No.7/61/DASP
Jakarta, 30 Desember 2005
SURAT EDARAN
Perihal
:
Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538), untuk menjaga efisiensi, kecepatan, keamanan, dan kehandalan
dalam
penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
I.
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN
ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) A.
Obyek Pengawasan Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran, melakukan pengawasan terhadap : 1.
Penyelenggara APMK (Prinsipal, Penerbit, dan Acquirer)
2.
Perusahaan Personalisasi; 3. Penyelenggara…
-2-
3.
Penyelenggara kegiatan kliring APMK;
4.
Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK; dan
5.
Perusahaan Switching dalam hal Perusahaan Switching tersebut bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Financial Acquirer,
B
Fokus Pengawasan
Pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
APMK
difokuskan
pada
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan APMK antara lain meliputi : 1. penerapan aspek manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan APMK; 2. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan 3. penerapan aspek perlindungan nasabah. C
Tujuan Pengawasan Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman, dan handal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.
D
Metode Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan terutama melalui pengawasan tidak langsung dan apabila diperlukan dapat dilakukan pengawasan langsung. 1.
Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan berkala dan insidentil yang disampaikan oleh, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A. Di samping itu, pengawasan tidak langsung dapat juga dilakukan…
-3-
dilakukan atas dasar data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain. 2.
Pengawasan Langsung Pengawasan langsung dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan cara melakukan pemeriksaan (on the spot) terhadap pihakpihak sebagaimana dimaksud pada butir I. A. Dalam rangka pengawasan langsung, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib memberikan : a.
keterangan, data transaksi dan data nasabah dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy ;
b.
kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database;
c.
hal-hal lain yang diperlukan.
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung.
II.
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK Dalam rangka pengawasan tidak langsung, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A wajib menyampaikan laporan tertulis atas penyelenggaraan kegiatan APMK kepada Bank Indonesia secara berkala dan atau insidentil. A.
Laporan Berkala 1.
Laporan berkala merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A sesuai dengan periode masing-masing
laporan…
-4-
laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan dan laporan triwulanan. 2.
Jenis Laporan Berkala Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A meliputi : a.
Prinsipal Laporan Bulanan Prinsipal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
b.
Penerbit 1)
Laporan Bulanan Transaksi APMK terdiri dari : a)
Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a.
b)
Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2b.
c)
Laporan Bulanan Penerbit Kartu Prabayar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2c.
2)
Laporan Bulanan Fraud dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
3)
Laporan Pemegang
Bulanan
Tukar
Menukar
Informasi
Kartu
Antar
Penerbit
dengan
Data format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
Khusus…
-5-
Khusus untuk Penerbit Selain Bank di samping laporan bulanan tersebut di atas, Penerbit wajib menyampaikan : 1)
Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dengan klasifikasi : a)
Lancar,
apabila
pembayaran
tepat
waktu,
perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit; b)
Dalam
Perhatian
Khusus,
apabila
terdapat
tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; c)
Kurang
Lancar,
apabila
terdapat
tunggakan
pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; d)
Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
e)
Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
2)
Laporan
Triwulanan
Pengaduan
Nasabah
Penanganan dengan
dan
Penyelesaian
format
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 6.
c. Acquirer…
-6-
c.
Acquirer Laporan Bulanan Acquirer dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
d.
Perusahaan Personalisasi Laporan Triwulanan Perusahaan Personalisasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.
e.
Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK dan/atau
Kegiatan
Penyelesaian Akhir APMK Laporan Triwulanan Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9. f.
Perusahaan Switching Laporan Triwulanan Perusahaan Switching dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10.
3.
Waktu Penyampaian Waktu penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut : a.
Prinsipal, Penerbit dan Acquirer wajib menyampaikan laporan bulanan secara benar, akurat dan tepat waktu kepada Bank Indonesia. Laporan bulanan tersebut wajib sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah periode laporan.
b.
Penerbit, Acquirer, Perusahaan Personalisasi, Perusahaan Switching dan Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK dan/atau Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK wajib menyampaikan laporan triwulanan secara benar, akurat dan tepat waktu kepada
Bank…
-7-
Bank Indonesia. Laporan triwulanan wajib sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya. B.
Laporan Insidentil 1.
Laporan
insidentil
merupakan
laporan
tertulis
yang
wajib
disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif pihak-pihak tersebut di atas. 2.
Jenis Laporan Insidentil a.
Laporan
terkait
implementasi
teknologi
pengamanan
penyelenggaraan APMK. Laporan tersebut antara lain laporan implementasi penggunaan teknologi chip pada APMK dan laporan penggantian mesin EDC / ATM dengan pengaturan waktu sebagaimana diatur pada butir II.B.3. Laporan tersebut wajib disampaikan oleh masingmasing Penerbit. b.
