Sistem Pembayaran Non Tunai

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Kodifikasi Peraturan Perbankan Indonesia

Infrastruktur

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Tim Penyusun Chandra Murniadi Siti Astiyah Wahyu Yuwana Wirza Ayu Novriana Widyadita Hasna Zulda

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2014, Bank Indonesia 2014

Infrastruktur


DAFTAR ISI Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Halaman Hal. i – v Hal. vi Hal. vii Hal. vii – viii Hal. v

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Ketentuan Umum Landasan Hukum Ketentuan dan Prosedur Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Settlemet Assets) Kepastian Penyelesaian Akhir (Finality of Settlement) Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS Efisiensi Penyelenggara Sistem BI-RTGS Kepesertaan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan System BI-RTGS Pengawasan Sistem BI-RTGS (Oversight) Sanksi

Par 1 Par 2 Par 3 Par 4 – 5 Par 6

Hal. 1 Hal. 1 – 2 Hal. 2 – 3 Hal. 3 – 4 Hal.4

Par 7 Par 8 Par 9 Par 10 Par 11

Hal. 5 – 6 Hal. 6 Hal. 6 – 7 Hal. 7 – 8 Hal. 8

Par 12 Par 13

Hal. 8 – 9 Hal. 9

Par 14 Par 15 Par 16 Par 17 Par 18

Hal. 9 Hal. 10 Hal. 11 Hal. 11 – 14 Hal. 14

Par 19 Par 20

Hal. 14 Hal. 14

Par 21 Par 22

Hal. 14 – 15 Hal. 15

Pelaksanaan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah untuk Transfer melalui Sistem BI-RTGS Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi Lain-Lain

Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account Pelaksana TSA Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN), dan Sansi Transaksi dalam Penerapan TSA

i

Infrastruktur


Pengenaan Biaya Transaksi TSA Masa Transisi Sistem

Par 23 Par 24

Hal. 15 – 16 Hal. 16

Par 25

Hal. 16 – 17

Par 24

Hal. 17

Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu. Pembatasan Nilai Nominal Per Transaksi yang Dapat Dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada Periode Tertentu

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Ketentuan Peralihan

Lampiran Lampiran 1 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Hal. 18 – 348 Hal. 18

Halaman Judul Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Ketentuan Umum

Hal. 18 Hal. 19 – 22 Hal. 19 – 20 Hal. 20 – 22

Bab II Landasan Hukum Bab III Ketentuan dan Prosedur A. Ketentuan dan Prosedur Umum 1. Disain Sistem 2. Pelaksanaan Operasional RT 3. Fungsi-Fungsi dalam RT 4. Pengoperasian dan Prosedur Pembukuan Transaksi Secara Umum 5. Transaksi dengan Pengaturan Khusus 6. Fasilitas warehouse dalam Sistem BI-RTGS 7. Jam Operasional 8. Perubahan Jam Operasional 9. Permintaan Perpanjangan Window Time TRN oleh Peserta 10. Libur Fakultatif

Hal. 23 – 24 Hal. 25 – 69 Hal. 25 Hal. 25 – 26 Hal. 26 – 29 Hal. 29 – 41 Hal. 41 – 46

11. Hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan Peserta dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS a. Penyelenggara b. Peserta 12. Akses Informasi perihal Ketentuan dan Prosedur B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat 1. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara 2. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Peserta C. Penggunaan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) dalam Kondisi Tertentu Bab IV Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas A. Metode Penyelesaian Akhir B. Jenis Transaksi

Hal. 52 – 62

Hal. 46 – 48 Hal. 48 – 49 Hal. 49 – 50 Hal. 50 Hal. 51 – 52 Hal. 52

Hal. 53 – 55 Hal. 55 – 62 Hal .62 Hal. 62 Hal. 62 – 64 Hal. 64 – 69 Hal. 69 Hal. 70 – 77 Hal. 70 – 72 Hal. 72 – 74

ii

Infrastruktur


C. Penyediaan Informasi Saldo Rekening Giro D. Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah E. Throughout Guidelines F. Gridlock Resolution G. Queue Mechanism Bab V Dana Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Akhir (Settlement Assets) Bab VI Kepastian Penyelesaian Akhir A. Transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan B. Mekanisme Koreksi Transaksi C. Pengembalian Dana (Retur) D. Disain Sistem BI RTGS menjamin bahwa Peserta pengirim tidak dapat membatalkan atau menarik kembali dana yang sudah diterima Peserta penerima E. Pembatalan transaksi dalam antrian (queue cancellation) F. Pembatalan transaksi oleh sistem G. Bukti Penyelesaian Akhir Transaksi H. Jam Operasional Sistem BI-RTGS Bab VII Keamanan dan Keandalan Sistem BI-RTGS A. Sistem BI-RTGS dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat C. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat D. Pelatihan terhadap petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS E. Peninjauan secara berkala atas standar keamanan Sistem BIRTGS dengan mengacu pada standar internasional F. Pelaksanaan security audit secara berkala G. Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS H. Penyusunan capacity planning Bab VIII Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS A. Kebijakan Penetapan Biaya Transaksi Sistem BI-RTGS B. Jenis dan Besarnya Biaya dalam Sistem BI-RTGS C. Tata Cara Penghitungan dan Pembebanan Biaya Bab IX Kepesertaan A. Kriteria Peserta B. Persyaratan menjadi Peserta C. Tata Cara menjadi Peserta D. Tata Cara Perubahan Kepesertaan E. Kegiatan Penyelenggara Dalam Rangka Memastikan Kepatuhan Peserta dan Calon Peserta terhadap Ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan/atau Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta F. Kegiatan Administratif dalam Kepesertaan Sistem BI RTGS Bab X Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem BI RTGS Lampiran Lampiran 3.1 : RCC Reason Code List Lampiran 3.2 : Standardisasi Pengisian Message Transaksi Sistem BI-RTGS

Hal. 74 Hal. 74 Hal. 74 – 75 Hal. 74 Hal. 74 – 77 Hal. 78 Hal. 79 – 85 Hal. 79 Hal. 79 – 82 Hal. 82 Hal. 82

Hal. 82 – 83 Hal. 83 Hal. 83 – 84 Hal. 84 Hal. 85 – 91 Hal. 85 – 88 Hal. 88 – 89 Hal. 89 Hal. 89 Hal. 89 Hal. 90 Hal. 90 Hal. 90 Hal. 91 – 93 Hal. 91 Hal. 91 – 92 Hal. 92 Hal. 93 Hal. 93 Hal. 93 – 94 Hal. 94 – 103 Hal. 103 – 116 Hal. 116 – 117

Hal. 117 – 125 Hal. 126 Hal. 127 Hal. 127 – 135 Hal. 136 – 205

iii

Infrastruktur


Lampiran 3.3 : Jam Operasional Sistem BI-RTGS Lampiran 3.4 : Surat Penunjukan Pengambilan Fisik Uang Lampiran 3.5 : Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis Lampiran 3.6 : Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemeriksaan Internal Lampiran 3.7 : Ruang Lingkup Pelaksanaan Security Audit

Hal. 206 – 207 Hal. 208 Hal. 209 – 217

Lampiran 3.8a : Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta Sistem BI-RTGS Lampiran 3.8b : Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Lampiran 3.9 : Pedoman Teknis Penggunaan Fasilitas Guest Bank Lampiran 3.10 : Surat Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI Lampiran 3.11 : Stempel Contingency Plan Sistem BI-RTGS

Hal.221

Lampiran 4.1 : Daftar Transaction Reference Number (TRN) Lampiran 6.1 : Laporan Sistem BI-RTGS pada Peserta Lampiran 9.1 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Bank) Lampiran 9.2 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Pihak selain Bank) Lampiran 9.3 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Bank) Lampiran 9.4 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Pihak selain Bank) Lampiran 9.5 : Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Langsung Lampiran 9.6 : Data Kepesertaan Peserta Langsung Lampiran 9.7 : Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung Lampiran 9.8 : Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung Lampiran 9.9 : Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Fisik Uang Lampiran 9.10: Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Advis Lampiran 9.11: Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Langsung Lampiran 9.12: Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi Lampiran 9.13: Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang Lampiran 9.14: Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi Lampiran 9.15: Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang Lampiran 9.16: Surat Pemberitahuan Penandatangan Perjanjian Lampiran 9.17: Surat Kuasa Penandatangan Perjanjian Lampiran 9.18: Surat Penyampaian Authenticator Text

Hal.218 Hal. 219 – 220

Hal.222 Hal. 223 – 253 Hal. 254 Hal. 255 Hal. 256-258 Hal. 259 – 264 Hal. 265 – 276 Hal. 277 – 287

Hal. 288 – 298

Hal. 299 – 308

Hal. 309 – 310 Hal. 311 Hal. 312 – 313 Hal. 314 – 315 Hal. 316

Hal. 317

Hal. 318 – 319 Hal. 320 Hal. 321

Hal. 322 Hal. 323

Hal. 324 Hal. 325 Hal. 326

iv

Infrastruktur


Lampiran 9.19: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Tidak Langsung Lampiran 9.20: Data Kepesertaan Peserta Tidak Langsung Lampiran 9.21: Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung Lampiran 9.22: Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung Lampiran 9.23: Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Tidak Langsung Lampiran 9.24: Surat Bank Peserta Merger Lampiran 9.25: Contoh Surat dari Bank Hasil Merger mengenai Pelaksanaan Merger Lampiran 9.26: Surat Pernyataan Bank Hasil Merger Lampiran 9.27: Surat Bank Hasil Konsolidasi Lampiran 9.28: Surat Bank Peserta Konsolidasi Lampiran 9.29: Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Lampiran 9.30: Surat Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi

Lampiran 2 Perhitungan Bunga dan Kompensasi Lampiran 3 Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN) dan Sandi Transaki Dalam Rangka Penerapan TSA Melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI

Hal. 327 Hal. 328 Hal. 329 – 330 Hal. 331 – 332 Hal. 333 – 334 Hal. 335 Hal. 336 – 337 Hal. 338 – 339 Hal. 340 Hal. 341 Hal. 342 Hal. 343

Hal. 344 – 347 Hal. 348 – 349

v

Infrastruktur


Rekam Jejak Regulasi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Bab III huruf A.11 butir a.2).e) dan huruf A.12 Lampiran SE No. 12/1/ DASP 2010

-Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

SE 10/11/DASP 2008 Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS SE 10/10/DASP 2008 Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Sistem BI-RTGS dlm rangka Perlindungan kpd Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum -Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/14/PBI/ 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank

SE 10/9/DASP 2008 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 2/24/PBI/ 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern -Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP 2012 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23 DPD 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP 2010 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/DASP 2010 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM 2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP 2009 tentang Pedoman standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/25/DASP 2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP 2006 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern -Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP 2003 tentang Perubahan atas Surat Edaran bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

SE 12/1/DASP 2010 Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS SE 10/12/DASP 2008 Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI-RTGS dan SKN-BI dlm Rangka Penetapan TSA

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

SE 16/18/DPSP 2014 Perubahan Atas SE BI no. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

SE 9/22/DASP 2007 Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI-RTGS & SKN-BI Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba TSA Pemerintah

10/6/PBI/2008 Sistem BI-RTGS

SE 8/20/DASP 2006 Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI-RTGS & SKN-BI dlm Rangka Pelaksanaan Uji Coba TSA Pemerintah SE 8/12/DASP 2006 Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI-RTGS Selama Periode Uji Coba TSA Pemerintah melalui Mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/ Daerah pd BU

SE 7/62/DASP 2005 Sistem BI-RTGS SE 7/47/DASP 2005 Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem BI-RTGS Sehubungan dengan Hari Libur Nasional SE 6/45/DASP 2004 Batasan Nominal Transaksi Antar Bank Untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem BI-RTGS Sehubungan Dengan Hari Libur Nasional Tertentu

SE 6/14/DASP 2004 Pedoman Penyusunan Kebijakan & Prosedur Tertulis, Laporan Pemeriksaan Internal, serta Laporan Hasil Security Audit

6/13/PBI 2004 Perubahan atas 6/8/PBI/2004

6/8/PBI/2004 Sistem BI-RTGS Pasal 23 Keterangan: Diubah Dicabut Terkait PBI Masih Berlaku PBI/SK Dir BI Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku

vi

Infrastruktur


Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 Regulasi Terkait : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang - Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP 2010 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/DASP 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM/2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP 2009 perihal Pedoman standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/25/DASP 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP/2006 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/18/DPSP 2014 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP/2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/12/DASP 2008 perihal Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account

vii

Infrastruktur


- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/10/DASP 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/9/DASP 2008 perihal Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/47/DASP 2005 perihal Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sehubungan dengan Hari Libur Nasional.

viii

Infrastruktur Paragraf

1

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 10/6/PBI/2008

SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 1

2

BAB II Pasal 2 10/6/PBI/2008 ayat (1)

Ketentuan

Stabilitas Sistem Pembayaran Infrastruktur Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Ketentuan Umum 1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP). 3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia. 4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi. 5. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab I mengenai Pendahuluan (Lampiran 1 Bab I).

