MANAJEMEN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

MANAJEMEN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Mulyadi Kurdi e-mail: [email protected]

Jakarta, oktober 2014

LATAR BELAKANG 1. Ketidakseimbangan penyediaan dan permintaan tenaga kerja menurut sektor, daerah dan jabatan 2. Investasi dan perkembangan teknologi memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas 3. Pemanfaatan tenaga kerja asing harus memberikan dampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia 4. Pengisian jabatan tenaga kerja asing harus memperhatikan perkembangan pasar kerja dan asas manfaat dengan berpedoman menurut daftar jabatan yang dapat diduduki tenaga kerja asing. 2

 ASPEK KELAYAKAN

 ASPEK LEGALITAS

RPTKA

IMTA

3

Kitab undang-undang hukum Perdata buku ketiga tentang Perikatan 2. Undang-undang no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII pasal 42 s/d 49 dan Bab IX pasal 50 s/d 66 3. Peraturan Pemerintah no.38/2007 tentang pembagian kewenangan Pusat & daerah, no. 65/2012 tentang PNBP dan no. 97/2012 tentang restribusi TKA 4. Peraturan Menakertrans no. 12/2013 tentang tata cara penggunaan TKA 5. Semua keputusan Menakertrans tentang kategori jabatan yang dapat diduduki TKA 1.

4

KEWAJIBAN PENGGUNA Pengguna TKA wajib memiliki rencana penggunaan yang disahkan oleh Direktur PPTKA 2. Pengguna sebagai sponsor TKA harus berbadan hukum dan tunduk pada hukum Indonesia dan penunjukan Jabatan harus berpedoman pada jabatan yang ditetapkan dalam Kepmenakertrans 3. Penunjukan TKI sebagai pendamping TKA 4. Menyusun program pelatihan kerja bagi karyawan 1.

5

PENGATURAN JABATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepmenakertrans no. 247/2011 tentang jabatan kategori bidang konstruksi Kepmenakertrans no. 40/2012 tentang jabatan yang dilarang diduduki TKA di bidang personil Kepmenakertrans no. 462/2012 tentang jabatan kategori bidang pendidikan Kepmenakertrans no. 463/2012 tentang jabatan kategori industri bahan kimia Kepmenakertrans no. 464/2012 tentang jabatan perdagangan besar/ eceeran, reparasi mobil/motor Kepmenakertrans no. 707/ 2012 tentang jabatan kategori transportasi dan pergudangan angkutan udara 6

Kepmenakertrans no. 708/2012 tentang jabatan bidang hiburan, seni, olahraga dan rekreasi 8. Kepmenakertrans no. 354/2013 tentang jabatan kategori industri minuman 9. Kepmenakertrans no. 355/2013 tentang pengadaan air, pengelolaan daur ulang limbah dan sampah 10. Kepmenakertrans no. 356/2013 tentang jabatan industri pengelolaan tekstil 11. Kepmenakertrans no. 357/2013 tentang jabatan industri pengolahan pakaian jadi 12. Kepmenakertrans no. 358/2013 tentang jabatan industri makanan 13. Kepmenakertrans no. 359/2013 tentang industri barang logam bukan mesin dan peralatannya 7.

7

PENILAIAN KEBUTUHAN 1.

Penilaian kebutuhan dan seleksi TKA wajib dilakukan oleh pengguna sebelum proses pengusulan RPTKA

2. KOMPETENSI

JABATAN TKA (D)

TKA (S) S = D S < D S > D S >< D

8

SELEKSI KEBUTUHAN Penelitian aspek jabatan yang akan diisi TKA a. Ringkasan uraian tugas b. Rincian tugas c. Syarat jabatan (fisik, bakat, tempramen, dan minat) 2. Penelitian aspek kompetensi TKA (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) 3. Menghitung volume pekerjaan dan kemampuan kerja untuk menentukan jumlah TKA yang dibutuhkan 4. Analisis dampak manfaat TKA terhadap produktivitas perusahaan 1.

