Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Kelembagaan. Rencana Bisnis Bank

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Kelembagaan Rencana Bisnis Bank

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Kelembagaan Rencana Bisnis Bank

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Chiristin Hutabarat Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 3817321 Fax.: 021 3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012

Kelembagaan

Rencana Bisnis Bank

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i - iii Hal. iv Hal. v Hal. v Hal. v

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Rencana Bisnis Bank Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Rencana Bisnis Bank Ketentuan Umum Cakupan Rencana Bisnis Penyampaian, Perubahan dan Pelaporan Rencana Bisnis Lain-Lain Sanksi

Rencana Kerja Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat

Pg. 1 – 4 Pg.5 - 17 Pg. 18 - 25 Pg. 26 Pg. 27 - 28

Hal. 1 – 3 Hal. 3 – 15 Hal. 15 – 20 Hal. 20 Hal. 20 – 21

Pg. 29 - 39

Hal. 21 – 23

Lampiran Lampiran 1 Proyeksi Neraca Lampiran 2 Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi Lampiran 3 Proyeksi Laba Rugi Lampiran 4 Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan Lampiran 5 Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Lampiran 5a . Penjelasan Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu Lampiran 6 Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Lampiran 7 Rencana Penerbitan Surat Berharga Lampiran 8 Rencana Pendanaan Lainnya Lampiran 9 Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait Lampiran 10 a) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti b) Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu c.1) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Lapangan Usaha c.2) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan c.3) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Propinsi d.1) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Lapangan Usaha d.2) Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Jenis Penggunaan d.3) Rencana Pemberian Kredit Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Propinsi (Lokasi Proyek/Debitur) Lampiran 11 Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga

Hal. 24 - 110 Hal. 24 – 25 Hal. 26 Hal. 27 – 28 Hal. 29 Hal. 30 – 31 Hal. 32 Hal. 33 Hal. 34 Hal. 35 Hal. 36 Hal. 37 Hal. 38 Hal. 39 Hal. 40 Hal. 41 Hal. 42 – 43 Hal. 44 Hal. 45 Hal. 46

i

Kelembagaan Lampiran 12 Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Penyertaan Modal Lampiran 13 Rencana Penanaman Dana Lainnya Lampiran 14 Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Lampiran 15 Rencana Perubahan Modal Lampiran 16 Laporan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Lampiran 17 Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru Lampiran 18 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor Lampiran 19 19.a) Laporan Realisasi Rencana Bisnis 19.b) Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-Pos Tertentu 19.c) Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor 19.d) Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Alih Pengetahuan Kepada Tenaga Pendamping Lampiran 20 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Lampiran Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Lampiran 21 Proyeksi Neraca Lampiran 22 Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi Lampiran 23 Proyeksi Laba Rugi Lampiran 24 Perhitungan Distribusi Bagi Hasil Lampiran 25 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) Lampiran 26 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan Lampiran 27 Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan Lampiran 28 Proyeksi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Lampiran 29 Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Lampiran 30 Rencana Penerbitan Surat Berharga Lampiran 31 Rencana Pendanaan Lainnya Lampiran 32 Pencana Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Lampiran 33.a Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Inti Lampiran 33.b Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu Lampiran 33.c.1 Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Lampiran 33.c.2 Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Lampiran 33.c.2.a Penjelasan Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Lampiran 33.c.3 Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Propinsi Lampiran 33.c.4 Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Lampiran 33.d.1 Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Lampiran 33.d.2 Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenis Penggunaan Lampiran 33.d.3 Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Propinsi (Lokasi Proyek/Debitur) Lampiran 33.d.3 Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Propinsi (Lokasi Proyek/Debitur) Lampiran 33.d.3 Rencana Pemberian Pembiayaan Kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan Propinsi (Lokasi Proyek/Debitur) Lampiran 34 Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga

Rencana Bisnis Bank Hal. 47 Hal. 48 Hal. 49 Hal. 50 Hal. 51 Hal. 52 Hal. 53 Hal. 54 Hal. 55 – 56 Hal. 57 – 58 Hal. 59 Hal. 60

Hal. 61 – 62 Hal. 63 – 64 Hal. 65– 69 Hal. 70 – 71 Hal. 72 Hal. 73 Hal. 74 Hal. 75 Hal. 76 Hal. 77 Hal. 78 Hal. 79 Hal. 80 Hal. 81 Hal. 82 Hal. 83 Hal. 84 Hal. 85 Hal. 86 Hal. 87 Hal. 88 Hal. 89 Hal. 90 Hal. 91 Hal. 92

ii

Kelembagaan

Rencana Bisnis Bank

Lampiran 35 Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Penyertaan Modal Lampiran 36 Rencana Penanaman Dana Lainnya Lampiran 37 Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Lampiran 38 Rencana Perubahan Modal Lampiran 39.a Kondisi dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Lampiran 39.b Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lampiran 40 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Lampiran 41 Rencana Penerbitan Produk Dana/atau Aktivitas Baru Lampiran 42 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor Lampiran 43.a Laporan Realisasi Rencana Bisnis Lampiran 43.b Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-Pos Tertentu Lainnya Lampiran 43.c Laporan Pengembangan Dana/atau Realisasi Perubahan Jaringan Kantor Lampiran 43.d Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Outsourcing Lampiran 43.e Laporan Realisasi Linkage Program Lampiran 44 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

Hal. 93 Hal. 94 Hal. 95 – 96 Hal. 97 Hal. 98 Hal. 99 Hal. 100 Hal. 101 Hal. 102 Hal. 103 Hal. 104–105 Hal. 106–107 Hal. 108 Hal. 109 Hal. 110

iii

Kelembagaan

Rencana Bisnis Bank

Rekam Jejak Regulasi Rencana Bisnis Bank

SE 12/32/DPbS 2010 Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah SE 12/27/DPNP 2010

12/21/PBI/2010 Rencana Bisnis Bank

SE 6/44/DPNP 2004

6/25/PBI/2004 Rencana Bisnis Bank Umum

8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/3/PBI/ 2005 Tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 13/2/PBI/2011 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor /3/PBI/ 2005 tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum 12/12/PBI/2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

31/60/KEP/DIR 1998 Rencana Kerja Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat

SE 27/3/UPPB 1995

27/117/KEP/DIR 1995 Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya

Tidak berlaku bagi BPR

Keterangan : Diubah Dicabut Terkait PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iv

Kelembagaan

Rencana Bisnis Bank

Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor /3/PBI/2005 tentang Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 28 /DPbS 2009 perihal Unit Usaha Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - Surat Edaran Nomor 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/5/DSM 2011 Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Regulasi Bank Indonesia : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 21 /PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank 31/60/KEP/DIR 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

v

Kelembagaan Paragraf

1

2

Rencana Bisnis Bank Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 12/ 21 /PBI/2010

Pasal 2 12/ 21 /PBI/2010 Ayat (1) – (3)

Ketentuan

Perbankan Kelembagaan Rencana Bisnis Bank Bank Umum Ketentuan Umum 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari Direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 6. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian termasuk pimpinan kantor cabang bank asing. 7. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis. (1) Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan:

1


Rencana Bisnis Bank Sumber Regulasi a. b. c. d.

Ketentuan faktor eksternal dan internal kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan azas perbankan yang sehat.

yang

dapat

mempengaruhi

Yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, dan teknologi. Yang dimaksud dengan faktor internal antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya. (3) Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum. SE 12/27/DPNP 2010 Romawi I No. 4-5

3

Agar penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan secara komprehensif, cakupan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus secara konsolidasi mencakup pula Rencana Bisnis bagi UUS sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini RBB untuk UUS disajikan sebagai bagian tersendiri dari Rencana Bisnis Bank Umum. Sejalan dengan penyusunan RBB secara komprehensif, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki UUS juga harus secara konsolidasi mencakup Laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan.

Pasal 2 12/ 21 /PBI/2010 Ayat (4)

(4) Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 3 12/ 21 /PBI/2010

(1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif. Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat: a. deviasi tidak material; atau b. deviasi material, namun Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (reasonable). (2) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada: a. pemegang saham Bank; Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham. b.

seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi Bank.

2

Kelembagaan Paragraf Sumber Regulasi 4 Pasal 4 12/ 21 /PBI/2010

5

BAB II Pasal 5 12/ 21 /PBI/2010

Rencana Bisnis Bank Ketentuan Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Cakupan Rencana Bisnis (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 paling kurang meliputi: a. ringkasan eksekutif; Ringkasan eksekutif ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun). b. kebijakan dan strategi manajemen; c. penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; Proyeksi laporan keuangan memuat informasi mengenai kondisi keuangan Bank posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disajikan secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disajikan secara tahunan (posisi akhir tahun). e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; f. rencana pendanaan; Mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank untuk merealisasikan rencana tersebut. g. rencana penanaman dana; Mencerminkan posisi penyaluran dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian kredit mencerminkan fokus pemberian kredit Bank berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa kredit maupun jumlah debitur. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank untuk merealisasikan rencana tersebut. h. rencana permodalan; i. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); j. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; k. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;

3



Ketentuan l.

6

Pasal 6 12/ 21 /PBI/2010 SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 1a – 1e

informasi lainnya

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf a paling kurang meliputi: a. visi dan misi Bank; Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan Bank di masa mendatang. b. arah kebijakan Bank; Arah kebijakan Bank memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank dalam jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan maupun jangka menengah selama 3 (tiga) tahun ke depan. c. langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank; Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank untuk mencapai visi dan misi Bank sesuai dengan arah kebijakan Bank ke depan. d. indikator keuangan utama; Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, rentabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan lainnya. Contoh tabel indikator keuangan utama RBB tahun 2011 adalah sebagai berikut: Indikator

Aktual Sep 2010

Proyeksi Des 2010

Tahun 2011 Mar

Jun

Sep

Des

Des 2012

Des 2013

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Rasio modal inti terhadap ATMR Rasio leverage modal inti (Tier 1 Leverage Ratio) ROA NIM BOPO Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

4



Ketentuan

Indikator

Aktual Sep 2010

Proyeksi Des 2010

Tahun 2011 Mar

Jun

Sep

Des

Des 2012

Des 2013

Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap produktif NPL Ratio-Gross NPL Ratio-Net Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif Rasio kredit kepada UMKM terhadap total kredit Aset trading tagihan spot dan derivatif dan aset Fair Value Option terhadap total aset Total aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek LDR

e. target jangka pendek dan jangka menengah. Yang dimaksud dengan target jangka pendek adalah target kegiatan usaha Bank selama 1 (satu) tahun ke depan. Yang dimaksud dengan target jangka menengah adalah target kegiatan usaha Bank selama 3 (tiga) tahun ke depan. Bagian ini menguraikan target (fokus) kegiatan usaha Bank baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi Bank disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target tersebut. Target jangka pendek misalnya berupa target penurunan tingkat NPL, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu, target jangka menengah misalnya target pengembangan perbankan Syariah dan target penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance). 7

Pasal 7 12/ 21 /PBI/2010 SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 2a – 2e

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf b paling kurang meliputi: a. analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha; Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan

5



Ketentuan yang dihadapi bank. Dalam melakukan analisis posisi, Bank menggunakan pendekatan tertentu paling kurang berupa analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). b. kebijakan manajemen (policy statements); Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank di waktu yang akan datang. c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. d. strategi pengembangan bisnis; Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies). Uraian mengenai kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (benefits), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, termasuk kepada pegawai serta kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Bank Umum Syariah dan UUS.

8

Pasal 8 12/21/PBI/2010 SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 3a – 3e

Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf c paling kurang meliputi: a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko; Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada saat penyusunan Rencana Bisnis Bank.