Landasan Hukum (1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat mengatur antara lain mengenai keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kepastian hukum pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kepastian Penyelesaian Akhir (finality of settlement) dan kepastian hukum mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan kewajiban Peserta. Pengaturan tersebut selain didasarkan pada ketentuan ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara juga ketentuan hukum yang berlaku seperti Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang merupakan dasar hukum untuk pembuatan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.

SE 10/9/DASP Huruf A No. 1d

Kepastian hukum mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan kewajiban Peserta meliputi hak, kewajiban, serta tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta.

Pasal 2 10/6/PBI/2008 ayat (2)-(4)

(2) Penyelenggara harus mengupayakan secara maksimal agar penyelenggaraan Sistem BI-RTGS memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang memiliki dasar hukum yang kuat, Penyelenggara antara lain melakukan

1



Ketentuan identifikasi kondisi atau keadaan tertentu melalui permintaan opini hukum. (3) Penyelenggara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara Penyelenggara dan Peserta dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan ini. Prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan ini antara lain adalah prinsip pengelolaan risiko, serta prinsip kejelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dan kewajiban Peserta. (4) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.


3

BAB III Pasal 3 10/6/PBI/2008

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab II mengenai Landasan Hukum (Lampiran 1 Bab 2).

Ketentuan dan Prosedur (1) Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi Peserta sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Sistem BIRTGS. Ketentuan dan prosedur memuat antara lain disain sistem (system design), alur transaksi (flow of transactions), jam operasional dan prosedur manajemen risiko yang dapat menjelaskan segala risiko finansial yang berpotensi timbul sehubungan dengan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS. Yang dimaksud dengan “risiko finansial” adalah risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu membayar). Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi. (2) Ketentuan dan prosedur yang disusun oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal, kondisi gangguan, dan/atau keadaan darurat. (3) Penyelenggara harus mempublikasikan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta dan pihak lainnya. Publikasi mengenai ketentuan dan prosedur yang telah disusun oleh Penyelenggara dilakukan antara lain melalui website Bank Indonesia atau disampaikan dalam forum pertemuan antara Penyelenggara dan Peserta.

2


4

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 3 BAB IV Pasal 4 10/6/PBI/2008 ayat (1)

Ketentuan Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab III mengenai Ketentuan dan Prosedur (Lampiran 1 Bab 3).

Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran (1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistem pembayaran. Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Penyelenggara dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan: Fasilitas Likuiditas Intrahari, fasilitas monitoring saldo secara real time, gridlock detection dan gridlock resolution.

SE 10/9/DASP/2008 Huruf A No. 3b

Selain itu juga diperlukan tersedianya fasilitas pada Penyelenggara untuk melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi. Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Peserta dapat dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.

SE 10/9/DASP/2008 Huruf A No. 3c – d

Himbauan kepada Peserta agar pengiriman transaksi tidak terakumulasi pada akhir jam operasional Sistem BI-RTGS yang dapat mengakibatkan kemacetan transaksi (gridlock), yaitu dengan memberikan pedoman untuk mengirimkan persentase tertentu dari volume transaksi sampai dengan batas waktu tertentu (throughput guidelines atau graduated payment schedule). Pembedaan biaya transaksi Sistem BI-RTGS berdasarkan waktu, untuk memberikan dorongan/insentif kepada Peserta agar mengirimkan transaksi lebih awal guna meminimalkan risiko likuiditas dan mencegah terjadinya gridlock.

Pasal 4 10/6/PBI/2008 ayat (2)


5

Pasal 5 10/6/PBI/2008 huruf a

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko sistem pembayaran dan harus mendorong Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko tersebut. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab IV mengenai Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas (Lampiran 1 Bab 4). Dalam rangka meminimalkan risiko sistem pembayaran: a. Bank Indonesia dapat menetapkan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS. Penetapan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS didasarkan atas pertimbangan untuk meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

3


6

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi SE 10/9/DASP/2008 huruf B

Ketentuan Jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu: 1. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS); 2. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli Surat Berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN); 3. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli Surat Berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS; 4. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai system kliring nasional Bank Indonesia; 5. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. Selain jenis transaksi yang harus dilakukan melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud di atas, Penyelenggara berwenang untuk menetapkan transaksi-transaksi lain yang dapat diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal 5 10/6/PBI/2008 huruf b

b. Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah.

BAB V

Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Settlement Assets)

Pasal 6 10/6/PBI/2008

(1) Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia sebagai sumber dana Penyelesaian Akhir transaksi melalui Sistem BI-RTGS diatur sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. (2) Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup. Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh Peserta dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah.

SE 12/1/DASP/2010 huruf A angka 5

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab V mengenai Dana yang digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Lampiran 1 Bab 5).

4

Infrastruktur Paragraf 7

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi BAB VI Pasal 7 10/6/PBI/2008

Ketentuan

Kepastian Penyelesaian Akhir (Finality of Settlement) (1) Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut: a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim (final and irrevocable); Transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada prinsipnya berupa transfer kredit, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Khusus untuk Bank Indonesia sebagai Peserta, selain berupa transfer kredit dapat pula berupa transfer debet, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya di Bank Indonesia. Transfer debet tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi selain untuk kepentingan nasabah Peserta yang diinput oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim” adalah Peserta pengi rim tidak dapat mendebet rekening Peserta penerima. Yang dapat dilakukan oleh Peserta pengirim adalah melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara. b. Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (real time); dan Yang dimaksud dengan “dilakukan secara seketika” adalah pelaksanaan pendebetan rekening Peserta pengirim dan pengkreditan rekening Peserta penerima dilakukan segera setelah diterimanya perintah transfer dan dilakukannya proses validasi oleh sistem di Penyelenggara. c. Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. Penyelenggara harus menetapkan jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional, serta menjamin ketepatan pelaksanaan jam operasional. Penyelenggara harus menginformasikan secara jelas mengenai jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional. (2) Penetapan jam operasional oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pula kondisi yang memungkinkan

5


8


Ketentuan perubahan dan/atau perpanjangan jam operasional.


Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab VI mengenai Kepastian Penyelesaian Akhir (Lampiran 1 Bab 6).

BAB VII Pasal 8 10/6/PBI/2008

Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS (1) Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (available) sepanjang jam operasional yang ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat. Tingkat keamanan yang tinggi terkait dengan standar keamanan yang terpercaya dan layak diterapkan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya (commercially reasonable) yang meliputi prinsip: a. kerahasiaan informasi (confidentiality); b. keutuhan informasi yang tidak mengalami perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berhak (integrity); c. metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang mengakses atau hardware yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS (authentication); d. Pihak yang mengakses informasi tidak dapat menyangkal aktivitas akses yang dilakukannya (non-repudiability); dan e. dapat diaudit (auditability). Yang dimaksud dengan “dapat berfungsi ( available)” adalah sistem dapat beroperasi dengan baik sepanjang jam operasional. (2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus: a. menyediakan sistem cadangan; b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Business Continuity Plan/BCP); dan c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS. Business Continuity Plan (BCP) antara lain memuat alternatif penyelesaian transaksi melalui sistem lain apabila Sistem BI-RTGS tidak dapat beroperasi baik di Penyelenggara maupun Peserta.


9

BAB VIII Pasal 9 10/6/PBI/2008

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab VII mengenai Keamanan dan Keandalan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 7).

Efisiensi Penyelenggara Sistem BI-RTGS (1) Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai tujuan, manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Termasuk dalam hal-hal lain misalnya dasar penetapan biaya transaksi

6



Ketentuan yang ditanggung oleh Peserta, biaya penyediaan likuiditas untuk melakukan Penyelesaian Akhir dan lain-lain. (2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk Peserta dan perekonomian secara umum. Prinsip efisien dan praktis pada ayat ini dievaluasi pada tahap pengembangan dan selama penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Apabila tingkat efisiensi dan kepraktisan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS tidak dapat dicapai secara optimal, maka kondisi tidak optimal tersebut hanya dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan manfaat, termasuk manfaat untuk perekonomian secara umum, antara lain penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan.


10

BAB IX Pasal 10 10/6/PBI/2008 ayat (1) – (2)a

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab VIII mengenai Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 8).

Kepesertaan (1) Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepesertaan bersifat obyektif dan transparan. Yang dimaksud dengan obyektif adalah keikutsertaan dan penghentian Peserta dalam Sistem BI-RTGS didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan. (2) Untuk memastikan bahwa calon Peserta dan Peserta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara berwenang untuk: a. mewajibkan calon Peserta untuk menyampaikan dokumen yang ditetapkan Penyelenggara;

SE 10/9/DASP/2008 huruf A No. 8 a Pasal 10 10/6/PBI/2008 ayat (2) b SE 10/9/DASP/2008 huruf A No. 8 a Pasal 10 10/6/PBI/2008 ayat (2) c SE 10/9/DASP/2008

antara lain terkait dengan kepemilikan Rekening Giro dan penyediaan perangkat Sistem BI-RTGS; b. mewajibkan Peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan insidentil serta memenuhi setiap kewajiban yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis dan laporan hasil audit; dan c. melakukan pemeriksaan langsung (on site inspection)

dilakukan terhadap calon Peserta dan Peserta.

7


Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi huruf A No. 8 b SE 12/1/DASP/2010 huruf A angka 9

11

12

Ketentuan Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BIRTGS Bab IX mengenai Kepesertaan (Lampiran 1 Bab 9).

BAB X

Tata Kelola yang Baik (Good Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Pasal 11 10/6/PBI/2008

Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara harus menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan,

SE 10/9/DASP/2008 huruf A no. 9

antara lain melalui: a. fungsi internal audit; b. pengawasan terhadap Sistem BI-RTGS oleh pengawas pembayaran; c. pengkonsultasian rencana kebijakan dengan Peserta; dan d. publikasi laporan.

SE 12/1/DASP/2010 huruf A no. 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab X mengenai Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 10).

BAB XI Pasal 12 10/6/PBI/2008 ayat (1)

Pengawasan Sistem BI-RTGS (Oversight)

SE 10/9/DASP/2008 huruf C

Pasal 12 10/6/PBI/2008 ayat (2) – (3)

Governance)

dalam

sistem

(1) Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran (overseer) mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk memastikan bahwa Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan aman dan efisien. Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sesuai dengan prinsip-prinsip dalam CP-SIPS (The Core Principles for Systemically Important Payment System) yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan kegiatan pengawasan tersebut, Penyelenggara harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT); b. Melakukan security audit terhadap Sistem BI-RTGS dan jaringan terkait; c. Menyampaikan KPT, Laporan Hasil Security Audit (LHSA), Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) dan laporan penyelenggaraan lainnya serta memberikan informasi lainnya yang diperlukan kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia; dan d. Memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan terhadap Perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta. (2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menyusun laporan berkala dan laporan insidentil. Yang dimaksud dengan “laporan insidentil” antara lain adalah laporan mengenai dilakukannya diskresi oleh Penyelenggara dan laporan lain

8



Ketentuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran. (3) Bank Indonesia dapat meminta Peserta untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Permintaan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaan asesmen Bank Indonesia terhadap pemahaman Peserta mengenai CP-SIPS.

13

BAB XII Pasal 13 10/6/PBI/2008

Sanksi (1) Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

dapat

Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif dimuat dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta. (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau perubahan status kepesertaan. Yang dimaksud dengan “perubahan status kepesertaan” antara lain adalah perubahan status kepesertaan aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend).

14

BAB I SE 10/10/DASP/2008 Huruf B

Pelaksanaan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS1 Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer (1) Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles). (2) Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat: a. identitas nasabah pengirim; b. identitas nasabah penerima dana; c. identitas Peserta penerima; dan d. jumlah dana yang ditransfer. (3) Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jika nasabah pengirim atau nasabah penerima dana tidak memiliki rekening pada bank Peserta, identitas tersebut meliputi paling kurang nama dan alamat. (4) Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi paling kurang nama Peserta, nama kantor Peserta, dan lokasi

1

Ketentuan Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no. 10/6/PBI/2008.

