kami telah mengadakan rapat di Jakarta dengan mengundang DPN Inkindo dan DPP Inkindo DKI Jakarta untuk mensosialisasikan keberadaan KLIK. kami akan mengajak DKI untuk menjadi partner dan mentor untuk mengembangkan KLIK. KLIK memiliki peran strategis untuk pengembangan Inkindo dan meningkatkan peran putera daerahnya. KLIK juga berencana melakukan

kunjungan teknis kebeberapa provinsi dan juga akan keluar negeri guna membuka wawasan.Kami juga sudah membuat website KLIK. Apa perbedaan KLIK dengan forum regional Inkindo, seperti Forum Sumatera, misalnya ? Niat kami membentuk KLIK tidak ada alasan lain kecuali untuk mengembangkan diri menjadi professional,sehingga berperan betul dalam pembangunan di Kalimantan. Bahkan kalau kita sudah professional, kita bisa keluar. Jadi tidak ada unsur-unsur politik atau niat-niat lain, sehingga namanya saja bukan “Forum” tetapi “Kerjasama”. Jadi semata-mata peningkatan kemampuanagar dapat lebih berperan di daerah sendiri. Kami berkeyakinan kalau kita professional kita pasti diminatidan dicari pengguna jasa atau pihak lainnya,duit pasti akan datang dengansendirinya. Sekarang waktunya kita membentuk kelompok-kelompok untuk meningkatkan kemampuan,itu intinya. Kami membentuk KLIK secara terbuka, direstui dan disaksikanoleh DPN. Bagaimana strategi dalam menyikapi MEA ? Dengan diberlakukannya MEA kita akan mendapat saingan berat. Kita harus mempersiapkan diri, minimal kita menjadi associates di dalam pekerjaan-pekerjaan yang asing masuk. kami sudah buktikan itu, misalnya kami sudah bekerjasama dengan China Engineering, bahkan menjadi co-lead firm di situ. Kalau kita sudah berdisiplin dan professional masuknya MEA tidak masalah. (Urip Yustono)

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

43

Kegiatan Organisasi

Suasana bimbingan sertifikasi ISO dan OHSAS secara kolektif

ebagai bagian dari pengembangan kompetensi anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta selenggarakan Sertifikasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 secara kolektif. Hal ini untuk meresponse adanya persyaratan Sertifikasi ISO pada lelang proyek Jasa Konsultansi kualifikasi besar, yang

S

44

Majalah anggota

dibiayai oleh dana-dana lembaga donor, seperti Asian Development Bank (ADB). Pada tanggal 3 Februari 2016 kemarin, di Ruang Pelatihan Inkindo DKI Jakarta, telah dilakukan acara penutupan Sertifikasi ISO secara kolektif gelombang pertama dan dimulainya Sertifikasi ISO gelombang kedua. Dalam Sertifikasi ISO dan

INKINDO DKI

OHSAS gelombang pertama diikuti oleh enam perusahaan dan telah lulus sertifikasi , yaitu : PT. Duta Cipta Mandiri, PT Shidiq Sarana Mulya, PT Prismaita Cipta Kreasi, PT. Binatama Wirawredha, PT. Caturbina Guna Persada, dan PT. Gafa Multi Konsultan. Bertindak sebagai konsultan pembimbing adalah PT. Mitra Performa Mandiri dan

Sertifikator ISO dan OHSAS World Wide Quality Assurance (WQA), merupakan sertifikator ISO yang berkantor pusat di Inggris. Diharapkan sekitar 6 perusahaan anggota Inkindo DKI Jakarta akan mengikuti Sertifikasi ISO dan OHSAS gelombang kedua.

Kegiatan Organisasi

Suasana tatap muka dengan anggota

ntuk menjalin silaturahmi dengan pimpinan perusahaan Anggota Inkindo DKI Jakarta dan menjaring aspirasi Anggota, maka sejak tahun 2015 lalu, penyerahan KTA Inkindo DKI Jakarta dilakukan secara kolektif, yang dihadiri oleh para Direksi Anggota Inkindo DKI Jakarta. Penyerahan KTA tahap ketiga tahun 2016, dilakukan tanggal 4 Februari 2016, bertempat di ruang rapat DPP Inkindo DKI Jakarta. Pada umumnya para pimpinaan Anggota Inkindo DKI Jakarta merasa senang dapat bersilaturahmi

U

dengan sesama anggota Inkindo DKI sekaligus dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta. Beberapa yang hadir bahkan mengharapkan pertemuan semacam ini tidak hanya dilakukan pada saat penyerahan KTA saja, tetapi beberapa kali dalam satu tahun. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans dalam arahannya menyampaikan beberapa program kerja DPP Inkindo DKI Jakarta mendatang,

dari total program kerja unggulan yang berjumlah 50 program. Dalam waktu dekat, DPP Inkindo DKI Jakarta akan membangun sistem berbasis Android, yang memungkinkan para anggota dapat mengakses database Anggota Inkindo melalui smartphone. DPP Inkindo DKI Jakarta juga akan menyusun buku pedoman untuk advokasi dan mediasi anggota yang menghadapi permasalahan hukum. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta juga menekankan perlunya partisipasi angggota dalam

setiap kegiatan organisasi Inkindo DKI Jakarta. Beberapa permasalahan yang disampaikan anggota umumnya terkait dengan penerapan Billing Rate Inkindo, Kontrak Lumpsum, dan banting-bantingan harga. Maraknya perilaku banting-bantingan harga membuat standar Billing Rate Inkindo sulit diterapkan. Anggota Inkindo DKI Jakarta mengharapkan agar Inkindo mensosialisasikan Billing Rate Inkindo kepada pengguna jasa di secktor pemerintah, sehingga dapat diterapkan sebagai pedoman.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

45

Kegiatan Organisasi

Pelaksanaan donor darah di Sekretariat Inkindo DKI Jakarta.

ebagai bentuk kepedulian sosial dan kemasyarakatan Inkindo DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakarta bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta secara rutin menyelenggarakan kegiatan Donor Darah yang diikuti oleh para Pengurus, Setprov, Setnas, Pimpinan dan Karyawan

S

46

Majalah anggota

Anggota Inkindo DKI Jakarta. Tanggal 16 Maret 2016 lalu, telah diselenggarakan kegiatan Donor Darah ke 14, yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta. Kegiatan ini di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Ir. Pung S. Zulkarnain, MAPPI (Cert).

