Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Transfer Dana

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Non Bank Transfer Dana

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul Indri Triyana Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 3817321 Fax.: 021 3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Sistem Pembayaran Non Tunai

Transfer Dana

DAFTAR ISI Paragraf

Hal. i Hal. ii Hal. iii Hal. iii Hal. iii

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Transfer Dana Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Transfer Dana Ketentuan Umum Definisi

Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Pelaksanaan Transfer Dana Umum Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana Tata Cara Pengembalian Dana Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha dan Dinyatakan Pailit Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan Transfer Dana yang Ditujukan Untuk Diterima Secara Tunai Jasa, Bunga, Atau Kompensasi Biaya Transfer Dana Pemantauan Sanksi Lain - Lain Ketentuan Peralihan

Lampiran Lampiran 1a Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Lampiran 1b Laporan Transaksi Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Lampiran 2a Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang Lampiran 2b Laporan Rencana Pembukaan Kantor Cabang Lampiran 3a Laporan Kerjasama Penyelenggara Dengan Operator Lampiran 3b Laporan Kerjasama Penyelenggara Dengan Operator

Halaman

Pg. 1 – 29

Hal. 1 – 16

Pg. 1 – 2

Hal. 1 – 4

Pg. 1

Hal. 1 – 3

Pg. 2

Hal. 3 – 4

Pg. 4 – 8

Hal. 4 – 17

Pg. 4 – 7

Hal. 4 – 15

Pg. 8

Hal. 15 – 17

Pg. 9 – 15

Hal. 17 – 23

Pg. 9

Hal. 17 – 18

Pg. 10

Hal. 18 – 20

Pg. 11

Hal. 20 – 21

Pg. 12 Pg. 12

Hal. 21 Hal. 21

Pg. 13 – 14

Hal. 21 – 23

Pg. 15

Hal. 23

Pg. 16 – 18 Pg. 19 Pg. 20 Pg. 21 – 24 Pg. 25 – 26 Pg. 27 Pg. 28

Hal. 24 – 26 Hal. 26 – 27 Hal. 27 – 28 Hal. 28 – 33 Hal. 33 – 34 Hal. 35 – 36 Hal. 36

Hal. 17 – 28 Hal. 17 – 19 Hal. 20 – 22 Hal. 23 Hal. 24 Hal. 25 Hal. 26

ii

Sistem Pembayaran Non Tunai Lampiran 4a Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara Dengan Operator Lampiran 4b Laporan Penghentian Kerjasama Penyelenggara Dengan Operator

Transfer Dana

Hal. 27 Hal. 28

iii


Transfer Dana

Rekam Jejak Regulasi Transfer Dana

SE 15/23/DASP 2013 Peraturan Terkait :

14/23/PBI/2012 Transfer Dana

- UU Tentang Transfer Dana - UU pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

SE 10/49/DASP 2008 Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan Dan Badan Usaha Selain Bank Keterangan : Dicabut

SE 8/32/DASP 2006 Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

8/28/PBI/2006 Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Terkait PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iv


Transfer Dana

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Regulasi Terkait : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana

v

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf

1

Transfer Dana

Sumber Regulasi

BAB I Bagian Kesatu Pasal 1 14/23/PBI/2012

Ketentuan

Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana Ketentuan Umum Definisi 1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. 2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 4. Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain; d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim. 5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 6. Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. 7. Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana. 9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara. 11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.

1


Transfer Dana

Sumber Regulasi 12. 13. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ketentuan Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak. Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit

2


Transfer Dana

Sumber Regulasi 26.

27.

28.

29. 30.

31.

32.

33.

2

Bagian Kedua Pasal 2 14/23/PBI/2012

Ketentuan yang mengirimkan Perintah Transfer Debit. Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (settlement) pembayaran antar-Penyelenggara. Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit. Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (electronic money).

Ruang Lingkup Penyelenggara Termasuk dalam pengertian Penyelenggara menurut Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai: a. peserta Sistem BI-RTGS; Yang dimaksud dengan “peserta Sistem BI-RTGS” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS. b. peserta SKNBI; dan Yang dimaksud dengan “peserta SKNBI” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. c. penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana. Yang dimaksud dengan “penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai

3


3

Sumber Regulasi

BAB II Bagian Kesatu Pasal 3 14/23/PBI/2012 Ayat (1)

Transfer Dana Ketentuan prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana.

Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Perizinan 1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan Transfer Dana tidak berlaku bagi Bank karena kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam undangundang yang mengatur mengenai perbankan.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I A. No. 2 – 3

Pasal 3 14/23/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara adalah sebagai berikut : 1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh direksi dari Pemohon. 2. Yang dimaksud dengan direksi antara lain adalah: a. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas; b. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah; c. pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkoperasian, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Koperasi; d. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Umum. 2) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank wajib: a. berbadan hukum Indonesia; dan b. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Ketentuan ini. Contoh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia antara lain Perseroan Terbatas dan Koperasi. 3) Persyaratan yang ditetapkan antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana.

4


Sumber Regulasi SE 15/23/DASP 2013 Romawi I B.