6



Ketentuan Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank mengenai tingkat dan trend seluruh eksposur risiko. Tata cara penyusunan profil risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank. Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi efektivitas dan hasil penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank. Dalam penjelasan mengenai fungsi kepatuhan Bank dimuat pula rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai fungsi kepatuhan Bank Umum. b. penerapan tata kelola yang baik; Penilaian mengenai penerapan tata kelola yang baik berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi Bank. c. kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earning); Uraian mengenai kinerja keuangan Bank termasuk hasil pelaksanaan action plan (apabila ada) dalam rangka memperbaiki kinerja Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan Bank. Uraian mengenai kinerja keuangan dari aspek permodalan dan rentabilitas meliputi informasi mengenai kondisi permodalan dan rentabilitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan, dan komposisi, serta kemampuan permodalan Bank dalam meng-cover risiko dari aset bermasalah, kemampuan Bank untuk menambah modal dari laba operasional Bank, kemampuan permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. Uraian mengenai kinerja rentabilitas Bank mencakup pencapaian Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), perkembangan dan prospek laba operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio beban operasional selain bunga terhadap pendapatan kegiatan utama. d. realisasi pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; Uraian mengenai realisasi pemberian kredit ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu kepada kriteria usaha berdasarkan Undang-undang yang berlaku mengenai

7



SE 12/32/DPbS 2010 Romawi II No 3.e

9

Pasal 9 12/ 21 /PBI/2010

Ketentuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. e. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Uraian mengenai kepatuhan terhadap Prinsip Syariah hanya diberlakukan bagi Bank Umum yang memiliki UUS. Uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dilakukan oleh BUS dan UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf d paling kurang meliputi: a. neraca; b. Komitmen dan kontinjensi; c. laba rugi; d. asumsi makro dan mikro yang digunakan. Asumsi yang dicantumkan adalah asumsi yang digunakan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis. Yang dimaksud dengan asumsi makro antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan asumsi mikro antara lain adalah tingkat persaingan antar bank dan pertumbuhan kredit industri perbankan tingkat bunga kredit dan simpanan yang digunakan di dalam menyusun Rencana Bisnis Bank. Sebagai salah satu referensi dalam menyusun Rencana Bisnis, Bank dapat melihat indikator makro yang tersedia pada publikasi Bank Indonesia.

10

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 4

Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 1 : Proyeksi Neraca b. Lampiran 2 : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi c. Lampiran 3 : Proyeksi Laba Rugi d. Lampiran 4 : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

SE 12/32/DPbs 2010 Romawi II No. 4

Untuk BUS dan UUS Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 21 : Proyeksi Neraca b. Lampiran 22 : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi c. Lampiran 23 : Proyeksi Laba Rugi d. Lampiran 24 : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil e. Lampiran 25: Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) f. Lampiran 26 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan g. Lampiran 27 : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Pasal 10 12/ 21 /PBI/2010 Huruf a

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf e paling kurang meliputi: a. proyeksi rasio keuangan pokok;

8



SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 5.a Pasal 10 12/ 21 /PBI/2010 Huruf b

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No 5.b

11


Ketentuan Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Proyeksi rasio-rasio tersebut antara lain rasio KPMM, rasio ROA, rasio NIM, rasio NPL, rasio aset likuid terhadap total aset, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan rasio aset trading, tagihan spot dan derivatif, serta aset Fair Value Option terhadap total aset. b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya; Proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal. Selain itu disajikan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana. Proyeksi ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 5 untuk Bank Umum dan Lampiran 28 untuk BUS dan UUS. Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf f paling kurang meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai deposan inti dan/atau core deposit. b. rencana penerbitan surat berharga; Rencana penerbitan surat berharga meliputi rencana penerbitan surat berharga seperti convertible bonds, medium term notes, obligasi, dan sukuk. c. rencana pendanaan lainnya.


Mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan RBB) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank untuk merealisasikan rencana tersebut. Rencana pendanaan ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 6 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga b. Lampiran 7 : Rencana Penerbitan Surat Berharga c. Lampiran 8 : Rencana Pendanaan Lainnya Rencana pendanaan bagi BUS dan UUS ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 29 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga b. Lampiran 30 : Rencana Penerbitan Surat Berharga c. Lampiran 31 : Rencana Pendanaan Lainnya

9


Rencana Bisnis Bank Ketentuan Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf g paling kurang meliputi: a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana. b. rencana pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur inti; Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup (one obligor concept) yang merupakan debitur inti di luar pihak terkait. c. rencana pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu; Kegiatan usaha tertentu merupakan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian kredit/pembiayaan Bank. d. rencana pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan: 1) lapangan usaha; 2) jenis penggunaan; 3) propinsi; 4) jenis akad, khusus untuk Bank Umum Syariah dan UUS. Pembagian kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, propinsi, dan jenis akad mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank. e. rencana pemberian kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan: 1) lapangan usaha; 2) jenis penggunaan; dan 3) propinsi. Pembagian kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, dan propinsi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank. f. rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; Penyaluran dana dalam bentuk surat berharga digolongkan sesuai dengan tujuan pembeliannya yaitu: • diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi; • tersedia untuk dijual; • dimiliki hingga jatuh tempo; atau • pinjaman yang diberikan dan piutang. g. rencana penanaman dana dalam bentuk penyertaan modal, termasuk rencana melakukan pemisahan (spin off) UUS dari Bank Umum yang

10



Ketentuan memiliki UUS; Dalam menyusun rencana ini, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pemisahan (spin off) adalah pemisahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai UUS. h. rencana penanaman dana lainnya. Mencakup rencana penanaman dana bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk dalam cakupan huruf a sampai dengan huruf g.


Rencana penyaluran dana ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 9 : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait b. Lampiran 10 (a) : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti c. Lampiran 10 (b) : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu d. Lampiran 10 (c).1 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Lapangan Usaha e. Lampiran 10 (c).2 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan f. Lampiran 10 (c).3 : Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Propinsi g. Lampiran 10 (d). : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Lapangan Usaha h. Lampiran 10 (d).2 : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan i. Lampiran 10 (d).3 : Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur UMKM berdasarkan Propinsi j. Lampiran 11 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga k. Lampiran 12 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Penyertaan Modal l. Lampiran 13 : Rencana Penanaman Dana Lainnya Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana tersebut. Rencana penyaluran dana ini disajikan dengan mengacu pada: a. Lampiran 32 : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait b. Lampiran 33 (a) : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti c. Lampiran 33 (b) : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu d. Lampiran 33 (c).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha e. Lampiran 33 (c).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan f. Lampiran 33 (c).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Propinsi g. Lampiran 33 (c).4 : Rencana Pemberian Pembiayaan berdasarkan Jenis

11



Ketentuan Akad h. Lampiran 33 (d).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha i. Lampiran 33 (d).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan j. Lampiran 33 (d).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur UMKM berdasarkan Propinsi k. Lampiran 34 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga l. Lampiran 35 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Penyertaan Modal m. Lampiran 36 : Rencana Penanaman Dana Lainnya

n. 13


Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf h paling kurang mencakup: a. proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM); Proyeksi pemenuhan KPMM meliputi proyeksi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 8a

Pasal 13 12/ 21 /PBI/2010 Huruf b

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No. 8b

SE 12/32/DPbS 2010 Romawi II No. 8b

Proyeksi KPMM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang. Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 14 bagi Bank Umum dan Lampiran 37 bagi BUS dan UUS. b. rencana perubahan modal. Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (existing share holders), rencana initial public offering (IPO), right issue, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, termasuk perubahan dana bersih bagi UUS. Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (apabila ada). Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 15. Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana bersih yang ditempatkan Bank Umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada Bank Umum yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Unit Usaha Syariah. Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 38.

12


Rencana Bisnis Bank Ketentuan Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf i paling kurang meliputi: a. rencana pengembangan organisasi; Termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. b. rencana pengembangan sistem informasi manajemen; Termasuk dalam rencana pengembangan sistem informasi manajemen adalah rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut. c. rencana pengembangan sumber daya manusia; Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

SE 12/32/DPbs 2010 Romawi II No. 9c

Lampiran 39 (a) Tabel : Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM (untuk BUS dan UUS). Lampiran 39 (b) Tabel : Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM (untuk BUS dan UUS). d. rencana pemanfaatan tenaga kerja asing dan outsourcing. Termasuk dalam rencana pemanfaatan tenaga kerja asing adalah rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Rencana penggunaan tenaga outsourcing adalah rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No 9.d

SE 12/32/DPbs 2010 Romawi II No 9d 15

Pasal 15 12/ 21 /PBI/2010

Rencana pemanfaatan tenaga outsourcing yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga outsourcing dimaksud. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disajikan dengan mengacu pada Lampiran 16. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Outsourcing disajikan dengan mengacu pada Lampiran 40.

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf j paling kurang meliputi:

13


Rencana Bisnis Bank Sumber Regulasi a.

Ketentuan rencana penerbitan produk baru; Rencana penerbitan produk baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank beserta ketentuan pelaksanaannya atau ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

b.

rencana pelaksanaan aktivitas baru. Rencana pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank beserta ketentuan pelaksanaannya atau ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No 10 SE 12/32/DPbs 2010 Romawi II No 10 16

Pasal 16 12/ 21 /PBI/2010

Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru paling kurang untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disajikan dengan mengacu pada Lampiran 41 (bagi BUS dan UUS).

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf k paling kurang meliputi: a. bagi Bank Umum, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri, termasuk rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor bagi UUS. b. bagi Bank Umum Syariah, rencana pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri. Pengertian kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum, Bank Umum Syariah, atau UUS.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No 11 SE 12/32/DPbs 2010 Romawi II No 11

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi/biaya, lokasi, dan keterangan lainnya. Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling kurang mencantumkan lokasi kabupaten/kotamadya secara jelas, dan untuk DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta. Khusus untuk

14


17


Pasal 17 12/ 21 /PBI/2010

Ketentuan kantor di luar negeri, dicantumkan nama kota dan negara. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 18 bagi Bank Umum dan Lampiran 42 bagi BUS dan UUS. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf l paling kurang meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Bank, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 huruf a sampai dengan huruf k di atas. Informasi lainnya meliputi hal-hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Bank Indonesia, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah, termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, pengembangan pelayanan Bank dan/atau linkage program. Pengembangan pelayanan Bank mencakup antara lain informasi tentang rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, dan rencana upaya perlindungan nasabah.

18

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi II No 12

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan edukasi dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah. Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu kepada pengertian AYDA yang diatur ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum.

BAB III Pasal 18 12/ 21 /PBI/2010 Ayat (1), (3) – (4)

Penyampaian, Perubahan, dan Pelaporan Rencana Bisnis (1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian apabila Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan bank. (3) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Bank Indonesia.

19

Pasal 19

(1) Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis

15


Sumber Regulasi 12/ 21 /PBI/2010

Rencana Bisnis Bank Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2, apabila: Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk kepentingan Bank secara keseluruhan maupun untuk kepentingan UUS. Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank disertai dengan alasan perubahan secara tertulis. a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau b. terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal makroekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja Bank. (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar Bank dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk Bank secara konsolidasi, termasuk dengan UUS. (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis. (4) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang telah disesuaikan.

20

Pasal 20 12/ 21 /PBI/2010

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan. Yang dimaksud dengan triwulanan adalah posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis.

