Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Likuiditas Rupiah Laporan Bulanan
DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1
1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).
Kodiifikasi P Peratu uran Baank Ind donesiaa
Lik kuiiditas R Rup piah h Lap poran n Bulana an
Tim Peny yusun Ramlan G Ginting C Chandra M Murniadi Siti Asttiyah Dudy Isk kandar Gaantiah Wuryandani Zu ulkarnain S Sitompul Wah hyu Yuwan na Hidayaat Komala Dewi W Wirza Ayu N Novriana Riska Rossdiana R Ristia Icha Pramesi
Pusat Riset d dan Edukasi Bank Sentraal (PRES) Bank Indoneesia Telp: 021 29 9817321 Fax.: 021 23 311580 email: PRES@ @bi.go.id Hak Cipta © © 2013, Bank Indonesia 2013
Likuiditas Rupiah
Laporan Bulanan
DAFTAR ISI
Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Laporan Bulanan Bank Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Laporan Bulanan Bank Umum
Ketentuan Umum Jenis Laporan, Koreksi Laporan dan Bank Laporan Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Lain‐ Lain Sanksi Penyampaian Pertanyaan
Laporan Kantor Pusat Bank Umum Ketentuan Umum Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Sanksi
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Ketentuan Umum Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Pelapor Penyusunan dan Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Sanksi Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Ketentuan Umum Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Pedoman Pencatatan Keadaan Memaksa (Force majeure) Sanksi Lain‐Lain
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Ketentuan Umum Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan
Halaman
Par. 1 – 4 Par. 5 – 7 Par. 8 – 11 Par. 12 – 14 Par. 15 Par. 16 – 21 Par. 22
Hal. i – xxii Hal. xxiii Hal. xxiv Hal. xxiv Hal. xxiv – xxv
Hal. 1 – 2 Hal. 3 – 4 Hal. 4 – 7 Hal. 7 – 11 Hal. 11 – 12 Hal. 12 – 14 Hal. 14 – 15
Par. 23 – 26 Par. 27 – 31 Par. 32 – 40 Par. 41 – 43 Par. 44 – 49
Hal. 15 – 19 Hal. 19 – 20 Hal. 20 – 25 Hal. 25 – 29 Hal. 29 – 33
Par. 50 Par. 51 – 53 Par. 54 – 59 Par. 60 – 62 Par. 63 – 70 Par. 71 – 75 Par. 76 – 80 Par. 81 – 82
Hal. 33 – 34 Hal. 34 – 35 Hal. 35 – 38 Hal. 38 – 40 Hal. 41 – 46 Hal. 46 – 49 Hal. 49 – 52 Hal. 53
Par. 83 – 87 Par. 88 – 91 Par. 92 Par. 93 Par. 94 – 99 Par. 100
Hal. 53 – 57 Hal. 57 – 59 Hal. 59 Hal. 59 – 60 Hal. 60 – 62 Hal. 62 – 63
Par. 101 – 105 Par. 106 – 113
Hal. 63 – 66 Hal. 66 – 68
i
Likuiditas Rupiah Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Sanksi Keadaan Memaksa (Force majeure) Penyampaian Pertanyaan
Lampiran Lampiran 1: Pedoman Bank Umum
Halaman Judul Informasi Pokok Bank Pelapor Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor Informasi Pokok Perusahaan Anak Penjelasan Informasi Pokok Perusahaan anak Bab I Penjelasan Umum Bab II Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian Bab III Penjelasan LBU Gabungan, LBU Perkantor, LBU Perusahaan Anak dan LBU Konsolidasi III.1.1. Neraca Per Kantor III.1.2. Penjelasan Pos‐Pos Neraca Bulanan III.1.3. Rekening Administratif III.1.4. Penjelasan Rekening Administratif III.2.1. Laporan Laba/Rugi Per Kantor
Laporan Bulanan Par. 114 Hal. 68 – 70 Par. 115 Hal. 70 Par. 116 – 120 Hal. 70 – 72 Par. 121 – 122 Hal. 72 – 73 Par. 123 Hal. 73 Hal. 74 – 2626 Hal. 74 – 693
Hal. 74 Hal. 75 – 76 Hal. 77 – 79 Hal. 80 – 81 Hal.82 – 83 Hal. 84 – 93 Hal. 94 – 112 Hal. 113 – 451
Hal. 113 – 116 Hal. 117 – 126 Hal. 127 – 128 Hal. 129 – 132 Hal. 133 – 142
III.2.1.A. Daftar Rincian Pendapatan Bunga dari Surat Berharga
Hal. 141
III.2.1.B. Daftar Rincian Pendapatan Bunga dari Kredit yang Diberikan
Hal. 142
III.2.2. Penjelasan Laporan Laba Rugi III.3.1. Rincian Kas dalam Valuta Asing III.3.2. Penjelasan Daftar Rincian Kas dalam Valuta Asing III.4.1. Sandi Rincian Penempatan pada Bank Indonesia III.4.2. Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Indonesia III.4.3. Daftar Rincian Penempatan pada Bank Indonesia III.5.1. Sandi Rincian Penempatan pada Bank Lain III.5.2. Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain III.5.3. Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain III.6.1. Sandi Rincian Tagihan Spot dan Derivatif III.6.2. Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Spot dan Derivatif III.6.3. Daftar Rincian Tagihan Spot dan Derivatif III.7.1. Sandi Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.7.2. Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.7.3. Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.8.1. Sandi Rincian Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) III.8.2. Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) III.8.3. Daftar Rincian Surat Berharga Repo III.9.1. Sandi Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) III.9.2. Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) III.9.3. Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga Reverse Repo III.10.1. Sandi Rincian Tagihan Akseptasi
Hal. 143 – 162 Hal. 163 Hal. 164 Hal. 165 Hal. 166 Hal. 167 Hal. 168 – 171 Hal.172 – 174 Hal. 175 – 176 Hal. 177 – 180 Hal. 181 – 183 Hal.184 – 185 Hal.186 – 190 Hal.191 – 195 Hal.196 – 197 Hal.198 – 202
Hal. 203 – 207
Hal.208 – 209 Hal. 210 – 214
Hal. 215 – 218
Hal. 219 – 220 Hal. 221 – 224
ii
Likuiditas Rupiah III.10.2. Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Akseptasi III.10.3. Tagihan Akseptasi III.11.1. Sandi Rincian Kredit yang Diberikan III.11.2. Penjelasan Daftar Rincian Kredit yang Diberikan III.11.3. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan III.12.1. Sandi Rincian Penyertaan III.12.2. Penjelasan Daftar Rician Penyertaan III.12.3. Daftar Rician Penyertaan III.13.1. Sandi Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan III.13.2. Penjelasan Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan III.13.3. Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan III.14.1. Sandi Rincian Aset Tidak Berwujud III.14.2. Penjelasan Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud III.14.3. Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud III.15.1. Sandi Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.15.2. Penjelasan Daftar Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.15.3. Daftar Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.16.1. Sandi Rincian Properti Terbengkalai III.16.2. Penjelasan Daftar Rincian Properti Terbengkalai III.16.3. Daftar Rincian Properti Terbengkalai III.17.1. Sandi Rincian Aset yang Diambil Alih III.17.2. Penjelasan Daftar Rincian Aset yang Diambil Alih (AYDA) III.17.3. Daftar Rincian Aset yang Diambil Alih III.18.1. Sandi Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.18.2. Penjelasan Daftar Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.18.3. Daftar Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.19.1. Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan di Indonesia III.19.2. Penjelasan Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan di Indonesia III.19.3. Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan di Indonesia III.20.1. Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasi di Luar Indonesia III.20.2. Penjelasan Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasi di Luar Indonesia III.20.3. Daftar Rincian Aset Antar Kantor Pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasi di Luar Indonesia III.21.1. Sandi Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.21.2. Penjelasan Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.21.3. Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.22.1. Sandi Rincian Rupa‐Rupa Aset III.22.2. Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset III.22.3. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset III.23.1. Sandi Rincian Giro III.23.2. Penjelasan Daftar Rincian Giro III.23.3. Daftar Rincian Giro
Laporan Bulanan
Hal.225 – 226 Hal. 227 – 228 Hal.229 – 234 Hal.235 – 248 Hal.249 – 250 Hal.251 – 252 Hal.253 – 254 Hal.255 Hal.256
Hal.257
Hal.258
Hal.259 Hal.260 – 261 Hal.262 Hal.263 Hal.264 – 265 Hal.266 Hal.267 Hal.268 – 269 Hal.270 Hal. 271 – 272 Hal.273 – 275 Hal.276 Hal.277 Hal.278 Hal.279 Hal.280
Hal.281 – 282
Hal.283
Hal.284
Hal.285 – 287
Hal.288
Hal.289 Hal.290
Hal.291 Hal.292 – 296 Hal.297 – 300 Hal.301 – 302 Hal. 303 – 304 Hal.305 – 307 Hal. 308
iii
Likuiditas Rupiah III.24.1. Sandi Rincian Tabungan III.24.2. Penjelasan Daftar Rincian Tabungan III.24.3. Daftar Rincian Tabungan III.25.1. Sandi Rincian Simpanan Berjangka III.25.2. Penjelasan Daftar Rincian Simpanan Berjangka III.25.3. Daftar Rincian Simpanan Berjangka III.26.1. Sandi Rincian Kewajiban Kepada Bank Indonesia III.26.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Indonesia III.26.3. Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Indonesia III.27.1. Sandi Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.27.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.27.3. Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.28.1. Sandi Rincian Kewajiban Spot dan Derivatif III.28.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Spot dan Derivatif III.28.3. Daftar Rincian Kewajiban Spot dan Derivatif III.29.1. Sandi Rincian Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual
dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) III.29.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) III.29.3. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) III.30.1. Sandi Rincian Kewajiban Akseptasi III.30.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Akseptasi III.30.3. Daftar Rincian Kewajiban Akseptasi III.31.1. Sandi Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan III.31.2. Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan III.31.3. Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan III.32.1. Sandi Rincian Pinjaman yang Diterima III.32.2. Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima III.32.3. Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima III.33.1. Sandi Rincian Setoran Jaminan III.33.2. Penjelasan Daftar Rincian Setoran Jaminan III.33.3. Daftar Rincian Setoran Jaminan III.34.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor Pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.34.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.34.3. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.35.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor Pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia III.35.2. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.35.3. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.36.1. Sandi Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban III.36.2. Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban III.36.3. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban III.37.1. Sandi Rincian Modal Pinjaman III.37.2. Penjelasan Daftar Rincian Modal Pinjaman III.37.3. Daftar Rincian Modal Pinjaman
Laporan Bulanan
Hal. 309 – 310 Hal. 311 – 313 Hal.314 Hal.315 – 316 Hal.317 – 319 Hal.320 Hal.321 Hal.322 – 323 Hal.324 Hal.325 – 326 Hal.327 – 328 Hal.329 Hal.330 – 331 Hal.332 – 334 Hal.335 Hal.336 – 337
Hal.338 – 341
Hal.342
Hal.343 Hal.344 – 345 Hal.346 Hal.347 – 348 Hal.349 – 352 Hal.353 Hal.354 – 356 Hal.357 – 361 Hal.362 Hal.363 Hal.364 – 365 Hal.366 Hal.367
Hal.368
Hal.369
Hal.370
Hal.371 – 372
Hal.373
Hal.374 – 375 Hal.376 – 378 Hal.379 Hal.380 – 382 Hal.383 – 389 Hal.390
iv
Likuiditas Rupiah III.38.1. Sandi Rincian Modal Disetor III.38.2. Penjelasan Daftar Rincian Modal Disetor III.38.3. Daftar Rincian Modal Disetor III.39.1. Sandi Rincian Modal Sumbangan III.39.2. Penjelasan Daftar Rincian Modal Sumbangan III.39.3. Daftar Rincian Modal Sumbangan III.40.1. Sandi Rincian Pendapatan Komprehensif Lainnya III.40.2. Penjelasan Daftar Rincian Pendapatan Komprehensif Lainnya III.41.1. Sandi Rincian Dana Setoran Modal III.41.2. Penjelasan Daftar Rincian Dana Setoran Modal III.41.3. Daftar Rincian Dana Setoran Modal III.42.1. Sandi Rincian Transaksi Spot dan Derivatif III.42.2. Penjelasan Daftar Rincian Transaksi Spot dan Derivatif III.42.3. Daftar Rincian Transaksi Spot dan Derivatif III.43.1. Sandi Rincian Irrevocable L/C yang Masih Berjalan III.43.2. Penjelasan Daftar Rincian Irrevocable L/C yang Masih Berjalan III.43.3. Daftar Rincian Irrevocable L/C yang Masih Berjalan III.44.1. Sandi Rincian Garansi yang Diberikan III.44.2. Penjelasan Daftar Rincian Garansi yang Diberikan III.44.3. Daftar Rincian Garansi yang Diberikan III.45.1. Sandi Rincian Penerusan Kredit III.45.2. Penjelasan Daftar Rincian Penerusan Kredit III.45.3. Daftar Rincian Penerusan Kredit III.46.1. Sandi Rincian Kredit yang Dihapusbuku III.46.2. Penjelasan Daftar Rincian Kredit yang Dihapusbuku III.46.3. Daftar Rincian Kredit yang Dihapusbuku III.47.1. Daftar Persetujuan dan Realisasi Kredit Baru III.47.2. Penjelasan Daftar Persetujuan dan Realisasi III.48.1. Sandi Rincian Pelimpahan Kredit pada Bulan Laporan III.48.2. Penjelasan Daftar Rincian Pelimpahan Kredit pada Bulan
Laporan III.48.3. Daftar Rincian Pelimpahan Kredit pada Bulan Laporan III.49. Rincian Rupa‐Rupa Aset Lainnya III.50. Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban Lainnya III.51. Rincian Pendapatan Non‐Operasiojnal lainnya III.52. Rincian Beban Non‐Operasional Lainnya Bab IV LBU Gabungan IV. 1.1. Neraca Gabungan IV.1.2. Rekening Administratif Gabungan IV.2. Laporan Laba/Rugi Gabungan IV.3.1. Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.3.2. Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.4.1. Sandi Rincian Aset Antarkantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.4.2. Daftar Rincian Aset Antar Kantor Pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.5. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset Gabungan
Laporan Bulanan
Hal.391 Hal.392 – 393 Hal.394 Hal.395 Hal.396 Hal.397 Hal.398 Hal.399 – 400 Hal. 401 Hal. 402 Hal. 403 Hal. 404 – 405 Hal. 406 – 409 Hal. 410 – 413 Hal. 414 – 417 Hal. 418 – 419 Hal.420 Hal. 421 – 423 Hal.424 – 425 Hal.426 – 429 Hal.430 – 431 Hal.432 – 433 Hal.434 Hal.435 Hal.436 – 437 Hal.438 Hal.439 Hal.440 Hal.441 Hal.442 – 443
Hal.444 – 447 Hal.448 Hal.449 Hal.450 Hal.451 Hal. 452 – 475 Hal. 452 – 455 Hal.456 – 457 Hal.458 – 465 Hal.466
Hal.467
Hal.468
Hal.469
Hal.470
v
Likuiditas Rupiah IV.6.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang
Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.6.2. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional Di Indonesia (Gabungan) IV.7.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.7.2. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.8. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban Gabungan Bab V LBU Gabungan (termasuk UUS) V.1.1. Neraca Gabungan V.1.2. Rekening Administratif Gabungan V.2. Laporan Laba/Rugi Gabungan V.3.1. Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) V.3.2. Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) V.4.1. Sandi Rincian Aset Antarkantor Aktiva pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) V.4.2. Daftar Rincian Aset Antarkantor Aktiva pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) V.5. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset Gabungan V.6.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) V.6.2. Daftar Rincian Aset Antarkantor Aktiva pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) V.7.1. Sandi Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) V.7.2. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) V.8. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Kewajiban Gabungan Bab VI LBU Perusahaan Anak VI.1.1. Neraca Perusahaan Anak VI.1.2. Rekening Administratif VI.2. Laporan Laba/Rugi Per Kantor 1) VI.3.1. Sandi Rincian Penempatan pada Bank Lain VI.3.2. Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain VI.4.1. Sandi Rincian Tagihan Spot dan Derivatif VI.4.2. Daftar Rincian Tagihan Spot dan Derivatif VI.5.1. Sandi Rincian Surat Berharga yang Dimiliki VI.5.2. DaftarRincian Surat Berharga VI.6.1. Sandi Rincian Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) VI.6.2. Daftar Rincian Surat Berharga Repo VI.7.1. Sandi Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) VI.7.2. Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga Reverse Repo VI.8.1. Sandi Rincian Tagihan Akseptasi VI.8.2. Daftar Rincian Tagihan Akseptasi VI.9.1. Sandi Rincian Kredit yang Diberikan VI.9.2. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan VI.10.1. Sandi Rincian Penyertaan VI.10.2. Daftar Rincian Penyertaan
Laporan Bulanan
Hal.471
Hal.472
Hal.473
Hal.474
Hal.475 Hal. 476 – 498 Hal.476 – 479 Hal.480 – 481 Hal.482 – 488 Hal.489
Hal.490
Hal.491
Hal.492
Hal. 493 Hal.494
Hal.495
Hal.496
Hal.497
Hal.498 Hal. 499 – 562 Hal.499 – 502 Hal.503 – 504 Hal.505 – 512 Hal.513 – 516 Hal.517 – 518 Hal.519 – 522 Hal.523 – 524 Hal.525 – 529 Hal.530 – 531 Hal.532 – 535
Hal.536 – 537 Hal.538 – 543
Hal.544 – 545 Hal.546 – 549 Hal.550 – 551 Hal.552 – 557 Hal.558 – 559 Hal.560 – 561 Hal.562
vi