Transfer Dana Ketentuan Permohonan izin harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan yang terdiri atas: 1) fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, yang mencantumkan secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan atau salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan; 2) asli surat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang; 3) asli dokumen yang menjelaskan susunan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan pemegang saham badan usaha sesuai dengan kondisi terakhir; 4) asli surat pernyataan dari masing-masing direksi, dan komisaris atau pengawas bahwa yang bersangkutan: a) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan; b) tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c) tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; d) tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan, dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketentuan ini; 5) bukti setoran modal, dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau b) untuk Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6) dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan Pemohon berupa: a) laporan keuangan Pemohon posisi 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Pemohon yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih; b) laporan keuangan Pemohon posisi 2 (dua) tahun terakhir atau kurang, sesuai dengan masa berdirinya Pemohon, bagi Pemohon yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; atau c) laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi Pemohon yang baru berdiri.

5


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan b. Dokumen terkait kesiapan operasional yang terdiri atas: 1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: a) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang; b) monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima; dan c) penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan; 2) mekanisme penerapan manajemen risiko, yang meliputi antara lain risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum; 3) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi aspek teknis (infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi), sumber daya manusia (struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab), dan kesiapan tempat usaha; 5) bukti keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, paling kurang berupa: a) fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, bagi Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau b) asli surat pernyataan dari direksi dan dewan komisaris atau pengawas mengenai keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, bagi Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, dengan mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; 6) konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; 7) rincian informasi mengenai kantor cabang, identitas Penyelenggara lain dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk informasi mengenai Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; dan 8) kebijakan dan prosedur tertulis penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. c. Persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas Pemohon memiliki integritas yang baik, antara lain berupa: 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku;

6


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Pemohon. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, persyaratan ini antara lain dipenuhi dengan menyampaikan asli surat pernyataan dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran 1. d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan/atau pemegang saham atau pemilik pengendali Pemohon sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.A

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.C

Penyelenggara harus memiliki standar keamanan sistem dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dan pengelolaan risiko operasional yang dilakukan dengan penggunaan proven technology yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek aspek sebagai berikut: 1. Untuk sistem keamanan teknologi informasi harus memenuhi ketentuan: a. Penyelenggara yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang memenuhi prinsipprinsip sebagai berikut: 1) kerahasiaan data (confidentiality); 2) integritas sistem dan data (integrity); 3) otentikasi sistem dan data (authentication); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non-repudiation); dan/atau 5) ketersediaan sistem (availability), yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; atau b. Penyelenggara yang tidak menyediakan sistem yang digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang harus memastikan keamanan pada database dan back-up. 2. Adanya sistem dan/atau prosedur yang dapat menjamin efektivitas pengendalian internal (internal control); 3. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin dapat dilakukannya audit trail atas transaksi Transfer Dana; dan 4. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. (4) Proses Perizinan adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Pemohon; dan b. pemeriksaan (on site visit) ke Pemohon untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang

7


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.D

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.E

Transfer Dana Ketentuan diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan. 2. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan/atau pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Bank Indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan. 3. Tanggapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan izin, maka pemberian izin tersebut dilakukan dengan penyampaian surat yang disertai dengan tanda izin. (5) Laporan Tanggal Efektif Dimulainya Kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian izin. 2. Penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan: a. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara; dan b. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, apabila ada. 4. Pemohon yang telah memperoleh izin namun tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. uraian kesiapan infrastruktur yang antara lain meliputi kesiapan operasional, kesiapan sistem yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, dan kesiapan rencana kerja sama dengan Penyelenggara lain, jika ada; dan b. uraian kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan Transfer Dana. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. 6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jika Bank Indonesia menilai terdapat permasalahan yang bersifat struktural yang dapat mengakibatkan Pemohon tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang membatalkan izin Penyelenggara yang bersangkutan. (6) Pencantuman Dalam Daftar Penyelenggara dan Publikasi dilakukan sebagai berikut : 1. Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Transfer Dana

8


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.F SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.D

Transfer Dana Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam daftar Penyelenggara. 2. Bank Indonesia mempublikasikan daftar Penyelenggara, antara lain dalam situs Bank Indonesia. (7) Penggunaan tenaga kerja asing oleh Penyelenggara dalam penyelenggaraan Transfer Dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. (8) Pembukaan Kantor Cabang 1. Kantor Cabang merupakan bagian dari entitas Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan operasional Transfer Dana berupa pengiriman dan/atau penerimaan Dana. 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara. 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana pembukaan kantor cabang disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan b) tanggal rencana dibukanya kantor cabang; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa analisis bisnis terkait pembukaan kantor cabang. b. Informasi mengenai realisasi pembukaan kantor cabang disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan b) tanggal dibukanya kantor cabang; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa bukti telah dibukanya kantor cabang. 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan system pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. 5. Bank Indonesia berwenang menyetujui atau menolak, baik sebagian maupun seluruh rencana pembukaan kantor cabang yang diajukan

9


4

Sumber Regulasi

Pasal 4 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan oleh Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. 6. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar. (1) Tempat Penguangan Tunai yang bekerjasama dengan Penyelenggara tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tempat Penguangan Tunai bukan merupakan Penyelenggara, mengingat Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan Pengaksepan. Tempat Penguangan Tunai merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima. Penyelenggara yang bekerjasama dengan pengelola sistem Transfer Dana tidak termasuk dalam pengertian Tempat Penguangan Tunai.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.E

