Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Manajemen. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Manajemen

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul Anggayasti Hayu Anindita

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012

Manajemen

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i Hal. ii

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Hal. iii Hal. iii Hal. iii

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan Ketentuan Umum Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank Kewajiban Alih Pengetahuan Permohonan Persetujuan dan Pelaporan atas Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank Sanksi Ketentuan Lain-Lain

Lampiran Lampiran 1 : Laporan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Lampiran 3 : Laporan Realisasi Pelatihan / Pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing

Par. 1 – 5 Par. 6 – 16 Par. 17 – 18 Par. 19 – 22

Hal. 1 – 6 Hal. 6 – 11 Hal. 11 – 12 Hal. 12 – 15

Par. 23 Par. 24

Hal. 15 Hal. 15 – 16

Hal. 17 – 19 Hal. 17 Hal. 18 Hal. 19

i

Manajemen


Rekam Jejak Regulasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang - PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 13/27/PBI/2011 Perubahan Atas 11/1/PBI/ 2009 tentang Bank Umum - 12/ 21/PBI/2010 Rencana Bisnis Bank - 12/23/PBI/2010 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - 11/15/PBI/2009 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah - 11/3/PBI/2009 Bank Umum Syariah - 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

SE 11/5/DPNP 2009

SE 11/34/DPbS 2009

11/1/PBI/2009 Bank Umum

11/3/PBI/2009 Bank Umum Syariah

SE 9/27/DPNP 2007

9/8/PBI/2007 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan Pasal 22

Pasal 21 Pasal 26 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif

SE 8/9/DPbS 2006 SE 7/5/DPbS 2005

Pasal 34 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif

6/24/PBI/2004 Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah SE 3/17/DPNP 2001

SE 3/8/DPNP 2001

Keterangan : 2/27/PBI/2000 Bank Umum

Diubah Dicabut Terkait PBI/KEP DIR MasihBerlaku PBI/KEP DIR TidakBerlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

ii

Manajemen


Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Regulasi Terkait : - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/4/DPNP 2012 perihal Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS 2009 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS 2009 perihal Bank Umum Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP 2007 perihal Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

iii

Manajemen Paragraf

1

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 9/8/PBI/2007

Ketentuan

Perbankan Manajemen Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing. 2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 3. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia. 4. Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja warga negara Indonesia. 5. Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja. 6. Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian. 7. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian. 8. Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin Kantor Cabang Bank Asing. 9. Pemimpin Kantor Perwakilan adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank asing untuk memimpin kantor perwakilannya di Indonesia. 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau bank. 11. Tenaga Ahli/Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai. 12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara

1

Manajemen Paragraf

2


Ketentuan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2 9/8/PBI/2007

(1) Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan ini. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia. (3) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut dengan TKA, oleh Bank dimungkinkan dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi produk dan jasa di sektor perbankan, sehingga diperlukan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh pasar Tenaga Kerja Indonesia. (4) Dalam pemanfaatan TKA oleh Bank, selain harus mengikuti Undang-undang tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Bank wajib pula mengikuti ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang antara lain dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan instansi terkait lainnya. (5) Bank dapat memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas dan posisi jabatan tertentu. Posisi jabatan tertentu tersebut disesuaikan berdasarkan sifat kepemilikan saham Bank oleh pihak asing, yang digolongkan menjadi 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14 dan Paragraf 15 ketentuan ini. (6) Pemanfaatan TKA tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan termasuk melalui program alih pengetahuan dari TKA kepada tenaga pendamping. (7) Tenaga Pendamping adalah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk untuk mendampingi dan/atau membantu TKA, menerima alih pengetahuan secara langsung, dan dipersiapkan sebagai calon pengganti TKA dimaksud. (8) Bank Indonesia dapat membatalkan persetujuan pemanfaatan TKA yang telah diberikan, apabila dikemudian hari ditemukan antara lain bahwa: a. informasi atau dokumen yang diberikan Bank tidak benar atau palsu; b. yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap; atau c. TKA atau Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan ini setelah persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia.