INKINDO DKI

Kegiatan Donor Darah Inkindo DKI Jakarta telah berlangsung cukup lama, dimulai sejak Tahun 2004, ketika Inkindo DKI Jakarta masih berkantor di Jl. Raya Pasar Minggu, dan selalu dibanjiri para peserta. Pada Tahun 2013, kegiatan Donor Darah diselenggarakan dua

kali. Pada Tahun 2015 kegiatan Donor Darah diselenggarakan di Kantor Sekretariat DPN Inkindo, di Jl. Bendungan Hilir Raya No 29, sebagai bentuk kerjasama DPP Inkindo DKI Jakarta dan DPN Inkindo.

Kegiatan Organisasi

Silaturahmi dan Menampung Aspirasi Anggota radisi baru penyerahan KTA Inkindo DKI Jakarta secara langsung kepada Pimpinan Perusahaan sebagai upaya DPP Inkindo DKI Jakarta untuk mendekatkan diri dengan Anggota. Pada tanggal 17 Maret lalu, bertempat di kantor Sekretariat Inkindo DKI Jakarta, DPP Inkindo DKI Jakarta kembali mengundang Anggota untuk Silaturahmi, memberikan masukan-memasukan, sekaligus mengambil KTA Inkindo DKI Jakarta Tahun 2016. Yang hadir adalah para Penananggungjawab atau Direksi Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, acara dipimpin langsung oleh Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, didampingi oleh Sekretaris DPP Ir. Yudi Setiabudi.

T

Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa program jangka pendek DPP Inkindo DKI Jakarta antara lain : • Kegiatan Donor Darah • Sedang disusun aplikasi Android untuk akses

•

•

database anggota. Penyelenggaraan Forum Anggota membahas tentang peluang usaha jasa konsultansi di Bidang Non Jasa Konstruksi, tetantif bulan Mei 2016. Peluang Usaha Jasa Konsultansi Non Jasa Konstruksi ke depan masih sangat potensial, misalnya proyek Pansimas di Kemneterian PUPR dengan nilai paket yang cukup besar. Perbaikan kualitas Website Inkindo DKI Jakarta, dimana Anggota bisa mempromosikan perusahaan melalui website.

Penerbitan Majalah Inkindo DKI Jakarta secara rutin yang dapat mempromosikan perusahaan anggota dengan memuat profil perusahaan anggota. Dalam diskusi dengan Anggota, mengemuka beberapa hal penting, antara

lain : 1. Perlunya Inkindo melakukan sosialisasi Billing Rate Inkindo ke para pengguna jasa, karena di proyek-proyek Pemda dan Kementerian masih banyak yang menggunakan HPS lebih rendah dari Billing Rate Inkindo. 2. Masih banyak perusahaan konsultan yang melakukan banting harga, bahkan ada yang sampai 45 % dari HPS. 3. Perlunya proteksi konsultan kecil dari konsultan besar, karena masih banyak konsultan besar yang menangani paket proyek kecil. 4. Perlunya disusun Billing Rate Inkindo dengan sistem manhours. 5. Dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan Revisi UU Jasa Konstruksi.

6. Anggota perlu hati-hati dalam melakukan pinjam meminjam bendera, karena banyak kasus terjadi akibat pinjam bendera. 7. DPP Inkindo DKI Jakarta pernah bersurat ke Dinas PU DKI Jakarta untuk menjelaskan tentang Billing Rate Inkindo DKI Jakarta, karena ada permintaan kepada tenaga ahli untuk membuat kwitansi sebesar remunerasi. 8. Inkindo dan asosiasi sejenis akan bekerjasama untuk mengupayakan penciptaan iklim usaha yang baik, dengan memberikan sanksi kepada anggotanya yang menawar terlalu rendah. 9. Untuk lebih memahami tentang kontrak Lumpsum, anggota dapat membaca Surat Edaran DPN Inkindo, yang juga dimuat dalam Majalah Inkindo DKI Jakarta edisi yang terakhir.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

47

Kegiatan Organisasi

Perlu mencermati soal Pinjam Bendera dan Kontrak Lumpsum

alam kesempatan silaturahmi dengan Anggota, 25 April 2016 lalu, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, menekankan agar Anggota berpikir ulang untuk pinjam meminjam bendera, karena banyak permasalahan terkait dengan pinjam bendera. Banyak anggota terkait dengan permasalahan hukum akibat pinjam meminjam bendera. Dalam silaturahmi dan penyerahan KTA Inkindo Tahun 2016 tersebut, Ketua DPP dalam kesempatan ini didampingi oleh Sekretaris DPP Ir. Yudi Setiabudi, dan Bendahara R. Bambang Kuntjoro, SE, MM, MSi.

D

Pada bagian lain disampaikan, Anggota perlu menyimak

48

Majalah anggota

Surat Edaran DPN Inkindo No 630/SKJ/DPN/XI/2015 tanggal 29 Desember 2015, perihal “Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultansi dan Proses Audit”, yang sudah dimuat dalam Majalah Inkindo DKI Jakarta edisi terbaru. Dalam SE DPN tersebut antara lain dijelaskan tentang permasalahan Kontrak Lumpsum, Pemeriksaan dan Billing Rate. Kontrak Lumpsum merupakan kontrak yang bersifat output based, berdasarkan produk. Namun untuk Kontrak Lumpsum perlu dicermati tentang Syarat Khusus Kontrak, jangan sampai Judulnya Kontrak Lumpsum namun Syarat Pembayarannya

INKINDO DKI

memerlukan back up invoice. Dalam Kontrak Lumpsum tidak diperlukan rincian bukti pengeluaran. Jika Pemeriksa meminta sesuatu melampoi batas kewenangannya bisa terkena sanksi pidana maupun denda, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Inkindo telah memiliki Standar Billing Rate yang sudah digunakan di beberapa Kementerian. Mengingat adanya keterbatasan organisasi dalam menjangkau seluruh pengguna jasa konsultansi, untuk itu Anggota juga perlu ikut membantu untuk mensosialisasikan

keberadaan Billing Rate Inkindo di KementerianKementerian, Lembaga dan Badan-Badan Pemerintah yang ada. Beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta tahun 2016 antara lain : • Knowledge Sharing tentang perpajakan untuk Direksi Perusahaan. • Studi Banding Ke Maroko, Spanyol dan Portugal. • Forum Anggota dan Seminar tentang peluang usaha bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi. • Launching sistem database Anggota berbasis Android.