(2) Kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai adalah sebagai berikut : 1. Tempat Penguangan Tunai (TPT) merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima, yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak melakukan langkah Pengaksepan untuk kepentingan Penerima. 2. Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, maka Penyelenggara antara lain wajib: a. menetapkan persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara; b. menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap TPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan melalui TPT; d. memiliki prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme monitoring; dan e. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang dilakukan oleh TPT, termasuk tanggung jawab atas: 1) ketersediaan Dana pada saat Penerima melakukan penguangan; dan 2) keterlambatan, kekeliruan, dan tidak terlaksananya penguangan Dana oleh TPT. 3. Kerja sama antara Penyelenggara dan TPT harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat: a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak; b. mekanisme atau prosedur penyelesaian permasalahan atau

10


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan pengaduan dari Penerima; c. mekanisme atau prosedur penyelesaian masalah antara Penyelenggara dengan TPT; dan d. penetapan pembayaran fee atau imbalan kepada TPT, dan larangan bagi TPT untuk mengenakan biaya tambahan kepada Penerima di luar biaya yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 4. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama dengan TPT kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara. 5. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat TPT; dan b) tanggal rencana dimulainya kerja sama; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa: a) persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara; b) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan melalui TPT; c) prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme monitoring; d) konsep perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dan TPT; dan analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 3)a) sampai dengan butir 3)c) tidak perlu disampaikan oleh Penyelenggara jika Penyelenggara sebelumnya telah menyampaikan seluruh dokumen tersebut kepada Bank Indonesia dan tidak terdapat perubahan dalam dokumen dimaksud. b. informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat TPT; dan b) tanggal dimulainya kerja sama;

11


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. 6. Penyampaian informasi dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. 7. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, menetapkan dan/atau membatasi jumlah TPT yang dapat bekerjasama dengan Penyelenggara. 8. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 secara lengkap dan benar.

5

Pasal 5 14/23/PBI/2012

Dalam memberikan izin kepada badan usaha bukan Bank sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang meminta informasi mengenai badan usaha bukan Bank kepada otoritas yang berwenang.

6

Pasal 6 14/23/PBI/2012

(1) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain. (2) Dalam hal Penyelenggara merencanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, Penyelenggara wajib menyampaikan rencana dimaksud melalui laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha bukan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha bukan Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Badan Usaha bukan Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri dan status Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha bukan Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih Badan Usaha bukan Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih Badan Usaha bukan Bank. (3) Berdasarkan laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat

12


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.A

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.B

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.C

Transfer Dana Ketentuan (2), Bank Indonesia menetapkan status perizinan Penyelenggara. Dalam menetapkan status perizinan Penyelenggara, Bank Indonesia antara lain dapat mewajibkan Penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara terkait kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana dan/atau mengajukan izin baru sebagai Penyelenggara apabila diperlukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan/atau penetapan status perizinan Transfer Dana dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan adalah sebagai berikut : A. Penggabungan Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Penyelenggara yang telah atau belum memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang sudah berizin, maka Penyelenggara tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; atau 2. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana. B. Peleburan Dalam hal terjadi peleburan yang melibatkan Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil peleburan wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana. C. Pemisahan 1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan: a. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau b. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni). 2. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, maka: a. Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada

13


Transfer Dana

Sumber Regulasi

Ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan pemisahan murni tersebut; dan b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan murni bermaksud untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia. 3. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan tidak murni (spin off), maka: a. izin sebagai Penyelenggara tetap melekat pada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off), dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; dan b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan tidak murni (spin off) bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.D

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) A.1, C.2.a dan C.3.a harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, laporan kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada. (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).A.2, huruf B, butir C.2.b, dan butir C.3.b. harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada. 2. Tata cara pengajuan permohonan dan pemrosesan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara dan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.E

14

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf 7

Sumber Regulasi Pasal 7 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan Bank Indonesia berwenang menetapkan perizinan sebagai Penyelenggara.

kebijakan

pembatasan

Pembatasan Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu.

8


Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (1) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. Yang dimaksud dengan “otoritas negara setempat” adalah otoritas yang berwenang memberikan persetujuan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana di negara tersebut. Bentuk persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat yang antara lain dapat berupa izin atau registrasi. (2) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Kerjasama antar Penyelenggara wajib dilakukan secara tertulis dalam rangka mempertegas hubungan hukum antar Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan Transfer Dana. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling kurang memuat: a. penerapan asas resiprositas antar para pihak; Penerapan asas resiprositas dimaksudkan untuk menjaga adanya perlakuan yang sama antara Penyelenggara dalam negeri dengan Penyelenggara luar negeri, misalnya adanya pengaturan mengenai kesamaan hak dalam melakukan kerjasama dengan Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya, dan penggunaan fitur yang sama oleh masing-masing pihak. b. hak dan kewajiban para pihak; c. mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir; dan d. mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana. Permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana antara lain berupa kekeliruan pelaksanaan transfer kepada Penerima yang tidak berhak, keterlambatan dalam pelaksanaan Transfer Dana, kekeliruan pencantuman nominal Transfer Dana, dan mekanisme pengembalian Dana.

15


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank. (5) Penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri adalah sebagai berikut :

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.B

Penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke Luar Negeri diatur sebagai berikut : 1. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri, Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara. 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat penyelenggara asing; b) persetujuan dari otoritas negara setempat; c) cakupan kerja sama; d) tanggal rencana dimulainya kerja sama; dan e) jangka waktu kerja sama; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa: a) konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau konsep perjanjian kerja sama; dan b) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama. b. Informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan

16


Transfer Dana

Sumber Regulasi

4.