Laporan terkait Kartu Kredit Laporan terkait Kartu Kredit wajib disampaikan oleh pihakpihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A dengan pengaturan sebagai berikut:
1) Penerbit…
-8-
1)
Penerbit Kartu Kredit Penerbit Kartu Kredit menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a)
Ketentuan pemberian Kartu Kredit meliputi : (1)
usia minimum Pemegang Kartu;
(2)
pendapatan minimum Pemegang Kartu;
(3)
batas maksimum kredit Pemegang Kartu;
(4)
persentase
minimum
pembayaran
oleh
Pemegang Kartu; dan (5)
kebijakan penetapan pemberian kartu kredit yang dikategorikan sebagai ”tanpa batas” (infinite) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai prinsip perlindungan nasabah dan kehati-hatian .
b)
Standard Operating Procedure (SOP) meliputi : (1)
prosedur pemberian persetujuan kepada calon pemegang kartu;
(2)
prosedur otorisasi;
(3)
prosedur pembukuan transaksi;
(4)
prosedur penghitungan biaya bunga dan denda;
(5)
prosedur pemberian penambahan limit kredit;
(6)
prosedur persetujuan pelampauan batas limit kredit;
(7) prosedur…
-9-
(7)
prosedur
penagihan
piutang,
penanganan
kredit macet dan penghapusan piutang; (8)
prosedur pencantuman nasabah ke dalam Negative List;
(9)
prosedur
pengamanan
pengawasan pencetakan,
kartu
pemesanan proses
(mulai
dari
bahan
kartu,
pengiriman
dan
personalisasi kartu); (10)
prosedur
pemilihan
dan
penetapan
merchant (termasuk standar perjanjian); (11)
prosedur penunjukan agen pemasaran dan agen penagihan atau debt collector (termasuk standar perjanjian);
(12)
prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud;
(13)
prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal.
(14)
prosedur
perencanaan
darurat
Recovery Plan/DRP) dan
(Disaster
kesinambungan
usaha (Business Continuity Plan/BCP) ; dan (15)
prosedur
layanan
konsumen
antara
lain
meliputi : (a) layanan informasi dan fasilitas; dan (b) penanganan keluhan konsumen. c)
Informasi tertulis yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya meliputi : (1) hak…
- 10 -
(1)
hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
(2)
persentase
minimum
pembayaran
oleh
Pemegang Kartu; (3)
produk yang diterbitkan, antara lain informasi mengenai prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada kartu, tata cara pembayaran kartu
dan risiko yang
mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut; (4)
tata cara penghitungan bunga;
(5)
tata cara penghitungan denda;
(6)
tata cara pengajuan pengaduan atas kartu yang diberikan dan perkiraan lamanya
waktu
penanganan pengaduan tersebut; (7)
jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan; dan
(8)
Formulir
lembar
penagihan
(Billing
Statement). 2)
Financial Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi : a)
prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta otorisasi;
b)
prosedur penyelesaian pembayaran;
c)
prosedur
pemilihan
dan
penetapan
merchant
termasuk standar perjanjian;
d) prosedur…
- 11 -
d)
prosedur pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu;
e)
prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi;
f)
prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi;
g)
prosedur penatausahaan arsip; dan
h)
prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal. 3)
Technical Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi : a)
prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan
b) 4)
prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.
Perusahaan
Personalisasi
Kartu
Kredit
wajib
menyampaikan : a)
Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atau Prinsipal
b)
SOP sekurang-kurangnya meliputi : (1)
prosedur pengamanan kartu;
(2)
prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan
(3)
prosedur pengamanan kerahasiaan data.
5) Penyelenggara…
- 12 -
5)
Penyelenggara Kegiatan Kliring Kartu Kredit, wajib menyampaikan Perjanjian Kerjasama dengan Peserta dan SOP sekurang-kurangnya meliputi : a)
persyaratan kepesertaan;
b)
prosedur operasional kegiatan kliring;
c)
prosedur mekanisme dan pembukuan kliring;
d)
prosedur penyelesaian transaksi;
e)
prosedur DRP dan BCP; dan
f)
prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal. 6)
Perusahaan Switching Kartu Kredit, wajib menyampaikan: a)
persyaratan kepesertaan, penetapan penerbit, dan standar perjanjian dengan Penerbit;
b)
SOP sekurang-kurangnya meliputi : (1)
prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta otorisasi;
(2)
prosedur penyelesaian pembayaran;
(3)
prosedur DRP dan BCP; dan
(4)
prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal.
c.
