Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Non Bank Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Sistem Pembayaran Tunai
Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Siti Astiyah Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Wahyu Yuwana Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Tresna Kholilah Safyra Primadhyta
Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-3501912 email:
[email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013
Sistem Pembayaran Tunai
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
DAFTAR ISI Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia
Halaman Hal. i Hal. ii Hal. iii Hal. iii Hal. iii
Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia Ketentuan Umum Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Sanksi Administratif
Lampiran Lampiran 1 : Format Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh Pemilik Uang Rupiah Lampiran 2 : Format Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh Pihak Lain atau tanpa Sarana Pengangkut Lampiran 3 : Format Surat Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah Lampiran 4 : Format Surat Berita Acara Serah Terima Uang Rupiah (Seluruh Uang Asli) Lampiran 5 : Format Surat Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah (Sebagian Uang Asli) Lampiran 6 : Contoh Perhitungan Sanksi Administratif Lampiran 7 : Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia
Pg. 1 Pg. 2 – 5 Pg. 6 – 10
Hal. 1 Hal. 1 – 5 Hal. 5 – 6
Hal. 7 – 14 Hal. 7
Hal. 8 Hal. 9 Hal. 10 Hal. 11 Hal. 12 – 13 Hal. 14
i
Sistem Pembayaran Tunai
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
Rekam Jejak Regulasi Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
SE 6/22/DLN 2004
4/8/PBI/2002 Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia
3/18/PBI/2001 Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia
Pasal 1,2, menambah Pasal 2A dan 2B
30/191A/KEP/DIR/1998 Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia
30/271A/KEP/DIR/1998 Perubahan SK DIR BI No.30/191A/KEP/ DIR Tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
30/278/KEP/DIR/1998 Tata Cara Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Republik Indonesia dari atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia
14/48/KEP/DIR ULN/1981 Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia Keterangan : Diubah Dicabut Terkait PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku Regulasi Terkait
ii
Sistem Pembayaran Tunai
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Regulasi Terkait : - Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/22/DLN 2004 perihal Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia
iii
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf
1
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
Sumber Regulasi
BAB I Pasal 1 4/8/PBI/2002 Angka 1 - 5
Ketentuan
Sistem Pembayaran Tunai Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia Ketentuan Umum 1. 2.
3.
4.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi I No. 2 - 3
2
3
5. 6.
7.
Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia; Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut; Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Izin Bank Indonesia adalah surat izin tertulis dari Bank Indonesia atas pembawaan Uang Rupiah dalam jumlah tertentu keluar wilayah pabean Republik Indonesia; Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB II Pasal 2 4/8/PBI/2002
Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah
Pasal 3 4/8/PBI/2002
(1) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan. (2) Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan keaslian Uang Rupiah oleh Petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan dijumpai adanya Uang Rupiah yang diragukan keasliannya, maka petugas Bea dan Cukai dapat meminta klarifikasi secara tertulis dengan menyampaikan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia. (3) Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia, memberikan klarifikasi tentang keaslian Uang Rupiah kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dari Bea dan Cukai dengan menggunakan surat sebagaimana contoh pada Lampiran 3. disertakan fisik uangnya, kecuali dalam hal tertentu yang memerlukan penelitian lebih lanjut, penyelesaian klarifikasi Uang rupiah dimaksud akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa keseluruhan fisik Uang Rupiah yang bersangkutan adalah asli, maka
SE 6/22/DLN 2004 Romawi III No. 2 - 6
Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
1
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf
4
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
Sumber Regulasi
Ketentuan Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah dimaksud kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada Lampiran 4. (5) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa sebagian dari Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah yang asli kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada Lampiran 5. Selanjutnya, seluruh uang yang dinyatakan palsu diproses oleh Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa uang yang diserahkan oleh Bea dan Cukai seluruhnya merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia memberitahukan kepada Bea dan Cukai, dan memproses secara hukum uang palsu tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1)a
(1) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 hanya dapat diberikan untuk kepentingan : a. Uji coba mesin uang;
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.2.a
Yang dimaksud dengan mesin uang adalah mesin ATM, mesin sortir, mesin racik, mesin hitung dan mesin lain yang penggunaannya terkait dengan uang.
Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1)b SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.2.b
b. Kegiatan pameran di luar negeri;
Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1) c
c. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan kegiatan pameran di luar negeri adalah setiap pameran uang atau pameran umum maupun pameran dagang lainnya yang mengikutsertakan kegiatan pameran uang yang diselenggarakan di luar negeri.
Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya pembawaan Uang Rupiah ke luar wilayah pabean Republik Indonesia untuk pengujian keaslian uang karena belum terdapat alat penguji keaslian uang tersebut di dalam negeri. Kewenangan pemberian izin dimaksud merupakan kewenangan Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia. Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (2)
(2) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dengan ketentuan :
2
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf
Sumber Regulasi
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI Ketentuan Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penggunaan adalah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan. a. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan; b. Surat izin wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan; c. Jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum dalam surat izin.
5
Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (1)
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.3.c
(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan. Yang dihitung sejak diterimanya surat permohonan di Bank Indonesia berdasarkan tanggal stempel penerimaan permohonan dimaksud di Bank Indonesia. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Izin Bank Indonesia dikeluarkan setelah asli surat diterima oleh Bank Indonesia. Izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Luar Negeri (DLN) Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.
Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (2)
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah Uang Rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat keberangkatan dan tanggal keberangkatan yang dijelaskan pada surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran 1 ketentuan ini.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.a
Dalam hal pemohon mengajukan permohonan Izin Bank Indonesia untuk kepentingan uji coba mesin uang, maka surat permohonan harus dilengkapi dengan: i. kontrak pengadaan barang (sales contract ); dan atau ii. surat penunjukan rekanan dari pembeli dan atau surat dari principal atau produsen mesin.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.b
Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan pameran di luar negeri, maka surat permohonan harus dilengkapi dengan: i. surat penawaran dari penyelenggara pameran; dan atau ii. surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau departemen terkait, dilengkapi dengan surat pernyataan pemohon mengenai keikutsertaan dalam kegiatan pameran.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.c
Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan hal-hal yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum, maka surat permohonan harus diajukan oleh instansi atau lembaga negara terkait dan harus ditandatangani
3
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI
Sumber Regulasi
Ketentuan oleh pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi atau lembaga yang bersangkutan, dilengkapi dengan fotokopi keputusan pendelegasian wewenang yang berlaku atau surat kuasa dari pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau surat pernyataan bermeterai dari pejabat yang diberi kewenangan mengenai adanya pemberian kewenangan dimaksud.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.3.c.ii
Dalam hal Uang Rupiah dibawa ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh pihak lain dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut, surat permohonan diajukan oleh pemilik Uang Rupiah dengan mencantumkan nama dan atau identitas pembawa dan atau sarana pengangkut sebagaimana contoh pada Lampiran 2.
Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (3)
Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (4)
Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (5)
(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada : a. Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK); b. Kantor Bank Indonesia terdekat dengan alamat pemohon, bagi pemohon yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK). Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana dalam Lampiran 7 ketentuan ini. (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan hal-hal lain selain uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada Direktorat Luar Negeri Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon baik yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi (JABOTABEK) maupun di luar wilayah JABOTABEK. (5) Bank Indonesia memberikan jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia. Jawaban Bank Indonesia dapat berupa pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin.
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.5.a
a. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan setelah asli surat permohonan diterima
SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.5.b
b. Izin Bank Indonesia hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dan untuk 1 (satu) kepentingan, dengan ketentuan : i. masa berlaku Izin Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan; ii. Izin Bank Indonesia wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan; iii. jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah Uang Rupiah yang tercantum dalam Izin Bank Indonesia.
4
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf 6
Sumber Regulasi BAB III Pasal 6 4/8/PBI/2002 Ayat (1) dan (2)
SE 6/22/DLN 2004 Romawi IV.3
7
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI Ketentuan
Sanksi Administratif (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah). Dalam hal uang yang dibawa ke luar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia sebagian palsu atau seluruhnya palsu, maka perhitungan dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan atas dasar jumlah Uang Rupiah asli yang dibawa.
Pasal 6 4/8/PBI/2002 Ayat (3)
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah yang dibawa setelah dikurangi dengan jumlah yang diberikan izin, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).
Pasal 7 4/8/PBI/2002 Ayat (1)
(1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan dengan memperhitungkan dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia. Dalam hal ternyata uang yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia tersebut palsu, maka pembayaran denda tetap dilakukan dengan Uang Rupiah yang asli;
SE 6//22/DLN 2004 Romawi IV.6
Perhitungan sanksi administratif mengacu pada contoh Lampiran 6.