9



Ketentuan kantor Peserta.

15

BAB II SE 10/10/DASP/2008 Huruf C

Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim (1) Peserta pengirim dapat menyetujui untuk meneruskan instruksi transfer nasabah melalui Sistem BI-RTGS apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer. (2) Instruksi transfer yang diteruskan oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan instruksi transfer yang diperintahkan oleh nasabahnya. (3) Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk instruksi transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BIRTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, Peserta pengirim harus dengan segera dan tanpa menunda meneruskan instruksi transfer tersebut. b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer dengan segera dan tanpa menunda setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi KasPenarikan Tunai. (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer oleh Peserta pengirim. (5) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, maka: a. nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta b. pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau c. Peserta pengirim harus melakukan reversal, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebetan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai. (7) Instruksi transfer yang diterima oleh Peserta dengan amanat untuk dilaksanakan pada tanggal tertentu (transaksi titipan), harus diteruskan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal yang diperintahkan oleh nasabah.

10



16

Sumber Regulasi BAB III SE 10/10/DASP/2008 huruf D

17

BAB IV SE 10/10/DASP/2008 Huruf E

Ketentuan

Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer (1) Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim. (2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BIRTGS. (3) Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan: a. pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi tersebut; atau b. paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan ketentuan harus dengan segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi transfer baru setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke dalam RCC dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, apabila ketidaksesuaian diketahui setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a. (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah Peserta yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah Peserta sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut. (5) Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima.

Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima (1) Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), serta pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. Confirmation advice merupakan hasil olahan komputer (computer print-out) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit. (2) Peserta penerima harus menyampaikan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan confirmation advice, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Transfer untuk nasabah penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima

11


Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sumber Regulasi 1)

2)

3)

4)

5)

Ketentuan Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan/atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung. Dalam hal sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta penerima untuk melakukan pengkreditan pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima pada Peserta penerima terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah penerima. Peserta penerima harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut. Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta 1 (satu) hari setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta

12



Ketentuan pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. 6) Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan atas dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang dimaksud “ketentuan yang berlaku” antara lain adalah ketentuan mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), ketentuan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank, serta Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction). b. Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima 1) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan mengenai telah tersedianya dana hasil transfer kepada nasabah penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional. 2) apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat pemberitahuan harus dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya berlaku jika kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung. (3) Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam confirmation advice, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah. Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah: a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang

13



BAB V 18

19

20

21

Ketentuan sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut. b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut. (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan pada huruf b, sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada nasabah penerima yang memiliki rekening pada Peserta penerima.

Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer Melalui Sistem BI-RTGS

SE 10/10/DASP/2008 huruf F

Peserta harus mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi berupa pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BIRTGS, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.

BAB VI SE 10/10/DASP/2008 huruf G BAB VII SE 10/10/DASP/2008 huruf H

Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi

BAB I SE 10/12/DASP/2008 Romawi I

Tata cara penghitungan bunga dan kompensasi diatur sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

Lain-Lain (1) Kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran bunga dan kompensasi dalam ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta. (2) Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam ketentuan ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account Pelaksana TSA Pelaksana TSA ditetapkan sebagai berikut: 1. Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, menetapkan Bank dan Pihak Selain

14



BAB II 22

23

Ketentuan Bank yang merupakan mitra kerja KPPN sebagai pelaksana TSA. 2. Penetapan Bank dan Pihak Selain Bank sebagai pelaksana TSA sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. 3. Dalam penerapan TSA, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Peserta SKNBI sebagai pelaksana TSA, yang meliputi: a. Kantor Pusat Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor Pusat Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN; b. Kantor Cabang Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor Cabang Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Kantor lainnya dari Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor lainnya dari Peserta SKNBI yang melakukan transaksi terkait penerapan TSA.

Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN), dan Sansi Transaksi dalam Penerapan TSA

SE 10/12/DASP/2008 Romawi II

(1) Jenis transaksi, penggunaan TRN, dan sandi transaksi dalam rangka penerapan TSA diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. (2) Peserta Sistem BI-RTGS yang melakukan transaksi dalam rangka penerapan TSA harus menggunakan TRN dan mengisi payment detail yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. (3) Peserta SKNBI yang melakukan transaksi dalam rangka penerapan TSA harus menggunakan sandi transaksi dan mengisi keterangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. (4) TRN IFTSA001 hanya dapat digunakan untuk transaksi dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, sedangkan untuk transaksi dengan nominal di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus melalui SKNBI. (5) Untuk transaksi di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan setelah jadwal pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir, Peserta Sistem BI-RTGS masih dapat mengirimkan transaksi dengan menggunakan TRN IFTSA002.

BAB III SE 10/12/DASP/2008 Romawi III

Pengenaan Biaya Transaksi TSA Pengenaan biaya transaksi TSA diatur sebagai berikut : (1) Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang melakukan transaksi dengan menggunakan TRN atau sandi transaksi dalam rangka penerapan TSA sebagaimana dimaksud pada Paragraf 25 ayat (1) dikenakan biaya transaksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) per transaksi. (2) Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan TRN atau sandi transaksi selain TRN atau sandi transaksi yang tercantum pada Lampiran 3, maka Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI tersebut dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS atau SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan

15

Infrastruktur


Paragraf

Sumber Regulasi

Ketentuan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI. (3) Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang menggunakan TRN atau sandi transaksi dalam rangka TSA selain untuk transaksi TSA dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI, ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per transaksi. (4) Pengenaan biaya transaksi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI di Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia mengetahui adanya kesalahan penggunaan TRN dan/atau sandi transaksi.

Masa Transisi Sistem

24

BAB IV SE 10/12/DASP/2008 Romawi IV

BAB I 25

SE 7/47/DASP/2005

(1) Khusus untuk transaksi TSA yang dilakukan melalui SKNBI, mekanisme pembebanan biaya transaksi Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan sebagai berikut : a. Bank yang melakukan transaksi TSA melalui SKNBI dikenakan biaya transaksi kliring kredit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI. b. Pada awal bulan berikutnya, Bank Indonesia mengembalikan biaya transaksi kliring kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank. (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan paling lambat sampai dengan akhir Desember 2008. (3) Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiap hari namun dilakukan pada hari kerja tertentu, maka TRN BIRSA501 belum dapat digunakan sehingga pelimpahan pajak tetap menggunakan TRN dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Sistem BI-RTGS.

Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu. Pembatasan Nilai Nominal Per Transaksi yang Dapat Dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada Periode Tertentu Sehubungan dengan terjadinya peningkatan volume transaksi pembayaran antar Bank melalui Sistem BI-RTGS yang sangat signifikan pada periode waktu tertentu, seperti menjelang dan setelah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maka untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dipandang perlu untuk melakukan pembatasan nilai nominal per transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini yaitu sebagai berikut: 1. Transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang menggunakan TRN IFT00000 bagi Bank, dan BIRBI540 bagi Bank Indonesia, dengan batasan nilai nominal per transaksi di bawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tidak dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS. 2. Bagi transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang berupa transaksi multiple credit, batasan nilai nominal per transaksi untuk setiap

16


24


BAB I SE 12/1/DASP/2010 huruf B

Ketentuan rekening penerima dana yang dituju ditetapkan sesuai dengan batasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1. 3. Batasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, berlaku untuk periode transaksi yang Penyelesaian Akhirnya dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 9 November 2005 dan tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2005. 4. Agar transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dapat tetap dilakukan oleh Bank maka transaksi tersebut dapat diselesaikan melalui kliring penyerahan sesuai dengan jadwal yang akan diumumkan oleh penyelenggara kliring. 5. Berkaitan dengan ketentuan pembatasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, seluruh Peserta harus mengumumkan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum tanggal 24 Oktober 2005.

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Ketentuan Peralihan (1) Peserta yang telah menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai keikutsertaannya dalam Mekanisme USD/IDR PvP kepada Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran ini dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP sejak tanggal implementasi Mekanisme USD/IDR PvP yang ditetapkan oleh Penyelenggara. (2) Nama Peserta yang telah menyampaikan konfirmasi dan penetapan tanggal implementasi Mekanisme USD/IDR PvP sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui pengumuman dan/atau sarana lainnya seperti administrative message. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP sebagaimana diatur dalam Bab IX mengenai Kepesertaan paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini.

17

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

Lampiran 1

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM BANK INDONESIAREAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)

17

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 DAFTAR ISI BAB

JUDUL BAB

HALAMAN

I

Pendahuluan

I.1 s/d I.4

II

Landasan Hukum

II.1 s/d II.2

III

Ketentuan dan Prosedur

III.1 s/d III.45

IV

Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas

IV.1 s/d IV.8

V

Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir

V.1

VI

Kepastian Penyelesaian Akhir

VI.1 s/d VI.6

VII

Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS

VII.1 s/d VII.6

VIII

Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

VIII.1 s/d VIII.2

IX

Kepesertaan

IX.1 s/d IX.33

X

Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

X.1

18


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sejak tanggal 17 November 2000, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta, dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efisien, aman dan andal. Selain itu juga untuk menyediakan informasi saldo Rekening Giro Peserta secara real time dan menyeluruh sehingga dapat membantu Peserta, khususnya Bank, dalam meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas. Pada saat pertama kali diimplementasikan, landasan hukum dari penyelenggaraan Sistem BI-RTGS adalah: 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor 11/32/PBI/2009 tanggal 30 September 2009; dan 2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah terakhir dengan SE BI Nomor 5/17/DASP tanggal 15 Agustus 2003. Untuk menyempurnakan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS tersebut di atas, pada tanggal 11 Maret 2004 Bank Indonesia telah memberlakukan PBI Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem BI-RTGS yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 6/13/PBI/2004 pada tanggal 9 Juni 2004. Sebagai petunjuk pelaksanaan atas PBI Sistem BI-RTGS tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan SE BI Nomor 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang menggantikan SEBI Nomor 2/24/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana telah diubah terakhir dengan SEBI Nomor 5/17/DASP tanggal 15 Agustus 2003. Dalam rangka menindaklanjuti hasil self-assessment atas pemenuhan prinsip-prinsip yang diatur dalam The Core Principles for Systemically Important Payment System (CP-SIPS) yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan hasil konsultasi dengan bank sentral negara lain, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan kembali ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS yang mengacu pada CP-SIPS. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 18 Februari 2008 Bank Indonesia memberlakukan PBI No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang menggantikan PBI No. 6/8/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 6/13/PBI/2004. Selanjutnya …

19

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Selanjutnya sebagai petunjuk pelaksanaan dari PBI tersebut, Bank Indonesia memberlakukan Surat Edaran No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan antara lain memuat ketentuan mengenai prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS baik dalam kondisi normal, kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat, persyaratan kepesertaan, pengelolaan risiko likuiditas, mekanisme dan kepastian Penyelesaian Akhir, keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS serta efisiensi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Upaya pengembangan Sistem BI-RTGS dilakukan secara berkelanjutan oleh Bank Indonesia selaku Penyelenggara. Pada bulan Januari tahun 2010, pengembangan Sistem BI-RTGS dilakukan dengan cara menghubungkan Sistem BI-RTGS dengan sistem real-time gross settlement (RTGS) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diselenggarakan di Hong Kong. Sistem RTGS dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di Hong Kong tersebut adalah United States Dollar Clearing House Automated Transfer System (USD CHATS). Keterhubungan Sistem BI-RTGS dengan USD CHATS dimaksudkan untuk menyediakan sarana Penyelesaian Akhir (settlement) sisi Rupiah (pada Sistem BI-RTGS) dan settlement sisi Dolar Amerika Serikat (pada USD CHATS) dari transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah di Indonesia secara bersamaan (simultaneous settlements). Mekanisme settlement 2 (dua) mata uang pada 2 (dua) sistem RTGS secara bersamaan tersebut dikenal dengan istilah mekanisme payment-versuspayment (PvP). Dengan mekanisme PvP melalui Sistem BI-RTGS dan USD CHATS, potensi timbulnya foreign exchange settlement risk dalam settlement transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah yang dilakukan antar Peserta dapat dimitigasi.

B.