Laporan terkait Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar 1)
Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar, wajib menyampaikan : a)
SOP sekurang-kurangnya meliputi : (1) Ketentuan…
- 13 -
(1)
Ketentuan
mengenai
persyaratan
calon
pemegang kartu; (2)
prosedur
pemberian
kartu
kepada
calon
Pemegang Kartu, termasuk didalamnya : (a) penerimaan dan pemrosesan aplikasi; (b) penetapan
batas
maksimum
nilai
transaksi dan penarikan tunai; (c) penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu,
khusus untuk
Kartu Prabayar. (3)
prosedur
pengamanan
kartu
pengawasan
pemesanan
pencetakan,
proses
(mulai
bahan
dari kartu,
pengiriman
dan
personalisasi kartu); (4)
prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud;
(5)
prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal;
(6)
prosedur
penunjukan
merchant
termasuk
lampiran perjanjian; dan (7)
prosedur layanan konsumen (a) layanan informasi dan fasilitas; dan (b) penanganan keluhan konsumen.
b)
Perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Switching;
c)
Perjanjian dengan Pemegang kartu;
d) Informasi…
- 14 -
d)
Informasi tertulis yang disampaikan penerbit kepada Pemegang Kartu sekurang-kurangnya meliputi : (1)
produk yang diterbitkan antara lain informasi mengenai prosedur dan tatacara penggunaan kartu, fasilitas yang melekat pada produk, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk tersebut; dan
(2)
tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.
2)
Financial Acquirer Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi : a)
prosedur mekanisme transaksi dan otorisasi;
b)
prosedur pembukuan transaksi;
c)
prosedur penyelesaian pembayaran;
d)
prosedur
pemilihan
dan
penetapan
merchant
(termasuk lampiran perjanjian); e)
prosedur penunjukan Perusahaan Switching;
f)
prosedur pengaturan risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.
g)
prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi;
h)
prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi; dan i) prosedur…
- 15 -
i)
prosedur
pelaporan
kepada
manajemen
dan
pengawasan internal. 3)
Technical Acquirer, wajib menyampaikan SOP sekurangkurangnya meliputi : a)
prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi; dan
b)
4)
prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.
Perusahaan Personalisasi Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar wajib menyampaikan : a)
Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atau Prinsipal;
b)
SOP sekurang-kurangnya meliputi : (1)
prosedur pengamanan kartu;
(2)
prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan
(3) 5)
prosedur pengamanan kerahasiaan data.
Perusahaan Switching Kartu ATM, Kartu Debet,
dan
Kartu Prabayar, wajib menyampaikan : : a)
persyaratan kepesertaan, penetapan penerbit, dan standar perjanjian dengan Penerbit;
b)
SOP sekurang-kurangnya meliputi : (1)
prosedur
mekanisme
dan
pembukuan
transaksi serta otorisasi; (2)
prosedur penyelesaian pembayaran;
(3) prosedur…
- 16 -
(3)
prosedur DRP dan BCP; dan
(4)
prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan internal.
3.
Waktu Penyampaian Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
butir
II.B.2.a.
wajib
disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak implementasi teknologi peningkatan pengamanan APMK. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir II.B.2.b. dan II.B.2.c wajib disampaikan untuk pertama kali dan harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini. Selanjutnya apabila terdapat perubahan atas laporan tersebut, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. 4.
Untuk
kepentingan
pengawasan
terkait
dengan
kegiatan
penyelenggaraan APMK, Bank Indonesia berwenang meminta data, informasi, dan atau laporan diluar laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka II. C.
Penyampaian Laporan 1.
Laporan Berkala wajib disampaikan kepada: Tim Manajemen Informasi dan Administrasi Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 8 Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10010 Laporan…
- 17 -
Laporan Berkala disampaikan dalam bentuk hard copy sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai perubahan penyampaian bentuk laporan. Untuk Penerbit Bank, Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit penyampaian laporan dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum sedangkan penyampaian Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah. 2.
Laporan Insidentil wajib disampaikan kepada: Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9 Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10010
III. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar terhadap Bank terkait penyelenggaraan kegiatan APMK, sanksi kewajiban membayar tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. Sanksi kewajiban membayar yang dikenakan terhadap Lembaga Selain Bank terkait penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksi
kewajiban…
- 18 -
kewajiban membayar kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi kewajiban membayar dimaksud dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
MOHAMAD ISHAK DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