Kegiatan Organisasi

DKP Inkindo DKI selenggarakan penataran Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Ke 4 dengan format baru alam rangka meningkatkan kesadaran dan penaatan Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Inkindo, Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Inkindo DKI Jakarta telah menyelenggarakan penataran Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian yang Ke 4 dalam periode kepengurusan 2014-2018, pada tanggal 18 Mei 2016.

D

Menurut Ketua DKP Inkindo DKI Jakarta Ir. Laksmo Imawanto dalam pengarahannya mengemukakan, pemahaman tentang Kode Etik Inkindo sangat penting, karena sesuai dengan AD/ART Inkindo, dalam menjalankan usahanya, seluruh anggota terikat pada Kode Etik Inkindo (AD Inkindo, Pasal 6 Ayat 2). Pelanggaran terhadap

Kode Etik Inkindo dapat terkena sanksi organisasi. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat berbentuk pemberhentian sebagai anggota, pencabutan semua atau sebagian hak sebagai anggota, pemberhentian sementara, sebagai anggota, peringatan atau teguran yang dipublikasikan (ART Inkindo, Pasal 6 Ayat 4). Mengikuti penataran kode etik Inkindo adalah merupakan syarat keanggotaan (ART Pasal 8 Ayat 1 huruf f). Dengan demikian, diharapkan anggota Inkindo yang baru diangkat diwajibkan mengikuti penataran Kode Etik, sebelum diterbitkan KTA Inkindo. Dengan demikian bagi anggota Inkindo baru dapat menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian

Inkindo. Disamping itu, adanya materi tentang Good Corporate Governance (GCG) dalam Penatara Kode Etik juga akan lebih memperluas wawasan anggota. Dalam penataran Kode Etik Ke 4 ini ada sedikit modifikasi dalam format penataran, yaitu presentasi Nara Sumber dalam bentuk panel, serta adanya tambahan Sesi Group Discussion yang membahas kasus-kasus terkait dengan pelanggaran kode etik. Melalui Diskusi kelompok ini diharapkan para peserta dapat lebih mendalami makna dan spirit Kode Etik dan Tata Laku Keprofesian Inkindo. Dalam pengarahannya, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Ir. Peter Frans menekankan perlunya anggota untuk berprofesi sebagai konsultan sesuai dengan Kode dan

Tata Laku Keprofesian. Banyak anggota Inkindo yang menghadapi masalah hukum disebabkan pinjam bendera. Untuk itu harus hati-hati dalam masalah tersebut. Ia juga menekankan anggota untuk memahami kontrak Lumpsum. Perlu dicek kembali apakah dalam Syarat Khususnya Kontrak sudah sesuai dengan kriteria kontrak Lumpsum, dimana dalam proses pembayarannya tidak diperlukan backup invoice. DPN Inkindo telah menerbitkan Surat Edaran No 630/SKJ/DPN/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, Perihal Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultansi dan Proses Audit, yang antara lain menjelaskan tentang Kontrak Lumpsum.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

49

Kegiatan Organisasi

Acara Tausiah di Inkindo DKI Jakarta, menyongsong bulan Suci Ramadhan

S

ebagai bagian dari Program DPP Inkindo DKI Jakarta, pada Kamis, 2 Juni 2016 lalu telah diselenggarakan acara Tausiah dengan Narasumber Ustadz Kang Rashied, yang dikenal sebagai Ustadz dalam berbagai acara di TV, antara lain Damai Indonesiaku TV One dan Founder Musafir Centre. Mantan wartawan di Kairo ini, menampilkan tema Tausiah berkaitan dengan perilaku bisnis dan persiapan

50

Majalah anggota

menghadapi bulan Suci Ramadhan. Acara Tausiah diselenggarakan setelah Shalat Maghrib, di Kantor Inkindo DKI Jakarta, dihadiri oleh pengurus DPP Harian, karyawan perusahaan anggota Inkindo, dan karyawan Setprov Inkindo DKI Jakarta. Sebelumnya, diselenggarakan Rapat DPP Harian Ke 13. Usai Tausiah dilanjutkan dengan makan malam bersama. Kang Rashied menekankan perlunya pendekatan ibadah dalam

INKINDO DKI

menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis, bukan hanya hal-hal bersifat rasional atau ilmiah. Ia memberikan contoh sewaktu perusahaan minyak asal Malaysia, Petronas, akan melakukan pengeboran minyak, di Indonesia, para karyawannya diminta Shalat Dhua berjamaah secara rutin, dan ternyata hasil pengeborannya sangat memuaskan. Dalam sambutannya, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta

Ir. Peter Frans menyatakan bahwa program pengajian rutin akan diselenggarakan oleh DPP Inkindo DKI Jakarta minimal 3 bulan sekali, dengan berbagai topik bahasan, antara lain mempelajari tafsir Al Quran. Disamping itu DPP Inkindo DKI Jakarta juga memiliki program umroh untuk karyawan Setprov secara bergiliran. Tahun ini satu orang karyawan Setprov, yaitu Bp Purwadi Gunarto, telah diberangkatkan untuk menunaikan ibadah umroh.

Kegiatan Organisasi

DPP Inkindo DKI Jakarta selenggarakan FGD Penulisan Buku Sejarah Inkindo DKI Jakarta Tampak Ir. Salahudin Wahid , Ir. Bachder Djohan, MM, bersama jajaran DPP INkindo DKI seusai acara FGD.

angan melupakan sejarah, itulah kata bijak yang sering kita dengar. Sebuah organisasi tumbuh dan berkembang dari hasil akumulasi kiprah para pimpinan organiasasi dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap periode kepengurusan memiliki tantangan yang berbeda, namun tetap memberikan konstribusi yang signifikan terhadap perkembangan organisasi. Dalam perpektif itulah maka Sebuah Buku yang menceritakan perkembangan

J

organisasi dan bagaimana perspektif ke depan menjadi penting untuk meningkatkan eksistensi dan citra organisasi Inkindo ke depan. DPP Inkindo DKI Jakarta berencana menerbitkan Buku dengan Judul “ 35 Tahun Inkindo DKI Jakarta, Bersinergi Membangun Indonesia”. Agar materi buku tersebut lebih kaya dan komprehensif, maka DPP Inkindo DKI Jakarta menyelenggarakan Focused Discussion Group (FGD) untuk

menampung masukanmasukan dalam rangka penulisan Buku Inkindo DKI Jakarta. FGD telah dilakukan sebanyak 3 kali, dengan menghadirkan mantan Ketua DPP Inkindo DKI, tokoh-tokoh senior Inkindo DKI, DPN Inkindo dan DPP Inkindo di luar DKI Jakarta, bertempat di Ruang Rapat DPP Inkindo DKI Jakarta. FGD pertama diselenggarakan tanggal 10 Agustus 2016, FGD kedua tanggal 16 Agustus 2016, dan ketiga tanggal 24 Agustus 2016.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