9

ALASAN KEBUTUHAN  Penyertaan modal  Investasi  Keterbatasan syarat jabatan yang dimiliki TKI  Perkembangan teknolgi  Inovasi industri jasa

 Pasar bebas  Kesenian dan olahraga  Kerjasama usaha

 Kesempatan kerja

10

PROGRAM PELATIHAN Wajib dilaksanakan oleh pengguna dan TKA: a. Menetapkan kompetensi yang ingin dicapai b. Materi teori dan praktek c. Waktu d. Metoda e. Sarana/Prasarana f. Evaluasi pelatihan 2. TKA dapat menyusun program pelatihan di perusahaan atau lembaga pelatihan atau magang 1.

11

1.

Ada 2 aspek penilaian kelayakan rencana penggunaaan yg wajib dilakukan oleh pengguna a. Aspek administrasi yaitu kelengkapan persyaratan formal b. Aspek penilaian kebutuhan jabatan baik kuantitatif dan kualitatif

2.

Proses penilaian kelayakan oleh Direktorat paling lama 4 hari kerja dan dapat diberikan untuk selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jika ada perubahan RPTKA harus ditetapkan oleh dirjen atau direktur PPTKA 12

1.

2.

Pengguna TKA a. Memperolah TKA yang berkompetensi sesuai dan tepat dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan b. Meningkatkan produktivitas kerja dan usaha c. Meningkatkan nilai tambah perusahaan dan karyawan TKA a. Efesiensi dan efektifitas dalam bekerja b. Harmonisasi hubungan industrial c. Manfaat ganda dan nilai tambah

13

3.

Pemerintah a. Pengendalian penggunaan TKA b. Pengawasan TKA c. Kelancaran proses perijinan d. Memberikan kepastian manfaat penggunaan TKA

14

PERSYARATAN WAJIB Untuk penilaian kebutuhan dan seleksi TKA harus dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai berikut: a. Pendidikan harus memenuhi syarat jabatan yang akan diduduki TKA b. Memiliki sertifikasi kompetensi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang jabatan yang akan diduduki c. Menyusun program alih keterampilan/pelatihan d. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

15

SIFAT PEKERJAAN 1. 2.

3.

4.

5.

Pekerjaan di sektor ekonomi dan industri Pekerjaan sementara; adalah pekerjaan sekali selesai , diberikan untuk maksimum 6 bulan tidak dapat diperpanjang Pekerjaan darurat; pekerjaan yang sangat mendesak jika tidak dilaksanakan akan merugikan perusahaan dan masyarakat diberikan maksimum 1 bulan dan tidak dapat diperpanjang Kawasan ekonomi khusus adalah pelayanan untuk perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus Jasa impresariat adalah pelayanan yang diberikan untuk TKA yang bekerja di bidang seni dan olahraga 16

PERSYARATAN KERJA 1.

2.

3. 4.

5.

TKA wajib memiliki rekomendasi sebagai dasar pemberian visa kerja untuk mendapatkan ijin mempekerjakan bagi pengguna selama 1 tahun dan dapat diperpanjang Pengguna wajib memiliki kontrak kerja dengan TKA dan membayar dana kompensasi serta memiliki asuransi Wajib bekerja pada jabatan dan lokasi yang telah ditentukan sesuai kontrak kerja Perpanjangan ijin sesuai dengan peraturan pemerintah no. 38/2007 Perubahan nama dan lokasi pemberi kerja diajukan kepada direktur PPTKA

1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

Masih ditemukan perusahaan mempekerjakan TKA tanpa IMTA Rangkap jabatan TKA di beberapa perusahaan lain dan lokasi Penunjukan TKI pendamping sebatas memenuhi syarat formal dan syarat pendidikan TKI sebagai pendamping tidak sepadan Belum maksimal manfaat alih keterampilan kepada pendamping dan karyawan Masih kurang memahami Permenakertrans no. 12/2013 beserta peraturan lainnya Kurang memahami pentingnya pengertian jabatan dan kualifikasi kompetensi TKA Masih ditemukan ketidaksesuaian jabatan dalam IMTA dengan pekerjaan TKA dan kontrak kerja

18

KONTRAK KERJA Perjanjian kerja bagi TKA dan penyelesaian adanya perselisihan hubungan industrial bagi TKA tidak diatur secara khusus (lex specialis)didalam peraturan baik pada undang-undang no.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang no. 2/2004.Tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Walaupun tidak diatur secara khusus akan tetapi peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman memingat kontrak kerja termasuk didalam hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 kitab undang-undang hukum perdata (lex generalis)

PERIKATAN 1. 2.