Likuiditas Rupiah Bab VII LBU Konsolidasi VII.1. Neraca Konsolidasi VII.2. Rekening Administratif Konsolidasi VII.3. Rincian Laporan Laba/Rugi Konsolidasi Lampiran Lampiran 1: Daftar Sandi Bank Lampiran 2: Penjelasan Daftar Sandi Bank Lampiran 3: Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank Lampiran 4: Penjelasan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank Lampiran 5: Daftar Sandi Negara dan Valuta Lampiran 6: Daftar Sandi Wilayah Bank Indonesia Lampiran 7: Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Lampiran 8: Daftar Sandi Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Kredit Lampiran 9: Daftar Istilah Lampiran 10: Daftar Lembaga Pemeringkat
Hal. 563 – 582 Hal.563 – 566 Hal.567 – 568 Hal.569 – 582 Hal. 583 – 693 Hal.583 – 590 Hal.591 – 592 Hal.593 – 597 Hal.598 – 605 Hal.606 – 615 Hal.616 Hal.617 – 630 Hal.631 – 685 Hal.686 – 689 Hal.690 – 691
Lampiran 2: Pedoman Penyusunan Laporan Kantor Pusat Bank Umum
Hal. 692 – 866
Hal. 692 Hal. 693 – 701 Hal. 693 Hal. 693 – 694 Hal. 694 – 697 Hal. 697 Hal. 698 Hal. 698 Hal. 698 Hal. 699 – 700 Hal. 700 Hal. 700 Hal. 700 Hal. 701 Hal. 702 – 711 Hal. 702 Hal. 702 – 703
Hal. 703 – 704
Hal. 704
Hal. 704 – 705 Hal. 705 Hal. 705 – 706
Hal. 706 – 707 Hal. 707 Hal. 708 Hal. 708 Hal. 708 – 709 Hal. 709
Halaman Judul Bab I Penjelasan Umum A. Tujuan Pelaporan B. Pelapor/Penyedia Informasi C. Jenis Laporan D. Penjabaran Kurs E. Penyusunan Laporan F. Penyampaian Laporan G. Data yang Dilaporkan H. Waktu Penyampaian Laporan I. Penyampaian Koreksi J. Sanksi K. Pengguna L. Lain‐lain Bab II Penjelasan Formulir dan Cakupan Informasi yang Dilaporkan I. Form 101: Laporan Kegiatan Kustodian II. Form 201, 202, dan 203: Laporan Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) III. Form 301 sampai dengan 304: Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar IV. Form 401: Laporan Remittance dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri V. Form 402: Remittance dari Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia VI. Form 501: Mutasi Rekening Pemerintah VII. Form 601 sampai dengan 605: Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah VIII. Form 701: Bancassurance IX. Form 702: Aktivitas Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana X. Form 703: Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri XI. Form 704: Transaksi Perbankan Melalui Delivery Channel E‐Banking XII. Form 705: Outstanding Transaksi Structured Products XIII. Form 706: Transaksi Structured Products yang Bermasalah
Laporan Bulanan
vii
Likuiditas Rupiah
XIV. Form 707: Proyeksi Arus Kas XV. Form 801 sampai dengan 807: Laporan Pejabat Eksekutif, Laporan Data Tenaga Kerja Perbankan, dan Laporan Jaringan Kantor Bank XVI. Form 901 dan 902: Laporan Keuangan Publikasi Bank (Condensed Financial Statement) Bab III Penjelasan Pengisian Field atau Kolom Tata Cara Penulisan Character dan Numeric Tata Cara Pengisian Field Header Informasi Pokok Bank Pelapor Form 101: Kegiatan Kustodian Form 201 sampai dengan 203: Laporan Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Form 201: Transaksi SKBDN Form 202: Pembelian Wesel SKBDN Form 203: Penjualan Wesel SKBDN Form 301 sampai dengan 304: Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit Form 302: Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit Form 303: Laporan Bulanan Acquirer Form 304: Laporan Bulanan Infrastruktur Form 305: Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement) Form 306: Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik Form 401: Laporan Remittance Dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Form 402: Remittance dari Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Form 501: Mutasi Rekening Pemerintah Form 601 sampai dengan 605: Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Form 601: Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan Form 602: Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan Form 603: Penyebab Pengaduan Form 604: Publikasi Negatif Form 605: Penyelesaian Sengketa Form 701: Bancassurance Form 702: Aktivitas Bank Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana Form 703: Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Form 704: Transaksi Perbankan Melalui Delivery Channel E‐Banking Form 705: Outstanding Transaksi Structured Products Form 706: Transaksi Structured Products yang Bermasalah Form 707: Proyeksi Arus Kas Form 801: Data Pejabat Eksekutif Form 802: Daftar Riwayat Pekerjaan Individual Pejabat Eksekutif Form 803: Data Struktur Tenaga Kerja Menurut Jenjang Informasi Pendidikan, Status Tenaga Kerja, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Jabatan Form 804: Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pensiun, Pensiun Dini, dan Tenaga Kerja Diberhentikan Form 805: Prediksi Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Kualifikasi
Laporan Bulanan
Hal. 709 – 710 Hal. 710 – 711
Hal. 711
Hal. 712 – 866 Hal. 712 Hal. 712 – 713 Hal. 714 Hal. 715 – 720 Hal. 721 – 731
Hal. 721 – 727
Hal. 728 – 729
Hal. 730 – 731
Hal. 732 – 766
Hal. 732 – 747
Hal. 748 – 761
Hal. 762 – 763
Hal. 764 – 766
Hal. 767 – 769
Hal. 770 – 773 Hal. 774 – 775
Hal. 776 – 777 Hal. 778 – 790 Hal. 791 – 804
Hal. 791 – 794
Hal. 795 – 797
Hal. 798 – 800
Hal. 801 – 802
Hal. 803 – 804
Hal. 805 – 809 Hal. 810 – 814 Hal. 815 – 819 Hal. 820 – 822 Hal. 823 – 827 Hal. 828 – 830 Hal. 831 – 832 Hal. 833 – 839 Hal. 840 – 842 Hal. 843 – 849
Hal. 850 – 851
Hal. 852 – 854
viii
Likuiditas Rupiah
Laporan Bulanan
Hal. 855 – 856 Hal. 857 – 862 Hal. 863 – 866
Form 901: Laporan Keuangan Publikasi Bank (LKPB) Bulanan
Hal. 863 – 864
Form 902: Laporan Keuangan Publikasi Bank (LKPB) Triwulanan
Hal. 865 – 866
Form 806: Jumlah dan Jenis Pelatihan Karyawan Form 807: Data Jaringan Kantor Form 901 dan 902: Laporan Keuangan Publikasi Bank (Condensed Financial Statement)
Lampiran 3: Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum Halaman Judul Bab 1 Keterangan Umum Cara Pengisian Bab 2 Sistem Validasi Bab 3 Informasi Pokok Bank Pelapor Bab 4 Daftar Formulir LKPBU Bab 5 Template Dan Spesifikasi Tampilan dan Tabel Acuan Bab 6 Daftar Lampiran Sandi Lampiran 3a : Sandi Bank Pelapor Lampiran 3b : Sandi Lokasi Lampiran 3c : Sandi Negara dan Valuta Lampiran 3d : Sandi Perusahaan Asuransi Lampiran 3e : Sandi Manajer Investasi Lampiran 3f : Sandi KC Induk
Lampiran 4: Pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Informasi Pokok Bank Pelapor Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor Informasi Pokok Perusahaan Anak Penjelasan Informasi Pokok Perusahaan Anak Bab I Penjelasan Umum Bab II Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian Bab III Laporan Per kantor III.1.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Per Kantor III.1.2 Penjelasan Pos‐Pos Neraca Bulanan III.1.3 Rekening Administratif III.1.4 Penjelasan Rekening Administratif III.2.1 Laporan Laba/Rugi Per Kantor III.2.2 Penjelasan Laporan Laba/Rugi III.2A.1 Daftar Rincian Pendapatan dari Penyaluran Dana dari Surat Berharga dan Pembiayaan yang diberikan III.2A.2 Penjelasan Rincian Pendapatan dari Penyaluran Dana dari Surat Berharga dan Pembiayaan yang diberikan III.2B.1 Daftar Rincian Distribusi Bagi Hasil III.2B.2 Penjelasan Rincian Perhitungan Bagi Hasil III.3.1 Daftar Rincian Kas dalam Valuta Asing III.3.2 Penjelasan Daftar Rincian Kas dalam Valuta Asing III.4.1 Sandi Rincian Penempatan pada Bank Indonesia III.4.2 Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Indonesia III.4.3 Daftar Rincian Penempatan pada Bank Indonesia
Hal. 867 – 1193
Hal. 867 Hal. 868 – 869 Hal. 870 – 954 Hal. 955 – 956 Hal. 957 – 959 Hal. 960 – 1067 Hal. 1068 – 1193 Hal. 1069 – 1073 Hal. 1074 – 1089 Hal. 1090 – 1098 Hal. 1099 – 1102 Hal. 1103 – 1105 Hal. 1106 – 1193
Hal. 1194 – 1872
Hal. 1195 Hal. 1196 – 1200 Hal. 1201 Hal. 1202 – 1204 Hal. 1205 – 1214 Hal. 1215 – 1245 Hal. 1246 – 1620 Hal. 1247 – 1249 Hal. 1250 – 1264 Hal. 1265 – 1266 Hal. 1267 – 1271 Hal. 1272 – 1277 Hal. 1278 – 1299
Hal. 1300
Hal. 1301 – 1302
Hal. 1303 Hal. 1304 – 1305 Hal. 1306 Hal. 1307 Hal. 1308 Hal. 1309 – 1310 Hal. 1311
ix
Likuiditas Rupiah
III.5.1 Sandi Rincian Penempatan pada Bank Lain III.5.2 Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain III.5.3 Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain III.6.1 Sandi Rincian Tagihan Spot dan Forward III.6.2 Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Spot dan Forward III.6.3 Daftar Rincian Tagihan Spot dan Forward III.7.1 Sandi Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.7.2 Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.7.3 Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki III.8.1 Sandi Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) III.8.2 Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) III.8.3 Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) III.9.1 Sandi Rincian Tagihan Akseptasi III.9.2 Penjelasan Daftar Rincian Tagihan Akseptasi III.9.3 Daftar Rincian Tagihan Akseptasi III.10.1 Sandi Rincian Piutang Murabahah III.10.2 Penjelasan Daftar Rincian Piutang Murabahah III.10.3 Daftar Rincian Piutang Murabahah III.11.1 Sandi Rincian Piutang Istishna’ III.11.2 Penjelasan Daftar Rincian Piutang Istishna’ III.11.3 Daftar Rincian Piutang Istishna’ III.12.1 Sandi Rincian Piutang Qardh III.12.2 Penjelasan Daftar Rincian Piutang Qardh III.12.3 Daftar Rincian Piutang Qardh III.13.1 Sandi Rincian Pembiayaan Bagi Hasil III.13.2 Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan Bagi Hasil III.13.3 Daftar Rincian Pembiayaan Bagi Hasil III.14.1 Sandi Rincian Pembiayaan Sewa III.14.2 Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan Sewa III.14.3 Daftar Rincian Pembiayaan Sewa III.15.1 Sandi Rincian Penyertaan III.15.2 Penjelasan Daftar Rincian Penyertaan III.15.3 Daftar Rincian Penyertaan III.16.1 Sandi Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif III.16.2 Penjelasan Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif III.16.3 Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif III.17.1 Sandi Rincian Aset Tidak Berwujud III.17.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud III.17.3 Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud III.18.1 Sandi Rincian Salam III.18.2 Penjelasan Daftar Rincian Salam III.18.3 Daftar Rincian Salam III.19.1 Sandi Rincian Aset Istishna dalam Penyelesaian III.19.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Istishna dalam Penyelesaian III.19.3 Daftar Rincian Aset Istishna dalam Penyelesaian
Laporan Bulanan Hal. 1312 – 1315 Hal. 1316 – 1319 Hal. 1320 – 1322 Hal. 1323 – 13265 Hal. 1326 – 1328 Hal. 1329 – 1330 Hal. 1331 – 1334 Hal. 1335 – 1340 Hal. 1341 – 1343 Hal. 1344
Hal. 1345 – 1346
Hal. 1347
Hal. 1348 – 1350 Hal. 1351 – 1353 Hal. 1354 – 1356 Hal. 1357 – 1361 Hal. 1362 – 1367 Hal. 1368 – 1370 Hal. 1371 – 1374 Hal. 1375 – 1380 Hal. 1381 – 1383 Hal. 1384 – 1387 Hal. 1388 – 1393 Hal. 1394 – 1396 Hal. 1397 – 1401 Hal. 1402 – 1408 Hal. 1409 – 1411 Hal. 1412 – 1416 Hal. 1417 – 1422 Hal. 1423 – 1425 Hal. 1426 – 1427 Hal. 1428 – 1430 Hal. 1431 – 1432 Hal. 1433
Hal. 1434 – 1435
Hal. 1436 Hal. 1437 Hal. 1438 – 1439 Hal. 1440 Hal. 1441 – 1442 Hal. 1443 – 1444 Hal. 1454 Hal. 1446 – 1447 Hal. 1448 – 1449 Hal. 1450
x
Likuiditas Rupiah
III.20.1 Sandi Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.20.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.20.3 Daftar Rincian Aset Tetap dan Inventaris III.21.1 Sandi Rincian Properti Terbengkalai III.21.2 Penjelasan Daftar Rincian Properti Terbengkalai III.21.3 Daftar Rincian Properti Terbengkalai III.22.1 Sandi Rincian Aset yang Diambil Alih III.22.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset yang Diambil Alih III.22.3 Daftar Rincian Aset yang Diambil Alih III.23.1 Sandi Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.23.2 Penjelasan Daftar Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.23.3 Daftar Rincian Rekening Tunda (Suspense Account) III.24.1 Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.24.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.24.3 Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.25.1 Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.25.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.25.3 Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.26.1 Sandi Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.26.2 Penjelasan Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.26.3 Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya III.27.1 Sandi Rincian Persediaan III.27.2 Penjelasan Daftar Rincian Persediaan III.27.3 Daftar Rincian Persediaan III.28.1 Sandi Rincian Rupa‐Rupa Aset III.28.2 Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset III.28.3 Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset III.29.1 Sandi Rincian Dana Simpanan Wadiah III.29.2 Penjelasan Daftar Rincian Dana Simpanan Wadiah III.29.3 Daftar Rincian Dana Simpanan Wadiah III.30.1 Sandi Rincian Dana Investasi III.30.2 Penjelasan Daftar Rincian Dana Investasi III.30.3 Daftar Rincian Dana Investasi III.31.1 Sandi Rincian Liabilitas Kepada Bank Indonesia III.31.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Kepada Bank Indonesia III.31.3 Daftar Rincian Liabilitas Kepada Bank Indonesia III.32.1 Sandi Rincian Liabilitas Kepada Bank Lain III.32.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Kepada Bank Lain III.32.3 Daftar Rincian Liabilitas Kepada Bank Lain III.33.1 Sandi Rincian Liabilitas Spot dan Forward III.33.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Spot dan Forward III.33.3 Daftar Rincian Liabilitas Spot dan Forward III.34.1 Sandi Rincian Surat Berharga Diterbitkan
Laporan Bulanan
Hal. 1451 Hal. 1452 – 1453 Hal. 1454 Hal. 1455 Hal. 1456 – 1457 Hal. 1458 1459 Hal. 1460 – 1461 Hal. 1462 Hal. 1463 Hal. 1464 Hal. 1465 Hal. 1466
Hal. 1467 – 1468
Hal. 1469
Hal. 1470
Hal. 1471 – 1473
Hal. 1474
Hal. 1475 Hal. 1476
Hal. 1477 Hal. 1478 Hal. 1479 Hal. 1480 Hal. 1481 Hal. 1482 – 1484 Hal. 1485 Hal. 1486 – 1487 Hal. 1488 – 1490 Hal. 1491 Hal. 1492 – 1493 Hal. 1494 – 1497 Hal. 1498 – 1499 Hal. 1500 Hal. 1501 – 1502 Hal. 1503 Hal. 1504 – 1505 Hal.1506 – 1508 Hal. 1509 Hal. 1510 Hal. 1511 – 1512 Hal. 1513 Hal. 1514 – 1515
xi
Likuiditas Rupiah
III.34.2 Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga Diterbitkan III.34.3 Daftar Rincian Surat Berharga Diterbitkan III.35.1 Sandi Rincian Liabilitas Akseptasi III.35.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Akseptasi III.35.3 Daftar Rincian Liabilitas Akseptasi III.36.1 Sandi Rincian Pembiayaan Diterima III.36.2 Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan Diterima III.36.3 Daftar Rincian Pembiayaan Diterima III.37.1 Sandi Rincian Setoran Jaminan III.37.2 Penjelasan Daftar Rincian Setoran Jaminan III.37.3 Daftar Rincian Setoran Jaminan III.38.1 Sandi Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.38.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.38.3 Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia III.39.1 Sandi Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.39.2 Penjelasan Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.39.3 Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia III.40.1 Sandi Rincian Rupa‐Rupa Liabilitas III.40.2 Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Liabilitas III.40.3 Daftar Rincian Rupa‐Rupa Liabilitas III.41.1 Sandi Rincian Modal Pinjaman III.41.2 Penjelasan Daftar Rincian Modal Pinjaman III.41.3 Daftar Rincian Modal Pinjaman III.42.1 Sandi Rincian Modal III.42.2 Penjelasan Daftar Rincian Modal III.42.3 Daftar Rincian Modal III.43.1 Sandi Rincian Pendapatan Komprehensif Lainnya III.43.2 Penjelasan Daftar Rincian Pendapatan Komprehensif Lainnya III.44.1 Sandi Rincian Transaksi Spot dan Forward III.44.2 Penjelasan Daftar Rincian Transaksi Spot dan Forward III.44.3 Daftar Rincian Transaksi Spot dan Forward III.45.1 Sandi Rincian Irrevocable L/C III.45.2 Penjelasan Daftar Rincian Irrevocable L/C III.45.3 Daftar Rincian Irrevocable L/C III.46.1 Sandi Rincian Garansi yang Diberikan III.46.2 Penjelasan Daftar Rincian Garansi yang Diberikan III.46.3 Daftar Rincian Garansi yang Diberikan III.47.1 Sandi Rincian Aset Produktif Dihapus Buku III.47.2 Penjelasan Daftar Rincian Aset Produktif Dihapus Buku III.47.3 Daftar Rincian Aset Produktif Dihapus Buku III.48.1 Sandi Rincian Penerusan Dana Investasi Terikat III.48.2 Penjelasan Daftar Rincian Penerusan Dana Investasi Terikat III.48.3 Daftar Rincian Penerusan Dana Investasi Terikat
Laporan Bulanan
Hal. 1516 – 1519 Hal. 1520 – 1521 Hal. 1522 1523 – 1524 Hal. 1525 Hal. 1526 – 1527 Hal. 1528 – 1531 Hal. 1532 – 1533 Hal. 1534 Hal. 1535 – 1536 Hal. 1537 Hal. 1538
Hal. 1539 – 1540
Hal. 1541
Hal. 1542
Hal. 1543 – 1544
Hal. 1545
Hal. 1546 Hal. 1547 – 1549 Hal. 1550 Hal. 1551 – 1552 Hal. 1553 – 1556 Hal. 1557 – 1558 Hal. 1559 Hal. 1560 – 1561 Hal. 1562 Hal. 1563 Hal. 1564 – 1565 Hal. 1566 – 1567 Hal. 1568 – 1571 Hal. 1572 – 1576 Hal. 1577 – 1579 Hal. 1580 – 1582 Hal. 1583 – 1584 Hal. 1585 – 1588 Hal. 1589 – 1591 Hal. 1592 – 1593 Hal. 1594 Hal. 1595 – 1596 Hal. 1597 Hal. 1598 – 1600 Hal. 1601 – 1605 Hal. 1606 – 1607
xii
Likuiditas Rupiah