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi I No. 1 – 5

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 8

3


Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara: a. Komisaris dan Direksi;

2

Manajemen Paragraf


Ketentuan Pada Kantor Cabang Bank Asing, yang disetarakan dengan Direksi adalah pimpinan kantor cabang, sedangkan pada Kantor Perwakilan Bank Asing adalah pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing. b. Pejabat Eksekutif; dan/atau c. Tenaga Ahli/Konsultan. Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan tidak menduduki jabatan struktural pada Bank dan tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

4

Pasal 4 9/8/PBI/2007 Ayat (1)

(1) Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas tertentu yang rinciannya ditetapkan dalam ketentuan ini. Bidang-bidang tugas tertentu yang dibuka untuk Tenaga Kerja Asing tersebut akan direkomendasikan kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan agar dapat dimuat dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing.

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi II No. 1 – 2

Bank Indonesia menetapkan bidang-bidang tugas tertentu yang dapat diisi oleh TKA dengan mempertimbangkan kebutuhan industri perbankan serta ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia. Bidang-bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA ditetapkan sebagai berikut: a. Treasury Bidang tugas treasury meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan kewajiban Bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, Posisi Devisa Neto, dan menjual produk treasury secara langsung maupun tidak langsung. b. Manajemen risiko Bidang tugas manajemen risiko meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi risiko. c. Teknologi informasi Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan reengineering proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan, dan pengelolaan produk-produk elektronik banking, dengan menggunakan sarana teknologi informasi. d. Kredit/pembiayaan Bidang tugas kredit/pembiayaan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank, terutama untuk bidang penyaluran kredit/pembiayaan yang belum banyak dikuasai oleh Tenaga Kerja Indonesia. e. Investor/customer relation Bidang tugas investor/customer relation meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan nasabah dalam rangka mendapatkan peluang bisnis dari nasabah (existing) maupun calon

3

Manajemen Paragraf



Ketentuan nasabah melalui pelayanan dan penjualan produk perbankan. f. Pemasaran Bidang tugas pemasaran meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik dalam rangka penghimpunan maupun penyaluran dana. g. Keuangan Bidang tugas keuangan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan, dan strategi keuangan. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas selain bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pada dasarnya Tenaga Kerja Asing hanya dapat menduduki jabatan pada bidang tugas tertentu yang telah dirinci dalam ketentuan ini. Persetujuan Bank Indonesia hanya diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank secara kasus perkasus serta bersifat sementara. Yang dimaksud dengan bidang tugas dalam ayat ini tidak termasuk bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ketentuan ini.

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi IV No. 3


Bank wajib memenuhi ketentuan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam hal di atas. (3) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Bank kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. Pemberian rekomendasi Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk koordinasi antar instansi dalam rangka penanganan Tenaga Kerja Asing. Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak serta merta menyebabkan Tenaga Kerja Asing dapat menduduki jabatan pada bidang tersebut sebelum adanya izin dari instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4 9/8/PBI/2007 Ayat (4) SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 9 –13

(4) Persyaratan dan tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam ketentuan ini. (5) Dalam hal diperlukan, Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk meminta pengecualian atas pemanfaatan TKA di luar bidang-bidang tugas yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini dan/atau meminta pengecualian atas jabatan tertentu selain jabatan-jabatan yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini. (6) Bank Indonesia akan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan, antara lain:

4

Manajemen Paragraf


Ketentuan a. b. c. d.

kebutuhan Bank; ketersediaan dan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia; pemenuhan kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan ini; upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan/atau e. upaya-upaya Bank dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian Tenaga Kerja Indonesia di internal Bank, termasuk misalnya program peningkatan kemampuan SDM dalam bentuk pengiriman TKI untuk ditempatkan di Kantor Pusat/Cabang Bank atau kelompok usahanya di luar negeri. (7) Salah satu kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas antara lain adalah apabila TKA tidak dimanfaatkan maka Bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan atau berkurangnya potensi keuntungan baik secara finansial maupun non finansial. Hal ini dapat terjadi misalnya dalam penggunaan TKA sebagai Tenaga Ahli untuk mengatasi kerusakan sarana Teknologi Sistem Informasi bank, dimana Tenaga Ahli dimaksud tidak tersedia di Indonesia. Sementara, apabila kerusakan tidak segera diatasi, maka bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti berkurangnya jumlah nasabah, atau hilangnya kepercayaan nasabah karena Teknologi Sistem Informasi yang sering bermasalah. (8) Jangka waktu pemanfaatan TKA untuk jabatan tertentu selain jabatanjabatan yang telah ditetapkan dalam ketentuan ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah paling lama 1 (satu) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, Bank harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan perpanjangan. Dalam hal bank telah merencanakan sejak awal untuk memanfaatkan TKA dimaksud melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun, maka pada saat bank menyampaikan permohonan pengecualian atas jabatan tertentu dimaksud, dapat disertai pula dengan permohonan persetujuan untuk perpanjangan yang pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak meniadakan kewajiban bank untuk tetap memenuhi tata cara dan prosedur perizinan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku yang diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta instansi terkait lainnya. (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut: a. alasan permohonan pengecualian dan/atau perpanjangan; b. bagi Pejabat Eksekutif, dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Paragraf 20 ayat (1); bagi Tenaga Ahli/Konsultan, dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Paragraf 21 ayat (1). 5


Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas sebagai berikut:

5

Manajemen Paragraf


Ketentuan a. Personalia; dan b. Kepatuhan.

6

BAB II Pasal 6 9/8/PBI/2007

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank (1) Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia. (2) Rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai Rencana Bisnis Bank. (3) Perubahan terhadap rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank. (4) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di luar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan sebelum penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimaksud dalam perubahan Rencana Bisnis Bank. b. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan setelah penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

7


(5) Rencana pemanfaatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank bagian mengenai Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Hal-hal yang dicantumkan dalam Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksud antara lain adalah: a. alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia; b. bidang tugas dan posisi/jabatan yang akan diisi yang meliputi ruang lingkup pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan; c. rencana jumlah kebutuhan; d. jangka waktu pemanfaatan; e. nama tenaga pendamping; dan f. rencana program alih pengetahuan: - rencana pelatihan untuk tenaga pendamping; dan - rencana pelatihan oleh TKA. sebagaimana contoh dalam Lampiran 1 ketentuan ini.


Bank wajib meminta persetujuan dari Bank Indonesia sebelum mengangkat Tenaga Kerja Asing untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif.

6

Manajemen


Paragraf Sumber Regulasi 8 Pasal 8 9/8/PBI/2007

Ketentuan Tenaga Kerja Asing sebagai Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.

9


(1) Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati; Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatihan; b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain; dan c. mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai; Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut.



Dengan penguasaan bahasa Indonesia secara memadai diharapkan TKA dimaksud dapat berkomunikasi secara baik dengan Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat memperlancar proses alih pengetahuan. Pemenuhan penguasaan bahasa Indonesia ditunjukkan antara lain dengan cara menyampaikan kepada Bank Indonesia Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sesuai tingkat kemampuan yang dapat dicapai oleh masing-masing TKA, yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, atau bukti penguasaan berbahasa Indonesia lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan/kursus bahasa Indonesia yang terdaftar di instansi yang berwenang. (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada 1 (satu) tingkat di bawah Direktur; Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan struktur organisasi Bank. b. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank; Bagi Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan kantor pusat

7

Manajemen Paragraf


Ketentuan Bank adalah kantor cabang yang menjadi induk operasional Bank tersebut di Indonesia. c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan bukti tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing. d.


jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun. Bank yang akan memperpanjang jangka waktu pemanfaatan TKA wajib mengikuti prosedur sebagai berikut: a. Menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan TKA beserta alasan perpanjangannya kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak atau masa kerja TKA. b. Menyampaikan dokumen administrasi yang terkini, sebagai berikut: 1) fotocopy paspor; 2) fotocopy kontrak kerja/penunjukan kerja; 3) fotocopy surat izin menetap; 4) fotocopy surat izin mempekerjakan TKA; dan 5) laporan realisasi pelaksanaan alih pengetahuan.

10

Pasal 10 9/8/PBI/2007

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan.

11

Pasal 11 9/8/PBI/2007

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan Kualifikasi Keahlian; Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian. b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain; c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan bukti tentang upaya-

8

Manajemen Paragraf


Ketentuan upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing. d.


12

Pasal 12 9/8/PBI/2007

jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun. Bank yang akan memperpanjang jangka waktu pemanfaatan TKA wajib mengikuti prosedur sebagai berikut: a. Menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan TKA beserta alasan perpanjangannya kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak atau masa kerja TKA. b. Menyampaikan dokumen administrasi yang terkini, sebagai berikut: 1) fotocopy paspor; 2) fotocopy kontrak kerja/penunjukan kerja; 3) fotocopy surat izin menetap; 4) fotocopy surat izin mempekerjakan TKA; dan 5) laporan realisasi pelaksanaan alih pengetahuan.