51

Kegiatan Organisasi Beberapa peserta yang hadir dalam FGD tersebut antara lain : Ir. Salahudin Wahid (Tokoh Nasional pernah menjadi calon Wapres dan mantan Ketua DPP Inkindo DKI) , Ir. Azwar Abubakar (Mantan Menteri Penertiban Aparatur Negara /PAN dan Mantan Gubernur Aceh), Ir. Bachder Djohan B., MM (Mantan Ketua Umum DPN Inkindo dan Dirut PT Sucofindo –Persero). Beberapa mantan Ketua DPP Inkindo DKI yang hadir adalah : Ir. Siadji SP Simatupang, Ir. Laksmo Imawanto, Ir. Bambang H. Wikanta, MM, MT, dan Ir. Erie Heryadi. Beberapa tokoh senior lain Inkindo yang juga hadir antara lain : Dr. M. Jasir Alwi, SE, MM, Ir. Istanto Oerip, Ir. Tonggo Siahaan (Sumatera Utara), Ir. Edi Susilo (Jawa Timur), Sonny Tamdjid BM, SE, MM, Ir. Jimmy Sardjono Michael, Dr. John P. Pantouw, Ir. Eko Bagus Delianto, MM, Herty Permana, SE, MM, Ir.

Nani Setiawan, Ir. Reza Abidin, M.Sc, Ir. Ummi Saraswati, Ir. Bakhri Effendi, Ir. Anas Karim Rivai, M.Ec.Dev, Ir. Imam Hartawan, MT, Irna Basuki, SH, Ir. Novia Damayanti, MBA, Ir. Meita Sari Widayanti, Rr Netty Herawati, SE, Ir. Rosa Ardiana. Beberapa hal-hal penting yang mengemuka dalam FGD tersebut antara lain : • Konsultan nasional mengalami perlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Di Indonesia konsultan kurang dibina oleh pemerintah. Di China, Pemerintah tidak pernah meminjam dana luar negeri untuk jasa konsultan. • Rumah Sakit dan Konsultan sama, sehingga tenaga ahli konsultan seharusnya seperti dokter bisa merangkap menangani lebih dari satu paket pekerjaan. Satu SKA

•

•

•

•

boleh merangkap menangani beberapa pekerjaan. Inkindo kurang melakukan pengembangan di bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi, padahal anggota Inkindo tidak hanya di bidang Jasa Konstruksi. Penghargaan konsultan memprihatinkan. Penghargaan kepada Engineer rendah, sehingga lulusan Perguruan tinggi yang baik enggan menjadi konsultan. Ada degradasi kualitas. Anggota dari luar provinsi sebaiknya melapor ke Inkindo setempat, karena kalau ada masalah yang ditanya inkindo setempat. E-tender masih belum bisa menciptakan iklim persaingan yang sehat, bahkan semakin memperkuat

•

•

•

•

“permainan”. Dulu konsultan pernah mengalami zaman keemasan, dimana keuntungan cukup signifikan. Sekarang ada kecenderungan keuntungan konsultan semakin menurun. Perlu dijajagi kerjasama Inkido dengan KPK untuk menciptakan iklim usaha jasa konsultansi yang lebih kondusif, karena konsultan menjadi korban yang tidak berdaya. Diperlukan komitmen semua perusahaan konsultan untuk memiliki integritas dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya untuk proyekproyek pemerintah. Kemajuan konsultan menentukan kemajuan suatu Negara. Konsultan maju Negara maju. Inkindo belum bisa memberikan sanksi yang tegas kepada anggota

Mantan Menteri Penertiban Aparatur Negara, Ir. Azwar Abubakar (paling kanan) secara serius dan Ir. Salahudin Wahid, memberikan masukan-masukan dalam acara FGD.

52

Majalah anggota

INKINDO DKI

Kegiatan Organisasi

Suasana FGD ke 2 yang antara lain dihadiri oleh Ir. Laksmo Imawanto dan Ir. Tonggo Siahaan.

•

•

•

•

yang melanggar aturan organisasi. Inkindo DKI harus menempatkan diri sebagai barometer konsultan nasional. Inkindo perlu mengantisipasi beberapa sistem pengadaan baru yang akan diterapkan ADB. Misalnya adanya sistem panel untuk proyek-proyek ADB, yang akan berakibat hanya sedikit yang bisa berpartisipasi. Apakah hal tersebut akan dibiarkan. Di bawah kepemimpinan Menteri Sofyan Djalil Bappenas sudah menyatakan bersedia untuk menjadi pembina Konsultan, perlu ditindaklanjuti dengan adanya pergantian kabinet. Perlu MoU dengan

•

•

•

asosiasi lain sejenis untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Di AD/ART Inkindo ada klausal konsultan tidak boleh menerima bayaran dari kontraktor, padahal untuk proyek Design and Build konsultan bagian dari kontraktor. Untuk itu perlu diubah. Seharusnya jika Dalam akte perusahaan ada EPC seharusnya diterima sebagai anggota Inkindo. Malaysia sudah menjalankan EPC lebih dari 5 tahun. Dana global mendorong ke sistem EPC. Kalau dana local tidak EPC. Di Malaysia konsultan kecil sebagai spesialis. Pembina konsultan sebaiknya ada di Bappenas bukan di PU, karena PU sebagai pengguna.

•

•

•

UU Jasa Konstruksi dibuat untuk APBN tidak relevan dengan sektor swasta. Pemerinah tidak pernah sama dengan swasta. Kalau mengacu ke urusan pemerintah akan ketinggalan di sektor swasta. Tuntutan ekonomi dan politik membentuk sistem sendiri. Seperti Design and Build. Peran Inkindo membenahi swasta tidak ada. Swasta ditentukan ekonomi yang berjalan. Billing Rate di swasta lebih murah dari pemerintah tapi perusahaan bisa survive. Konsultan adalah bisnis dan profit oriented, kualitas adalah sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan konsultan.

