BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan alat pembayaran dengan menggunakan sistem non cash seperti paper based (cek dan giro) dan card based (kartu debit dan kartu kredit) tidak menghilangkan fungsi dan peran uang kartal sebagai alat pembayaran yang utama, hal ini di buktikan pada tahun 2015 dari total uang yang diedarkan 42.62% merupakan uang kartal (www.bps.go.id). Pengelolaan kas di industri perbankan menjadi perhatian khusus karena sangat terkait dengan risiko likuiditas, risiko operasional, dan profitabilitas dari suatu bank, untuk itu perlu adanya pengelolaan yang baik atas uang kas tersebut. Risiko likuiditas dipertimbangkan sebagai risiko yang utama dalam bisnis perbankan, karena risiko ini dapat menyebabkan kebangkrutan bagi sebuah bank, (Bessis, 2000). Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko likuiditas tersebut, maka bank harus mempunyai asset yang likuid minimal sebanyak kewajiban lancarnya. Kewajiban bank kepada pihak ketiga diklasifikasikan sebagai dana pihak ketiga dalam kewajiban lancar pada neraca bank. Kewajiban kepada pihak ketiga merupakan kewajiban bank kepada nasabah yang menginvestasikan dananya untuk di kelola oleh bank yang umumnya berasal dari produk tabungan, giro dan deposito. Ketidakmampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah dapat menimbulkan risiko likuiditas
1
sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada mekanisme perbankan dalam mengelola aktiva mereka. Pada sisi pasiva bank, Dana Pihak Ketiga di urutkan berdasarkan jatuh tempo bank harus mengembalian dana kepada nasabah atau jangka waktu dimana nasabah meminta bank untuk mengembalikan dana yang di simpannya di Bank. Secara garis besar jatuh tempo Dana Pihak Ketiga di bagi menjadi 2: 1) Berdasarkan Permintaan Nasabah, yaitu tabungan dan Giro, dan 2) Berdasarkan Perjanjian antara Pihak Bank dan Nasabah yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Deposito Walaupun deposito pada dasarnya hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu, namun nasabah dapat mencairkan deposito tersebut kapan saja dengan kompensasi nasabah tidak mendapatkan bunga atau bahkan diberikan denda berupa potongan pokok. Dari sisi resiko operasional, uang kartal yang merupakan aktiva yang paling likuid memerlukan pengelolaan khusus terkait dengan pengendalian internal yang memadai untuk mengantisipasi adanya fraud baik oleh pekerja bank itu sendiri maupun pihak lain. Potensi terjadinya pencurian uang kartal lebih besar di bandingkan dengan potensi pencurian uang giral, hal ini di sebabkan: 1)
Pengendalian internal dalam menjaga uang kartal pada umumnya masih bersifat manual.
2)
Pengendalian internal dalam menjaga uang giral umumnya sudah bersifat sistematis dan otomatis.
2
Dalam keterkaitannya kepada resiko profitabilitas pengelolaan uang kartal pada bank memerlukan biaya yang material dalam hal absolute nilai uang, biaya pengelolaan kas umumnya terdiri dari: 1)
Biaya untuk memperoleh kas
2)
Biaya menyimpan kas
Untuk dapat menjaga tingkat likuiditas bank perlu memiliki sejumlah uang kartal untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, namun dengan menyimpan sejumlah uang kartal tersebut bank harus mengeluarkan biaya untuk penyimpanan dan akan kehilangan kemungkinan peluang memperoleh penghasilan atas idle cash tersebut (oppurtunity cost). Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan uang yang diterima lebih besar dengan rata-rata sisa uang yang tersisa di masyarakat setiap bulannya sebesar 14% dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya. Hal ini mengindikasikan Bank sebagai lembaga keuangan yang membantu pemerintah untuk mengedarkan dan mengelola uang masyarakat harus memiliki strategi untuk mengoptimalkan saldo Kas. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Indonesia, seluruh Bank di Indonesia tidak dapat setiap saat menyetorkan kelebihan uang kartal yang dimilikinya kepada bank, maupun menarik dananya di BI jika terdapat kebutuhan akan uang kartal. Untuk dapat memenuhi likuiditasnya di tambah lagi dengan di berlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia, No.9/37/DPU Bank Umum perlu mengetahui serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
3
perihal prosedur penyetoran dan penarikan uang rupiah di Bank Indonesia sehingga seluruh visi dan misi perusahaan tersebut dapat tercapai. Berbeda dengan industri lain, pengelolaan uang kas di bank memiliki kesulitan yang lebih dikarenakan: 1)
Penerimaan uang kas dari penyetoran dana pihak ketiga nasabah sulit untuk di perkirakan.
2) Kesulitan dalam menyalurkan kelebihan uang yang dimiliki, antara lain disebabkan: a. Bank tidak dapat melakukan penyetoran uang kas ke Bank Indonesia setiap saat. b. Transaksi penukaran uang antar Bank (TUKAB) dilakukan dengan biaya yang tinggi dan harus menunggu. Atas dasar peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, penulis tertarik untuk membahas prosedur mengenai penyetoran dan penarikan uang oleh bank umum tersebut. Penulis beserta pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana serangkaian prosedur penyetoran dan penarikan uang rupiah pada Bank Indonesia. Prosedur tersebut pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dilaksanakan sepenuhnya oleh Unit Operasional Kas pada Divisi Sistem Pembayaran. Atas dasar latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk mengangkat sebuah judul yaitu “PROSEDUR PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK UMUM DI BANK INDONESIA”.
4
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1 Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.
1.2.2 Kegunaan Penelitian Penelitian ini memberikan manfaat yang mengacu baik dari segi teoritis maupun praktis. 1) Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau wawasan, dan informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa/i yang terkait mengenai Prosedur Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia. 2) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam operasional selanjutnya. Terutama yang berkaitan dengan Prosedur Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia.
5
1.3 Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dan susunan laporan ini, maka berikut ini dikemukakan sistematika dari masing-masing bab yakni: BAB I
Pendahuluan Bab ini membahasa tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.
BAB II
Kajian Pustaka Bab ini membahas tentang landasan teori
BAB III
Metode Penelitian Bab ini disajikan lokasi penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.
BAB IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini membahas gambaran umum daerah atau deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
BAB V
Simpulan dan Saran Bab ini disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian ini
6