III.49.1 Sandi Rincian Persetujuan dan Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru dalam Bulan Laporan III.49.2 Penjelasan Daftar Rincian Persetujuan dan Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru dalam Bulan Laporan III.49.3 Daftar Rincian Persetujuan dan Realisasi Piutang/Pembiayaan Baru dalam Bulan Laporan III.50.1 Sandi Rincian Pelimpahan Piutang / Pembiayaan pada Bulan Laporan III.50.2 Penjelasan Daftar Rincian Pelimpahan Piutang /Pembiayaan pada Bulan Laporan III.50.3 Daftar Rincian Pelimpahan Piutang / Pembiayaan pada Bulan Laporan III.51 Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset Lainnya III.52 Daftar Rincian Rupa‐Rupa Liabilitas Lainnya III.53 Daftar Rincian Pendapatan Non‐Operasional Lainnya III.54 Daftar Rincian Beban Non‐Operasional Lainnya Bab IV Laporan Gabungan IV.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Gabungan IV.2 Laporan Laba/Rugi Gabungan IV.2A.1 Daftar Rincian Perhitungan Bagi Hasil IV.2A.2 Penjelasan Daftar Rincian Perhitungan Bagi Hasil IV.3.1 Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.3.2 Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.4.1 Sandi Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.4.2 Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.5.1 Sandi Rincian Rupa‐Rupa Aset (Gabungan) IV.5.2 Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aset (Gabungan) IV.6.1 Sandi Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.6.2 Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia (Gabungan) IV.7.1 Sandi Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.7.2 Daftar Rincian Liabilitas Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia (Gabungan) IV.8.1 Sandi Rincian Rupa‐rupa Liabilitas (Gabungan) IV.8.2 Daftar Rincian Rupa‐rupa Liabilitas (Gabungan) Bab V Laporan Perusahaan Anak V.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Perusahaan Anak V.2 Laporan Laba/Rugi Perusahaan Anak V.3.1 Sandi Rincian Penempatan pada Bank Lain V.3.2 Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain V.4.1 Sandi Rincian Tagihan Spot dan Forward V.4.2 Daftar Rincian Tagihan Spot dan Forward V.5.1 Sandi Rincian Surat Berharga yang Dimiliki V.5.2 Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki V.6.1 Sandi Rincian Tagihan Akseptasi V.6.2 Daftar Rincian Tagihan Akseptasi V.7.1 Sandi Rincian Piutang Murabahah
Laporan Bulanan
Hal. 1608
Hal. 1609 – 1610
Hal. 1611
Hal. 1612
Hal. 1613 – 1614
Hal. 1615 – 1616
Hal. 1617 Hal. 1618 Hal. 1619 Hal. 1620 Hal. 1621 – 1648 Hal. 1622 – 1626 Hal. 1627 – 1632 Hal. 1633 Hal. 1634 – 1635 Hal. 1636
Hal. 1637
Hal. 1638 – 1639
Hal. 1640
Hal. 1641 Hal. 1642 Hal. 1643
Hal. 1644
Hal. 1645
Hal. 1646
Hal. 1647 Hal. 1648 Hal. 1649 – 1730 Hal. 1650 – 1654 Hal. 1655 – 1660 Hal. 1661 – 1664 Hal. 1665 – 1667 Hal. 1668 – 1670 Hal. 1671 – 1672 Hal. 1673 – 1676 Hal. 1677 – 1679 Hal. 1680 – 1682 Hal. 1683 – 1685 Hal. 1686 – 1690
xiii
Likuiditas Rupiah
V.7.2 Daftar Rincian Piutang Murabahah V.8.1 Sandi Rincian Piutang Istishna’ V.8.2 Daftar Rincian Piutang Istishna’ V.9.1 Sandi Rincian Piutang Qardh V.9.2 Daftar Rincian Piutang Qardh V.10.1 Sandi Rincian Pembiayaan Bagi Hasil V.10.2 Daftar Rincian Pembiayaan Bagi Hasil V.11.1 Sandi Rincian Pembiayaan Sewa V.11.2 Daftar Rincian Pembiayaan Sewa V.12.1 Sandi Rincian Penyertaan V.12.2 Daftar Rincian Penyertaan Bab VI Laporan Konsolidasi VI.1 Laporan Posisi Keuangan/Neraca Konsolidasi VI.1.2 Rekening Administratif Konsolidasi VI.2 Laporan Laba/Rugi Konsolidasi Lampiran Lampiran 1 Sandi Wilayah Bank Indonesia Lampiran 2 Sandi Bank Lampiran 3 Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank Lampiran 4 Sandi Kota/Kabupaten Lampiran 5 Sandi Jenis Valuta Lampiran 6 Sandi Negara Lampiran 7 Sandi Klasifikasi Lapangan Usaha Penerima Fasilitas Pembiayaan Lampiran 8 Sandi Peringkat
Lampiran 5: Pedoman Penyusunan laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah I. Pendahuluan II. Tujuan III. Mekanisme Pelaporan Menggunakan Kamus Data XBRL III.1. Kamus Data
Laporan Bulanan
Hal. 1691 – 1693 Hal. 1694 – 1698 Hal. 1699 – 1701 Hal. 1702 – 1706 Hal. 1707 – 1709 Hal. 1710 – 1715 Hal. 1716 – 1718 Hal. 1719 – 1723 Hal. 1724 – 1726 Hal. 1727 – 1728 Hal. 1729 – 1730 Hal. 1731 – 1747 Hal. 1732 – 1736 Hal. 1737 – 1739 Hal. 1740 – 1747 Hal. 1748 – 1872 Hal. 1749 Hal. 1750 – 1756 Hal. 1757 – 1766 Hal. 1767 – 1783 Hal. 1784 – 1786 Hal. 1787 – 1790 Hal. 1791 – 1869
Hal. 1870 – 1872 Hal. 1873 – 1939
Hal. 1874 Hal. 1874 Hal. 1874 – 1883 Hal. 1877 – 1881
III.1.1. Schema
Hal. 1878 – 1880
III.1.2. Link Bases
Hal. 1880 – 1881
Hal. 1881 – 1882 Hal. 1883 Hal. 1883 – 1895 Hal. 1883 – 1890 Hal. 1890 – 1895
IV.2.1. Schema Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS
Hal. 1890 – 1891
IV.2.2 Linkbases Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS
Hal. 1892 – 1895
Hal. 1895 – 1911 Hal. 1895 – 1896 Hal. 1897 – 1903 Hal. 1903 – 1911
III.2. Instance Document III.3. Log Hasil Validasi IV. Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS IV.1. Sistematika Folder Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS IV.2. Schema dan Linkbases Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS
V. Instance Document LSMK Bulanan BUS dan UUS V.1. Aturan Penamaan Instance Document V.2. Format Instance Document V.3. Contoh Struktur Instance Document V.3.1 Format Instance Kosong (Form Header)
Hal. 1904
V.3.2 Format Instance Non‐Agunan
Hal. 1905 – 1906
xiv
Likuiditas Rupiah
V.3.3 Format Instance Agunan/Multi Agunan
Hal. 1907 – 1909
V.3.4 Format Instance untuk Form yang Memiliki Struktur Closed Table
Hal. 1909 – 1911
Hal. 1912 – 1914 Hal. 1915 – 1999 Hal. 1915 – 1918 Hal. 1919 – 1922 Hal. 1923 – 1932 Hal. 1933 – 1999
VI. Catatan Khusus Lampiran Lampiran 1 Daftar View Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS Lampiran 2 Daftar Keterkaitan Antar Form Lampiran 3 Daftar Base Items pada Kamus Data Lampiran 4 Daftar Validasi Bisnis Kamus Data LSMK Bulanan BUS dan UUS
Lampiran 6: Petunjuk Teknis Single Reporting Platform (SRP) I. Diagram Alur SRP – LSMK Bulanan BUS dan UUS II. Membuka SRP Aplikasi LSMK Bulanan BUS dan UUS III. Upload III.1 Upload Online III.2 Laporan Status Upload IV. Laporan IV.1 Absensi Laporan IV.1.1 Summary
Hal. 2013 – 2036
Hal. 2037 – 2038
IV.1.3 Rekapitulasi Kesalahan Validasi
Hal. 2038 – 2046
IV.1.4 Laporan Status Per Form
Hal. 2046 – 2050
IV.1.5 Laporan Absensi Lolos Validasi
Hal. 2050 – 2052
IV.1.6 Laporan Absensi Terlambat
Hal. 2052 – 2054
Hal. 2055 – 2068 Hal. 2069 – 2073 Hal. 2069 – 2070
VI.1.1 Membuka Halaman Pengumuman
Hal. 2069
VI.1.2 Cari Pengumuman
Hal. 2070
Hal. 2071 – 2073
VI.2.1 Membuka Halaman Pustaka Dokumen
Hal. 2071
VI.2.2 Cari Pustaka Dokumen
Hal. 2072 – 2073
Hal. 2074 – 2080 Hal. 2074 – 2075
VI.2 Pustaka Dokumen
VII. Administrasi VII.1 Masa Pelaporan VII.2 Daftar Bank Pelapor VII.3 Daftar Perusahaan Anak VIII. Profil Saya dan Ubah Password VIII.1 Profil Saya VIII.2 Ubah Password VIII.3 Sign Out IX. Mekanisme Koneksi
Lampiran 7: Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
Hal. 2000 – 2085 Hal. 2001 Hal. 2002 – 2005 Hal. 2006 – 2011 Hal. 2006 – 2007 Hal. 2008 – 2011 Hal. 2012 – 2054 Hal. 2012 – 2054
IV.1.2 Pelapor Belum Kirim
V. Download Instance VI. Komunikasi VI.1 Pengumuman
Laporan Bulanan
Bab I Penjelasan Umum Bab II Penjelasan Umum Daftar Kolom Rincian Bab III Penjelasan Form LBBPR Form 00 – 1 Data Pokok BPR Pelapor
Hal. 2076 – 2078 Hal. 2078 – 2080 Hal. 2081 – 2084 Hal. 2081 Hal. 2082 – 2083 Hal. 2083 – 2084 Hal. 2085 Hal. 2086 – 2228
Hal. 2087 – 2090 Hal. 2091 – 2096 Hal. 2097 – 2199 Hal. 2098 – 2099
xv
Likuiditas Rupiah Form 00 – 2 Penjelasan Data Pokok BPR Pelapor Form 01 – 1 Neraca Form 01 – 2 Penjelasan Neraca Form 01 – A.1 Rekening Administratif Form 01 – A. 2 Penjelasan Rekening Administratif Form 02 – 1 Laba Rugi Form 02 – 2 Penjelasan Laba Rugi Form 03 – 1 Kas dalam Valuta Asing Form 03 – 2 Daftar Rincian Kas dalam Valuta Asing Form 03 – 3 Penjelasan Daftar Kas dalam Valuta Asing Form 04 – 1 Rincian Surat Berharga Form 04 – 2 Rincian Sandi Surat Berharga Form 04 – 3 Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga Form 05 – 1 Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain Form 05 – 2 Sandi Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain Form 05 – 3 Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain Form 06 – 1 Daftar Rincian Kredit yang Diberikan Form 06 – 2 Daftar Sandi Kredit yang Diberikan Form 06 – 3 Penjelasan Kredit yang Diberikan Form 06 – 4 Informasi Tambahan Kredit yang Diberikan Form 07 – 1 Agunan yang Diambil Alih Form 07 – 2 Daftar Sandi Agunan yang Diambil Alih Form 07 – 3 Penjelasan Daftar Sandi Agunan yang Diambil Alih Form 08 – 1 Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud Form 08 – 2 Daftar Sandi Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud Form 08 – 3 Penjelasan Aset Tetap, Inventaris, dan Aset Tidak Berwujud Form 09 – 1 Aset Lain‐Lain Form 09 – 2 Penjelasan Sandi Aset Lain‐Lain Form 10 – 1 Kewajiban Segera Form 10 – 2 Penjelasan Kewajiban Segera Form 11 – 1 Daftar Rincian Utang Bunga Form 11 – 2 Penjelasan Utang Bunga Form 12 – 1 Tabungan Form 12 – 2 Sandi Rincian Tabungan Form 12 – 3 Penjelasan Rincian Tabungan Form 13 – 1 Deposito Form 13 – 2 Sandi Rincian Deposito Form 13 – 3 Penjelasan Rincian Deposito Form 14 – 1 Simpanan dari Bank Lain Form 14 – 2 Sandi Rincian Simpanan dari Bank Lain Form 14 – 3 Penjelasan Rincian Simpanan dari Bank Lain Form 15 – 1 Pinjaman yang Diterima dan Pinjaman Subordinasi Form 15 – 2 Sandi Rincian Pinjaman yang Diterima dan Pinjaman
Subordinasi Form 15 – 3 Penjelasan Rincian Pinjaman yang Diterima dan Pinjaman Subordinasi Form 16 – 1 Daftar Rincian Kewajiban Lain‐lain Form 16 – 2 Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Lain‐lain
Laporan Bulanan
Hal. 2100 – 2104 Hal. 2105 – 2106 Hal. 2107 – 2115 Hal. 2116 Hal. 2117 – 2118 Hal. 2119 – 2121 Hal. 2122 – 2129 Hal. 2130 Hal. 2131 Hal. 2132 Hal. 2133 Hal. 2134 Hal. 2135 – 2136 Hal. 2137 Hal. 2138 – 2139 Hal. 2140 – 2141 Hal. 2142 – 2144 Hal. 2145 – 2149 Hal. 2150 – 2161 Hal. 2162 – 2165 Hal. 2166 Hal. 2167 Hal. 2168 Hal. 2169 – 2170 Hal. 2171 Hal. 2172 – 2173 Hal. 2174 Hal. 2175 Hal. 2176 Hal. 2177 Hal. 2178 Hal. 2179 Hal. 2180 Hal. 2181 Hal. 2182 – 2183 Hal. 2184 Hal. 2185 Hal. 2186 – 2187 Hal. 2188 Hal. 2189 Hal. 2190 – 2191 Hal. 2192 Hal. 2193 – 2194
Hal. 2195 – 2197
Hal. 2198 Hal. 2199
xvi
Likuiditas Rupiah Daftar Lampiran Lampiran – 01 Daftar Sandi Lokasi Kabupaten Kota Lampiran – 02 Daftar Sandi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampiran – 03 Daftar Sandi Bank Umum Lampiran – 04 Daftar Sandi Mata Uang Asing Lampiran – 05 Daftar Sandi Pihak Lawan Lampiran – 06 Daftar Sandi Sektor Ekonomi Lampiran 8: Petunjuk Teknis Administrator dan Operasional Aplikasi Entry Laporan Berkala BPR (Client) Versi 1.0
Laporan Bulanan
Daftar Revisi 1. Pendahuluan 1.1. Pengantar Sistem Aplikasi 1.1.1. Maksud dan Tujuan
Hal. 2231 – 2232
Hal. 2232 – 2233
1.2.1. Laporan Bulanan
Hal. 2232
1.2.2. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Hal. 2232
1.2.3. Laporan Keuangan Publikasi
Hal. 2232
1.2.4. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja (PRK)
Hal. 2233
1.2.5. Laporan Rencana Kerja (RK)
Hal. 2233
1.3. Kepemilikan 2. Peralatan 2.1. Peralatan yang Dibutuhkan 2.2. Konfigurasi Software dan Hardware Minimal 3. Langkah Awal 3.1. Instalasi Sistem
Hal. 2233 Hal. 2234 Hal. 2234 Hal. 2234 Hal. 2234 – 2254 Hal. 2234 – 2252
3.1.1. Setting IIS (Estimasi Waktu 15 Menit)
Hal. 2234 – 2237
3.1.2. Instalasi ASP.NET MVC 2 (Estimasi Waktu 15 Menit)
Hal. 2238
3.1.3. Install Erlang (Estimasi waktu 10 menit)
Hal. 2239 – 2241
3.1.4. Instalasi Ruby (Estimasi waktu 10 menit)
Hal. 2241 – 2242
3.1.5. Instalasi Rabbit (Estimasi waktu 10 menit)
Hal. 2243 – 2244
3.1.6. Instalasi SQL Server Express 2008 r2 (Estimasi waktu 30 Menit)
Hal. 2244 – 2249
3.1.7. Instalasi SAK‐ETAP Client BPR (Estimasi waktu 10 Menit)
Hal. 2250 – 2252
3.2. Pemberian Kewenangan 3.2.1. Pengendalian Kewenangan Kelompok Pengguna 3.2.2. Pengendalian Kewenangan Pengamanan Aplikasi
Hal. 2252 – 2253
3.3. Memulai Session
8.
Hal. 2229 – 2401 Hal. 2230 Hal. 2231 – 2233 Hal. 2231 – 2232
1.2. Penjelasan Petunjuk Teknis
4. 5. 6. 7.
Hal. 2200 – 2228 Hal. 2201 – 2215 Hal. 2216 Hal. 2217 – 2220 Hal. 2221 – 2226 Hal. 2227 Hal. 2228
Hal. 2252 – 2253 Hal. 2253
Hal. 2253 – 2254
3.3.1. Administrator
Hal. 2253 – 2254
3.3.2. Operator
Hal. 2254
3.4. Mengakhiri Session Ketersediaan Sistem Keamanan Pihak yang Dapat Dihubungi Instruksi‐Instruksi Umum a. Tampilan Awal untuk User Operator b. Tampilan untuk User Administrator c. Tampilan Pesan Secara Umum Fungsi‐Fungsi
Hal. 2254 Hal. 2254 Hal. 2255 Hal. 2255 Hal. 2255 – 2257 Hal. 2255 – 2256 Hal. 2256 – 2257 Hal. 2257 Hal. 2257 – 2401
xvii
Likuiditas Rupiah
Laporan Bulanan
8.1. Inisialisasi
Hal. 2258 – 2269
8.1.1. Metode Inisialisasi
Hal. 2258 – 2268
8.1.2. Jenis Inisialisasi
Hal. 2268 – 2269
8.2. Validasi dan Approval
Hal. 2269 – 2270
8.2.1. Validasi
Hal. 2269 – 2270
8.2.2. Approval
Hal. 2270
8.3. Kirim Laporan
Hal. 2270 – 2274
8.3.1. Pengiriman Online
Hal. 2271 – 2273
8.3.2. Pengiriman Offline
Hal. 2273 – 2274
8.4. Manajemen User
Hal. 2274 – 2278
8.4.1. Menambah User
Hal. 2274 – 2275
8.4.2. Meng‐edit User
Hal. 2275 – 2277
8.4.3. Mengubah Password
Hal. 2277 – 2278
8.4.4. Menghapus User
Hal. 2278
8.5. Ekspor & Impor
Hal. 2278 – 2281
8.5.1. Ekspor
Hal. 2278 – 2279
8.5.2. Impor
Hal. 2279 – 2281
8.6. Back Up & Restore
Hal. 2281 – 2283
8.6.1. Back Up
Hal. 2281 – 2282
8.6.2. Restore
Hal. 2282 – 2283
8.7. Lihat Laporan 8.8. Konfigurasi Server 8.9. Entry Modul Laporan Bulanan
Hal. 2283 – 2285 Hal. 2285 – 2286 Hal. 2286 – 2347
8.9.1.
Data Pokok BPR Pelapor (Form 00)
8.9.2.
Neraca Bulanan BPR dan Rekening‐Rekening Administratif (Form 01)
Hal. 2291 – 2297
8.9.3.
Kas Dalam Valuta Asing (Form 03)
Hal. 2297 – 2302
8.9.4.
Form Rincian Surat Berharga (Form 04)
Hal. 2302 – 2306
8.9.5.
Form Penempatan Pada Bank Lain (Form 05)
Hal. 2306 – 2310
8.9.6.
Form Kredit yang Diberikan (Form 06)
Hal. 2310 – 2315
8.9.7.
Form Agunan yang Diambil Alih (Form 07)
Hal. 2315 – 2319
8.9.8.
Form Aset Tetap Inventaris dan Aset Tidak Berwujud (Form 08)
Hal. 2319 – 2321
8.9.9.
Form Aset Lain‐Lain (Form 09)
Hal. 2321 – 2323
8.9.10. Form Kewajiban Segera (Form 10)
Hal. 2323 – 2325
8.9.11. Form Utang Bunga (Form 11)
Hal. 2325 – 2327
8.9.12. Form Tabungan (Form 12)
Hal. 2327 – 2331
8.9.13. Form Deposito (Form 13)
Hal. 2331 – 2335
8.9.14. Form Simpanan dari Bank Lain (Form 14)
Hal. 2335 – 2339
8.9.15. Form Pinjaman Diterima (Form 15)
Hal. 2340 – 2343
8.9.16. Form Kewajiban Lain‐Lain (Form 16)
Hal. 2344 – 2345
8.9.17. Form Laba Rugi (Form 02)
Hal. 2345 – 2347
8.10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Hal. 2286 – 2291
Hal. 2347 – 2364
8.10.1. Entri Kelompok Debitur
Hal. 2347 – 2351
8.10.2. Entri BMPK (Penyediaan Dana Pihak Terkait)
Hal. 2351 – 2356
8.10.3. Entri BMPK (Pelanggaran Kredit Pihak Tidak Terkait)
Hal. 2356
8.10.4. Entri BMPK (Pelampauan Kredit)
Hal. 2356 – 2364
8.11. Laporan Keuangan Publikasi
Hal. 2365 – 2372
8.11.1. Laporan Neraca Publikasi
Hal. 2365 – 2368
8.11.2. Laporan Laba Rugi Publikasi
Hal. 2368 – 2369
xviii
Likuiditas Rupiah
Laporan Bulanan
8.11.3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi
Hal. 2369 – 2371
8.11.4. Laporan Informasi Lain
Hal. 2371 – 2372
8.12. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja 8.12.1. Realisasi Neraca
Hal. 2373 – 2387
8.12.2. Realisasi Laba Rugi
Hal. 2376 – 2377
8.12.3. Realisasi Komitmen dan Kontinjensi
Hal. 2378 – 2379
8.12.4. Realisasi Penghimpun Dana Pihak Ketiga
Hal. 2379 – 2380
8.12.5. Realisasi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha dan Sektor Ekonomi 8.12.6. Realisasi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Jenis Usaha 8.12.7. Realisasi Rasio‐Rasio
Hal. 2380 – 2382
Hal. 2382 – 2383
Hal. 2383 – 2385
8.12.8. Upaya dalam Rangka Pencapaian Pelaksanaan Rencana Kerja
Hal. 2385 – 2387
8.13. Laporan Rencana Kerja
Hal. 2387 – 2401
8.13.1. Proyeksi Neraca
Hal. 2387 – 2390
8.13.2. Proyeksi Laba Rugi
Hal. 2391 – 2392
8.13.3. Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
Hal. 2392 – 2393
8.13.4. Proyeksi Penghimpun Dana Pihak Ketiga
Hal. 2393 – 2395
8.13.5. Proyeksi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha dan Sektor Ekonomi 8.13.6. Proyeksi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Jenis Usaha 8.13.7. Proyeksi Proyeksi Rasio‐Rasio
Hal. 2395 – 2396
Hal. 2396 – 2398
Hal. 2398 – 2399
8.13.8. Upaya Dalam Rangka Pencapaian Rencana Kerja
Hal. 2399 – 2401
Hal. 2402 – 2433
Lampiran 9: Petunjuk Teknis Aplikasi Web Laporan Berkala BPR (Web BPR) Versi 1.0 1. Pendahuluan 1.1. Pengantar Sistem Aplikasi 1.1.1. Maksud dan Tujuan
1.2. Penjelasan Petunjuk Teknis 1.3. Kepemilikan 2. Peralatan 2.1. Peralatan yang Digunakan 2.2. Spesifikasi Teknis 3. Langkah Awal 3.1. Instalasi 3.2. Pengendalian Kewenangan 3.2.1. Pengendalian Kewenangan Kelompok Pengguna 3.2.2. Pengendalian Kewenangan Pengamanan Aplikasi
4. 5. 6. 7.