Pasal 7 4/8/PBI/2002 Ayat (2) dan (3)
(2) Sisa Uang Rupiah setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 dikembalikan kepada pihak yang dikenakan sanksi. (3) Uang Rupiah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dibawa keluar wilayah pabean Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.
8
Pasal 8 4/8/PBI/2002
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kantor Kas Negara.
9
Pasal 9 4/8/PBI/2002
10
Pasal 10 4/8/PBI/2002
Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang kepabeanan. Kewajiban pelaporan atas pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
5
Sistem Pembayaran Tunai Paragraf
Sumber Regulasi
Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI Ketentuan atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan kewajiban untuk memeriksakan keaslian uang, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.
6
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 1
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 1
Kepada Yth : Direktur Direktorat Luar Negeri Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Kotak Pos 1035 J A K A R T A 10010 **)
Jakarta,
Kepada Yth : Pemimpin Bank Indonesia…………….. Jalan………………………….***)
Perihal
: Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia
Dengan hormat, Dengan ini kami …………………(nama perusahaan dan alamat), mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia menuju………………………..dengan rincian sebagai berikut : Nama :………………………… Perusahaan :………………………… Alamat :………………………… Jumlah Rupiah : ………………………. Tujuan penggunaan****) : a. Uji coba mesin uang b.Kegiatan pameran di luar negeri c.Lain-lain (…………………………………………) Tempat keberangkatan : ……………………… Tanggal keberangkatan : ……………………… Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.
………………………… *) **) ***) ****)
Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK Sesuai lampiran 6 SE Ektern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004 Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)
7
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 2
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 22 Lampiran
Kepada Yth : Direktur Direktorat Luar Negeri Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Kotak Pos 1035 J A K A R T A 10010 **)
Jakarta,
Kepada Yth : Pemimpin Bank Indonesia…………….. Jalan………………………….***) Perihal :
Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia
Dengan hormat, Dengan ini kami : Nama : ……………………….. Perusahaan : ………………………. Alamat : ………………………. mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan menggunakan jasa pengiriman sebagai berikut : Nama Perusahaan :………………………… Alamat :………………………… Jumlah Rupiah : ………………………. Tujuan penggunaan****) : a. Uji coba mesin uang b.Kegiatan pameran di luar negeri c.Lain-lain (…………………………………………) Tujuan pengiriman : ……………………… Sarana pengiriman : ……………………… Tanggal pengiriman : ……………………… Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. Penerima Amanat ……………………………….. *)
*) **) ****) ***) ****)
Pemberi Amanat …………………………
Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK Sesuai lampiran 6 SE Ekstern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004 Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)
8
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 3
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 3 No. ….
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Kepada Yth : …………… ……………. di …………….
Perihal : Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah
Menunjuk surat Saudara No……. tanggal… perihal permohonan klarifikasi keaslian Uang Rupiah, dengan ini kami beritahukan bahwa Uang Rupiah yang Saudara mintakan klarifikasi keasliannya, dengan rincian : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Pembawa Perusahaan Alamat Jumlah uang Tujuan penggunaan Tempat kedatangan Tanggal kedatangan Tempat asal
: : : : : : : :
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….
berdasarkan penelitian kami keseluruhannya merupakan Uang Rupiah ASLI. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kembali Uang Rupiah dimaksud kepada Saudara. Demikian, agar Saudara maklum.
(…………………………..) cc
:
- Direktur Pencegahan dan Penyidikan – Ditjend. Bea dan Cukai
9
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 4
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 4
BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH (Seluruh Uang Rupiah Asli)
Pada hari ini ………. tanggal … bulan ……………. tahun ……., yang bertanda tangan di bawah ini : Pihak pertama
:
Pihak kedua
:
Nama Pangkat/jabatan KP/KBI Nama Pangkat/jabatan Kantor Bea Cukai (KBC)
: : : : : :
………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..