Guna mengakomodasi pelaksanaan mekanisme PvP antara Sistem BI-RTGS dengan USD CHATS tersebut, maka Bank Indonesia mencabut SEBI No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan menggantikannya dengan SEBI ini. Ketentuan Umum Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP). 3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia. 4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan atau perbankan syariah. 5. Pihak …

20

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

Pihak Selain Bank adalah pihak-pihak selain Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern. Peserta Langsung adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BIRTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal (RT) milik Peserta yang bersangkutan. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang melakukan transaksi Sistem BIRTGS melalui RT milik Peserta Langsung berdasarkan perjanjian antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up. RTGS Central Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal. RTGS Central Computer Back-up, yang selanjutnya disebut RCC Back-up, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara online, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama, RTGS Terminal Server Back-up dan RTGS Terminal Workstation. RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi normal. RTGS Terminal Server Back-up, yang selanjutnya disebut RT Server Back-up, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT Server Utama. RTGS Terminal Workstation, yang selanjutnya disebut RT Workstation, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT Server …

21


17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya. United States Dollar Clearing House Automated Transfer System, yang selanjutnya disebut USD CHATS, adalah suatu sistem transfer dana real time gross settlement dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di Hong Kong. Mekanisme United States Dollar/Indonesian Rupiah Payment-versus-Payment, yang selanjutnya disebut Mekanisme USD/IDR PvP, adalah mekanisme Penyelesaian Akhir (settlement) untuk transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar Peserta, dimana proses penyelesaian akhir kedua mata uang dilakukan secara bersamaan (simultaneous settlements) pada RCC (untuk mata uang Rupiah) dan sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS di Hong Kong (untuk mata uang Dolar Amerika Serikat), dan antara RCC serta sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS terkoneksi melalui seperangkat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari: a. Indonesian Rupiah Cross Currency Payment Matching Processor, yang selanjutnya disebut IDR CCPMP; b. United States Dollar Cross Currency Payment Matching Processor, yang selanjutnya disebut USD CCPMP; dan c. Jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi Mekanisme USD/IDR PvP di Hong Kong. Transaksi PvP adalah transaksi untuk Penyelesaian Akhir (settlement) sisi mata uang Rupiah pada Sistem BI-RTGS dari transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar Peserta yang diselesaikan melalui Mekanisme USD/IDR PvP. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh RCC Utama atau RCC Back-up karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi. Jam Operasional adalah waktu RCC melakukan kegiatan operasional, yaitu sejak RCC open sampai dengan RCC cut off sesuai dengan yang ditetapkan Penyelenggara. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas RT di lokasi Penyelenggara yang disediakan oleh Penyelenggara sebagai RT back-up dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan RT Peserta Langsung tidak dapat digunakan oleh Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung yang menggunakan RT yang disediakan Peserta Langsung. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. BAB …

22


BAB II LANDASAN HUKUM

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut: 1.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (PBI Sistem BI-RTGS) PBI Sistem BI-RTGS merupakan landasan hukum penyelenggaraan Sistem BIRTGS yang mengacu pada CP-SIPS, yang pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk menjamin keamanan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

2.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (PBI Hubungan Rekening Giro) PBI Hubungan Rekening Giro antara lain mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dan ketentuan serta persyaratan untuk memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. Mengingat salah satu persyaratan untuk menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS adalah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia sebagai sarana untuk Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS, maka kewajiban Peserta Sistem BI-RTGS dalam pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam PBI Hubungan Rekening Giro dimaksud.

3.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (PBI BI-SSSS) PBI BI-SSSS antara lain mengatur mengenai mekanisme penyelesaian akhir terhadap transaksi surat berharga yang digunakan untuk operasi pasar terbuka yang Penyelesaian Akhir dananya dilakukan melalui Sistem BI-RTGS. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur mengenai penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dengan menggunakan jaminan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) yang ditatausahakan di BI-SSSS.

4.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari (PBI FLI) PBI FLI antara lain mengatur mengenai penyediaan FLI untuk kepentingan kelancaran Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

5.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (PBI FLIS) PBI FLIS antara lain mengatur mengenai penyediaan FLIS untuk kepentingan kelancaran Penyelesaian Akhir Sistem BI-RTGS bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usaha syariah (UUS).

6.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS

SEBI …

23

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 SEBI ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI Sistem BI-RTGS yang mengatur mengenai pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang harus menjadi pedoman bagi Penyelenggara dalam mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. 7.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS SEBI ini mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS di sisi Penyelenggara dan Peserta.

8.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (SEBI Hubungan Rekening Giro) SEBI Hubungan Rekening Giro merupakan petunjuk pelaksanaan PBI Hubungan Rekening Giro yang mengatur secara rinci mengenai ketentuan dan persyaratan kepemilikan Rekening Giro di Bank Indonesia yang menjadi dasar kepemilikan Rekening Giro bagi Peserta.

9.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (SEBI BI-SSSS) SEBI BI-SSSS merupakan petunjuk pelaksanaan PBI BI-SSSS yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian akhir terhadap transaksi surat berharga dan penatausahaan SBI dan SUN di BI-SSSS.

10.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari (SEBI FLI) SEBI FLI merupakan petunjuk pelaksanaan PBI FLI yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme penggunaan FLI oleh Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

11.

Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (SEBI FLIS) SEBI FLIS merupakan petunjuk pelaksanaan PBI FLIS yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme penggunaan FLIS oleh Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS.

12.

Perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta (Perjanjian Sistem BI-RTGS) Perjanjian Sistem BI-RTGS didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan dasar hukum yang mengikat bagi Penyelenggara dan Peserta. Perjanjian Sistem BI-RTGS antara lain berisi hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dan kewajiban Peserta, tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta, jenis-jenis transaksi yang wajib dan/atau dapat dilakukan Peserta melalui Sistem BI-RTGS dan keabsahan alat bukti transaksi Sistem BI-RTGS.

BAB …

24

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BAB III KETENTUAN DAN PROSEDUR A.

Ketentuan dan Prosedur Umum 1. Disain Sistem a. Komponen Sistem BI-RTGS Sistem BI-RTGS terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: 1) RTGS Central Computer (RCC) RCC merupakan sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta. RCC terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yaitu: a) Interbank Funds Transfer System (IFTS) IFTS adalah sub sistem yang berfungsi untuk menerima dan memproses data transaksi, menyediakan data-data di database RCC yang dapat di-enquiry oleh Peserta, laporanlaporan settlement dan laporan-laporan lainnya bagi semua Peserta. b) Settlement Account (SA) SA adalah sub sistem yang mencatat saldo Rekening Giro seluruh Peserta secara real time. RCC terdiri dari RCC Utama dan RCC Back-up. 2) RTGS Terminal (RT) RT merupakan sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara online yang berfungsi untuk melakukan berbagai transaksi. RT terdiri dari RT Server Utama, RT Server Back-up, dan RT Workstation. 3) Jaringan komunikasi data Jaringan komunikasi data terdiri dari: a)

b.

infrastruktur komunikasi yang menghubungkan antara RT Peserta dengan RCC; dan b) infrastruktur komunikasi yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi USD/IDR PvP di Hong Kong. Pengiriman Message Transaksi Sistem BI-RTGS menggunakan V-shaped structure dalam proses pengiriman message dari Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem BI-RTGS. Dengan … 25


Peserta Pengirim

Peserta Penerima

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem BI-RTGS

2.

Dengan struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu transaksi akan dikirimkan oleh Peserta pengirim ke RCC dan akan diteruskan kepada Peserta penerima apabila transfer sudah di-settle di RCC di Penyelenggara. Pelaksanaan Operasional RT a.

Struktur Organisasi Struktur organisasi atau departemen dalam RT terdiri dari: 1) Central Department Central department merupakan departemen yang mengelola RT Server yang langsung terhubung dengan RCC serta terdaftar sebagai Peserta dengan 1 (satu) member code. Setiap Peserta hanya mempunyai 1 (satu) central department yang dapat terhubung dengan maksimal 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) subsidiary department. Central department mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai fungsi dalam RT termasuk untuk melakukan monitoring kegiatan dari subsidiary departmentnya. Setiap central department harus memiliki paling sedikit 2 (dua) RT Server yang terdiri dari RT Server Utama dan RT Server Back-up serta 1 (satu) printer. RT Server tersebut terhubung dengan RT Workstation baik yang berada pada central department maupun subsidiary department, dimana jumlah RT Workstation pada seluruh departemen maksimal 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) workstation. 2) Subsidiary Department Subsidiary department merupakan departemen yang hanya memiliki RT Workstation untuk melaksanakan berbagai fungsi RT dan memonitor kegiatan transaksi milik departemen yang bersangkutan … 26


b.

bersangkutan. Untuk mengidentifikasi asal transaksi maka setiap subsidiary department diberikan department code. Pengoperasian fungsi RT pada setiap departemen Fungsi RT yang dapat dioperasikan untuk setiap departemen tergantung pada kebijakan masing-masing Peserta. Pada umumnya setiap departemen dapat melakukan fungsi-fungsi antara lain: 1) membuat (construct) transaksi keluar (outgoing transaction); 2) melakukan otorisasi, mengirim, mengubah dan membatalkan transaksi; 3) mencetak dan mengirim copy transaksi; 4) 5) 6)

c.

menayangkan (display) dan mencetak status transaksi; menayangkan dan mencetak ulang rincian transaksi; mengelola Sistem Antrian untuk transaksi dengan tingkat kepentingan normal yang berasal dari departemen masing-masing; 7) mengendalikan operasi printer; 8) mencetak laporan-laporan atas transaksi yang berasal dari departemen masing-masing; 9) melakukan fungsi supervisory; dan 10) memelihara dan meng-up-date database masing-masing. Wewenang pengoperasian pada Operating System (O/S) Kewenangan pengoperasian O/S pada masing-masing Peserta terdiri dari administrator, RT super, dan RT user. 1) Administrator (adm) Administrator bertanggungjawab untuk: a) mengelola user O/S yang meliputi RT super dan RT user; dan b) melakukan set-up dan release aplikasi RT. Apabila password administrator tidak dapat digunakan maka harus dilakukan install ulang oleh Peserta sendiri. Dalam hal Peserta mengalami kesulitan dalam melakukan install ulang, Peserta yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Peserta mengajukan surat permintaan install ulang O/S yang ditandatangani oleh Direksi yang mempunyai spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan ditujukan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 b) Peserta menyerahkan perangkat RT Server untuk dilakukan install ulang kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana … 27


2)

3)

d.

sebagaimana dimaksud pada huruf a). RT super RT super digunakan untuk: a) Pendaftaran printer; b) Reset user, system status, dan log on status yang masih dalam status in progress; c) Restore database; d) Ad hoc back-up; dan e) Konfigurasi pencetakan laporan. RT user

RT user digunakan untuk seluruh kegiatan pengoperasian RT Peserta. Wewenang pengoperasian pada aplikasi RT Kewenangan pengoperasian aplikasi RT pada masing-masing Peserta ditunjukkan oleh tingkatan user yang terdiri dari level administrator, supervisor dan operator. 1) Administrator (adm) Penyelenggara akan memberikan 2 (dua) user dengan level administrator beserta password-nya kepada Peserta yang diwakili oleh Direksi atau pejabat yang diberi kuasa pada instalasi pertama. Untuk keperluan pengamanan aplikasi RT, Peserta diminta untuk mengubah password administrator segera pada hari yang sama setelah password diterima dari Penyelenggara. User administrator bertanggungjawab untuk: a) mengelola database aplikasi RT yang antara lain meliputi database member control, department, RT Workstation, Account Identifier Data (AID), dan Authenticator Text (AT); dan b) mengelola user aplikasi RT yang meliputi pendaftaran, perubahan, dan penghapusan petugas-petugas yang ditunjuk dan menentukan kewenangan untuk mengoperasikan berbagai fungsi dalam aplikasi RT. User administrator pada central department dapat mendaftarkan user-user dengan level administrator, supervisor dan operator, baik pada central department sendiri maupun pada subsidiary department. Untuk pendaftaran user, diperlukan 2 (dua) user level administrator yang bertugas untuk mendaftarkan dan melakukan approval. Apabila password user setingkat administrator tidak dapat digunakan maka reset password hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) administrator lain. Apabila seluruh password user setingkat administrator tidak dapat digunakan maka reset password harus … 28


2)

3)

3.

harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara menjalankan CD aplikasi reset password yang telah diberikan oleh Penyelenggara. Supervisor (spv) Supervisor (spv) memiliki kewenangan operasional dalam aplikasi RT untuk melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terhadap pekerjaan dari operator antara lain menyetujui (approve) dan mengirimkan transaksi atau aktivitas administratif lainnya. Kewenangan supervisor dapat dibatasi berdasarkan pemberian fungsi dan/atau pembatasan nominal (global limit) dalam pengiriman transaksi. Dalam hal password user setingkat supervisor tidak dapat digunakan maka reset password harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator. Operator (opr) Operator (opr) memiliki kewenangan untuk melakukan input data (construct data) ke dalam Sistem BI-RTGS sesuai dengan perintah transfer. User setingkat operator tidak dapat mengakses pengelolaan Sistem Antrian serta fungsi-fungsi supervisi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman transaksi yang dilakukan oleh operator masih memerlukan persetujuan dari supervisor. Dalam hal password user setingkat operator tidak dapat digunakan maka reset password harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator.