Hal. 2373 – 2376
3.3. Memulai session Ketersediaan Sistem Keamanan Pihak yang Dapat Dihubungi Fungsi‐Fungsi 7.1. Menu Laporan 7.1.1. Lihat Laporan 7.1.2. Download Data 7.1.3. Upload Laporan
Hal. 2403 – 2404 Hal. 2403 Hal. 2403
Hal. 2403 – 2404 Hal. 2404
Hal. 2404 Hal. 2404 Hal. 2404 Hal. 2405 – 2406 Hal. 2405 Hal. 2405 Hal. 2405 Hal. 2405
Hal. 2405 – 2406 Hal. 2406 Hal. 2406 Hal. 2407 Hal. 2407 – 2433 Hal. 2407 – 2419 Hal. 2407 – 2411 Hal. 2411 – 2415 Hal. 2415 – 2416
xix
Likuiditas Rupiah
7.1.4. Absensi 7.1.5. Tabel Referensi
7.2. Helpdesk 7.2.1. Tanya Jawab 7.2.2. Panduan 7.2.3. FAQ
7.3. Info 7.3.1. Daftar Sandi Bank 7.3.2. Tingkat Suku Bunga LPS 7.3.3. Berita
7.4. Teguran 7.5. Survey 7.6. Manajemen Aplikasi 7.7. Ganti Password 7.8. Logout
Lampiran 10: Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Halaman Judul Kata Pengantar Data Pokok BPRS Pelapor Penjelasan Data Pokok BPRS Pelapor Bab I Penjelasan Umum Bab II Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian Bab III Laporan Bulanan BPR Syariah III.1.1. Neraca Bulanan BPR Syariah III.1.2. Penjelasan Pos‐Pos Neraca Bulanan BPR Syariah III.1.3. Rekening Administratif III.1.4. Penjelasan Rekening Administratif III.2.1. Laporan Laba/Rugi III.2.2. Penjelasan Laba/Rugi III.3.1. Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain III.3.2. Sandi Rincian Penempatan pada Bank Lain III.3.3. Penjelasan Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain III.4.1. Daftar Rincian Piutang Murabahah III.4.2. Sandi Rincian Piutang Murabahah III.4.3. Penjelasan Daftar Rincian Piutang Murabahah III.5.1. Daftar Rincian Piutang Salam III.5.2. Sandi Rincian Piutang Salam III.5.3. Penjelasan Daftar Rincian Piutang Salam III.6.1. Daftar Rincian Piutang Istishna’ III.6.2. Sandi Rincian Piutang Istishna’ III.6.3. Penjelasan Daftar Rincian Piutang Istishna’ III.7.1. Daftar Rincian Pembiayaan III.7.2. Sandi Rincian Pembiayaan III.7.3. Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan III.8.1. Daftar Rincian Pembiayaan Ijarah III.8.2. Sandi Rincian Pembiayaan Ijarah
Laporan Bulanan
Hal. 2416 – 2417 Hal. 2417 – 2419
Hal. 2419 – 2422 Hal. 2419 – 2420 Hal. 2420 – 2422 Hal. 2422
Hal. 2422 – 2425 Hal. 2423 Hal. 2423 – 2424 Hal. 2424 – 2425
Hal. 2425 – 2426 Hal. 2426 – 2427 Hal. 2427 – 2432 Hal. 2432 – 2433 Hal. 2433
Hal. 2434 – 2566 Hal. 2434 Hal. 2435 Hal. 2436 Hal. 2437 – 2439 Hal. 2440 – 2443 Hal. 2444 – 2452 Hal. 2453 – 2598 Hal. 2453 – 2454 Hal. 2455 – 2462 Hal. 2463 Hal. 2464 – 2465 Hal. 2466 – 2468 Hal. 2469 – 2477 Hal. 2478 Hal. 2479 – 2481 Hal. 2482 – 2484 Hal. 2485 Hal. 2486 – 2488 Hal. 2489 – 2492 Hal. 2493 Hal. 2494 – 2496 Hal. 2497 – 2499 Hal. 2500 Hal. 2501 – 2503 Hal. 2504 – 2507 Hal. 2508 Hal. 2509 – 2511 Hal. 2512 – 2515 Hal. 2516 Hal. 2517 – 2519
xx
Likuiditas Rupiah III.8.3. Penjelasan Daftar Rincian Aktiva Ijarah III.9.1. Daftar Rincian Qardh III.9.2. Sandi Rincian Qardh III.9.3. Penjelasan Daftar Rincian Qardh III.10.1. Daftar Rincian Aktiva Istishna’ dalam Penyelesaian III.10.2. Sandi Rincian Aktiva Istishna’ dalam Penyelesaian III.10.3. Penjelasan Daftar Rincian Aktiva Istishna’ dalam Penyelesaian III.11.1. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aktiva III.11.2. Sandi Rincian Rupa‐Rupa Aktiva III.11.3. Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Aktiva III.12.1. Daftar Rincian Tabungan Wadiah III.12.2. Sandi Rincian Tabungan Wadiah III.12.3. Penjelasan Daftar Rincian Tabungan Wadiah III.13.1. Daftar Rincian Tabungan Mudharabah III.13.2. Sandi Rincian Tabungan Mudharabah III.13.3. Penjelasan Daftar Rincian Tabungan Mudharabah III.14.1. Daftar Rincian Deposito Mudharabah III.14.2. Sandi Rincian Deposito Mudharabah III.14.3. Penjelasan Daftar Rincian Deposito Mudharabah III.15.1. Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.15.2. Sandi Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.15.3. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.16.1. Daftar Rincian Kewajiban Lainnya III.16.2. Sandi Rincian Kewajiban Lainnya III.16.3. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain III.17.1. Daftar Rincian Rupa‐Rupa Pasiva III.17.2. Sandi Rincian Rupa‐Rupa Pasiva III.17.3. Penjelasan Daftar Rincian Rupa‐Rupa Pasiva III.18.1. Daftar Rincian Aktiva Produktif yang Dihapusbuku III.18.2. Sandi Rincian Aktiva Produktif yang Dihapusbuku III.18.3. Penjelasan Rincian Aktiva Produktif yang Dihapusbuku III.19.1. Laporan Penerusan Dana Mudharabah Muqayyadah III.19.2. Sandi Rincian Laporan Penerusan Dana Mudharabah
Muqayyadah III.19.3. Penjelasan Rincian Laporan Penerusan Dana Mudharabah Muqayyadah III.20.1. Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa III.20.2. Sandi Rincian Piutang Transaksi Multijasa III.20.3. Penjelasan Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa III.21.1. Daftar Rincian Pembentukan PPA III.21.2. Sandi Rincian Pembentukan PPA III.21.3. Penjelasan Daftar Rincian Pembentukan PPA III.22.1. Daftar Rincian Agunan yang Diambil Alih III.22.2. Sandi Rincian Agunan yang Diambil Alih III.22.3. Penjelasan Daftar Rincian Agunan yang Diambil Alih III.23.1. Daftar Rincian Kewajiban Segera III.23.2. Sandi Rincian Kewajiban Segera III.23.3. Penjelasan Daftar Rincian Kewajiban Segera
Laporan Bulanan Hal. 2520 – 2522 Hal. 2523 Hal. 2524 – 2526 Hal. 2527 – 2529 Hal. 2530 Hal. 2531 Hal. 2532 – 2533 Hal. 2534 Hal. 2535 Hal. 2536 – 2537 Hal. 2538 Hal. 2539 Hal. 2540 – 2541 Hal. 2542 Hal. 2543 Hal. 2544 – 2545 Hal. 2546 Hal. 2547 Hal. 2548 – 2549 Hal. 2550 Hal. 2551 – 2552 Hal. 2553 – 2554 Hal. 2555 Hal. 2556 Hal. 2557 – 2558 Hal. 2559 Hal. 2560 Hal. 2561 Hal. 2562 Hal. 2563 – 2564 Hal. 2565 – 2566 Hal. 2567 Hal. 2568 – 2569 Hal. 2570 Hal. 2571 Hal. 2572 – 2574 Hal. 2575 – 2577 Hal. 2578 Hal. 2579 Hal. 2580 Hal. 2581 Hal. 2582 – 2583 Hal. 2584 – 2585 Hal. 2586 Hal. 2587 Hal. 2588
xxi
Likuiditas Rupiah III.24.1. Daftar Rincian Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima III.24.2. Sandi Rincian Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima III.24.3. Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima III.25.1. Laporan Mingguan Cash Ratio III.25.2. Penjelasan Laporan Mingguan Cash Ratio III.26.1. Daftar Rincian Aktiva dalam Valuta Asing III.26.2. Sandi Rincian Aktiva dalam Valuta Asing III.26.3. Penjelasan Daftar Rincian Aktiva dalam Valuta Asing Lampiran Lampiran 1: Daftar Sandi Dati II Lampiran 2: Daftar Sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Lampiran 3: Daftar Sandi Golongan Penjamin Lampiran 4: Daftar Sandi Golongan Nasabah Lampiran 5: Daftar Sandi Mata Uang Asing
Laporan Bulanan Hal. 2589 Hal. 2590 Hal. 2591 – 2592 Hal. 2593 Hal. 2594 – 2595 Hal. 2596 Hal. 2597 Hal. 2598 Hal. 2599 – 2626 Hal. 2599 – 2615 Hal. 2616 – 2617 Hal. 2618 Hal. 2619 Hal. 2620 – 2626
xxii
Likuiditas Rupiah
Laporan Bulanan
Rekam Jejak Regulasi Laporan Bulanan Bank
xxiii
Likuiditas Rupiah Laporan Bulanan Dasar Hukum : ‐ Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ Undang Nomor 10 Tahun 1998 ‐ Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 2009 ‐ Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ‐ Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 2009 Regulasi Terkait : ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati‐hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati‐hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ‐ Surat Edaran Nomor 14/27/DASP 2012, Perihal: Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit. ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 2009 perihal Uang Elektronik ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/18/DPNP 2009 tentang Pelaporan Structured Product ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/33/DPNP Tahun 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Regulasi Bank Indonesia : ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/18/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat ‐ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/47/DSta 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/39/DPNP 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
xxiv
Likuiditas Rupiah Laporan Bulanan ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/5/DSM 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/7/DSM 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum ‐ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum
xxv
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi BAB I 1 Pasal 1 12/2/PBI/2010
Laporan Bulanan Ketentuan
Moneter Likuiditas Rupiah Laporan Bulanan Bank Umum Ketentuan Umum 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk Kantor Cabang Bank Asing. Perusahaan Anak adalah perusahaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. Bank Pelapor adalah kantor bank yang meliputi kantor pusat, kantor cabang bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing dan/atau kantor cabang pembantu bank asing yang berkedudukan di Indonesia. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan keuangan yang disusun oleh bank untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi‐sandi dan angka. Laporan per Kantor adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang bank, kantor cabang bank asing dan kantor cabang pembantu bank asing, termasuk kantor‐kantor bank yang berada di bawah koordinasinya. Laporan Gabungan adalah : a. laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat bank yang mencakup data keuangan dari kantor pusat bank dan seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, termasuk kantor cabang syariah bagi bank yang memiliki unit usaha syariah; atau b. laporan keuangan yang disusun oleh kantor cabang bank asing yang mencakup data keuangan dari kantor cabang bank asing dan seluruh kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, termasuk kantor cabang pembantu syariah bagi kantor cabang bank asing yang memiliki unit usaha syariah.
1
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
2
Pasal 2 10/40/PBI/2008
3
Pasal 3 10/40/PBI/2008 SE 14/5/DSM 2012 Romawi II no. 1
4
Pasal 4 10/40/PBI/2008
SE 11/2/DSM 2009 Romawi III
Laporan Bulanan
Ketentuan 10. Laporan Perusahaan Anak adalah laporan keuangan kantor pusat perusahaan anak dan seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. 11. Laporan Konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan konsolidasi dari laporan gabungan bank dan laporan perusahaan anak termasuk perusahaan anak yang berbentuk bank. 12. Penyampaian Laporan secara online adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke Remote Access Server (RAS) Bank Indonesia. 13. Penyampaian Laporan secara offline adalah penyampaian laporan oleh bank pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya disertai hard copy kepada Bank Indonesia. 14. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi bank pelapor. 15. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi bank pelapor. (1) Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu sejak Bank Pelapor melakukan kegiatan operasional. (2) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1) Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga memungkinkan Bank Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern menjadi format Laporan. (2) Format Laporan dan tata cara pelaporan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) 2008 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 1 Kodifikasi ini). Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “petugas dan/atau penanggung jawab” adalah petugas dan/atau penanggung jawab di Bank yang diberi wewenang dan/atau tanggung jawab untuk menyusun, melakukan verifikasi dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian, setiap Laporan yang telah diterima oleh Bank Indonesia dianggap sah. Nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan Laporan harus selalu dikinikan. Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
2
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi BAB II 5 Pasal 5 10/40/PBI/2008
6
Pasal 6 10/40/PBI/2008
7
Pasal 7 10/40/PBI/2008
Laporan Bulanan Ketentuan
Jenis Laporan, Koreksi Laporan dan Bank Laporan (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) ayat (1) terdiri dari Laporan per Kantor, Laporan Gabungan, Laporan Perusahaan Anak, dan Laporan Konsolidasi. (2) Laporan per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor Cabang Bank Asing, dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing. Bagi Kantor Bank yang status kantornya di bawah Kantor Cabang, antara lain unit syariah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Payment Point, Laporannya digabungkan dengan kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional atau Kantor Cabang yang menjadi induknya. Sedangkan bagi Kantor Bank Asing yang status kantornya di bawah Kantor Cabang Pembantu, Laporannya digabung dengan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang menjadi induknya. (3) Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank yang memiliki Kantor Cabang atau Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki Kantor Cabang Pembantu. Bagi Bank yang tidak memiliki Kantor Cabang, tidak diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Gabungan. (4) Laporan Perusahaan Anak selain yang berbentuk Bank wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank. Bank yang memiliki Perusahaan Anak yang berbentuk Bank termasuk yang berbentuk bank syariah tidak perlu menyampaikan Laporan Perusahaan Anak karena Perusahaan Anak tersebut merupakan Bank Pelapor. (5) Laporan Konsolidasi wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank. Bagi Bank yang tidak memiliki Perusahaan Anak, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Konsolidasi. (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 5 Kodifikasi ini). (2) Dalam hal terdapat koreksi Laporan per Kantor atau koreksi Laporan Perusahaan Anak yang berdampak pada Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi maka Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi. (1) Dalam hal Bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabangnya secara terpusat atau sentralisasi, laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh kantor pusat Bank atau kantor Bank yang bertindak sebagai koordinator. Yang dimaksud dengan “Laporan secara terpusat atau sentralisasi” adalah Laporan dari seluruh atau sebagian kantor Bank Pelapor yang disusun dan disampaikan oleh kantor pusat atau kantor yang ditunjuk.
3
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat diidentifikasi untuk masing‐masing kantor. Laporan masing‐masing kantor dinyatakan dapat teridentifikasi apabila Laporan dimaksud tetap dapat menunjukkan sandi dari Kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila kantor pusat Bank atau kantor koordinator mampu menyusun Laporan per Kantor untuk 10 (sepuluh) Kantor Cabangnya, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 (sepuluh) Laporan per Kantor yang sesuai dengan sandi masing‐masing Kantor Bank Pelapor, ditambah dengan Laporan per Kantor dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor. (3) Dalam hal kantor pusat atau kantor wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, laporan keuangan kantor pusat atau kantor wilayah Bank digabungkan dengan Laporan dari kantor Bank Pelapor yang ditunjuk.
BAB III
Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan
8
Pasal 8 12/2/PBI/2010
(1) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 5 Kodifikasi ini) ayat (2) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh: Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Februari 2011 (2) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 5 Kodifikasi ini) ayat (3) setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh : Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan laporan Januari 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Februari 2011. Yang dimaksud dengan “Bulan Laporan” adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan Januari 2011 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir Januari 2011 atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Januari 2011. (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 5 Kodifikasi ini) ayat (4) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia paling
4
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Contoh : Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011] (4) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 5 Kodifikasi ini) ayat (5) setiap triwulan wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 23 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.
Data yang disampaikan adalah data akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember atau periode data tahun berjalan yang berakhir sampai dengan akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Contoh : Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 April 2011.
9
Pasal 9 12/2/PBI/2010 Ayat (1) SE 12/7/DSM 2010 Romawi I No. 3
Pasal 9 12/2/PBI/2010 Ayat (2)
10
Pasal 10 12/2/PBI/2010
(1) Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang, jangka waktu penyampaian koreksi Laporan per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) ayat (1) paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan dan dinyatakan terlambat apabila menyampaikan koreksi Laporan per Kantor sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis, yang dilengkapi dengan data berupa jumlah Kantor Cabang yang dimiliki, jumlah Kantor Cabang yang sudah online, jumlah Kantor Cabang yang belum online dan sebab‐sebab belum online, serta rencana perbaikan sistem di masa yang akan datang kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia c.q. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter.
Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila : a. menyampaikan Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) ayat (1), sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
5
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Contoh : Penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 Februari 2011 sampai dengan tanggal 7 Februari 2011.
b. menyampaikan koreksi Laporan per Kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 9 Kodifikasi ini) ayat (1), sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
Contoh : Penyampaian koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011.
c. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) ayat (2), sampai dengan tanggal 12 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
Contoh : Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011.
d. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) ayat (3), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
Contoh : Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.
e. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) ayat (4), sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh : Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011.
6
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 11 Pasal 11 12/2/PBI/2010
12
BAB IV Pasal 12 10/40/PBI/2008 Ayat (1) SE 11/2/DSM 2009 Romawi IV No. 1 Pasal 12 10/40/PBI/2008 Ayat (2) – (3)
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini). Contoh : Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 7 Februari 2011. Koreksi Laporan per Kantor untuk bulan Laporan Januari 2011 bagi Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) Kantor Cabang dinyatakan tidak disampaikan apabila koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 10 Februari 2011. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Januari 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 12 Februari 2011. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Maret 2011 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan melampaui tanggal 25 April 2011.
Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini), Pasal 9 (Paragraf 9 Kodifikasi ini) ayat (1), dan/atau Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e. Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia yang dilakukan secara online melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau melalui saluran telepon khusus ke Remote Access Server (RAS) Bank Indonesia, diatur dalam Petunjuk Teknik Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) 2008 dalam Lampiran 1. (2) Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap : a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara online; b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, dengan disertai pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai sebab‐sebab terjadinya gangguan teknis tersebut, yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline; atau
7
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 11/2/DSM 2009 Romawi IV No. 2 Pasal 12 10/40/PBI/2008 Ayat (4) – (6)
Laporan Bulanan
Ketentuan Yang dimaksud dengan ”gangguan teknis di Bank Pelapor” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor. d. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank Pelapor mengenai terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau dengan menggunakan sarana lain. Yang dimaksud dengan ”gangguan teknis di Bank Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya. (3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline disertai hasil cetak komputer (hardcopy). Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia secara offline dilakukan dengan menggunakan disket atau media perekaman data elektronik lainnya disertai hasil cetak komputer (hard copy), dalam hal : a. Bank Pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online; b. Bank Pelapor baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; c. Bank Pelapor mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, namun Bank Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, mengenai sebab‐sebab terjadinya gangguan teknis tersebut. Dalam hal gangguan teknis tersebut disebabkan oleh tidak berfungsinya sarana yang disediakan oleh instansi tertentu, harus disertai keterangan tertulis dari pejabat instansi dimaksud; dan/atau d. Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank Pelapor mengenai terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau dengan menggunakan sarana lain. (4) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline disertai hasil cetak komputer (hardcopy).
8
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi (5) (6) SE (7) 11/2/DSM 2009 Romawi IV No. 3 – 5 (8) (9) Pasal 12 (10) 10/40/PBI/2008 Ayat (7) 13 Pasal 13 (1) 10/40/PBI/2008
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 11 Kodifikasi ini) tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara offline disertai hasil cetak komputer (hardcopy). Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) wajib disampaikan pada hari kerja. Tata cara dalam penyampaian Laporan: a. Bank Pelapor yang telah memiliki sandi Bank Pelapor menyampaikan Laporan dengan menggunakan sandi tersebut. b. Bank Pelapor yang baru dibuka mengajukan surat permohonan untuk memperoleh sandi Bank Pelapor dengan melampirkan izin pembukaan kantor Bank dari Bank Indonesia. Permohonan diajukan sebelum Bank melakukan kegiatan operasional. c. Bank Pelapor mengajukan surat permohonan untuk memperoleh user ID dan password Remote Access Server (RAS). d. Bank Pelapor mengajukan surat permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah user ID dan password aplikasi, dengan melampirkan nama petugas dan penanggung jawab Laporan. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal akan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor pemohon mengenai sandi Bank Pelapor, sandi Perusahaan Anak, user ID dan password Remote Access Server (RAS), dan user ID dan password aplikasi. Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contoh : Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor yang disampaikan secara online untuk bulan laporan April 2009 dapat disampaikan paling lambat tanggal 10 Mei 2009 yang jatuh pada hari Minggu. Dalam hal gangguan teknis di Bank Indonesia dan/atau Bank Pelapor terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini), dan Pasal 9 (Paragraf 9 Kodifikasi ini) ayat (1), dan Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini), Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara offline. Contoh : Pada Tanggal 10 Mei 2009 yang jatuh pada hari Minggu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan per Kantor online untuk data bulan April 2009. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan per Kantor pada tanggal 11 Mei 2009 yang jatuh pada hari Senin secara offline.
