Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Non Bank Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Komala Dewi Vimala Dewi Nurcahyani Aulia Rizka Destiana Laura Grace Gabriella Safyra Primadhyta Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 3817321 Fax.: 021 3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Sistem Pembayaran Non Tunai

Penyelenggaraan Kegiatan APMK

DAFTAR ISI Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Halaman Hal. i – iii Hal. iv Hal. v Hal. v Hal. v

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Ketentuan Umum Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Perizinan Prinsipal Penerbit Acquirer Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

Penyelenggaraan Kegiatan Penerbitan dan Manajemen Risiko Kartu Kredit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Penggunaan Uang Rupiah

Peralihan Perizinan APMK Pengawasan Ketentuan Peralihan

Pg. 1 Pg. 2 – 14

Hal. 1 – 2 Hal. 2 – 28

Pg. 2 – 10 Pg. 2 – 4 Pg. 5 – 6 Pg. 7 – 8 Pg. 9 Pg. 10

Hal. 2 – 22 Hal. 2 – 6 Hal. 7 – 12 Hal. 12 – 18 Hal. 18 – 22 Hal. 22 – 23

Pg. 12 – 14

Hal. 23 – 28

Pg. 15 – 26

Hal. 28 - 53

Pg. 15 – 25 Pg. 15 – 22 Pg. 23 – 25 Pg. 26

Hal. 28 Hal. 28 – 51 Hal. 51 – 54 Hal. 54

Pg. 27 Pg. 28 – 41 Pg. 42 – 44B

Hal. 54 – 59 Hal. 59 – 78 Hal. 78 – 79

Pg. 45 Pg. 46 – 47 Pg. 48 – 52 Pg. 53 – 55 Pg. 56 Pg. 57

Hal. 80 –81 Hal. 81 – 83 Hal. 83 – 87 Hal. 87 – 91 Hal. 91– 92 Hal. 92– 94

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank Ketentuan Umum Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Hak Akses Laporan Sanksi

Lampiran Lampiran 1

Hal. 95– 248 Contoh 1 Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit

Hal. 95 – 96

i

Sistem Pembayaran Non Tunai Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14

Lampiran 15

Contoh 3 Penyesuaian Jumlah Plafon Secara Proporsional Contoh 4 Penyampaian Ringkasan Transaksi Pemegang Kartu Kredit Secara Tahunan Contoh 5 Penyampaian Lembar Informasi Tagihan (Billing Statement) Contoh 6 Pembebanan dan Penghitungan Hari Bunga untuk Transaksi Tarik Tunai Contoh 7 Klausula yang Dilarang Dicantumkan dalam Perjanjian Kartu Kredit Contoh 8 Format Pilihan Penawaran Fasilitas Contoh 9 Penghitungan Batas Maksimum Plafon Kredit Contoh 10 Pembatasan Jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam Pemberian Fasilitas Kartu Kredit Contoh 11 Penghitungan ALokasi Pembayaran Contoh 12 Format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet Triwulanan/Bulanan Pedoman Penyusunan Laporan Selain Bank Umum

Kata Pengantar Penjelasan Umum A. Tujuan Pelaporan B. Pelapor/Penyedia Informasi C. Jenis Laporan D. Penyusunan Laporan E. Penyampaian Laporan F. Waktu Penyampaian Laporan G. Penyampaian Koreksi H. Pengguna I. Lain-lain Penjelasan Formulir dan Cakupan Informasi Yang Dilaporkan I. Form 301 sampai dengan 307: Laporan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar II. Form 309 sampai dengan 313: Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

Penjelasan Pengisian Field atau Kolom Tata Cara Penulisan Character dan Numeric Tata Cara Pengisian Field Header Informasi Pokok Pelapor Laporan LSB Form 301 sampai dengan 307: Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar Form 301 : Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit Form 302 : Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit Form 303 : Laporan Bulanan Acquirer Form 304 : Laporan Bulanan Infrastruktur Form 305 : Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/ atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Hal. 98 Hal. 99 Hal.100 Hal.101 – 102 Hal. 103 Hal. 104 Hal. 105 Hal. 106 Hal. 107 Hal.108 Hal. 109– 110 Hal. 111 – 112

Hal. 113 – 184 Hal. 116 Hal. 117 Hal. 118 Hal. 118 Hal. 118 – 119 Hal. 120 Hal. 120 Hal. 120 Hal. 121 Hal. 121 Hal. 121 Hal. 122 Hal. 122 Hal. 122

Hal. 124 – 184 Hal. 124 Hal. 124 Hal. 126 Hal. 127– 172 Hal. 127 – 143 Hal. 144 – 157 Hal. 158 – 159 Hal. 160 – 162 Hal. 163 - 165

ii

Sistem Pembayaran Non Tunai Form 306 : Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Eleketronik (Electronic Money) Form 307 : Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit Form 309 sampai dengan 313: Laporan Triwulanan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank Form 309 : Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan Form 310 : Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan Form 311 : Penyebab Pengaduan Form 312 : Publikasi Negatif Form 313 : Penyelesaian Sengketa

Lampiran 16 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Selain Bank Umum Bab 1 Keterangan Umum Cara Pengisian Character and Numeric Bab 2 Sistem Validasi Header dan Content Bab 3 Informasi Pokok Pelapir ID Pelapor Bab 4 Daftar Formulir LSBU Jenis Form Bab 5 Template dan Spesifikasi Tampilan dan Tabel Acuan Bab 6 Daftar Lampiran Sandi Sandi Pelapor LSBU

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Hal. 166- 169 Hal. 170– 172 Hal. 173 – 150 Hal. 173 – 175 Hal. 176– 178 Hal. 179 – 180 Hal. 181 – 182 Hal. 183 – 184

Hal. 185 – 248 Hal. 187– 188 Hal. 189 – 209 Hal. 210 – 211 Hal. 212 – 213 Hal. 214– 246 Hal. 247 – 248

iii



Rekam Jejak Regulasi Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu SE 15/13/DASP 2013 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Uang Elektronik oleh BPR dan Lembaga Selain Bank

SE 14/34/DASP 2012 Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit SE 14/27/DASP 2012 Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit SE 14/23/DASP 2012 Perubahan atas SE Nomor 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip & Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yg diterbitkan di Indonesia SE 14/17/DASP 2012 Perubahan atas SE 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Ketentuan Bab V huruf C dan D Butir VII.A, VII B, VII C, VII D, IX.B.1.b.2)b), IX.B.2.b

- 14/15/PBI/2012 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum - 13/25/PBI/2011 Prinsip Kehati-hatian Bank yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain - 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - 11/25/PBI/2009 Perubahan atas 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum - 11/23/PBI/2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - 9/15/PBI/2007 Penerapan Manajemen Risiko dalam PenggunaanTeknologi Informasi oleh Bank Umum - 8/26/PBI/2006 Bank Perkreditan Rakyat

14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK

SE 13/22/DASP 2011 Implementasi Teknologi Chip & Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yg diterbitkan di Indonesia SE 11/10/DASP 2009 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Pasal 1(10), 1(15), 12, 13, 15, 15A, 16, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 18, 21, 25, 29A, 30, 32, 33, 36A, 37, 38, 39-53 dihapus, 54, 58A, 58B

11/11/PBI/2009 Penyelenggaraan Kegiatan APMK

SE 10/4/UKMI 2008 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank

10/8/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK SE 10/20/DASP 2008 Perubahan Kedua SE 7/60/DASP 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan APMK SE 10/7/DASP 2008 Pengawasan Penyelenggaraan APMK

10/4/PBI/2008 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK oleh BPR dan Lembaga Selain Bank

Pasal 1 (18), 1 (19), 33, 35, 55, 56 II.3

SE 8/18/DASP 2006 Perubahan Pertama SE 7/60/DASP 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan APMK SE 7/60/DASP 2005 Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan APMK SE 7/61/DASP 2005 Pengawasan Penyelenggaraan APMK SE 7/59/DASP 2005 Tata Cara Penyelenggaraan APMK


III.4, III, 5, III.6

Keterangan: Diubah Dicabut Berkaitan PBI Masih Berlaku PBI Tidak Berlaku


SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iv



Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Regulasi Terkait: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat Regulasi Bank Indonesia: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13/DASP 2013 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/23/DASP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

v

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf

1


Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 14/2/PBI/2012

Ketentuan

Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Ketentuan Umum 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

9. 10.

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau Kartu Debet. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Acquirer atau Penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain

1



Sumber Regulasi

11.

12.

13.

14.

15.

BAB II Bagian Kesatu 2

Paragraf 1 Pasal 2 11/11/PBI/2009

Ketentuan Acquirer yang bersangkutan; dan b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Perizinan Prinsipal (1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank. Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan kehandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang fair dan obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain. (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Prinsipal Kartu Kredit, Prinsipal Kartu ATM dan/atau Prinsipal Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Prinsipal APMK tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

2



Sumber Regulasi SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.B

-

SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.C

-

Ketentuan Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. Jenis kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang akan diselenggarakan; 2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan 3. nama jaringan yang akan digunakan. Untuk Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. persyaratan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal; b. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Prinsipal; dan c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; 3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai; 4. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

3


Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.D

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; 5. prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; 6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini). 7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Prinsipal yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. - Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang; 3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. persyaratan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal; b. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Prinsipal; dan c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; 4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

4



Sumber Regulasi 5.

6.

7.

8. 9.

3

Pasal 3 11/11/PBI/2009

Ketentuan bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini). fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan APMK yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan rekomendasi tertulis otoritas pengawas Lembaga Selain Bank jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib: a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan, kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.

5


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah sesuai dengan persyaratanpersyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (equal treatment) kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer. Yang dimaksud dengan “transparan” adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau Acquirer terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal. Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan kehandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau Acquirer dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau Acquirer. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidentil tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau Acquirer akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. (2) Pengawasan terhadap keamanan dan kehandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer. Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer” adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

4

Pasal 4 11/11/PBI/2009

(1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. (2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer. (3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama. Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan stempel tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

6

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf 5

Sumber Regulasi Paragraf 2 Pasal 5 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan

Penerbit (1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank. (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu ATM dan/atau Penerbit Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Penerbit APMK tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.C

-

SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.D

-

Permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan; 2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan 3. nama produk yang akan digunakan. Untuk Bank, permohonan izin, dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Penerbit; dan b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; 3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha; c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai; 4. bukti kesiapan perangkat hukum, meliputi: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain. Pokok-

7


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak, Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Bank asing, dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal merupakan Global Agreement antara kantor pusat Bank tersebut dan Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksud cukup menyampaikan fotokopi Global Agreement; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan/atau manajemen risiko dalam penggunaan informasi teknologi, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi: 1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari Penerbitan kartu; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan Penerbitan kartu; b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) untuk Penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam Penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian Personal Identification Number (PIN), serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu; 2) pemisahan tugas antara proses permohonan, persetujuan, dan penagihan; 3) kewenangan atau pengendalian dalam pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu; 4) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK; 5) audit trail atas transaksi Pemegang Kartu; 6) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan 7) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi

8



Sumber Regulasi

Ketentuan

SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.B

-

SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.E

-

Pemegang Kartu; c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat: 1) penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan 2) prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; d. Bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan b) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; 6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan internal Penerbit sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan 7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang secara prinsip dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit; 2. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut. Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

9



Sumber Regulasi 3.

4.

5.

6.

Ketentuan konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Penerbit; dan b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha; c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai; bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain. Pokokpokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan c. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan/atau manajemen risiko dalam penggunaan informasi teknologi, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif

10


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi: 1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari Penerbitan kartu; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan Penerbitan kartu; b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) untuk Penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam Penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian PIN, serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu; 2) pemisahan tugas antara proses permohonan, persetujuan, dan penagihan; 3) kewenangan atau pengendalian dalam pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu; 4) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK; 5) audit trail atas transaksi Pemegang Kartu; 6) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan 7) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu; c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat: 1) penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan 2) prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan b) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; 7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); 8. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi dimaksud paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap

11



Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.1

6

Pasal 6 11/11/PBI/2009

Ketentuan ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Penerbit dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut; dan 9. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan: a. menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan b. menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.

(1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit. (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan penghimpunan dana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut antara lain koperasi sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai koperasi.

7

Paragraf 3

Acquirer

Pasal 7 11/11/PBI/2009

(1) Kegiatan sebagai Acquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank. (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Acquirer Kartu Kredit, dan/atau Acquirer Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Acquirer APMK tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

12



Sumber Regulasi SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.B

SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.C

-

Ketentuan Permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Acquirer; 2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; dan 3. nama dan jumlah pedagang yang akan bekerjasama. Untuk Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Acquirer; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Acquirer; dan b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain. 3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Acquirer yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai; 4. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;

13


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain; dan c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain; 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan/atau manajemen risiko operasional, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi: 1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer. b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, seperti pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu; 2) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK; 3) audit trail atas transaksi APMK; 4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan 5) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu; c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan b) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; e. Bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi: 1) mekanisme pemenuhan kewajiban Acquirer; dan 2) mekanisme dalam hal Acquirer mengalami gagal bayar (failure to settle);

14



Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.D

-

Ketentuan 6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan 7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Acquirer; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang; 3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain; dan b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain; 4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Acquirer yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya; d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. target pendapatan yang akan dicapai. 5. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan

15


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Acquirer, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir pedagang dan/atau pihak lain; c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain; 6. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan/atau manajemen risiko operasional, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi: 1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer; b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, seperti pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu; 2) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK; 3) audit trail atas transaksi APMK; 4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan 5) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu; c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: a. lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan b. peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; e. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi: 1) mekanisme pemenuhan kewajiban Acquirer; dan

16


8

Sumber Regulasi

Pasal 8 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 2) mekanisme dalam hal Acquirer mengalami gagal bayar (failure to settle); 7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini), 8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan 9. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi dimaksud paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Acquirer dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut. (1) Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang yang bekerjasama dengan Acquirer. (2) Acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan. Termasuk dalam pengertian ”tindakan yang merugikan” adalah tindakan pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau Pemegang Kartu, antara lain pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster), memproses penarikan/gesek tunai (cash withdrawal transaction) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (surcharge). (3) Acquirer wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Acquirer lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut dalam daftar hitam pedagang (merchant black list). Kewajiban tukar menukar informasi dan data antar Acquirer, baik oleh Acquirer Kartu Kredit maupun Acquirer Kartu Debet, tentang nama dan data pedagang ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama pedagang dalam suatu daftar hitam pedagang (merchant black list). Pengelolaan informasi tentang merchant black list dapat dilakukan oleh asosiasi Acquirer dan/atau Penerbit Kartu Kredit atau Kartu Debet. (4) Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara Acquirer dan pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

17


Sumber Regulasi SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.E

Paragraf 4 9


Pasal 9 11/11/PBI/2009

Ketentuan Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pedagang, Acquirer tersebut harus memastikan bahwa: a. bidang usaha pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang; b. dalam perjanjian kerjasama antara Acquirer dan pedagang harus memuat klausula paling kurang mencantumkan: 1) hak dan kewajiban Acquirer dan pedagang; 2) larangan kepada pedagang untuk memproses penarikan tunai (cash withdrawal transaction) dengan menggunakan Kartu Kredit; 3) larangan kepada pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pemegang Kartu; dan/atau 4) kewajiban kepada pedagang untuk menjaga kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan Pemegang Kartu. c. Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengan Acquirer sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan d. Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi dengan menggunakan APMK. Dalam hal ini Acquirer berkewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada pedagang termasuk jika terdapat jenis/produk APMK baru.

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 A. Romawi IV.A

SE 11/10/DASP 2009 B. Romawi IV.B

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; 2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; dan 3. nama atau merek dagang yang akan digunakan. Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

18



Sumber Regulasi

Ketentuan dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain; 3. Prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; 4. bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi: a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan 2) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; 5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan 6. foto kopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. SE 11/10/DASP 2009 C. Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf B harus dilampiri dokumen sebagai berikut: Romawi IV.C 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

19



Sumber Regulasi 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ketentuan konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain; Prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK; bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan 2) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan; fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas APMK yang akan diterbitkan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir APMK dan informasi lain tentang permasalahanpermasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

20


Sumber Regulasi SE 11/10/DASP 2009 Romawi V

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan D. Pemrosesan perizinan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir 1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia. 2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank; b. pemeriksaan (on site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi Bank tersebut. 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan (on site visit), dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan: a. pemberian izin, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; 2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. b. penolakan, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; 2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

21


Sumber Regulasi

Bagian Kedua 10


Pasal 10 11/11/PBI/2009

Ketentuan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. 4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya. Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK. Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendalakendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. (3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi VI

-

Pemberitahuan Tanggal Efektif dimulainya Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. 1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melakukan kegiatannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia. 2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia

22


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK. 3. Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. 4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Sedangkan pemberitahuan tertulis Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Ketiga

Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

12

Pasal 11 11/11/PBI/2009

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia.

13

Pasal 12 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam paragraf ini adalah Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. (2) Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan

23


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK Romawi IX.B Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan baik secara 1.a. tertulis dan/atau on-line dengan lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. SE 14/17/DASP 2012 Laporan Triwulanan Romawi IX.B.1.b.2)b) (1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan (2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus disampaikan penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012. Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. SE No.11/10/DASP Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan 2009 secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 Romawi IX.B.2.a. (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan panyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. SE 14/17/DASP 2012 b. Jenis Laporan Insidentil 1. Laporan Rencana Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Romawi IX.B.2.b.1) Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani; b) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat: 1) nama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, yang akan bekerjasama; 2) cakupan rencana kerjasama; 3) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan

24


Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.2.b.2)

14

Pasal 13 14/2/PBI/2012 ayat (1)

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 4) jangka waktu kerjasama; c) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa: 1) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama; dan 2) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama. 2. Laporan Realisasi Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK Realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melakukan kerjasama kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerjasama dilaksanakan; b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif perjanjian kerjasama dilaksanakan; c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama. (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib: Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, antara lain perusahaan penyedia jasa seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK. Kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan alih daya. a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan

25



Sumber Regulasi b.

c.

d. e.

Ketentuan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain; memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum; memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan: 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi; melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia. Cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai alih daya yang bermasalah.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.E.2 dan VII.E.3

Pasal 13 14/2/PBI/2012 ayat (2) dan (3)

Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti Perusahaan Switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK, maka: a. pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaan switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi APMK. Jaminan keamanan tersebut dibuktikan dengan: 1. adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal; dan 2. adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika Acquirer merupakan anggota Prinsipal. b. Acquirer harus memastikan bahwa perusahaan switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK dapat menjaga kerahasiaan data, baik data Pemegang Kartu maupun data transaksi. Acquirer yang merupakan Bank jika dalam melakukan kegiatan APMK akan bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi APMK, wajib pula memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

26



Sumber Regulasi Ketentuan SE 14/17/DASP 2012 Laporan Rencana Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK Romawi IX.B.2.3) dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK : a) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani. (2) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat: (a) nama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama; (b) cakupan rencana kerjasama; (c) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan (d) jangka waktu kerjasama. (3) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa: (a) profil singkat (company profile) pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama. Profil singkat tersebut paling kurang mencakup informasi mengenai nama dan alamat perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, pengurus perusahaan, dan pemegang saham; (b) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama; (c) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama; (d) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen terhadap sistem dan teknologi informasi yang disediakan pihak lain; (e) fotokopi hasil sertifikasi/asesmen dari Prinsipal terhadap pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi yang bekerjasama dengan Penerbit atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal; dan (f) surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan data yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK. SE 14/17/DASP 2012 4) Laporan Realisasi Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Romawi IX.B.2.4) APMK dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang dan IX.B.2.5) sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan kepada Bank

27


15

Sumber Regulasi

BAB III Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 14 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama dilaksanakan; b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif pelaksanaan perjanjian kerjasama; c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama. 5) Laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia

Penyelenggaraan Kegiatan Penerbitan dan Manajemen Risiko Kartu Kredit Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu. Yang dimaksud dengan “tanda tangan” dalam paragraf ini adalah tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan basah dari calon Pemegang Kartu diperlukan bagi calon Pemegang Kartu yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan Kartu Kredit pada Penerbit, dan Penerbit tersebut sama sekali belum pernah mempunyai data tentang calon Pemegang Kartu tersebut (Customer Information File/CIF). Persyaratan tersebut diperlukan sebagai bagian dari perlindungan kepada calon Pemegang Kartu. Tanda tangan dalam bentuk lainnya seperti tanda tangan elektronik dapat dipersyaratkan jika Penerbit telah mempunyai data Pemegang Kartu misalnya untuk pemberian Kartu Kredit yang bersifat add-on, up-grade, atau conversion. Yang dimaksud dengan “add-on” adalah pemberian Kartu Kredit yang kedua dan seterusnya kepada Pemegang Kartu yang sama. Yang dimaksud dengan “up-grade” adalah peningkatan fasilitas kartu seperti dari silver ke gold. Yang dimaksud dengan “conversion” adalah pengubahan fasilitas Kartu Kredit dari satu jenis fasilitas ke fasilitas lainnya, seperti dari silver card ke clear card. Dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik, Penerbit harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan Republik Indonesia mengenai informasi dan transaksi elektronik.

16

Pasal 15 14/2/PBI/2012

(1) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” dalam ayat ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit atau Acquirer diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi

28


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit. (2) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank. (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

16A

Pasal 15A 14/2/PBI/2012

(1) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 (Paragraf 16 dalam kodifikasi ini), Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu; b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu; c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu; d. batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit e. batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu. Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang bersangkutan dan dimintakan pada saat calon Pemegang Kartu mengajukan aplikasi. Yang dimaksud dengan “minimum pendapatan” adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak, dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Termasuk sebagai dokumen resmi seperti slip gaji, bukti setoran pajak, atau dokumen lainnya yang menunjukkan pendapatan. (2) Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu. Pada saat pembaruan data Pemegang Kartu, Penerbit antara lain meminta dokumen resmi yang menunjukkan pendapatan Pemegang

29



Sumber Regulasi

Ketentuan Kartu yang bersangkutan. (3) Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit. Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai pendapatan di atas nilai tertentu dipandang telah mempunyai kemampuan pembayaran atas tagihan utang Kartu Kredit sehingga pemberian batasan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit diserahkan kepada analisis Penerbit (risk appetite Penerbit). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin: a. oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu; dan/atau b. simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit. Dalam pengertian Kartu Kredit yang dijamin oleh perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu tidak termasuk Kartu Kredit yang diberikan Penerbit kepada dan dibayar oleh perusahaan (corporate card). (5) Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.2

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit Kartu Kredit waib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit 1) Kartu Kredit utama Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. 2) Kartu Kredit tambahan Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. b. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit Batas minimum pendapatan tiap bulan calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dibuktikan dengan bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit bekerja. Dalam hal calon Pemegang Kartu Kredit tidak dapat menunjukkan bukti pendapatan, maka

30


Sumber Regulasi


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.3 – VII.B.6

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dapat dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti setoran pajak. Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (surrogate income) dari calon Pemegang Kartu Kredit. c. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan. Contoh penghitungan batas maksimum plafon kredit mengacu pada contoh 6 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 9 pada Lampiran 9 pada kodifikasi ini). d. Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima oleh Pemegang Kartu Kredit. Contoh pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit mengacu pada contoh 7 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 10 pada Lampiran 10 pada kodifikasi ini). 2. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi. Contoh penghitungan alokasi pembayaran mengacu pada contoh 8 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 11 pada Lampiran 11 pada kodifikasi ini). 3. Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit memiliki maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d (butir 1.c dan butir 1.d dalam kodifikasi ini).

31



Sumber Regulasi 4.

5.

6.

SE 14/27/DASP 2012 No. 1

7.

Ketentuan Pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d (butir 1.c dan butir 1.d dalam kodifikasi ini) tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan. Penetapan batas maksimum plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan risk appetite masing-masing Penerbit Kartu Kredit. Dalam rangka penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (angka 1 pada kodifikasi ini), Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pengkinian data Pemegang Kartu Kredit, pada saat: a. kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit menunjukkan penurunan; b. Penerbit Kartu Kredit memproses kenaikan plafon kredit; atau c. sewaktu-waktu apabila diperlukan. Berdasarkan hasil pengkinian data, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan: a. penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); atau b. pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang tidak memenuhi batas minimum usia dan/atau memiliki pendapatan di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Dalam melakukan penyesuaian plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit lainnya untuk melakukan negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan keputusan atau kesepakatan, Penerbit Kartu Kredit dan/atau Pemegang Kartu Kredit dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Teknis penyesuaian dan tata cara konsultasi dengan Bank Indonesia akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit: a. Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap Pemegang Kartu Kredit yang memenuhi kriteria pembatasan minimum usia, minimum pendapatan tiap bulan, maksimum plafon kredit, dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, setiap Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan seluruh data Pemegang Kartu Kredit kepada asosiasi Penerbit Kartu Kredit. b. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melakukan kompilasi seluruh data Pemegang Kartu Kredit yang telah disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit, melakukan identifikasi dan memilah data Pemegang Kartu Kredit berdasarkan kriteria batas minimum usia, batas minimum pendapatan tiap bulan, batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit.

32


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan c. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyampaikan secara tertulis hasil identifikasi dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. d. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Menutup dan/atau mengakhiri penggunaan Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit dengan kriteria sebagai berikut: a) Pemegang Kartu Kredit tidak memenuhi batas minimum usia yang dipersyaratkan, yaitu: 1. 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit utama. 2. 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit tambahan. b) Pemegang Kartu Kredit memiliki pendapatan tiap bulan kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); dan/atau c) Pemegang Kartu Kredit memiliki Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit yang diantaranya terdapat Kartu Kredit dengan kualitas macet, diragukan, atau kurang lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif. Penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit berkualitas macet, diragukan, atau kurang lancar tersebut dilakukan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia ini, atau sesuai dengan kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit; 2) Menyesuaikan total plafon Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit apabila total plafon tersebut lebih dari 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian plafon Kartu Kredit dapat dilakukan sesuai metode penyesuaian plafon Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, atau sesuai kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit; 3) Memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit untuk memilih Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya apabila Pemegang Kartu Kredit memperoleh fasilitas Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit; 4) Apabila Pemegang Kartu Kredit tidak menyampaikan pilihan Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan negosiasi dengan Penerbit Kartu Kredit terkait; 5) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak menghasilkan kesepakatan, Pemegang Kartu Kredit atau Penerbit Kartu Kredit dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia. Pengajuan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit.