(1) Bank yang 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut merupakan saham yang tercatat dalam administrasi Bank Indonesia. Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi Bank Indonesia, maka kepemilikan asing pada Bank dimaksud belum dapat diakui oleh Bank Indonesia sampai dengan diperbaruinya catatan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari Bank. a. b. c. d.

Komisaris; Direksi; Pejabat Eksekutif; dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang berbentuk Kantor Cabang Bank Asing. (3) 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib berkewarganegaraan Indonesia. (4) Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh

9

Manajemen Paragraf


Ketentuan perseratus). (5) Mayoritas Pejabat Eksekutif berkewarganegaraan Indonesia.

di

kantor

pusat

Bank

wajib

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank beserta komposisinya. 13

Pasal 13 9/8/PBI/2007

(1) Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang dinyatakan Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali atau melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh Bank Indonesia dan dicatat dalam administrasi Bank Indonesia. a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing dimaksud merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank; atau b. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank. (3) Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sesuai ayat (2) dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.

14

Pasal 14 9/8/PBI/2007

(1) Kantor Cabang Bank Asing hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: a. Pimpinan Kantor Cabang; dan/atau b. Tenaga Ahli/Konsultan. (2) Diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia.

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 4 15

Pasal 15 9/8/PBI/2007

Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Bank apabila Bank telah menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pejabat pimpinan Bank yang membawahi bidang personalia dan/atau kepatuhan. Kantor Perwakilan Bank Asing hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan: a. Pemimpin Kantor Perwakilan; dan/atau b. Tenaga Ahli/Konsultan.

10

Manajemen


Paragraf Sumber Regulasi 16 Pasal 16 9/8/PBI/2007

Ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 13, Paragraf 14, dan Paragraf 15 hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus-kasus tertentu dengan persetujuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain adalah : a. kondisi apabila Tenaga Kerja Asing tidak digunakan maka bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan; b. Tenaga Kerja Indonesia yang ada dinilai tidak memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan; dan c. pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersebut bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu, wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.

17


Bank wajib memenuhi ketentuan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan ketentuan tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam hal di atas.

BAB III Pasal 17 9/8/PBI/2007

Kewajiban Alih Pengetahuan (1) Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (transfer of knowledge) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing. (2) Kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan. (3) Kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing; Pendampingan Tenaga Kerja Asing lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan, sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan Tenaga Kerja Asing yang didampinginya.


Bank yang menggunakan TKA sebagai Pejabat Eksekutif, Tenaga Ahli/Konsultan dan/atau jabatan lainnya berdasarkan persetujuan Bank Indonesia, wajib menunjuk paling kurang 2 (dua) orang Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Pendamping selama menjalankan tugasnya. b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

11

Manajemen Paragraf



Ketentuan Pelaksanaan kewajiban pelatihan/pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan ini. (4) Pelaksanaan alih pengetahuan dilakukan melalui pelatihan atau pengajaran oleh TKA terutama kepada pegawai Bank. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran ini dapat dilakukan melalui seminar, training, kursus pendek, perkuliahan atau program alih pengetahuan lainnya melalui tatap muka secara langsung dengan peserta pelatihan atau pengajaran. Pelatihan atau pengajaran dapat diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern Bank. Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pengajaran ini dilaporkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, yang paling kurang mencakup: a. nama TKA; b. waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan; c. jumlah peserta; d. jangka waktu kegiatan; e. materi kegiatan; dan f. foto kegiatan. Untuk keperluan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, Bank harus menatausahakan dokumen-dokumen terkait dengan pelatihan tersebut, termasuk mengenai hardcopy dan softcopy materi pelatihan, foto-foto kegiatan, copy daftar hadir peserta, dan informasi atau bukti-bukti pendukung lainnya mengenai realisasi kegiatan pelatihan tersebut.

18

Pasal 18 9/8/PBI/2007

BAB IV 19

Pasal 19 9/8/PBI/2007

Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 17 pada setiap akhir tahun dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Permohonan Persetujuan dan Pelaporan atas Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank (1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kepengurusan Bank. Ketentuan Bank Indonesia mengenai kepengurusan Bank antara lain adalah ketentuan tentang: a. Bank Umum; b. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; c. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional; d. Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri; e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); dan/atau f. Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

12

Manajemen Paragraf


SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 3.a.2)

20

Pasal 20 9/8/PBI/2007

Ketentuan (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. (3) Penyampaian persyaratan dokumen Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan izin bekerja dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Persyaratan Dokumen Administrasi bagi Calon Komisaris dan/atau Calon Direksi Bank Umum, Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing, atau Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing dalam ketentuan terkait, dapat dilaksanakan pada saat pelaporan pengangkatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia. (1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: Yang dimaksud dengan surat penugasan pada huruf d adalah surat penugasan kerja dari kantor pusat dari Kantor Cabang Bank Asing atau Kantor Perwakilan dalam hal terdapat pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sesuai Paragraf 16. a. b. c. d.