9
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
14
Pasal 14 10/40/PBI/2008
Laporan Bulanan
Ketentuan Pada Tanggal 13 Juni 2009 yang jatuh pada hari Sabtu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian koreksi Laporan per kantor online untuk data bulan Mei 2009. Bank diperkenankan menyampaikan koreksi Laporan per Kantor pada tanggal 15 Juni 2009 yang jatuh pada hari Senin secara offline. (2) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Pelapor dianggap terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini) dan/atau tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 11 Kodifikasi ini). (3) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia. Apabila Laporan disampaikan secara online, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti penyampaian Laporan berikut nomor registrasinya yang tercetak secara otomatis pada komputer Bank Pelapor, setelah Bank Pelapor selesai menyampaikan Laporan. Sementara itu, apabila Laporan disampaikan secara offline, maka Bank Pelapor akan menerima tanda bukti nomor register penerimaan Laporan dari Bank Indonesia. (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan : a. Laporan secara online kepada Bank Indonesia. b. Laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 12 Kodifikasi ini) ayat (3) dan Pasal 13 (Paragraf 13 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada : 1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka. c. Laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 12 Kodifikasi ini) ayat (4) dan ayat (5) kepada : 1. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q Bagian Data Perbankan, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank Pelapor kepada Bank Indonesia, sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 7 Kodifikasi ini) ayat (1), dapat menyampaikan Laporan secara langsung kepada Bank
10
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
SE 11/2/DSM 2009 Romawi I No. 1 SE 12/7/DSM 2010 Romawi I No. 2
15
BAB V Pasal 15 10/40/PBI/2008
Laporan Bulanan
Ketentuan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal. (4) Laporan Bulanan Bank Umum, disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. (5) Dalam hal Bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabangnya secara terpusat atau sentralisasi, Laporan dimaksud dapat disusun dan dikirim oleh kantor pusat Bank atau kantor Bank yang bertindak sebagai koordinator, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
Lain ‐ Lain (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama satu periode penyampaian Laporan atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) ayat (1) dan/atau Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini).
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata‐nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
(2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari satu periode penyampaian Laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 8 Kodifikasi ini) dan Pasal 9 (Paragraf 9 Kodifikasi ini) ayat (1). (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) ayat (1) dan/atau Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini) setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. (4) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (Paragraf 14 Kodifikasi ini) ayat (1) huruf b, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dialami.
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, kantor pusat maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk.
11
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
16
BAB VI Pasal 16 12/2/PBI/2010
Laporan Bulanan
Ketentuan (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (4).
Sanksi (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan per hari kerja keterlambatan Contoh : Laporan per Kantor; Tanggal 5 Juni 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Mei 2011 pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (tanggal 6 dan 7 Juni 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tanggal 5 Maret 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Februari 2011 pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor selama 1 hari, yaitu hari Minggu (tanggal 6 Maret 2011). Berhubung sanksi kewajiban membayar dikenakan per hari kerja, maka Bank A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. Laporan Gabungan; Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Senin tanggal 12 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 1 hari kerja yaitu Senin (12 September 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan. Contoh : Koreksi Laporan per Kantor; Tanggal 5 Februari 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan per Kantor data bulan Januari 2011 pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor selama 1 hari kerja, yaitu Senin (tanggal 7 Februari 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Koreksi Laporan Gabungan; Tanggal 10 September 2011 jatuh pada hari Sabtu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan data bulan Agustus 2011 pada hari Selasa tanggal 13 September 2011. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 hari kerja, yaitu Senin dan Selasa (12
12
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan dan 13 September 2011), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan.
Yang dimaksud dengan “per item kesalahan atau item yang seharusnya dilaporkan” adalah kesalahan per field data. Apabila dalam satu baris data terdapat kesalahan lebih dari satu field, kesalahan dihitung berdasarkan banyaknya field yang salah dalam baris yang bersangkutan.
Contoh : Pada Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan, dalam satu baris terdapat kesalahan pada kolom Kualitas, Sektor Ekonomi dan Jumlah, maka dihitung sebagai 3 item kesalahan. Selanjutnya apabila terdapat 200 item kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(4) Kesalahan Laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 6 Kodifikasi ini).
(5) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan atas dasar inisiatif Bank atau temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan. (6) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 11 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan.
Contoh : Laporan per Kantor; Tanggal 7 Agustus 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan per Kantor data bulan Juli 2011 pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Laporan Gabungan; Tanggal 10 Juli 2011 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan data bulan Juni 2011 pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
17
Pasal 17 10/40/PBI/2008
18
Pasal 18 10/40/PBI/2008
19
Pasal 19 10/40/PBI/2008 SE 11/2 DSM 2009 Romawi V
20
Pasal 20 10/40/PBI/2008
21
Pasal 21 10/40/PBI/2008
22
SE 11/2/DSM 2009 Romawi VI
(7) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan. (8) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline pada periode penyampaian online tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 12 Kodifikasi ini) ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 16 Kodifikasi ini) ayat (3) dan ayat (4), dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan atas dasar hasil audit tahunan oleh akuntan publik. Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 16 Kodifikasi ini) dan Pasal 17 (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki rekening giro di Bank Indonesia setempat, maka pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Paragraf 19 Kodifikasi ini), dilakukan dengan cara mendebet rekening giro kantor pusat Bank di Bank Indonesia. Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 3 Kodifikasi ini) dan/atau Pasal 4 (Paragraf 4 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank. Bank Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 16 Kodifikasi ini) dan Pasal 17 (Paragraf 17 Kodifikasi ini), dapat dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank.
Penyampaian pertanyaan (1) Pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program data entry, serta materi Laporan disampaikan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Tim Statistik Moneter, Keuangan, dan Fiskal, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
14
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
23
BAB I Pasal 1 14/12/PBI/2012 Angka 1 – 3 SE 14/31/DPNP 2012 Romawi I No.1 Pasal 1 14/12/PBI/2012 Angka 4 – 8
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Pertanyaan yang berkaitan dengan materi Laporan disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan atau Direktorat Pengawasan Bank terkait, Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. (3) Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi Laporan disampaikan kepada Help Desk Teknologi Informasi Bank Indonesia, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp. 021‐3818000 (Hunting), email address:
[email protected]; atau (4) Bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program data entry, serta materi Laporan, disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
Laporan Kantor Pusat Bank Umum Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 3. Bank Pelapor adalah Kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan UUS. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia meliputi : a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang selanjutnya disebut Laporan, adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan/atau tahunan kepada Bank Indonesia melalui sistem laporan kantor pusat bank umum. 5. Sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum, yang selanjutnya disebut Sistem LKPBU, adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web melalui jaringan ekstranet. 6. Penyampaian Laporan secara On‐line, yang selanjutnya disebut On‐line, adalah penyampaian data secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia. 7. Penyampaian Laporan secara Off‐line, yang selanjutnya disebut Off‐line, adalah penyampaian rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia. 8. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.
15
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 24 Pasal 2 14/12/PBI/2012
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, dan lengkap.
25
Pasal 3 14/12/PBI/2012
(1) Bank Pelapor harus menunjuk Person In‐Charge (PIC) Laporan. Yang dimaksud dengan “PIC Laporan” adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan Laporan. (2) PIC yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bank Indonesia secara On‐line. Penyampaian secara On‐line dilakukan melalui form Informasi Pokok Pelapor di dalam sistem LKPBU. (3) Penunjukan PIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS. Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab” adalah bahwa tanggung jawab Laporan tetap melekat kepada Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS. (4) Dalam hal terjadi perubahan PIC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor harus melaporkan perubahan dimaksud secara On‐line. Penyampaian perubahan PIC secara On‐line dilakukan dengan cara menyesuaikan informasi melalui form Informasi Pokok Pelapor di dalam sistem LKPBU.
26
Pasal 4 14/12/PBI/2012
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 24 Kodifikasi ini) meliputi: a. proyeksi arus kas; Yang dimaksud dengan “proyeksi arus kas” adalah proyeksi arus kas dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. b. kegiatan kustodian; Yang dimaksud dengan “kegiatan kustodian” adalah kegiatan penitipan surat berharga (efek) untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu kontrak. c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); Yang dimaksud dengan “SKBDN” adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari pemohon (applicant) yang mengikat bank pembuka
16
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
(issuing bank) untuk: 1. melakukan pembayaran kepada penerima/ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; 2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau 3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. d. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik, yang terdiri dari: 1. laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik bulanan; 2. laporan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik triwulanan; Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan APMK” adalah penyelenggaraan kegiatan APMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang dimaksud dengan “uang elektronik” adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik. e. remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia; Yang dimaksud dengan “remittance TKI di luar negeri” adalah penerimaan uang dari TKI di luar negeri melalui Bank Pelapor. Yang dimaksud dengan “remmittance TKA di Indonesia” adalah pengiriman uang TKA yang bekerja di Indonesia ke luar negeri melalui Bank Pelapor. f. mutasi rekening pemerintah; Yang dimaksud dengan “mutasi rekening pemerintah” adalah mutasi yang terjadi pada rekening milik pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Bank Pelapor. Bagi Bank Pelapor yang tidak menatausahakan rekening pemerintah, maka mutasi rekening pemerintah tersebut berasal dari rekening antara atau rekening sejenis yang digunakan sebagai rekening penampungan pajak. g. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yang terdiri dari: 1. bancassurance; Yang dimaksud dengan “bancassurance” adalah bancassurance sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi.
17
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
2. reksadana;
h.
i.
j.
k.
l.
Yang dimaksud dengan “reksadana” adalah reksadana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang‐undangan tentang pasar modal di Indonesia. 3. produk keuangan luar negeri; Yang dimaksud dengan “produk keuangan luar negeri” adalah produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati‐hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum. transaksi perbankan melalui delivery channel e‐banking; Yang dimaksud dengan “e‐banking” adalah electronic banking sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. structured products; Yang dimaksud dengan “structured products” adalah structured products sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati‐hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum. pejabat eksekutif; Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah. jaringan kantor; Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah. laporan keuangan publikasi bank, yang terdiri dari: 1. laporan keuangan publikasi bulanan;
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan publikasi bulanan” adalah laporan keuangan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
2. laporan keuangan publikasi triwulanan;
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan publikasi triwulanan” adalah laporan keuangan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
18
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan m. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
Yang dimaksud dengan “pengaduan” adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
n. tenaga kerja perbankan.
Yang dimaksud dengan “tenaga kerja” adalah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang‐undang mengenai ketenagakerjaan. 27
BAB II Pasal 5 14/12/PBI/2012
28
Pasal 6 14/12/PBI/2012
Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 24 Kodifikasi ini) dilakukan secara: a. mingguan; b. bulanan; c. triwulanan; d. tahunan.
Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 27 Kodifikasi ini) huruf a adalah laporan proyeksi arus kas.
29
Pasal 7 14/12/PBI/2012
30
Pasal 8 14/12/PBI/2012
Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 27 Kodifikasi ini) huruf b terdiri dari laporan: a. kegiatan kustodian; b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); c. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf d angka 1; d. remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia; e. mutasi rekening pemerintah; f. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf g angka 3; g. transaksi perbankan melalui delivery channel e‐banking; h. structured products berupa data: 1) outstanding transaksi structured products; 2) transaksi structured products yang bermasalah; i. pejabat eksekutif; j. jaringan kantor; dan k. laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf l angka 1. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 27 huruf c terdiri dari laporan: a. penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf d angka 2; b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf g angka 1 dan angka 2;
19
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
31
Pasal 9 14/12/PBI/2012
32
BAB III Pasal 10 14/12/PBI/2012 SE 14/31/DPNP 2012 Romawi III.A No. 1
33
Pasal 11 14/12/PBI/2012
Laporan Bulanan
Ketentuan c. laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) huruf l angka 2; dan d. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 27 Kodifikasi ini) huruf d adalah laporan tenaga kerja perbankan.
Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 28 Kodifikasi ini) pada hari Jumat setiap minggunya. Contoh: Laporan proyeksi arus kas periode tanggal 8‐12 Oktober 2012 disampaikan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012. Laporan yang disusun secara mingguan berupa laporan proyeksi arus kas menggunakan Form 707, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1 dan 2 Surat Edaran ini (Lampiran 2 dan 3 Kodifikasi ini). Bank Pelapor wajib menyampaikan: a. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Laporan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j merupakan data posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf b dan huruf d, merupakan akumulasi data bulan sebelumnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf e merupakan data mutasi harian bulan sebelumnya. Contoh : Laporan bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2012. b. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf c dan huruf f paling lambat tanggal 15 pada bulan Laporan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf c dan huruf f, merupakan data posisi akhir bulan sebelumnya. Contoh: Laporan bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2012.
20
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 14/31/DPNP 2012 Romawi III.A No. 2
34
Pasal 12 14/12/PBI/2012
Laporan Bulanan
Ketentuan c. Laporan yang disusun secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 29 Kodifikasi ini) huruf k paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal 2 (dua) bulan Laporan berikutnya. Contoh: Laporan keuangan publikasi bank bulanan posisi akhir bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 7 November 2012. Laporan yang disusun secara bulanan menggunakan format sebagai berikut: a. kegiatan kustodian menggunakan Form 101; b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN): 1) transaksi SKBDN menggunakan Form 201; 2) pembelian wesel SKBDN menggunakan Form 202; 3) penjualan wesel SKBDN menggunakan Form 203; c. penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik bulanan: 1) penerbit kartu kredit menggunakan Form 301; 2) penerbit selain kartu kredit menggunakan Form 302; 3) acquirer menggunakan Form 303; 4) infrastruktur menggunakan Form 304; 5) fraud APMK dan uang elektronik menggunakan Form 306; d. remittance: 1) remittance dari TKI di luar negeri menggunakan Form 401; 2) remittance dari TKA di Indonesia menggunakan Form 402; e. mutasi rekening pemerintah menggunakan Form 501; f. aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri menggunakan Form 703; g. transaksi perbankan melalui delivery channel e‐banking menggunakan Form 704; h. structured product berupa data: 1) outstanding transaksi structured product menggunakan Form 705; 2) transaksi structured product yang bermasalah menggunakan Form 706; i. pejabat eksekutif: 1) pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian pejabat eksekutif menggunakan Form 801; 2) riwayat perkerjaan individual pejabat eksekutif menggunakan Form 802; j. jaringan kantor menggunakan Form 807; k. laporan keuangan publikasi bulanan menggunakan Form 901. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 (Lampiran 2 dan 3 Kodifikasi ini). Bank Pelapor wajib menyampaikan: a. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 30 Kodifikasi ini) huruf d paling lambat 5 (lima) Hari Kerja pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Contoh: Laporan triwulan III tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2012. Data yang dilaporkan merupakan akumulasi data dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012.
21
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 14/31/DPNP 2012 Romawi III.A No. 3
35
Pasal 13 14/12/PBI/2012
Laporan Bulanan
Ketentuan b. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 30 Kodifikasi ini) huruf a dan huruf b paling lambat tanggal 15 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf a merupakan data posisi akhir triwulan sebelumnya. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 huruf b merupakan data posisi setiap akhir bulan pada triwulan sebelumnya. Contoh: Laporan triwulan III tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2012. c. Laporan yang disusun secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 30 Kodifikasi ini) huruf c untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember masing‐masing paling lambat tanggal 15 pada bulan Mei, Agustus, November, dan April. Contoh: a. Laporan keuangan publikasi bank triwulanan posisi bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2012. b. Laporan keuangan publikasi bank triwulanan posisi bulan Desember 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2013. Laporan yang disusun secara triwulanan menggunakan format sebagai berikut: a. penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik triwulanan berupa penyelenggara kliring dan/atau penyelesaian akhir (settlement) menggunakan Form 305; b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank berupa data: 1) bancassurance menggunakan Form 701; 2) reksadana menggunakan Form 702; c. laporan keuangan publikasi triwulanan menggunakan Form 902; d. penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah: 1) jenis produk dan permasalahan yang diadukan menggunakan Form 601; 2) pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan menggunakan Form 602; 3) penyebab pengaduan menggunakan Form 603; 4) publikasi negatif menggunakan Form 604; 5) penyelesaian sengketa menggunakan Form 605. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 (Lampiran 2 dan 3 Kodifikasi ini). Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 31 Kodifikasi ini) paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Laporan tenaga kerja untuk posisi akhir tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2013.
22
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 14/31/DPNP 2012 Romawi III.A No. 4
36
Pasal 14 14/12/PBI/2012
37
Pasal 15 14/12/PBI/2012 Pasal 16 14/12/PBI/2012
38
Laporan Bulanan
Ketentuan Laporan yang disusun secara tahunan berupa data tenaga kerja perbankan meliputi: a. struktur tenaga kerja menurut jenjang informasi pendidikan, status tenaga kerja, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jabatan menggunakan Form 803; b. perkembangan jumlah tenaga kerja pensiun, pensiun dini, dan tenaga kerja yang diberhentikan menggunakan Form 804; c. prediksi jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan jenis pekerjaan dan kualifikasi menggunakan Form 805; d. jumlah dan pelatihan karyawan menggunakan Form 806. sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 (Lampiran 2 dan 3 Kodifikasi ini). (1) Bank Pelapor yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 26 Kodifikasi ini) tetap wajib menyampaikan form header paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 (Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, dan Paragraf 35 Kodifikasi ini). Yang dimaksud dengan “tidak memiliki data” adalah kondisi dimana Bank Pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan ‐ kegiatan yang wajib dilaporkan melalui sistem LKPBU, namun sampai dengan akhir bulan laporan tidak ada data yang dilaporkan. Yang dimaksud dengan “form header” adalah formulir LKPBU yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi bank, tanggal laporan, nomor form, dan jumlah record isi. (2) Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan: a. kegiatan kustodian; b. kegiatan APMK dan uang elektronik; c. aktivitas bancassurance; d. aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana; e. aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri; f. transaksi perbankan melalui delivery channel e‐ banking; dan/atau g. kegiatan structured product, tidak wajib menyampaikan form header untuk kegiatan dan aktivitas pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau huruf g di atas. Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU. Yang dimaksud dengan “tanda terima dari Sistem LKPBU” adalah tampilan atau hasil cetakan komputer yang menyatakan bahwa Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia. (1) Dalam hal ditemukan kesalahan data pada Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Koreksi Laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap dan/atau tidak benar baik yang ditemukan oleh Bank Pelapor maupun Bank Indonesia.
23
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
39
Pasal 17 14/12/PBI/2012
SE 14/31/DPNP 2012 Romawi IV.B
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 (Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, dan Paragraf 35 Kodifikasi ini). (3) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LKPBU. Yang dimaksud dengan “tanda terima dari Sistem LKPBU” adalah tampilan atau hasil cetakan komputer yang menyatakan bahwa koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia. (1) Dalam hal tanggal akhir penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 13 (Paragraf 33 huruf b, Paragraf 34 huruf b, Paragraf 34 huruf c, dan Paragraf 35 Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.
Contoh: Laporan penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik bulanan untuk bulan November 2012 yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2012 menjadi disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 17 Desember 2012, mengingat tanggal 15 Desember 2012 jatuh pada hari Sabtu.
(2) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 32 Kodifikasi ini) jatuh pada hari libur, maka Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja sebelumnya.
Contoh: Laporan mingguan proyeksi arus kas yang seharusnya disampaikan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 menjadi disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, mengingat tanggal 26 Oktober 2012 merupakan hari libur.
(3) Tata Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan : 1. Sebelum menyampaikan Laporan, Bank Pelapor melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Juknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 (Lampiran 3 Kodifikasi ini). 2. Bank Pelapor wajib menyampaikan form sesuai dengan jenis Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III. A (Paragraf 32, 33, 34, dan 35 Kodifikasi ini). 3. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III. A (Paragraf 32, 33, 34, dan 35 Kodifikasi ini) yang wajib disampaikan selama periode Laporan, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan dengan cara menyampaikan form header.
24
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan 4. Kewajiban menyampaikan form header sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan kustodian, kegiatan APMK dan uang elektronik, aktivitas bancassurance, aktivitas sebagai agen penjual efek reksadana, aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, transaksi perbankan melalui delivery channel e‐banking dan kegiatan structured product. 5. Dalam hal Bank Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Pelapor lain namun secara operasional belum efektif berlaku, masing‐masing Bank Pelapor peserta merger atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan Laporan sebelum dilakukan merger atau konsolidasi secara operasional. Contoh: Apabila pada tanggal 22 Juli 2013 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka masing‐masing Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Juni 2013. Sementara itu, Laporan bulan Juli 2013 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi. Contoh: Apabila pada tanggal 22 Juli 2013 Bank Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Pelapor Y, maka Laporan triwulan III tahun 2013 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi.
40
Pasal 18 14/12/PBI/2012
(1) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia menerima Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 (Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, dan Paragraf 35 Kodifikasi ini). (2) Bank Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib menyampaikan Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan yang belum disampaikan.