33


Sumber Regulasi

SE 14/27/DASP 2012 No. 3

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan e. Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit 1) Terhadap Kartu Kredit yang telah ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, Pemegang Kartu Kredit tetap berkewajiban menyelesaikan tagihan Kartu Kredit berdasarkan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditetapkan Penerbit Kartu Kredit. 2) Penetapan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi cara-cara yang tidak merugikan Pemegang Kartu Kredit, antara lain: a) tidak memperhitungkan tambahan bunga, biaya, dan denda selama dalam masa penyelesaian tagihan Kartu Kredit; b) menetapkan jangka waktu penyelesaian tagihan dan nilai angsuran tiap bulan secara wajar sesuai besarnya tagihan Kartu Kredit yang harus diselesaikan; dan c) menggunakan cara pembayaran penyelesaian tagihan yang disepakati oleh Pemegang Kartu Kredit. 8. Metode Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Dalam melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, baik di tahap negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit maupun konsultasi, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit dapat mengacu pada metode penyesuaian sebagai berikut: a. Penyesuaian Kartu Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit dan Masa Perolehan Kartu Kredit 1) Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit tidak sama maka penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit yang memiliki kualitas terendah/terburuk. Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 1 pada Lampiran 1 dalam kodifikasi ini) 2) Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit yang sama, maka penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit yang terakhir diperoleh Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit sebagaimana contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 2 pada Lampiran 2 dalam kodifikasi ini) b. Penyesuaian Plafon Kartu Kredit Dalam hal Pemegang Kartu Kredit memiliki total plafon kredit melebihi 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan (take home pay), maka penyesuaian atas jumlah plafon kredit dilakukan secara proporsional. Penyesuaian total plafon kredit secara proporsional sebagaimana contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 3 dalam Lampiran 3 dalam kodifikasi ini)

34


Sumber Regulasi SE 14/27/DASP 2012 No. 4

SE 14/27/DASP 2012 No. 5.a – 5.c

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 9. Pengawasan dan Laporan Perkembangan Penyesuaian Kartu Kredit a. Dalam rangka monitoring pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit: 1) Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melaporkan kepada Bank Indonesia: a) hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit sebagaimana disampaikan kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait; dan b) perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit. 2) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: a) pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit; b) perkembangan penyelesaian kewajiban Pemegang Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri Kartu Kreditnya; dan c) kendala atau permasalahan apabila ada dan upaya yang telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit. b. Laporan hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir a.1)a) disampaikan kepada Bank Indonesia segera setelah asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyelesaikan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit. c. Laporan perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir a.1)b) dan laporan pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada butir a.2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya penyesuaian atau pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi. 10. Ketentuan Lain-lain a. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit dapat menyepakati metode lain selain yang ditetapkan pada angka 3 (angka 8 pada kodifikasi ini). b. Dalam melakukan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit, terhadap Kartu Kredit yang sedang dalam pemblokiran karena: 1) alasan fraud; 2) adanya permintaan pemblokiran oleh Pemegang Kartu Kredit; dan/atau 3) pemblokiran oleh Penerbit karena Kartu Kredit dalam kualitas macet; tetap diperhitungkan sebagai jumlah Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit yang bersangkutan. c. Terhadap Kartu Kredit yang sudah ditetapkan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, tidak dapat diaktifkan kembali meskipun Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

35



Paragraf Sumber Regulasi 17 Pasal 16 14/29/PBI/2012 Ayat (1)a – (1)c

Ketentuan (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi: Yang dimaksud “secara tertulis” adalah penyampaian informasi kepada setiap calon Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu yang berupa tulisan atau ilustrasi dengan media tertentu berupa media publik seperti brosur, leaflet, surat kabar dan/atau website, atau dengan media individual seperti welcome pack, lembar tagihan atau sarana pemberitahuan lainnya. Butir-butir informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit disesuaikan dengan peruntukan yang dapat disampaikan secara umum melalui media publik dan/atau secara khusus kepada masing-masing individual Pemegang Kartu. a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit; b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit; c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.b

Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)d – (1)e

Hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi: 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu Kredit dalam penggunaan Kartu Kredit, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi 2) hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu Kredit, kegagalan sistem Penerbit Kartu Kredit, atau sebab lainnya; 3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu Kredit tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu Kredit; 5) tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu Kredit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan; 6) jenis kualitas kredit dari Kartu Kredit (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masing-masing kualitas kredit tersebut; dan 7) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain di luar Penerbit Kartu Kredit apabila kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit termasuk dalam kualitas macet, jika Penerbit Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain; d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

36


Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.c

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.a VII.A.5.c

Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)f SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.d

Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)g

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan e. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit; 1. Informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi: 1) besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan; 2) pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan 3) tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit; Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit; 2. Dalam rangka perlindungan Pemegang Kartu Kredit, perhitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit Kartu Kredit. Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit Kartu Kredit melakukan pembayaran kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit; b. penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding); c. biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; f. jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan;

Informasi mengenai biaya dan denda Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi: 1) jenis dan besarnya biaya dan denda Kartu Kredit; 2) komponen dan pola penghitungan biaya dan denda Kartu Kredit; 3) tata cara pengenaan biaya dan denda Kartu Kredit; dan 4) tata cara dan persyaratan permohonan penghapusan biaya dan denda Kartu Kredit apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya dan/atau denda Kartu Kredit; g. prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan

37



Sumber Regulasi SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.g

Ketentuan Informasi tata cara dan persyaratan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi: 1) persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; 2) mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; 3) jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan 4) informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.12

Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit dilakukan secara tertulis. Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau email, serta permohonan melalui pembicaraan telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan; b) Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat keinginan Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, antara lain dengan: 1) memberlakukan persyaratan batas waktu minimal penggunaan Kartu Kredit untuk dapat diakhiri, seperti penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan Kartu Kredit yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit setelah Pemegang Kartu Kartu Kredit menggunakan Kartu Kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau c) menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran Kartu Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit; d) terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit dilarang mengenakan biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit;

38


Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.13 Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)h SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.f

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan e) Penerbit Kartu Kredit harus melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: 1) tanggal diterimanya permohonan, dalam hal Pemegang Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit; atau 2) tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit, dalam hal Pemegang Kartu Kredit masih memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit. f) dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu Kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan melalui transfer ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang disepakati. Pengembalian saldo kredit berlaku apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer pengembalian. Biaya transfer saldo kredit menjadi beban Pemegang Kartu Kredit yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut; g) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dapat dilakukan untuk kartu utama atau kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan apabila ada; 2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan. Penerbit Kartu Kredit dilarang membebankan biaya tambahan dalam rangka pengakhiran fasilitas-fasilitas, serta dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit. h) ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.

Ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit yang mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi: 1) total transaksi pembelanjaan selama satu tahun; 2) total transaksi tarik tunai selama satu tahun; 3) total bunga selama satu tahun; 4) total biaya selama satu tahun; 5) total denda selama satu tahun; 6) performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit atas tagihan Kartu Kredit selama satu tahun; dan 7) kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi terakhir;

39


Sumber Regulasi

Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (2) dan (3)

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.a VII.A.4.c

17A

Pasal 16 A 14/2/PBI/2012

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan dilakukan berdasarkan permohonan Pemegang Kartu Kredit. Penerbit dapat mengenakan biaya atas pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan tersebut. (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Tata cara penyampaian tertulis adalah sebagai berikut: a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan; b. Dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan materi informasi, Penerbit APMK wajib menginformasikan kembali secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan; c. Untuk penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan terakhir periode ringkasan transaksi. Contoh penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan mengacu pada contoh 1; (Contoh 7 pada Lampiran 7 dalam kodifikasi ini) (1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu. Yang dimaksud dengan “menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu” adalah penyampaian lembar tagihan kepada Pemegang Kartu pada alamat sebagaimana diperjanjikan pada saat permohonan atau perubahannya yang telah dikonfirmasikan kepada Penerbit. (2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur. Yang dimaksud dengan “kelonggaran waktu pembayaran” adalah tambahan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan Kartu Kredit (grace days) apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur. Dengan demikian Pemegang Kartu mempunyai tambahan kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan Kartu Kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal jatuh tempo (grace

40


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan period). Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan/atau hari dimana Penerbit tidak melakukan kegiatan operasional. (3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.d

17B

Pasal 16 B 14/2/PBI/2012

Lembar informasi tagihan (billing statement), baik dalam bentuk elektronik (e-statement) atau dalam bentuk fisik (hardcopy), harus sudah sampai di alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (due date). Jumlah hari antara tanggal cetak tagihan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (due date) tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) hari kalender. Contoh penyampaian lembar informasi tagihan (billing statement) mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 8 pada Lampiran 8 dalam kodifikasi ini) (1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup: a. besarnya tagihan; b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu; c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada; d. plafon kredit dan sisa plafon kredit; e. tanggal transaksi; f. tanggal pembukuan (posting); Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu. g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri; h. tanggal cetak tagihan; i. tanggal jatuh tempo pembayaran; j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur; k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai; l. nominal bunga yang dikenakan; m. besarnya biaya-biaya; dan

41


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada. (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu. Perubahan informasi disampaikan kepada individual Pemegang Kartu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.a

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.b 18

Pasal 17 14/2/PBI/2012

a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan; b. Dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan materi informasi, Penerbit APMK wajib menginformasikan kembali dengan ketentuan dan tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a; (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank umum. (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank. (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan. (4) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum. (5) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank. (6) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.

42


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penilaian kualitas kredit yang lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Selain Bank. Namun demikian untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas kredit oleh Bank umum. (7) Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; Pengertian “melakukan pembayaran tidak penuh” adalah melakukan pembayaran kurang dari minimum pembayaran, sebesar minimum pembayaran, atau lebih dari minimum pembayaran namun kurang dari total tagihan utang Kartu Kredit.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.d

Pasal 17 14/2/PBI/2012 Ayat (7)b

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.e

Pasal 17 14/2/PBI/2012 Ayat (7)c – (7)e

Untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit: 1) tidak melakukan pembayaran; 2) melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau 3) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo, atau pada kelonggaran waktu pembayaran yang diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit; b. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibeBankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo; Untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; (Contoh 9 pada Lampiran 9 dalam kodifikasi ini) c. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;

43


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu. d. biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga; Biaya, denda dan bunga terutang tidak diperkenankan sebagai komponen perhitungan bunga karena komponen tersebut bukan merupakan transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu. Termasuk dalam komponen biaya antara lain biaya administrasi, biaya bea materai, biaya cetak tagihan, biaya upgrade jenis dan/atau limit Kartu Kredit, iuran tahunan (annual fee), serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan komponen denda antara lain denda keterlambatan pembayaran (late payment charge), denda penggunaan yang melebihi batas plafon kredit (over limit) dan dendadenda lainnya. Bunga terutang adalah bunga dari pokok transaksi sebelumnya yang belum terlunasi oleh Pemegang Kartu. e. Penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

18A

Pasal 17 A 14/2/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit. Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: a. indikator perekonomian seperti BI rate; b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (cost of fund), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk premium); dan/atau c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit. penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit oleh Bank Indonesia dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan atas dasar pertimbangan tersebut di atas. (2) Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif. (3) Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/34/DASP 2012 No. 1-3

1. Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma

44


18B

Sumber Regulasi

Pasal 17 B 14/2/PBI/2012

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.D.4

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan empat puluh persen) per tahun: 2. Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku baik untuk transaksi pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai. 3. Bank Indonesia dapat mengubah batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan, antara lain: a. indikator perekonomian seperti BI rate; b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (cost of fund), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk premium); dan/atau c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit. (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit. (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa: a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit; b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan: a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan; b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa: 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku; 2) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit; 3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: a) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan; b) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara

45


19

Sumber Regulasi

Pasal 18 14/2/PBI/2012

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit; c) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; d) penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit; e) penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu; f) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit; g) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan h) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK. c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit; 2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit. (1) Kartu Kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, yaitu untuk transaksi pembelanjaan (purchase) di pedagang (merchant) atau untuk transaksi tarik tunai (cash advance).

46


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Yang dimaksud dengan penggunaan Kartu Kredit di luar fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit lain dan/atau untuk membayar angsuran kredit lain. (2) Penerbit dan Acquirer wajib menjaga agar Kartu Kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran. (3) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fitur tambahan melalui Kartu Kredit yang tujuannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya. (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam paragraf ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan. Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terusmenerus (tagihan listrik, air, telepon), dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang diperlakukan seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antarBank. Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

SE 14/17/DASP2012 Romawi VII.A.7 – VII.A.11

1. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta kesepakatan pembicaraan melalui telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan. Fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit antara lain program asuransi dan tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus seperti tagihan listrik, air, atau telepon. 2. Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu Kredit, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Contoh klausula

47


20

Sumber Regulasi

Pasal 19 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian Kartu Kredit mengacu pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 7 pada Lampiran 7 dalam kodifikasi ini) 3. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk pemberian fasilitas-fasilitas dalam Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib mencantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Contoh format pilihan penawaran fasilitas mengacu pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 10 pada Lampiran 10 dalam kodifikasi ini) 4. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk mempergunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya dari Penerbit Kartu Kredit, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib dicantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju sebagaimana contoh format pilihan penawaran fasilitas. (Contoh 8 pada Lampiran 8 dalam kodifikasi ini) 5. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit memperoleh persetujuan dari Pemegang Kartu Kredit baik untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya atau untuk menggunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya, maka Penerbit Kartu Kredit harus menyediakan mekanisme dan sarana yang cepat dan mudah bagi Pemegang Kartu Kredit kredit untuk mengakhiri fasilitas-fasilitas dimaksud. (1) Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Penerbit Kartu Kredit lainnya. Pelaksanaan tukar-menukar informasi atau data tentang Pemegang Kartu Kredit tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan. (2) Informasi atau data yang wajib dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data Pemegang Kartu berupa negative list. Data Pemegang Kartu berupa negative list, antara lain berupa informasi mengenai identitas Pemegang Kartu Kredit, data transaksi Kartu Kredit dalam kurun waktu tertentu, kolektibilitas kredit, plafond kredit, dan saldo kredit. (3) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pusat pengelola informasi.

48


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan/atau suatu credit bureau. (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu. Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti Pedagang dan perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari pem egang kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

21

Pasal 20 11/11/PBI/2009

(1) Penerbit Kartu Kredit yang akan menerbitkan produk baru Kartu Kredit harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pelaporan produk baru Kartu Kredit dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu Kredit dilaksanakan. Produk baru Kartu Kredit antara lain berupa varian baru dari Kartu Kredit (silver, gold, platinum, co-branding, dan lain-lain) atau penambahan fungsi Kartu Kredit. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi: a. rencana bisnis; dan b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit Penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

22

Pasal 21 14/2/PBI/2012

(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib: Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent) atau jasa penagihan (debt

49


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan collection). Kerjasama Penerbit dengan pihak lain tersebut diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Penerbit kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan alih daya. a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain; Kewajiban Penerbit untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, berlaku bagi Penerbit yang berasal dari Bank dan yang berasal dari Lembaga Selain Bank. b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan Dalam cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai alih daya yang bermasalah. c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.D.1 – VII.D.3

1. Dalam menyelenggarakan APMK, Penerbit APMK dapat bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa di bidang sistem dan teknologi seperti perusahaan pencetakan kartu, personalisasi kartu, switching dan/atau penyedia sarana pemrosesan transaksi APMK. 2. Dalam bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa tersebut, Penerbit APMK wajib memastikan bahwa: a. tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penerbit APMK itu sendiri; b. sistem yang digunakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa aman dan andal. Keamanan dan kehandalan sistem tersebut antara lain dibuktikan dengan: 1) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan/atau 2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang

50


23

Sumber Regulasi

Paragraf 2 Pasal 22 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan atau Prinsipal APMK jika dipersyaratkan oleh Prinsipal APMK. c. pengelolaan data/informasi dilakukan dengan menjaga aspek keamanan dan kerahasiaan data/informasi; dan d. pelaksanaan kerjasama memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (Alih Daya). 3. Dalam bekerjasama dengan perusahaan pencetakan kartu dan personalisasi kartu, Penerbit APMK wajib: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dan b. memastikan bahwa perusahaan pencetakan kartu dan/atau personalisasi kartu telah memiliki sertifikasi dari Prinsipal APMK atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi. Kartu ATM dan/atau Kartu Debet (1) Dalam pemberian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko. Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet juga diharuskan memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi: a. penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai. (3) Penetapan batas maksimum nilai transaksi dan penarikan uang tunai

51


Sumber Regulasi


24

Pasal 23 11/11/PBI/2009

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.2.b

SE 13/22/DASP 2011 Romawi II.A

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan halhal sebagai berikut: a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM baik menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari. b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut: 1) batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer dana antar Penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada Penerbit yang berbeda; dan 2) batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra Penerbit Kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada Penerbit yang sama. Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi: a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan c. tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut. 1. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet, yang paling kurang meliputi: 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam penggunaan kartu, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM; 2) hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya; 3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; dan 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; 2. Dalam rangka implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit wajib:

52


Sumber Regulasi

SE 13/22/DASP 2011 Romawi II.B

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan A. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang mengenai: 1. kewajiban Pemegang Kartu untuk mengembalikan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik (magnetic stripe) atau yang telah menggunakan standar teknologi chip lainnya yang masih digunakan Pemegang Kartu untuk diganti oleh Penerbit dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip sesuai standar yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia dengan menggunakan PIN paling kurang 6 (enam) digit. 2. tata cara bagi Pemegang Kartu untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang meliputi: a. penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan mendatangi kantor atau tempat yang ditunjuk oleh Penerbit sebagai tempat penggantian; b. persyaratan dokumen yang harus dibawa dan/atau dilengkapi oleh Pemegang Kartu; c. daftar rincian alamat kantor atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penerbit untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; d. jenis dan besarnya biaya jika Penerbit membeBankan biaya penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet kepada Pemegang Kartu; e. jangka waktu penyelesaian penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan f. konsekuensi tidak dapat digunakannya Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik atau standar teknologi chip lainnya apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemegang Kartu belum melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang lama. 3. tanggung jawab Penerbit dan Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kartu dan/atau Penerbit yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, pemalsuan data, kegagalan sistem Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, penyalahgunaan kartu, kelalaian mengamankan PIN, atau sebab lainnya. 4. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelesaian pengaduan nasabah. 5. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi. B. Memiliki prosedur penanganan permasalahan dan penyelesaiannya atas pengaduan Pemegang Kartu yang terkait dengan pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, seperti Prinsipal,

53


25

Sumber Regulasi

Pasal 24 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan pihak lainnya yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh selfregulatory organization di bidang sistem pembayaran. (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang akan menerbitkan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pelaporan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksanakan. (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi antara lain dengan: Penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya. a. rencana bisnis; dan b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

26

Bagian Kedua Pasal 25 14/2/PBI/2012

Penggunaan Uang Rupiah Setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan rupiah. Kewajiban penggunaan rupiah dalam kegiatan APMK sejalan dengan kewajiban penggunaan rupiah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Termasuk dalam pengertian “setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban” antara lain berupa pembayaran tagihan Kartu Kredit, penarikan dana melalui ATM, transfer dana melalui ATM, dan transaksi pembelanjaan di pedagang menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

27

BAB IV Pasal 26 11/11/PBI/2009

Peralihan Perizinan APMK (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

54


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank. (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia. (3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi VIII.A – VIII.E

A. Penggabungan 1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut harus

55


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK. b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. 2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK. b. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. B. Peleburan 1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Bank lain yang telah maupun belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Bank hasil peleburan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. 2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank lain yang telah maupun belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Lembaga Selain Bank hasil peleburan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. C. Pemisahan 1. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan murni, maka Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. 2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan tidak murni (spin off), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia tetap

56


Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2009 Romawi VIII.F – VIII.G

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off). Dengan demikian Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off) harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK. b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (spin off) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK. D. Pengambilalihan 1. Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan diambilalih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia. 2. Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan. E. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.a., butir A.2.a., butir C.2.a., dan butir D.1. harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, laporan kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada. F. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b., butir A.2.b., butir B.1., butir B.2., butir C.1., dan butir C.2.b., harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang. 2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen, untuk Lembaga Selain Bank;

57


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem; c. laporan kesiapan infrastruktur; d. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada; e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, untuk Lembaga Selain Bank; dan f. rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, khusus untuk Lembaga Selain Bank. G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK sehubungan dengan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia. 2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank; b. pemeriksaan (on site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi Bank tersebut. 3. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.a dan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b telah dilakukan, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan: a. pemberian izin, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; 2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan pelaksanaan rencana Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan APMK.

58



Sumber Regulasi

Ketentuan b. penolakan, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; 2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau 3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan APMK. 4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

28

BAB V Pasal 27 11/11/PBI/2009 Ayat (1) SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.A

Pengawasan (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan APMK 1. Tujuan Pengawasan Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. 2. Obyek Pengawasan Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh: a. Prinsipal; b. Penerbit; c. Acquirer; d. Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK; dan e. Penyelenggara Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK. 3. Fokus Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokuskan pada: a. penerapan aspek manajemen risiko; b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan c. penerapan aspek perlindungan nasabah. 4. Metode Pengawasan a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan Bank Indonesia melalui: 1) penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

59


Sumber Regulasi

Pasal 27 11/11/PBI/2009 Ayat (2)

SE 14/27/DASP 2012 No. 2

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 2) pemeriksaan (on site visit) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (on site visit) dapat juga dilakukan terhadap pihakpihak yang bekerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2. 3) pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan pihakpihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran. 4) pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan. b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memberikan: 1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy; dan 2) kesempatan melakukan pemeriksaan (on site visit) untuk melihat penyelenggaraan APMK, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database. c. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2. (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Konsultasi dengan Bank Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Konsultasi 1) Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit atau melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit. 2) Dalam hal permohonan konsultasi dilakukan oleh pemegang atau Penerbit Kartu Kredit, permohonan konsultasi diajukan di bawah koordinasi salah satu Penerbit Kartu Kredit. 3) Permohonan konsultasi harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit. Apabila negosiasi dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka batas waktu pengajuan permohonan konsultasi dihitung dari tanggal pelaksanaan negosiasi yang terakhir. 4) Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Pemegang Kartu Kredit telah diberikan kesempatan untuk menentukan Kartu Kredit yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya;

60


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan b) telah dilakukan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit terkait namun belum memperoleh kesepakatan; c) Kartu Kredit yang akan dikonsultasikan tidak sedang dalam proses mediasi atau proses pengadilan; dan d) Pemegang Kartu Kredit tidak dinyatakan pailit/bangkrut, atau tidak sedang dalam proses kepailitan. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya. 5) Permohonan konsultasi harus dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa: a) surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4)a), butir 4)b), butir 4)c), dan butir 4)d). b) rincian data/informasi Pemegang Kartu Kredit, antara lain: (1) fotokopi identitas Pemegang Kartu Kredit; (2) fotokopi dokumen yang membuktikan pendapatan setiap bulan Pemegang Kartu Kredit; (3) data Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit, berupa: (a) jumlah Kartu Kredit; (b) jumlah dan nama Penerbit Kartu Kredit; (c) plafon Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit; (d) tanggal Penerbitan Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit; (e) total tagihan Kartu Kredit dari masing-masing Kartu Kredit; dan (f) kualitas kredit dari setiap Kartu Kredit. c) ringkasan pelaksanaan proses negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang berupa: (1) fotokopi berita acara negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan; (2) permasalahan utama penyebab negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan; dan (3) alternatif penyelesaian yang diusulkan oleh para pihak, jika ada. b. Pelaksanaan Konsultasi 1) Tahap Konsultasi Awal a) Bank Indonesia memeriksa pemenuhan tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi sebagaimana diatur pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dalam hal tata cara permohonan dan/atau kelengkapan dokumen belum terpenuhi atau belum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta pemohon konsultasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud; (2) permintaan untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat, faksimili, atau email;

61


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan (3) pemohon konsultasi wajib memenuhi kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan tertulis Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2); (4) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3) pemohon konsultasi tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka permohonan konsultasi dianggap batal dan Bank Indonesia tidak memproses lebih lanjut permohonan tersebut; (5) permohonan konsultasi yang telah dianggap batal sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat diajukan kembali ke Bank Indonesia. b) apabila tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi telah lengkap, Bank Indonesia menetapkan jadwal konsultasi awal. Konsultasi awal tersebut dimaksudkan untuk: (1) memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang disampaikan Penerbit Kartu Kredit, antara lain: (a) posisi Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit, yang meliputijumlah plafon, jumlah Penerbit Kartu Kredit, kualitas kredit, penghasilan Pemegang Kartu Kredit, dan informasi terkait lainnya; dan (b) permasalahan dan/atau kendala yang menyebabkan proses negosiasi antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan kesepakatan. (2) apabila dalam konsultasi awal tersebut terdapat kesepakatan atas penyesuaian Kartu Kredit dan metode penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka proses konsultasi dianggap selesai. c) forum konsultasi awal harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi awal maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi awal. Dalam hal seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri konsultasi awal maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia. d) Hasil konsultasi awal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia. 2) Tahap Konsultasi Lanjutan a) apabila dalam konsultasi awal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) belum diperoleh kesepakatan, Bank Indonesia menentukan jadwal pelaksanaan konsultasi lanjutan. Tahap konsultasi lanjutan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi awal b) forum kons ultasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang

62


Sumber Regulasi

Pasal 27 11/11/PBI/2009 Ayat (3) – (6)

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan tidak hadir dalam konsultasi lanjutan maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi lanjutan. Apabila seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri tahap konsultasi lanjutan maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia. c) Pemegang Kartu Kredit yang tidak hadir dalam pelaksanaan konsultasi tetap terikat pada hasil konsultasi. d) hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia. 3) Tahap Pelaksanaan Hasil Konsultasi a) Pemegang Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit terikat pada hasil kesepakatan, baik pada tahap konsultasi awal maupun konsultasi lanjutan. b) kesepakatan hasil konsultasi wajib dilaksanakan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam konsultasi. c) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: (1) pelaksanaan penyesuaian Kartu Kredit; (2) perkembangan penyelesaian kewajiban oleh Pemegang Kartu Kredit; dan (3) kendala/permasalahan apabila ada, dan upaya yang telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit. d) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit tiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hasil konsultasi tersebut. (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib: a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau on-line mengenai kegiatan APMK; b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on site visit) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK. Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi. (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) (Paragraf 13 ayat (1) dan Paragraf 22

63


Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.1.a IX.B.1.b.2).a)

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan ayat (1) dalam kodifikasi ini), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu. (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK 1. Laporan Berkala a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan baik secara tertulis dan/atau on-line dengan lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sesuai dengan periode masingmasing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. b. Jenis Laporan Berkala Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak meliputi: 1) Prinsipal a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai: (1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan produk dan kerjasama dengan pihak lain; (2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya; (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada anggota. b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi. 2) Penerbit a) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan APMK terdiri dari: (1) Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; (2) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit; (3) Laporan Bulanan Fraud; dan (4) Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit, yaitu: (a) Khusus Lembaga Selain Bank yang bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Laporan Bulanan

64


Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.1.b.2).b)

SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.1.b.2).c) IX.B.1.b.5)

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Kolektibilitas Kartu Kredit terdiri dari klasifikasi: i. Lancar, apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit; ii. Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; iii. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; iv. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau v. Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. (b) Khusus Bank yang bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, penyampaian Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum. b) Laporan Triwulanan (1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan (2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012. Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 12 pada Lampiran 12 dalam kodifikasi ini) c) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) Keamanan jaringan; (2) Keamanan dari; (3) Keamanan aplikasi dan sistem (4) Kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) Monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan;

65


Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.2.a

SE 11/10/DASP 2012 Romawi IX.B.3

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan (6) Prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi; 3) Acquirer a) Laporan Bulanan Acquirer; dan b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi. 4) Penyelenggara Kliring APMK a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring APMK. b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi. 5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK; dan b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi 2. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. 3. Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).a) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan hardcopy paling lambat diterima Bank Indoensia pada tanggal 15

66


Sumber Regulasi

SE 11/10/DASP 2012 Romawi IX.B.7

SE 13/22/DASP 2011 Romawi IV

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2010. 4. Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).b), butir 1.b.2).d), butir 1.b.3).b), dan butir 1.b.5).b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan. 5. Dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, diatur kewajiban pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut: A. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia berupa: 1. laporan rencana dan progres implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis rencana implementasi standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2011 dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 13 dalam kodifikasi ini) b. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis progres implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit kepada Bank Indonesia secara triwulanan dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 14 dalam kodifikasi ini) c. terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, laporan progres implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan secara bulanan. d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c wajib diterima Bank Indonesia paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. e. apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka laporan wajib diterima Bank Indonesia paling lambat pada hari kerja berikutnya. 2. laporan penyelesaian implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya implementasi. B. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah selesai mengimplementasikan standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu

67


Sumber Regulasi

SE 13/22/DASP 2011 Romawi V

SE 14/23/DASP 2012 Romawi V.C dan V.D

29

Pasal 28 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Debet dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia, tidak wajib menyampaikan laporan progres implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b dan butir A.1.c. C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan/atau informasi lainnya dalam rangka implementasi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit disampaikan kepada: Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta – 10350 6. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkannya, maka pemrosesan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan secara off-line. 7. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, di wilayah Republik Indonesia: 1) setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, sedangkan 2) setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di luar Indonesia dapat diproses sesuai dengan teknologi yang digunakan. Dalam hal Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia tidak dapat diproses untuk kepentingan transaksi, maka proses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi selain chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. 8. Pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet setelah berlakunya ketentuan ini, wajib mengimplementasikan teknologi chip dan penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c. (Paragraf 28 ayat (3) huruf c) Yang dimaksud dengan ”pihak lain” dalam paragraf ini a dalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain akuntan publik dan konsultan teknologi informasi. Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

30

Pasal 29 11/11/PBI/2009

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib: a. menggunakan sistem yang aman dan andal; b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;

68


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan teknologi APMK meliputi keamanan dalam proses Penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK. Yang dimaksud dengan ”aman” adalah sistem elektroni k yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik. Yang dimaksud dengan ”andal” adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia. Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.F

A. Pengelolaan Resiko Operasional Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib mengelola risiko operasional antara lain melalui penggunaan proven technology yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut: 1. Adanya sistem keamanan teknologi informasi yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. dua faktor otentikasi yang akan digunakan (two factors authentication); b. kerahasiaan data (confidentiality); c. integritas sistem dan data (integrity); d. otentikasi sistem dan data (authentication); e. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non-repudiation); dan/atau f. ketersediaan sistem (availability), yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; 2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan audit trail; 3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan 4. Adanya Business Continuity Plan (BCP) yang dapat menjamin

69


Sumber Regulasi

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.1 – VII.C.3

SE 13/22/DASP 2011 Romawi I.A.2

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.4

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan kelangsungan penyelenggaraan APMK. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun contingency plan (termasuk penyediaan sarana back-up) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan APMK tidak dapat digunakan. B. Standar Keamanan APMK 1. Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang APMK, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK. 2. Peningkatan keamanan dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi chip dan Personal Identification Number (PIN) paling kurang 6 (enam) digit. 3. Penggunaan standar teknologi chip sebagai upaya peningkatan keamanan pada kartu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan internasional (global network), standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu pada standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang berlaku dan/atau dipersyaratkan oleh Prinsipal selaku pemegang jaringan kartu tersebut. b. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan domestik (domestic network), standar teknologi chip untuk kartu dapat mengacu pada standar teknologi chip yang berlaku untuk kartu yang menggunakan jaringan internasional (global network) sebagaimana dimaksud pada huruf c. Sedangkan standar sistem atau aplikasi (seperti EDC) yang digunakan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartu dengan teknologi chip tersebut. c. untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi chip dengan mengacu pada standar teknologi chip yang telah disepakati industri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. d. Kewajiban penggunaan standar teknologi chip berlaku bagi seluruh kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, termasuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah menggunakan standar teknologi chip lainnya. 4. Penggunaan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit baik untuk Kartu Kredit baru maupun penggantian Kartu

70



Sumber Regulasi

SE 13/22/DASP 2011 Romawi I.C

5.


6.

SE 13/22/DASP 2011 Romawi III

7.

8.

Ketentuan Kredit lama (renewal) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014. b. Kartu ATM dan Kartu Debet Seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib telah menggunakan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit dengan mengacu pada waktu implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. Penambahan sarana autentikasi selain chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada sistem APMK seperti EDC, ATM, dan back end system sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a. Acquirer Kartu Kredit wajib mengganti atau meningkatkan standar keamanan pada seluruh EDC dan back end system yang disediakan sehingga seluruh EDC dan back end system tersebut dapat memproses transaksi dari Kartu Kredit yang menggunakan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2014. b. Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan Acquirer Kartu Debet wajib mengganti dan meningkatkan standar keamanan pada seluruh ATM, EDC, dan back end system, dalam jangka waktu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia. Kewajiban untuk implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir I.A dan butir I.B (angka 3 dan angka 4 pada kodifikasi ini) , baik untuk kartu baru maupun penggantian kartu lama dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan digunakan untuk transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit. Penerbit, Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir (untuk selanjutnya secara atau Kartu Debet wajib menyesuaikan bersama-sama disebut “Penyelenggara”) Kartu ATM dan/ atau meningkatkan keamanan sarana pemroses pada mesin Electronic Data Capture (EDC), mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang dapat memproses Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2015.

71


30A

Sumber Regulasi

Pasal 29A 14/2/2012

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 9. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan standar teknologi chip lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015, maka implementasi standar teknologi chip tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan implementasi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi. (1) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu. Yang dimaksud dengan “transaction alert” adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan (2) Transaction alert sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui teknologi layanan pesan singkat (short message service). (3) Transaction alert dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu. Sarana lain dapat berupa e-mail atau telepon. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaction alert diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia


Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: a. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (short message service/sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit, misalnya telepon, e-mail atau sarana elektronik lainnya; b. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila terdapat transaksi Kartu Kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. transaksi terjadi di pedagang (merchant) yang menurut Penerbit Kartu Kredit memiliki risiko tinggi (high risk merchant); 2. transaksi terjadi dalam jumlah dan/atau nilai yang besar atau menyimpang dari profil transaksi Pemegang Kartu Kredit; 3. transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (merchant) yang berbeda lokasi dalam waktu yang relatif singkat; 4. transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (merchant) yang sama untuk pembayaran pembelanjaan barang dan/atau jasa yang sama; atau 5. transaksi pertama atas Kartu Kredit baru. c. transaction alert harus mencantumkan informasi mengenai nomor telepon Penerbit Kartu Kredit yang bisa dihubungi dan/atau

72


31

Sumber Regulasi

Pasal 30 14/2/PBI/2012

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan mengakomodir sistem atau teknologi yang memudahkan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk memberikan jawaban atau respon kepada Penerbit Kartu Kredit. d. kewajiban penyampaian transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib diimplementasikan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lambat tanggal 1 Januari 2013. Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku. Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan Syariah. Penyesuaian prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah misalnya berupa penyesuaian penyaluran pembiayaan, penghitungan iuran keanggotaan (membership fee) dan denda, penggantian biaya yang telah dikeluarkan Penerbit (ta’widh), serta penggunaan dan penyebutan istilah.

32

Pasal 31 11/11/PBI/2009

(1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan APMK sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan APMK maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

33

Pasal 32 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau Acquirer wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain. Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan APMK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi X

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah dalam bertransaksi, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dalam memproses transaksi APMK antara Prinsipal, Penerbit dan Acquirer yang satu dengan Prinsipal, Penerbit dan Acquirer yang lain. Secara teknis, hal tersebut dapat dilakukan oleh Prinsipal dengan menetapkan aturan main dan suatu kriteria atau standar sehingga setiap Penerbit yang menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapat memberikan fasilitas kepada para Pemegang Kartunya untuk menggunakan akses peralatan yang menggunakan tanda atau logo dari

73


34


Sumber Regulasi

Pasal 33 14/2/PBI/2012

Ketentuan Prinsipal yang bersangkutan. Kemudahan tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagi Pemegang Kartu juga memberikan penghematan proses transaksi yang dilakukan oleh pihak Acquirer sehingga dapat dihindari investasi yang tidak perlu diantara para Acquirer. Dalam jangka panjang penghematan biaya transaksi diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakukan oleh pihak Prinsipal, Penerbit dan Acquirer dengan melakukan pengembangan sistem yang dari awalnya telah dirancang agar sistem yang dikembangkan dapat saling membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain. Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dapat dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industri. Untuk mendukung pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan para pihak untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan persyaratannya telah menjadi kesepakatan industri. (1)

Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumendokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia. Perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen perizinan, seperti perubahan nama, perubahan alamat kantor, perubahan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), dan perubahan dokumen lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.4

35

Pasal 34 11/11/PBI/2009

Jika terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumendokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerja sama, perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis perubahan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan. Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.

74



Paragraf Sumber Regulasi 36 Pasal 35 11/11/PBI/2009

Ketentuan (1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan APMK dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (Self-Regulation Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan kebijakan Bank Indonesia. (2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia. Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia. (3) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.

37

Pasal 36 11/11/PBI/2009

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dalam website Bank Indonesia. Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam website Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan APMK.

37A

Pasal 36 A 14/2/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK. Penetapan kebijakan pembatasan antara lain meliputi pembatasan terhadap permohonan izin baru sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, atau pembatasan wilayah operasional tertentu. (2) Dalam rangka pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan

75


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan membuka kembali kesempatan pengajuan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK. (3) Pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan antara lain faktor efisiensi, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, serta menjaga pertumbuhan industri dan persaingan usaha yang sehat.

38

Pasal 37 14/2/PBI/2012

Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK tanpa izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) (Paragraf 2 ayat (2), Paragraf 5 ayat (2), Paragraf 7 ayat (2), dan Paragraf 9 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

39

Pasal 38 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58B (Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 8, Paragraf 11, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 15, Paragraf 16A, Paragraf 17, Paragraf 17A, Paragraf 17B, Paragraf 18, Paragraf 18A, Paragraf 18B, Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 22, Paragraf 23, Paragraf 24, Paragraf 26, Paragraf 27, Paragraf 28, Paragraf 30, Paragraf 30A, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 43, Paragraf 44 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.C

SE

No.14/17/DASP

Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda 1. Pengenaan sanksi denda terhadap Bank terkait penyelenggaraan kegiatan APMK, dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. 2. Pengenaan sanksi denda terhadap Lembaga Selain Bank terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi denda dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia. 3. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan oleh Penerbit Kartu

76


40

Sumber Regulasi 2012 Romawi VII.A.6

Pasal 54 14/2/PBI/2012

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Kredit apabila Pemegang Kartu Kredit tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Denda keterlambatan dilarang dikenakan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit yang melakukan pembayaran pada masa kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur. Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan, maka denda keterlambatan hanya dibeBankan kepada Kartu Kredit utama. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran wajib dihentikan pada saat Kartu Kredit digolongkan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia atau diblokir permanen oleh Penerbit Kartu Kredit. Untuk Kartu Kredit yang bersifat charge card, denda/biaya keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit tidak boleh melebihi batas maksimum (1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (Paragraf 39 dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia berwenang: a. meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu; b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; c. membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah diberikan; atau mencabut izin penyelenggaraan kegiatan APMK yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK. (2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain: a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan APMK dengan baik; b. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku; c. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;

77


41

42

Sumber Regulasi

Pasal 55 11/11/PBI/2009

BAB VI Pasal 56 11/11/PBI/2009

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; atau f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. (1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir menghentikan kegiatannya. (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

Ketentuan Peralihan Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

43

Pasal 57 11/11/PBI/2009

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

44

Pasal 58 11/11/PBI/2009

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya

78


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia maka wajib telah berbadan hukum Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

44A

Pasal 58 A 14/2/PBI/2012

Kewajiban penerapan minimum usia calon Pemegang Kartu, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A (Paragraf 16A dalam kodifikasi ini), dan penerapan maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Paragraf 18A dalam kodifikasi ini), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

44B

Pasal 58 B 14/2/PBI/2012

(1) Penerbit wajib melakukan penyesuaian kepada Pemegang Kartu dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A (Paragraf 16A dalam kodifikasi ini). Penyesuaian kepada Pemegang Kartu dilakukan oleh Penerbit jika Pemegang Kartu tidak memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko, seperti Pemegang Kartu yang memiliki pendapatan di bawah batas minimum pendapatan yang ditetapkan, memiliki plafon kredit melebihi batas yang ditetapkan dan/atau memiliki fasilitas Kartu Kredit melebihi jumlah maksimum Penerbit yang diperkenankan. (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. (3) Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit lainnya dalam menyelesaikan permasalahan Pemegang Kartu yang memiliki Kartu Kredit melebihi batas maksimum jumlah Penerbit dan/atau batas maksimum jumlah plafon kredit yang diperkenankan. Kerja sama yang dilakukan antara lain dapat berupa kesepakatan untuk mengurangi jumlah Penerbit yang memberikan fasilitas Kartu Kredit dan/atau mengurangi jumlah plafon kredit yang diberikan. (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerbit dapat mewajibkan kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan kewajibannya. (5) Dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi persyaratan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan Pemegang Kartu dapat berkonsultasi kepada Bank Indonesia. (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

79


45

Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 10/4/PBI/2008 Angka 1 - 4

SE 15/13/DASP 2013 Romawi I Angka 4 – 10

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank Ketentuan Umum 1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 2. Lembaga Selain Bank, yang selanjutnya disebut LSB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia. 3. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB atau kantor cabang LSB apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri. 4. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet dan/atau kartu prabayar. 5. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 6. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 7. Acquirer adalah bank atau LSB yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 8. Penerbit adalah bank atau LSB yang menerbitkan APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 9. Penyelenggara Kliring adalah bank atau LSB yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 10. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah bank atau LSB yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

80


Sumber Regulasi

Pasal 1 10/4/PBI/2008 Angka 6 SE 15/13/DASP 2013 Romawi I

Pasal 1 10/4/PBI/2008 Angka 7

46

BAB II Pasal 2 10/4/PBI/2008

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 11. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan) dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Selain Bank Umum. 12. Sistem LSBU adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui jaringan ekstranet. Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB), perlu ditetapkan sistematika penyusunan laporan melalui sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Sistem LSBU tersebut dituangkan dalam Pedoman Penyusunan LSBU yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Lampiran 15 dalam kodifikasi ini) dan Petunjuk Teknis Aplikasi LSBU yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Lampiran 16 dalam kodifikasi ini) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 13. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan Bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan triwulanan. 14. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut On-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk tampilan form melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia. 15. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut Off-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia. 16. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berada dalam satu wilayah propinsi dengan Bank Indonesia setempat.

Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan Pelapor menyusun laporan sebagai berikut: a. Bagi Pelapor BPR Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK. b. Bagi Pelapor LSB (i). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK; dan/atau (ii). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Instrumen Prabayar; dan (iii). Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kegiatan APMK adalah penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet, dan/atau kartu prabayar. Kartu prabayar merupakan bagian dari instrumen prabayar.

81


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Yang dimaksud dengan instrumen prabayar adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada Penerbit baik secara langsung atau melalui agen-agen Penerbit yang memungkinkan nilai uang tersebut dicatat secara elektronik dan disimpan dalam media penyimpan data elektronik yang berada dalam pengelolaan Penerbit atau pemegang.

SE 15/13/DASP 2013 1. Pelapor BPR menyampaikan Laporan yang terdiri atas: 1) Laporan Penerbit Kartu automated teller machine (ATM) meliputi: Romawi III&IV a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; dan c. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 2) Laporan Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement). 2. Pelapor LSB menyampaikan Laporan yang terdiri atas: 1) Laporan Penerbit Kartu Kredit meliputi: a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; c. Laporan Kolektibilitas; dan d. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 2) Laporan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi: a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; dan c. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 3) Laporan Acquirer Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi: a. Laporan Kegiatan; b. Laporan Infrastruktur; dan c. Laporan Fraud. 4) Laporan Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir. 3. Format Laporan menggunakan format dalam Sistem LSBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 1 (Lampiran 15 dan Lampiran 16 dalam kodifikasi ini), sebagai berikut: a. Form 301 Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit; b. Form 302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit; c. Form 303 Laporan Bulanan Acquirer; d. Form 304 Laporan Bulanan Infrastruktur; e. Form 305 Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement); f. Form 306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money); g. Form 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit; h. Form 309 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan) i. Form 310 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan); j. Form 311 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyebab Pengaduan);

82


47

Sumber Regulasi

Pasal 3 10/4/PBI/2008

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan k. Form 312 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Publikasi Negatif); dan l. Form 313 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyelesaian Sengketa). 4. Jenis Laporan a. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh BPR meliputi Form 302, Form 306, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan Form 313 dalam hal BPR telah memperoleh izin sebagai Penerbit Kartu automated teller machine (ATM) dari Bank Indonesia. b. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh LSB meliputi: 1) Form 301, Form 306, Form 307, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan Form 313 dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit kartu kredit. 2) Form 302, Form 306, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, Form 313 dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). 3) Form 303, Form 304, dan Form 306 dalam hal LSB bertindak sebagai Acquirer kartu kredit, kartu debet, dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 4) Form 305 dalam hal LSB bertindak sebagai Perusahaan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). (1) Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan laporan. (2) Pelapor harus menunjuk dan memberitahukan Person In-Charge (PIC) laporan kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan PIC laporan adalah petugas yang ditunjuk oleh pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan laporan. (3) Penunjukan PIC tidak mengurangi dan/ atau menghilangkan tanggung jawab Direksi BPR atau Pimpinan LSB. Yang dimaksud dengan tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab laporan tetap melekat kepada Direksi BPR atau Pimpinan LSB. (4) Dalam hal terjadi perubahan PIC, Pelapor harus mengkinikan dan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia. Mengkinikan perubahan PIC dilakukan oleh pelapor dengan cara menyesuaikan informasi melalui form Informasi Pokok Pelapor di dalam Sistem LSBU.

48

BAB III Pasal 4 10/4/PBI/2008

Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) sebagai berikut: a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya;

83


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Contoh: Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008. Data yang dilaporkan dalam penyelenggaraan kegiatan APMK dan kegiatan instrumen prabayar merupakan akumulasi transaksi pada bulan Maret 2008, dan/atau posisi pada akhir bulan Maret 2008 sesuai jenis data yang dilaporkan. b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari. Contoh: Laporan triwulan I tahun 2008 adalah: Penyampaian laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan I tahun 2008, diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008. (2) Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) Pelapor tetap wajib menyampaikan form header sebagai berikut: a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya; b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari. Yang dimaksud dengan tidak memiliki data adalah kondisi ketika pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaporkan melalui Sistem LSBU, namun sampai dengan akhir bulan laporan dan/atau masa laporan tidak ada data yang dilaporkan. (3) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU. Yang dimaksud tanda terima dari Sistem LSBU adalah tampilan atau hasil cetak komputer sebagai bukti bahwa laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.1 – V.5

1. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara online yaitu Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 306, dan Form 307 setiap bulan. 2. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara online yaitu Form 305, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan From 313 setiap triwulan. 3. Kewajiban penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya.\

84


Sumber Regulasi

SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.8

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan 4. Kewajiban penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling lambat tanggal 15 bulan April untuk triwulan I, 15 Juli untuk triwulan II, 15 Oktober untuk triwulan III dan 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV. 5. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Laporan bulan September 2013 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013. Mengingat tanggal 15 Oktober 2013 merupakan hari libur nasional, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013. Laporan triwulan III tahun 2013 (data Juli sampai dengan September 2013) dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013. Mengingat tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa yang merupakan hari libur, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013. 6. Tata Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dilakukan sebagai berikut: a. Sebelum Laporan disampaikan, Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada Lampiran 2 (Lampiran 16 pada kodifikasi ini). b. Pelapor wajib menyampaikan seluruh form sesuai dengan jenis laporan. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data yang wajib disampaikan selama periode laporan, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header. c. Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor lain, masing-masing Pelapor peserta merger atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan laporan sebelum dilakukan merger atau konsolidasi secara operasional masing-masing Pelapor. Contoh: Apabila pada tanggal 5 November 2013 Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Oktober 2013. Sementara itu, Laporan bulan November 2013 merupakan laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi. d. Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor lain sebelum berakhirnya masa Laporan yang disusun secara triwulanan, penyampaian Laporan untuk masa Laporan tersebut dilakukan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi. Contoh: Apabila pada tanggal 11 Juni 2013 Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka laporan triwulanan II tahun 2013 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi.

85



Paragraf Sumber Regulasi 49 Pasal 5 10/4/PBI/2008

Ketentuan Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) secara lengkap, benar, dan akurat.

50

Pasal 6 10/4/PBI/2008

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau form header apabila Bank Indonesia: a. menerima laporan dan/atau form header setelah tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya untuk laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan. b. tidak menerima laporan dan/atau form header setelah tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya untuk laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/ atau Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008. (2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau form header wajib menyampaikan laporan dan/atau form header yang belum disampaikan.

51

Pasal 7 10/4/PBI/2008

(1) Bank Pelapor dapat menyampaikan koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini). Koreksi laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan/atau tidak terkini baik yang diketahui oleh Pelapor maupun Bank Indonesia. (2) Dalam hal terdapat koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini), koreksi laporan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu periode pelaporan. Contoh: Koreksi laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008. (3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila koreksi laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas waktu periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila koreksi laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/atau Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

86


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan sebagaimana wajib menyampaikan koreksi laporan yang belum disampaikan. (5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporan pada tanggal diterimanya koreksi laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU.

52

Pasal 8 10/4/PBI/2008

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian: a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 48 ayat (1) dalam kodifikasi ini); b. Form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 48 ayat (2) dalam kodifikasi ini); dan/atau c. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 51 ayat (2)), jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka laporan, form header dan/atau koreksi laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat. Contoh: Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

53

BAB IV Pasal 9 10/4/PBI/2008

Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan (1) Pelapor harus menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melalui Sistem LSBU secara online. (2) Sistem LSBU secara online digunakan untuk penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa laporan. Pelapor menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan data bulan Maret 2008 secara online sampai dengan akhir bulan April 2008. Pelapor menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan triwulan I tahun 2008 secara online sampai dengan akhir bulan April 2008. Yang dimaksud dengan bulan laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data laporan yang disampaikan setiap bulan berasal. Contoh: data akumulasi kegiatan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data bulan laporan Maret 2008. Yang dimaksud dengan masa laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data laporan yang disampaikan setiap triwulan berasal. Contoh: data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dari

87


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data masa laporan triwulan I tahun 2008. (3) Dalam hal penyampaian Laporan, form header, dan/ atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, form header, dan/ atau koreksi Laporan dilakukan secara Off-Line.

SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.9&V.10

54

Pasal 10 10/4/PBI/2008 ayat (1)

1. Sistem LSBU secara On-Line digunakan untuk penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa Laporan. Contoh: a. Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Juni 2013 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Juli 2013. b. Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan triwulan III tahun 2013 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Oktober 2013. Dalam hal Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan disampaikan melebihi tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 (Paragraf 47 ayat (3) angka 3 dan 4 dalam kodifikasi ini), Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 (Paragraf 47 ayat (3) angka 1 dan 2 dalam kodifikasi ini). 2. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (angka 1 dalam kodifikasi ini) dilakukan secara offline. Contoh: a. Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Oktober 2013 disampaikan secara offline, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan November 2013. b. Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan Triwulan III tahun 2013 disampaikan secara offline, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan Oktober 2013. (1) Dalam hal pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir periode pelaporan, pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan secara offline. Yang dimaksud dengan gangguan teknis di pelapor adalah gangguan yang menyebabkan pelapor tidak dapat menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan secara online kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal pelapor. Yang dimaksud dengan pada akhir periode pelaporan adalah tanggal 15 untuk laporan bulanan dan setiap tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan.

88


Sumber Regulasi SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.11.a dan V.11.b


1.

2.

Pasal 10 10/4/PBI/2008 ayat (2) – (6)

Ketentuan Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana angka 3 dan/atau angka 4 (Paragraf 47 ayat (3) angka 3 dan 4 dalam kodifikasi ini) harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi pelapor BPR, kepada: a) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor BPR yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR, bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya; atau 2) Bagi Pelapor LSB, kepada: a) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Pada tanggal 15 Oktober 2013 Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 16 Oktober 2013 pukul 10:00 waktu setempat. Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis yang berisi antara lain rencana penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line.

(2) Dalam hal penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan dilakukan secara offline, pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 segera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada: a. Kantor Bank Indonesia setempat bagi pelapor BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

89


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan b. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis maka Bank Indonesia memberitahukan kepada pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain. Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Bank Indonesia adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian laporan, form header dan/atau koreksi laporan secara online dari Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya. Yang dimaksud dengan sarana lain antara lain: e-mail, telepon, faksimili. (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) terjadi pada batas akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/ atau pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara offline. (5) Dalam hal pelapor tidak menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan maka Pelapor dianggap terlambat menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan/ atau pasal 7 ayat (3) (Paragraf 50 ayat (1), ayat (2), dan/atau Paragraf 51 ayat (3) dalam kodifikasi ini). (6) Laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada : a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR dan LSB yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. c. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

55


(1) Penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 53 ayat (1) dan Paragraf 54 ayat (1) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku bagi pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan pelapor tidak dapat menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan, antara lain: kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. (2) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab

90



Sumber Regulasi

Ketentuan terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat pelapor yang berwenang.

SE 15/13/DASP 2013 Romawi V No. 11.c

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan disampaikan kepada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada: 1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau 2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.


(3) Pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi adalah keadaan kerika pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan kepada Bank Indonesia. (4) Pemberitahuan secara tertulis atas terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 54 ayat (2) dalam kodifikasi ini).

56

BAB V Pasal 12 10/4/PBI/2008 ayat (1)

Hak Akses Laporan (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap Sistem LSBU dalam jumlah tertentu kepada setiap pelapor tanpa dikenakan biaya. Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank pelapor untuk dapat mengirim laporan dan/atau menerima hasil olahan laporan melalui log-in ke dalam Sistem LSBU di Bank Indonesia.

SE 15/13/DASP 2013 Romawi VI No. 1

Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa user id atas Sistem LSBU sebanyak 1 (satu) fasilitas user id kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.

(2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Pelapor atas setiap tambahan Pasal 12 hak akses terhadap Sistem LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 10/4/PBI/2008 ayat (2) Dalam hal Pelapor meminta penambahan hak akses berupa user id atas SE 15/13/DASP 2013 Sistem LSBU, Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan Romawi VI Sistem LSBU yang diatur sebagai berikut: No. 2 a. Biaya lisensi sebesar USD 1,500 (seribu lima ratus US Dollar) dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses Sistem LSBU untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.

91


57

Sumber Regulasi

Pasal 12 10/4/PBI/2008 ayat (3) BAB VI Pasal 13 10/4/PBI/2008

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan b. Biaya pemeliharaan Sistem LSBU sebesar USD 300 (tiga ratus US Dollar) setiap tahun dikenakan untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses. c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dalam ekuivalen mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya. d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui bank umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang secara teknis diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB melakukan pembayaran. (3) Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LSBU yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Sanksi (1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan dan/atau form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1) dan/ atau Paragraf 48 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form. Contoh: Pelapor menyampaikan data Penerbit iInstrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp1.000.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan laporan periode triwulan I tahun 2008 penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk form jenis produk dan permasalahan yang diadukan, pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan, dan penyebab pengaduan, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 3 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp3.000.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan laporan Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian laporan tersebut pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 31 hari kerja atau sebesar Rp15.500.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp7.500.000,00. (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form.

92


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan Contoh: Pelapor menyampaikan koreksi laporan data Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan koreksi tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp100.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan koreksi laporan Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan tersebut pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 31 hari kerja atau sebesar Rp1.550.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp750.000,00. (3) Pelapor yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 49 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form. Yang dimaksud dengan item dalam ayat ini adalah field-field pada setiap record dalam setiap form. Contoh: Laporan Penerbit instrumen prabayar terdapat kesalahan sebanyak 10 (sepuluh) item. Atas kesalahan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 item atau sebesar Rp500.000,00 untuk form Penerbit instrumen prabayar. Laporan Penerbit instrumen prabayar terdapat kesalahan sebanyak 100 (seratus) item. Atas kesalahan tersebut seharusnya pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp50.000,00 x 100 item atau sebesar Rp5.000.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 untuk form laporan Penerbit instrumen prabayar. (4) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan dalam batas waktu periode penyampaian online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) (Paragraf 53 ayat (2) dalam kodifikasi ini), pelapor hanya dikenakan sanksi terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak dikenakan sanksi terhadap penyampaian laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Contoh: Pelapor menyampaikan koreksi laporan terhadap 18 (delapan belas) item kesalahan laporan Penerbit instrumen prabayar untuk periode laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Terhadap pelanggaran keterlambatan koreksi laporan tersebut, pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1

93


Sumber Regulasi

Penyelenggaraan Kegiatan APMK Ketentuan form x 2 hari kerja atau sebesar Rp100.000,00. Atas penyampaian laporan secara tidak benar sebanyak 18 (delapan belas) item kesalahan, pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. (5) Pelapor yang telah dikenakan sanksi menyampaikan laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena kesalahan Laporan ditemukan setelah melampaui periode penyampaian secara On- Line, pelapor tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Contoh: Laporan Penerbit instrumen prabayar periode laporan bulan Maret 2008, pada tanggal 5 Mei 2008 ditemukan 10 (sepuluh) item kesalahan. Terhadap pelanggaran item kesalahan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 item atau sebesar Rp500.000,00. Atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan, pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar. (6) Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal: a. belum menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan sampai periode penyampaian laporan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/ atau Pasal 7 ayat (4) (Paragraf 50 ayat (2) dan/atau Paragraf 51 ayat (4) dalam kodifikasi ini); dan/atau b. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/ atau Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 54 ayat (2) dan/atau Paragraf 55 ayat (2) dalam kodifikasi ini).

SE 15/13/DASP 2013 Romawi VIII

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan. 2. Pembayaran sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara transfer melalui bank umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB dikenakan sanksi kewajiban membayar.

94

Lampiran 1 CONTOH 1 PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN KUALITAS KREDIT

A memiliki pendapatan tiap bulan (take home pay) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A merupakan Pemegang 7 (tujuh) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 7 (tujuh) Penerbit Kartu Kredit, dengan komposisi sebagai berikut: a. Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan plafon kredit Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kualitas lancar; b. Kartu Kredit ke-2 dari Penerbit T dengan plafon kredit Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kualitas kurang lancar; c. Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dengan plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kualitas dalam perhatian khusus; d. Kartu Kredit ke-4 dari Penerbit V dengan plafon kredit Rp 4.000.000,00(empat juta Rupiah) dan kualitas macet; e. Kartu Kredit ke-5 dari Penerbit W dengan plafon kredit Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas diragukan; f. Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X dengan plafon kredit Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas dalam perhatian khusus; dan g. Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan plafon kredit Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar. Kepemilikan Kartu Kredit oleh A tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit A adalah berdasarkan kualitas Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang yang diprioritaskan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah Kartu Kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, yaitu:  Kartu Kredit ke-2 dari Penerbit T dengan kualitas kurang lancar;  Kartu Kredit ke-4 dari Penerbit V dengan kualitas macet; dan  Kartu Kredit ke-5 dari Penerbit W dengan kualitas diragukan. Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut masih terdapat 4 (empat) Kartu Kredit yang dimiliki oleh A, yaitu:  Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan kualitas lancar;  Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dengan kualitas dalam perhatian khusus;  Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X dengan kualitas dalam perhatian khusus; dan  Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan kualitas lancar. Atas Kartu Kredit yang masih dimiliki oleh A tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian karena selain melampaui batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit

95

LampiranLampiran 1 Lanjutan 1 juga melampaui batas maksimum plafon kredit yang diperkenankan. Dengan menggunakan metode penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit, maka Kartu Kredit yang diprioritaskan untuk diakhiri dan/atau ditutup adalah Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dan Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X. Berdasarkan hasil dari penyesuaian kepemilikan tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki A adalah:  Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah); dan  Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan plafon Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit A telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan A tiap bulan.

96

Lampiran 2 CONTOH 2 PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN MASA PEROLEHAN KARTU KREDIT

B memiliki pendapatan tiap bulan (h) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). B merupakan Pemegang 5 (lima) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 5 (lima) Penerbit Kartu Kredit, dengan komposisi sebagai berikut: • Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010 dengan plafon kredit Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kualitas lancar; • Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010 dengan plafon kredit Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kualitas lancar; • Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011 dengan plafon kredit Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar; • Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011 dengan plafon kredit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kualitas lancar; dan • Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011 dengan plafon kredit Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar. Kepemilikan Kartu Kredit oleh B tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit B adalah berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang diprioritaskan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah: • Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011; • Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011; dan • Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011. Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki B adalah: • Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010; dan • Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010. Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit B telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan B tiap bulan.

97

Lampiran 3 CONTOH 3 PENYESUAIAN JUMLAH PLAFON SECARA PROPORSIONAL

A memiliki pendapatan tiap bulan (take home pay) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A pemegang 2 (dua) Kartu Kredit, masing-masing dari Penerbit Kartu Kredit X dengan plafon Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan dari Penerbit Kartu Kredit Y dengan plafon Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dengan kualitas kredit yang sama. Oleh karena plafon Kartu Kredit A melampaui batas maksimum plafon kredit yang ditentukan, yaitu 3 kali pendapatan tiap bulan atau Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah), maka Penerbit Kartu Kredit X dan Penerbit Kartu Kredit Y wajib melakukan penyesuaian atas plafon Kartu Kredit A secara proporsional sebagai berikut:  Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit X Rp 12.000.000,00 Rp 27.000.000,00

x

Rp 18.000.000,00

=

Rp 8.000.000,00

Rp 18.000.000,00

=

Rp 10.000.000,00

 Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit Y Rp 15.000.000,00 Rp 27.000.000,00

x

Rp 18.000.000,00 Berdasarkan hasil penyesuaian maka total plafon Kartu Kredit yang diperoleh A tercatat sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sehingga memenuhi ketentuan maksimum plafon Kartu Kredit yang ditentukan.

98

Lampiran 4 CONTOH 4 PENYAMPAIAN RINGKASAN TRANSAKSI PEMEGANG KARTU KREDIT SECARA TAHUNAN

Untuk Kartu Kredit yang mulai berlaku bulan Juni 2011, ringkasan transaksi tahunan Pemegang Kartu Kredit untuk tahun berjalan memuat informasi Kartu Kredit periode bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, dan harus sudah diterima oleh Pemegang Kartu atau sampai di alamat Pemegang Kartu paling lambat akhir bulan Juni 2012. Gambar penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan sebagai berikut: 7/11

8/11

Juni 2011

Kartu Kredit mulai berlaku

9/11

11/11

10/11

1/12

12/11

3/12

2/12

4/12

Mei 2012

Juni 2012

Ringkasan transaksi tahunan (periode Juni 2011 – Mei 2012) harus diterima/ sampai di alamat Pemegang Kartu Kredit

99

Lampiran 5 CONTOH 5 PENYAMPAIAN LEMBAR INFORMASI TAGIHAN (BILLING STATEMENT) Lembar tagihan milik B (Pemegang Kartu Kredit) dicetak oleh Penerbit X pada tanggal 2 Januari 2012 dengan jatuh tempo pembayaran (due date) pada tanggal 18 Januari 2012, yaitu 16 (enam belas) hari kalender setelah tanggal cetak lembar tagihan. Lembar tagihan harus sudah sampai di alamat B paling kurang pada tanggal 11 Januari 2012, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo. Gambar penyampaian lembar informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit sebagai berikut

16 hari kalender 7 hari kalender

9 hari kalender

2 Jan 2012

Tanggal cetak lembar tagihan

Proses pengiriman lembar tagihan

11 Jan 2012

18 Jan 2012

Lembar tagihan alamat Pemegang Kartu Kredit

Tanggal cetak lembar tagihan

100

Lampiran 6 CONTOH 6 PEMBEBANAN DAN PENGHITUNGAN HARI BUNGA UNTUK TRANSAKSI TARIK TUNAI

a. Transaksi on us Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit pada tanggal 10 April 2012. Tanggal pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi karena transaksi dimaksud merupakan transaksi on us. Tanggal cetak tagihan (billing date) 24 April 2012 dan tanggal jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada lembar tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung dari tanggal pembukuan (10 April 2012) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2012). Gambar perhitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai on us sebagai berikut:

10 Apr

24 Apr

8 Mei

24 Mei

Tanggal Transaksi Tarik Tunai

Tanggal Cetak Tagihan

Tanggal Jatuh Tempo


Tanggal memuat: a) pokok tagihan transaksi tarik tunai; b) bunga harian tarik tunai yang dihitung mulai tanggal 10 s.d 24 April 2012; dan c) biaya/fee tarik tunai, apabila ada.

Pemegang Kartu membayar penuh tagihan Tarik Tunai termasuk bunga, dan biaya/fee, apabila ada.

Tagihan bulan Mei 2012 memuat tagihan bunga harian tarik tunai yang dihitung mulai tanggal 25 April s.d 8 Mei 2012 (tanggal pembayaran).

Tanggal pembukuan (posting) terjadi pada tanggal yang sama dengan tanggal transkasi.

b. Transaksi not on us Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit pada tanggal 10 April 212. Tanggal pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal 11 April 2012 karena transaksi dimaksud merupakan transaksi not on us. Tanggal cetak tagihan (billing date) 24 April 2012 dan tanggal jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada lembar tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung

101

LampiranLampiran 6 Lanjutan 6 dari tanggal pembukuan (11 April 2012) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2012). Gambar perhitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai not on us sebagai berikut:

10 Apr

11 Apr

24 Apr

8 Mei

24 Mei

Tanggal Transaksi Tarik Tunai

Tanggal Pembukuan (Posting)


Tanggal Jatuh Tempo


Tagihan telah memuat: a) pokok tagihan transaksi tarik tunai; b) bunga harian tarik tunai yang dihitung mulai tanggal 11 s.d 24 April 2011; dan c) biaya/fee tarik tunai, apabila ada.

Pemegang Kartu membayar penuh tagihan Tarik Tunai termasuk bunga, dan biaya/fee, apabila ada.

Tagihan bulan Mei 2012 memuat tagihan bunga harian tarik tunai dari tanggal 25 April s.d 8 Mei 2012 (tanggal pembayaran).

Apabila Pemegang Kartu Kredit melakukan pembayaran penuh (pokok, bunga dan biaya/fee) sebelum atau pada tanggal cetak tagihan, maka pada lembar tagihan bulan berikutnya Pemegang Kartu Kredit tidak akan dikenakan bunga pokok tarik tunai karena telah terjadi pembayaran penuh.

102

Lampiran 7 CONTOH 7 KLAUSULA YANG DILARANG DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT 

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit Kartu Kredit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu Kredit”.



“Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang Kartu Kredit apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran produk ini. Pemegang Kartu Kredit tidak melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-12345678”.

103

Lampiran 8 CONTOH 8 FORMAT PILIHAN PENAWARAN FASILITAS

”Bubuhkan tandatangan Saudara dalam kotak pilihan di bawah ini apabila Saudara setuju atau tidak setuju menerima fasilitas dalam Kartu Kredit berupa _________________________ dengan konsekuensi tambahan biaya”. Tidak Setuju Setuju

104

Lampiran 9 CONTOH 9 PENGHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PLAFON KREDIT

A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan seluruh Penerbit Kartu Kredit kepada A adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah). Dalam hal A telah memperoleh fasilitas Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit X dengan plafon Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), apabila A mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit lagi kepada Penerbit Kartu Kredit X ataupun Penerbit Kartu Kredit lainnya, maka plafon yang dapat diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit X atau Penerbit Kartu Kredit lainnya maksimum sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

105

Lampiran 10 CONTOH 10 PEMBATASAN JUMLAH PENERBIT KARTU KREDIT DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT

A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan, sehingga maksimum plafon kredit yang dapat diterima A adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah). Penerbit Kartu Kredit X telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada A dengan plafon kredit Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Penerbit Kartu Kredit Y telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada A dengan plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Karena A telah memperoleh Kartu Kredit dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit, maka Penerbit Kartu Kredit lain tidak dapat memberikan Kartu Kredit kepada A meskipun plafon kredit A belum mencapai batas maksimum.

106

Lampiran 11 CONTOH 11 PENGHITUNGAN ALOKASI PEMBAYARAN A memiliki tagihan Kartu Kredit dengan nilai total tagihan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. denda keterlambatan pembayaran .............................. Rp 100.000,00 b. biaya ............................................................................. Rp 50.000,00 c. bunga ............................................................................ Rp 350.000,00 d. tagihan pokok transaksi ............................................... Rp 1.000.000,00 Pada saat tanggal jatuh tempo A melakukan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Berdasarkan jumlah nominal yang dibayarkan oleh A tersebut, Penerbit wajib mengalokasikan pemenuhan pembayaran tagihan A sebagai berikut: a. denda keterlambatan pembayaran dan biaya, masing-masing dibayar sebesar 100% (Seratus persen) sebesar: - Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah); dan - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) b. sisa pembayaran sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran pokok transaksi, dengan perhitungan sebagai berikut: - pokok transaksi Rp 850.000,00 x 60% = Rp 510.000,00 Rp 1.000.000,00 - Rp 510.000,00 = Rp 490.000,00 - bunga Rp 850.000,00 x 40% = Rp 340.000,00 Rp 350.000,00 - Rp 340.000,00 = Rp 10.000,00 Keterangan:  Nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan total tagihan pokok transaksi, yang berasal dari transaksi tarik tunai dan/atau transaksi pembelanjaan. Sedangkan nilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tagihan bunga, termasuk sisa bunga bulan lalu yang belum terbayar  Nilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah merupakan sisa pembayaran A setelah dikurangi pembayaran denda keterlambatan dan biaya [Rp 1.000.000,00 – (Rp 100.000,00 + Rp 50.000,00)] = Rp 850.000,00.  Sisa tagihan bunga yang belum terbayar (Rp 10.000,00) tidak boleh dipergunakan sebagai komponen perhitungan bunga pada tagihan berikutnya.  Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas tagihan bunga, maka kelebihan pembayaran harus dipergunakan untuk mengurangi pokok transaksi.

107

Lampiran 12 CONTOH 12 FORMAT LAPORAN LABA RUGI KARTU KREDIT (PROFIT/LOSS REPORT) Laporan Laba Rugi Unit/Divisi Kartu Kredit PT Bank XYZ Periode Triwulan ___________ Tahun __________

Aktual bulan ….

dalam juta Rupiah Aktual Aktual bulan …. bulan ….

Pendapatan (Revenue) 1 Pendapatan Interchange (Interchange) 2 Pendapatan Tarik Tunai (Cash Advance Fee) 3 Pendapatan Iuran Tahunan (Annual Fee) 4 Pendapatan Bunga Kotor (Gross Interest Earned) 5 Pendapatan Keterlambatan Pembayaran dan Pelampauan Batas Kredit (Late Charge & Over Limit) 6 Pendapatan Perolehan Kembali (Recovery) 7 Pendapatan Merchandis & Asuransi (Merchandising & Insurance) 8 Pendapatan Lain-lain (Other Revenue) Total Pendapatan sebelum Pendapatan Buaya Dana dan Keuntungan Nilai Tukar (Revenue before CoF & Forex) 9 Pendapatan Biaya Dana (Cost of Fund) 10 Keuntungan Nilai Tukar (Forex Gain) Total Pendapatan (Total Revenue) Biaya-Biaya (Cost) 1 Biaya SDM (Human Resource) 2 Biaya Operasional (Operational Cost) 3 Biaya Aset Tetap (Fixed Asset Cost) 4 Biaya Komputer & Telekomunikasi (Computer & Telecommunication) 5 Biaya Iklan & Sponsor (Advertising & Sponsorship) 6 Biaya Provisi (Provision) 7 Biaya Kerugian Fraud (Fraud Loss) 8 Biaya untuk EDC (EDC Cost) 9 Biaya Lain-lain (Other Cost) Total Biaya (Total Cost) Pendapatan Bersih (Net Income)

108

Lampiran 13 Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk kartu ATM dan atau Kartu Debet

Nama Bank/Institusi

:

…………………………………………………………….

Status Bank/Institusi

:

Penerbit/Acquirer/Prinsipal/Penyelenggara Kliring/Penyelenggara Penyelesaian Akhir Jadwal Pelaksanaan Implementasi Keterangan

No.

Rencana Implementasi

31 Desember 2011 Rencana Penyelesaian

1

2

Penerbitan/Penggantian Kartu ATM dan atau Kartu Debet Penyesuaian Terminal ATM

3

Penyesuaian Terminal EDC

4

Penyesuaian Back End System a. CMS (Card Management System) b. Host Security Module (HSM) c. Aplikasi Personalisasi d. Lainnya

Prosentase Terhadap Target Akhir Implementasi








(dalam jumlah kartu)





(dalam jumlah ATM) (dalam jumlah EDC)





Prosentase Terhadap Target Penyelesaian 100%

100% 100% 100%

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang)

109

LampiranLampiran 13 Lanjutan 13 Kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D Lantai 2 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Perihal : Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia, dengan ini kami sampaikan rencana implementasi teknologi chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet oleh…………………………………….(nama bank/institusi) sebagai berikut (pilih sesuai dengan status bank/institusi dalam penyelenggaraan Kartu ATM dan atau Kartu Debet :

Penerbit Acquirer Prinsipal Penyelenggara Kliring Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Adapun rencana implementasi penerbitan kartu/penyesuaian mesin yang akan dilaksanakan oleh …………………………………………………………… (nama bank/institusi) mulai Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagaimana tabel terlampir (Lampiran 1.1). Demikian agar maklum. Jakarta,

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang )

110

Lampiran 14 Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk kartu ATM dan atau Kartu Debet Triwulanan/Bulanan*) Nama Bank/Institusi Status Bank/Institusi Periode Bulan Tahun

: : : : :

………………………………… Penerbit/Acquirer/Prinsipal/Penyelenggara Kliring/Penyelenggara Setelmen Triwulan : 1/2/3/4*) ……..……………. ………………………….............

Jadwal Pelaksanaan Implementasi No.

Implementasi Penyelesaian

1. 2. 3. 4.

Penggantian/Penerbitan kartu ATM dan atau kartu Debet Penyesuaian Terminal ATM Penyesuaian Terminal EDC Penyesuaian Back End System a. b. c. d.


Keterangan

(dalam jumlah kartu) (dalam jumlah ATM) (dalam jumlah EDC)

CMS (Card Management System) Host Security Module (HSM) Aplikasi Personalisasi Lainnnya

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang) *) Pilih salah satu sesuai periode laporan.

111

Lanjutan 14 Lampiran Lampiran 14 Kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D Lantai 2 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Perihal :

Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet Periode Triwulan/Bulan*)….. Tahun …..

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia, dengan ini kami sampaikan progres implementasi teknologi chip dan PIN untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet oleh…………………………………….(nama bank/institusi) periode Triwulan/Bulan*) ……… Tahun ……… sebagaimana tabel terlampir (Lampiran 2.1) Demikian agar maklum. Jakarta,

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang )

*) Pilih salah satu sesuai periode laporan.

112

Lampiran 15 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN SELAIN BANK UMUM

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

BANK INDONESIA Jakarta, 12 April 2013

113

Lanjutan Lampiran 15 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Kata Pengantar

iii

Penjelasan Umum A.

Tujuan Pelaporan

1.1

B.

Pelapor Penyedia Informasi

1.2

C.

Jenis Laporan

1.2

D.

Penyusunan Laporan

1.4

E.

Penyampaian Laporan

1.4

F.

Waktu Penyampaian Laporan

1.4

G.

Penyampaian Koreksi

1.5

H.

Pengguna

1.5

I.

Lain-lain

1.5

Penjelasan Formulir dan Cakupan Informasi yang Dilaporkan I.

Form 301 sampai dengan Form 307: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

Alat

Pembayaran

Dengan

Menggunakan

Kartu

(APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

II.