1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6; fotocopy paspor; riwayat hidup; fotocopy surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatihan; e. fotocopy konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank; dan f. contoh tanda tangan dan paraf. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 3.b.4)

Surat permohonan dan pelaporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. apabila diperlukan wawancara terhadap calon Pejabat Eksekutif. (4) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan Pejabat Eksekutif diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

13

Manajemen Paragraf

21


Ketentuan (5) Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, dilampiri dengan: a. fotocopy kontrak kerja; b. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan c. fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.


(1) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan, disertai dengan: a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6; b. fotocopy paspor; c. riwayat hidup; d. fotocopy kontrak kerja; e. contoh tanda tangan dan paraf; f. fotocopy bukti/keterangan tentang Kualifikasi Keahlian; g. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan h. fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

SE 9/27/DPNP 2007 Romawi III No. 3.c.3) dan 4)

(2) Jabatan Tenaga Ahli/Konsultan adalah jabatan perorangan,yaitu jabatan yang diisi oleh TKA secara individu karena kemampuan teknisnya atau individu yang mendapat penugasan dari perusahaan konsultansi sesuai bidang tugas yang dibutuhkan. Dengan demikian, jabatan Tenaga Ahli/Konsultan merupakan jabatan yang diisi untuk jangka terbatas untuk membantu bank menangani masalah operasional yang baru atau yang untuk sementara belum dapat diatasi sendiri oleh bank. Jabatan tersebut berada di luar struktur organisasi Bank, dan yang bersangkutan hanya berkewajiban untuk memberikan pendapat dan/atau melakuan pekerjaan tertentu sesuai kemampuan teknis yang dibutuhkan. Tenaga Ahli/Konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada Bank. (3) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk membatalkan dan/atau menghentikan pengangkatan TKA sebagai Tenaga Ahli/ Konsultan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia. (4) Bank Indonesia dapat membatalkan persetujuan pemanfaatan TKA yang telah diberikan, apabila dikemudian hari ditemukan antara lain bahwa: a. Informasi atau dokumen yang diberikan Bank tidak benar atau palsu; b. Yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang telah memperoleh keputusan hokum tetap; atau c. TKA atau Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pemanfaatan TKA dan Program


14

Manajemen Paragraf

22


Ketentuan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan setelah persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22 9/8/PBI/2007 Ayat (1) dan (2)

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir tahun.


(3) Pada setiap akhir tahun, bank wajib melaporkan dalam laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, realisasi pemanfaatan TKA, serta realisasi pelatihan dan alih pengetahuan yang telah dilaksanakan. Dalam laporan tersebut, paling kurang dicantumkan hal-hal sebagai berikut: a. nama TKA; b. bidang tugas TKA; c. posisi/jabatan TKA; d. nama pendamping; e. hasil evaluasi terhadap pendamping; f. pendidikan/Pelatihan kepada tenaga pendamping; dan g. lembaga penyelenggara pendidikan/pelatihan. sebagaimana contoh dalam Lampiran 2 ketentuan ini.

23

BAB V Pasal 23 9/8/PBI/2007

24

BAB VI Pasal 24 9/8/PBI/2007

Sanksi (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (2), Paragraf 3, Paragraf 4 ayat (1) dan ayat (2), Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 7, Paragraf 8, Paragraf 9, Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 16, Paragraf 17, Paragraf 18, Paragraf 19, Paragraf 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Paragraf 22 dalam ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (5) dan Paragraf 21 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

Ketentuan Lain-Lain Semua ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini tetap berlaku bagi Tenaga Kerja Asing. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang: a. Bank Umum; b. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah; c. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum

15

Manajemen Paragraf


Ketentuan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional; d. Peryaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri; e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); dan/atau f. Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

16

Lampiran 1

17

Lampiran 2

18

Lampiran 3

19

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Manajemen. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Recommend Documents