41
BAB IV Pasal 19 14/12/PBI/2012
Prosedur Penyampaian Laporan Dan Koreksi Laporan (1) Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan melalui Sistem LKPBU secara On‐line. (2) Sistem LKPBU secara On‐line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan.
Contoh laporan bulanan: Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan kegiatan kustodian bulan September 2012 secara On‐line dari awal sampai dengan akhir bulan Oktober 2012.
Contoh laporan triwulanan: Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan triwulan III tahun 2012 secara On‐line dari awal sampai dengan akhir bulan Oktober 2012.
25
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Contoh laporan tahunan: Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara tahunan untuk data tahun 2012 secara On‐ line dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari 2013. (3) Khusus untuk Laporan proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 26 huruf a, Sistem LKPBU secara On‐line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 2 (dua) Hari Kerja setelah hari Jumat.
42
Pasal 20 14/12/PBI/2012 Ayat (1)
SE 14/31/DPNP 2012 Romawi IV.D No. 2a
Pasal 20 14/12/PBI/2012 Ayat (2) SE 14/31/DPNP 2012 Romawi IV.D No. 2b – c
Contoh: Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan proyeksi arus kas untuk periode tanggal 8 – 12 Oktober 2012 secara On‐line pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012. (4) Dalam hal penyampaian Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara Off‐line. (1) Dalam hal Bank Pelapor atau Bank Indonesia mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, form header, atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off‐line.
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Pelapor” antara lain gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, atau koreksi Laporan secara On‐line kepada Bank Indonesia.
Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan, Bank Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami pada hari terjadinya gangguan teknis. (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2.a ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor berwenang dan disampaikan kepada: 1) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan t e m b u s a n k e p a d a K a n t o r
26
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 20 14/12/PBI/2012 Ayat (3) – (4) SE 14/31/DPNP 2012 Romawi IV.D No. 2e – f
Laporan Bulanan
Ketentuan P e r w a k i l a n Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On‐line karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off‐line kepada Bank Indonesia dengan alamat: 1) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Pada tanggal 5 November 2012 Bank Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On‐line, maka Bank Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off‐line paling lambat tanggal 6 November 2012 pukul 10:00 waktu setempat. (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank Pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain. Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Indonesia” antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan, form header, atau koreksi Laporan secara On‐line dari Bank Pelapor Yang dimaksud dengan “sarana lain” antara lain e‐mail, telepon, faksimili. (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan, form header atau koreksi Laporan, Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan paling lambat Hari Kerja berikutnya secara Off‐ line. Dalam hal gangguan teknis terjadi pada batas waktu penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1.a, butir I.A.1.b, butir IV.A.2.a, butir IV.A.2.b, butir IV.A.2.c, butir IV.A.2.d, butir IV.A.3.a, butir IV.A.3.b, butir IV.A.3.c, butir IV.A.3.d, dan butir IV.A.4 (Paragraf 32, 33, 34, 35, dan 39 Kodifikasi ini), Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya secara Off‐line.
27
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 20 14/12/PBI/2012 Ayat (5) 43
Pasal 21 14/12/PBI/2012 SE 14/31/DPNP 2012 Romawi V
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan karena keadaan memaksa ‐force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor yang berwenang kepada Bank Indonesia dengan alamat: 1) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, Jl. M.H.Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan t e m b u s a n k e p a d a K a n t o r P e r w a k i l a n Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Laporan atau koreksi Laporan secara Off‐line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (1) Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 41 Kodifikasi ini) ayat (1) dan Pasal 20 (Paragraf 42 Kodifikasi ini) ayat (1), tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure). Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang secara nyata‐nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan, antara lain yang diakibatkan karena kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh Pejabat Bank Pelapor yang berwenang. (3) Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi” adalah keadaan dimana Bank Pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia. (4) Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Grup Neraca Pembayaran mengenai materi Form 101, Form 401, dan Form 402.
28
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan 2. Departemen Internasional, Grup Kerjasama dan Studi Multilateral mengenai materi Form 201, Form 202, dan Form 203. 3 . D e p a r t e m e n A k u n t i n g d a n S i s t e m P e m b a y a r a n , Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran dan Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran mengenai materi Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, dan Form 306. 4. Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Grup Kebijakan Moneter mengenai materi Form 501. 5. Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Divisi Mediasi Perbankan mengenai materi Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, dan Form 605. 6. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan mengenai materi Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, dan Form 707. 7. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan mengenai materi Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902. 8. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi, mengenai hal‐hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem p e n y a m p a i a n L a p o r a n d a n a k s e s S i s t e m L K P B U di Bank Indonesia. Pertanyan‐pertanyaan yang terkait dengan hal‐hal tersebut di atas disampaikan melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 381‐8000.
44
BAB V Pasal 22 14/12/PBI/2012
Sanksi (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau form header setelah batas waktu penyampaian Laporan atau form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 (Paragraf 32 dan Paragraf 33 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form. Contoh: Bank Pelapor menyampaikan laporan proyeksi arus kas periode tanggal 8‐ 12 Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan kegiatan kustodian untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan produk keuangan luar negeri untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor
29
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan SKBDN untuk form transaksi SKBDN bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Senin tanggal 12 November 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 25 Hari Kerja atau sebesar Rp12.500.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp7.500.000,00. Bank Pelapor menyampaikan laporan keuangan publikasi bulanan untuk bulan Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp. 1.000.000,00. (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan atau form header setelah batas waktu penyampaian Laporan atau form header sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34 dan Paragraf 35 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap form. Contoh: Bank Pelapor menyampaikan form Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III‐2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 x 3 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp. 3.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan form Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (settlement) untuk laporan APMK dan uang elektronik triwulan III‐2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp. 1.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan untuk triwulan III‐2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 (karena hari Kamis tanggal 15 November 2012 merupakan hari libur), namun diterima pada hari Selasa tanggal 20 November 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan form Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan
30
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan Penyebab Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III‐2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor secara perhitungan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 3 form x 40 Hari Kerja atau sebesar Rp60.000.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp15.000.000,00 x 3 form atau sebesar Rp45.000.000,00. Bank Pelapor menyampaikan form Laporan Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pensiun, Pensiun Dini, dan Tenaga Kerja Diberhentikan untuk laporan tenaga kerja perbankan tahun 2012, yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, namun diterima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp. 1.000.000,00.
45
Pasal 23 14/12/PBI/2012
Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan setelah batas waktu penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 38 Kodifikasi ini) ayat (2) namun masih dalam periode On‐line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 41 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form. Koreksi Laporan disampaikan oleh Bank Pelapor karena Bank Pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan benar. Contoh: Bank Pelapor menyampaikan koreksi laporan proyeksi arus kas untuk periode tanggal 8‐12 Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00. Bank Pelapor menyampaikan koreksi laporan Remittance TKI di luar negeri untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000,00 x 1 form x 3 Hari Kerja atau sebesar Rp. 150.000,00. Bank Pelapor menyampaikan koreksi form Penerbit Kartu Kredit untuk laporan APMK dan uang elektronik bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00. Bank Pelapor menyampaikan koreksi form Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab
31
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III‐2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor, secara perhitungan dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 x 3 form x 17 Hari Kerja atau sebesar Rp2.550.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp750.000,00 x 3 form atau sebesar Rp2.250.000,00.
46
Pasal 24 14/12/PBI/2012
Bank Pelapor menyampaikan koreksi form Laporan Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pensiun, Pensiun Dini, dan Tenaga Kerja Diberhentikan untuk laporan tenaga kerja perbankan tahun 2012, yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, namun diterima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00. Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan melebihi periode On‐line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 41 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form.
Koreksi Laporan disampaikan oleh Bank Pelapor karena Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar. Yang dimaksud dengan “item” adalah field‐field pada setiap record dalam setiap form.
47
Pasal 25 14/12/PBI/2012
48
Pasal 26 14/12/PBI/2012
Contoh: Bank Pelapor menyampaikan koreksi atas laporan kegiatan kustodian bulan September 2012 yang didalamnya memuat koreksi atas 10 (sepuluh) item kesalahan. Penyampaian koreksi laporan tersebut dilakukan melewati periode On‐line yaitu Bank Pelapor seharusnya menyampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun disampaikan pada hari Jumat tanggal 9 November 2012. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 item atau sebesar Rp500.000,00. Terhadap pelanggaran tersebut, Bank Pelapor tidak perlu dikenakan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 45. Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 (Paragraf 44, Paragraf 45, dan/atau Paragraf 46 Kodifikasi ini), Bank Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal Bank Pelapor belum menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16 ayat (2) (Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 35, dan Paragraf 38 ayat (2) Kodifikasi ini) sampai periode penyampaian Laporan berikutnya. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) (Paragraf 42 ayat (2) dan Paragraf 43 ayat (2) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi teguran tertulis.
32
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 49 Pasal 27 14/12/PBI/2012
50
BAB I Pasal 1 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 (Paragraf 44, Paragraf 45, dan Paragraf 46 Kodifikasi ini) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.
Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Ketentuan Umum 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri atas: a. perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. perusahaan partisipasi (participation company) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan; c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing‐masing sama besar; dan 2) masing‐masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan/atau d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimi(iki dalam rangka restrukturisasi kredit. Kantor Wilayah Bank adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu, baik yang melakukan kegiatan operasional maupun tidak melakukan kegiatan operasional. Kantor Cabang adalah kantor cabang dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Bank yang melakukan kegiatan operasional. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank dan Kantor Cabang. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut Laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan kamus data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Laporan Per Kantor adalah Laporan dari Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang,
33
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
51
BAB II Pasal 2 15/4/PBI/2013
52
Pasal 3 15/4/PBI/2013 Pasal 4 15/4/PBI/2013 Ayat (1) – (2)
53
Laporan Bulanan
Ketentuan termasuk kantor‐kantor bank yang berada di bawah koordinasi Kantor Cabang. Laporan Gabungan adalah Laporan per Bank dari kantor pusat Bank Umum Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya atau dari Unit Usaha Syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya. Laporan Perusahaan Anak adalah Laporan dari kantor pusat Perusahaan Anak yang tidak berbentuk bank, dan seluruh kantor cabang Perusahaan Anak baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Laporan Konsolidasi adalah Laporan yang merupakan konsolidasi dari Laporan Gabungan Bank Umum Syariah dan laporan Perusahaan Anak termasuk Perusahaan Anak yang berbentuk bank. Penyampaian Laporan Secara Online, yang selanjutnya disebut Online, adalah penyampaian Laporan secara langsung melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia. Penyampaian Laporan Secara Offline, yang selanjutnya disebut Offline, adalah penyampaian rekaman Laporan dalam media perekaman data elektronik disertai hasil cetak komputer (hardcopy) kepada Bank Indonesia. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Pelapor (1) Bank Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Yang dimaksud dengan "Laporan secara benar" adalah Laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya. Yang dimaksud dengan "Laporan secara lengkap" adalah Laporan yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "Laporan secara tepat waktu" adalah Laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Laporan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia. Bank Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang mengatur penyesuaian penyajian data dari format pembukuan intern Bank Pelapor menjadi format Laporan. (1) Bank Pelapor wajib menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 51 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "petugas dan/atau penanggung j a w a b " a d a l a h p e t u g a s d a n / a t a u p e n a n g g u n g j a w a b d i Bank yang diberi wewenang dan/atau tanggung jawab u n t u k
34
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 15/37/DSta 2013 Romawi III. C Pasal 4 15/4/PBI/2013 Ayat (3) – (4) SE 15/37/DSta 2013 Romawi III. D 54
BAB III Pasal 5 15/4/PBI/2013 Ayat (1) SE 15/37/DSta 2013 Romawi IV. C Pasal 5 15/4/PBI/2013 Ayat (2) SE 15/37/DSta 2013 Romawi II. B – C
Laporan Bulanan
Ketentuan m e n y u s u n , m e l a k u k a n v e r i f i k a s i , d a n menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. (2) Petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Bank Pelapor wajib melaporkan petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan/atau penanggung jawab, dengan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah user ID dan password pengiriman Laporan. (3) Penunjukan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi Bank dan/atau pimpinan Kantor Cabang. (4) Dalam hal terjadi perubahan petugas dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Romawi III. C disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
Penyusunan dan Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 51 Kodifikasi ini) ayat (1) terdiri atas 4 (empat) cakupan Laporan yaitu: a. Laporan Per Kantor; b. Laporan Gabungan; c. Laporan Perusahaan Anak; dan d. Laporan Konsolidasi. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan secara lengkap untuk setiap cakupan Laporan. Contoh: Untuk Laporan Per Kantor, Bank Pelapor harus mengirimkan 57 form, antara lain laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif, laporan laba rugi, dan rinciannya. (2) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penyusunan Laporan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I (Lampiran 4 Kodifikasi ini), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Penyesuaian penyajian data dari format pembukuan keuangan intern Bank Pelapor menjadi format Laporan, berpedoman pada Petunjuk Teknis
35
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 15/37/DSta 2013 Romawi IV. D – F
Laporan Bulanan
Ketentuan Kamus Data Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II (Lampiran 5 Kodifikasi ini), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki posisi, transaksi, atau mutasi, Bank Pelapor tetap harus menyampaikan form header sebagaimana diatur dalam Lampiran II (Lampiran 5 Kodifikasi ini). Bank Pelapor harus memastikan Laporan yang terkirim dapat lolos validasi melalui Single Reporting Platform (SRP) dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada Petunjuk Teknis Single Reporting Platform (SRP) dalam Lampiran III (Lampiran 6 Kodifikasi ini), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Bank harus menyediakan infrastruktur yang memadai agar Bank Pelapor dapat menyusun dan menyampaikan Laporan yang sesuai dengan ketentuan ini.
55
Pasal 6 15/4/PBI/2013 Ayat (1) – (4)
(1) Laporan Per Kantor wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan operasional dan Kantor Cabang. Laporan kantor Bank yang status kantornya di bawah K a n t o r C a b a n g , a n t a r a l a i n k a n t o r c a b a n g p e m b a n t u , kantor kas, dan payment point, Laporan‐nya digabungkan dengan kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional atau Kantor Cabang yang menjadi induknya. (2) Dalam hal Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank tidak melakukan kegiatan operasional, maka laporan Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah, atau Kantor Wilayah Bank yang tidak melakukan kegiatan operasional digabungkan dengan Laporan Per Kantor dari Kantor Cabang yang ditunjuk. (3) Dalam hal Bank Pelapor telah mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Per Kantor dari seluruh atau sebagian Kantor Cabang secara terpusat atau sentralisasi, Laporan Per Kantor dapat disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator. (4) Laporan Per Kantor yang disampaikan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bisa diidentifikasi untuk masing‐masing kantor. Yang dimaksud dengan "harus bisa diidentifikasi untuk masing‐masing kantor" yaitu apabila Laporan Per Kantor dimaksud tetap dapat menunjukkan sandi dari kantor Bank Pelapor. Sebagai contoh, apabila Unit Usaha Syariah, kantor pusat Bank Umum Syariah atau Kantor Cabang yang ditunjuk sebagai koordinator mampu menyusun Laporan Per Kantor untuk 10 (sepuluh) Kantor Cabang, maka Laporan yang disampaikan harus terdiri dari 10 (sepuluh) Laporan Per Kantor yang sesuai dengan sandi masing‐masing kantor Bank Pelapor, ditambah
36
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 15/37/DSta 2013 Romawi IV. A No. 1 – 2 SE 15/47/DSta 2013 Romawi IV. A No. 2a – 3 Pasal 6 15/4/PBI/2013 Ayat (5)
56
Pasal 7 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan dengan Laporan Per Kantor dari kantor Bank yang bersangkutan sebagai Bank Pelapor. A. Sandi kantor Bank Pelapor 1. Bank Pelapor harus memiliki sandi kantor Bank Pelapor sebelum melakukan penyampaian Laporan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank Pelapor yang baru dibuka mengajukan surat permohonan untuk memperoleh sandi kantor Bank Pelapor dengan melampirkan izin pembukaan kantor Bank. Permohonan diajukan sebelum Bank Pelapor melakukan kegiatan operasional. b. Kantor pusat Bank mengajukan surat permohonan untuk memperoleh sandi Perusahaan Anak. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia. 2. B a n k P e l a p o r y a n g t e l a h m e n d a p a t k a n p e r s e t u j u a n penurunan status atau penutupan kantor, atau dibubarkan karena merger dengan bank lain, harus mengajukan surat permohonan penutupan sandi kantor Bank Pelapor dimaksud kepada Bank Indonesia dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan penutupan kantor atau surat persetujuan merger dan fotokopi surat laporan pelaksanaan penutupan dimaksud. 2a. Dalam rangka pengkinian informasi sandi kantor Bank Pelapor, Bank Pelapor yang telah mendapatkan persetujuan perubahan nama dan/ atau alamat, harus menyampaikan surat pemberitahuan perubahan nama dan/atau alamat Bank Pelapor kepada Bank Indonesia dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan perubahan nama dan/atau alamat Bank Pelapor. 3. Surat kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, angka 2 dan angka 2a disampaikan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350. (5) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun Laporan Per Kantor secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1. Laporan Gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh Unit Usaha Syariah dan kantor pusat Bank Umum Syariah yang memiliki Kantor Cabang. Bagi Bank yang tidak memiliki Kantor Cabang, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Gabungan.
37
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 57 Pasal 8 15/4/PBI/2013
58
Pasal 9 15/4/PBI/2013
59
Pasal 10 15/4/PBI/2013
BAB IV Pasal 11 15/4/PBI/2013
60
Laporan Bulanan
Ketentuan Laporan Perusahaan Anak wajib disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah. Perusahaan Anak yang berbentuk Bank tidak perlu dilaporkan karena Perusahaan Anak tersebut merupakan Bank Pelapor. Laporan Konsolidasi wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank Umum Syariah. Bagi Bank yang tidak memiliki Perusahaan Anak, tidak perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Konsolidasi. (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 (Paragraf 55, Paragraf 56, Paragraf 57, dan Paragraf 58 Kodifikasi ini). (2) Dalam hal terdapat koreksi Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak yang berdampak pada Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi maka Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi.
Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragaf 55 Kodifikasi ini) dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "bulan Laporan" adalah bulan dimana data yang tercatat pada akhir bulan yang bersangkutan wajib dilaporkan, misalnya bulan Laporan September 2014 maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir September 2014. Contoh: Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2014. (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 56 Kodifikasi ini) dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh: Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2014.
38
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
61
Pasal 12 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 57 Kodifikasi ini) dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing‐masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari. Contoh: Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2014. (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 58 Kodifikasi ini) dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini) ayat (1) kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember masing‐masing paling lambat pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari. Contoh: Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 23 Oktober 2014. Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila: a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 60 Kodifikasi ini) ayat (1), sampai dengan tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan; Contoh: Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014. b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 60 Kodifikasi ini) ayat (2), sampai dengan tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan; Contoh: Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Agustus 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014.
39
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 60 Kodifikasi ini) ayat (3), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing‐‐ masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari; Contoh: Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014. d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (Paragraf 60 Kodifikasi ini) ayat (4), untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, masing‐masing sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan bulan Januari. Contoh: Penyampaian Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.
62
Pasal 13 15/4/PBI/2013
Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini).
Contoh: Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor; Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 7 Juli 2014. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan; Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juni 2014 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 12 Juli 2014.
Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak; Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan Juni 2014, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.
Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi; Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan Juni 2014, dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 25 Juli 2014.
40
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi BAB V 63 Pasal 14 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan Ketentuan
Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online. (2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 (Paragraf 60 dan/atau Paragraf 61 Kodifikasi ini). (3) Dalam hal penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini), penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan secara Offline. (4) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 62 Kodifikasi ini) tetap wajib menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara Offline disertai hasil cetak komputer (hardcopy).
64
Pasal 15 15/4/PBI/2013
(1) Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Contoh: Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 wajib disampaikan secara Online paling lambat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2014. (2) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, maka Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia. Contoh: Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Agustus 2014 wajib disampaikan paling lambat pada hari Jumat tanggal 5 September 2014. Dalam hal pemerintah menetapkan hari Jumat, 5 September 2014 sebagai hari libur nasional sehubungan dengan hari raya keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak dan Nyepi), maka Bank Pelapor dapat menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor pada Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 8 September 2014, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia. Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juni 2014 wajib disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 10 Juli 20 14. Dalam hal pemerintah menetapkan hari Kamis, 10 Juli 2014 sebagai hari libur nasional, namun tidak terkait dengan hari raya keagamaan (seperti: Tahun Baru Hijriah, Kenaikan Isa Almasih), maka Bank Pelapor tetap menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan paling lambat hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
41
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
65
66
Pasal 16 15/4/PBI/2013 Pasal 17 15/4/PBI/2013 Ayat (1) SE 15/37/DSta 2013 Romawi IV. G
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Indonesia akan menyampaikan penetapan hari lain sebagai batas waktu penyampaian Laporan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya. (1) Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 63 Kodifikasi ini) ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap: a. Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan secara Online; b. Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; c. Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan; atau Yang dimaksud dengan "gangguan teknis di Bank Pelapor" adalah gangguan yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di intern Bank Pelapor. d. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disebabkan karena gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "gangguan teknis di Bank Indonesia" adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan secara Online dari Bank Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya. (2) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bank Pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis yang dimaksud bersamaan dengan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline. (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank Pelapor mengenai terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau dengan menggunakan sarana lain. (1) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 65 Kodifikasi ini), wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline disertai hasil cetak komputer (hardcopy) dan surat pemberitahuan. Dalam hal Bank Pelapor memenuhi persyaratan pelaporan secara Offline maka penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline disampaikan kepada
42
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 17 15/4/PBI/2013 Ayat (2) – (5)
2.