Dengan ini Pihak pertama menyerahkan kembali seluruh Uang Rupiah yang diterima pada tanggal ……. kepada Pihak kedua, dan selanjutnya Pihak kedua menerima dari Pihak pertama atas penyerahan kembali Uang Rupiah sebesar Rp.…………………….. (terbilang: ………………………………….)
yang menyerahkan
yang menerima Materai
(
)
(
)
10
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 5
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 5
BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH (Sebagian Uang Rupiah Asli)
Pada hari ini ………. tanggal … bulan ……………. tahun ……., yang bertanda tangan di bawah ini : Pihak pertama
Pihak kedua
: Nama Pangkat/jabatan KP/KBI : Nama Pangkat/jabatan Kantor Bea Cukai (KBC)
: : : : : :
………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..
Dengan ini Pihak pertama menyerahkan kembali sebagian Uang Rupiah yang diterima pada tanggal ……… kepada Pihak kedua, yang berdasarkan penelitian ternyata merupakan Uang Rupiah asli, dan selanjutnya Pihak kedua menerima dari Pihak pertama atas penyerahan kembali Uang Rupiah asli tersebut sebesar Rp. …………………… (terbilang : ………………………………..). Sedangkan, untuk Uang Rupiah palsu dengan nilai sebesar Rp. ………………… (terbilang : ……… …………………………………) kami tahan, untuk kami laporkan kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian uang palsu adalah sebagai berikut :
UK/UL
Seri/emisi/ tahun cetak
No. seri
Nilai Nominal
Total
(Rupiah)
Rp.
yang menyerahkan
yang menerima Materai
(
)
(
)
11
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004 ------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 6
Lampiran 6
CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF
A.
Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia 1. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : 10% x Rp.150.000.000,00 = Rp.15.000.000,00
2. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : Dikenakan sanksi maksimal sebesar Rp.300.000.000,00
3. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dikenakan sanksi adminitratif berupa denda dengan perhitungan : 10% x (Rp.250.000.000,00 - Rp.150.000.000,00) = Rp.10.000.000,00
4. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : 10%x(Rp.5.000.000.000,00-Rp.1.000.000.000,00) = Rp.400.000.000,00 maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi maksimal yaitu sebesar Rp.300.000.000,00
5. Perseorangan……
12
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004 ------------------------------------------------------------------------------------
Lanjutan Lampiran 6 a 5. Perseorangan atau korporasi membawa uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), kepada si pembawa uang tidak dikenakan sanksi administratif.
B.
Membawa Uang Rupiah Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia 1. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : 10% x Rp.100.000.000,00 = Rp.10.000.000,00
2. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan uang palsu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) merupakan uang asli, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : 10% x Rp. 90.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00
3. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan seluruh uang yang dibawa merupakan uang palsu, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan : 10% x Rp.0,00 = Rp.0,00
13
Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004
Lampiran 7
------------------------------------------------------------------------------------
Lampiran 7 DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
KBI
Ambon Balikpapan Banda Aceh Bandar Lampung Bandung Banjarmasin Batam Bengkulu Cirebon Denpasar Jayapura Jambi Jember Kediri Kendari Kupang Lhokseumawe Makassar Malang Mataram Medan Menado Padang Palangka Raya Palembang Palu Pekanbaru Pontianak Purwokerto Samarinda Semarang Sibolga Solo Surabaya Tasikmalaya Ternate Yogyakarta
Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl. Jl.
Raya Pattimura No.7, Ambon Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111 Cut Meutia No.15, Banda Aceh Hasanuddin No.38, Bandar Lampung Braga No.108, Bandung 40111 Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111 Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 Jend. Ahmad Yani, Bengkulu 38116 Yos Sudarso No.5-7, Cirebon WR. Supratman No.1, Denpasar Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura Jend. Ahmad Yani, Telanaipura, Jambi Gajah Mada No.224, Jember Brawijaya No.2, Kediri Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122 Tom Pello No.2, Kupang Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312 Jend. Sudirman No.3, Makassar Merdeka Utara No.7, Malang Pejanggik No. 2, Mataram 83126 Balai Kota No.4, Medan 17 Agustus, Menado Jend. Sudirman No.22, Padang Diponegoro No.17, Palangka Raya 73111 Jend. Sudirman No.510, Palembang Sam Ratulangi No.23, Palu Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111 Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116 Gajah Mada No.1, Samarinda 75122 Imam Bardjo SH No.4, Semarang Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513 Jend. Sudirman No.4, Solo 57111 Pahlawan No.105, Surabaya Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112 Jos Sudarso, Ternate Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121
14