•

•

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

Dana swasta besar sekali, sehingga perlu digarap. Kalau minta IMB yang dipesyaratkan jangan hanya IPTB yang sifatnya individual tetapi badan usaha. Karena yang dikejar adalah manajemennya bila ada permasalahan. Jika berhubungan dengan badan usaha bukan hanya memberikan pasar konsultan juga memudahkan owner. Kalau hal itu diupayakan akan memberikan pasar bagi konsultan. Inkindo perlu memperjuangkan agar Sertifikat Laik Fungsi Bangunan ditangani oleh konsultan. Kalau konsultan dilibatkan dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan maka anggota Inkindo akan INKINDO DKI

53

Kegiatan Organisasi

Ke depan konsultan harus siap menghadai penerapan sistem Design and build.

•

•

•

•

54

disejahterakan. Kita harus siap menangani Design and Build (D & B) . Ancaman D & B adalah individual consultant, yaitu direkrut dari tenaga-tenaga dosen dengan baju konsultan. Ke depan akan semakin berkembang e-consultantancy. Desain dikirim pakai email. Dengan sistem e-consultancy dapat melayani proyek dimana saja. Konsultan bisa lead-firm dalam Design and Build. Kalau proyek itu patung garuda, dan diserahkan ke kontraktor bisa jadi burung emprit, jadi tidak bisa dipukul rata bahwa D & B harus kontraktor yang jadi lead-firm. Mulai 2005 ke atas hilang kualitas intelektual, karena ada kesenjangan dalam Majalah anggota

•

pemberian jasa. Dasar intelektualtas sebagai konsultan berkurang. Konsultan tidak menarik. Ahli bendungan (Dam Engineer) Jepang bisa dibayar 250-300 juta. Penghargaan terhadap intelektualitas hilang. Sampai tahun 2000 konsultan BUMN besar, karena memiliki SDM yang kuat. Tapi sekarang levelnya sama, karena tenaga ahli yang baik menjadi direksi. Membuat Inkindo kecil tapi qualified, jangan besar tidak bermanfaat. Proses diferensiasi market terhadap asosiasi lain kalau mereka tidak bisa dirangkul untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kondusif. Biar pihak lain yang menilai. Apresiasi diberikan orang lain , tidak bisa dituntut. Sejak Standar

INKINDO DKI

•

•

•

Billing Rate dihilangkan Bappenas jadi merusak dunia konsultan. Billing Rate mandays dan manhours ideal, sudah ada yang mau dibayar secara manhours. Lumpsum boleh tiga tapi bermasalah. Persepsi Billing Rate masih rancu. Tenaga ahli bisa merangkap 3 proyek bukan berarti Billing Rate dapat tiga kali harganya. Dalam Proyek D & B dalam TOR harus dipersyaratkan SBU Konsultan, sehingga posisi konsultan lebih kuat tidak hanya sebagai sub dari kontraktor. Perlu diusulkan seleksi konsultan dengan sistem pertimbangan kualitas atau QBS (Quality Based Selection) untuk jenis pekerjaan tertentu/ besar. Billing Rate hancur karena sistem seleksi menggunakan sistem

pertimbangan harga QCBS, dimana factor harga dipertimbangkan. Dalam Perpres ada proyek-proyek yang bisa menggunakan QBS tetapi Pimpro jarang mau menggunakan karena takut dianggap kolusi. Jika diterapkan QBS maka konsultan yang baik bersedia untuk investasi tenaga ahli secara permanen. Tuntutan jasa konsultansi masa depan adalah : • Klien mengharapkan penyerahan proyek yang lebih cepat. • Klien menuntut konsultan memahami kebutuhan para pelanggan yang membeli produk klien. • Transformasi global yang semakin kompleks. • Dampak yang lebih besar akibat perubahan regulasi. • Tren dalam Green Consulting Business.

Kegiatan Organisasi

DPN Inkindo selenggarakan pertemuan Bendahara dan Setprov Inkindo Seluruh Indonesia Peserta berfoto bersama dengan Ketua Umum DPN Inkindo, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Suasana dalam pertemuan Setprov se Indonesia, diselenggarakan di Hotel Ambhara, Jakarta.

ertempat di Hotel Ambhara, pada tanggal 29 Agustus 2016 lalu, ada dua kegiatan penting yang terpisah, diselenggarakan DPN Inkindo, yaitu pertemuan Bendahara DPP Inkindo seluruh Indonesia dan Setprov

B

seluruh Indonesia. Kedua acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo. Dalam sambutan di pertemuan Setprov seluruh Indonesia, Ketua

Umum DPN Inkindo mengemukakan tujuan dari pertemuan ini adalah agar koordinasi dan sinkronisasi Setprov seluruh Indonesia lebih baik. Ia menekankan Setnas dan Setprov sebagai roda organisasi, masa kerjanya tidak dibatasi oleh periode kepengurusan. Setnas/Setprov menghubungkan mata rantai satu era ke era yang lain. Sementara Ketua/Pengurus Inkindo dibatasi oleh periode kepenguruasannya. Misalnya untuk Ketua Umum/Ketua maksimal hanya 2 periode. Pengurus Inkindo lebih kea rah kebijakan, sedangkan untuk operasional dilakukan oleh Setnas/Setprov.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

55

Kegiatan Organisasi

Dari Forum Anggota, Sosialisasi Tax Amnesty dan Diskusi Perpajakan di Sektor Usaha Jasa Konsultansi Proyek Terintegrasi akan menjadi tren ke depan anggota Inkindo profesional. Lebih mengetahui kultur dan apa yag dibutuhkan pemerintah,” pintanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MSi, ketika memberikan Key Note Speech.

alam profesi konsultan yang dibutuhkan adalah brainware. Konsultan mengutamakan olah pikir. Konsultan bukan menjadi “kongkonan Sultan” yang hanya sekedar memberikan legitimasi dan justifikasi bagi pengguna jasa. Bagaimana kita bisa independen dan bisa menjual kepakaran anda jika mendapatkan proyek abal-abal, sehingga proyek pemerintah tambal sulam, banyak rusak agar tahun depan ada pekerjaan. Kaget melihat satu terminal bus tidak bisa keluar masuk bus, ada ac dan eskalator. Terminal itu tidak digunakan dan dibongkar. Semua berkontribusi terhadap hal tersebut.