Fungsi-fungsi dalam RT Dalam RT terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut: a. System System adalah fasilitas dalam Sistem BI-RTGS yang digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) System start-up dan department start-up System start-up merupakan kegiatan mengaktifkan RT Server pada masing-masing Peserta. System start-up dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department. Selanjutnya subsidiary department dapat melakukan department start-up yang dilakukan oleh user setingkat administrator pada subsidiary department atau oleh user setingkat administrator pada central department. System start-up dilakukan pada setiap awal hari kerja setelah proses batch pada hari kerja sebelumnya atau setelah pemeliharaan database. 2) System shut-down dan department shut-down Department shut-down merupakan kegiatan untuk menonaktifkan department. Central department shut-down dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department. Subsidiary department … 29

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 department shut-down dilakukan oleh user setingkat administrator pada subsidiary department atau oleh user setingkat administrator pada central department. Subsidiary department shut-down harus dilakukan sebelum central department shut-down. System shut-down merupakan kegiatan menutup sistem aplikasi RT pada akhir hari kerja (end of day system shut-down). Kegiatan ini dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department setelah department shut-down. Setelah system shutdown, dilanjutkan dengan end of day process untuk persiapan proses hari kerja berikutnya. 3)

b.

Penutupan sistem dalam Jam Operasional (mid-day shut-down) Peserta dapat melakukan penutupan sistem dalam Jam Operasional yang bersifat sementara. Setelah itu Peserta dapat mengaktifkan sistem kembali (system start-up) oleh user setingkat administrator pada central department untuk melanjutkan kegiatan operasional.

Interbank Fund Transfer System (IFTS) IFTS adalah fasilitas dalam Sistem BI-RTGS yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Construct Construct data transaksi keluar merupakan kegiatan input data transaksi berdasarkan perintah transfer dalam bentuk warkat atau data elektronik yang ditentukan oleh masing-masing Peserta. Construct data terdiri dari Construct Single Credit, Construct Multiple Credit dan Credit Notification. Hasil dari kegiatan ini adalah construct copy yang akan tercetak pada departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh user setingkat operator yang telah didaftarkan ke dalam Sistem BI-RTGS. 2)

Amend IFTS Transaction Amend data merupakan kegiatan untuk melakukan koreksi data yang telah di-input setelah dilakukan reject oleh supervisor atau ditolak oleh RCC dengan status Negative Acknowledgement (NK). Hasil dari kegiatan ini adalah amend copy yang akan tercetak pada departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh user setingkat operator yang telah didaftarkan ke dalam Sistem BIRTGS.

3)

Reconstruct PvP transaction Reconstruct PvP transaction merupakan kegiatan untuk melakukan koreksi atas data Transaksi PvP yang telah ditolak oleh RCC dengan status pemrosesan Rejected by Host (RH). Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan data Transaksi PvP yang telah di-input … 30

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 di-input sebelumnya sehingga petugas tidak perlu meng-input ulang seluruh data. Hasil dari kegiatan ini adalah reconstruct copy yang akan tercetak pada departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh user setingkat operator yang telah didaftarkan pada Sistem BIRTGS. Setelah kegiatan reconstruct ini masih diperlukan approval oleh user setingkat supervisor. 4)

Approval/Reject IFTS a) Approval merupakan kegiatan untuk melakukan persetujuan data transaksi yang di-input oleh operator. b)

5)

6)

7)

Reject merupakan kegiatan untuk melakukan penolakan data transaksi yang di-input oleh operator. Cancel Rejected IFTS Cancel merupakan kegiatan untuk melakukan pembatalan data transaksi yang telah di-reject oleh supervisor. Cancel PvP Transaction Cancel PvP Transaction merupakan kegiatan untuk melakukan pembatalan data Transaksi PvP. Transaksi PvP yang dapat dibatalkan adalah transaksi yang memiliki status pemrosesan Pending for Matching (PM), PvP Matched (MT), Hold IDR Fund (HD) dan Hold Counterparty Currency (HC). Queue handling a) Queue handling merupakan kegiatan untuk melakukan pembatalan antrian dan resequence transaksi dengan tingkat kepentingan normal. b) Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu transaksi maka transaksi yang bersangkutan akan dimasukkan dalam Sistem Antrian pada RCC. c) Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, Transaksi PvP akan masuk ke dalam Sistem Antrian setelah menemukan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat (berstatus pemrosesan PvP Matched (MT)) namun belum berhasil meng-hold dana sisi mata uang Rupiah karena ketidakcukupan saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah, dan Transaksi PvP akan berstatus pemrosesan Pending for Holding IDR Fund (PH). d) Penanganan antrian dapat dilakukan oleh Peserta melalui fungsi Outgoing Queue Maintenance. Fungsi ini digunakan oleh Peserta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Melihat daftar transaksi keluar dengan tingkat kepentingan prioritas dan normal; (2) Mengubah … 31

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 (2)

e)

f)

c.

Mengubah nomor urut antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal. Pengurutan kembali nomor antrian agar tidak menggunakan nomor yang berurutan karena akan menyebabkan kesulitan apabila terdapat transaksi yang akan disisipkan diantara urutan yang telah ada; dan (3) Membatalkan transaksi dengan tingkat kepentingan normal. Pada saat cut off warning transaksi yang masih berada dalam antrian akan dibatalkan oleh RCC dan status transaksi akan menjadi Reject by Host Acknowledge Print (RH AK PR). Pada saat yang bersamaan, pada printer Peserta akan tercetak cancel copy. Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, apabila Transaksi PvP pada saat PvP cut off masih berada dalam antrian (berstatus pemrosesan Pending for Holding IDR Fund (PH)), Transaksi PvP tersebut akan dibatalkan oleh RCC dan status pemrosesannya menjadi Rejected by Host (RH).

Audit Trail Audit trail adalah fungsi yang digunakan untuk melihat dan/atau mencetak seluruh transaksi yang telah diproses oleh RT. Melalui fungsi ini dapat diperoleh informasi mengenai status dari transaksi baik transaksi keluar maupun transaksi masuk secara individual maupun ringkasannya dalam bentuk tayangan ataupun cetakan setiap saat pada Jam Operasional dengan masa retensi selama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Central department dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan subsidiary department hanya dapat melihat transaksi yang berasal dari subsidiary department yang bersangkutan. Melalui fungsi ini user dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

List/Print Transaction Status Peserta dapat melihat dan/atau mencetak status transaksi saat ini atau transaksi periode sebelumnya.

2)

List/Print Transaction History Peserta dapat melihat dan/atau mencetak riwayat status selengkapnya untuk transaksi saat ini atau yang telah diproses, misalnya transaksi yang dikirim ulang karena adanya kegagalan transmisi. List/Print Unfinished Transaction Peserta dapat melihat transaksi-transaksi yang belum/tidak terselesaikan seperti transaksi yang diubah dan ditolak oleh supervisor dan yang ditunda karena dana tidak cukup.

3)

4) Display/Reprint … 32

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 4)

d.

Display/Reprint Transaction Peserta dapat melihat tayangan dan/atau mencetak rincian transaksi-transaksi tertentu yang sedang berjalan maupun yang telah diproses. 5) Print Summary Report Peserta dapat melihat dan/atau mencetak ringkasan seluruh transaksi yang dikirim dan diterima pada saat berjalan atau yang telah diproses. Supervisory (Fungsi-fungsi pimpinan) Fungsi-fungsi yang terdapat dalam menu supervisory adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka monitoring transaksi. Fungsi-fungsi ini diberikan kepada level administrator atau supervisor. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam fungsi ini adalah: 1) Log-on ke RCC a) Log-on adalah kegiatan untuk menghubungkan antara RT Server dengan RCC. b) Log-on harus dilakukan setelah system start-up dan RCC open. c) Dalam hal Peserta melakukan log-on sebelum RCC open maka Peserta harus melakukan log-on ulang agar RT terhubung secara online dengan RCC. Transaksi yang dikirim sebelum status RCC open harus di-construct ulang. d) Keberhasilan proses log-on akan tertayang dan tercetak pada report log-on. Sebaliknya jika log-on tidak berhasil akan tertayang dan tercetak informasi penolakan disertai kode error dari RCC. e) Dalam hal terjadi disconnect (force log-off) dengan RCC, maka Peserta harus melakukan log-on ulang. f) Kegiatan log-on merupakan kewenangan central department. 2) Log-off dari RCC a) Log-off adalah kondisi terputusnya hubungan antara RT dengan RCC yang disebabkan antara lain oleh: (1) Peserta melakukan log-off; (2) Status RCC cut off; atau (3) Terjadi gangguan jaringan komunikasi data. b) Kegiatan log-off sebagaimana dimaksud pada butir a) (1) merupakan kewenangan central department. 3) Member’s Enquiry Fungsi ini disediakan bagi Peserta untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Mencetak rekapitulasi mutasi transaksi (Member Own Total); b) Melihat … 33

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 b) c)

4)

5)

e.

Melihat posisi saldo rekening (Account Position Enquiry); Mencetak simulasi settlement saldo rekening (Simulated Settlement Balance); dan d) Mencetak posisi rekening konsolidasi (Consolidated Bank Position Enquiry). Retrieve Transaction from RCC Merupakan fungsi untuk mengambil data (format cetak) transaksi yang telah di-settle di RCC. Data transaksi yang dapat diambil secara online dari RCC adalah data yang tersedia dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terakhir. Recap Transaction from RCC

Merupakan fungsi untuk mengambil data (format cetak) rekapitulasi seluruh transaksi. Jenis laporan rekapitulasi meliputi: a) Member Total Recap Report Member Total Recap Report merupakan laporan yang memperlihatkan ringkasan total transaksi IFTS yang dikirim dan diterima dari semua Peserta. b) Detail Recap Report Detail Recap Report merupakan laporan yang berisi rincian transfer-transfer keluar berdasarkan Input Sequence Number (ISN) yang ditentukan dan advis yang diterima berdasarkan Output Sequence Number (OSN) yang diberikan oleh RCC. 6) Send Administrative Message Merupakan kegiatan pengiriman pesan dari Peserta kepada Penyelenggara atau Peserta lainnya. Pembuatan dan approval administrative message dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat supervisor atau manager. Enquiry Fungsi ini dapat digunakan untuk melihat dan mencetak transaksi. Fungsi ini dapat diberikan kepada semua level kewenangan dalam Sistem BIRTGS, yaitu kepada operator, supervisor maupun administrator. User dari central department dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan subsidiary department hanya dapat melihat transaksi yang dibuat oleh departemennya sendiri. Fungsi Enquiry terdiri dari: 1) Unfinished IFTS Enquiry Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi IFTS yang berstatus belum selesai. Transaksi–transaksi ini adalah: a) Transaksi yang telah di-construct namun belum mendapatkan persetujuan atau belum ditolak oleh supervisor; b) Transaksi yang telah ditolak oleh supervisor atau oleh RCC tetapi belum diubah atau dibatalkan oleh supervisor; c) Transaksi … 34

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 c)

d)

Transaksi yang telah mendapat persetujuan awal (pre approval) namun masih memerlukan persetujuan lebih lanjut (final approval); Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, meliputi Transaksi PvP (dengan TRN: IFTPvP00) yang berada dalam posisi: (1) telah mendapat persetujuan namun belum menemukan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat (status pemrosesan Pending for Matching (PM)); (2) telah menemukan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat (status pemrosesan PvP Matched (MT)); (3) akan meng-hold dana sisi mata uang Rupiah pada Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah namun belum berhasil karena ketidakcukupan saldo (status pemrosesan Pending for Holding IDR Fund (PH)); (4) telah berhasil meng-hold dana sisi mata uang Rupiah pada Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah (status pemrosesan Hold IDR Fund (HD); atau (5) siap untuk dilakukan Penyelesaian Akhir dimana holding dana sisi mata uang Dolar Amerika Serikat telah pula berhasil dilakukan (status pemrosesan Hold Counterparty Currency (HC)).

e) 2)

3)

f.