3.
4.
5.
Laporan Bulanan
Ketentuan Bank Indonesia dalam bentuk media perekaman data elektronik, antara lain USB flash drive atau optical disc storage (Digital Versatile Disc atau Compact Disc); Penyampaian Laporan secara Offline harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman Offline dan hasil cetak komputer (hardcopy) dari laporan posisi keuangan/neraca dan rekening administratif dan laporan laba rugi; Penyampaian koreksi Laporan secara Offline harus disertai surat pemberitahuan alasan pengiriman secara Offline, informasi yang berubah dan disertai hasil cetak komputer (hardcopy) dari informasi yang berubah tersebut. Surat pemberitahuan alasan pengiriman secara Offline sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline disebabkan karena adanya gangguan teknis dan/atau gangguan lainnya pada sistem atau jaringan telekomunikasi di Bank Indonesia. Penyampaian Laporan secara Offline disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Indonesia.
(2) Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada Hari Kerja, dengan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 (Paragraf 60 dan/atau Paragraf 61 Kodifikasi ini). (3) Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 (Paragraf 60 dan Paragraf 61 Kodifikasi ini) bagi Bank Pelapor yang dikecualikan dari pelaporan secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 65 Kodifikasi ini) ayat (1) huruf a dan huruf b, jatuh pada bukan Hari Kerja maka pelaporan secara Offline disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Bank A yang baru dibuka dan melakukan kegiatan operasional pada tanggal 10 Juni 2014. Bank dikecualikan menyampaikan Laporan secara Online paling lama 2 bulan setelah melakukan kegiatan operasional yaitu untuk bulan Laporan Juni 2014 sampai dengan bulan Laporan Juli 2014. Tanggal 5 Juli 2014 yang jatuh pada hari Sabtu, merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Online untuk bulan Laporan Juni 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Offline paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 7 Juli 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A. Bank B berkedudukan di daerah terpencil dan belum tersedia fasilitas komunikasi. Tanggal 5 Agustus 2014 yang jatuh pada hari Selasa, merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Online untuk data bulan Juli 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Offline paling lambat hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank B.
43
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan (4) Dalam hal gangguan teknis di Bank Pelapor dan/atau Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 65 Kodifikasi ini) ayat (1) huruf c dan huruf d terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 (Paragraf 60 dan Paragraf 61 Kodifikasi ini), Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya secara Offline. Contoh: Pada Tanggal 5 Juli 2014 yang jatuh pada hari Sabtu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Online untuk data bulan Juni 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor secara Offline paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu Senin tanggal 7 Juli 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A. (5) Dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan dari Bank Pelapor sampai dengan batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka Bank Pelapor dianggap terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini) dan/atau tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 62 Kodifikasi ini).
Contoh: Pada Tanggal 5 Oktober 2014 yang jatuh pada hari Minggu, Bank A mengalami gangguan teknis atau terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia. Tanggal tersebut merupakan batas akhir penyampaian Laporan Per Kantor secara Online untuk data bulan September 2014. Bank diperkenankan menyampaikan Laporan Per Kantor secara Offline paling lambat Hari Kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 pada jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank A. Apabila Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor secara Offline pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, maka Bank A dinyatakan terlambat selama 1 (satu) Hari Kerja.
67
Pasal 18 15/4/PBI/2013
68
Pasal 19 15/4/PBI/2013
Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan dan/atau koreksi Laporan yang diterima karena adanya gangguan pada sistem database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta Bank Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan. (1) Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang tercantum pada tanda terima penyampaian Laporan. Tanda terima penyampaian atas Laporan yang disampaikan oleh Bank Pelapor secara Online atau Offline, dapat diakses oleh Bank Pelapor melalui web penyampaian Laporan yang dikelola oleh Bank Indonesia.
44
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 69 Pasal 20 15/4/PBI/2013 SE 15/47/DSta 2013 Romawi V
70
Pasal 21 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Tanda terima penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi oleh Bank Indonesia. (1) Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, wajib menyampaikan: a. Laporan secara Online kepada Bank Indonesia. b. Laporan secara Offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 63 Kodifikasi ini) ayat (4) dan Pasal 17 (Paragraf 66 Kodifikasi ini) kepada: 1. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1, Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 55 Kodifikasi ini) ayat (3) yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor atau kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 55 Kodifikasi ini) ayat (3) yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pada jam kerja Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia" adalah kantor Bank Pelapor yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, dan Banten. Yang dimaksud dengan "jam kerja Bank Indonesia" adalah jam kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor. (2) Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat Bank Pelapor, sesuai dengan kedudukan kantor pusat Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pertanyaan yang berkaitan dengan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disampaikan kepada: a. Contact Center Bank Indonesia, Telp. 500131, email:
[email protected]; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat. (1) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabkan tidak tersedianya data selama satu periode Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk periode Laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 51 Kodifikasi ini) ayat (1) dan/atau Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini). Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa (force majeure)" adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyusun
45
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan dan menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Contoh: Pada bulan Juli 2014 wilayah tempat kedudukan Bank A mengalami kebakaran yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyusun Laporan Per Kantor karena kehilangan data keuangan bulan Laporan Juli 2014. Dalam hal ini, Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Per Kantor untuk data bulan Juli 2014 yang dilaporkan pada bulan Agustus 2014. (2) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk satu periode Laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk periode Laporan tersebut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12 (Paragraf 60 dan/atau Paragraf 61 Kodifikasi ini). Contoh: Pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2014 terjadi banjir di wilayah tempat kedudukan Bank A yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juni 2014. Dalam hal ini Bank dapat menyampaikan Laporan melewati tanggal 5 Juli 2014 dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda. (3) Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 51 Kodifikasi ini) ayat (1) dan/atau Pasal 10 (Paragraf 59 Kodifikasi ini) setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. (4) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 (Paragraf 69 Kodifikasi ini) ayat (1) huruf b, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut, dapat dilakukan baik oleh Bank Pelapor, kantor pusat maupun oleh kantor lainnya yang ditunjuk. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berlaku setelah Bank Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (4).
71
BAB VI Pasal 22 15/4/PBI/2013
Sanksi (1) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan.
46
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Contoh: Laporan Per Kantor; Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp1.000.000,00 = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank B bertindak sebagai koordinator penyampaian Laporan untuk 5 (lima) Kantor Cabang. Bank B menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014 untuk 6 (enam) Bank Pelapor, yaitu Bank B dan kelima Kantor Cabang dibawah koordinasinya, sehingga Bank B dikenakan sanksi sebesar 1 hari x 6 bank pelapor x Rp 1.000.000,00 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Laporan Gabungan; Tanggal 10 Agustus 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Juli 2014 pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan selama 2 (dua) Hari Kerja yaitu Senin dan Selasa (11 dan 12 Agustus 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah). (2) Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan. Contoh: Koreksi Laporan Per Kantor; Tanggal 5 Oktober 2014 jatuh pada hari Minggu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja yaitu Senin tanggal 6 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Koreksi Laporan Gabungan; Tanggal 10 September 2014 jatuh pada hari Rabu. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan Agustus 2014 pada hari Jumat tanggal 12 September 2014. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu Kamis dan Jumat (11 dan 12 September 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi Laporan Gabungan sebesar 2 hari x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
47
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan (3) Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 61 Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per cakupan Laporan.
Yang dimaksud dengan "per item kesalahan Laporan" adalah kesalahan per field data. Contoh: Pada piutang murabahah, terdapat kesalahan pada jenis valuta, sumber dana dan lokasi proyek, maka dihitung sebagai 3 (tiga) item kesalahan. Atas kesalahan ini Bank Pelapor dikenakan sanksi sebesar 3 x Rp. 50.000,00 = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila terdapat 200 (dua ratus) item kesalahan, maka perhitungan sanksi adalah 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun Bank hanya dikenakan sanksi maksimum, yaitu Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).
(4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan yang telah disampaikan oleh Bank Pelapor ditemukan kesalahan, maka Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan Laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per cakupan Laporan. (5) Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 62 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per cakupan Laporan.
Laporan Per Kantor; Tanggal 5 Agustus 2014 jatuh pada hari Rabu. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan Juli 2014 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Per Kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Laporan Gabungan; Tanggal 10 Oktober 2014 jatuh pada hari Jumat. Bank A menyampaikan Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2014 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi tidak menyampaikan Laporan Gabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6) Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara Offline pada periode penyampaian Online tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 65 Kodifikasi ini) ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan. (7) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan dimaksud.
48
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 72 Pasal 23 15/4/PBI/2013
73
Pasal 24 15/4/PBI/2013
74
Pasal 25 15/4/PBI/2013 SE 15/37/DSta 2013 Romawi VI. A
75
Pasal 26 15/4/PBI/2013
76
BAB VII Pasal 27 15/4/PBI/2013 SE 15/37/DSta 2013 Romawi VII
77
Pasal 28 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan (1) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 71 Kodifikasi ini) ayat (3) dan/atau ayat (4) yang berdampak pada koreksi Laporan Gabungan dan Laporan Konsolidasi maka koreksi Laporan Gabungan dan/atau Laporan Konsolidasi tersebut tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. (2) Dalam hal Bank Pelapor mengirimkan ulang Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 67 Kodifikasi ini), Bank Pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 71 Kodifikasi ini) ayat (3), dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik. Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 71 Kodifikasi ini) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan. Bank Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, dan/atau Pasal 22 ayat (7) (Paragraf 52, Paragraf 53, Paragraf 60 dan/atau Paragraf 71 ayat (7) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam rangka kepatuhan Laporan dan/atau sanksi dalam rangka pembinaan serta pengawasan Bank.
Ketentuan Peralihan Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/ 19/DSM tanggal 10 Juni 2011 masih tetap berlaku untuk penyampaian Laporan sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014. Batas waktu penyampaian Laporan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, khusus untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 diatur sebagai berikut: a. Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 55
49
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan dan Paragraf 59 ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh: Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013. b. Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 56 dan Paragraf 59 ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh: Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober 2013. c. Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 57 dan Paragraf 59 ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013, dan bulan Maret 2014, masing‐masing paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 31 Januari 2014, dan tanggal 30 April 2014. Contoh: Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2013. d. Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 58 dan Paragraf 59 ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013, dan bulan Maret 2014, masing‐masing paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 31 Januari 2014, dan tanggal 30 April 2014. Contoh: Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2013 disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.
78
Pasal 29 15/4/PBI/2013
Untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 77 Kodifikasi ini), Bank Pelapor dinyatakan terlambat, apabila: a. menyampaikan Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) huruf a, sampai dengan tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
50
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Contoh: Penyampaian Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.
b. menyampaikan Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) huruf b, sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan;
Contoh: Penyampaian Laporan Gabungan dan/atau koreksi Laporan Gabungan untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.
c. menyampaikan Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) huruf c, untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014, masing‐masing sampai dengan tanggal 2 November 2013, tanggal 2 Februari 2014, dan tanggal 2 Mei 2014;
Contoh: Penyampaian Laporan Perusahaan Anak dan/atau koreksi Laporan Perusahaan Anak untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013.
d. menyampaikan Laporan Konsolidasi dan/atau koreksi Laporan Konsolidasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) huruf d, untuk posisi akhir bulan September 2013, bulan Desember 2013 dan bulan Maret 2014, masing‐masing sampai dengan tanggal 2 November 2013, tanggal 2 Februari 2014, dan tanggal 2 Mei 2014.
Contoh: P e n y a m p a i a n L a p o r a n K o n s o l i d a s i d a n / a t a u k o r e k s i Laporan Konsolidasi untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2013. 79
Pasal 30 15/4/PBI/2013
Untuk data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014, Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 78 Kodifikasi ini).
Contoh: Laporan Per Kantor dan/atau koreksi Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 dinyatakan tidak disampaikan, apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013.
51
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 80 Pasal 31 15/4/PBI/2013
Laporan Bulanan
Ketentuan (1) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 71 Kodifikasi ini) tidak berlaku untuk penyampaian Laporan data bulan Agustus 2013 yang disampaikan pada bulan September 2013 sampai dengan data bulan Oktober 2013 yang disampaikan pada bulan November 2013. (2) Ketentuan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Laporan data bulan November 2013 yang disampaikan pada bulan Desember 2013 sampai dengan data bulan April 2014 yang disampaikan pada bulan Mei 2014 diatur sebagai berikut: a. Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 78 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan; Contoh: Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor periode data bulan September 2013 pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Per Kantor selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu Rabu dan Kamis (tanggal 16 dan 17 Oktober 2014), sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 2 hari x Rp1.000.000,00 = Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah). b. Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 78 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per cakupan Laporan per Hari Kerja keterlambatan; Contoh: Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor periode data bulan September 2013 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Per Kantor selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu Rabu tanggal 16 Oktober 2014, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar 1 hari x Rp100.000,00 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). c. Bank Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (Paragraf 79 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per cakupan Laporan. Contoh: Tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa. Bank A menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013 pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013. Bank A dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Per Kantor untuk bulan Laporan September 2013, sehingga Bank A dikenakan sanksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
52
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi BAB VIII 81 Pasal 33 15/4/PBI/2013 SE 15/37/DSta 2013 Romawi VIII
82
Pasal 33 15/4/PBI/2013
83
BAB I Pasal 1 7/51/PBI/2005
Laporan Bulanan Ketentuan
Ketentuan Penutup Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336); dan b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 12/PBI/20 11 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5203), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak Laporan data bulan Mei 2014. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/5/DSM tanggal 13 Februari 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah; c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/19/DSM tanggal 10 Juni 2011 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak pelaporan data bulan Mei 2014. (1) Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 71 Kodifikasi ini) mulai berlaku sejak Laporan data bulan Mei 2014 yang disampaikan pada bulan Juni 2014. (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum 1.
2. 3.
4.
Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang‐ Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. BPR Pelapor adalah kantor pusat dan kantor cabang BPR yang menyampaikan Laporan Bulanan untuk masing‐masing kantor. Laporan Bulanan BPR, selanjutnya disebut Laporan Bulanan, adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPR Pelapor untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi dan angka. Penyampaian Laporan Bulanan melalui Jaringan On‐line adalah penyampaian laporan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.
53
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
5.
6.
84
Pasal 2 7/51/PBI/2005 Ayat (1) SE 15/20/DKBU 2013 Romawi I. A Pasal 2 7/51/PBI/2005 Ayat (2) – (3) SE 15/20/DKBU 2013 Romawi II Pasal 2 7/51/PBI/2005 Ayat (4) – (5)
Laporan Bulanan
Ketentuan Penyampaian Laporan Bulanan secara Off‐line adalah penyampaian laporan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau CD‐ROM disertai hasil validasi kepada Kantor Bank Indonesia setempat. Keadaan Memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR Pelapor tidak dapat menyusun dan/atau menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.
(1) BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on‐line setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Laporan Bulanan disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan sebagai sumber penyusunan statistik perbankan untuk kepentingan penyusunan kebijakan pengembangan BPR. (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu : a. neraca, b. rekening administratif, c. daftar rincian dari pos‐pos tertentu neraca. (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pedoman penyusunan Laporan Bulanan yang diatur oleh Bank Indonesia. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan berpedoman pada Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I (Lampiran 7 Kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Bulanan diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II (Lampiran 8 dan 9 Kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (4) BPR Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan, BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan dimaksud secara on‐line dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4). Yang dimaksud dengan kekeliruan dan/atau kesalahan laporan antara lain ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan yang disampaikan dengan pedoman penyusunan Laporan Bulanan. Pengertian koreksi dalam ayat ini adalah koreksi yang dilakukan oleh BPR atas inisiatif sendiri.
54
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 85 Pasal 3 7/51/PBI/2005 SE 15/20/DKBU 2013 Romawi IV. G – J
Laporan Bulanan
Ketentuan (1) Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (Paragraf 84 Kodifikasi ini) ayat (1) dan (5) dikecualikan dalam hal: BPR Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line, menyampaikan Laporan Bulanan dimaksud secara off‐line. a. BPR Pelapor berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line, b. BPR Pelapor baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional, c. BPR Pelapor mengalami gangguan teknis, atau d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang mengakibatkan BPR Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara on‐line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran atau pemadaman listrik. (2) BPR Pelapor memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan mengemukakan alasannya. Untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara on‐ line, BPR Pelapor menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor. Dalam hal BPR Pelapor merupakan kantor cabang BPR, pemberitahuan dilakukan oleh kantor cabang BPR tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR dimaksud, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR Pelapor. Contoh: BPR A berkantor pusat di Surabaya memiliki kantor cabang di Jember. Apabila kantor cabang BPR A tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara on‐line maka pemberitahuan untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara on‐line disampaikan oleh kantor cabang BPR A kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR tersebut. Dalam hal BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara off‐line maka Laporan Bulanan disampaikan dengan menggunakan compact disk (CD) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
55
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 86
87
Laporan Bulanan
Ketentuan Dalam hal terjadi kerusakan CD atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara off‐line, BPR Pelapor menyampaikan ulang CD atau media perekam data elektronik lainnya tersebut.
BPR Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan Pasal 4 dalam pedoman tertulis. 7/51/PBI/2005 Yang dimaksud dengan ”prosedur konversi” adalah prosedur yang digunakan oleh BPR Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPR Pelapor ke dalam format Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan Laporan Bulanan. SE Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan 15/20/DKBU 2013 Bulanan adalah: Romawi III. A, D – F a. Komputer yang memenuhi konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sesuai Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II (Lampiran 8 dan 9 Kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. b. Pedoman tertulis mengenai sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan. c. Sistem pengamanan yang memadai terhadap komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan. d. Back up data Laporan Bulanan yang ditatausahakan dengan baik. (1) BPR Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggungjawab untuk Pasal 5 menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan 7/51/PBI/2005 Bulanan serta menyampaikan nama petugas dan penanggungjawab Ayat (1) dimaksud kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud petugas adalah pegawai BPR Pelapor yang diberi tugas menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah pejabat atau pegawai BPR Pelapor yang bertanggung jawab melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia Petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda. SE Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan 15/20/DKBU 2013 Bulanan adalah: Romawi III. B – C 1. Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai petugas yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan. 2. Pejabat atau Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia.
56
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 5 7/51/PBI/2005 Ayat (2) – (3)
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Nama petugas dan penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2006. (3) BPR Pelapor wajib melaporkan setiap perubahan nama petugas dan/atau penanggungjawab kepada Bank Indonesia selambat‐lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan.
88
89
Periode Penyampaian Laporan Bulanan dan Koreksi Laporan Bulanan
BAB II Pasal 6 7/51/PBI/2005 Ayat (1) SE 15/20/DKBU 2013 Romawi IV. A Pasal 6 7/51/PBI/2005 Ayat (2) – (3)
(1) BPR Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Laporan Bulanan dapat disampaikan secara on‐line pada hari libur atau hari Sabtu. BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on‐line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka BPR Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan secara off‐line wajib menyampaikan Laporan Bulanan pada hari kerja sebelumnya. Contoh : Laporan Bulanan untuk data bulan April 2006 disampaikan secara off‐line paling lambat pada tanggal 12 Mei 2006 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung ke Bank Indonesia atau tanggal 13 Mei 2006 (hari Sabtu) untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 14 Mei 2006 jatuh pada hari Minggu. (3) BPR Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia.
Pasal 7 7/51/PBI/2005 Ayat (1)
(1) BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (Paragraf 84 Kodifikasi ini) ayat (5) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Koreksi Laporan Bulanan dapat disampaikan secara on‐line pada hari libur atau hari Sabtu.
Bukti penerimaan untuk Laporan Bulanan yang disampaikan secara on‐line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara on‐line (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk Laporan Bulanan yang disampaikan secara off‐line adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.