5.

6.

7.

8.

9

BAB III Bagian Kesatu Pasal 9 14/23/PBI/2012

Ketentuan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat penyelenggara asing; b) tanggal dimulainya kerja sama; dan c) informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang disampaikan dalam rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir a.2); 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang telah disetujui para pihak, atau fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, serta menetapkan dan/atau membatasi kerja sama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar. Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, Penyelenggara wajib mematuhi peraturan perundangundangan lain yang terkait, antara lain kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang ditetapkan dan diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaksanaan Transfer Dana Umum (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Transfer Dana dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada pemberi Perintah Transfer

17


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Dana atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim atas terlaksananya Perintah Transfer Dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang yang mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana dan peraturan pelaksanaannya. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim antara lain mencakup penyediaan dan penyampaian informasi kepada Pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan Perintah Transfer Dana.

10


Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa (1) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 ayat (2) tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana; Yang dimaksud dengan ”keadaan bahaya” adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan ”huru-hara” termasuk pertikaian antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Penyelenggara. Yang dimaksud dengan ”Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana” adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh sistem akuntansi dan/atau Sistem Transfer Dana Penyelenggara tersebut, pengertian Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana termasuk kantor Penyelenggara tempat pusat kendali komputer dioperasikan. b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim; Yang dimaksud dengan ”kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim” antara lain kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan sambaran petir.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV.B No. 2

Pihak Penyelenggaran Transfer Dana wajib menyampaikan Laporan Insidentil dalam hal terjadi gangguan. a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank

18


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, atau kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; Yang dimaksud dengan ”kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana” adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendukung dan sistem cadangan atau sistem pengganti. Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Penyelenggara Pengirim tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. (2) Tanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pengirim sebelumnya mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada Penyelenggara Pengirim; dan Yang dimaksud dengan “pemberitahuan secara segera” adalah pemberitahuan dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Penyelenggara untuk menyampaikan pemberitahuan. b. melaksanakan Perintah Transfer Dana paling lambat: (1) 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; (2) 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; (3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal.

19


11

Sumber Regulasi SE 15/23/DASP 2013 Romawi III.A

Bagian Ketiga Pasal 11 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan Penyelenggara wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal: 1. Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; 2. Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; atau 3. Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan.

Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana (1) Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa: a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau Kekeliruan dalam menyampaikan jumlah Dana dapat terjadi antara lain karena jumlah Dana yang disampaikan lebih kecil atau lebih besar dari jumlah Dana yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana. b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak. Kekeliruan melakukan Pengaksepan dapat terjadi jika Perintah Transfer Dana yang ditujukan untuk diteruskan kepada Penerima A yang merupakan Penerima yang berhak, namun dilakukan Pengaksepan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk kepentingan nasabah B. (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. (3) Perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana, antara lain dengan cara: Perbaikan atas kekeliruan diberitahukan oleh Penyelenggara yang melakukan perbaikan atas kekeliruan kepada pihak yang menerbitkan dan/atau menerima Perintah Transfer Dana. a. melakukan pembatalan atau perubahan Perintah Transfer Dana; dan/atau Perubahan antara lain dilakukan dengan melakukan koreksi sesuai isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim. Dalam hal Penyelenggara melakukan pembatalan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, maka pembatalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pembatalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

20


12

Sumber Regulasi

Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 12 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan b. menerbitkan Perintah Transfer Dana baru kepada Penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penerima yang tidak berhak.

Tata Cara Pengembalian Dana Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 serta Pengirim meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer, maka Penyelenggara Pengirim wajib melakukan pengembalian Dana dengan cara: Pengembalian Dana dapat dilakukan sepanjang Dana masih ada di Penyelenggara Pengirim. a. mengkredit Rekening Pengirim; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lainnya untuk pengambilan Dana secara tunai dalam hal Pengirim tidak memiliki Rekening di Penyelenggara Pengirim. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pembatalan dan pengembalian Dana dari Pengirim. (3) Pengembalian Dana dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau kepada Pengirim yang meminta pembatalan dan pengembalian. (4) Penyelenggara yang terlambat melakukan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

Paragraf 2 13

Pasal 13 14/23/PBI/2012

Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha, dan Dinyatakan Pailit (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.0 sampai dengan saat dilakukan penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha; b. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau

21


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan c. telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu. (2) Penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim dengan meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dalam meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim antara lain harus menyampaikan atau menyediakan Dana yang cukup untuk pelaksanaan Perintah Transfer Dana sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Transfer Dana tersebut.

14

Pasal 14 14/23/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

(1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan” antara lain adalah Dana masih berada di Sistem Transfer Dana pada Penyelenggara Pengirim dan belum berpindah kepada Penyelenggara Penerima. (2) Perintah Transfer Dana dianggap belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut: a. Penyelenggara sudah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana tersebut namun belum melakukan langkah untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana tersebut; dan b. Dana masih berada di Penyelenggara. Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, Dana dianggap masih berada di Penyelenggara jika Penyelenggara belum mengalokasikan Dana hasil transfer pada rekening Penerima.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VI

(3) Penghentian Kegiatan Transfer Dana Dan Penghapusan Penyelenggara Dari Daftar Penyelenggara diatur sebagai berikut : 1. Penghentian kegiatan Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan keputusan Bank Indonesia. Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara dilakukan dengan mencabut izin kegiatan Transfer Dana yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.