1.6

Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

1.6

Penjelasan Pengisian Field atau Kolom Tata Cara Penulisan Character dan Numerik

1.8

Tata Cara Pengisian Field Header

1.8

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU

1.10

Form 301 sampai dengan Form 307: Laporan

Penyelenggaraan

Kegiatan

Alat

Pembayaran

Dengan

Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

1.11

Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit

1.11

Form 302: Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit

1.28

Form 303: Laporan Bulanan Acquirer

1.42

Form 304: Laporan Bulanan Infrastruktur

1.44

Form 305: Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

1.47

Form 306: Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang

114

Lanjutan Lampiran 15 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii

1.50

Elektronik (Electronic Money) Form 307: Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu

1.54

Kredit Form 309 sampai dengan Form 313: LAPORAN

TRIWULANAN

PENANGANAN

DAN

PENYELESAIAN

PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK

1.57

Form 309: Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan

1.57

Form 310: Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan

1.60

Form 311: Penyebab Pengaduan

1.63

Form 312: Publikasi Negatif

1.65

Form 313: Penyelesaian Sengketa

1.67

115

Lanjutan Lampiran 15 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 13 /DASP tanggal 12 April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------iii

KATA PENGANTAR Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB) merupakan informasi penting bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, pengawas bank, dan sistem pembayaran nasional. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut akan dapat tercapai dengan efisien dan efektif apabila ketersediaan data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia dapat diperoleh secara tepat waktu,

sehingga

pengambilan

keputusan

dan

kebijakan

dapat

memberikan kontribusi yang baik pada sistem perekonomian nasional. Untuk memperoleh data yang berkualitas tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menciptakan sistem pelaporan yang lebih memadai baik mekanisme, aturan, jenis, dan komposisi dari data yang terkandung dalam laporan. Pengembangan sistem pelaporan yang akan dilakukan harus

dimulai

melalui

sistem-sistem

yang

sudah

berjalan

dan

berpedoman pada manajemen informasi Bank Indonesia yang menjadi landasan umum dalam pengelolaan informasi di Bank Indonesia agar sistem baru dapat memenuhi kebutuhan pihak pengguna. Sejalan

dengan

hal

tersebut

sistem

pelaporan

juga

harus

diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi yang lebih memadai dan efisien baik di Bank Indonesia maupun pada pihak pelapor. Penyempurnaan sistem tersebut di atas akan diakomodir melalui pengembangan sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU) yang berbasis sekurang-kurangnya periode bulanan. Pengembangan sistem LSBU ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja yang menangani Akunting dan Sistem Pembayaran atas data tentang APMK dan Uang Elektronik dari BPR dan LSB yang telah memdapat izin dari Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan APMK dan Uang Elektronik di Indonesia.

116

Lanjutan Lampiran 15 Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------1.1

PENJELASAN UMUM A.

Tujuan Pelaporan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, salah satu tugasnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dari kegiatan suatu Bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Lembaga Selain Bank (LSB) yang dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam menyajikan berbagai laporan yang diperlukan oleh Bank Indonesia, antara Pelapor yang satu dengan Pelapor yang lainnya mungkin terdapat perbedaan bentuk penyajian. Agar laporan yang dimaksud dapat diolah secara gabungan sebagai suatu aktivitas industri, maka berbagai bentuk laporan yang diperlukan perlu dibuat seragam. Sehubungan disusun oleh

dengan

hal

tersebut,

bentuk

laporan

yang

BPR dan LSB untuk kepentingan Bank Indonesia

disajikan menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman ini,

dalam

bentuk

definisi

yang

seragam

serta

pelaporannya

menggunakan sandi-sandi dan angka-angka. Adapun penyusunan dan penyampaian Laporan Selain Bank Umum (LSBU) dimaksudkan untuk: 1.

mendukung dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas pokok Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran;

2.

penyusunan statistik dalam rangka analisis sistem pembayaran; dan

3.

pengumpulan dan penyusunan statistik untuk memberikan informasi kepada manajemen masing-masing BPR dan LSB.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, LSBU harus disusun secara

lengkap,

benar,

akurat,

dan

disampaikan

tepat

pada

waktunya.

B. Pelapor ... 117


-------------------------------------------------------------------------------------------1.2

B.

Pelapor/Penyedia Informasi Laporan ini disusun dan disampaikan oleh kantor pusat BPR dan LSB yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money)

baik

sebagai

Prinsipal,

Penerbit,

Acquirer,

maupun

Penyelenggara Kliring, dan Penyelesaian Akhir. C.

Jenis Laporan Jenis informasi dalam Laporan adalah informasi yang bersifat posisi atau outstanding pada periode laporan dan data yang bersifat kumulatif. Penyusunan dan penyampaian informasi yang dikirim dapat dilihat pada tabel yang disesuaikan dengan Kelompok/Kategori BPR dan LSB pelapor yaitu:

MATRIK ... 118


-------------------------------------------------------------------------------------------1.3 MATRIK KEWAJIBAN PELAPORAN FORM LSBU UNTUK BPR DAN LSB PENYELENGGARA APMK DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) Kelompok/Katergori BPR dan LSB sesuai dengan ketentuan yang ada

Form yang wajib dilaporkan (beri tanda √) 301

302

303

304

305

306

307

309

310

311

312

313

-

√

-

-

-

√

-

√

√

√

√

√

1. Penerbit APMK-Kartu Kredit

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

2. Penerbit Uang Elektronik

-

√

-

-

-

√

-

√

√

√

√

√

3. Acquirer

-

-

√

√

-

√

-

-

-

-

-

-

4. Penyelenggara Kliring dan Penyelesaian Akhir

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

A. BPR Penyelenggara Kegiatan APMK 1. Penerbit APMK-Kartu ATM B. LSB Penyelenggara Kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Form

Nama Informasi/Form

301

Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit

302

Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit

303

Laporan Bulanan Acquirer

304

Laporan Bulanan Infrastruktur

305

Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

306

Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik

307

Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit

309

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan)

310

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan)

311

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Penyebab Pengaduan)

312

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Publikasi Negatif)

313

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Penyelesaian Sengketa)

D. Penyusunan ... 119


-------------------------------------------------------------------------------------------1.4

D.

Penyusunan Laporan Bank Indonesia memberikan pilihan kepada BPR dan LSB mengenai cara pelaporan yaitu melalui sarana pelaporan dalam bentuk web form yang disediakan oleh Bank Indonesia atau melalui pengembangan sistem aplikasi sendiri sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan teknologinya. Laporan ini disusun dalam bentuk text file dengan berpedoman pada template dan spesifikasi dalam buku pedoman ini.

E.

Penyampaian Laporan Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank Indonesia.

F.

Waktu Penyampaian Laporan Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan ke Bank Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 (April, Juli, Oktober, dan Januari) setelah akhir masa Laporan untuk laporan triwulanan. Penyampaian Laporan maupun koreksi Laporan setelah tanggal 15 hingga akhir bulan masih diterima oleh Sistem LSBU, namun laporan dan/atau koreksi tersebut dinyatakan terlambat dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Sistem

LSBU

secara

On-Line

dapat

digunakan

untuk

penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan laporan untuk Laporan bulanan dan 1 (satu) bulan setelah masa laporan untuk laporan triwulanan. Pengiriman data baru dan/atau koreksi setelah melampaui waktu On-Line

tersebut akan ditolak oleh Sistem

LSBU

dan harus

disampaikan secara Off-Line.

G. Penyampaian ... 120


-------------------------------------------------------------------------------------------1.5

G.

Penyampaian Koreksi BPR dan LSB dapat menyampaikan koreksi atas Laporan dalam batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan. Koreksi yang disampaikan setelah batas waktu dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi Laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia dilakukan dengan mengirim ulang 1 (satu) form meskipun hanya terdapat 1 (satu) field kesalahan pada form yang bersangkutan. Bagi pelapor yang menggunakan sarana pelaporan web form, koreksi dapat dilakukan dengan me-retrieve data yang telah disampaikan untuk dikoreksi atas data yang salah tersebut.

H.

Pengguna Pengguna LSBU adalah satuan kerja di Bank Indonesia dan BPR serta LSB sesuai dengan kewenangan akses yang dimiliki.

I.

Lain-lain Pertanyaan

yang

berkenaan

dengan

pelaporan

ditujukan

kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1.

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, Divisi Perizinan dan Informasi Sistem Pembayaran dan Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran mengenai materi Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 307, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan Form 313.

2.

Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian Laporan dan akses Sistem LSBU di Bank Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas disampaikan melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 381-8000.

PENJELASAN ... 121


-------------------------------------------------------------------------------------------1.6

PENJELASAN FORMULIR DAN CAKUPAN INFORMASI YANG DILAPORKAN I.

Form 301 sampai dengan Form 307: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money) Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi penyelenggaraan Kartu Kredit, Kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet, Uang Elektronik (Electronic Money), dan/atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilaksanakan oleh BPR dan LSB, yang melakukan kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money). Laporan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) terdiri dari 7 form yang antara lain berisi laporan mengenai: 1.

Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit (Form 301);

2.

Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit (Form 302);

3.

Laporan Bulanan Acquirer (Form 303);

4.

Laporan Bulanan Infrastruktur (Form 304);

5.

Laporan

Triwulanan

Penyelenggara

Kliring

dan/atau

Penyelesaian Akhir (Settlement) (Form 305); 6.

Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Form 306); dan

7. II.

Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit (Form 307).

Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah adalah Laporan yang disampaikan oleh BPR dan LSB secara triwulanan dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah yang terkait dengan kerugian finansial dan diajukan secara tertulis oleh nasabah dan/atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan/atau bank lain yang menjadi nasabah LSB tersebut.

Dalam ... 122


-------------------------------------------------------------------------------------------1.7

Dalam form ini yang dilaporkan adalah: 1.

Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan (Form 309);

2.

Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310);

3.

Penyebab Pengaduan (Form 311);

4.

Publikasi Negatif (Form 312); dan

5.

Penyelesaian Sengketa (Form 313).

PENJELASAN ... 123

Lanjutan Lampiran 15

Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------1.8

PENJELASAN PENGISIAN FIELD ATAU KOLOM Tata Cara Penulisan Character dan Numerik Pengisian setiap field pada laporan ini diantaranya menggunakan character atau numerik dengan kaidah penulisan berikut: 1.

Character Penulisan dimulai dari sisi kiri, dan apabila dikosongkan diisi spasi sebanyak jumlah panjang field.

2.

Numerik Penulisan angka di depan desimal diisi dari sisi kanan, dan apabila tersisa di depan diisi dengan 0 sepanjang field. Penulisan angka di belakang desimal diisi dari sisi kiri, dan apabila tersisa di belakang diisi dengan 0 sepanjang field. Contoh numerik prosentase sebanyak 8 (delapan) digit, yang terdiri dari 3 (tiga) digit awal merupakan angka di depan desimal dan 5 (lima) digit di belakang merupakan angka di belakang desimal, maka suku bunga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) harus ditulis dengan 00225000. Contoh lain numerik sebanyak 9 (sembilan) digit maka USD1000 harus ditulis dengan 000001000.

Tata Cara Pengisian Field Header Pengisian field header adalah sebagai berikut: 1.

Sandi Pelapor, diisi character sebanyak 9 (sembilan) digit sesuai dengan sandi LSB (Lampiran Sandi Pelapor). Contoh: Lembaga Keuangan Non Bank adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis, maka LSB tersebut harus mengisi sandi dengan 777930000.

2.

Jenis Periode Laporan, diisi character sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan sandi jenis periode laporan sebagai berikut:

3.



Q: Quarterly (Triwulanan); dan



M: Monthly (Bulanan)

Periode Data Laporan, diisi 8 (delapan) digit periode data laporan dengan format yyyymmdd. Mekanisme pengisian sebagai berikut:

Apabila ... 124


-------------------------------------------------------------------------------------------1.9



Apabila kolom jenis laporan berisi Q untuk 4 (empat) digit pertama yyyy, 2 (dua) digit selanjutnya diisi 01, 04, 07, atau 10, 2 (dua) digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak.



Apabila kolom jenis laporan berisi M untuk 4 (empat) digit pertama yyyy, 2 (dua) digit selanjutnya diisi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, atau 12, 2 (dua) digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak.

4.

Jenis Laporan, diisi character sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan daftar sandi jenis laporan. Khusus untuk LSBU diisi “A”.

5.

No. Form, diisi character sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan nomor form yang bersangkutan, contoh: Form 301 diisi 0301.

6.

Jumlah Record Isi, diisi numerik sebanyak 9 (sembilan) digit yaitu sesuai dengan jumlah record isi yang dilaporkan. Field ini akan terisi secara otomatis oleh sistem pada Pelapor.

Informasi ... 125


-------------------------------------------------------------------------------------------1.10

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU* Nama Pelapor

:

Sandi Pelapor

:

Alamat

:

Nama Kota

:

Penanggung jawab Laporan a. Nama

:

b. Nomor Telepon

:

c. Nomor Faks

:

d. E-mail

:

* Disediakan melalui Sistem LSBU

Form 301 ... 126


-------------------------------------------------------------------------------------------1.11


Penyelenggaraan

Kegiatan

Alat

Pembayaran

Dengan

Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money) Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit Form ini diisi oleh Penerbit Kartu Kredit (Credit Card). Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Acquirer

atau

Penerbit,

dan

Pemegang

kartu

berkewajiban

untuk

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 1.

Prinsipal dan Private Label Prinsipal adalah bank atau LSB yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Field ini diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan nama Prinsipal dan Private Label yang digunakan. Pengisian data berdasarkan sandi sebagai berikut : Nama Prinsipal dan/atau Private Label

Sandi

a.

Visa

110

b.

Master Card

120

c.

JCB

140

d.

Amex

150

e.

CUP

160

f.

Prinsipal Lainnya

390

Prinsipal lainnya adalah prinsipal selain tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf e. g.

Private Label

690 Private ... 127


-------------------------------------------------------------------------------------------1.12

Private label adalah Kartu Kredit yang hanya dapat digunakan pada sistem

dan

jaringan

Penerbit

sendiri

atau

dengan

kata

lain

transaksinya hanya bersifat on us. 2.

Keterangan Apabila field Prinsipal dan Private Label diisi dengan sandi “390” atau “690”, field keterangan digunakan untuk menjelaskan nama Prinsipal lainnya atau nama Private Label. Untuk nama Prinsipal lainnya diisi dengan nama lembaga yang memiliki sistem dan jaringan yang digunakan. Dan untuk Private Label diisi dengan nama lembaga yang menerbitkan kartu tersebut. Field ini diisi dengan character sebanyak 45 (empat puluh lima) digit.

3.

Jumlah Kartu Jumlah Kartu Kredit baik kartu utama (basic card) maupun kartu tambahan (supplementary card) pada akhir periode laporan, termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara (temporary blocked) dan kartu baru (new card approved). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. Contoh: Jumlah kartu beredar pada tanggal 30 September 2013 adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kartu utama dan 10.000 (sepuluh ribu) kartu tambahan, maka untuk pelaporan jumlah kartu pada periode laporan bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) kartu.

4.

Kartu Baru (New Card Approved) Total jumlah kartu utama dan kartu tambahan yang disetujui selama periode laporan, tidak termasuk penggantian kartu (misalnya karena kartu hilang, kartu expired, dan lain sebagainya). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. Contoh: Jumlah kartu yang disetujui dan telah diaktivasi selama bulan September 2013 adalah sebanyak 1000 (seribu) kartu utama dan 500 (lima ratus) kartu tambahan, maka untuk pelaporan kartu baru pada periode ... 128


-------------------------------------------------------------------------------------------1.13

periode laporan bulan Oktober 2013 (paling lambat penyampaian tanggal 15 Oktober 2013) adalah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kartu. 5.

Kartu yang Ditutup Total jumlah kartu utama maupun kartu tambahan yang ditutup secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun ditutup oleh Penerbit selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. Contoh: Jumlah kartu yang ditutup selama bulan September 2013 adalah sebanyak 500 (lima ratus) kartu utama dan 100 (seratus) kartu tambahan, maka untuk pelaporan kartu yang ditutup pada periode laporan bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 600 (enam ratus) kartu. Untuk jumlah kartu pada bulan September 2013 adalah posisi jumlah kartu pada bulan Agustus 2013 ditambah kartu baru pada bulan Agustus 2013 dikurangi dengan kartu yang ditutup pada bulan Agustus 2013.

6.

Jumlah Account Total jumlah pemegang kartu berdasarkan Customer Information File (CIF). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dan setiap jenis kartu diisi dengan jumlah account yang sama. Contoh: Jumlah account pada penerbit A yang bekerjasama dengan 3 (tiga) Prinsipal, dan memiliki 100 (seratus) nasabah Pemegang Kartu Kredit. Sebanyak 70 (tujuh puluh) nasabah memiliki 3 (tiga) jenis Kartu Kredit yaitu kartu dengan sandi Prinsipal 110, 120, dan 140 sedangkan sisanya (30 nasabah) hanya memiliki 2 (dua) jenis Kartu Kredit yaitu kartu dengan sandi Prinsipal 110 dan 120. Field jumlah account

diisi

dengan

angka

100

pada

setiap

Prinsipal

yang

dilaporkan.

Cara ... 129


-------------------------------------------------------------------------------------------1.14

Cara pengisian dalam Form 301:

7.

Sandi Prinsipal

Jumlah Kartu

Jumlah Account

110

100

100

120

100

100

140

70

100

Total

270

100

Jumlah Kartu Berdasarkan Status a.

Kartu Utama Jumlah Kartu Kredit utama (kartu yang dimiliki oleh Pemegang Kartu yang bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul atas penggunaan kartu) pada akhir periode laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

b.

Kartu Tambahan Jumlah Kartu Kredit tambahan (kartu yang diberikan kepada Pemegang Kartu utama namun dimanfaatkan oleh orang lain yang identitasnya tercantum pada kartu tersebut dimana kewajiban yang timbul atas penggunaan kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu utama)

pada akhir periode

laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. 8.

Jumlah Kartu Berdasarkan Per Credit Limit -

0 – 5 jt Jumlah Kartu Kredit utama dan tambahan dengan limit kredit antara 0 – 5 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

>5 – 10 jt Jumlah Kartu Kredit utama dan tambahan dengan limit kredit antara >5 – 10 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

>10 - 25 jt ... 130


-------------------------------------------------------------------------------------------1.15

-


-


-


-

>100 jt Jumlah Kartu Kredit utama dan tambahan dengan limit kredit antara >100 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

Total jumlah kartu per kredit limit harus sama dengan jumlah kartu yang dilaporkan. Informasi Suku Bunga dan Biaya: Nilai minimum dan maksimum yang dibebankan kepada customer. 9.

Interest Rate Retail Bulanan Interest rate retail bulanan adalah besarnya suku bunga bulanan yang

dikenakan

kepada

nasabah

untuk

transaksi

ritel

atau

pembelanjaan yang dilakukan di Merchant apabila Pemegang Kartu tidak melunasi seluruh tagihan pada waktu jatuh tempo secara sekaligus (pembayaran dilakukan dengan cara diangsur). -

Nilai Minimum Nilai persentase minimum interest rate retail bulanan.

Field ... 131


-------------------------------------------------------------------------------------------1.16

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase). -

Nilai Maksimum Nilai persentase maksimum interest rate retail bulanan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase).

10. Interest Rate Cash Advance Bulanan Interest rate cash advance bulanan adalah besarnya suku bunga bulanan yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi penarikan tunai yang dilakukan apabila Pemegang Kartu tidak melunasi seluruh

tagihan

pada

waktu

jatuh

tempo

secara

sekaligus

(pembayaran dilakukan dengan cara diangsur). -

Nilai Minimum Nilai persentase minimum interest rate cash advance bulanan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase).

-

Nilai Maksimum Nilai persentase maksimum interest rate cash advance bulanan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase).

11. Late Fee Late fee adalah besarnya nilai denda yang dikenakan kepada masingmasing pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tagihan. -

Nilai Minimum Nilai minimum late fee. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Nilai Maksimum Nilai maksimum late fee. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 digit.

Contoh: Biaya keterlambatan pembayaran untuk Kartu Kredit Silver adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Gold adalah ... 132


-------------------------------------------------------------------------------------------1.17

adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk Kartu Kredit Platinum adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maka nilai minimum late fee diisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nilai maksimum late fee diisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dalam hal nilai minimum/maksimum late fee masih dalam bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi tagihan yang mengalami late fee selama periode pelaporan X persentase (%) late fee yang ditetapkan oleh Bank. Contoh: Jika terdapat 100 (seratus) Pemegang Kartu yang terkena late fee, dimana nilai tagihan yang tertinggi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka yang dilaporkan adalah nilai tertinggi dari pemegang kartu tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 3% (tiga persen). Jadi nilai yang dilaporkan adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 12. Over Limit Fee Over limit fee adalah besarnya nilai denda dalam rupiah dan dalam persentase yang dikenakan kepada masing-masing Pemegang Kartu apabila penggunaan Kartu Kredit baik untuk pembelanjaan di merchant maupun

penarikan

tunai

melebihi

limit

yang

telah

ditetapkan. -

Nilai Minimum Nilai minimum denda (dalam rupiah) untuk transaksi over limit. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Nilai Maksimum Nilai maksimum denda untuk transaksi over limit. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

Contoh: Nilai minimum denda (dalam rupiah) adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka dicantumkan 50000, dan jika nilai maksimum denda adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dituliskan 200000. Dalam ... 133


-------------------------------------------------------------------------------------------1.18

Dalam hal nilai minimum/maksimum over limit fee masih dalam bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi tagihan yang mengalami over limit fee selama periode pelaporan X persentase (%) over limit fee yang ditetapkan oleh Bank. Contoh: Jika terdapat 100 (seratus) Pemegang Kartu yang terkena over limit fee, maka yang dilaporkan adalah nilai dari tagihan tertinggi, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 5% (lima persen), maka yang dilaporkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 13. Annual Fee Annual fee adalah besarnya iuran tahunan yang dikenakan oleh Penerbit kepada masing-masing Pemegang Kartu. -

Nilai Minimum Nilai minimum annual fee. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Nilai Maksimum Nilai maksimum annual fee. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

Contoh: Annual fee untuk Kartu Kredit Silver adalah Rp150.000,00, (seratus lima

puluh

ribu

rupiah)

untuk

Kartu

Kredit

Gold

adalah

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Kartu Kredit Platinum adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Maka nilai minimum annual fee diisi 150000 dan nilai maksimum annual fee diisi 600000. Dalam hal Penerbit mengenakan iuran secara bulanan maka nilai iuran bulanan dikalikan 12 (dua belas) bulan. 14. Biaya Cash Advance Biaya cash advance adalah besarnya biaya dalam rupiah dan dalam persentase yang dikenakan kepada masing-masing Pemegang Kartu untuk penarikan tunai yang dilakukan.

- Nilai ... 134


-------------------------------------------------------------------------------------------1.19

-

Nilai Minimum Nilai minimum (dalam rupiah) yang dibebankan untuk transaksi cash advance/penarikan tunai yang dilakukan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Nilai Maksimum Dalam Persen Nilai persentase maksimum suku bunga yang dikenakan untuk transaksi cash advance/penarikan tunai yang dilakukan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase).

Contoh: Biaya cash advance untuk Kartu Kredit Silver adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau 6% (enam persen) dari jumlah yang ditarik, untuk Kartu Kredit Gold adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 7% (tujuh persen) dari jumlah yang ditarik dan untuk Kartu Kredit Platinum adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 8% (delapan persen) dari jumlah yang ditarik. Maka nilai minimum biaya cash advance diisi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan nilai maksimum biaya cash advance diisi sebesar 8% (delapan persen). Informasi Kolektibilitas 15. First Payment Default Jumlah kartu utama baru yang mengalami payment default (tidak melakukan pembayaran) atas tagihan pada billing statement pertama dan total nilai payment default tersebut selama periode laporan. -

Jumlah Account Jumlah kartu utama yang mengalami first payment default. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

Nominal Nilai first payment default. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

16. Hapus Buku/Write Off Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang dihapus buku oleh Penerbit selama periode laporan. - Jumlah ... 135


-------------------------------------------------------------------------------------------1.20

-

Jumlah Account Jumlah kartu utama yang tagihannya dihapus buku. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

Nominal Nilai tagihan yang dihapus buku. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

17. Recovery Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang telah dihapus buku namun dapat dibayar kembali oleh Pemegang Kartu selama periode laporan. -

Jumlah Account Jumlah kartu utama yang di-recovery. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

Nominal Nilai tagihan yang di-recovery. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

18. Hapus Tagih Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang dihapus tagih oleh Penerbit selama periode laporan. -

Jumlah Account Jumlah kartu utama yang tagihannya dihapus tagih. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

Nominal Nilai tagihan yang dihapus tagih. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

Informasi terkait Bucket Receivables 19. Nominal Outstanding Besarnya nilai kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu atas penggunaan Kartu Kredit (tidak termasuk bunga dan biaya lain) pada akhir periode laporan.

- Current ... 136


-------------------------------------------------------------------------------------------1.21

-

Current Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang masih lancar (termasuk current past due) Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

X days Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak hingga 30 hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

30 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak antara 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

60 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak antara 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

90 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak antara 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

120 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak antara 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

150 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak antara 151 (seratus lima puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

- 180 DPD ...

137


-------------------------------------------------------------------------------------------1.22

-

180 DPD Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

20. Account Outstanding (disamakan dengan nominal outstanding) Jumlah kartu utama/basic cardholder

yang belum memenuhi

kewajibannya sebagai akibat dari penggunaan Kartu Kredit pada akhir periode laporan. -

Current Jumlah account outstanding yang belum jatuh tempo. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

X days Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya hingga 30 (tiga puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

30 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

60 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

90 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

120 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 121 seratus ... 138


-------------------------------------------------------------------------------------------1.23

(seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. -

150 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 151 (seratus lima puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

180 DPD Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

21. Volume Transaksi a.

Transaksi Tunai Jumlah frekuensi penggunaan Kartu Kredit untuk transaksi penarikan tunai selama periode laporan. -

Transaksi Internasional Jumlah frekuensi transaksi tunai yang dilakukan di luar wilayah Indonesia selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

-

Transaksi Domestik Jumlah frekuensi transaksi tunai yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

b.