57
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 15/20/DKBU 2013 Romawi IV. B Pasal 7 7/51/PBI/2005 Ayat (2) – (3) 90 Pasal 8 7/51/PBI/2005 Ayat (1) – (2) SE 15/20/DKBU 2013 Romawi IV. C – D
Laporan Bulanan
Ketentuan BPR Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on‐line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya. (2) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka BPR Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan Bulanan secara off‐line wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada hari kerja sebelumnya. Contoh : Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Juli 2006 disampaikan secara off‐line paling lambat tanggal 18 Agustus 2006 (hari Jumat) untuk penyampaian secara langsung ke Bank Indonesia atau tanggal 19 Mei 2006 (hari Sabtu) untuk penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Agustus 2006 jatuh pada hari Minggu. (3) BPR Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan untuk koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan secara on‐line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara on‐line (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan secara off‐line adalah berupa tanda terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos. (1) BPR Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 88 Kodifikasi ini) ayat (1) atau ayat (2). (2) BPR Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 89 Kodifikasi ini) ayat (1) atau ayat (2). Dalam hal BPR Pelapor belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV. A dan B, BPR Pelapor tetap harus menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on‐line sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Contoh: BPR A hanya dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line untuk data bulan Juni 2013, paling lama sampai dengan akhir bulan Juli 2013. Bagi BPR Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV. C, BPR Pelapor tersebut tetap dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
58
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 8 7/51/PBI/2005 Ayat (3) – (4) SE 15/20/DKBU 2013 Romawi IV. F
91
92
93
Pasal 9 7/51/PBI/2005 BAB III Pasal 10 7/51/PBI/2005
BAB IV Pasal 11 7/51/PBI/2005
Laporan Bulanan
Ketentuan (3) BPR Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Contoh : BPR Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Juli 2006 apabila laporan dimaksud belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006. (4) BPR Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan. Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV. C hanya dapat disampaikan secara off‐line dalam bentuk CD atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi, kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor. (1) Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPR Pelapor ditemukan adanya kesalahan maka BPR Pelapor wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan berdasarkan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan dimaksud, untuk posisi sejak ditemukannya kesalahan. (2) Koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal pertemuan akhir antara pengurus BPR dengan Bank Indonesia untuk membahas hasil pemeriksaan (exit meeting). (3) BPR Pelapor wajib menggunakan hasil penelitian dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun Laporan Bulanan.
Pedoman Pencatatan BPR wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usaha berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
Keadaan Memaksa (Force majeure) (1)
(2)
BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure) selama satu atau lebih periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 84 Kodifikasi ini) ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 3 (Paragraf 85 Kodifikasi ini). BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure) kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan
59
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
(3)
(4)
Laporan Bulanan
Ketentuan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 88 Kodifikasi ini) ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 (Paragraf 89 Kodifikasi ini) ayat (1) dan ayat (2). BPR Pelapor yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure), menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai Keadaan Memaksa yang dialami. BPR Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
94
BAB V Pasal 12 7/51/PBI/2005
95
Pasal 13 7/51/PBI/2005 SE 15/20/DKBU 2013 Romawi V
Sanksi (1) BPR Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line tanpa memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 85 Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan. (2) BPR Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 90 Kodifikasi ini) ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 (Paragraf 91 Kodifikasi ini) ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan. (3) BPR Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 90 Kodifikasi ini) ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (4) Terhadap setiap kesalahan Laporan Bulanan yang ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 (Paragraf 90 Kodifikasi ini) ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi pemeriksaan. Pemenuhan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 94 Kodifikasi ini), dilakukan dengan cara transfer atau tunai kepada Bank Indonesia. Pemenuhan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat BPR Pelapor secara tunai atau non tunai dengan tata cara sebagai berikut: A. Pembayaran secara tunai 1. Bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, menyetor kepada Departemen Pengedaran Uang c.q. Divisi Pengelolaan Uang Keluar (PgUK); dan 2. bagi BPR Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyetor kepada Kantor
60
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
96
Pasal 14 7/51/PBI/2005
97
Pasal 15 7/51/PBI/2005
Laporan Bulanan
Ketentuan Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor, pada setiap hari kerja, waktu layanan kas, pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat (hari Senin sampai dengan Kamis) atau pukul 08.00 sampai dengan 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk untung rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) ‐ "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR". B. Pembayaran secara non tunai 1. Kliring Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) ‐ "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR", dengan mencantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX" pada kolom keterangan. 2. BI‐RTGS Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) ‐ "Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR", dengan mencantumkan Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan "pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX". 3. BPR Pelapor menyampaikan salinan bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia. BPR Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 18 (Paragraf 84 ayat (1) dan ayat (5), Paragraf 86, Paragraf 87, Paragraf 90 ayat (4), Paragraf 91 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 92, Paragraf 93 ayat (4), dan Paragraf 100 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐ Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan. BPR Pelapor yang: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) (Paragraf 85, Paragraf 88 ayat (1) dan ayat (2), Paragraf 89 ayat (1) dan ayat (2) dan Paragraf 91 ayat (2) Kodifikasi ini), b. tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 90 Kodifikasi ini) ayat (3), dan/atau c. melakukan kesalahan dalam Laporan Bulanan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 91 Kodifikasi ini) ayat (1), selain dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 94 Kodifikasi ini) dikenakan pula sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.
61
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi 98 Pasal 16 7/51/PBI/2005
99
Pasal 17 7/51/PBI/2005
100
BAB VI Pasal 18 7/51/PBI/2005 SE 15/20/DKBU 2013 Romawi VI
Laporan Bulanan
Ketentuan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 92 Kodifikasi ini) dan/atau rekayasa transaksi yang tidak wajar sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 94 Kodifikasi ini) ayat (2) dan ayat (4) dikecualikan terhadap hasil audit tahunan yang dilakukan oleh akuntan publik.
Lain‐Lain Dalam hal BPR dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPR lain sehingga tidak lagi menjadi BPR Pelapor, BPR tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum berlakunya izin merger atau konsolidasi, sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh: Apabila izin merger antara BPR X dan BPR Y berlaku sejak tanggal 1 Maret 2006 yaitu sejak memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian BPR dari instansi yang berwenang atau tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, maka BPR X dan BPR Y tetap menyampaikan Laporan Bulanan untuk data bulan Februari 2006.
Penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara off‐line, pemberitahuan tertulis untuk memperoleh pengecualian tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line dan penyampaian salinan bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar ditujukan kepada: 1. Departemen yang menangani mengenai pengelolaan dan kepatuhan laporan Bank bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi. 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia/Kantor Regional Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor, bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
Penyampaian nama petugas, penanggung jawab dan nomor telepon serta perubahannya yang digunakan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI. A. Pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi Laporan Bulanan disampaikan kepada help desk Bank Indonesia dengan alamat: Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telp. 021‐ 381 8000 (hunting), fax. 021 ‐386 6071 e‐mail:
[email protected]
62
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 15/39/DPNP 2013 Romawi VII SE 15/39/DPNP 2013 Romawi VIII
101
BAB I Pasal 1 7/9/PBI/2005
Laporan Bulanan
Ketentuan Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan untuk posisi sebelum bulan November 2013 tetap berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/15/ DKBU tanggal 11 Juni 2010 yang dilakukan secara on‐line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia. Dalam hal BPR Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara on‐ line sebagaimana dimaksud dalam huruf A, BPR Pelapor dapat menyampaikan secara off‐line dalam bentuk compact disc (CD) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR pelapor. Khusus untuk posisi laporan bulan Agustus 2013, penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan paling lambat pada akhir bulan September 2013 secara online melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia. Dalam hal batas waktu penyampaian pada akhir bulan September 2013 terlampaui maka BPR Pelapor dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Selain menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, BPR Pelapor juga wajib melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan untuk posisi bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2013 yang disampaikan paling lambat pada setiap akhir bulan berikutnya dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sejak posisi bulan November 2013 dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ketentuan Umum 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang‐ undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998.
63
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
102
103
Pasal 2 7/9/PBI/2005 Ayat (1) SE 13/15/DPbS 2011 Romawi I No. 1 Pasal 2 7/9/PBI/2005 Ayat (2) – (4)
Pasal 3 7/9/PBI/2005
3. 4.
5.
6.
(1)
Laporan Bulanan
Ketentuan BPRS Pelapor adalah kantor pusat BPRS. Laporan Bulanan BPRS yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi‐sandi dan angka. Penyampaian Laporan Bulanan melalui Jaringan On‐line adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya. Penyampaian Laporan Bulanan secara Off‐line adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau cd‐rom disertai hard copy kepada Bank Indonesia. BPRS Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan yang dipergunakan untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan BPRS, dan kepentingan manajemen masing‐masing BPRS. (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu : a. Neraca; b. Daftar Rincian Laba Rugi; c. Rekening Administratif; dan d. Daftar Rincian dari pos‐pos dalam neraca dan pos‐pos tertentu dari rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya. (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) BPRS Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (1) Dalam hal BPRS dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPRS lain sehingga tidak lagi menjadi BPRS Pelapor, BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger atau konsolidasi. Sebagai contoh: Apabila pada tanggal 1 Maret 2005 BPRS X dimerger dengan BPRS Y, dimana badan hukum BPRS X dibubarkan, maka BPRS X tetap wajib menyampaikan laporan untuk data laporan bulan Februari 2005. (2) Dalam hal BPRS masih dalam proses akuisisi dan sudah tidak beroperasi lagi, BPRS Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan ke Bank Indonesia.
64
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
104
105
Pasal 4 7/9/PBI/2005 SE 13/15/DPbS 2011 Romawi II No. 1, 4 – 6 SE 13/15/DPbS 2011 Romawi III
Laporan Bulanan
Ketentuan (3) Kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dengan izin tertulis dari Bank Indonesia. (1) BPRS Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis. Prosedur konversi dipergunakan oleh BPRS Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPRS pelapor ke dalam format Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS.
(2) Sarana dan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS adalah: 1. Personal computer dengan memenuhi konfigurasi minimal software dan hardware sebagaimana dimaksud dalam bukumengenai Tata Cara Aplikasi Data entry Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Web User BPRS Laporan Berkala BPRS. 2. Pedoman tertulis tentang sistem dan prosedur koversi Laporan keuangan intern ke Laporan Bulanan BPRS. 3. Sistem pengamanan yang memadai terhadap sarana komputer dan aplikasi yang digunakan serta data Laporan Bulanan BPRS. 4. Back up data Laporan Bulanan yang ditatausahakan dengan baik. (3) Format Laporan Bulanan BPRS dan tata cara penyusunan laporan diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 10 Kodifikasi ini). (4) Tata cara pengoperasian aplikasi Laporan Bulanan BPRS terdapat dalam buku mengenai Tata Cara Aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS yang disampaikan kepada BPRS. Pasal 5 (1) BPRS Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk 7/9/PBI/2005 menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan. Yang dimaksud dengan petugas adalah pegawai BPRS yang menyusun dan melakukan verifikasi laporan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab yang ditunjuk adalah pejabat atau pegawai BPRS yang bertanggung jawab, melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda. SE (2) Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan 13/15/DPbS 2011 penyampaian Laporan Bulanan BPRS adalah: Romawi II No. 2 – 3 1. Pegawai BPRS yang dapat mengoperasikan serta memahami computer, untuk menyusun dan melakukan verifikasi aplikasi Laporan Bulanan BPRS. 2. Penanggungjawab yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan BPRS ke Bank Indonesia. Verifikasi ulang oleh penanggung jawab
65
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan diperlukan untuk meyakini kebenaran Laporan Bulanan BPRS sebelum dikirimkan kepada Bank Indonesia.
106
BAB II Periode Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dalam Pasal 2 (Paragraf 102 Kodifikasi ini) ayat (1) paling lambat tanggal 12 7/9/PBI/2005 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Sebagai contoh: Laporan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005. (2) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia. Tanda bukti penerimaan laporan dapat berupa soft copy yang dapat diambil secara on‐line (download) apabila laporan disampaikan secara on‐line. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara off‐line tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan. SE (3) Dengan adanya pengembangan aplikasi Laporan Bulanan BPRS maka 13/15/DPbS 2011 penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS kepada Bank Romawi I No.3 dan 5 Indonesia secara on‐line dilakukan dengan menggunakan aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS. (4) Bagi BPRS Pelapor yang memiliki kantor cabang, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia mencakup laporan keuangan konsolidasi kantor pusat dan kantor cabang BPRS beserta rinciannya. SE (5) Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksinya disampaikan kepada Bank 13/15/DPbS 2011 Indonesia secara on‐line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau Romawi IV sarana teknologi lainnya paling lama tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (6) Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksinya disampaikan kepada Bank Indonesia secara off‐line dengan menggunakan disket atau CD‐ROMndan hasilcetak computer (hard copy) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi dengan alamat : a. Direktorat perbankan syariah Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan diluar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat. (7) Dalam hal terjadi kerusakan disket atau cd‐rom yang telah disampaikan ke Bank Indonesia secara off‐line, BPRS Pelapor menyampaikan ulang disket atau cd‐rom Laporan Bulanan BPRS. (8) BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara on‐ line dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya,
66
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 13/15/DPbS 2011 Romawi I no. 6 107
108
109
Pasal 7 7/9/PBI/2005
Pasal 8 7/9/PBI/2005
Pasal 9 7/9/PBI/2005
Laporan Bulanan
Ketentuan Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat. (9) Dalam hal Laporan Bulanan BPRS disampaikan secara off‐line, tanggal penerimaan Laporan Bulanan BPRS adalah tanggal stempel pos untuk yang dikirim via pos atau tanda terima dari jasa ekspedisi atau tanggal tanda terima Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung. BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan apabila disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 106 Kodifikasi ini) ayat (1) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Contoh : Penyampaian laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005. BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 107 Kodifikasi ini). Contoh : Laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005. (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan, BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan dimaksud. Yang dimaksud dengan kekeliruan dan atau kesalahan laporan adalah ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan yang disampaikan dengan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan. Pengertian koreksi dalam ayat ini adalah koreksi yang dilakukan oleh BPRS atas inisiatif sendiri. (2) BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Contoh: Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005. (3) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia. Tanda bukti penerimaan laporan berupa soft copy yang dapat diambil secara on‐line (down‐load) untuk laporan disampaikan secara on‐line.
67
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
110
Pasal 10 7/9/PBI/2005
111
Pasal 11 7/9/PBI/2005
112
Pasal 12 7/9/PBI/2005
113
Pasal 13 7/9/PBI/2005
114
BAB III Pasal 14 7/9/PBI/2005 Ayat (1) – (3)
Laporan Bulanan
Ketentuan Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara off‐line tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan . BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila menyampaikan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Paragraf 109 Kodifikasi ini) ayat (2) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Contoh: Penyampaian koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005. BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 110 Kodifikasi ini). Contoh: Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 (Paragraf 106 ayat (1), Paragraf 107, Paragraf 109 ayat (2) dan Paragraf 110 Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Bulanan disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh : Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Februari 2005 yang wajib disampaikan selambat‐lambatnya tanggal 12 Maret 2005 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 11 Maret 2005 merupakan hari libur nasional, maka batas akhir penyampaian Laporan Bulanan data bulan Februari 2005 adalah pada hari kamis tanggal 10 Maret 2005. Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor wajib menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud untuk penyusunan Laporan Bulanan posisi setelah hasil pemeriksaan.
Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on‐line sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
68
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi SE 13/15/DPbS 2011 Romai IV No. 4 Pasal 14 7/9/PBI/2005 Ayat (4) SE 13/15/DPbS 2011 Romawi IV No. 2
Laporan Bulanan
Ketentuan (2) Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line dikecualikan terhadap: a. BPRS Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara on‐line; b. BPRS Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau BPRS Pelapor yang mengalami gangguan teknis. Yang dimaksud dengan ganguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan BPRS Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara on‐line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan atau pemadaman listrik. (3) BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. BPRS menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara on‐line dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat. (4) BPRS Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara on‐line sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau menyampaikan Laporan Bulanan dan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 10 (Paragraf 107 dan atau Paragraf 110 Kodifikasi ini), wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara off‐line. Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksinya disampaikan kepada Bank Indonesia secara off‐line dengan menggunakan disket atau cd‐room dan hasil cetak computer (hard copy) sebanyak 1 (satu) set disertai hasil validasi dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah Jl. M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, paling lama pukul 16.00 WIB; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lama pukul 16.00 waktu setempat.
69
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi Pasal 14 7/9/PBI/2005 Ayat (5)
115
BAB IV Pasal 15 7/9/PBI/2005
116
BAB V Pasal 16 7/9/PBI/2005
Laporan Bulanan
Ketentuan (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau gangguan pada sistem database dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka: a. bagi BPRS Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, Bank Indonesia dapat meminta BPRS Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan. b. bagi BPRS Pelapor yang belum menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan wajib menyampaikan laporan dimaksud secara off line.
Pedoman Pencatatan dan Pelaporan BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah sebagai dasar penyusunan Laporan Bulanan.
Sanksi (1) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 106 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan. Contoh : Jatuh tempo pelaporan Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Februari 2005 jatuh pada tanggal 12 Maret 2005 (hari Sabtu). BPRS A menyampaikan data laporan posisi bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2005, maka BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan laporan 1 hari kerja, yaitu hari Senin, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 x Rp100.000,00 = Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). (2) BPRS Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (Paragraf 108 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Contoh : Batas waktu tidak menyampaikan laporan bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah setelah tanggal 21 April 2005 . BPRS A menyampaikan Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Senin tanggal 22 April 2005, maka BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 110 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan Bulanan per hari kerja keterlambatan.
70
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan Ketentuan
Contoh : Batas waktu penyampaikan koreksi Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah tanggal 21 April 2005 jatuh pada hari Minggu. BPRS A menyampaikan koreksi Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 23 April 2005. BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan 2 hari kerja, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 x Rp 10.000,00 = Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi pemeriksaan. (5) BPRS Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara off‐line pada periode penyampaian on‐line tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 114 Kodifikasi ini) ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Bulanan atau koreksi Laporan Bulanan. (6) BPRS Pelapor yang mengirimkan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 114 Kodifikasi ini) ayat (5), tidak dikenakan sanksi. (7) BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dimaksud. 117
Pasal 17 7/9/PBI/2005 SE 13/15/DPbS 2011 Romawi V No. 1 SE 13/15DPbS 2011 Romawi V No. 2
(1) Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 116 Kodifikasi ini), dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia, melalui : a. Kliring Transfer ditujukan ke rekening 566.000446.980 – rekening penerimaan sanksi administratif BPRS”, dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPRS XXX atau kesalahan/keterlambatan/tidak menyampaikan laporan bulanan dan/atau koreksi laporan bulanan periode BB‐TTTT”. b. BI‐RTGS Transfer diajukan ke rekening nomor 566.000446.980 – “Rekening penerimaan sanksi administratif BPRS”, dengan mencantumkan Transaction Reference Number (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan membayar dari BPRS XXX atas kesalahan/keterlampatan/tidak menyampaikan laporan bulanan dan/atau koreksi laporan bulanan periode BB‐TTTT”. (2) BPRS Pelapor menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia dengan alamat:
71
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
Laporan Bulanan
Ketentuan a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl.M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350 atau melalui Faksmili Nomor 021‐3447620, 021‐3501990, bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi. b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
118
Pasal 18 7/9/PBI/2005
BPRS Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 15 (Paragraf 103, Paragraf 104 dan Paragraf 105, Paragraf 113, dan Paragraf 115 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 118 Kodifikasi ini), pelanggaran terhadap rekayasa transaksi yang tidak wajar, sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998.
119
Pasal 19 7/9/PBI/2005
120
Pasal 20 7/9/PBI/2005
BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 116 Kodifikasi ini), dikenakan juga sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.
121
BAB VI Pasal 21 7/9/PBI/2005
Keadaan Memaksa (Force majeure)
(1)
BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama satu atau lebih periode penyampaian dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 102 Kodifikasi ini) ayat (1) dan atau Pasal 9 (Paragraf 109 Kodifikasi ini) ayat (1).
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata‐nyata menyebabkan BPRS Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.
(2)
BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Paragraf 106 Kodifikasi ini) ayat (1) dan Pasal 9 (Paragraf 109 Kodifikasi ini) ayat (2).
72
Likuiditas Rupiah Paragraf Sumber Regulasi
122
Pasal 22 7/9/PBI/2005
123
SE 13/15DPbS 2011 Romawi VI
Laporan Bulanan
Ketentuan (3) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. (4) BPRS Pelapor yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 102 Kodifikasi ini) ayat (1) dan atau Pasal 9 (Paragraf 109 Kodifikasi ini) ayat (1) setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 116 Kodifikasi ini) ayat (4) dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan Bulanan sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik.
Penyampaian Pertanyaan Pertanyaan‐pertanyaan yang berkaitan dengan: 1. Aplikasi Data Entry Laporan Berkala BPRS dan Aplikasi Web User BPRS Laporan Berkala BPRS disampaikan kepada Help Desk Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H.Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telepon Nomor 021‐3818000 (Hunting), Fax No. 021‐3866071, email address :
[email protected]. 2. Ketentuan Laporan Bulanan BPRS disampaikan kepada: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telepon Nomor 021‐3818749, 021‐3818513, Faksmili Nomor 021‐3447620, 021‐3501989, email address :
[email protected] bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi. b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPRS Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
73