22


15

Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 2. Penghentian kegiatan Transfer Dana atas permintaan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara menyampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai laporan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya; b. melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan usaha, dengan melampirkan: 1) dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pengirim dan/atau Penerima; dan 2) surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan Transfer Dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik. 3. Penghentian kegiatan Transfer Dana oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan jika: a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya; b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank; c. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana; d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana. e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Memburuknya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dapat tercermin dari tidak adanya transaksi Transfer Dana yang dilakukan melalui Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu. 4. Informasi penghentian kegiatan Transfer Dana dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara oleh Bank Indonesia disampaikan melalui website Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 15 14/23/PBI/2012

Mekanisme pengembalian Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.

23


Sumber Regulasi BAB IV Pasal 16 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan

Transfer Dana yang Ditujukan Untuk Diterima Secara Tunai (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil tunai Dana hasil transfer, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Penerima. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Penerima. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengembalikan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. (5) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Akhir melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya.

17

Pasal 17 14/23/PBI/2012

(1) Dalam hal pengembalian Dana kepada Pengirim Asal dilakukan secara tunai, Penyelenggara Pengirim Asal yang menerima pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Paragraf 16 ayat (4) wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Pengirim Asal untuk mengambil Dana hasil transfer dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya pengembalian Dana; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengirim Asal

24


18

Sumber Regulasi

Pasal 18 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Pengirim Asal. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Pengirim Asal. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal menyerahkan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Penyerahan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (1) Penyerahan Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 17 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dana diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang terdekat atau yang mewilayahi kantor Penyelenggara Pengirim Asal; Yang dimaksud dengan “kantor Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi” adalah kantor Balai Harta Peninggalan yang lingkup kerjanya mencakup lokasi kantor Penyelenggara Pengirim Asal. Yang dimaksud dengan “kantor Penyelenggara Pengirim Asal” adalah kantor Penyelenggara Pengirim Asal yang melakukan Transfer Dana atau kantor pusat Penyelenggara Pengirim Asal. b. Dana diserahkan secara tunai atau melalui transfer untuk untung rekening Balai Harta Peninggalan; dan c. Dana yang diserahkan dicatat dalam berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling kurang meliputi: 1. fotokopi identitas Pengirim Asal; 2. fotokopi identitas pejabat Penyelenggara Pengirim Asal yang menyerahkan Dana kepada Balai Harta Peninggalan; dan 3. bukti transfer jika penyerahan dana dilakukan melalui Transfer Dana. Berita acara penyerahan paling kurang memuat: 1. informasi sebagaimana tercantum dalam Perintah Transfer Dana; 2. informasi tanggal penyerahan Dana ke Balai Harta Peninggalan; dan 3. informasi pegawai atau pejabat Penyelenggara Pengirim Asal dan pegawai atau pejabat Balai Harta Peninggalan yang melakukan proses penyerahan dan penerimaan Dana. (2) Penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (3) Dalam melakukan penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal dapat mengenakan biaya transfer yang dibebankan pada Dana yang akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Biaya yang dapat dibebankan oleh Penyelenggara Pengirim Asal adalah biaya yang telah dibayarkan Penyelenggara Pengirim Asal untuk mentransfer Dana ke rekening Balai Harta Peninggalan.

19

BAB V Pasal 19 14/23/PBI/2012

Jasa, Bunga, Atau Kompensasi (1) Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara: a. mengkredit rekening pihak yang berhak; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lain dalam hal pihak yang berhak tidak memiliki rekening di Penyelenggara. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi III. B – D

(2) Tata cara perhitungan dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : A. Penghitungan Jangka Waktu Penghitungan jangka waktu pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana; 2. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana sesuai isi Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana; 3. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal Penyelenggara melakukan pengembalian Dana, dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana. B. Besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang memiliki simpanan di Penyelenggara, maka: a. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan pemenuhan terhadap hak pemilik simpanan. b. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Nominal Dana x Jumlah Hari x Suku Bunga Simpanan Nasabah x 1/365 Yang dimaksud dengan suku bunga simpanan nasabah adalah suku bunga simpanan tahunan yang berlaku di

26


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Penyelenggara, untuk pemilik simpanan yang bersangkutan. c. Khusus untuk Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha simpanan berdasarkan prinsip syariah, penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. d. Dalam hal simpanan tidak memberikan manfaat/imbalan berupa bunga/bagi hasil, atau besar manfaat/imbalan adalah sebesar 0% (nol persen), maka penghitungan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan sesuai dengan penghitungan bagi pihak yang tidak memiliki simpanan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, perkoperasian, atau pos. 2. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, maka: a. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan denda terhadap Penyelenggara karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Nominal Dana x Jumlah Hari x Suku Bunga JIBOR Overnight x 1/365 Informasi mengenai nilai Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dapat diperoleh melalui situs Bank Indonesia. Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. C. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Jasa, Bunga, atau Kompensasi pada Kondisi Tertentu Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan/atau huruf C tidak berlaku dalam hal telah terdapat pengaturan khusus mengenai hal tersebut pada Sistem Transfer Dana tertentu, atau dalam kondisi darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Contoh dari ketentuan yang memuat pengaturan khusus mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BIRTGS atau SKNBI.