3.

20

Tiap-tiap perikatan adalah untuk berbuat memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHP) Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawa perintah pihak lain si majikan, untuk sesuatu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah (pasal 1601 A) Perjanjian perburuhan diadakan antara majikan dan serikat buruh, perjanjian kerja antara majikan dan buruh secara perorangan

1. 2. 3. 4.

5.

Kesepakatan kedua belah pihak Mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum Ada pekerjaan yang diperjanjikan Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundan-undangan yang berlaku Jika perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan butir 1 dan 2 diatas dapat dibatalkan dan jika perjanjian kerja bertentangan dengan butir 3 dan 4 diatas maka batal demi hukum

21

a. b. c. d. e. f. g. h.

Isi perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurangkurangnya memuat hal sebagai berikut: Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat karyawan Jabatan atau jenis pekerjaan Tempat lokasi pekerjaan Besarnya upah dan cara pembayarannya Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak Jangka waktu perjanjian kerja Tempat dan tanggal perjanjian dibuat serta tandatangan kedua belah pihak 22

BENTUK PERJANJIAN KERJA 1. 2.

3.

23

Perjanjian kerja untuk waktu yang telah ditentukan harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia da huruf latin Yang dimaksud dengan waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing apabila terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya maka yang berlaku adalah perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia

PERJANJIAN KERJA BERAKHIR Perjanjian kerja berakhir disebabkan oleh karena hal sebagai berikut: a. Pekerja meninggal dunia b. Kesepakatan dengan pengguna untuk mengakhiri kontrak kerja c. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja d. Putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum pasti akibat adanya perselisihan e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan

24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. 2. 3. 4. 5.

25

Melalui perundingan bipartid secara musyawarah untuk mufakat dalam tenggang waktu 30 hari kerja untuk penyelesaiannya Perantaraan oleh petugas mediator dari kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Konsiliasi oleh konsiliator yang terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Melalui arbitrase oleh arbitor yang telah ditetapkan oleh menteri Jika penyelesaian hal tersebut diatas tidak ada kesepakatan maka dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial

1.

2.

Lembaga kerjasama bipartit dibentuk pada perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang karyawan dan yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Keberadaan forum ini dapat dimanfaatkan bagi perusahaan pengguna TKA untuk membahas berbagai masalah terutama yang menyangkut rencana alih keterampilan dan program pelatihan Atau hal yang lain menyangkut isuisu di perusahaan

26

PERATURAN PERUSAHAAN

27

1.

Perusahaan yang mepekerjakan karyawan lebih dari 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri kecuali perushaan tersebut telah memiliki perjanjian kerja bersama

2.

Dengan adanya keberadaan TKA di perusahaan tersebut wajib diatur hak dan kewajiban dalam kontrak kerja.Selain itu harus mengetahui juga peraturan perusahaan atau kontrak kerja besama Dengan demikian TKA dapat memahami hubungan industrial yang berlaku di perusahaan tersebut untuk menciptakan hubungan harmonis dengan karyawan dan pengusaha.

# Sesuai Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaankerjaan dan # Permenakertrans Nomor : 12/2013

BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGESAHAN RPTKA

Pemohon RPTKA

Dirjen. Binapenta Up. Dir. PTA

Tim Kelayakan Penggunaan TKA

Dirjen Binapenta Untuk permohonan 50 orang keatas Pengesahan RPTKA

DIR PPTA Untuk permohonan Sampai dengan 50 orang

2 Hari Kerja Dapat dilakukan Koordinasi Instansi Teknis terkait

SK Pengesahan RPTKA

2 Hari Kerja

Keterangan Syarat Permohonan Pengesahan RPTKA : BARU: 1.Surat Permohonan tertulis dari pemberi kerja TKA. 2.Formulir Isian RPTKA yang sudah dilengkapi 3.Foto Copy Surat Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang. 4.Akte Pengesahan sebagai Badan Hukum. 5.Keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat; 6.Bagan/Struktur Organisasi Perisahaan; 7.Copy surat penunjukkan TKI sebagai pendamping; 8.Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang No.711981; 9.Foto Copy Kontrak pekerjaan bagi perusahaan jasa