16



Ketentuan Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, memuat pula laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum tersebut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu sebagai berikut: a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir; atau b. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis. b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi. c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; Uraian tindak lanjut pada huruf ini meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis. d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; e. informasi lainnya. Informasi lainnya berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi linkage program.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi III No. 1

SE 12/32/DPbS 2010 Romawi III No. 1

(4) Laporan Realisasi Rencana Bisnis (Bank Umum) secara umum disajikan dengan mengacu pada: 1. Lampiran 19 (a) : Laporan Realisasi Rencana Bisnis 2. Lampiran 19 (b) : Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pospos Tertentu; 3. Lampiran 19 (c) : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor; 4. Lampiran 19 (d) : Laporan Realisasi Tenaga Kerja Asing; (5) Laporan Realisasi Rencana Bisnis (BUS dan UUS) secara umum disajikan dengan mengacu pada: 1. Lampiran 43 (a) : Laporan Realisasi Rencana Bisnis 2. Lampiran 43 (b) : Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu Lainnya; 3. Lampiran 43 (c) : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor;

17


21


Pasal 21 12/ 21 /PBI/2010

Ketentuan 4. Lampiran 43 (d) : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Outsourcing; 5. Lampiran 43 (e) : Laporan Realisasi Linkage Program. (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Yang dimaksud dengan semesteran adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis memuat pula laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum tersebut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank antara lain meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan tata kelola yang baik. c. upaya memperbaiki kinerja Bank. Upaya memperbaiki kinerja Bank merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi III No 2

SE 12/32/DPbS 2010 Romawi III No 2

22

Pasal 22 12/ 21 /PBI/2010

(4) Penilaian Dewan Komisaris dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, Bank harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 20. (5) Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUS dan UUS. Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BUS dan UUS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 44. (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

18



Ketentuan (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (4) apabila Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (4) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya. (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya kepada Bank Indonesia. Bank wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat bagi Bank Rencana Bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencapai visi dan misi. Sementara bagi Bank Indonesia, Rencana Bisnis Bank digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan Bank.

23

Pasal 23 12/ 21 /PBI/2010

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) apabila : a. Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. b. Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu Bank dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan laporan tersebut. (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia. Bank diwajibkan untuk tetap menyampaikan laporan, mengingat bagi Bank Indonesia laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan Bank, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

19

Kelembagaan Paragraf 24


Pasal 24 12/ 21 /PBI/2010

Ketentuan Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (1), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (2), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

25

Pasal 25 12/ 21 /PBI/2010

Rencana Bisnis dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (1) dan ayat (4), Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (1), dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB IV Pasal 26 12/ 21 /PBI/2010

Lain-Lain

26

Sanksi

27

BAB V Pasal 27 12/ 21 /PBI/2010 Ayat (1), (2), (4), (5)

Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sesuai dengan karakteristik usaha Bank dimaksud dan prinsip syariah.

(1) Bank yang terlambat menyampaikan: a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (1) atau ayat (2); b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (1); atau c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. (2) Bank yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 23 ayat (3) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 ayat (4), namun: a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau

20


28


Ketentuan b. tidak dilampiri dokumen dan infomasi yang material, sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah: a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan b. Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

SE 12/27/DPNP 2010 Romawi IV No. 4-5 SE 12/32/DPbS 2010 Romawi IV No. 5-6

(5) Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan penyampaian laporan dan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Rencana Bisnis tahun 2012, sebagai berikut: a. Hari Sabtu dan Minggu pada bulan Desember 2011 dan Januari 2012 jatuh pada tanggal 3 dan 4, 10 dan 11, 17 dan 18, 24 dan 25, 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012, serta 7 dan 8, 14 dan 15, 21 dan 22, 28 dan 29 Januari 2012. Hari libur nasional diasumsikan jatuh pada tanggal 7 Desember 2011. b. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh Bank pada tanggal 14 Desember 2011, maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan Rencana Bisnis selama 9 hari kerja, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 mengingat terdapat 5 hari libur (tanggal 3, 4, 7, 10, dan 11 Desember 2011). Dalam hal ini Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Paragraf 27 ayat (1) PBI sebesar 9 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). c. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh Bank pada tanggal 27 Januari 2012, maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan karena Bank menyampaikan laporan Rencana Bisnis melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian (akhir November 2011), yang jatuh pada tanggal 12 Januari 2012. Dalam hal ini Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Paragraf 27 ayat (2) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian laporan Rencana Bisnis pada diatas dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Pasal 28 12/ 21 /PBI/2010

Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 18, Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 21, Paragraf 22 ayat (4), dan/atau Paragraf 23 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; c. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau d. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar

21



Ketentuan pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

Rencana Kerja Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat 29

Pasal 1 31/60/KEP/DIR 1998

1.

2.

3.

4.

Bank adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah memperoleh izin usaha sebagai BPR dari Menteri Keuangan. Rencana Kerja adalah rencana kegiatan dan anggaran selama 1 (satu) tahun takwin yang disusun oleh direksi atau yang setingkat, dan disetujui oleh dewan komisaris. Dewan Komisaris adalah dewan atau badan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh pemilik melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas direksi atau yang setingkat. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja oleh direksi atau yang setingkat.

30


Bank wajib menyampaikan Rencana Kerja tahun yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari.

31


Rencana Kerja wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat: a. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan; b. Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester; c. Rencana pengembangan sumber daya manusia; dan d. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Bank.

32


Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a, khususnya pemberian kredit, Bank wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.

33


Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja Bank sebagaiaman dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d, Bank wajib mengemukakan upaya-upaya utuk menyelesaikan kredit bermasalah , mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan lainnya yang menggangun kelancaran operasional Bank.

34


Direksi Bank wajib melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30.

35


Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 34.

22

Kelembagaan Paragraf Sumber Regulasi 36 Pasal 8 31/60/KEP/DIR 1998

Rencana Bisnis Bank Ketentuan (1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja kepada Bank Indonesia setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk Laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untk Laporan akhir bulan Desember.

37


Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 36 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target; dan b. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional Bank serta p upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

38


(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 30 dan Paragraf 36 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa kewajiban membayar sejumlah uang, maka ditetapkan sebagai berikut: a. Bagi Bank yang terlambat menyampaikan Rencana Kerja atau Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, masing-masing dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); b. Bagi Bank yang tidak menyampaikan Rencana Kerja atau Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan periode laporan berikutnya, masing-masing dapat dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

39


Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja disampaikan kepada: a. Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi; dan b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja tersebt pada huruf a.

23

Lampiran

1

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

PROYEKSI NERACA Bank

: __________________ (dalam jutaan rupiah)

POS - POS

No.

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011

Proyeksi Tahun ke-1 Juni 2011 Sept 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

ASET 1.

Kas

2.

Penempatan pada Bank Indonesia

3.

Penempatan pada bank lain

4.

Tagihan spot dan derivatif

5.

Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo

6. 7.

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8.

Tagihan akseptasi

9.

Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15. Properti terbengkalai 16. Aset yang diambil alih 17. Rekening tunda 18. Aset antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 19. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya 20. Penyisihan penghapusan aset non produktif 21. Sewa pembiayaan 2) 22. Aset pajak tangguhan 23. Rupa-rupa aset TOTAL ASET KEWAJIBAN DAN MODAL 1.

Giro

2.

Tabungan

3.

Simpanan berjangka

4.

Dana investasi revenue sharing 3)

5.

Kewajiban kepada Bank Indonesia

6.

Kewajiban kepada bank lain

7. 8.

Kewajiban spot dan derivatif Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

9.

Kewajiban akseptasi

10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Kewajiban antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Kewajiban pajak tangguhan 15. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 16. Rupa-rupa kewajiban 17

Dana investasi profit sharing 3)

18. Modal pinjaman 19. Modal disetor 20. Tambahan modal disetor a. Agio

24

Lampiran

1


PROYEKSI NERACA Bank

: __________________ (dalam jutaan rupiah)

POS - POS

No.

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Des 2012

Des 2013

b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya f. Lainnya g. Dana setoran modal 21. Selisih penilaian kembali aset tetap 22. Selisih kuasi reorganisasi 23. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 24. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 25. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Keterangan : 1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net. 2) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS, (apabila ada). 3) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS, (apabila ada).

25

Lampiran 2


PROYEKSI KOMITMEN DAN KONTINJENSI Bank

:

(dalam jutaan rupiah) POS-POS

No.

Aktual Sep 2010

I

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Des 2012

Des 2013

TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya

II

KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i.

Committed - Rupiah - Valuta asing

ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b.

Lainnya i.

Committed

ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i.

Rupiah

ii. Valuta asing b. Uncommitted i.

Rupiah

ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.

TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

26

Lampiran 3


PROYEKSI LABA RUGI Bank

:

(dalam jutaan rupiah) No.

POS-POS

Aktual Sep 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga

b. c.

d. e. f.

g.

ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method , komisi/provisi/fee dan administrasi Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif Pendapatan lainnya

2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market ) i. Surat berharga ii. Kredit

b. c.

d. e.

f. g. h. i. j.

iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market ) Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif Penyisihan kerugian risiko operasional Kerugian terkait risiko operasional Kerugian dari penyertaan dengan equity method , komisi/provisi/fee dan administrasi Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

k. Penyisihan penghapusan aset non produktif l. Beban tenaga kerja m. Beban promosi n. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

27

Lampiran 3


PROYEKSI LABA RUGI Bank

:

(dalam jutaan rupiah) No.

POS-POS

Aktual Sep 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1. Transfer laba (rugi) ke kantor pusat 2. Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM*)

*)

Khusus bagi bank yang telah go publik.

28

Lampiran 4


ASUMSI MAKRO DAN MIKRO YANG DIGUNAKAN PT. Bank _____________________ Proyeksi No.

Asumsi Maret 2011

Tahun ke-1 *) Sept 2011 Juni 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

ASUMSI MAKRO 1.

Pertumbuhan PDB (%)

2.

Inflasi (%)

3.

Lainnya, dirinci per jenis asumsi **)

ASUMSI MIKRO 1.

Pertumbuhan Kredit (%)

2.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)

3.

Tingkat Bunga Simpanan (%)

4.

Tingkat Bunga Kredit (%)

5.

Lainnya, dirinci per jenis asumsi ***)

*)

Apabila tidak tersedia asumsi per triwulan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

**)

Asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor.

***)

Asumsi mikro lainnya, seperti pangsa Bank terhadap industri.

29

Lampiran 5 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

PROYEKSI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

No.

A.

RASIO

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011

Proyeksi Tahun ke-1 Sept 2011 Juni 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

RASIO KEUANGAN 1 Rasio KPMM (CAR) *) 2 Rasio Modal Inti terhadap ATMR **) 3 Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap 4 Rasio leverage modal inti (Tier 1 Leverage Ratio) **) 5 ROE *) 6 ROA *) 7 NIM *) 8 Rasio beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama **) 9 BOPO *) 10 Rasio Fee Based Income terhadap Total Pendapatan Operasional 11 Laba(rugi) Operasional 12 Laba(rugi) tahun berjalan 13 Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif *) 14 Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif *) 15 Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif *) 16 Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif **) 17 Rasio NPL - Gross *) - Netto *) 18 Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif **) 19 Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit **) 20 Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit 21 Kredit yang diberikan - Rupiah - Valuta asing 22 Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik

commited - Rupiah - Valuta asing

uncommited - Rupiah - Valuta asing 23 Aset trading, tagihan spot dan derivatif, dan aset Fair Value Option terhadap total aset **) 24 Rasio spot dan derivatif terhadap total aset **) 25 Rasio aset likuid terhadap total aset **) 26 Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek **) 27 Rasio deposan inti terhadap Total DPK **) 28 LDR *)

Hal 1 dari 2

30


PROYEKSI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

No.

RASIO

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Des 2012

Des 2013

29 DPK - Rupiah - Valuta asing B.

RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA 1 Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 2 Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 3 Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 4 Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit *) 5 a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ***) b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ****) 6 Rasio Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal

*) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Publikasi Bank. **) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman kepada penjelasan rasio pada Lampiran 6.a ***) Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. ****) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% dengan realisasinya.

Hal 2 dari 2

31

Lampiran 5.a. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU

No.