D

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MSi, ketika menyampaikan Keynote Speech dalam acara Forum Anggota, Sosialisasi Tax Amnesty dan Diskusi Perpajakan di Sektor Usaha Jasa Konsultansi, tanggal 14 September 2016. Pada bagian lain sambutannya, Djarot Saiful

56

Majalah anggota

Hidayat mengemukakan kita harus meninggalkan zaman jahiliyah, kita berada di di jaman e-government, sehingga konsultan bersih dan transparan. Jangan sekedar mengejar proyek, kalau tidak mampu hendaknya jangan. “Jangan menjadi konsultan abal-abal, kantor tidak jelas, karyawan tidak jelas. Kami mohon Inkindo bisa menertibkan semua ini. Sehingga yang memiliki KTA Inkido bisa dipertanggungjawabkan. Ini jaman kompetisi, akan berhadap dengan konsultan luar negeri. Hendaknya

Selanjutnya ia mengemukakan, Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan e-government, e proc, e-catalog. Betapa bangganya kalau konsultannya dari Indonesia. Jangan mau inden proyek, konsultan bisa terkena sanksi blacklist. Pembangunan MRT ada hambatan terkait dengan pembebasan tanah. Ada harga tanah di Haji Nawi, 1 m2 minta Rp 150 juta. Kalau membangunannya tahun 1980-an bisa lebih murah. “Tolong kasih brainware kepada kita untuk memberikan solusi, bagaimana membangun DKI Jakarta yang pantas sebagai ibukota negara. Anda yang memberikan saran. Konsultan Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya sendiri”, ungkapnya.

oleh relasi yang dimiliki Inkindo DKI Jakarta. Hampir 75 % anggota Inkindo DKI kecil dan menengah. Hubungan dengan Pemprov DKI Jakarta harus baik. Menurutnya, jaman jahiliyah sudah lewat. Pranata usaha wajib dimengerti dan dijalankan oleh konsultan. Saat ini ada ada 27 orang konsultan masuk tahanan. Ia merasa prihatin, karena ketika menjadi saksi ahli di DKI pada kasus dimana anggota tidak tahu regulasi, bukan karena niat jahat. Menandatangani kontrak lumpsum tetapi di dalamnya ada klausul akan memberikan bukti-bukti, karena perusahaan dipinjam. “Untuk Inkindo di atas 60 % sumber daya Inkindo ada di DKI. Saya berharap Inkindo DKI menjadi Rahmatanilalamin bagi Inkindo. Saya ingin memiliki kesatuan di Inkindo DKI, karena jika Inkindo DKI satu banyak hal bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Di bagian lain, Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo, menyatakan apresiasi yang sudah dilakukan oleh DPP Inkindo DKI. DPN Inkindo terbantu

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans, mengemukakan perlunya partisipasi anggota dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Inkindo

Para Nara Sumber dalam Diskusi tentang Kepranataan Usaha Jasa Konsultansi, Design And Build dan Perijinan di DKI Jakarta.

INKINDO DKI

Kegiatan Organisasi

Ir. Peter Frans, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta.

Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo.

Suasana Forum Anggota yang dihadiri sekitar 250 orang.

DKI Jakarta. “Pelayanan kami tergantung pada keaktifan Anggota. Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi masih rendah. Organisasi bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat dan KTA tapi untuk mencari peluang pasar, ”ujarnya. DPP Inkindo DKI telah menyusun aplikasi Klik Inkindo DKI untuk mengakses database anggota. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : menyelenggarakan donor darah, Technical Visit ke Maroko untuk menghadiri Konferensi FIDIC. Tahun 2017 bulan Oktober akan diselenggarakan Konferensi FIDIC di Jakarta.

Disamping itu, para anggota juga perlu mengantisipasi kontrak Design and Build, PBC, EPC, yang akan banyak digunakan.

Bendera, Dokumen Palsu, TA tidak sesuai kontrak.

Terkait dengan ijin domisili, menurut Peter, seharusnya konsultan kecil boleh di lingkungan perumahan karena tidak mengganggu lingkungan. Tahun 2017 akan fokus menangani konsultan kecil. Sekitar 70 % anggota Inkindo adalah konsultan kecil dan menengah. Buku Billing Rate Inkindo Tahun 2016 sudah terbit. Ia mengharapkan agar para anggota juga ikut mensosialisasikan Billing Rate Inkindo ke klien anggota. Satker banyak yang tidak paham tentang Billing Rate.

Menurut Ketua Panitia, Ir. Pung S. Zulkarnaen, acara ini diikuti oleh sekitar 250 peserta. Disamping menyelenggarakan acara Forum Anggota untuk menampung saran dan masukan dalam penyusunan program kerja, dalam acara ini juga diisi dengan Sosialisasi tentang : kepranataan usaha jasa konsultansi, design and build, perijinan domisili, dan tax amnesty. Keparanataan usaha Wakil Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Ronald Sihombing, dalam paparannya sesuai dengan Konferensi UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) menegaskan tentang perang penting Usaha Jasa Konsultansi di negara berkembang (UNIDO, 1994). Jasa Konsultansi adalah : profesional dan bisnis. Permasalahan umum jasa konsultansi adalah : regulasi tidak harmonis, darurat Tenaga Ahli, Billing Rate, Kontrak, Audit, Segmen Pasar (Besar vs Kecil), Pinjam

Ronal Sihombing menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, dari hulu hingga hilir. Dimulai dari LKPP (Hulu), K/L/D/I (Proses) dan Inspektorat/Pemeriksa (Hilir). Masih terdapat berbeda cara pandang regulasi/gagal paham. Misal auditor meminta bukti pembayaran untuk kontrak lumpsum/kuitansi. Permasalahan Regulasi, antara lain meliputi : belum transparan/tertutup, Billng Rate rendah, Sanksi daftar hitam sangat memberatkan, pembuktian dokumen berbiaya tinggi, jenis kontrak dan cara pembayaran sering menjadi masalah auditor, dan kriminalisasi. Menyinggung tentang darurat tenaga ahli, menurut Ronald, solusinya antara lain : Peningakatan peran konsultan, Link and Match Bada Usaha dan Perguruan tinggi, meningkatkan Billing Rate, dan peningkatan pelatihan ahli. Dalam Permen PUPR No 31/2015, satu tenaga ahli bisa merangkap di 3 pekerjaan kontrak lumpsum dan kontrak harga satuan sepanjang

tidak overlap. DPN akan mengusulkan dalam revisi Perpres mendatang ada penghapusan persyaratan bukti pajak dan audit payroll untuk pembuktian. Kontrak Design and Build Penerapan sistem kontrak Design and Build untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR sudah mulai banyak dilakukan. Menurut Dewi Chomistriana, ST, M.c, Kepala Sub Direktorat Sistem Penyelenggaraan, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, kontrak Design and Build (DB) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangunan (Design and Build). Permen ini sekaligus mencabut aturan Design and Build dalam Permen PU Nomor 14/PRT/M2013. Hingga saat ini sudah ada 19 paket pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem DB. Di Papua ada 6 paket kontrak yang akan ditenderkan dengan sistem DB. Polri juga akan membangun gedung dengan sistem DB.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

57

Kegiatan Organisasi

Para Nara Sumber bersama Ketua DPP Inkindo DKI, Sekretaris dan Ketua Panitia Pelaksana.