Transaksi Belanja Jumlah frekuensi penggunaan Kartu Kredit untuk transaksi belanja selama periode laporan. -

Transaksi Internasional Jumlah frekuensi transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar

wilayah

Indonesia,

termasuk

pembelanjaan

yang

dilakukan pada Merchant yang berada di luar wilayah Indonesia ... 139


-------------------------------------------------------------------------------------------1.24

Indonesia (misalnya pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar negeri) selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. -

Transaksi Domestik Jumlah frekuensi transaksi ritel/belanja yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

22. Nilai Transaksi a.

Transaksi Tunai Nilai transaksi penarikan tunai dengan menggunakan Kartu Kredit selama periode laporan. -

Transaksi Internasional Nilai transaksi tunai yang dilakukan di luar wilayah Indonesia selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Transaksi Domestik Nilai transaksi tunai yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

b.

Transaksi Belanja Nilai transaksi ritel/belanja dengan menggunakan Kartu Kredit selama periode laporan. -

Transaksi Internasional Nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, termasuk pembelanjaan yang dilakukan pada merchant yang berada di luar wilayah Indonesia (misalnya pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar negeri). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

-

Transaksi Domestik Nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. 23. Revolving ... 140


-------------------------------------------------------------------------------------------1.25

23. Revolving Rate Persentase dari jumlah Pemegang Kartu utama yang masuk kedalam kriteria revolving dibandingkan dengan jumlah Pemegang Kartu utama secara keseluruhan. Kriteria revolving disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerbit Kartu Kredit. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format persentase).

LAPORAN ... 141


-------------------------------------------------------------------------------------------1.26 LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (Electronic Money) LAPORAN BULANAN PENERBIT KARTU KREDIT Form 301 Sandi Pelapor

Jenis Periode Laporan

Jumlah Kartu Kredit

dan Private

Kredit Limit

Berdasarkan

Principle Keterangan

Jumlah

Kartu

Kartu

Baru

Label

Kartu

Ditutup

Interest Rate Cash Advance

Account Kartu Utama

Kartu

0-5

>5-

> 10 -

> 25 -

Tamb

Juta

10 Juta

25 Juta

50 Juta

> 50 -

> 100

100

Juta

Juta

ahan

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Periode Data Laporan

Over Limit

Late Fee

Status

Jumlah

yang

Interest Rate Retail

Annual Fee

Jenis Laporan

Biaya Cash Advance

First Payment

Hapus Buku/Write

Default

Off

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Nilai

Jumlah

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Account

Nominal

Jumlah Account

Nominal

Recovery Jumlah Account

Hapus Tagih

Nominal

Jumlah Account

Nominal

No Form ... 142


-------------------------------------------------------------------------------------------1.27

No Form

Jumlah Record Isi

Bucket Receivables

Nominal Outstanding Cu rre nt

Volume Transaksi

Volume Transaksi

Tunai

Belanja

Nilai Transaksi Tunai

Nilai Transaksi Belanja

Account Outstanding

X

30

60

90

120

150

180

Days

DPD

DPD

DPD

DPD

DPD

DPD

Current

Revolving

X

30

60

90

120

150

180

Days

DPD

DPD

DPD

DPD

DPD

DPD

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Transaksi

Internasional

Domestik

Internasional

Domestik

Internasional

Domestik

Internasional

Domestik

Rate

Form 302 ... 143


-------------------------------------------------------------------------------------------1.28

Form 302: Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit Form ini diisi oleh Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet dan Uang Elektronik (Electronic Money). Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau LSB

yang

berwenang

untuk menghimpun

dana

sesuai

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi

seketika

Pemegang

Kartu

dengan pada

mengurangi

Bank

atau

secara

LSB

langsung

yang

simpanan

berwenang

untuk

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a.

diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh Pemegang kepada Penerbit;

b.

nilai uang disimpan secara elektonik dalam suatu media seperti server atau chip;

c.

digunakan sebagai alat pembayaran kepada Pedagang yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) tersebut; dan

d.

nilai Uang Elektronik (Electronic Money) yang disetor oleh Pemegang dan dikelola oleh Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud

dalam

undang-undang

yang

mengatur

mengenai

perbankan. 1.

Jenis Data Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) karakter berdasarkan sandi jenis data dengan klasifikasi sebagai berikut: Jenis Data

Sandi Jenis Data

Jumlah kartu

001

Kartu baru

002 Kartu ... 144


-------------------------------------------------------------------------------------------1.29

Kartu yang ditutup

003

Jumlah kartu per Prinsipal, dibedakan menjadi: Visa

110

Mastercard

120

JCB

140

Amex

150

Link

015

ATM Bersama

016

Prima

017

Alto

018

Private Label

048

Lainnya

049

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan jenis media penyimpan data Uang Elektronik (Electronic Money), dibedakan menjadi: Chip Based

051

Server Based

052

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan bentuk Uang Elektronik (Electronic Money), dibedakan menjadi: Registered

056

Unregistered

057

Dana Float

070

Volume Transaksi, dibedakan menjadi: Volume transaksi tunai internasional (interchange)

081

Volume transaksi tunai domestik (interchange)

082

Volume transaksi belanja internasional (interchange)

086

Volume transaksi belanja domestik (interchange)

087

Volume transaksi transfer interbank

091

Volume transaksi transfer antarbank

092

Volume transaksi transfer antar Uang Elektronik

093

Volume transaksi initial (pengisian pertama kali)

096

Volume transaksi reload/top up

097 Volume ... 145


-------------------------------------------------------------------------------------------1.30

Volume transaksi tarik tunai untuk Uang Elektronik

098

Volume transaksi reedem

099

Nilai Transaksi, dibedakan menjadi:

2.

Nilai transaksi tunai internasional (interchange)

101

Nilai transaksi tunai domestik (interchange)

102

Nilai transaksi belanja internasional (interchange)

106

Nilai transaksi belanja domestik (interchange)

107

Nilai transaksi transfer interbank

111

Nilai transaksi transfer antarbank

112

Nilai transaksi transfer antar Uang Elektronik

113

Nilai transaksi initial (pengisian pertama kali)

116

Nilai transaksi reload/top up

117

Nilai transaksi tarik tunai untuk Uang Elektronik

118

Nilai transaksi reedem

119

Jumlah mesin ATM

121

Jumlah mesin reader Uang Elektronik

122

Data Kartu ATM Diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit untuk data terkait Kartu ATM yang dilaporkan. Dalam hal Penerbit tidak memiliki produk Kartu ATM, field diisi dengan angka 0 sebanyak 15 (lima belas) digit.

3.

Data Kartu ATM+Debet Diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit untuk data terkait Kartu ATM+Debet yang dilaporkan. Dalam hal Penerbit tidak memiliki produk Kartu ATM+Debet, field diisi dengan angka 0 sebanyak 15 (lima belas) digit.

4.

Data Uang Elektronik (Electronic Money) Diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit untuk data terkait Uang Elektronik (Electronic Money)

yang dilaporkan. Dalam

hal Penerbit tidak memiliki produk Uang Elektronik (Electronic Money), field diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit. Apabila Pelapor menerbitkan ... 146


-------------------------------------------------------------------------------------------1.31

menerbitkan Uang Elektronik, dan mencantumkan nilai pada kolom Uang Elektronik (Electronic Money) maka Pelapor tersebut harus mengisi pada sandi 051+052 dan 056+057. 5.

Keterangan Jenis Data a.

Jumlah Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) Jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Contoh: Jumlah kartu beredar pada tanggal 28 September 2013 adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) Kartu ATM, 100.000 (seratus ribu) Kartu ATM+Debet, dan 10.000 (sepuluh ribu) Uang Elektronik (Electronic Money), maka untuk pelaporan jumlah kartu pada periode laporan bulan Oktober 2013, adalah Kartu ATM sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kartu, Kartu ATM+Debet sebanyak 100.000 (seratus ribu) kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu).

b.

Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) Baru Total jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan selama periode laporan (khusus untuk Kartu ATM dan Kartu ATM+Debet, kartu baru tidak termasuk penggantian kartu, misalnya karena kartu hilang, lupa PIN, kartu yang habis masa berlakunya, dan sebagainya). Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Contoh: Jumlah Kartu ATM yang diterbitkan pada tanggal 28 September 2013 adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Kartu ATM dimana 1000 (seribu) kartu diantaranya diterbitkan untuk mengganti kartu nasabah yang hilang/rusak dan 2000 (dua ribu) kartu diterbitkan untuk mengganti Kartu ATM yang sudah habis masa berlakunya ... 147


-------------------------------------------------------------------------------------------1.32

berlakunya. Untuk pelaporan jumlah kartu baru pada periode laporan bulan Oktober 2013 adalah Kartu ATM baru sebanyak 7000 (tujuh ribu) kartu, karena 3000 (tiga ribu) kartu yang diterbitkan merupakan kartu pengganti. c.

Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang ditutup Total jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang ditutup secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun ditutup oleh Penerbit selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit

Kartu

ATM,

Kartu

ATM+Debet,

dan/atau

Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Contoh: Jumlah kartu yang ditutup selama bulan September 2013 adalah sebanyak 500 (lima ratus) kartu maka untuk pelaporan kartu yang ditutup pada periode laporan bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 500 (lima ratus) kartu. Untuk jumlah kartu pada bulan September 2013 adalah posisi jumlah kartu pada bulan Agustus 2013 ditambah kartu baru pada bulan Agustus 2013 dikurangi dengan kartu yang ditutup pada bulan Agustus 2013. d.

Per Prinsipal Prinsipal adalah Bank atau LSB yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. Visa Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Visa pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

Mastercard ... 148


-------------------------------------------------------------------------------------------1.33

Mastercard Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Master pada akhir periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. JCB Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan JCB pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Amex Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan AMEX pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Link Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Link pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. ATM Bersama Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu

ATM,

Kartu

ATM+Debet,

dan/atau

Penerbit

Uang

Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Prima Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Prima pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ... 149


-------------------------------------------------------------------------------------------1.34

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Alto Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Alto pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Private Label Jumlah kartu yang hanya dapat digunakan pada sistem dan jaringan penerbit sendiri serta transaksinya bersifat on us pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Lainnya Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan lainnya (selain prinsipal tersebut di atas) pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. e.

Bentuk Media Penyimpan Data Uang Elektronik (Electronic Money) Chip Based Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang menggunakan media

penyimpan

data

berbentuk

chip

sebagai

media

penyimpanan nilai Uang Elektronik (Electronic Money) pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Server Based Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang menggunakan media penyimpan data dalam bentuk server atau media komputer lainnya yang dikelola oleh Penerbit sebagai media penyimpan nilai Uang Elektronik (Electronic Money) pada akhir

periode ... 150


-------------------------------------------------------------------------------------------1.35

periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Jumlah total Uang Elektronik (Electronic Money) harus sama dengan jumlah chip based ditambah server based. f.

Jenis Uang Elektronik (Electronic Money) Registered Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang data identitas pemegangnya terdaftar dan dikelola oleh Penerbit pada akhir periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Unregistered Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar di Penerbit pada akhir periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Jumlah total Uang Elektronik (Electronic Money) harus sama dengan jumlah registered ditambah unregistered based.

g.

Dana Float Posisi nilai Uang Elektronik (Electronic Money) yang dikelola oleh Penerbit yang berasal dari penerbitan dan/atau pengisian ulang Uang Elektronik (Electronic Money) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan/atau Pedagang pada akhir periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

h.

Volume Transaksi Jumlah frekuensi penggunaan kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan.

Transaksi ... 151


-------------------------------------------------------------------------------------------1.36

Transaksi Tunai Internasional Total volume transaksi penarikan tunai yang dilakukan di luar wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 digit. Transaksi Tunai Domestik Total volume transaksi penarikan tunai yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Belanja Internasional Total volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, termasuk pembelanjaan yang dilakukan pada merchant yang berada di luar wilayah Indonesia (misalnya pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar negeri) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM+Debet dan Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Belanja Domestik Total volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM+Debet dan Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Transfer Intrabank Total volume transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, dan lain-lain selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Transfer Antarbank Total volume transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antar bank termasuk pembayaran kepada pihak ... 152


-------------------------------------------------------------------------------------------1.37

pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, dan lain-lain selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik (Electronic Money) Total volume transaksi pemindahan dana antar Pemegang Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Initial (isi pertama kali) Total volume transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Reload (Top Up) Total volume transaksi pengisian ulang dana pada Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Tarik tunai Total volume transaksi penarikan dana secara tunai yang tersimpan

pada

Uang

Elektronik

(Electronic

Money)

yang

dilakukan selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit registered

Uang dan

Elektronik Penerbit

(Electronic telah

Money)

mendapat

dengan izin

jenis

sebagai

Penyelenggara KUPU. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Redeem Total volume transaksi penarikan seluruh dana pada Uang Elektronik (Electronic Money) secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri pengunaan

Uang Elektronik

(Electronic Money)

selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

i. Nilai ... 153


-------------------------------------------------------------------------------------------1.38

i.

Nilai Transaksi Nominal penggunaan kartu dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Transaksi Tunai Internasional Total nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan di luar wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Tunai Domestik Total nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Belanja Internasional Total nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah Indonesia,

termasuk

pembelanjaan

yang

dilakukan

pada

merchant yang berada di luar wilayah Indonesia (misalnya pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar negeri)

selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Kartu ATM+Debet dan Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Belanja Domestik Total nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM+Debet dan Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Transfer Intrabank Total nilai transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya dalam satu bank, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, dan lain-lain selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi ... 154


-------------------------------------------------------------------------------------------1.39

Transaksi Transfer Antarbank Total nilai transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya antar bank, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga seperti pembayaran telepon, listrik, dll selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik (Electronic Money) Total nilai transaksi pemindahan dana antar Pemegang Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Initial (isi pertama kali) Total nilai transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Reload (Top Up) Total nilai transaksi pengisian ulang dana pada Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Tarik Tunai Total

nilai

tersimpan

transaksi pada

Uang

penarikan Elektronik

dana

secara

(Electronic

tunai

yang

Money)

yang

dilakukan selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit registered

Uang dan

Elektronik Penerbit

(Electronic telah

Money)

mendapat

dengan izin

jenis

sebagai

Penyelenggara KUPU. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Redeem Total nilai transaksi penarikan seluruh dana pada Uang Elektronik (Electronic Money) secara tunai dengan tujuan untuk mengakhiri pengunaan

Uang Elektronik

(Electronic Money)

selama ... 155


-------------------------------------------------------------------------------------------1.40

selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. j.

Jumlah Mesin ATM Jumlah mesin yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai dari rekening dan/atau mengakses pelayanan lainnya, seperti cek saldo, transfer dana, atau penerimaan setoran, baik untuk mesin yang dimiliki sendiri maupun mesin yang disewa dimana

operasionalnya

menjadi

tanggung

jawab

yang

bersangkutan pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. k.

Jumlah Mesin Reader Uang Elektronik (Electronic Money) Jumlah mesin yang digunakan untuk membaca data yang tersimpan dalam instrumen Uang Elektronik (Electronic Money), dan

digunakan

untuk

keperluan

melakukan

transaksi

pembelanjaan, penarikan tunai maupun redeem pada akhir periode laporan baik untuk mesin yang dimiliki sendiri maupun mesin yang disewa dimana operasionalnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

LAPORAN ... 156


-------------------------------------------------------------------------------------------1.41

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT SELAIN KARTU KREDIT Form 302

Sandi Pelapor



Jenis Data

Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jenis Kartu Kartu Elektronik Kartu ATM

Kartu ATM+Debet

(E-Money)

Form 303 ... 157


-------------------------------------------------------------------------------------------1.42

Form 303: Laporan Bulanan Acquirer Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan Pedagang (merchant), yang dapat memproses data APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan oleh pihak lain. Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai Acquirer baik untuk Kartu Kredit, Kartu Debet, dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 1.

Jenis Kartu Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan sandi jenis kartu sebagai berikut: Jenis Kartu

2.

Sandi Jenis Kartu

a.

Kartu Kredit

100

b.

Kartu ATM+Debet

400

c.

Uang Elektronik (Electronic Money)

500

Jenis Transaksi Diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan sandi jenis transaksi sebagai berikut: Jenis Transaksi

3.

Sandi Jenis Transaksi

a.

Internasional (interchange)

51

b.

Domestik (interchange)

52

c.

On Us (non interchange)

53

Volume Transaksi Total jumlah transaksi yang dilakukan pada Point of Sale (POS) yang dikelola oleh Acquirer selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

4.

Nilai Transaksi Total nominal transaksi yang dilakukan pada Point of Sale (POS) yang dikelola oleh Acquirer selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

LAPORAN ... 158


-------------------------------------------------------------------------------------------1.43

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN ACQUIRER Form 303

Sandi Pelapor

Jenis Kartu

Jenis Periode

Periode Data

Laporan

Laporan

Jenis Laporan No Form

Jenis transaksi

Jumlah Record Isi

Transaksi Volume

Nilai

Form 304 ... 159


-------------------------------------------------------------------------------------------1.44

Form 304: Laporan Bulanan Infrastruktur Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai Acquirer Kartu Kredit, Kartu Debet, dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). 1.

Jenis Mesin Mesin adalah alat yang dapat digunakan untuk memproses transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money). Diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan sandi jenis mesin sebagai berikut: Jenis Mesin

2.

Sandi Jenis Mesin

a.

Point of Sale Kartu Kredit

01

b.

Point of Sale ATM dan Debet

02

c.

Point of Sale Uang Elektronik

03

d.

Point of Sale gabungan

09

Jumlah Mesin Jumlah mesin milik sendiri maupun mesin yang disewa dimana operasionalnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pada akhir periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

3.

Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. Field ini diisi dengan jumlah Pedagang (merchant) yang bekerjasama pada akhir periode laporan. Perhitungan jumlah Pedagang (merchant) berdasarkan pada jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit. Contoh: Bank A bekerjasama dengan PT B sebagai perusahaan yang mengelola

jaringan

minimarket

di

Indonesia,

adapun

jumlah

minimarket yang tergabung dalam jaringan PT B sebanyak 100 (seratus)

unit

minimarket.

Untuk

pelaporan

jumlah

Pedagang

(merchant) ... 160


-------------------------------------------------------------------------------------------1.45

(merchant) yang bekerjasama dilaporkan sebanyak 1 (satu) sesuai dengan jumlah PKS.

LAPORAN ... 161


-------------------------------------------------------------------------------------------1.46

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN INFRASTRUKTUR Form 304

Sandi Pelapor

Jenis Mesin

Jenis Periode

Periode Data

Jenis

No

Jumlah

Laporan

Laporan

Laporan

Form

Record Isi

Jumlah Mesin

Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama

Form 305 ... 162


-------------------------------------------------------------------------------------------1.47

Form 305: Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement) Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir

atas

hak

dan

kewajiban

keuangan

masing-masing

Penerbit

dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring. Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. 1.

Jenis Kartu Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan sandi jenis kartu sebagai berikut : Jenis Kartu

2.

Sandi Jenis Kartu

a.

Kartu Kredit

100

b.

Kartu ATM

300

c.

Kartu ATM+Debet

400

d.

Uang Elektronik

500

Jumlah Peserta Jumlah Penerbit (Bank dan/atau LSB) yang tergabung dalam jaringan yang dikelola pada akhir periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

3.

Jenis Transaksi Diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan sandi jenis transaksi sebagai berikut: Jenis Transaksi

Sandi Jenis Transaksi

a.

Kartu internasional

21

b.

Transaksi internasional untuk kartu domestik

22 c. Transaksi ... 163


-------------------------------------------------------------------------------------------1.48

c. 4.

Transaksi domestik untuk kartu domestik

24

Volume Transaksi Total jumlah transaksi yang dilakukan oleh Penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

5.

Nominal Transaksi Total nilai transaksi yang dilakukan oleh Penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

6.

Nominal Settlement Total nilai yang menjadi hak atau kewajiban dari seluruh Penerbit yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan. Field

ini

wajib

diisi

oleh

Penyelenggara

Penyelesaian

Akhir

(settlement). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. Contoh: Bank A dan Bank B merupakan Penerbit Kartu ATM yang tergabung sebagai anggota dalam jaringan yang dikelola oleh Prinsipal C, selama periode laporan, nasabah Bank A melakukan transfer ke nasabah Bank B sebanyak 200 (dua ratus) transaksi dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebaliknya nasabah Bank B melakukan transfer ke nasabah Bank A sebanyak 100 (seratus) transaksi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga pada akhir periode tersebut, Bank A memiliki kewajiban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bank B. Untuk

pelaporan

periode

laporan

tersebut,

volume

transaksi

dilaporkan sebanyak 300 (tiga ratus) transaksi dan nominal transaksi dilaporkan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan

nominal

settlement

dilaporkan

(total

nilai

seluruh

kewajiban anggota yang harus dipenuhi) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). LAPORAN ... 164


-------------------------------------------------------------------------------------------1.49

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN TRIWULANAN PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305 Sandi

Jenis Periode

Periode Data

Jenis

Pelapor

Laporan

Laporan

Laporan

Jenis Kartu

Jumlah Peserta

No Form

Transaksi Jenis

Volume

Jumlah Record Isi

Nominal Nominal

Settlement

Form 306 ... 165


-------------------------------------------------------------------------------------------1.50

Form 306: Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) Form

ini

digunakan

untuk

melaporkan

fraud

yang

terjadi

pada

penyelenggaraan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. 1.

Jenis Kartu Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan sandi jenis kartu sebagai berikut: Jenis Kartu

2.

Sandi Jenis Kartu

a.

Kartu Kredit

100

b.

Kartu ATM

300

c.

Kartu ATM+Debet

400

d.

Uang Elektronik

500

e.

Lainnya

999

Jenis Penyebab Fraud Diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan sandi jenis penyebab fraud sebagai berikut: Jenis Penyebab Fraud a.

Sandi Jenis Penyebab Fraud

Kartu palsu

10

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu hasil penggandaan (duplikasi) oleh pihak yang tidak berwenang atas kartu yang dimiliki oleh Pemegang Kartu yang sah atau kartu yang belum pernah diterbitkan Penerbit. b.

Kartu hilang dan/atau dicuri

20

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli yang hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. c.

Kartu tidak diterima pemegang kartu

30

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli oleh pengguna yang tidak berhak sebelum kartu diterima oleh Pemegang Kartu sebenarnya. d.

Pencurian Identitas Fraud Aplikasi

40

Fraud ... 166


-------------------------------------------------------------------------------------------1.51

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu yang diperoleh melalui pengunaan data pribadi milik orang lain atau data yang tidak benar pada saat pengajuan aplikasi. e.

Transaksi tanpa menggunakan kartu/card not present

50

Fraud yang terjadi melalui penggunaan informasi yang ada dalam kartu tanpa penggunaan kartu secara fisik misalnya melalui telepon, surat, internet, dan alat elektronik lainnya oleh pihak yang tidak berwenang. f.

Lainnya

99

Fraud yang terjadi selain huruf a sampai dengan e. 3.

Fraud Volume (Actual Losses) Total jumlah kasus yang telah terbukti sebagai fraud selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

4.

Fraud Nominal (Actual Losses) Total nilai kerugian atas kasus yang telah terbukti sebagai fraud selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (dua belas) digit.

5.

Fraud Volume (Potential Losses) Total jumlah kasus yang berpotensi sebagai fraud atau belum terbukti sebagai fraud (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai fraud atau bukan) selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

6.

Fraud Nominal (Potential Losses) Total nilai kerugian yang berpotensi sebagai fraud atau belum terbukti sebagai fraud (masih dalam kegiatan investigasi untuk menetapkan kasus tersebut sebagai fraud atau bukan) selama periode laporan. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

Contoh: ... 167


-------------------------------------------------------------------------------------------1.52

Contoh: -

Bank A menerima laporan/pengaduan dari nasabah mengenai kerugian yang dialami yaitu rekeningnya didebet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah tersebut merasa tidak melakukan transaksi tersebut (pengaduan diterima pada tanggal 28 September 2013). Pengaduan nasabah tersebut dicatat sebagai potential losses (baik volume kasus maupun nominal) sebelum proses investigasi selesai dilakukan. Adapun nilai potensi kerugian tersebut dilaporkan sebagai potential losses oleh Bank A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan volume potensi kerugian sebanyak 1 (satu) kasus pada periode laporan (pelaporan untuk bulan September 2013 yang dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013). Dalam hal hasil investigasi belum selesai dilakukan, potensial losses

tersebut tidak perlu dilaporkan lagi pada periode

pelaporan berikutnya. -

Bank A menerima laporan/pengaduan dari nasabah mengenai kerugian yang dialami yaitu rekeningnya didebet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah tersebut merasa tidak melakukan transaksi tersebut (pengaduan diterima pada tanggal 24 September 2013). Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa fraud tersebut disebabkan oleh kesalahan

pihak

internal

Bank

(pegawai

Bank

yang

bersangkutan). Proses investigasi selesai dilakukan pada tanggal 28 September 2013 dan pegawai yang bersangkutan bersedia mengganti

semua

Rp10.000.000,00

kerugian

(sepuluh

juta

yang rupiah).

timbul,

sebesar

Pelaporan

yang

disampaikan adalah Nilai Actual Fraud sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Volume Actual Fraud sebanyak 1 (satu) (pelaporan untuk bulan September 2013 yang dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013).

LAPORAN ... 168


-------------------------------------------------------------------------------------------1.53

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN UANG ELEKTRONIK Form 306 Sandi

Jenis Periode

Periode Data

Jenis

Pelapor

Laporan

Laporan

Laporan

Jenis Kartu

Jenis Penyebab Fraud

Actual Losses Fraud Volume

No. Form

Jumlah Record Isi

Potential Losses

Fraud

Fraud

Fraud

Nominal

Volume

Nominal

Form 307 ... 169


-------------------------------------------------------------------------------------------1.54

Form 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibiltas Kartu Kredit Form ini digunakan untuk melaporkan kolektibiltas pada Kartu Kredit dan wajib diisi oleh LSB yang menerbitkan Kartu Kredit. 1.