28

PERPANJANGAN: PERUBAHAN: 1. Surat Permohonan te.ftulis clad pemberi kerja TKA. 1. Pemberi kerja dapat mengajukan, 2. Formulir Isian RPTKA-1 (L:I,II,III,IV) perubahan RPTKA sbb: 3. Foto Copy RPTKA lama yang akan diperpanjang; a. Penambahan. pengurangan jabatan 4. Foto Copy S1UP dari Instansi yang berwenang, beserta jumlah TKI dan; atau 5. Foto Copy Akte pengesahan bagi perusahaan; b. Perubahan jabatan dan; atau 6. Keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah c. Perubahan lokasi kerja. Daerah setempatL 2. Permohonan perubahan RPTKA 7. Bagan / Struktur Organisasi Perusanaan; disertai dengan bukti-bukti 8. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang No.7/1981: pendukung antara lain: 9. Foto Copy Kontrak pekerjaan bagi perusahaem jasa • Perluasan Usaha; penunjang; • Bukti Eksport; 10.Laporan Pelaksanaan Program Diklat bagi TKI. • Penambahan 1 perubahan jenis 11.Copy IMTA yang masih berlaku; produksi. 12.Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk Menteri.

BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA

TA-01

PEMOHON

RPTKA

DEPNAKERTRANS

Copy Telex

IMTA

DITJEN IMIGRASI

KANIM

Telex Ke KBRI

KITTAS

DPKK •

Setelah copy telex dari Ditjen Imigrasi diberikan ke Depnakertrans, maka pemohon membayar dana kompensasi.

•

Jangka waktu berlakunya IMTA sejak dikeluarkannya KITTAS dan sesuai dengan masa berlaku telex visa dan jumlah pembayaran Dana Kompensasi ( misal dibayarkan US$1.200, maka berlakunya IMTA 12 bulan sejak diterbitkannya KITTAS)

29

BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02)

DEPNAKERTRANS Dan DINAS

RPTKA

KANIM

IMTA Perpanjangan

DPKK

* IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar pembuatan KITTAS perpanjangan 30

KITTAS







PIDANA; Pasal 185 ayat dan Pasal 187. Minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. DENDA; Minimal 100 juta dan maksimal 400 juta. ADMINISTRATIF. Pasal 190 ayat (2) Teguran sampai dengan pencabutan ijin. 31

1.

2.

3.

Aplikasi melalui Internet mempersingkat proses pendaftaran permohonan RPTKA dan IMTA baru dan perpanjangannya. Menggunakan Internet Browser dengan alamat http://tka-online.depnakertrans.go.id. Jika ada kesulitan hubungi 021.5227585 atau email [email protected]. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan verifikasi perusahaan akan mendapat username dan password untuk masuk ke aplikasi sistem. 32

Peraturan Pemerintah R.I nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi

• Pengesahan RPTKA baru • Perpanjangan RPTKA perpanjangan lintas Provinsi • Pengesahan RPTKA perubahan • Pemberian Rekomendasi Visa dan IMTA baru • Penerbitan IMTA perpanjangan yang lokasinya lebih dari 1 (satu) provinsi • Penyusunan Jabatan terbuka dan tertutup • Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA skala nasional

• Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) provinsi • Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintasKabupaten dalam 1(satu) Provinsi • Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi

33

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten/Kota • Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

PERATURAN PEMERINTAH NO. 97/2012

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN TKA 1. Retribusi perpanjangan IMTA dipungut oleh pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan penetapan PERDA. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah 2. Pemanfaatan Restribusi diatur PERDA untuk: • • •

• • • 34

Dana penerbitan dokumen izin Pengawasan di lapangan Penegakan hukum Penata usahaan Dampak negatif perpanjangan Pengembangan keahlian dan keterampilan TK lokal

Thank You Let’s discuss