RASIO

FORMULA PERHITUNGAN

7 Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit Kredit kepada Debitur Inti Total Kredit

8 Aset trading, tagihan spot dan derivatif, dan aset Fair Value Option (FVO) terhadap total aset

9 Rasio spot dan derivatif terhadap total aset

Aset Trading + Tagihan Spot dan Derivatif + Aset FVO Total Aset

Tagihan Spot dan Derivatif Total Aset

10 Rasio aset likuid terhadap total aset Aset likuid primer + Aset Likuid Sekunder Total Aset

11 Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek

Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)

12 Rasio deposan inti terhadap Total DPK Deposan Inti DPK

KETERANGAN * Kredit kepada debitur Inti meliputi kredit kepada debitur/grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut : a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi kredit kepada 10 debitur/grup besar; b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi kredit kepada 15 debitur/grup besar; c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi kredit kepada 25 debitur/grup besar. * Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank * Aset trading meliputi kredit, penempatan pada Bank lain, tagihan akseptasi, surat berharga, surat berharga repo, surat berharga reverse repo, dan aset lainnya yang digolongkan dalam kelompok diperdagangkan. * Tagihan spot dan derivatif meliputi seluruh tagihan spot dan derivatif yang dikelompokkan sebagai posisi trading book baik untuk tujuan trading dan hedging. * Aset FVO meliputi kredit, penempatan pada Bank lain, tagihan akseptasi, surat berharga, surat berharga repo, surat berharga reverse repo, dan aset lainnya yang digolongkan dalam kelompok Fair Value Option. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di neraca * Tagihan spot dan derivatif meliputi seluruh tagihan spot dan derivatif yang dikelompokkan sebagai posisi trading book baik untuk tujuan trading dan hedging. * Total aset meliputi total aset yang tercatat di neraca * Aset likuid primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia (FTO, FASBI), SBI kategori trading , AFS dan hold to maturity , dan seluruh surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. * Aset likuid sekunder meliputi : a. surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu antara > 1 tahun s.d 5 tahun b. surat berharga pemerintah kategori hold to maturity dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun c. surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun, dengan haircut 25% dari nilai pasar * Total aset meliputi total aset yang tercatat di neraca * Aset likuid primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia (FTO, FASBI), SBI kategori trading , AFS dan hold to maturity , dan seluruh surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun. * Aset likuid sekunder meliputi : a. surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu antara > 1 tahun s.d 5 tahun b. surat berharga pemerintah kategori hold to maturity dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 tahun c. surat berharga pemerintah kategori trading dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun dengan haircut 25% dari nilai pasar * Pendanaan jangka pendek meliputi giro, tabungan, deposito dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun * Deposan inti mencakup 10, 25, atau 50 depositors terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut : a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun, meliputi 10 depositors ; b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi 25 depositors ; c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi 50 depositors . * Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan dan deposito.

32


RENCANA PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PT BANK _________________

jutaan Rp KELOMPOK

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011

Proyeksi Tahun ke-1 Juni 2011 Sep 2011

Des 2011

GIRO A. Pihak Terkait 1. Rupiah 2. Valuta Asing B. Pihak Tidak Terkait 1. Rupiah 2. Valuta Asing TOTAL GIRO Œ 1) TABUNGAN A. Pihak Terkait 1. Rupiah 2. Valuta Asing B. Pihak Tidak Terkait 1. Rupiah 2. Valuta Asing TOTAL TABUNGAN •2) DEPOSITO A. RUPIAH 1. 1 bulan 2. 3 bulan 3. 6 bulan 4. ≥ 12 bulan B. VALUTA ASING 1. 1 bulan 2. 3 bulan 3. 6 bulan 4. ≥ 12 bulan TOTAL DEPOSITO Ž3) TOTAL PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA TOTAL DEPOSAN INTI *) % DEPOSAN INTI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA 1) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Giro pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca no.1 sisi Kewajiban dan Modal 2) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Tabungan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca no.2 sisi Kewajiban dan Modal 3) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Simpanan Berjangka pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca no.3 sisi Kewajiban dan Modal * ) Deposan inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) depositors terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut : a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) depositors ; b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) depositors ; c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi 50 (lima puluh) depositors .

33


RENCANA PENERBITAN SURAT BERHARGA PT BANK _________________

jutaan Rp Jenis

Aktual Sep 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun ke-1 Maret 2011 Juni 2011 Sep 2011

Des 2011

A. RUPIAH 1. Obligasi 2. Medium Term Notes (MTN) 3. Convertible bonds 4. Lainnya (dirinci sesuai jenis, misal CLN) a. ....... b. ....... dst ...... Total Surat Berharga - Rupiah B. 1. 2. 3. 4.

VALUTA ASING Obligasi Medium Term Notes (MTN) Convertible bonds Lainnya (dirinci sesuai jenis, misal CLN) a. ....... b. ....... dst ......

Total Surat Berharga - Rupiah TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN Œ *)

*) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang diterbitkan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca no.10

sisi Kewajiban dan Modal

34


RENCANA PENDANAAN LAINNYA *)

jutaan Rp Jenis Pendanaan Lain *)

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

JUMLAH

*)

jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga

35


RENCANA PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT **) jutaan Rp Nama Pihak Terkait

Jenis Penyediaan Dana *)

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

JUMLAH % Penyediaan Dana Pihak Terkait terhadap Modal

* ) Jenis Penyediaan dana dikelompokkan menjadi: a. Kredit b. Penyediaan dana lainnya, yang mencakup fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit selain kredit **) Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

36

Lampiran 10 (a) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR INTI *) jutaan Rp Nama Peminjam/Kelompok Peminjam

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

JUMLAH

* ) Cakupan debitur Inti meliputi debitur/grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut : a. bagi Bank yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi 10 (sepuluh) debitur/grup besar; b. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 15 (lima belas) debitur/grup besar; c. bagi Bank yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup besar.

37

Lampiran 10 (b) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU *) jutaan Rp KEGIATAN USAHA

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

A. Properti B. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) C. Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya D. Pembiayaan Kendaraan Bermotor E. Pembiayaan Perumahan (KPR) F. Kartu Kredit G. Perusahaan Sekuritas H. Perusahaan Pembiayaan I. Industri Pariwisata J. Lainnya (dirinci sesuai dengan kegiatan usaha utama Bank, seperti : Perkapalan, Telekomunikasi Pembangunan Jalan Tol, Pensiunan, Pegawai) *) Jenis kegiatan usaha tertentu yang tercantum di lampiran ini hanya diisi untuk jenis usaha yang relevan sebagai fokus pemberian kredit Bank dan Bank dapat menambahkan jenis kegiatan usaha lain yang sesuai dengan jenis usaha yang menjadi fokus di masing-masing Bank. Untuk jenis kegiatan usaha yang tidak menjadi fokus pemberian kredit Bank, cukup diisi TS (tidak signifikan)

38

Lampiran 10 (c).1 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN LAPANGAN USAHA *) jutaan Rp LAPANGAN USAHA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

RUPIAH Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH VALUTA ASING Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH JUMLAH RUPIAH + VALAS Œ **)

*)

Penjelasan mengenai kategori lapangan usaha mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum yang berlaku untuk penjelasan klasifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi

* Œ*) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca No.9 sisi Aset

39

Lampiran 10.(c).2 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN

jutaan Rp JENIS PENGGUNAAN

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Konsumsi

TOTAL RUPIAH VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Kredit Konsumsi

TOTAL VALUTA ASING TOTAL RUPIAH + VALAS *) Œ Catatan : Definisi ritel dan korporasi mengacu pada penjelasan umum kolom daftar rincian tentang kategori portfolio pada pedoman penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum *) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca No.9 sisi Aset

40

Lampiran 10.(c).3 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN PROPINSI jutaan Rp Propinsi 1 2 3 4 5 6

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

Jawa Barat Banten DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah

JUMLAH *)Œ Catatan Pembagian propinsi mengacu pada nama propinsi yang tercantum pada daftar sandi lokasi kabupaten/kota yang ada di Indonesia dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum *) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca No.9 sisi Aset

41

Lampiran 10.(d).1 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN LAPANGAN USAHA PT. BANK ………

jutaan Rp LAPANGAN USAHA

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

A USAHA MIKRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH KREDIT USAHA MIKRO

B USAHA KECIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH KREDIT USAHA KECIL

42

Lampiran 10.(d).1 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN LAPANGAN USAHA PT. BANK ………

jutaan Rp LAPANGAN USAHA

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

C USAHA MENENGAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH KREDIT USAHA MENENGAH

JUMLAH KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

43

Lampiran 10.(d).2 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN jutaan Rp JENIS PENGGUNAAN

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

RUPIAH A. MODAL KERJA a. Mikro b. Kecil c. Menengah Total Kredit Modal Kerja B. INVESTASI a. Mikro b. Kecil c. Menengah Total Kredit Investasi

TOTAL RUPIAH VALUTA ASING A. MODAL KERJA a. Mikro b. Kecil c. Menengah Total Kredit Modal Kerja B. INVESTASI a. Mikro b. Kecil c. Menengah Total Kredit Investasi

TOTAL VALUTA ASING TOTAL RUPIAH + VALAS

44

Lampiran 10.(d).3 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

RENCANA PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN PROPINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR)

jutaan Rp Propinsi A 1 2 3 4 5 6

Aktual Sep 2010

Des 2010


Des 2011

USAHA MIKRO Jawa Barat Banten DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah JUMLAH

B 1 2 3 4 5 6

USAHA KECIL Jawa Barat Banten DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah JUMLAH

C 1 2 3 4 5 6

USAHA MENENGAH Jawa Barat Banten DKI Jakarta DI Yogyakarta Jawa Tengah JUMLAH JUMLAH KREDIT UMKM

45


RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA

Jenis

Aktual Sep 2010

Des 2010


jutaan Rp Des 2011

A. RUPIAH 1 Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 2 Tersedia untuk dijual a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 3 Dimiliki hingga jatuh tempo a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 4. Pinjaman yang diberikan dan piutang a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total

Total Rupiah B. VALUTA ASING 1 Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 2 Tersedia untuk dijual a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 3 Dimiliki hingga jatuh tempo a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total 4. Pinjaman yang diberikan dan piutang a. Obligasi Pemerintah / SUN b. Obligasi c. Efek Beragun Aset (Sekuritisasi) d. Surat Berharga Lainnya Total

Total Valuta Asing TOTAL RUPIAH DAN VALUTA ASING *)

*) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca No.5 sisi Aset

46

Lampiran 12 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PT. BANK ………

No. A.

1 2 3 dst..

Nama Perusahaan

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011

Proyeksi Tahun ke-1 Juni 2011 Sep 2011

jutaan Rp Des 2011

PENYERTAAN MODAL

Total

B.

1 2 3 dst..

PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Total

JUMLAH *)

*)

Jumlah pada baris ini harus sama dengan total kredit pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca No.11 sisi Aset

47

Lampiran 13 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PENANAMAN DANA LAINNYA PT. BANK ………

Jenis Penanaman Dana

Aktual Sep 2010

Des 2010

Maret 2011

jutaan Rp Proyeksi Tahun ke-1 Juni 2011 Sep 2011

Des 2011

JUMLAH

48

Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

PROYEKSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) BANK UMUM Bank

: (dalam jutaan rupiah)

KOMPONEN MODAL

I

Aktual Sep 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun ke-1 Maret 2011 Juni 2011 Sept 2011

Des 2012

Des 2013

Des 2011

KOMPONEN MODAL A Modal Inti 1 Modal disetor 2 Cadangan Tambahan Modal 2.1 Faktor penambah a Agio b Modal sumbangan c Cadangan umum d Cadangan tujuan e Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) g Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h Dana setoran modal i Waran yang diterbitkan (50%) j Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) 2.2 Faktor pengurang a Disagio b Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) d Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e Pendapatan kompr. lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual f Selisih kurang antara PPA yang wajib dibentuk dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif (di neraca) g Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 3 Modal Inovatif 3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.2 Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.3 Instrumen Modal Inovatif lainnya 4 Faktor Pengurang Modal Inti 4.1 Goodwill 4.2 Aset tidak berwujud lainnya 4.3 Penyertaan (50%) B Modal Pelengkap 1 Level Atas (Upper Tier 2) 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 1.4 Mandatory convertible bond 1.5 Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal inti 1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2 ) lainnya 1.7 Revaluasi aset tetap 1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dlm kategori Tersedia untuk Dijual (45%) 2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti 2.1 Redeemable preference shares 2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2 ) lainnya 3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap 3.1 Penyertaan (50%) C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi D Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar

TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + D) IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT *) V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR VII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] VIII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] II III

Keterangan : *) Tidak termasuk ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko Pasar (Risiko Spesifik)

49

Lampiran 15 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PERUBAHAN MODAL

jutaan Rp Aktual Sep 2010

Des 2010 Maret 2011


Des 2012

Des 2013

Des 2011

POSISI MODAL Pemegang Saham 1 _____________ 2 _____________ 3 _____________ 4 _____________ 5 _____________ Total Modal Disetor IPO (Initial Public Offering) - Go Public Right Issues Lainnya (seperti pinjaman subordinasi, modal pinjaman)

50

Lampiran 16 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 LAPORAN RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING PT Bank .......... No .

Bidang Tugas dan Posisi Posisi Jabatan

Ruang Lingkup

Jumlah

Nama TKA

Jangka Waktu

Nama Tenaga Pendamping

Rencana Program Alih Pengetahuan

1 Komisaris 2 Direksi 3 Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing 4 Pemimpin Kantor Perwakilan 5 Pejabat Eksekutif 6 Tenaga Ahli/ Konsultan 7 Jabatan lainnya *) Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia: ................................................... a.............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. b.............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. dst........................................................................................................................................................................................................... *) jika ada, sesuai persetujuan Bank Indonesia

51


RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU *) BANK ______________________

No.

Jenis

Rencana Waktu Penerbitan atau Pelaksanaan

Tujuan/Manfaat Bagi Bank Bagi Nasabah

Keterkaitan Produk atau Aktivitas Baru dengan strategi Bank **)

Deskripsi Umum **)

Risiko yang mungkin Timbul **)

A. PRODUK 1

2

3

4

dst..

B

AKTIVITAS 1

2

3

4

dst..

*)

Hanya untuk produk dan/atau aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank

**) Penjelasan/Uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

52

Lampiran 18 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

No

JENIS KANTOR

KANTOR INDUK

RENCANA WAKTU PERKIRAAN PELAKSANAAN *) INVESTASI/BIAYA

LOKASI **)

KETERANGAN ***)

A. PEMBUKAAN 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. B. PERUBAHAN STATUS 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. C. PEMINDAHAN ALAMAT 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. D. PENUTUPAN 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. *)

Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

**)

Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta. Untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.

***) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

53

Lampiran 19 (a) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS **) PT Bank ______________ Periode : ______________ a.

Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya. *)

b.

Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.

c.

Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

*)

Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Lampiran 19 (b), bank perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam lampiran tersebut.

** ) Jumlah halaman / ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.

54

Lampiran 19 (b) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU PT. BANK ……. Periode : ______________

No. A.

TARGET

RASIO

REALISASI

DEVIASI

KETERANGAN

RASIO-RASIO KEUANGAN 1 Rasio KPMM (CAR) *) 2 Rasio Modal Inti terhadap ATMR **) 3 Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap 4 Rasio leverage modal inti (Tier 1 Leverage Ratio) **) 5 ROE *) 6 ROA *) 7 NIM *) 8 Rasio beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama **) 9 BOPO *)

10 Rasio Fee Based Income terhadap Total Pendapatan Operasional 11 Laba(rugi) Operasional 12 Laba(rugi) tahun berjalan 13 Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif *) 14 Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif *) 15 Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif *) 16 Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif **) 17 Rasio NPL - Gross *) - Netto *) 18 Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif **) 19 Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit **) 20 Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit 21 Kredit yang diberikan - Rupiah - Valuta asing 22 Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik

commited

- Rupiah - Valuta asing

uncommited - Rupiah

Hal 1 dari 2

55

Lampiran 19 (b) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010 LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU PT. BANK ……. Periode : ______________

No.

TARGET

RASIO

REALISASI

DEVIASI

KETERANGAN

- Valuta asing 23 Aset trading, tagihan spot dan derivatif, dan aset Fair Value Option terhadap total aset **) 24 Rasio spot dan derivatif terhadap total aset **) 25 Rasio aset likuid terhadap total aset **) 26 Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek **) 27 Rasio deposan inti terhadap Total DPK **) 28 LDR *) 29 DPK - Rupiah - Valuta asing B.

RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA 1 Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 2 Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 3 Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM *) 4 Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit *) 5 a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ***) b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ****) 6 Rasio Aktiva Aset yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal * ) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Publikasi Bank.

**) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman kepada penjelasan rasio pada Lampiran 6.a ***) Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. **** ) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% dengan realisasinya.

Hal 2 dari 2

56

Lampiran 19.(c) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Periode : ______________ No

NAMA KANTOR

KANTOR INDUK

TANGGAL REALISASI

LOKASI *)

KETERANGAN **)

A. PEMBUKAAN 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. B. PERUBAHAN STATUS 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. C. PEMINDAHAN ALAMAT 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. KANTOR CABANG 2 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL

57

Lampiran 19.(c) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Periode : ______________ No

NAMA KANTOR

KANTOR INDUK

TANGGAL REALISASI

LOKASI *)

KETERANGAN **)

1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst.. D. PENUTUPAN 1 KANTOR WILAYAH 1) dst.. 2 KANTOR CABANG 1) dst.. 3 KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst.. 4 KANTOR FUNGSIONAL 1) dst.. 5 KANTOR KAS 1) dst.. 6 KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst.. 7 KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst..

*)

a).

b).

Secara umum, untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling kurang mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya, dan untuk kantor di luar negeri mencantumkan nama kota dan negara. Alamat lengkap lokasi wajib disebutkan untuk : i. pembukaan kantor kas, dan/atau kegiatan pelayanan kas ii. pemindahan kantor wilayah, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan/atau kantor fungsional yang tidak melakukan kegiatan operasional; dan/atau iii. penutupan kantor wilayah, kantor kas, dan/atau kegiatan pelayanan kas

**) Keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah

58

Lampiran 19.(d) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ 27 /DPNP tanggal 25 Oktober 2010

LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN ALIH PENGETAHUAN KEPADA TENAGA PENDAMPING PT Bank .......... Periode : ______________ Posisi/ Jabatan No.

Nama TKA

Bidang Tugas

TKA

Pendamping

1

Nama Pendamping

Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping

Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping

Lembaga Pelaksana

Keterangan

1 2 1 2 dst.

2 dst.

LAPORAN REALISASI PELATIHAN/PENGAJARAN OLEH TENAGA KERJA ASING No. 1 2 dst.

Nama TKA

Waktu Pelatihan/ Pengajaran 1 2 1 2 dst.

Lokasi Pelatihan/ Pengajaran

Jumlah Peserta

Jangka Waktu

Materi/ Topik

(Disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan)

59


LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS **) PT Bank ______________ PERIODE : ______________

a.

Penilaian Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis *)

b.

Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Bank secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (capital ), rentabilitas (earnings ), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas *)

c.

Penilaian Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terdapat penurunan *)

* ) Penilaian Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. **) Jumlah halaman / ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.

60

Lampiran

21

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32 /DPbS tanggal 18 November 2010

PROYEKSI NERACA PT BANK SYARIAH …………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………….. jutaan Rp No.

POS - POS

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Tahun Ke-2 2012

Tahun Ke-3 2013

AKTIVA 1.

Kas

2.

Penempatan Pada Bank Indonesia

3.

Penempatan Pada Bank Lain

4. 5.

Surat Berharga Yang Dimiliki Piutang a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/c. Piutang Salam d. Piutang Istishna' e. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/-

6.

f. Piutang Qardh Pembiayaan a. Pembiayaan Mudharabah b. Pembiayaan Musyarakah

7.

c. Lainnya Persediaan

8.

Ijarah a. Aktiva Ijarah b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-

9.

Tagihan Lainnya

10.

Penyertaan

11.

Penyisihan Penyusutan Aktiva Produktif a. Cadangan Umum -/b. Cadangan Khusus -/-

12.

Aktiva Istishna dalam Penyelesaian

13.

Termin Istishna' -/-

14.

Aktiva Tetap dan Inventaris Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-

15.

Antar Kantor Aktiva

16.

Rupa-Rupa Aktiva TOTAL ASET

61

Lampiran

21


PROYEKSI NERACA PT BANK SYARIAH …………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………….. jutaan Rp No.

POS - POS

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Tahun Ke-2 2012

Tahun Ke-3 2013

PASIVA 1.

Dana Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan c. Lainnya

2.

Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan b. Deposito c. Lainnya

3.

Kewajiban kepada Bank Indonesia

4.

Kewajiban kepada Bank Lain

5.

Surat Berharga Yang Diterbitkan

6.

Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima

7.

Kewajiban Lainnya

8.

Pinjaman Subordinasi

9.

Setoran Jaminan

10.

Antar Kantor Pasiva

11.

Rupa-Rupa Pasiva

12.

Modal Pinjaman

13.

Modal Disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/-

14.

Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan

15.

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

16.

Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan

17.

Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL PASIVA

62

Lampiran 22


PROYEKSI KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK SYARIAH …………………. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………. jutaan Rp Proyeksi

Aktual No. I

POS-POS

Sept 2010

Des 2010

Tahun ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Belum Ditarik a. Bank Indonesia b. Bank Di Dalam Negeri c. Bank Di Luar Negeri d. Lainnya 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 4. Lainnya a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank

II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas Piutang Qardh yang belum ditarik a. Dalam rangka talangan Ongkos naik Haji (ONH) b. Dalam rangka talangan atas transaksi perdagangan > 15 hari c.

Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang belum ditarik a. Pembiayaan Mudharabah b. Pembiayaan Musyarakah c. Pembiayaan Lainnya 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain yang belum ditarik 4. Irrevocable L/C yang masih berjalan a.

L/C luar negeri

b.

L/C dalam negeri

5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan a.

Terkait dengan Bank

b.

Tidak Terkait dengan Bank

6. Posisi Penjualan Foward Yang Masih Berjalan a.

Terkait dengan Bank

b.


7. Lainnya a.

Terkait dengan Bank

b.


III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima

63

Lampiran 22


PROYEKSI KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK SYARIAH …………………. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………. jutaan Rp Proyeksi

Aktual No.

POS-POS

Sept 2010

Des 2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

2. Pendapatan yang akan diterima (non-lancar) a.

b.

Terkait dengan Bank i.

Pendapatan Sewa Ijarah

ii.

Lainnya

Tidak Terkait dengan Bank i.

Pendapatan Sewa Ijarah

ii.

Lainnya

3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi (Kafalah) yang diberikan a.

Dialihkan kepada Badan Khusus

b.

Lainnya

2. Penerusan Dana Mudharabah Muqayyadah

64

Lampiran 23


PROYEKSI LABA RUGI PT BANK SYARIAH ……….. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………………….. jutaan Rp Proyeksi

Aktual No.

I.

POS-POS

Sept

Des

2010

2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

PENDAPATAN OPERASIONAL A. Pendapatan dari Penyaluran Dana 1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank a. Pendapatan Margin Murabahah b. Pendapatan Bersih Salam Paralel c.