20

BAB VI Pasal 20 14/23/PBI/2012

Biaya Transfer Dana (1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.

27


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Yang dimaksud Penyelenggara Penerima termasuk Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerima Akhir. (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima dengan cara melakukan pendebetan rekening, permintaan pembayaran secara tunai kepada Pengirim Asal atau Penyelenggara sebelumnya, atau dibebankan pada nilai Dana yang ditransfer. (3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib menginformasikan besarnya biaya Transfer Dana kepada Pengirim Asal. (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang dengan menempatkan pengumuman di setiap kantor Penyelenggara Pengirim mengenai besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap layanan Transfer Dana yang disediakan Penyelenggara Pengirim.

21

BAB VII Pasal 21 14/23/PBI/2012 Ayat (1) – (6)

Pemantauan (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara. (2) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan upaya mendorong perubahan. Pengamatan (monitoring) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana. (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. Yang dimaksud dengan “pemantauan langsung” adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan melakukan kunjungan pada Penyelenggara. Yang dimaksud dengan “pemantauan tidak langsung” adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan Penyelenggara atau dari sumber lainnya. (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. (6) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib:

28


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau online mengenai kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana; Laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara berupa laporan berkala dan laporan insidentil. Laporan berkala antara lain berupa laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, sedangkan laporan insidentil antara lain berupa laporan kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan Transfer Dana atau laporan pergantian pengurus. b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Transfer Dana.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV

(7) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Transfer Dana diatur sebagai berikut: A. Laporan Penyelenggara berupa Bank Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: 1. Laporan Berkala a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi: 1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan melalui sistem atau sarana di luar sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran. Contoh sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia adalah Sistem BI-RTGS dan SKNBI. 2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut. 3) Laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara on-line sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bagi kantor pusat bank umum atau laporan bagi bank perkreditan rakyat. 2. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas

29


Transfer Dana

Sumber Regulasi

3.

B.

1.

2.

Ketentuan inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, dan kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. Laporan Lainnya a. Selain laporan berkala dan laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan. b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia. Laporan Penyelenggara berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: Laporan Berkala a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi: 1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut. 3) Laporan triwulanan keluhan nasabah dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis keluhan nasabah dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut. b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara manual setiap tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran

30


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan gedung, kegagalan sistem, atau kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. 3. Laporan Perubahan Dokumen Perizinan Laporan perubahan dokumen perizinan merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan yang bersifat mendasar terkait dokumen atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses pemberian izin, yang antara lain meliputi: a. Laporan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) laporan dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan telah terjadi perubahan anggaran dasar, yang dapat berupa fotokopi akta perubahan anggaran dasar Penyelenggara yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena perubahan pengurus, Bank Indonesia berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau pengawas yang baru; 3) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena adanya perubahan direksi Penyelenggara, maka Direktur yang baru harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.a.4). b. Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, atau monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima. 4. Laporan Pengambilalihan a. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Penyelenggara yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Penyelenggara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara yang bersangkutan. b. Dalam hal terjadi pengambilalihan pada Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Penyelenggara yang akan diambil alih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia. 2) Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan,

31


Sumber Regulasi

Pasal 21 14/23/PBI/2012 Ayat (7) – (8)

Transfer Dana Ketentuan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan. 3) Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana pengambilalihan kepada otoritas yang berwenang mengawasi Penyelenggara, jika ada. 4) Laporan harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah pengambilalihan, termasuk: a) rencana penggunaan sistem; b) rencana pengembangan sistem; c) kesiapan infrastruktur; dan d) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen jika terjadi pengembangan sistem yang ada. 5. Laporan Lainnya a. Selain laporan berkala, laporan insidentil, laporan perubahan dokumen perizinan, dan laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan. b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia. (8) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai informasi tertentu. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara adalah pihak yang mempunyai kaitan penting dalam penyelenggaraan Transfer Dana namun dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia. Permintaan laporan atau keterangan kepada pihak-pihak yang bekerjasama dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan pengamatan (monitoring) dan penilaian (assessment) terhadap Penyelenggara. (9) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.

22

Pasal 22 14/23/PBI/2012

Dalam upaya mendorong perubahan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, permintaan peninjauan susunan kepengurusan, kerjasama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri.

32



Transfer Dana Ketentuan (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian seperti akuntan publik atau konsultan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. (2) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan.

24

Pasal 24 14/23/PBI/2012

Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. Pelaksanaan koordinasi dilakukan Bank Indonesia antara lain dalam hal tukar menukar informasi, korespondensi dan/atau pertemuan antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawas terkait.