Kualitas Aktiva Produktif Diisi dengan numerik sebanyak 1 (satu) digit berdasarkan sandi kualitas aktiva produktif. Sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut: Jenis Kartu

2.

Sandi Kualitas Aktiva Produktif

a.

Lancar

1

b.

Kurang lancar

2

c.

Dalam perhatian khusus

3

d.

Diragukan

4

e.

Macet

5

Jumlah Rekening Total jumlah kartu utama yang termasuk dalam sandi kualitas pada nomor 1. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dan setiap jenis kartu diisi dengan jumlah account yang sama. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

3.

Suku Bunga Field ini dikosongkan sebanyak 6 (enam) character.

4.

Plafond Total maksimum kredit (credit limit) yang diberikan kepada Pemegang Kartu. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

5.

Kelonggaran Tarik Total nilai fasilitas kredit yang masih bisa direalisasikan oleh Pemegang Kartu (plafond-baki debet). Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit. 6. Baki ... 170


-------------------------------------------------------------------------------------------1.55

6.

Baki Debet Bulan Lalu Field ini dikosongkan sebanyak 15 (lima belas) digit.

7.

Baki Debet Bulan Laporan Total nilai pokok kredit yang telah digunakan Pemegang Kartu pada periode bulan lalu. Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

LAPORAN ... 171


-------------------------------------------------------------------------------------------1.56

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS KARTU KREDIT Form 307

Sandi Pelapor

Kualitas Aktiva Produktif

Jenis

Periode

Periode

Data

Laporan

Laporan

Jumlah

Suku

Rekening

Bunga

Jenis Laporan

No. Form

Jumlah Record Isi

Baki Debet Plafond

Kelonggaran Tarik

Bulan

Bulan

Lalu

Laporan

Form 309 ... 172


-------------------------------------------------------------------------------------------1.57


Triwulanan

Penanganan

Dan

Penyelesaian

Pengaduan

Nasabah Lembaga Selain Bank Form 309: Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan 1.

Jenis Produk, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis produk, yaitu: 1)

ATM dan Kartu Debet

310

2)

Kartu Kredit

320

3)

Uang Elektronik

330

4)

Direct Debet

340

5)

Lainnya

399

Keterangan, diisi character sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit apabila field “Jenis Produk” berisi sandi jenis produk 399, selain sandi jenis produk tersebut field keterangan dikosongkan. 2.

Kategori Permasalahan, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit sesuai

dengan

pengaduan

frekuensi

yang

diterima

permasalahan selama

berdasarkan

periode

laporan.

kuantitas Pengisian

kuantitas pengaduan didasarkan pada inti permasalahan pengaduan yang diajukan oleh nasabah, sehingga apabila pengaduan nasabah menyangkut beberapa permasalahan yang saling terkait Pelapor cukup

mengisi

kuantitas

pengaduan

yang

menjadi

pokok

permasalahan pada salah satu kategori permasalahan saja. Contoh: Apabila nasabah mengajukan pengaduan karena kenaikan suku bunga kredit yang menyebabkan kenaikan jumlah tagihan, maka Pelapor cukup mengisi pengaduan pada kategori permasalahan „Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan‟ Kategori permasalahan meliputi: a.

Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan;

b.

Denda/Penalti;

c.

Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi;

d.

Kegagalan/Keterlambatan Transaksi; e. Jumlah ... 173


-------------------------------------------------------------------------------------------1.58

3.

e.

Jumlah Tagihan/Saldo Rekening; dan

f.

Lain-lain

Jumlah,

diisi

numerik

sebanyak

15

(lima

belas)

digit

yang

merupakan penjumlahan dari masing-masing kategori permasalahan (angka 2). Field Total, Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan (Form 309), Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310), sub field Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan, dan Penyebab Pengaduan (Form 311), harus memiliki nilai yang sama.

LAPORAN ... 174


-------------------------------------------------------------------------------------------1.59 LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK (JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN) FORM 309

Sandi Pelapor



Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Kategori Permasalahan Jenis Produk

Keterangan

Bunga/Bagi Hasil/

Denda/

Margin Keuntungan

Penalti

Biaya

Kegagalan/

Jumlah

Administrasi/

Keterlambatan

Tagihan/

Provisi Transaksi

Transaksi

Saldo Rekening

Lain-lain

Jumlah

Form 310 ... 175


-------------------------------------------------------------------------------------------1.60

Form 310: Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan 1.

Periodisasi Pelaporan, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi periodisasi pelaporan, yaitu: a.

Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya: 1)

Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

101

2)

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk)

102

3)

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk)

103

4)

Sedang dalam proses penyelesaian

104

b. Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan 1)


201

2)


202

3)

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk)

203

4)


204

Pengisian

pengaduan

yang

diterima

dalam

periode

pelaporan

sebelumnya yaitu: a.

Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) (sandi 101)

b.

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) (sandi 102)

c.

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) (sandi 103)

d.

Sedang dalam proses penyelesaian (sandi 104)

merupakan penyelesaian dari pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan

sedang dalam proses penyelesaian (sandi 204)

pada periode sebelumnya. Contoh: -

Laporan pengaduan selama triwulan Januari – Maret 2006 sebanyak 100 (seratus) pengaduan dilaporkan pada periode laporan sebagai berikut: Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

201

= 25

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 202

= 27

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 203

= 05


= 43

204

- Laporan ... 176


-------------------------------------------------------------------------------------------1.61

-

Laporan pengaduan selama triwulan April – Juni 2006 untuk Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari pengaduan dari (sandi 204) periode triwulan Januari – Maret 2006 yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) pengaduan, misalnya sebagai berikut: Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

2.

101

= 18

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 102

= 15

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 103

= 02


= 08

104

Jumlah, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dengan frekuensi/kuantitatif pengaduan. Field Total Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310) sub field Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan, Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan (Form 309), dan Penyebab Pengaduan (Form 311), harus memiliki nilai yang sama.

LAPORAN ... 177


-------------------------------------------------------------------------------------------1.62

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK (PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN) FORM 310 Sandi

Jenis Periode

Periode Data

Pelapor

Laporan

Laporan Periodisasi Pelaporan

Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah

Form 311 ... 178


-------------------------------------------------------------------------------------------1.63

Form 311: Penyebab Pengaduan 1.

Penyebab Pengaduan, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi penyebab pengaduan, yaitu: a.

Pemahaman Karakteristik Produk oleh Nasabah

110

b.

Informasi Produk Kurang Memadai

120

c.

Gangguan/Kerusakan Perangkat dan Sistem Teknologi Informasi

130

d.

Gangguan/Kerusakan ATM/Payment Point

140

e.

Perubahan/Pemutusan Akad/Perjanjian/Kontrak

150

f.

Kelalaian Nasabah

160

g.

Kelalaian Bank

170

h.

Tindak Pidana Perbankan

180

i.

Lainnya

999

Keterangan, diisi character sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit apabila field 1 “Penyebab Pengaduan” berisi sandi 999 (Lainnya), selain itu field ini dikosongkan. 2.

Jumlah, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dengan frekuensi/kuantitatif penyebab pengaduan. Field Total Penyebab Pengaduan (Form 311), Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan (Form 309), dan Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310) sub field Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan, harus memiliki nilai yang sama.

LAPORAN ... 179


-------------------------------------------------------------------------------------------1.64

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK (PENYEBAB PENGADUAN) FORM 311

Sandi Pelapor

Jenis Periode

Periode Data

Laporan

Laporan

Penyebab Pengaduan

Jenis Laporan

No Form

Keterangan

Jumlah

Form 312 ... 180


-------------------------------------------------------------------------------------------1.65

Form 312: Publikasi Negatif 1.

Jenis Publikasi, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis publikasi, yaitu: a.

Pengaduan Nasabah pada media massa

110

b.

Artikel Media Cetak

120

c.

Liputan Media Elektronis

130

d.

Publikasi/tulisan di tempat umum

140

e.

Lainnya

999

Keterangan, diisi character sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit apabila field 1 “Jenis Publikasi” berisi sandi 999 (Lainnya), selain itu field ini dikosongkan. 2.

Jumlah, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dengan frekuensi/kuantitatif publikasi negatif.

LAPORAN ... 181


-------------------------------------------------------------------------------------------1.66

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK (PUBLIKASI NEGATIF) FORM 312

Sandi Pelapor

Jenis Periode

Periode Data

Laporan

Laporan

Jenis Publikasi

Jenis Laporan

No Form

Keterangan

Jumlah

Form 313 ... 182


-------------------------------------------------------------------------------------------1.67

Form 313: Penyelesaian Sengketa 1.

Jenis Penyelesaian, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan sandi jenis penyelesaian, yaitu: a.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi 1) Mediasi yang diselenggarakan Bank Indonesia

110

2) Mediasi yang diselenggarakan Lembaga Selain Bank Indonesia 120 b.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

200

c.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan

300

d.

Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya

999

Keterangan, diisi character sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit apabila field 1 “Jenis Penyelesaian” berisi sandi 999 (Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya), selain itu field ini dikosongkan. 2.

Jumlah, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dengan frekuensi/kuantitatif penyelesaian sengketa.

LAPORAN ... 183


-------------------------------------------------------------------------------------------1.68

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK (PENYELESAIAN SENGKETA) FORM 313

Sandi Pelapor

Jenis Periode

Periode Data

Laporan

Laporan

Jenis Penyelesaian

Jenis Laporan

No Form

Keterangan

Jumlah

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN

BOEDI ARMANTO

184

Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI LAPORAN SELAIN BANK UMUM

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

BANK INDONESIA Jakarta, 12 April 2013

185

Lanjutan Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR ISI Bab 1 KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN

2.1

Character dan Numeric Bab 2 SISTEM VALIDASI

2.3

Header dan Content Bab 3 INFORMASI POKOK PELAPOR

2.24

Character dan Numeric Bab 4 DAFTAR FORMULIR LSBU

2.26

Jenis Form Bab 5 TEMPLATE DAN SPESIFIKASI

2.28

Tampilan dan Tabel Acuan Bab 6 DAFTAR LAMPIRAN SANDI

2.61

186

Lanjutan Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1

Bab 1 KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN Character dan Numeric

KETERANGAN ... 187

Lanjutan Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ /DASP tanggal April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2

KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN

Character - Rata kiri, sisi di belakangnya diisi spasi. - Apabila dikosongkan diisi spasi sebanyak jumlah panjang field. Misalnya Kode Surat berharga (Character 15), misalnya 07.135.806.3821.00A: 07135806382100A. Sandi LSB Character 9, misalnya 777930000. Numeric - Angka di depan desimal diisi rata kanan, dan sisi di depannya diisi ‘0’. - Angka di belakang desimal diisi rata kiri, dan sisi di belakangnya diisi ‘0’. - Apabila dikosongkan maka diisi ‘0’ sebanyak panjang field. Penulisan Jumlah Numeric Apabila Ada Koma (di depan dan belakang koma) Misalnya suku bunga numeric 8,5 misalnya 2,512%. Diisi 3 digit di depan koma, 3 digit di belakang koma. Cara mengisi: 00251200. Volume numeric 15, misalnya USD 1000. Cara mengisi: 000000000001000.

Bab 2 ... 188


Bab 2 SISTEM VALIDASI Header dan Content

RECORD ... 189


RECORD HEADER LAPORAN SELAIN BANK UMUM (LSBU) BERLAKU UNTUK SELURUH FORM Record Header a. Sandi pelapor Type Character (9) Validasi: - Sesuai daftar sandi bank pelapor. - Berisi 9 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. b. Jenis Periode Laporan Sandi: Quarterly (Triwulanan) Monthly

Q M

Type Character (1) Validasi: - Diisi jenis periode laporan sebanyak 1 digit sesuai sandi di atas. - Selain sandi di atas maka ditolak. - Validasi berdasarkan Jenis Laporan dan No. Form. c. Periode Data Laporan Type Sysdate (8) Validasi: - Diisi 8 digit periode laporan dengan format yyyymmdd. - Mekanisme pengisian sebagai berikut:  Apabila kolom jenis laporan berisi Q untuk 4 digit pertama yyyy, 2 digit selanjutnya diisi 01, 04, 07 atau 10, 2 digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak.  Apabila kolom jenis laporan berisi M untuk 4 digit pertama yyyy, 2 digit selanjutnya diisi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, atau 12, 2 digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak. - Berisi 8 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. d. Jenis Laporan Sandi jenis laporan: LSBU A Type Character (1) Validasi: - Diisi sesuai dengan sandi jenis laporan di atas. - Selain sandi di atas maka ditolak. e. Nomor Form Type Character (4) Validasi: - Hanya berisi nomor form yang dilaporkan, diluar itu ditolak. - Contoh: untuk form Kustodian diisi ‘0101’. f.

Jumlah Record Isi Type Numeric (9) Validasi ... 190


Validasi: - Berisi jumlah record yang dilaporkan. - Berisi 9 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. - Harus sesuai dengan jumlah record transaksi.

Form 301 ... 191


Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit Record Isi 1. Principle dan Private Label Principle: Visa Mastercard JCB Amex CUP Prinsipal Lainnya

110 120 140 150 160 390

Private Label:

690

Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Keterangan Type Character (45) Validasi: - Diisi apabila kolom Principle dan Private Label berisi sandi ‘390’ Prinsipal Lainnya atau ‘690’ Private Label. Selain itu dikosongkan. 3. Jumlah kartu Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 4. Kartu baru (new card approved) Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 5. Kartu yang ditutup Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu, merupakan total kartu utama dan kartu tambahan.  Jumlah kartu beredar harus lebih besar sama dengan (≥) Jumlah kartu baru-Jumlah kartu ditutup.  Jumlah kartu Per Prinsipal harus (≤) Jumlah kartu beredar untuk masing-masing prinsipal. Apabila mau ditambah jumlah kartu Private Label maka, validasinya menjadi Jumlah kartu Per Prinsipal harus (≤) Jumlah kartu beredar - Private Label. 6. Jumlah account Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya account. 7. Jumlah ... 192


7. Jumlah kartu berdasarkan status 7a. Kartu utama Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 7b. Kartu tambahan Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. Jumlah kolom (7a) dan kolom (7b) harus sama dengan jumlah pada kolom (3). 8. Jumlah kartu berdasarkan kredit limit 8a. 0-5jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8b. >5jt-10jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8c. >10-25jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8d. >25-50jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8e. >50-100jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8f. >100jt Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu. Jumlah kolom (8a), (8b), (8c), (8d), (8e), dan kolom (8f) harus sama dengan jumlah pada kolom (3). Informasi Suku Bunga dan Biaya: Nilai minimum dan maksimum yang dibebankan kepada customer. Jumlah kartu Per Credit Limit harus bisa diisi dengan angka 0 (nol) dengan validasi sebagai berikut Total Jumlah kartu Per Credit Limit = Jumlah kartu beredar 9. Interest rate retail bulanan 9a. Nilai minimum Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 9b. Nilai maksimum Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 10. Interest ... 193


10. Interest rate cash advance bulanan 10a. Nilai minimum Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 10b. Nilai maksimum Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 11. Late fee 11a. Nilai minimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 11b. Nilai maksimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. Dalam hal nilai minimum/maksimum late fee masih dalam bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi tagihan yang mengalami late fee selama periode pelaporan X persentase (%) late fee yang ditetapkan oleh Bank. Contoh: jika terdapat 100 pemegang kartu yang terkena late fee, dimana nilai tertingginya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka yang dilaporkan adalah nilai tertinggi dari pemegang kartu tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 7% (tujuh persen). Jadi nilai yang dilaporkan adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). 12. Over limit fee 12a. Nilai minimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 12b. Nilai maksimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. Dalam hal nilai minimum/maksimum over limit fee masih dalam bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi tagihan yang mengalami over limit fee selama periode pelaporan X persentase (%) over limit fee yang ditetapkan oleh Bank. Contoh: ... 194


Contoh: jika terdapat 100 (seratus) pemegang kartu yang terkena over limit fee, maka yang dilaporkan adalah nilai dari tagihan tertinggi, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 5% (lima persen), maka yang dilaporkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 13. Annual fee 13a. Nilai minimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 13b. Nilai maksimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 14. Biaya cash advance 14a. Nilai minimum Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 14b. Nilai maksimum dalam persen Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. Informasi kolektibilitas 15. First payment default 15a. Jumlah account Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 15b. Nominal Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 16. Hapus buku/write off 16a. Jumlah account Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 16b. Nominal Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 17. Recovery 17a. Jumlah account Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 17b. Nominal Type Numeric (15) Validasi ... 195


Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 18. Hapus tagih 18a. Jumlah account Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 18b. Nominal Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. Informasi terkait Bucket Receivables 19. Nominal outstanding 19a. Current Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19b. X days Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19c. 30 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19d. 60 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19e. 90 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19f. 120 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19g. 150 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam 19h. 180 DPD Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam

nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit. nominal rupiah sebanyak 15 digit.

20. Accounting outstanding 20a. Current Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20b. X days Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20c. 30 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20d. 60 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak

jumlah account. jumlah account. jumlah account. jumlah account. 20e. 90 DPD ... 196


20e. 90 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20f. 120 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20g. 150 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 20h. 180 DPD Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak

jumlah account. jumlah account. jumlah account. jumlah account.

21. Volume transaksi 21a. Transaksi tunai (internasional) interchange Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi. 21b. Transaksi tunai (domestik) interchange Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi. 21c. Transaksi belanja (internasional) interchange Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi. 21d. Transaksi belanja (domestik) interchange Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi. 22. Nilai transaksi 22a. Transaksi tunai (internasional) interchange Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 22b. Transaksi tunai (domestik) interchange Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 22c. Transaksi belanja (internasional) interchange Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 22d. Transaksi belanja (domestik) interchange Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak

15 digit. 15 digit. 15 digit. 15 digit.

23. Revolving Rate Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma. dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak.

Form 302 ... 197


Form 302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit Record Isi 1. Jenis Data Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi Jenis Informasi sebanyak 3 digit (lampiran), selain itu ditolak. - Lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Data Kartu ATM Type Numeric (15) Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Data Kartu ATM+Debet Type Numeric (15) Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang atau kosong ditolak. 4. Data Uang Elektronik (Electronic Money) Type Numeric (15) Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang atau kosong ditolak.  Jumlah total Uang Elektronik (Electronic Money) harus sama dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) pada chip based ditambah dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) server based.  Jumlah total Uang Elektronik (Electronic Money) harus sama dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) registered ditambah

jumlah

Uang

Elektronik

(Electronic

Money)

unregistered.

Form 303 ... 198


Form 303 Laporan Bulanan Acquirer Record Isi 1. Jenis Kartu Sandi jenis kartu: Kartu Kredit Kartu ATM+Debet Uang Elektronik (Electronic Money)

100 400 500

Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jenis Transaksi Sandi jenis transaksi kartu: Internasional (interchange) Domestik (interchange) On us (non interchange)

51 52 53

Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Volume transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi transaksi periode yang bersangkutan. - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 4. Nilai transaksi Type Numeric (15) Validasi: - Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang bersangkutan. - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

Form 304 ... 199


Form 304 Laporan Bulanan Infrastruktur Record Isi 1. Jenis Mesin Sandi jenis mesin: Point of Sale Kartu Kredit Point of Sale ATM dan Debet Point of Sale Uang Elektronik (Electronic Money) Point of Sale Gabungan

01 02 03 09

Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jumlah Mesin Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya mesin. - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Jumlah pedagang (merchant) yang bekerjasama Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya pedagang (merchant) yang bekerjasama. - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

Form 305 ... 200


Form 305 Laporan Penyelenggara (Settlement)

Kliring

dan/atau

Penyelesaian

Akhir

Record Isi 1. Jenis Kartu Sandi jenis kartu: Kartu Kredit Kartu ATM Kartu ATM+Debet Uang Elektronik (Electronic Money)

100 300 400 500

Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jumlah peserta Type Numeric (12) Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. Tidak boleh 0 (nol) 3. Jenis transaksi Sandi jenis transaksi: Kartu internasional Kartu domestik: Transaksi internasional Transaksi domestik

21 22 24

Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 4. Volume transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 5. Nominal transaksi Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 6. Nominal settlement Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. - Hanya diisi untuk penyelenggaraan settlement.

Form 306 ... 201


Form 306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) Record Isi 1. Jenis Kartu Sandi jenis kartu: Kartu Kredit Kartu ATM Kartu ATM+Debet Uang Elektronik (Electronic Money) Lainnya

100 300 400 500 999

Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jenis Penyebab Fraud Sandi jenis penyebab fraud: Kartu palsu Kartu yang hilang dan atau dicuri Kartu tidak diterima pemegang kartu Fraud aplikasi Transaksi tanpa menggunakan kartu/card not present Lainnya

10 20 30 40 50 99

Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Actual Losses Fraud Volume Type Numeric (12) Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 4. Actual Losses Fraud Nominal Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 5. Potential Losses Fraud Volume Type Numeric (12) Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 6. Potential Losses Fraud Nominal Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

Form 307 ... 202


Form 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit Record Isi 1. Kualitas Aktiva Produktif Sandi Kualitas Aktiva Produktif: Lancar Kurang Lancar Dalam Perhatian Khusus Diragukan Macet

1 2 3 4 5

Type Character (1) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 1 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jumlah Rekening Type Numeric (12) Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Suku Bunga Type Numeric (6) Validasi: - Berisi 6 digit 4. Plafond Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 5. Kelonggaran Tarik Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 6. Baki Debet Bulan Lalu Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 7. Baki Debet Bulan Laporan Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

LAPORAN ... 203


LAPORAN TRIWULANAN PENGADUAN NASABAH

PENANGANAN

DAN

PENYELESAIAN

Form 309 Jenis Produk Dan Permasalahan yang Diadukan Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi 1a. Jenis Pengaduan Sandi Jenis Produk: ATM dan Kartu Debet Kartu Kredit Uang Elektronik (Electronic Money) ATM Lainnya

310 320 330 340 999

Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis produk. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 1b. Keterangan Type Character (35) Validasi: - Diisi apabila kolom 1 berisi ‘999’, selain itu dikosongkan. - Berisi 35 digit, lebih atau kurang ditolak. Kategori Permasalahan 2a. Bunga/Bagi Hasil/Marjin Keuntungan Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 2b. Denda/Penalti Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 2c. Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 2d. Kegagalan/Keterlambatan Transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 2e. Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih ... 204


- Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 2f. Lain-lain Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. 3. Jumlah Type Numeric (15) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 15 digit. - Merupakan penjumlahan seluruh kolom 2. - Bila hasil penjumlahan tidak sesuai, maka ditolak. - Lebih, kurang atau kosong ditolak. - Khusus untuk sandi ‘310’ s/d ‘999’, total jumlah harus sama dengan form 310 kolom jumlah sandi periode pelaporan pada jenis pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan ‘201’ s/d ‘204’, harus sama dengan form 311 total jumlah sandi ‘110’ s/d ‘999’ . Bila tidak ditolak.

Form 310 ... 205


Form 310 Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi 1. Penyebab Pengaduan Sandi Periodisasi Pengaduan: Pengaduan yang Diterima pada Periode Sebelumnya Telah Diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) Telah Diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) Sedang dalam proses penyelesaian

101 102 103 104

Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan Telah Diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) Telah Diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) Sedang dalam proses penyelesaian

201 202 203 204

Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi penyebab pengaduan. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Jumlah Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih, kurang atau kosong ditolak. - Khusus untuk penjumlahan kolom jenis pengaduan total sandi ‘201’, ‘202’, ‘203’, dan ‘204’ harus sama dengan total penjumlahan pada form 309 sandi ‘310’, ‘320’, ‘330’, ‘340’ dan ‘999’ pada kolom jumlah seluruh sandi dan pada form 311 kolom jumlah sandi ‘110’ s/d ‘999’. - Khusus untuk penjumlahan sandi ‘101’, ‘102’, ‘103’, dan ‘104’, harus sama dengan sandi ‘204’ periode triwulan sebelumnya. Bila tidak sesuai maka ditolak.

Form 311 ... 206


Form 311 Penyebab Pengaduan Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi 1a. Penyebab Pengaduan Sandi Penyebab Pengaduan: Pemahaman karakteristik produk oleh nasabah Informasi produk kurang memadai Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi Informasi

Gangguan/kerusakan ATM/payment point Perubahan/pemutusan akad/perjanjian kontrak Kelalaian nasabah Kelalaian bank Tindak pidana perbankan Lainnya

110 120 130 140 150 160 170 180 999

Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi penyebab pengaduan. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 1b. Keterangan Type Character (35) Validasi: - Wajib diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu dikosongkan. - Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak. 2. Jumlah Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan. - Khusus untuk total penjumlahan kolom sandi ‘110’ s/d ‘999’, harus sama dengan total penjumlahan sandi ‘310’, ‘320’, ‘330’, ‘340’, dan ‘999’ pada kolom jumlah seluruh sandi jenis pengaduan (form 309) dan dengan form 310 kolom penjumlahan pada jenis pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan sandi ‘201’ s/d ‘204’. Bila tidak ditolak.

Form 312 ... 207


Form 312 Publikasi Negatif Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi 1a. Jenis Publikasi Sandi Jenis Publikasi: Pengaduan nasabah pada media massa Artikel media cetak Liputan media elektronis Publikasi/tulisan di tempat umum Lainnya

110 120 130 140 999

Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis publikasi. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 1b. Keterangan Type Character (35) Validasi: - Diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu dikosongkan. - Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak. 2. Jumlah Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan.

Form 313 ... 208


Form 313 Laporan Penyelesaian Sengketa Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi 1a. Jenis Penyelesaian Sandi Jenis Penyelesaian: Penyelesaian sengketa melalui mediasi: Mediasi yang diselenggarakan Bank Indonesia 110 Mediasi yang diselenggarakan Lembaga selain Bank Indonesia 120 Penyelesaian sengketa melalui arbritase 200 Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan 300 Penyelesaian sengketa melalui cara lain 999 Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis penyelesaian. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 1b. Keterangan Type Character (35) Validasi: - Diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu dikosongkan. - Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak. 2. Jumlah Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan.