Transaksi-transaksi yang masih dalam Sistem Antrian (masih menunggu Penyelesaian Akhir). Completed IFTS Enquiry Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi IFTS yang telah selesai. Transaksi–transaksi ini adalah: a) Transaksi-transaksi yang telah dibatalkan oleh supervisor atau oleh RCC; dan b) Transaksi-transaksi yang telah di-settle. Warehouse IFTS Enquiry Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi yang akan diselesaikan pada tanggal valuta 1 (satu) atau 2 (dua) hari berikutnya (transaksi titipan/warehouse).

Batch Batch merupakan proses akhir hari untuk persiapan awal hari kerja berikutnya. Proses batch hanya dapat dilakukan oleh user setingkat supervisor pada central department. Proses batch terdiri dari kegiatan: 1) Print End of Day Reports Laporan-laporan akhir hari yang akan dicetak terdiri dari: a) Incoming Message End of Day Listing Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan pesan-pesan … 35


b)

c)

d)

2)

g.

pesan-pesan administratif yang diterima dari RCC. Outgoing Message End of Day Listing Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif yang dikirim ke RCC. Daily Total Report Merupakan laporan yang memuat rangkuman jumlah dan nilai dari semua transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif yang dikirim dan diterima. System Audit Trail Merupakan rincian laporan yang memperlihatkan aktivitasaktivitas pengguna Sistem BI-RTGS.

Back-up Daily Files Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan back-up harian terhadap files data RT ke dalam media penyimpanan pada waktu proses batch. Files yang di-back-up terdiri dari: a) Transaction file; b) Transaction history file; c) Transaction image file; d) WareHost transaction file; e) WareHost transaction image file; f) Account identifier file; g) Member file; h) System parameter file; i) Member control file; j) Department parameter file; k) Department printer file; l) Workstation parameter file; m) User parameter file; n) Transaction reference file; o) System log file; dan p) Communication log file. 3) Reset System Files Fungsi ini digunakan untuk persiapan operasional hari berikutnya. Apabila seluruh file telah di-reset maka sistem telah siap untuk melaksanakan kegiatan hari kerja berikutnya. Jika reset file tidak dilakukan maka pada saat system start-up hari kerja berikutnya akan muncul error message. Database 1) System Information Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat dan mencetak informasi antara lain status Sistem BI-RTGS, cut-off time Sistem BI-RTGS … 36


2)

3)

4)

5)

BI-RTGS, tanggal valuta terakhir, tanggal valuta sekarang dan tanggal valuta berikutnya. Member Control File Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku bagi Peserta seperti: a) IFTS Global Limit; b) Password Expiry Period; c) Inactive Period; d) Timeout Interval; e) Auto-refresh Interval; f) PvP Notification Alert; dan g) Print. Perubahan terhadap data dalam file ini dilakukan setelah proses batch pada akhir hari oleh 2 (dua) user setingkat administrator. Departement Parameter File Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku bagi departemen individual yang terdiri dari pendaftaran/penambahan, perubahan dan penghapusan. Setiap perubahan berlaku setelah mendapat persetujuan dari petugas lain yang berwenang. Penghapusan suatu departemen dilakukan setelah data workstation dan para user pada departemen tersebut dihapus. Workstation Parameter File Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter mengenai workstation yang terdapat dalam RT yang terdiri dari pendaftaran/penambahan, perubahan dan penghapusan. Setiap perubahan terhadap parameter ini dilakukan selama Jam Operasional dan perubahan tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. User Parameter File Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi setiap user yang terdiri dari pendaftaran/penambahan, perubahan dan penghapusan. File ini berisi: a) Details; b) Function Assignment;dan c) Password Control. Untuk melakukan perubahan parameter ini user yang diubah harus melakukan sign-off terlebih dahulu. Setiap perubahan terhadap parameter ini dilakukan selama Jam Operasional. Penambahan dan perubahan user berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Adapun persetujuan penghapusan user dilakukan setelah proses batch selesai. 6) Member … 37


7)

Member File Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari semua Peserta yang berpartisipasi dalam Sistem BI-RTGS. Informasi ini disediakan oleh Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan data Peserta maka member file tersebut akan diupdate dari RCC. File ini berisi detil dari Peserta yang meliputi: a) Member Code; b) Member Name; c) Bank Code; d) BI Branch Code; e) Member Type; f) Member Group; dan g) Principal Member. PvP Member File Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi Peserta yang merupakan pengguna Mekanisme USD/IDR PvP pada Sistem BIRTGS. Informasi ini disediakan oleh Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan/penambahan data maka PvP member file tersebut akan di-update dari RCC. File ini berisi detil dari Peserta yang menggunakan fitur PvP dalam Sistem BIRTGS: a) PvP ID; b) Participant Type; c) Member Code; dan d) Member Name. Participation type dalam penggunaaan Mekanisme USD/IDR PvP pada Sistem BI-RTGS dikaitkan dengan kepesertaan Peserta pada USD CHATS dan dibedakan menjadi direct participant/DP dari USD CHATS (terisi: direct) dan indirect USD CHATS user/ICU (terisi: indirect). DP dari USD CHATS adalah Peserta yang merupakan bank peserta langsung dari USD CHATS, yang mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang ditatausahakan di penyelenggara/settlement institution (SI) dari USD CHATS. Sedangkan ICU dari USD CHATS adalah Peserta yang merupakan peserta tidak langsung dari USD CHATS, yang mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang ditatausahakan di DP dari USD CHATS. Member Code pada PvP Member File akan terisi kode Peserta dengan format menggunakan Bank Identifier Code (BIC) 11 digit yang dikeluarkan oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). 8) PvP … 38


9)

10)

11)

PvP Correspondent Member File Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi bank koresponden Dolar Amerika Serikat, yaitu DP dari USD CHATS atau SI dari USD CHATS, yang digunakan oleh Peserta untuk penyelesaian Transaksi PvP. Informasi ini disediakan oleh Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan data maka PvP Correspondent Member File tersebut akan diupdate dari RCC. File ini berisi detil bank koresponden Dolar Amerika Serikat dari Peserta pengguna USD/IDR PvP pada Sistem BI-RTGS. PvP Correspondent Member Code pada PvP Correspondent Member File akan terisi kode bank koresponden Dolar Amerika Serikat dengan format menggunakan SWIFT BIC 11 digit. Account Identifier Data (AID) File Fungsi ini digunakan untuk menyimpan informasi nasabah-nasabah dari Peserta yang rutin melakukan transfer dana yang ditunjukkan dengan suatu nomor AID. Penggunaan AID ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat pengisian data transfer. AID adalah suatu kode 6 (enam) karakter alfanumerik yang digunakan untuk mengidentifikasikan data-data nasabah atau rekeningrekening pemerintah atau rekening-rekening Bank Indonesia guna melaksanakan transaksi pengiriman dana (terdiri dari nomor rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening, dan alamat pemilik rekening). AID tidak akan terbawa ke RCC (kecuali nomor rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening yang terbentuk dari pemilihan suatu AID) melainkan merupakan database lokal RT Peserta. Penambahan, perubahan dan penghapusan AID dilakukan selama Jam Operasional dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Transaction Reference File Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data Transaction Reference Number (TRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Perubahan terhadap file ini hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan data TRN maka Transaction Reference File tersebut akan di-update dari RCC. Authenticator Text (AT) a) Authenticator Text File AT adalah seperangkat text yang digunakan untuk mendapatkan encryption key melalui suatu algoritma otentikasi … 39

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 otentikasi (authentication). Encryption key digunakan untuk encrypt dan decrypt log-on message yang dikirimkan dari RT ke RCC dan sebaliknya. 1 (satu) set AT terdiri dari 5 (lima) komponen AT (disebut AT 1 – AT 5), tanggal efektif dan kadaluarsa. Setiap komponen AT berisi sedikitnya 6 (enam) sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh) karakter (alfanumerik). Satu set AT yang aktif (active set) adalah AT yang sedang digunakan untuk message authentication security antara RT dan RCC.

h.

User dapat mengefektifkan reserved set untuk menggantikan active set pada setiap saat. Jika hal ini akan dilakukan, Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara sebelum melakukan perubahan tersebut. Setiap Peserta diharuskan memberikan komponen AT 1, AT 2 dan AT 3, sedangkan Penyelenggara akan memberikan komponen AT 4 dan AT 5. Satu set AT yang sama tidak dapat digunakan sampai dengan 3 (tiga) periode dari AT yang terdahulu. Jika terdapat suatu kesamaan (duplikasi), maka akan ditampilkan error message. b) Generate AT Check Character Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) karakter dari AT guna menghindari terjadinya kesalahan selama dilakukan data entry dari AT. 12) Print Control/Database Summary Fungsi ini digunakan untuk mencetak files yang ada di database. Utilities Fungsi ini digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Change Password Fungsi ini digunakan oleh user untuk mengubah password jika diperlukan. Password yang sama dapat digunakan kembali oleh user setelah 3 (tiga) kali penggantian password. 2)

3)

4)

Display/Print System Audit Trail Merupakan kegiatan untuk menampilkan dan mencetak system audit trail. Send Broadcast Message Fungsi ini digunakan oleh user yang sedang sign-on pada RT Server yang sama untuk mengirimkan administrative message. Switch Printer Fungsi ini digunakan oleh user untuk mengalihkan antrian cetakan dari satu printer ke printer lainnya. 5) IFTS … 40


6)

7)

4.

IFTS Incoming Interface Fungsi ini digunakan oleh user untuk melakukan transfer file standar yang telah ditetapkan dari Sistem BI-RTGS ke sistem internalnya. IFTS Outgoing Interface Fungsi ini digunakan oleh user untuk melakukan transfer file standar yang telah ditetapkan dari sistem internal ke Sistem BIRTGS. Pengiriman ke RCC dilakukan setelah dilakukan proses persetujuan secara manual. Auto IFTS Outgoing Interface

Fungsi ini digunakan oleh user untuk melakukan transfer file standar yang telah ditetapkan dari sistem internal ke Sistem BIRTGS yang diikuti dengan pengiriman langsung ke RCC tanpa dilakukan proses persetujuan secara manual. Pengoperasian dan Prosedur Pembukuan Transaksi Secara Umum Prosedur umum pengoperasian Sistem BI-RTGS pada Peserta adalah sebagai berikut: a. Administrator pada central department melakukan system start-up dan department start-up. b. Supervisor pada central department melakukan log-on ke RCC Kegiatan ini menghasilkan laporan log-on. Apabila log-on gagal akan muncul status penolakan disertai kode error dari RCC sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.1. Selanjutnya setelah diketahui penyebab kegagalannya, supervisor melakukan log-on kembali. Apabila RT Peserta tetap tidak dapat log-on ke RCC melalui jaringan komunikasi data utama maka Peserta harus menghubungi help-desk Sistem BI-RTGS untuk meminta pengalihan jaringan komunikasi data utama menjadi jaringan komunikasi data back-up. c. Selanjutnya setiap RT Workstation dapat melakukan pengiriman transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif dengan proses sebagai berikut: 1)

2)

Peserta membuat dokumen/warkat sumber atau data elektronik sebagai dasar perekaman data transaksi. Format dokumen/warkat tersebut diatur oleh masing-masing Peserta. Operator memasukkan password dan melakukan perekaman data transaksi antara lain dengan memasukkan data sebagai berikut: a) Member Code Peserta pengirim; b) Member Code Peserta penerima; c) Tanggal valuta; d) Jumlah nominal; e) Related TRN (Rel TRN), merupakan referensi internal Peserta … 41


f) g) h) i) j) k)