25

BAB VIII Pasal 25 14/23/PBI/2012

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VII.A

Sanksi (1) Pihak yang melanggar ketentuan dalam Paragraf 3 ayat (1), Paragraf 3 ayat (2), Paragraf 6 ayat (2), Paragraf 8 ayat (2), Paragraf 8 ayat (3), Paragraf 8 ayat (5), Paragraf 10 ayat (3), Paragraf 11 ayat (2), Paragraf 12 ayat (1), Paragraf 12 ayat (2), Paragraf 12 ayat (4), Paragraf 13 ayat (1), Paragraf 14 ayat (1), Paragraf 16 ayat (1), Paragraf 17 ayat (1), Paragraf 20 ayat (3), dan/atau Paragraf 21 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Penyelenggara, maka pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan dengan cara: 1. pendebetan rekening Penyelenggara yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara memiliki rekening di Bank Indonesia; atau 2. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

33


27

Transfer Dana


Ketentuan Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 25, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana, atau mencabut izin yang telah diberikan kepada badan usaha bukan Bank, antara lain dalam hal: a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya; b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank; c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana; d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana; atau e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

BAB IX

Lain-Lain

Pasal 27 14/23/PBI/2012 Ayat (1) SE 15/23/DASP 2013 Romawi VII.B – D

(1) Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia diakui sebagai Penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini. (2) Penyampaian permohonan izin dan laporan, termasuk surat menyurat kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok disampaikan kepada: a. Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 2, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2013; atau b. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2013 dan setelahnya. 2. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

34


Transfer Dana

Sumber Regulasi

Ketentuan (3) Penyampaian Laporan secara On-line Dalam hal Bank Indonesia telah memberlakukan sistem penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Bab IV secara on-line, maka penyampaian laporan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penyampaian laporan secara on-line tersebut. (4) Penempatan Tanda Izin dan Nomor Izin oleh Penyelenggara Badan Usaha Berbadan Hukum Bukan Bank 1. Setiap Penyelenggara yang telah efektif menyelenggarakan kegiatannya wajib menempatkan tanda izin di tempat usaha yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa. Fotokopi tanda izin ditempatkan pula di setiap kantor cabang Penyelenggara. 2. Dalam hal Penyelenggara memasang papan nama atas kegiatan Transfer Dana yang dilakukan berdasarkan izin dari Bank Indonesia, maka pada papan nama tersebut dicantumkan nomor izin yang telah diperoleh dari Bank Indonesia.

Pasal 27 14/23/PBI/2012 Ayat (2) – (10)

(5) Dalam hal Penyelenggara menggunakan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai sarana dalam Pengiriman Uang, Penyelenggara tersebut selain wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang juga wajib memperoleh izin sebagai penerbit Uang Elektronik dari Bank Indonesia. (6) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada perorangan Warga Negara Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan Pengiriman Uang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun termasuk jika yang bersangkutan meninggal dunia. (7) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada badan usaha selain Bank tidak dapat dialihkan, kecuali dengan izin Bank Indonesia. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku pula dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan antar badan usaha selain Bank. (9) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia. (10)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. (11)Dalam hal terjadi penggabungan dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan sebelumnya telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan kepada Bank Indonesia untuk tetap dapat bertindak sebagai Penyelenggara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. kesiapan infrastruktur, termasuk sistem dan sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha

35


Transfer Dana

Sumber Regulasi

Ketentuan Pengiriman Uang; dan b. penerapan pengelolaan risiko dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang. (10)Penyelenggara yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan, harus melaporkan rencana tersebut kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, yang memuat sekurangkurangnya informasi mengenai pihak-pihak yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan dan tanggal efektif berlakunya pengambilalihan, penggabungan atau peleburan. Laporan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif dilakukannya pengambilalihan, penggabungan atau peleburan. (11)Dalam hal pengaturan penghitungan jangka waktu dalam Surat Edaran ini menggunakan hitungan bulan, maka jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

BAB X 28

Pasal 28 14/23/PBI/2012

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VIII No. 2 – 4

Ketentuan Peralihan (1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Money Transfer Operator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang harus telah mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya ketentuan ini. (2) Tanda izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang masih berlaku dan telah diberikan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tetap berlaku dan diakui sebagai tanda izin Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. (3) Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah mengajukan permohonan izin sebelum berlakunya ketentuan ini namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau Transfer Dana harus memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan untuk menjadi Penyelenggara sesuai ketentuan ini. (4) Paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai: a. penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini; b. kerja sama antar Penyelenggara di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini; c. pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada dalam ketentuan ini; dan d. kerja sama dengan TPT sebagaimana dimaksud pada dalam ketentuan ini; yang telah dilakukan sebelum berlakunya Ketentuan ini dan yang akan dilakukan di tahun 2013.

36

CONTOH 1 SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DIREKSI, KOMISARIS ATAU PENGAWAS

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama

:

NIK

:

Tempat/tanggal lahir

:

Alamat

:

dalam hal ini bertindak dalam jabatan saya selaku [anggota Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas] [Nama Pemohon] dengan ini menyatakan bahwa: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Saya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan; Saya tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; Saya tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; Saya tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan; Saya memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku; Saya memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Saya memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh [Nama Pemohon].

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima dan mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemintaan pengunduran diri saya, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Yang Membuat Pernyataan, MATERAI Rp. 6.000,[Nama Lengkap]

37

CONTOH 2 SURAT PERNYATAAN KEAMANAN DAN KEANDALAN SISTEM ATAU MEKANISME PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini,* No. 1. 2. 3.