Pendapatan Bersih Istishna' Paralel

d. Pendapatan Sewa Ijarah e. Pendapatan bagi hasil Mudharabah f.

Pendapatan bagi hasil Musyarakah

g. Pendapatan dari penyertaan h. Lainnya 2. Dari Bank Indonesia a. Bonus SBIS b. Lainnya 3. Dari bank - bank lain di Indonesia a. Bonus dari Bank Syariah Lain b. Pendapatan bagi hasil Mudharabah i.

Tabungan Mudharabah

ii. Deposito Mudharabah iii. Sertifikat Investasi Mudhrabah Antar bank iv. Lainnya c. Lainnya B. Pendapatan Operasional Lainnya 1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)

65

Lampiran 23



Aktual No.

POS-POS

Sept

Des

2010

2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

2. Jasa Layanan a. Transfer b. Bank Garansi c.

Inkaso

d. Penerbitan L/C e. Lainnya 3. Pendapatan dari transaksi valuta asing 4. Koreksi PPAP 5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif 6. Lainnya II.

BAGI HASIL UNTUK INVESTOR DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT -/1.

Pihak Ketiga bukan bank a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c.

2.

Lainnya

Bank Indonesia a. FPJP Syariah b. Lainnya

3.

Bank - Bank lain a. Tabungan Mudharabah b. Deposito Mudharabah c.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank

d.

Lainnya

66

Lampiran 23



Aktual No.

POS-POS

III.

PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL UNTUK INVESTOR DANA INVESTASI TIDAK TERIKAT (I - II)

IV.

BEBAN OPERASIONAL

Sept

Des

2010

2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

A. Beban Bonus Titipan Wadiah 1.

Bank Indonesia

2.

Bank - Bank lain

3.

Pihak ketiga bukan bank

B. Beban transaksi valuta asing C. Biaya Perbaikan Aktiva Ijarah D. Premi 1.

Premi dalam rangka Penjaminan Dana Pihak Ketiga

2.

Premi Asuransi

E. Tenaga Kerja 1.

Gaji dan Upah

2.

Honorarium Komisaris / Dewan Pengawas Syariah

3.

Lainnya

F. Pendidikan dan Pelatihan G. Penelitian dan Pengembangan H. Sewa I. Promosi J. Pajak - Pajak (Tidak termasuk pajak penghasilan) K. Pemeliharaan dan Perbaikan aktiva tetap dan Inventaris L. Penyusutan/Penyisihan/amortisasi/penghapusan 1.

Penyusutan aktiva tetap dan inventaris

2.

Biaya yang ditangguhkan

3.

Penyusutan / amortisasi aktiva ijarah

67

Lampiran 23



Aktual No.

POS-POS

4.

Surat Berharga yang Dimiliki

5.

Penempatan dana antarbank

6.

Piutang 6.1

Murabahah

6.2

Salam dan Istishna'

6.3

Qardh

7.

Tagihan Lainnya

8.

Pembiayaan

9.

8.1

Mudharabah

8.2

Musyarakah

8.3

Lainnya

Sept

Des

2010

2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

Penyertaan

10. Transaksi Rekening Administrasi 11. Lainnya M. Penurunan Nilai Surat Berharga N. Lainnya V.

LABA (RUGI) OPERASIONAL

VI.

PENDAPATAN NON OPERASIONAL A. Keuntungan karena Penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris B. Keuntungan Pelepasan Aktiva Ijarah C. Imbalan Antar Kantor D. Selisih Kurs E. Lainnya

68

Lampiran 23



Aktual No.

POS-POS

VII.

Sept

Des

2010

2010


Juni 2011

Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

2012

2013

BEBAN NON OPERASIONAL

A. Kerugian karena penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris B. Kerugian Pelepasan Aktiva Ijarah C. Kerugian Restrukturisasi Penyaluran Dana Investasi Tidak Terikat D. Denda-Denda / Sanksi-Sanksi E. Selisih Kurs F. Imbalan Antar Kantor G. Lainnya VIII. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL IX.

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

X.

PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN

XI.

TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

XII.

JUMLAH LABA (RUGI) *)

*) Jumlah ini harus sesuai dengan laba rugi berjalan pada lampiran 1 Proyeksi Neraca-Pasiva nomor 17.b.

69

Lampiran 24

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL PT. BANK SYARIAH ………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………………. jutaan Rp

No.

JENIS PRODUK

A.

Jenis Penyaluran Dana

1

Pembiayaan yang disalurkan a. b. c. d. e. f.

Aktual Sept 2010 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Proyeksi Des 2010 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Maret 2011 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Tahun ke-1 Juni 2011 Sep 2011 Nominal Nominal Jumlah*) Imbalan **) Jumlah*) Imbalan **)

Des 2011 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Tahun ke-2 Des 2012 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Tahun ke-3 Des 2013 Nominal Jumlah*) Imbalan **)

Murabahah Salam Istishna' Mudharabah Musyarakah Ijarah

2

Penempatan dalam Surat Berharga

3


4


5

Lainnya

B.

Jenis Penghimpunan Dana

1

Simpanan Wadiah a. Giro b. Tabungan

2

Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan b. Deposito - Jangka waktu 1 bulan - Jangka waktu 3 bulan - Jangka waktu 6 bulan - Jangka waktu 12 bulan

3


4

Surat berharga yang diterbitkan

5

Pembiayaan/Pinjaman yang diterima

6

Lainnya

*) Jumlah adalah nilai rata-rata dari saldo rata-rata jumlah penyaluran atau penghimpunan dana setiap bulan sampai dengan bulan laporan **) Imbalan dalam penyaluran dana adalah jumlah pendapatan margin/bagi hasil/ujrah yang diterima dari penyaluran pembiayaan untuk dibagihasilkan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan. Imbalan dalam penghimpunan dana adalah jumlah bagi hasil yang telah didistribusikan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

70

Lampiran 24a


ILUSTRASI PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL BULAN MARET 2011 jutaan Rp

No.

JENIS PRODUK

A.

Jenis Penyaluran Dana

1

Pembiayaan yang disalurkan a. b. c. d. e. f.

Murabahah Salam Istishna' Mudharabah Musyarakah Ijarah

Februari 2011 Nominal

Maret 2011 Nominal

s.d Maret *) 2011 Nominal

Jumlah A 3,750.00

Imbalan B 77.50

Jumlah C 3,950.00

Imbalan D 75.25

Jumlah E 5,600.00

Imbalan F 78.00

Jumlah G = (A+C+E)/3 4,433.33

Imbalan H=B+D+F 230.75

2,600.00 1,000.00 250.00 500.00 400.00 450.00

65.00 25.00 6.25 12.50 10.00 11.25

2,900.00 1,500.00 300.00 600.00 200.00 300.00

62.00 30.00 5.00 10.00 7.00 10.00

4,450.00 2,500.00 400.00 800.00 400.00 350.00

65.00 25.00 6.25 12.50 10.00 11.25

3,316.67 1,666.67 316.67 633.33 333.33 366.67

192.00 80.00 17.50 35.00 27.00 32.50

2

Penempatan dalam Surat Berharga

350.00

3.50

300.00

4.00

350.00

3.50

333.33

11.00

3


500.00

7.50

400.00

7.50

500.00

7.50

466.67

22.50

4


200.00

1.00

200.00

1.00

200.00

1.00

200.00

3.00

5

Lainnya

100.00

0.50

150.00

0.75

100.00

1.00

116.67

2.25

B.

Jenis Penghimpunan Dana

3,675.00

21.75

4,100.00

24.80

4,080.00

25.55

3,951.67

72.10

1

Simpanan Wadiah

300.00 100.00 200.00

1.00 0.30 0.70

550.00 150.00 400.00

2.10 0.60 1.50

650.00 250.00 400.00

1.00 0.30 0.70

500.00 166.67 333.33

4.10 1.20 2.90

2,450.00 450.00

13.00 2.00

2,800.00 600.00

16.00 4.00

2,700.00 800.00

17.25 6.00

2,650.00 616.67

46.25 12.00

300.00 400.00 600.00 700.00

1.50 2.20 3.30 4.00

500.00 200.00 1,000.00 500.00

3.00 1.00 5.00 3.00

400.00 300.00 600.00 600.00

2.40 1.80 3.30 3.75

400.00 300.00 733.33 600.00

6.90 5.00 11.60 10.75

a. Giro b. Tabungan

2

*)

Januari 2011 Nominal

Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) a. Tabungan b. Deposito - Jangka waktu 1 bulan - Jangka waktu 3 bulan - Jangka waktu 6 bulan - Jangka waktu 12 bulan

3


300.00

1.00

150.00

0.20

200.00

0.80

216.67

2.00

4

Surat berharga yang diterbitkan

350.00

4.00

350.00

4.00

350.00

4.00

350.00

12.00

5

Pembiayaan/Pinjaman yang diterima

200.00

2.50

150.00

2.00

100.00

1.75

150.00

6.25

6

Lainnya

75.00

0.25

100.00

0.50

80.00

0.75

85.00

1.50

Kolom ini yang akan dilaporkan dalam Lampiran 4 kolom bulan Maret 2011. Metode yang sama, digunakan dalam mengisi kolom untuk periode bulan September 2010, Desember 2010, Juni 2011, September 2011, Desember 2011, Desember 2012 dan Desember 2013.

71

Lampiran 25


LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH (ZIS) PT. BANK SYARIAH ………... / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………. jutaan Rp

No.

URAIAN

1.

Dana ZIS pada awal periode

2.

Sumber dana ZIS

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Tahun Ke-2 2012

Tahun Ke-3 2013

a. Zakat dari bank b. Zakat dari pihak luar Bank c. Infaq dan Shadaqah

Total Sumber Dana 3.

Penggunaan Dana ZIS a. Disalurkan melalui lembaga lain i. .............................. ii. ................................ iii. .............................. iv. ................................

b. Disalurkan sendiri Total Penggunaan Dana 4.

Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan

5.

Dana ZIS pada akhir periode

72

Lampiran 26


LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDHUL HASAN PT. BANK SYARIAH …………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………………. jutaan Rp

No.

URAIAN

1.

Dana Qardhul Hasan pada awal periode

2.

Sumber Dana Qardhul Hasan a. b. c. d. e.

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Tahun Ke-2 2012

Tahun Ke-3 2013

Infaq dan Shadaqah Denda Sumbangan / Hibah Pendapatan non - halal Lain - lain

Total Sumber Dana 3.

Penggunaan Dana Qardhul Hasan a. Pinjaman b. Sumbangan c. Lainnya Total Penggunaan Dana

4.

Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan

5.

Dana Qardhul Hasan pada akhir periode

73

Lampiran 27


ASUMSI MAKRO DAN MIKRO YANG DIGUNAKAN PT. BANK SYARIAH ………………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………. Proyeksi No.

ASUMSI Maret 2011

Tahun ke-1 *) Juni 2011 Sept 2011

Des 2011

Tahun Ke-2 2012

Tahun Ke-3 2013

ASUMSI MAKRO 1. Pertumbuhan PDB (%) 2.

Inflasi (%)

3.

Lainnya (Dirinci per jenis asumsi) **)

ASUMSI MIKRO 1. Pertumbuhan Pembiayaan (%) 2.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)

3.

Tingkat Imbalan Dana Pihak Ketiga (%)

4.

Tingkat Imbalan Pembiayaan (%)

5.

Lainnya (Dirinci per jenis asumsi) ***)

*) **) ***)

Apabila tidak tersedia asumsi per triwulanan, dapat menggunakan asumsi per tahun. Asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan nilai ekspor dan impor. Asumsi mikro lainnya, seperti pangsa bank terhadap industri.

74

Lampiran 28 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

PROYEKSI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA PT. BANK SYARIAH ……………….. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………….

No.