Peserta sehubungan dengan transaksi Sistem BI-RTGS; Jenis transaksi berdasarkan TRN; Nomor rekening, nama dan alamat pemberi amanat/rekening yang akan dibebani; Nomor rekening, nama dan alamat penerima amanat/rekening yang akan menerima; Payment detail, memuat keterangan mengenai transaksi seperti tujuan transaksi; Member to member information; Currency;

l) Exchange rate; m) Interest rate; n) Period; dan o) Deal/stock code. Perekaman data tersebut menghasilkan construct copy atau daftar IFTS outgoing summary transaction sebagai bukti perekaman telah dilakukan. Sistem BI-RTGS akan memberikan penomoran pada transaksi atau pesan yang dikirim ke Peserta lainnya (outgoing transaction) yang disebut dengan nomor BOR (Bank’s Own Reference). BOR terdiri dari 6 (enam) digit dan selalu dimulai dengan “000001” pada awal hari dengan nomor maksimum “999999” per hari. Nomor BOR ini akan di-reset setiap hari setelah batch akhir hari selesai dilakukan. Tata cara pengisian data perekaman tersebut di atas harus mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.2. Khusus untuk Transaksi PvP, disamping data sebagaimana dimaksud pada angka 2), operator juga harus melengkapi data pada Tab PvP Info yang akan muncul setelah operator memilih TRN: IFTPvP00. Data yang ada di Tab PvP Info tersebut meliputi: a) Ordering Institution; b) Beneficiary Institution;

3)

c) Sender Correspondent; d) Receiver Correspondent; e) Counterparty (CP) Sender Correspondent; f) Counterparty (CP) Receiver Correspondent; g) Sender Nominal Amount; dan h) Receiver Nominal Amount. Supervisor dapat melakukan persetujuan, penolakan atau pembatalan transaksi yang telah di-input oleh operator. Dalam hal terdapat pembatasan kewenangan supervisor untuk melakukan approval maka terhadap transaksi yang nominalnya melebihi pembatasan … 42

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 pembatasan yang ditetapkan harus dilakukan 2 (dua) tahap approval yaitu pre approval dan final approval. a) Persetujuan Supervisor melakukan persetujuan atas data transaksi yang di-construct oleh operator apabila data transaksi telah sesuai dengan dokumen/warkat sumber sebagai dasar perekaman data transaksi. Jika data transaksi yang di-transmit ke RCC telah sesuai dengan persyaratan pengiriman transaksi ke RCC (valid) maka status transaksi adalah AP AK (Approved Acknowledged) dan pada saat yang bersamaan akan menghasilkan transmit copy yang dapat dicetak. Jika data transaksi tidak valid pada saat di-transmit ke RCC maka status transaksi adalah AP NK (Approved Negative Acknowledgement). Jika transaksi telah diterima dan di-settle di RCC maka status transaksi adalah CP AK (Completed Acknowledged). Pada saat yang bersamaan dihasilkan completion advice yang dapat dicetak sedangkan Peserta penerima akan menerima confirmation advice. Semua transaksi yang dikirim ke RCC akan diberikan nomor ISN oleh RCC, sedangkan untuk transfer yang diterima oleh Peserta dari RCC akan diberi nomor OSN oleh RCC. ISN dan OSN terdiri dari 6 (enam) digit (dimulai dari 000001 sampai dengan 999999) untuk masing-masing Peserta per hari. ISN dan OSN tersebut harus berpasangan untuk tujuan pengendalian urutan transaksi dan memastikan tidak terdapat transaksi yang hilang. ISN dan OSN akan di-reset setiap hari setelah batch processing hari sebelumnya telah dilaksanakan. Khusus untuk Transaksi PvP yang valid dengan status AP AK (Approved Acknowledged), RCC akan meneruskan data Transaksi PvP tersebut ke IDR CCPMP untuk proses matching dengan data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat pada USD CCPMP. RCC juga akan mengirimkan notifikasi kepada Peserta penerima pembayaran sisi mata uang Rupiah, yang berisikan informasi Transaksi PvP sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang telah diinput pada Sistem BI-RTGS. Status setelah pengiriman data Transaksi PvP ke IDR CCPMP adalah PM AK (Pending for Matching Acknowledged), dan akan menghasilkan PvP Pending for Matching advice. Setelah data Transaksi PvP diterima di IDR CCPMP maka proses selanjutnya adalah: (1) IDR CCPMP dan USD CCPMP melakukan proses matching antara data Transaksi PvP pada IDR CCPMP dengan data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat … 43

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Serikat pada USD CCPMP. Adapun data yang digunakan untuk proses matching adalah sebagai berikut: (a) Settlement date; (b) Sender currency, (c) Receiver currency; (d) Ordering institution; (e) Beneficiary institution; (f) Sender amount; (g) Receiver amount;

(2)

(3)

(4)

(5)

(h) Sender correspondent; (i) Receiver correspondent; (j) Counterparty sender correspondent; dan (k) Counterparty receiver correspondent. Apabila data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat pada USD CCPMP sebagaimana dimaksud pada angka (1) sama dengan data Transaksi PvP pada IDR CCPMP maka status Transaksi PvP berubah menjadi MT AK (PvP Matched Acknowledged) dan menghasilkan PvP Matched advice. Proses matching yang dilakukan pada CCPMP dilakukan berdasarkan prinsip First In First Out (FIFO); Apabila tidak ditemukan data yang sama antara data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat pada USD CCPMP dengan data Transaksi PvP pada IDR CCPMP, maka status Transaksi PvP tetap PM AK (Pending for Matching Acknowledged); Selanjutnya, untuk Transaksi PvP dengan status MT AK (PvP Matched Acknowledged), saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah di RCC akan di-hold sebesar nominal Transaksi PvP. Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah di RCC mencukupi maka status Transaksi PvP menjadi HD AK (Hold IDR Fund Acknowledged) dan menghasilkan Hold Fund advice. Namun dalam hal saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah tidak mencukupi maka Transaksi PvP akan masuk ke dalam sistem antrian dan Transaksi PvP tersebut berstatus PH AK (Pending for Holding IDR Fund Acknowledged); Setelah berhasil dilakukan holding IDR fund di RCC dan selanjutnya berhasil pula dilakukan holding fund sisi … 44


4)

sisi mata uang Dolar Amerika Serikat di sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS maka status Transaksi PvP menjadi HC AK (Hold Counterparty Currency Acknowledged), di mana selanjutnya akan dilakukan settlement sisi mata uang Rupiah di RCC dan settlement sisi mata uang Dolar Amerika Serikat di sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS secara simultan. Proses settlement tersebut menghasilkan completion advice untuk Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah, confirmation advice untuk Peserta penerima pembayaran sisi mata uang Rupiah, dan status Transaksi PvP menjadi CP AK (Completed Acknowledged). b) Penolakan (reject amend) Supervisor melakukan penolakan (reject amend) atas data transaksi yang di-construct oleh operator apabila data transaksi tidak sesuai dengan dokumen/warkat sumber sebagai dasar perekaman data transaksi. Pada saat yang bersamaan pada printer Peserta akan tercetak Reject Copy. Untuk selanjutnya operator menyesuaikan data transaksi dengan dokumen/warkat sumber. Status transaksi setelah reject amend adalah RJ NT (Reject Not Transmit). c) Pembatalan (reject cancel) Supervisor dapat melakukan pembatalan (reject cancel) atas data transaksi yang di-construct oleh operator. Pada saat yang bersamaan pada printer Peserta akan tercetak cancel copy. Status transaksi setelah reject cancel adalah CA NT (Cancelled Not Transmit). Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pengiriman transaksi yang keluar dan masuk, termasuk melihat warehouse transaction dilakukan melalui menu “Enquiry” sebagai berikut: a) Unfinished IFTS Enquiry Dengan status : WA, RJ, AP, ED, SP, RD, NK, UP, PM, MT, PH, HD (uraian kode status sebagaimana tercantum pada Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS). b) Completed IFTS Enquiry Dengan status: CA, CP, RH (uraian kode status pada Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS). c) Warehouse IFTS Enquiry Dengan status FD (Future Date) – Tanggal yang akan datang. Buku … 45


5)

6)

7)

8)

9)

5.

Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS tersebut disampaikan kepada Peserta secara terpisah dari Surat Edaran ini. Untuk kepentingan pengambilan keputusan supervisor dan administrator dapat melihat data-data yang diperlukan melalui menu “Supervisory”. Apabila diperlukan, administrator dan supervisor dapat memonitor seluruh aktivitas yang terjadi melalui RT, melalui menu “Audit Trail”. Selama Jam Operasional, supervisor dimungkinkan untuk mengambil data transaksi dari RCC dan mencetaknya pada printer Peserta untuk transaksi tanggal valuta terakhir dan valuta sekarang dengan key nomor ISN/OSN masing-masing transaksi. Retrieval data transaksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Peserta harus mengajukan permintaan ISN/OSN kepada Penyelenggara melalui fasilitas telepon. Selain itu dimungkinkan untuk mencetak laporan ringkas per Peserta dan rincian incoming transfer dan outgoing transfer; b) Penyelenggara memberikan nomor ISN/OSN melalui fasilitas telepon; c) Peserta melakukan retrieval transaksi melalui RT oleh user setingkat supervisor atau administrator. RT dapat mengirimkan pesan-pesan administratif kepada RT lainnya dan RCC. Pengiriman transaksi ini dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat supervisor atau administrator. Pada akhir hari setelah Peserta menyelesaikan seluruh transaksi, dilakukan hal–hal sebagai berikut: a) supervisor pada central department melakukan log-off dari RCC; b) user setingkat administrator melakukan department shutdown; c) user setingkat administrator melakukan system shut-down; dan

d) supervisor melakukan batch akhir hari. Transaksi dengan Pengaturan Khusus Beberapa transaksi Sistem BI-RTGS perlu diatur khusus mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut: a. Transaksi Pasar Uang Antar Bank Rupiah tidak mempersyaratkan pengiriman bukti transaksi seperti promes atau dokumen lainnya kepada Penyelenggara. b. Transaksi penarikan tunai 1) Pelaksanaan pembukuan transaksi penarikan tunai mengacu pada Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada Lampiran … 46


2)

3)

4)

Lampiran 3.3. Batas waktu transfer penarikan tunai dalam Sistem BI-RTGS sampai dengan pukul 11.00 WIB. Pengambilan fisik uang harus memperhatikan jam pelayanan loket kas masing-masing kantor Bank Indonesia. Dalam hal sampai dengan jam pelayanan loket kas berakhir Peserta belum melakukan pengambilan fisik uang maka Bank Indonesia akan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Giro Rupiah Peserta yang bersangkutan. Pengambilan fisik uang dilakukan dengan menyerahkan surat penunjukan pengambilan fisik uang yang ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang berwenang dan telah memiliki spesimen tanda tangan di unit kerja kas KPBI atau unit kerja yang membawahi layanan nasabah di KBI. Format surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.4. Pengambilan fisik uang dilakukan oleh petugas yang diberi kuasa oleh Direksi atau oleh pejabat lain yang menerima kuasa khusus dengan hak substitusi dari Direksi dengan ketentuan sebagai berikut: a) KPBI Petugas yang bersangkutan harus telah didaftarkan dalam sistem antrian penarikan uang tunai (queue management system) di unit kerja kas di KPBI. b)

c.

KBI Petugas harus memiliki spesimen tanda tangan di KBI yang bersangkutan. Transaksi dengan Pemerintah sebagai nasabah Bank Indonesia 1) Pembukuan Transaksi Pembukuan transaksi yang ditujukan untuk rekening pemerintah dapat dilakukan setelah RCC buka sampai dengan jam tutup TRN. Hal-hal yang terkait dengan pembukuan transaksi pelimpahan setoran penerimaan negara melalui Sistem BI-RTGS tersebut adalah sebagai berikut: a)

b) c)

Pelimpahan setoran penerimaan negara dilakukan melalui RT Peserta untuk untung rekening Sub RKUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di KPBI atau KBI. Pelaksanaan pelimpahan melalui Sistem BI-RTGS dibatasi paling lambat pukul 16.30 WIB. Bukti setoran atas pelimpahan ke rekening Sub RKUN KPPN adalah: (1) Bukti setoran terdiri dari completion advice yang tercetak pada Peserta yang ditandatangani oleh pejabat Peserta atau re-print confirmation advice yang tercetak di … 47


2)

di Bank Indonesia dan dibubuhi stempel tandatangan pejabat Bank Indonesia setempat. (2) Jika kantor Peserta yang melakukan penyetoran merupakan pengelola RT Server maka bukti setoran berupa completion advice. (3) Jika kantor Peserta yang melakukan penyetoran bukan merupakan pengelola RT Server maka bukti setoran bagi kantor Peserta tersebut berupa re-print confirmation advice yang diambil di Bank Indonesia setempat. d) Apabila terjadi kekurangan/kelebihan jumlah dana yang dilimpahkan dan/atau terjadi kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia yang dituju maka Peserta dapat meminta pengembalian dana kepada kantor Bank Indonesia penerima dana yang salah tersebut sesuai dengan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud dalam Bab VI. Transaksi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Mekanisme dan penetapan biaya transaksi dalam rangka pelaksanaan TSA dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penetapan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS dalam rangka penerapan TSA.

d.