Nama ... ... dst

Jabatan

dari [Nama Pemohon] dengan ini menyatakan bahwa sistem atau mekanisme penyelenggaran Transfer Dana yang digunakan oleh perusahaan kami telah memenuhi keamanan dan keandalan dari aspek: 1. Perangkat Lunak (Software), mencakup: a. Database, antara lain rancangan database, konfigurasi database, administrasi dan monitoring database. b. Sistem Operasi (Operating Systems) c. Packaged Software/Developed Application, antara lain pengembangan dan pengujian sistem, kontrol dan pemeliharaan perubahan, administrasi aplikasi (antara lain keamanan dan konfigurasi aplikasi). 2. Perangkat Keras (Hardware) 3. Dukungan Infrastruktur, antara lain jaringan dan keamanan infrastuktur. 4. Keamanan Informasi, antara lain sistem manajemen akses, audit trail, antarmuka sistem*, dan pelaporan. 5. Business Continuity Planning, antara lain backup dan recovery data, prosedur business continuity planning dan disaster recovery planning. 6. Hubungan Dengan Vendor*, antara lain kontrak dengan penyedia layanan outsource, dan service level agreements (SLA). Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan kami bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima dan mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemintaan pengunduran diri kami, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Yang Membuat Pernyataan, MATERAI Rp. 6.000,1. [Nama Lengkap]

2. [Nama Lengkap]

3. [Nama Lengkap] * Diisi oleh semua anggota Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas

38

CONTOH 3 PENGHITUNGAN JASA, BUNGA, ATAU KOMPENSASI

A.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 1 Mei 2013 Pengirim Asal menyampaikan Perintah Transfer Dana kepada Penyelenggara untuk mengirimkan Dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Penyelenggara melakukan Pengaksepan pada hari yang sama, namun baru melaksanakan Perintah Transfer Dana pada tanggal 3 Mei 2013. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Pengirim Asal memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 4% (empat per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp10.000.000,00 x 2 hari x 4% x 1/365 = Rp2.191,78

2.

Dalam hal Pengirim Asal tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp10.000.000,00 x 2 hari x 4,2% x 1/365 = Rp2.301,37

B.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 6 Mei 2013 Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana untuk menyampaikan Dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. XYZ selaku Penerima. Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan dengan menyampaikan Dana kepada pihak lain, yaitu PT. ABC. Penyelenggara Penerima Akhir kemudian melakukan koreksi dengan cara menyampaikan Dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. XYZ pada tanggal 8 Mei 2013. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Penerima memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 5% (lima per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp15.000.000,00 x 2 hari x 5% x 1/365 = Rp4.109,59

2.

Dalam hal Penerima tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp15.000.000,00 x 2 hari x 4,2% x 1/365 = Rp3.452.05

C. Contoh ...

39

C.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 13 Mei 2013 Pengirim Asal menyampaikan Perintah Transfer Dana kepada Penyelenggara untuk mengirimkan Dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Penyelenggara melakukan Pengaksepan pada hari yang sama, namun tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana sampai terdapat pembatalan dan permintaan pengembalian Dana dari Pengirim Asal pada tanggal 16 Mei 2013 yang dipenuhi oleh Penyelenggara di hari yang sama. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Pengirim Asal memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 4% (empat per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp20.000.000,00 x 3 hari x 4% x 1/365 = Rp6.575,34

2.

Dalam hal Pengirim Asal tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp20.000.000,00 x 3 hari x 4,2% x 1/365 = Rp6.904,11

40

CONTOH 4 LAPORAN BULANAN TRANSAKSI KEGIATAN TRANSFER DANA YANG DILAKUKAN BANK MELALUI SISTEM ATAU SARANA DI LUAR SISTEM YANG DISELENGGARAKAN OLEH BANK INDONESIA LAPORAN KEGIATAN TRANFER DANA No

Via/sarana*

Incoming** Volume

1

...

2

...

3

dst

*

** ***

Nilai (Rp)

Outgoing*** Volume

Nilai(Rp)

Diisi dengan nama layanan, jaringan, Penyelenggara lain, dan/atau penyedia sistem atau sarana lainnya yang digunakan Bank untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, misalnya nama layanan Transfer Dana yang disediakan sendiri oleh bank, nama penyedia layanan Transfer Dana antar bank, nama Penyelenggara yang menyediakan sistem Transfer Dana bekerjasama dengan bank, atau penyedia layanan pengiriman pesan keuangan. Incoming adalah Transfer Dana yang masuk ke Bank. Outgoing adalah Transfer Dana yang keluar dari Bank.

41

CONTOH 5 LAPORAN BULANAN TRANSAKSI KEGIATAN TRANSFER DANA* A.

Transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke Luar Negeri Nama Penyelenggara: Bulan Pelaporan: No

B.

Kota/Kabupaten Asal Pengiriman

Negara Tujuan Pengiriman

Nama Penerima

Nama Pengirim

Frekuensi Pengiriman

Total Nilai


Total Nilai


Total Nilai

Transaksi Transfer Dana dari Luar Negeri ke Indonesia Nama Penyelenggara: Bulan Pelaporan: No

C.

Negara Asal Pengiriman

Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman

Nama Pengirim

Nama Penerima

Transaksi Transfer Dana di dalam Wilayah Republik Indonesia Nama Penyelenggara: Bulan Pelaporan: No

Kota/Kabupaten Asal Pengiriman

Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman

Nama Penerima

Nama Pengirim

* Disampaikan secara manual oleh Penyelenggara selain Bank dalam hal laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana secara on-line belum diberlakukan.

KEPALA GRUP PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN,

ROSMAYA HADI

42

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Transfer Dana

Recommend Documents