RASIO DAN POS - POS TERTENTU

A. 1

RASIO KEUANGAN POKOK Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minomum /KPMM (%) *)

2

Kemampuan modal inti dan PPAP (equity) dalam mengcover risiko write off/ECR (%) *)

3

Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi/EDR (%) *)

4

Intensitas Fungsi Agency Bank Syariah (%)

5

Earning Asset Quality (EAQ) (%) *)

6

Rasio NPF (%) *) - Gross - Netto

7

Konsetrasi Risiko Penyaluran Dana kepada Debitur Inti (KDRI) (%) *)

8

Kualitas Penyaluran Dana kepada Debitur Inti (KAPI) (%) *)

9

Average Recovery Rate (ARR) (%) *)

10

Tingkat Kecukupan Agunan (TKA) (%) *)

11

Pembiayaan yang diberikan (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

12

Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yg belum ditarik (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

13

Return on Equity (ROE) (%) *)

14

Return on Asset (ROA) (%) *)

15

Net Operating Margin (NOM) (%) *)

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011

Proyeksi Tahun Ke-1 Juni 2011 Sep 2011

Des 2011

16

Rasio Efisiensi kegiatan Operasional (REO) (%) *) \ 17 Income Generating Asset (IGA) (%) *) 18

Diversifikasi Pendapatan (DP) (%) *)

19

Laba(rugi) Operasional (jutaan Rp)

20

Laba(rugi) tahun berjalan (jutaan Rp)

21

Finance To Deposit Ratio (FDR) (%) *)

22

Short Term Mismatch (STM) (%) *)

23

Short Term Mismatch Plus (STMP) (%) *)

24

Rasio Deposan Inti (RDI) (%) *)

25

Dana Pihak Ketiga (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

26

Excess Capital to Potensial Loss Exchange Rate Ratio (%) *)

B. 1.

RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)

2.

Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)

3.

Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)

4.

Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)

5.

a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM (%) **) b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya (%) ***)

6.

Rasio Aktiva Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal (%)

* ) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. **) Cakupan dana pendidikan dan pelatihan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. ***) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% dari realisasi.

75


RENCANA PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PT BANK SYARIAH ……………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ..................... jutaan Rp KELOMPOK

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

Dana Simpanan Wadiah A. Giro 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Giro 1) B. Tabungan 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Tabungan 2) C. Lainnya 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Lainnya 3) Total Dana Simpanan Wadiah Dana Investasi Tidak Terikat A. Tabungan 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Tabungan 4) B. Deposito 1. Rupiah - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan - ≥ 12 bulan 2. Valuta Asing - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan - ≥ 12 bulan Total Deposito 5) C. Lainnya 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Lainnya 6) Total Dana Investasi Tidak Terikat

TOTAL PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA

TOTAL DEPOSAN INTI *)

% DEPOSAN INTI THD DANA PIHAK KETIGA

1)

Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan Wadiah-Giro pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.1a. Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan Wadiah-Tabungan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.1b. 3) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan Wadiah-Lainnya pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.1c. 4) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi Tidak Terikat-Tabungan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.2a. 5) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi Tidak Terikat-Deposito pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.2b. 6) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi Tidak Terikat-Lainnya pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.2c. 2)

*) Deposan inti adalah nasabah dana pihak ketiga terbesar secara kumulatif untuk jenis giro, tabungan dan deposito yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset Bank sebagai berikut : - total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar; - Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah dana pihak ketiga terbesar; - total aset > Rp 10 triliun, meliputi 50 (lima puluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar.

76


RENCANA PENERBITAN SURAT BERHARGA PT BANK SYARIAH ……………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………… jutaan Rp JENIS A.

RUPIAH 1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Obligasi Syariah Subordinasi b. Obligasi Syariah Lainnya c. Lainnya 3. Cek Perjalanan (Traveller's Cheques ) yang telah dijual 4. Lain - lain Total Surat Berharga - Rupiah

B.

VALUTA ASING 1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Obligasi Syariah Subordinasi b. Obligasi Syariah Lainnya c. Lainnya 3. Cek Perjalanan (Traveller's Cheques ) yang telah dijual 4. Lain - lain Total Surat Berharga - Valuta Asing

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN *)

*)

Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Pasiva No.5.

77

Lampiran 31 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 RENCANA PENDANAAN LAINNYA *) PT. BANK SYARIAH …………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………..…… jutaan Rp JENIS PENDANAAN LAINNYA

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

JUMLAH *) Jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan yang bukan bersifat rutin dari kegiatan operasional Bank.

78


RENCANA PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT *) PT. BANK SYARIAH ……………../UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……… jutaan Rp Nama Pihak Terkait

Jenis Penyediaan Dana **)

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

JUMLAH % Penyediaan Dana Pihak terkait terhadap Modal

*) Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (B ** ) Jenis Penyediaan dana dikelompokkan menjadi: a. Pembiayaan b. Penyediaan dana lainnya, yang mencakup fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengena Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) selain Pembiayaan

79

Lampiran 33 (a) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR INTI *) PT. BANK SYARIAH ……………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……..…… jutaan Rp Nama Peminjam/Kelompok Peminjam

Aktual Sept 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun Ke-1 Maret 2011 Juni 2011 Sep 2011

Des 2011

JUMLAH *) Debitur inti adalah nasabah peminjam terbesar secara individu atau kelompok di luar pihak terkait yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset Bank sebagai berikut : - total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah peminjam terbesar; - Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 15 (lima belas) nasabah peminjam terbesar; - total aset > Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah peminjam terbesar.

80

Lampiran 33 (b) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU PT. BANK SYARIAH …………………./UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………..…… jutaan Rp KEGIATAN USAHA TERTENTU*)

Sandi **)

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

1 2 3 4 5 JUMLAH *) Diisi dengan paling banyak 5 (lima) kegiatan usaha yang menjadi fokus penyaluran dana oleh Bank diurutkan dari yang terbesar. **) Diisi dengan sandi sektor ekonomi/lapangan usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS).

81

Lampiran 33 (c).1 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA *) PT. BANK SYARIAH …………………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………………..… jutaan Rp SEKTOR EKONOMI / LAPANGAN USAHA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RUPIAH Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VALUTA ASING Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

JUMLAH RUPIAH + VALAS **) *) Penjelasan mengenai kategori lapangan usaha/sektor ekonomi mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) Œ **) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 5, 6 dan 8.

82


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN PT. BANK SYARIAH ………………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………….…… jutaan Rp JENIS PENGGUNAAN

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi TOTAL RUPIAH VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel *) 2. Korporasi *) 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi TOTAL VALUTA ASING TOTAL RUPIAH + VALAS **) Catatan : *) Definisi ritel dan korporasi berpedoman pada penjelasan definisi pada lampiran 13.(c).2.a ***) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 5, 6 dan 8.

83

Lampiran 33 (c).2.a Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

PENJELASAN EMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN PT. BANK SYARIAH ................ / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ................... No

Definisi

1 Ritel

Penjelasan Yaitu pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro , kecil dan menengah. b. Pembiayaan perorangan, pembiayaan kendaraan, pembiayaan pendidikan, pembiayaan modal kerja untuk UMKM, KPR dan tagihan beragun rumah tinggal yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan beragun rumah tinggal, dan lain-lain. c. Portofolio cukup terdiversifikasi sehingga dapat mengurangi risiko. d. Eksposur individual bernilai rendah yaitu plafon sampai dengan Rp10 milyar.

2 Korporasi

Yaitu tagihan kepada perusahaan asuransi, BUMN yang tidak memenuhi kriteria sebagai Entitas Sektor Publik, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tagihan beragunan ruko dan rumah kantor, tagihan kepada perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagai tagihan ritel, dan tagihan beragunan rumah tinggal diatas Rp10 Miliar.

3 Lainnya

Yaitu kategori portofolio yang tidak termasuk baik dalam kategori ritel maupun dalam kategori korporasi.

84


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PROPINSI PT. BANK SYARIAH ………………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……...……… jutaan Rp PROPINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua ……………. JUMLAH *)

*) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 5, 6 dan 8.

85


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD PT. BANK SYARIAH ……………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……… jutaan Rp Jenis Akad

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

RUPIAH A. Piutang 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna' 4. Qardh B. Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah TOTAL VALUTA ASING A. Piutang 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna' 4. Qardh B. Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah TOTAL TOTAL RUPIAH + VALAS *) *) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 5, 6 dan 8.

86

Lampiran 33 (d).1 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MENURUT SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA PT. BANK SYARIAH ……………….. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………...…… jutaan Rp SEKTOR EKONOMI/LAPANGAN USAHA A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

USAHA MIKRO Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

USAHA KECIL Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA KECIL

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

USAHA MENENGAH Pertanian, perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (A + B + C)

87

Lampiran 33 (d).2 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN PT. BANK SYARIAH ……………………….. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …….……… jutaan Rp JENIS PENGGUNAAN

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

RUPIAH A. USAHA MIKRO a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Mikro B. USAHA KECIL a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Kecil C. USAHA MENENGAH a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Menengah TOTAL RUPIAH VALUTA ASING A. USAHA MIKRO a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Mikro B. USAHA KECIL a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Kecil C. USAHA MENENGAH a. Modal Kerja b. Investasi Total Pembiayaan Usaha Menengah TOTAL VALAS TOTAL RUPIAH + VALAS

88


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PROPINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR) PT. BANK SYARIAH ………………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………….… jutaan Rp Propinsi A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

USAHA MIKRO NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua …………….. JUMLAH

89


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PROPINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR) PT. BANK SYARIAH ………………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………….… jutaan Rp Propinsi B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

USAHA KECIL NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua …………………… JUMLAH

90


RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PROPINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR) PT. BANK SYARIAH ………………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………….… jutaan Rp Propinsi C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

USAHA MENENGAH NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kepulauan Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua ……………………….. JUMLAH JUMLAH PEMBIAYAAN UMKM

91


RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA PT. BANK SYARIAH ………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………...…… jutaan Rp JENIS

Aktual Sept 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun Ke-1 Maret 2011 Juni 2011 Sep 2011 Des 2011

A. RUPIAH 1 Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah a. Wesel - Wesel ekspor - Wesel SKBDN - Wesel Lainnya b. Lainnya 2 Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Obligasi - Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Perbankan - Lainnya c. Lainnya 3 Lainnya Total Rupiah B. VALUTA ASING 1 Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah a. Wesel - Wesel ekspor - Wesel SKBDN - Wesel Lainnya b. Lainnya 2 Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Obligasi - Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Perbankan - Lainnya c. Lainnya 3 Lainnya Total Valuta Asing Total Rupiah + Valuta Asing *) *) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 4.

92

Lampiran 35 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL PT. BANK SYARIAH ……………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …….……… jutaan Rp Nama Perusahaan

Aktual Sept 2010

Des 2010


Des 2011

A. Penyertaan Modal 1 2 3 4 dst Total B. Penyertaan Modal Sementara 1 2 3 4 dst Total JUMLAH (A + B)*) * ) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran 1 - Proyeksi Neraca - Aktiva No. 10.

93

Lampiran 36 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 RENCANA PENANAMAN DANA LAINNYA *) PT. BANK SYARIAH ………………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………...…… jutaan Rp JENIS PENANAMAN DANA LAINNYA

Aktual Sept 2010

Des 2010

Maret 2011


Des 2011

JUMLAH *) Jenis penanaman dana lainnya merupakan penanaman dana yang bukan bersifat rutin dari kegiatan operasional Bank.