Menurut Dewi, ada pihakpihak yang tidak memahami sepenuhnya tentang sistem DB. Pemprov DKI Jakarta, misalnya, menggunakan sistem DB untuk pembangunan sekolahan. Meskipun penerapan sistem DB dimaksudkan agar pembangunan lebih cepat, dalam prakteknya tidak demikian, karena masih ada factor-faktor lain yang menghambat. Hal itu antara lain karena masalah : perijinan, penyedia jasa belum siap, kapasitas Pokja, beuty contest dan proses pelelangan lama. Misalnya, dalam pembangunan Pos lIntas Batas menggunakan DB. Tapi Presiden tidak setuju dengan bentuk bangunan karena kurang gagah, sehingga kontraktor harus membongkar dan membangun lagi. Dalam sistem DB tanggung jawab desain dan konstruksi ada di kontraktor. Ke depan aka nada revisi aturan sistem DB. Perlu dilakukan review terhadap Permen PUPR 19/ PRT/M/2015, karena tidak ada penjelasan detail tentang desain awal. Mengingat perubahan lebih dari 50 %, sehingga akan menerbitkan Permen baru, Permen 19/2015 akan dicabut. Untuk kontrak DB maka HPS

58

Majalah anggota

diambil dari pagu anggaran. Dalam DB kontrak hanya satu entitas, tidak memisahkan antara konsultan dan kontraktor. Kontrak DB digunakan jika pekerjaan kompleks atau mendesak. Dalam pekerjaan DB peran MK (Manajemen Konstruksi) penting, karena mengawal pekerjaan DB. Perlu ada MK yang mengkoordinir/ mengkonsolidasikan keseluruhan MK di masingmasing paket. MK sudah terlibat sebelum DED atau preliminary design dan membantu Pokja sejak proses pelelangan. Pelayanan terpadu satu pintu Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP), dimana pelayanan untuk jenis-jenis ijin tertentu sudah dapat dilakukan secara online dan one day service. Pelayanan sudah sampai ke kelurahan Pengurusan bisa di kelurahan setempat. Ada 465 jenis perijinan, 190 di BPTSP, 127 jenis di KPTSP, 84 jenis di Satlak Kecamatan, dan 64 di Satlak Kelurahan. Ada trans bordering kewenagan ke perangkat di bawahnya. Perkantoran tidak boleh di zona perumahan. SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) bukan merupakan izin, hanya

INKINDO DKI

memberikan keterangan. Sesuai SE Ka. BPTSP Provinsi DKI 41/SE/2016 tanggal 1 Juni 2016, masa berlaku SKDU menjadi 5 tahun. Tidak perlu pengantar RT/RW, cukup pernyataan bermetere. IMB dan jasa arsitek gratis s/d luas tanah 200 m, tapi untuk tanah kosong. Pengurusan SIUP dan TDP hanya 6 jam secara online. Menyinggung tentang ijin domisili perusahaan di zona permukiman, sejak awal 2015, Pemprov DKI telah megeluarkan Surat Edaran yang memperbolehkan perpanjangan sampai 18 Februari 2017 . Tidak bisa bermain-main karena itu merupakan aturan dalam Perda DKI No 1. Ada sanksi bagi yang memberikan ijin. SIUP hanya untuk perdagangan bukan untuk konsultan. Untuk SIUP tidak boleh lebih dari 3 bidang. Aturan tentang SIUP ada di Kementerian. Perlu didiskusikan dengan panitia lelang jika ada persyaratan SIUP untuk konsultan. Konsultan SDM/Manajemen masih ada di SIUP. Forum Anggota Forum Anggota merupakan forum resmi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar Inkindo Bab VIII Pasal 37. Forum Anggota adalah forum

konsultasi anggota di tingkat provinsi yang mempunyai fungsi dan kewenangan untuk: 1) Menjadi forum komunikasi antara DPP dan Anggota . 2) Memberikan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan program kerja. Menurut Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perencanaan Strategis DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Bambang Soendaroe, MT, sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Kebijakan Organisasi (GBHKO) Musprov Inkindo DKI Jakarta Tahun 2014 ada 38 butir, yang kemudian diterjemahkan dalam Rakeprov Inkindo DKI Jakarta Tahun 2014 menjadi 186 kegiatan. Selanjutnya dalam perjalanannya dilakukan rekonsolidasi Program Kerja menjadi 50 Program Prioritas. Ada program yang harus meresponse kebutuhan aktual. Sudah ada 17 program terlaksana, 14 on going , ada 20 program belum terlaksana. Secara keseluruhan sudah 66 % program terlaksana. Program kerja prioritas dalam jangka pendek, antara lain Menanggapi beberapa pertanyaan anggota, Ir. Peter Frans, antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut : • Dalam upaya membina konsultan kecil, Inkindo DKI telah menjalin kerjasama dengan BRI untuk membantu permodalan, dengan agunan kontrak. Bisa mendapatkan 60 % dari nilai kontrak untuk Kredit Modal Kerja, proyek APBN dan APBD. • Akan mendatangi Pemda untuk memberikan masukan karena banyak individual konsultan merebut pasar konsultan kecil. • Perlu lobi oleh DPN untuk keringanan usaha kecil. • Anggota wajib memiliki