Bab 3 ... 209


Bab 3 INFORMASI POKOK PELAPOR Character dan Numeric

Informasi ... 210


Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU* Nama Pelapor

:

Sandi Pelapor

:

Alamat

:

Nama Kota

:

Penanggung jawab Laporan a. Nama

:

b. Nomor Telepon

:

c. Nomor Faks

:

d. E-mail

:

* Disediakan melalui Sistem LSBU

Bab 4 ... 211


Bab 4 DAFTAR FORMULIR LSBU Jenis Form

I. Form ... 212


I.

II.

Form 301 sampai dengan Form 307: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money) a. Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit b. Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit c. Laporan Bulanan Acquirer d. Laporan Bulanan Infrastruktur e. Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement) f. Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) g. Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Triwulanan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank a. Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan b. Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan c. Penyebab Pengaduan d. Publikasi Negatif e. Penyelesaian Sengketa

301 302 303 304 305 306 307

309 310 311 312 313

Bab 5 ... 213

Lanjutan Lampiran 16

Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.28

Bab 5 TEMPLATE DAN SPESIFIKASI Tampilan dan Tabel Acuan

LAPORAN ... 214


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT KARTU KREDIT Form 301 Sandi Pelapor


Jumlah Kartu Kredit Berdasarkan Status

Principle dan Private Label

Keterangan

Jumlah Kartu

Kartu yang Ditutup

Kartu Baru

Jumlah Account

Kredit Limit 0-5 Juta

Kartu

Kartu

Utama

Tambahan

>510 Juta

> 10 25 Juta

> 25 50 Juta

Interest Rate Retail > 50 - 100 Juta

> 100 Juta

Nilai Minimum

Interest Rate Cash Advance

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

Nilai Maksimum


Over Limit

Annual Fee

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

Nilai Minimum

Nilai Minimum

First Payment Default

Nilai Maksimum

Jumlah Account

Hapus Buku/Write Off Jumlah Account

Nominal

Volume Transaksi Tunai

Nominal Outstanding 30 DP D

60 DP D

90 DP D

Jumlah Account

Hapus Tagih

Nominal

Jumlah Account

Volume Transaksi Belanja

Nilai Transaksi Tunai

150 DP D

180 DP D

Curren t

Nominal

Nilai Transaksi Belanja

Account Outstanding 120 DP D

Nilai Maksimum

Jumlah Record Isi

Bucket Receivables

X Day s

Recovery

Nominal

No Form

Curren t

Nilai Minimum

Jenis Laporan

Biaya Cash Advance

Nilai Maksimum

Late Fee

X Day s

30 DP D

60 DPD

90 DP D

120 DP D

150 DP D

Transaksi Internasional

Transaksi Domestik


Transaksi Domestik


Transaksi Domestik


Transaksi Domestik

Revolving Rate

180 DPD

LAPORAN ... 215


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT KARTU KREDIT Form 301 Record Header No. a

Nama Kolom Sandi Pelapor

Jenis Data Character

Jumlah 9

Posisi 1-9

Keterangan Diisi Sandi Bank Pelapor (sesuai lampiran 1)

b


Character

1

10-10

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly

c


Sysdate

8

11-18

Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101  Annual yyyy[01,07]01  Semester yyyy[01,04,07,10]01  Quarter yyyy[01,05,09]01  Trimester yyyy[01-12]01  Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24]  Weekly

d

Jenis Laporan

Character

1

19-19

Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi ‘A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank

e

No Form

Character

4

20-23

Diisi no Form yang dilaporkan

f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32

Jumlah transaksi yang dilaporkan

Record Isi No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

Character Character

3 45

1-3 4-48

Berdasarkan Sandi Jenis Kartu Kredit Diisi apabila Sandi "390" Prinsipal Lainnya atau "690" Private Label

1 2

Prinsipal dan Private Label Keterangan

3 4 5

Jumlah kartu Kartu baru (new card approved) Kartu yang ditutup

Numeric Numeric Numeric

12 12 12

49-60 61-72 73-84

Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal - Kuantitas. Merupakan total kartu utama dan kartu tambahan.

6

Jumlah Account

Numeric

12

85-96

Nominal – Kuantitas

Numeric Numeric

12 12

97-108 109-120

Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas

Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric

12 12 12 12 12 12

121-132 133-144 145-156 157-168 169-180 181-192

Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas

Jumlah kartu berdasarkan : 7 7a 7b 8 8a 8b 8c 8d 8e 8f

I. Status - Kartu utama - Kartu tambahan II. Per credit limit - 0 – 5 jt >5 jt – 10 jt >10 jt – 25 jt >25jt – 50 jt >50jt – 100 jt >100jt

9

Informasi Suku Bunga dan Biaya : Nilai minimum dan maksimum yang dibebankan kepada customer I. Interest Rate Retail Bulanan:

9a Nilai ... 216

Lanjutan Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ /DASP tanggal April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.31 9a 9b 10 10a 10b 11 11a 11b 12 12a 12b 13 13a 13b 14 14a 14b

- Nilai minimum - Nilai maksimum II. Interest Rate Cash Advance Bulanan: - Nilai minimum - Nilai maksimum III. Late Fee : - Nilai minimum - Nilai maksimum IV. Over Limit Fee: - Nilai minimum - Nilai maksimum V. Annual Fee : - Nilai minimum - Nilai maksimum VI. Biaya Cash Advance - Nilai minimum - Nilai maksimum dalam persen

15 15a 15b 16 16a 16b 17 17a 17b 18 18a 18b

Informasi Kolektibilitas I. First Payment Default - Jumlah Account - Nominal II. Hapus buku/Write Off - Jumlah Account - Nominal III. Recovery - Jumlah Account - Nominal IV. Hapus Tagih - Jumlah Account - Nominal

19 19a 19b 19c 19d 19e 19f 19g 19h 20 20a 20b 20c 20d 20e 20f 20g 20h 21 21a 21b 21c 21d 22 22a

Informasi terkait Bucket Receivables: I. Nominal Outstanding: Current X days - 30 DPD - 60 DPD - 90 DPD - 120 DPD - 150 DPD - 180 DPD II. Account Outstanding Current X days - 30 DPD - 60 DPD - 90 DPD - 120 DPD - 150 DPD - 180 DPD Volume transaksi : I. Transaksi tunai - Transaksi internasional (interchange) - Transaksi domestik (interchange) II. Transaksi belanja - Transaksi internasional (interchange) - Transaksi domestik (interchange) Nilai transaksi : I. Transaksi tunai - Transaksi internasional (interchange)

Numeric_Rate Numeric_Rate

5,2 5,2

193-197 198-202

Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Numeric_Rate Numeric_Rate

5,2 5,2

203-207 208-212

Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Numeric Numeric

15 15

213-227 228-242

Nominal Rupiah Nominal Rupiah

Numeric Numeric

15 15

243-257 258-272


Numeric Numeric

15 15

273-287 288-302


Numeric Numeric_Rate

15 5,2

303-317 318-322

Nominal Rupiah Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Numeric Numeric

12 15

323-334 335-349

Nominal – Kuantitas Nominal Rupiah

Numeric Numeric

12 15

350-361 362-376


Numeric Numeric

12 15

377-388 389-403


Numeric Numeric

12 15

404-415 416-430


Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric

15 15 15 15 15 15 15 15

431-445 446-460 461-475 476-490 491-505 506-520 521-535 536-550

Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah Nominal Rupiah

Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric

12 12 12 12 12 12 12 12

551-562 563-574 575-586 587-598 599-610 611-622 623-634 635-646

Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas Nominal – Kuantitas

Numeric Numeric

12 12

647-658 659-670


Numeric Numeric

12 12

671-682 683-694


Numeric

15

695-709

Nominal Rupiah

22.b Transaksi ... 217

Lanjutan Lampiran 16 Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ /DASP tanggal April 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.32 22b - Transaksi domestik (interchange) II. Transaksi belanja 22c - Transaksi internasional (interchange) 22d - Transaksi domestik (interchange) 23 Revolving Rate

Numeric

15

710-724

Nominal Rupiah

Numeric Numeric Numeric_Rate

15 15 5,2

725-739 740-754 755-759

Nominal Rupiah Nominal Rupiah Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Sandi jenis kartu : Principle : 110 Visa 120 MasterCard 140 JCB 150 Amex 160 CUP 390 Prinsipal Lainnya 690 Private Label

LAPORAN ... 218


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT SELAIN KARTU KREDIT Form 302 Sandi Pelapor



Jenis Data

Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jenis Kartu Kartu ATM

Kartu ATM+Debet

Kartu Elektronik (e-Money)

LAPORAN ... 219


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT SELAIN KARTU KREDIT Form 302 Record Header No. A



Jumlah 9

Posisi 1-9


B


Character

1

10-10


C


Sysdate

8

11-18


D

Jenis Laporan

Character

1

19-19


E

No Form

Character

4

20-23


F

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No. 1

Nama Kolom Jenis Data

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

Character

3

1-3

Berdasarkan Sandi Jenis InFormasi (lihat Daftar)

Jenis Kartu: 2

Data kartu ATM

Numeric

15

4-18

Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Kartu ATM. Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

3

Data kartu ATM+Debet

Numeric

15

19-33

Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Kartu ATM+Debet. Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

4

Data uang Elektronik

Numeric

15

34-48

Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Uang Elektronik. Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

No ... 220


No

Sandi Jenis Informasi

Sandi

Wajib diisi Untuk Kartu Kartu Uang ATM ATM+ Elektronik Debet

Keterangan

1

Jumlah Kartu

001








2

Kartu Baru

002








3

Kartu yang Ditutup

003








4

Per Prinsipal: Visa

110








MasterCard

120








JCB

140








Amex

150








Link

015








ATM bersama

016








Prima

017








ALTO

018








Private Label

048








Lainnya

049








Validasi Teknis

Total seluruh Prisipal tidak harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field Kartu ATM, Kartu ATM + Debet, dan Uang Elektronik

Jenis media penyimpan data Uang Elektronik: Chip based

051




Server based

052




Registered

056




Unregistered

057




5

Dana Float

070



Nominal Rupiah

6

Volume transaksi

Total harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field Uang Elektronik

Bentuk Uang Elektronik: Total harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field Uang Elektronik

a. Transaksi tunai i. Transaksi internasional (interchange)

081





Nominal - Kuantitas

ii. Transaksi domestik (interchange)

082





Nominal - Kuantitas

b.Transaksi belanja i. Transaksi internasional (interchange)

086





Nominal - Kuantitas


087





Nominal - Kuantitas

c. Transaksi Transfer i. Transfer interbank

091





Nominal - Kuantitas

ii. Transfer antarbank

092





Nominal - Kuantitas

iii. Transfer antar Uang Elektronik

093





d. Transaksi Tunai (khusus untuk Uang Elektronik): i. Initial (Isi pertama kali)



Nominal - Kuantitas

096



Nominal - Kuantitas

ii. Reload/Top up

097



Nominal - Kuantitas

iii. Tarik tunai (khusus untuk Uang Elektronik yang memiliki fungsi transfer)

098



Nominal - Kuantitas

e. Redeem

099



Nominal - Kuantitas

7 Nilai ... 221


7

Nilai transaksi a. Transaksi tunai i. Transaksi internasional (interchange)

101





Nominal Rupiah


102





Nominal Rupiah

b.Transaksi belanja i. Transaksi internasional (interchange)

106





Nominal Rupiah


107





Nominal Rupiah

c. Transaksi Transfer i. Transfer interbank ii. Transfer antarbank iii. Transfer antar uang elektronik

111





Nominal Rupiah

112





Nominal Rupiah





113

d. Transaksi Tunai (khusus untuk Uang Elektronik):



Nominal Rupiah

i. Initial (Isi pertama kali)

116



Nominal Rupiah

ii. Reload/Top up

117



Nominal Rupiah

iii. Tarik tunai (khusus untuk uang Elektronik yang memiliki fungsi transfer)

118



Nominal Rupiah

119



Nominal Rupiah

e. Redeem 8

Jumlah Mesin ATM

121

9

Jumlah Mesin Reader Uang Elektronik

122





Nominal - Kuantitas 

Nominal - Kuantitas

LAPORAN ... 222


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN ACQUIRER Form 303 Sandi Pelapor

Jenis Kartu


Periode Data Laporan Jenis Laporan

Jenis transaksi

Jumlah Record Isi

No Form

Transaksi Volume

Nilai

LAPORAN ... 223


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN ACQUIRER Form 303 Record Header No. a



Jumlah 9

Posisi 1-9


b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

1

Jenis Kartu

Character

3

1-3

Diisi sandi jenis kartu

2

Jenis Transaksi

Character

2

4-5

Diisi sandi jenis transaksi kartu

3

Volume Transaksi

Numeric

12

6-17

Diisi frekuensi transaksi periode yang bersangkutan

4

Nilai Transaksi

Numeric

15

18-32

Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang bersangkutan

Sandi Jenis Kartu: 100 Kartu Kredit 400 Kartu ATM+Debet 500 Uang Elektronik (E-Money)

51 52 53

Sandi Jenis Transaksi Kartu : Internasional (interchange) Domestik (interchange) On Us (non interchange)

LAPORAN ... 224


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN INFRASTRUKTUR Form 304 Sandi Pelapor


Jenis Mesin

Jumlah Mesin


Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama

LAPORAN ... 225


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN INFRASTRUKTUR Form 304 Record Header No. A



Jumlah 9

Posisi 1-9


B


Character

1

10-10


C


Sysdate

8

11-18


D

Jenis Laporan

Character

1

19-19


E

No Form

Character

4

20-23


F

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Character

2

1-2

Diisi sandi jenis mesin

Jumlah Mesin

Numeric

12

3-14

Diisi banyaknya mesin

Jumlah Pedagang (Merchant) yang Bekerjasama

Numeric

12

15-26

Diisi pedagang (merchant) yang bekerjasama dengan pelapor periode yang bersangkutan

1

Jenis Mesin

2 3

Keterangan

Sandi Jenis Mesin: 01 Point of Sale Kartu Kredit 02 Point of Sale ATM dan Debet 03 Point of Sale Uang Elektronik 09 Point of Sale Gabungan

LAPORAN ... 226


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK LAPORAN TRIWULANAN PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305 Sandi Pelapor


Jenis Kartu

Jumlah Peserta


Jenis Laporan

No Form

Transaksi Jenis

Volume

Jumlah Record Isi

Nominal Nominal

Settlement

LAPORAN ... 227


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN TRIWULANANPENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305 Record Header No. a



Jumlah 9

Posisi 1-9


b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


RECORD ... 228


RECORD ISI No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

Character

3

1-3

Diisi sandi jenis kartu

1

Jenis Kartu

2

Jumlah Peserta

Numeric

12

4-15

Diisi banyaknya jumlah peserta

3

Jenis Transaksi

Character

2

16-17

Diisi sandi jenis transaksi

4

Volume transaksi

Numeric

12

18-29

Diisi frekuensi transaksi

5

Nominal Transaksi

Numeric

15

30-44

Diisi nominal transaksi dalam satuan penuh

6

Nominal Settlement **

Numeric

15

45-59

Diisi nominal settlement dalam satuan penuh Hanya diisi untuk penyelenggaraan settlement **

Sandi Jenis Kartu: Kartu Kredit Kartu ATM Kartu ATM+Debet Uang Elektronik Sandi Jenis Transaksi: Kartu Internasional Kartu Domestik: Transaksi internasional Transaksi domestik

100 300 400 500

21 22 24

LAPORAN ...

229


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN UANG ELEKTRONIK Form 306 Sandi Pelapor


Jenis Kartu



Jenis Laporan

Actual Losses Fraud Volume

Fraud Nominal

No. Form

Jumlah Record Isi

Potential Losses Fraud Volume

Fraud Nominal

LAPORAN ... 230


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) Form 306 Record Header No. a



Jumlah 9

Posisi 1-9


b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

1

Jenis Kartu

Character

3

1-3

Diisi sandi jenis kartu (lihat daftar sandi jenis kartu)

2


Character

2

4-5

Diisi sandi jenis penyebab Fraud (lihat daftar sandi jenis penyebab Fraud)

3

Actual Losses Fraud Volume (Actual Losses)

Numeric

12

6-17

Diisi Volume Kerugian/Fraud (Actual Losses)

4

Fraud Nominal (Actual Losses)

Numeric

15

18-32

Diisi Nominal Kerugian/Fraud (Actual Losses) dalam satuan penuh untuk masingmasing jenis penyebab Fraud dalam bulan pelaporan yang bersangkutan

Potential Losses 5

Fraud Volume (Potential Losses)

Numeric

12

33-44

Diisi Volume Kerugian/Fraud (Potential Losses)

6

Fraud Nominal (Potential Losses)

Numeric

15

45-59

Diisi Nominal Kerugian/Fraud (Potential Losses) dalam satuan penuh untuk masingmasing jenis penyebab Fraud dalam bulan pelaporan yang bersangkutan

Sandi ... 231


Sandi Jenis Kartu: Kartu Kredit Kartu ATM Kartu ATM dan Debet Uang Elektronik Lainnya

100 300 400 500 999

Sandi Jenis Penyebab Fraud: Kartu palsu Kartu yang hilang dan atau dicuri Kartu tidak diterima pemegang kartu Pencurian Identitas Fraud Aplikasi Transaksi tanpa menggunakan kartu/Card not present Lainnya

10 20 30 40 50 99

LAPORAN ... 232


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS KARTU KREDIT Form 307 Sandi Pelapor Kualitas Aktiva Produktif



Jumlah Rekening

Suku Bunga

Jenis Laporan

Plafond

Kelonggaran Tarik

No. Form

Jumlah Record Isi

Baki Debet Bulan Lalu

Bulan Laporan

LAPORAN ... 233


LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS KARTU KREDIT Form 307 Record Header No. a



Jumlah 9

Posisi 1-9


b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

Keterangan

Character

1

1-1

Jumlah Rekening

Numeric

12

2-13

Diisi sandi Kualitas Aktiva Produktif Diisi banyaknya/jumlah rekening dalam bulan yang bersangkutan

3

Suku Bunga

Numeric

6

14-19

Dikosongkan

4

Plafond

Numeric

15

20-34


5

Kelonggaran Tarik

Numeric

15

35-49


6

Baki Debet Bulan Lalu

Numeric

15

50-64

Dikosongkan

7

Baki Debet Bulan Laporan

Numeric

15

65-79


1

Kualitas Aktiva Produktif

2

Sandi ... 234


Sandi Kualitas Aktiva Produktif: Lancar Kurang Lancar Dalam Perhatian Khusus Diragukan Macet

1 2 3 4 5

LAPORAN ... 235


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN Form 309 Sandi Pelapor



Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Kategori Permasalahan Jenis Produk

Keterangan

Bunga/Bagi Hasil/

Denda/

Biaya Administrasi/

Kegagalan/Keterlambatan

Jumlah Tagihan/

Margin Keuntungan

Penalti

Provisi Transaksi

Transaksi

Saldo Rekening

Lain-lain

Jumlah

LAPORAN ... 236


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN Form 309 Record Header No. a



Jumlah 9

Posisi 1-9


b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19

Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi 'A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank

e

No Form

Character

4

20-23

Diisi No. Form yang dilaporkan

f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No 1a

Nama Kolom Jenis Produk

Jenis Data Numeric

Jumlah 3

Posisi 1-3

Keterangan Diisi sandi jenis produk

b

Keterangan

Character

35

4-38

Diisi apabila kolom 1 berisi '199', '299', '399', '499' atau '599'selain itu dikosongkan

2 a

Kategori Permasalahan Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan

Numeric

12

39-50

Diisi frekuensi/kuantitatif laporan

selama

periode

b

Denda/Penalti

Numeric

12

51-62


selama

periode

c

Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi

Numeric

12

63-74


selama

periode

d

Kegagalan/Keterlambatan transaksi

Numeric

12

75-86


selama

periode

e

Jumlah Tagihan/Saldo Rekening

Numeric

12

87-98

selama

periode

f

Lain-lain

Numeric

12

99-110

Diisi frekuensi/kuantitatif laporan Diisi frekuensi/kuantitatif laporan

selama

periode

3

Jumlah

Numeric

15

111-125

Diisi frekuensi/kuantitatif (penjumlahan kolom 2)

Sandi ... 237


Sandi Jenis Produk: 310 ATM dan Kartu Debet 320 Kartu Kredit 330 Kartu Pra Bayar 340 Direct Debet 199 Lainnya

LAPORAN ... 238


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN Form 310 Sandi Pelapor


Periodisasi Pelaporan


Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah

LAPORAN ... 239


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN Form 310 Record Header No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi


a

Sandi Pelapor

Character

9

1-9

b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi

1

Periodisasi Pelaporan

Numeric

3

1-3

2

Jumlah

Numeric

12

4 – 15

Keterangan Diisi sandi periodisasi pelaporan Diisi nilai frekuensi/kuantitatif

Sandi Periodisasi Pelaporan: Pengaduan yg Diterima pada periode pelaporan sebelumnya; 101


102


103

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (>40 hk)

104


Pengaduan yg Diterima dalam periode Pelaporan; 201


202


203

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (>40 hk)

204


LAPORAN ... 240


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENYEBAB PENGADUAN Form 311 Sandi Pelapor


Penyebab Pengaduan


Jenis Laporan

Keterangan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah

LAPORAN ... 241


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENYEBAB PENGADUAN

Form 311

Record Header No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi


a

Sandi Pelapor

Character

9

1-9

b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No 1a

Nama Kolom Penyebab Pengaduan

Jenis Data Numeric

Jumlah 3

Posisi 1-3

Keterangan Diisi sandi penyebab pengaduan

b

Keterangan

Character

35

4-38

Diisi apabila kolom 1 berisi '999', selain itu dikosongkan

2

Jumlah

Numeric

12

39-50

Diisi frekuensi/kuantitatif

Sandi Penyebab Pengaduan: 110

Pemahaman Karakteristik Produk oleh nasabah

120

Informasi Produk kurang memadai

130

Gangguan/Kerusakan Perangkat dan Sistem Teknologi Informasi

140

Gangguan/Kerusakan ATM/Payment Point

150

Perubahan/Pemutusan akad/Perjanjian/Kontrak

160

Kelalaian Nasabah

170

Kelalaian Bank

180

Tindak Pidana Perbankan

999

Lainnya

LAPORAN ... 242


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PUBLIKASI NEGATIF Form 312 Sandi Pelapor


Jenis Publikasi


Jenis Laporan

Keterangan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah

LAPORAN ... 243


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PUBLIKASI NEGATIF Form 312 Record Header No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi


a

Sandi Pelapor

Character

9

1-9

b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No 1a

Nama Kolom Jenis Publikasi

Jenis Data Numeric

Jumlah 3

Posisi 1-3

Keterangan Diisi sandi jenis publikasi

b

Keterangan

Character

35

4-38

Diisi apabila kolom 1 berisi '999', selain itu dikosongkan

2

Jumlah

Numeric

12

39-50

Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode pelaporan

Sandi Jenis Publikasi: 110 Pengaduan Nasabah pada media masa 120 Artikel Media Cetak 130 Liputan media elektronis 140 Publikasi/tulisan di tempat umum 999 Lainnya

LAPORAN ... 244


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENYELESAIAN SENGKETA Form 313 Sandi Pelapor


Jenis Penyelesaian


Keterangan

Jenis Laporan

No Form

Jumlah Record Isi

Jumlah

LAPORAN ... 245


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH PENYELESAIAN SENGKETA Form 313 Record Header No.

Nama Kolom

Jenis Data

Jumlah

Posisi


a

Sandi Pelapor

Character

9

1-9

b


Character

1

10-10


c


Sysdate

8

11-18


d

Jenis Laporan

Character

1

19-19


e

No Form

Character

4

20-23


f

Jumlah Record Isi

Numeric

9

24-32


Record Isi No 1a

Nama Kolom Jenis Penyelesaian

Jenis Data Numeric

Jumlah 3

Posisi 1-3

Keterangan Diisi sandi jenis penyelesaian

b

Keterangan

Character

35

4-38

Diisi apabila kolom 1a berisi '999', selain itu dikosongkan

2

Jumlah

Numeric

12

39-50

Diisi frekuensi/kuantitatif

Sandi Jenis Penyelesaian: Penyelesaian sengketa melalui mediasi 110 Mediasi yg diselenggarakan Bank Indonesia 120 Mediasi yg diselenggarakan Lembaga selain Bank Indonesia 200 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase 300 Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan 999 Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya

Bab 6 ... 246


Bab 6 DAFTAR LAMPIRAN SANDI Tampilan dan Tabel Acuan

Sandi ... 247


SANDI PELAPOR LEMBAGA SELAIN BANK UMUM NAMA PERUSAHAAN

SANDI

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK I LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (PERUSAHAAN PEMBIAYAAN) 1 PT. MASTERCARD INDONESIA 777930009 2 PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA 777930010 3 PT. JCB INTERNATIONAL INDONESIA 777930011 PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN II 1 PT. SAHABAT FINANSIAL KELUARGA 777250340 2 PT. ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS 777930000 3 PT. RINTIS SEJAHTERA 777930001 4 PT. DAYA NETWORK LESTARI 777930002 5 PT. INDOPAY MERCHANT SERVICES 777930003 6 PT. SKYE SAB INDONESIA 777930007 7 PT. FINNET INDONESIA 777930008 8 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 777952197 9 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR 777952690 10 PT. XL AXIATA 777951212 11 PT. INDOSAT 777952280 12 PT. NUSA INTI SATU ARTHA 777930014 III LEMBAGA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT 1 BPR KARYAJATNIKA SADAYA 600311000 2 BPR DANAGUNG BAKTI 600739000 3 BPR DANAGUNG RAMULTI 600748000 4 BPR BARELANG MANDIRI 600811000 5 BPR DANAGUNG ABADI 600825000 6 BPR EKA BUMI ARTHA 601109000 7 BPR DANA NUSANTARA 601118000 8 BPR SUPRA ARTAPERSADA 601359000 9 BPR SEMOGA JAYA ARTHA 602460000

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN

BOEDI ARMANTO

248

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Recommend Documents