94

Lampiran 37 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

PROYEKSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) BANK UMUM *) PT. BANK SYARIAH ………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………..……… jutaan Rp Aktual KOMPONEN MODAL

I

Proyeksi

Sept

Des

2010

2010

Tahun Ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

Des 2012

Des 2013

KOMPONEN MODAL A Modal Inti 1 Modal disetor 2 Agio Saham 3 Disagio Saham 4 Cadangan umum 5 Cadangan tujuan 6 Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan 7 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan 8 Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 9 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan 10 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri 11 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri 12 Dana setoran modal 13 Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual 14 Goodwill Jumlah Modal Inti B Modal Pelengkap 1 Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2 Cadangan umum PPA Produktif (maks 1,25% dari ATMR) 3 Modal pinjaman 4 Investasi Subordinasi (maks 50% dari modal inti) 5 Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual (maks 45%) 6 Jumlah modal pelengkap (1 - 5) 7 Jumlah modal pelengkap yang dapat diperhitungkan (maks 100% dari modal inti) C Penyertaan D Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3) 1 Modal inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar 2 Modal pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana

95

Lampiran 37 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

PROYEKSI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) BANK UMUM *) PT. BANK SYARIAH ………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………..……… jutaan Rp Aktual KOMPONEN MODAL

Proyeksi

Sept

Des

2010

2010

Tahun Ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

Des 2012

Des 2013

3 Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar 4 Jumlah modal pelengkap tambahan (1 -3) 5 Jumlah modal pelengkap tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar II III

TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)

IV

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT

V VI

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR

TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + D)

RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT (II:IV) VII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V)] *) Pengisian lampiran ini berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum bagi Bank Umum Syariah. Komponen modal dalam perhitungan KPMM untuk UUS adalah dana bersih yaitu dana yang ditempatkan Bank Umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada Bank Umum yang memiliki UUS.

96


RENCANA PERUBAHAN MODAL PT. BANK SYARIAH............... jutaan Rp

Aktual

Proyeksi

Sept

Des

2010

2010

Tahun Ke-2 Tahun Ke-3

Tahun Ke-1 Maret 2011 Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

POSISI MODAL Pemegang Saham 1 2 3 4 5 Total Modal Disetor IPO (Initial Public Offering) - Go Public Right Issues Lainnya (seperti pinjaman subordinasi, modal pinjaman)

RENCANA PERUBAHAN MODAL UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK ……. jutaan Rp

Aktual

Proyeksi

Sept

Des

2010

2010

Tahun Ke-2 Tahun Ke-3

Tahun Ke-1 Maret 2011 Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

Des 2012

Des 2013

A. RAK AKTIVA B. RAK PASIVA C. DANA BERSIH UUS (B-A)

97

Lampiran 39 (a) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

KONDISI DAN RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA*) PT. BANK SYARIAH ……………….. / UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……….……

No.

Posisi Jabatan **)

Aktual Sept 2010

Des 2010

Proyeksi Tahun Ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

1 2 3 4 5 *) Diisi dengan angka jumlah SDM. **) Posisi Jabatan diisi sesuai dengan struktur organisasi bank mulai pejabat satu tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai terendah, termasuk staf ahli seperti tenaga kontrak profesional, staf khusus direksi (di luar outsourcing ).

98


RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PT. BANK SYARIAH ………………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …….……… PERIODE : .......... No.

Jenis Pendidikan/Pelatihan

Jenis Jabatan

Jumlah

Waktu

Penyelenggara

Rencana Biaya

1 2 3 4 5

99


RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA OUTSOURCING PT BANK SYARIAH ………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …………............ A Tenaga Kerja Asing Bidang Tugas dan Posisi No. Posisi Jabatan Lingkup 1

Komisaris

2

Direksi

3 4

Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing Pimpinan Kantor Perwakilan

5

Pejabat Eksekutif

6

Tenaga Ahli/ Konsultan

7

Jabatan lainnya *)

Jumlah

Jangka Waktu

Nama Tenaga Pendamping

Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga kerja Indonesia :

Rencana Program Alih Pengetahuan

.......................................................................

a. ................................................................................................................................................................................................................. b. ................................................................................................................................................................................................................. dst ................................................................................................................................................................................................................. *) jika ada, sesuai persetujuan Bank Indonesia. B Tenaga Outsourcing**) Aktual No.

Posisi Jabatan ***)

Sept

Des

2010

2010

Proyeksi Tahun Ke-1 Maret 2011

Juni 2011

Sep 2011

Des 2011

1 2 3 4 dst **) Diisi dengan angka jumlah SDM Outsourcing. ***) Posisi Jabatan diisi sesuai dengan struktur organisasi.

100


RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU *) PT. BANK SYARIAH ………………../UNIT USAHA SYARIAH PT BANK Rencana Waktu No.

Jenis

Penerbitan atau Pelaksanaan

A. 1

Tujuan / Manfaat

........................

Keterkaitan Produk atau Aktivitas Baru

Bagi Bank

Bagi Nasabah

Deskripsi Umum **)

Risiko yang mungkin Timbul **)

dengan strategi Bank **)

PRODUK

2

3

4

dst.

B. 1

AKTIVITAS

2

3

4

dst.

*) Hanya produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank. **) Penjelasan/Uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

101


RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR PT. BANK SYARIAH ………………../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………

NO A. 1

2

NAMA KANTOR

KANTOR INDUK

RENCANA WAKTU PERKIRAAN PELAKSANAAN *) INVESTASI/BIAYA

LOKASI**)

KETERANGAN ***)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG 1) dst..

KANTOR CABANG PEMBANTU 1) dst..

3

KANTOR KAS 1) dst..

4

KEGIATAN PELAYANAN KAS 1) dst..

5

KANTOR DI LUAR NEGERI 1) dst..

6

DELIVERY CHANNEL (Bagi BUS) 1) dst..

7

LAYANAN SYARIAH (Bagi UUS) 1) dst..

B. 1

2

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG 1) dst..


3

KANTOR KAS 1) dst..

4


5


6


7


*) Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan. **) Untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta.

102

Lampiran 43 (a) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS *) PT BANK SYARIAH …………….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ................................. PERIODE : ..........................

a.

Perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasinya. **)

b.

Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.

c.

Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

*) Jumlah halaman / ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah. ** ) Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Lampiran 23 (b), bank perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam lampiran tersebut.

103


LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA PT. BANK SYARIAH ………….../UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……….……. PERIODE :………………….. NO.

RASIO

TARGET

REALISASI

DEVIASI

KETERANGAN

A. RASIO KEUANGAN POKOK 1

Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minomum /KPMM (%) *)

2

Kemampuan modal inti dan PPAP (equity) dalam mengcover risiko write off /ECR (%) *)

3

Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi/EDR (%) *)

4

Intensitas Fungsi Agency Bank Syariah (%) *)

5

Earning Asset Quality (EAQ ) (%) *)

6

Rasio NPF (%) *) - Gross - Netto

7

Konsetrasi Risiko Penyaluran Dana kepada Debitur Inti/KDRI (%) *)

8

Kualitas Penyaluran Dana kepada Debitur Inti/KAPI (%) *)

9

Average Recovery Rate / ARR (%) *)

10

Tingkat Kecukupan Agunan (TKA) (%) *)

11

Pembiayaan yang diberikan (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

12

Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yg belum ditarik (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

13

Return On Equity/ROE (%) *)

14

Return On Asset/ROA (%) *)

15

Net Operating Margin (NOM) (%) *)

16

Rasio Efisiensi kegiatan Operasional (REO) (%) *)

17

Income Generating Asset (IGA) (%) *)

18

Diversifikasi Pendapatan/DP (%) *)

19

Laba(rugi) Operasional (jutaan Rp)

20

Laba(rugi) tahun berjalan (jutaan Rp)

21

Finance To Deposit Ratio / FDR (%) *)

22

Short Term Mismatch (STM) (%) *)

23

Short Term Mismatch Plus (STMP) (%) *)

24

Rasio Deposan Inti (RDI) (%) *)

25

Dana Pihak Ketiga (jutaan Rp) - Rupiah - Valuta asing

26

Excess Capital to Potensial Loss Exchange Rate Ratio (%) *)

Hal 1 dari 2

104


LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA PT. BANK SYARIAH ………….../UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……….……. PERIODE :………………….. NO.

RASIO

TARGET

REALISASI

DEVIASI

KETERANGAN

B. RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA 1

Rasio Total Pembiayaan Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan UMKM (%)

2

Rasio Total Pembiayaan Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan UMKM (%)

3

Rasio Total Pembiayaan Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan UMKM (%)

4

Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)

5

a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM (%) b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun ini yg digunakan untuk tahun berikutnya (%)

6

Rasio Aktiva Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal (%)

Hal 2 dari 2

105

Lampiran 43 (c) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

LAPORAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU REALISASI PERUBAHAN JARINGAN KANTOR PT. BANK SYARIAH …………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …….……… PERIODE……… NO A. 1

2

NAMA KANTOR

KANTOR INDUK

TANGGAL REALISASI

LOKASI*)

KETERANGAN **)

PEMBUKAAN KANTOR CABANG 1) dst..


3

KANTOR KAS 1) dst..

4


5


6


7


B. 1

2

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR CABANG 1) dst..


3

KANTOR KAS 1) dst..

4


5


6


7


106

Lampiran 43 (c) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

LAPORAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU REALISASI PERUBAHAN JARINGAN KANTOR PT. BANK SYARIAH …………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK …….……… PERIODE……… NO C. 1

2

NAMA KANTOR

KANTOR INDUK

TANGGAL REALISASI

LOKASI*)

KETERANGAN **)

PENUTUPAN KANTOR CABANG 1) dst..


3

KANTOR KAS 1) dst..

4


5


6


7


*) Diisi dengan mencantumkan alamat lengkap termasuk no. Telp dan no. Fax **) Keterangan yang lebih rinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

107

Lampiran 43 (d) Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010

LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA OUTSOURCING PT BANK SYARIAH …………………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ………............. PERIODE : .......... A Tenaga Kerja Asing Posisi / Jabatan No.

Nama TKA

Bidang Tugas

Nama Pendamping TKA

Pendamping

Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping

Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping

Lembaga Pelaksana

Keterangan

1 2 1 2 dst

1 2 dst

B Tenaga Outsourcing No. Posisi Jabatan

Bidang Tugas

Jumlah

Jangka Waktu

1 2 3 4 5

LAPORAN REALISASI PELATIHAN/PENGAJARAN OLEH TENAGA KERJA ASING

No. 1 2 dst

Nama TKA

Waktu Pelatihan / Pengajaran

Lokasi Pelatihan / Pengajaran

Jumlah Peserta

Jangka Waktu

Materi / Topik

1 2 1 2 dst

(Disertai lampiran foto - foto kegiatan pelatihan)

108

Lampiran 43 (e)


LAPORAN REALISASI LINKAGE PROGRAM PT. BANK SYARIAH ……………./ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ……………… PERIODE : jutaan Rp No.

PIHAK PERANTARA

A. CHANNELLING 1

2

dst

JUMLAH

B. EXECUTING 1 2 3 4 5 6 dst JUMLAH

KUALITAS

JUMLAH REK NOMINAL

1. Lancar 2. Dlm Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet 1. Lancar 2. Dlm Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet 1. Lancar 2. Dlm Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet 1. Lancar 2. Dlm Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet

1. Lancar 2. Dlm Perhatian Khusus 3. Kurang Lancar 4. Diragukan 5. Macet

TOTAL REALISASI LINKAGE PROGRAM (A + B)

109

Lampiran 44 Surat Edaran Bank Indonesia No.12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS *) PT BANK SYARIAH ……….../ UNIT USAHA SYARIAH PT BANK ............................ PERIODE : .......................

a.

Penilaian Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah **)

b.

Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital ), rentabilitas (earnings ), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas**)

c.

Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas terdapat penurunan kinerja **)

*) Jumlah halaman / ukuran dalam contoh lampiran ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah. **) Penilaian Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

110

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Kelembagaan. Rencana Bisnis Bank

Recommend Documents