Kegiatan Organisasi alamat email sewaktu memperpanjang KTA. Karena terkait dengan e-voting untuk pemilihan ketua DPP dan DPN. • Melalui Kadin sudah diusulkan masalah Billing Rate dan ijin domisili. • Inkindo telah memberikan masukan ke Dinas Pemprov DKI, agar tidak meminta bukti kuitansi dari tenaga ahli sebesar nilai Billing Rate. Tax Amnesty Sosialisasi tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dilakukan oleh nara sumber dari Ditjen Pajak dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AP2KI). Beberapa hal penting yang mengemuka antara lain : 1. Paparan Tunjung Nugroho, Ditjen Pajak, • Tax ratio belum meningkat, masih 11 %. Tax Amnesty (TA) diharapkan melaporkan seluruh kekayaan yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. • Mendorong keterbukaan kepemilikan asset. Bagi wajib pajak yang

mengikuti (TA) untuk SPT tahun 2015 ke belakang tidak dilakukan pengecekan. Obyek TA adalah harta. Syarat mengikuti amnesty pajak harus punya NPWP. • Tidak wajib semua orang mengikuti amnesty pajak. Kalau SPT Tahunan sudah benar, cukup dengan membetulkan SPT Tahunan. Tetapi jika ada yang tidak matching antara profil penghasilan dan profil harta, perlu amnesty pajak. Pajak sebelumnya akan diampuni. Jika tidak ikut amnesty tapi ada harta yang belum dilaporkan maka akan mejadi obyek pajak pada saat ditemukan. 2. Paparan AP2KI • Pengampunan pajak diatur dalam UU No 11 /2016, dan KMK 118 Amnesty Pajak. Pengampunan pajak merupakan amanat rakyat. Begitu menyatakan pengampunan, maka semua kesalahan pajak sebelumnya

terampunkan. Dengan mengikuti amnesty pajak tidak ada masalah yang tersangkut pajak. Tax Amnesty sesuai dengan UU Dasar Pasal 14. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa menganulir tax amnesty karena ada dasarnya di UUD. • Jika lupa memasukan daftar harta tetapi sudah membayar, maka cukup melakukan pembetulan SPT. Apa untungnya ikut SPT ? Kalau kut tax amnesty tidak akan diperiksa sebelumnya. Tax Amnesty yang menghitung wajib pajak. Pihak-pihak yang akan menggagalkan tax amnesty ancaman hukuman 5 tahun. • Sejak 2018 mendatang ada kesepakatan secara internasional untuk menukar informasi secara otomatis di seluruh dunia. Tahun depan akan revisi UU Perbankan, Pajak tidak menjadi rahasia. Pajak pasti tahu uang wajib pajak yang ada di bank. Dilaporkan sesuai

harga wajar menurut perhitungan wajib pajak sendiri. NJPO agar menjadi acuan. Dalam 10 hari menteri keuangan menerbitkan surat pengampunan pajak yang mengikuti program Tax Amnesty. Tax amnesty yang dicari harta bukan penghasilan. • Jika tidak ikut dikenakan pph 30 % ditambah sanksi 200 %. Jadi ikut sekarang hanya terkena 2 % kalau tidak ikut terkena 90 %. Kalau tidak ikut mulai 1 April 2017, tidak imun, sudah bisa melakukan pemeriksaan terhadap penghasilan, mulai tahun 2012-2016. Kalau ada indikasi pidana akan disidik. Kalau hanya perbaikan SPT memasukan harta, akan ada peluang diperiksa penghasilan darimana. Pidana pajak tidak bisa diusut jika ikut tax amnesty, tapi pidana lain bisa dikenakan. Data Tax amnesty tidak bisa dijadikan dasar menuntut piadana lain, datanya rahasia. (Urip Yustono)

Foto bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MSi, seusai menyampaikan Keynote Speech.

Edisi 66: Agustus ~ Oktober 2016

INKINDO DKI

59

Kilas Berita

Santunan kepada 1000 anak yatim diselenggarakan di lapangan parkir Graha Gabah, Jl. Pertani, Jakarta.

ertempat di lapangan parkir Graha Gabah, Jl. Pertani No 1, Jakarta Selatan, berlokasi di depan Kantor Inkindo DKI Jakarta, telah diselenggarakan acara Halal Bihalal Keluarga Besar Anggota Inkindo DKI Jakarta dan Santunan Anak Yatim, Minggu, 24 Juli 2016 lalu. Dalam acara ini hadir jajaran kepengurusan DPN Inkindo, DPP Inkindo DKI Jakarta, Anggota Inkindo DKI dan 1000 anak yatim dari Jakarta dan sekitarnya. Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo dalam sambutannya mengemukakan apresiasinya terhadap kegiatan santunan kepada anak yatim yang berjumlah 1000 anak.

B

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Ir. Peter Frans dalam sambutannya mengemukakan acara santunan kepada anak yatim tersebut sebagai bagian dari “Gerakan Memberi Dengan Senyum” yang akan terus digulirkan oleh Inkindo DKI Jakarta pada tahuntahun mendatang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta telah meluncurkan program “Klik Inkindo ”,

dimana database anggota Inkindo DKI Jakarta sudah dapat diakses melalui telpon selular dengan program Android dan I-Phone (Apple). Dalam waktu dekat, DPP Inkindo DKI dan DPN Inkindo akan menyelenggarakan program Studi banding ke beberapa Negara, yaitu Maroko, Spanyol dan Portugal, sekaligus menghadiri Konferensi FIDIC di Maroko. Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana, Impisol Yusri, SH, MM, meskipun persiapannya relativ sangat singkat, namun berkat partisipasi yang tinggi para donator akhirnya dapat dikumpulkan dalam jumlah cukup besar. Dana santunan anak yatim diperoleh dari kurang lebih 50 Donatur, terdiri dari anggota perusahaan Inkindo DKI, Anggota Inkindo Kalimantan Selatan, Setprov, dan Perusahaan Non Anggota Inkindo, yaitu sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah). Mengingat tempat yang terbatas, pada acara Halal Bihalal dana yang disalurkan untuk 1000 anak yatim yang hadir, berasal dari wilayah DKI, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Adapun bentuk santunan berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- dan perlengkapan sekolah berupa tas dan buku. Sisa dana akan dibagikan kepada beberapa yayasan yatim secara langsung oleh pengurus pada minggu berikutnya, Dana yang diterima dari para donator sepenuhnya disalurkan kepada anak-anak yatim. Adapun dana yang digunakan untuk keperluan persiapan hingga penyelenggaraan acara ini, meliputi biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi rombongan anak Yatim, sepenuhnya menggunakan uang kas Inkindo DKI Jakarta. Dalam acara ini Tausyiah disampaikan oleh Ustd Doddy AL-Jambari. Majalah INKINDO DKI Jakart a Alamat Redaksi: Sekretariat DPP INKINDO DKI Jakart a Jl. Pertani No. 7 Duren Tig a Pancoran, Jakarta 12760 Telp. (021) 7942940 (hunting) Fax. (021) 7942941, e-mail: [email protected] www.inkindo-dki.org