6.

Transaksi PvP 1) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang telah terdaftar sebagai pengguna Mekanisme USD/IDR PvP. 2) Penyelesaian akhir Transaksi PvP mengikuti proses sebagaimana dimaksud pada butir 4.c. 3) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan sepanjang Sistem BI-RTGS dan USD CHATS beroperasi. Disamping itu pengiriman Transaksi PvP hanya dapat dilakukan sepanjang window time PvP. Dalam hal Peserta mengirimkan Transaksi PvP diluar window time PvP atau pada saat sistem USD CHATS tidak beroperasi/libur maka transaksi tersebut ditolak oleh RCC, berstatus RH (Rejected by Host) dan tercetak Completion Advice. Fasilitas warehouse dalam Sistem BI-RTGS Untuk transaksi yang dikirim ke RCC dengan tanggal valuta T+1 dan T+2, jika data transaksi valid maka transaksi tersebut disimpan di warehouse database RCC. Pada saat tanggal valuta jatuh tempo maka transaksi akan di-settle pada awal hari oleh RCC. Dalam hal saldo tidak mencukupi, transaksi tersebut masuk dalam Sistem Antrian dengan tingkat kepentingan sesuai dengan jenis transaksi/TRN. Untuk Transaksi PvP, pada tanggal valuta jatuh tempo maka transaksi akan dikirimkan ke IDR CCPMP untuk dilakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir 4.c. Waktu pengiriman transaksi warehouse (settlement … 48


7.

(settlement dengan tanggal valuta T+1 atau T+2) adalah sesuai dengan window time masing-masing jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3. Jam Operasional Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilaksanakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh Penyelenggara. Kegiatan selama Jam Operasional adalah sebagai berikut: a. Sejak RCC open sampai dengan cut off warning 1) Transaksi-transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dilakukan dalam periode ini meliputi transaksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3. Pelaksanaan pengiriman transaksi melebihi waktu yang telah ditetapkan secara otomatis akan ditolak oleh RCC. 2) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan dalam periode antara PvP open sampai dengan PvP cut off. Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut: a) RT masing-masing Peserta secara periodik menampilkan notifikasi berupa pop up message yang berisi Transaksi PvP masing-masing Peserta yang masih outstanding (status Pending for Matching (PM), PvP Matched (MT), Pending for Holding IDR Funds (PH), dan Hold IDR Fund (HD)). b) Pada saat PvP cut off warning, RCC mengirimkan notifikasi berupa pop up message yang berisi Transaksi PvP masingmasing Peserta yang masih outstanding dan Peserta menerima PvP outstanding report. c) Pada saat PvP cut off, semua transaksi yang masih outstanding ditolak oleh RCC (status pemrosesan menjadi Rejected by Host (RH)) dan Peserta menerima PvP cut off position report. b. Waktu antara cut off warning sampai dengan pre cut off Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) RCC secara otomatis melakukan special gridlock resolution, yaitu menyelesaikan seluruh antrian Peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing transaksi. 2)

Pada saat cut off warning: a) Peserta menerima: (1) “cut off warning report”, yang memuat informasi waktu pelaksanaan cut off warning; dan (2) “Pre Cover Position report”, yang memuat informasi posisi saldo Rekening Giro Peserta. b) Transaksi yang masuk ke dalam Sistem Antrian akan ditolak secara otomatis oleh RCC sedangkan transaksi yang masih dalam Sistem Antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh RCC. Atas transaksi yang dibatalkan, Peserta pengirim akan menerima … 49


c.

d.

8.

menerima completion advice dengan reason code tertentu. 3) Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan transfer antar Peserta dalam rangka menutupi kekurangan likuiditas (Interbank Cover Position). Waktu antara pre cut off sampai dengan cut off (BI Cover Position) 1) Dalam hal Peserta diberikan fasilitas pendanaan oleh Bank Indonesia, maka pengkreditan Rekening Giro Peserta dilakukan pada periode ini. 2) Pada saat pre cut off, Peserta menerima pre cut off notification report dan member reconciliation report. Waktu RCC cut off

Pada waktu RCC cut off, seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RT akan ditolak secara otomatis oleh RCC. Pada saat cut off, Peserta menerima cut off notification report, cut off position report dan member statement. Rincian kegiatan dan Jam Operasional pada huruf a sampai dengan huruf d sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3. Penetapan waktu yang menjadi acuan dalam Jam Operasional tersebut adalah waktu di RCC. Perubahan Jam Operasional Perubahan Jam Operasional dilakukan atas dasar kebijakan Penyelenggara dan dapat berupa perpanjangan atau pengurangan Jam Operasional. a.

Perpanjangan Jam Operasional dilakukan dalam hal terjadi: 1) Gangguan atau kerusakan pada RCC; 2) Keterlambatan waktu Penyelesaian Akhir hasil kliring; 3) Adanya kebijakan yang menyebabkan Penyelenggara harus memperpanjang Jam Operasional, antara lain adanya permintaan pemerintah dalam rangka pembayaran pajak, untuk kepentingan Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter atau adanya gangguan pada jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC dengan RT Peserta dan/atau yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi Mekanisme USD/IDR PvP di Hong Kong; atau 4)

b. c.

d.

Adanya permintaan perpanjangan window time TRN dari Peserta yang berdampak pada perubahan Jam Operasional. Pengurangan Jam Operasional dilakukan dalam hal tidak terdapat lagi transaksi yang masih harus diselesaikan. Khusus untuk transaksi penarikan tunai, pelimpahan pajak, dan Transaksi PvP, dalam hal terjadi perpanjangan atau pengurangan Jam Operasional maka tidak selalu diikuti dengan perpanjangan atau pengurangan window time ketiga transaksi tersebut. Perubahan Jam Operasional akan diinformasikan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message. 9. Permintaan … 50


Permintaan Perpanjangan Window Time TRN oleh Peserta Permintaan perpanjangan window time TRN oleh Peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan dapat diajukan oleh Peserta apabila terdapat gangguan pada Peserta. b. Permintaan diajukan kepada Penyelenggara melalui fasilitas administrative message yang ditujukan ke RCC atau sarana lainnya dengan menjelaskan kondisi gangguan yang telah terjadi di Peserta, dan telah didahului dengan konfirmasi melalui telepon. c. Permintaan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya window time TRN yang dimintakan perpanjangan. d. Permintaan perpanjangan window time TRN tidak dapat diajukan untuk transaksi penarikan tunai, pelimpahan pajak dan/atau Transaksi PvP. e. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan perpanjangan window time TRN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan window time TRN kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. 2) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI a)

b)

f.

dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan window time TRN kepada KBI setempat yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki tanda tangan di KBI setempat. dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan window time TRN kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI setempat untuk diteruskan kepada Penyelenggara.

Dalam hal permintaan perpanjangan window time TRN disetujui, Penyelenggara akan memperpanjang window time TRN yang masih terbuka pada saat permintaan perpanjangan diterima oleh Penyelenggara secara proporsional sesuai dengan permintaan Peserta. Contoh: Pada pukul 16.00 WIB terdapat persetujuan perpanjangan window time TRN selama 30 (tiga puluh) menit. Sehubungan dengan hal itu: 1) seluruh TRN yang window time-nya belum berakhir diperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit, misalnya TRN IFT00000 yang seharusnya berakhir pada pukul 16.30 WIB menjadi berakhir pada pukul … 51


g. h.

i.

j.

k.

l.

10.

11.

pukul 17.00 WIB dan untuk TRN IFTMM001 yang seharusnya berakhir pada pukul 18.00 WIB menjadi berakhir pada pukul 18.30 WIB; dan 2) berdasarkan disetujuinya perpanjangan window time tersebut, Penyelenggara memperpanjang Jam Operasional secara proporsional. Perpanjangan window time TRN yang dapat diberikan Bank Indonesia yaitu selama 30 (tiga puluh) menit atau 60 (enam puluh) menit. Dalam hal telah terdapat Peserta yang mengajukan perpanjangan window time TRN selama 60 (enam puluh) menit maka Peserta lain tidak dapat mengajukan perpanjangan window time TRN. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan window time TRN disampaikan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui fasilitas administrative message atau, apabila terdapat gangguan pada RT Server Peserta, melalui sarana lainnya. Permintaan perpanjangan window time TRN yang disetujui Penyelenggara akan diinformasikan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message. Atas perpanjangan window time TRN yang disetujui, Peserta dikenakan biaya yang besarnya akan diumumkan Penyelenggara. Biaya tersebut akan dibebankan secara langsung oleh Bank Indonesia ke Rekening Giro Peserta paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Setiap permintaan perpanjangan window time TRN yang telah disetujui oleh Penyelenggara tidak dapat dibatalkan oleh Peserta yang bersangkutan. Libur Fakultatif Dalam hal daerah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara mengumumkan libur fakultatif tersebut melalui fasilitas administrative message kepada seluruh Peserta yang menginformasikan bahwa kantor Bank Indonesia dan Peserta yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut tidak melakukan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS. b. Dalam hal Peserta yang berada di luar wilayah kantor Bank Indonesia yang ditetapkan libur fakultatif mengirimkan transaksi kepada kantor Bank Indonesia yang ditetapkan libur fakultatif maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Penyelesaian transaksi yang ditujukan ke rekening pemerintah atau rekening internal BI dilakukan pada hari kerja berikutnya. 2) Untuk transaksi penarikan tunai akan dikembalikan ke rekening Peserta pengirim oleh Penyelenggara pada hari yang sama. Hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS a. Penyelenggara … 52

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 a.

Penyelenggara Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BIRTGS Penyediaan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS oleh Penyelenggara meliputi penyediaan perangkat keras (hardware) pada Penyelenggara, aplikasi RCC (software), jaringan komunikasi data leased line, fasilitas dial up dan perangkat pendukung lainnya termasuk untuk pelaksanaan mekanisme USD/IDR PvP pada Sistem BI-RTGS. 2)

Menjamin RCC, jaringan komunikasi data leased line, dan fasilitas dial up berfungsi dengan baik Dalam rangka menjamin RCC, jaringan komunikasi data leased line, dan fasilitas dial up agar dapat berfungsi dengan baik, Penyelenggara melakukan: a) Pengelolaan RCC Kegiatan pengelolaan RCC antara lain meliputi: (1) penentuan petugas yang berhak mengoperasikan RCC; (2) mengelola database RCC; dan (3) mengelola dan menetapkan parameter RCC. b)

3)

Pengoperasian RCC Kegiatan pengoperasian RCC meliputi: (1) proses awal hari; (2) proses operasional; dan (3) proses akhir hari. c) Pengelolaan jaringan komunikasi data leased line dan fasilitas dial up Pengelolaan jaringan komunikasi data leased line dan fasilitas dial up dilakukan antara lain dengan menyediakan petugas help desk untuk membantu apabila terjadi permasalahan jaringan komunikasi data leased line Peserta dan mengelola fasilitas dial up yang digunakan sebagai jaringan komunikasi data back up. d) Meletakkan RCC dalam ruangan tertutup dengan akses terbatas pada pegawai-pegawai yang berwenang untuk menggunakan RCC. e) Memiliki standar layanan minimum penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Melakukan … 53


4) 5)

6)

7)

sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia. Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP). Menyediakan jaringan komunikasi data leased line yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up. Penyelenggara hanya menyediakan 1 (satu) jaringan komunikasi data leased line yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up. Dalam hal Peserta menambah jaringan komunikasi data selain yang disediakan Penyelenggara, maka biaya penambahan penyediaan dan penggunaaan jaringan komunikasi data dimaksud menjadi beban Peserta. Jenis dan penggunaan jaringan komunikasi data tersebut disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara. Menyediakan aplikasi RT dan perubahannya Dalam hal terjadi perubahan aplikasi RT, maka Penyelenggara akan mengirimkan aplikasi RT terbaru beserta pedoman instalasinya kepada seluruh Peserta. Melakukan pemantauan terhadap: a) b)

8) 9)

Keberhasilan akses komunikasi RT Peserta dengan RCC; Keberhasilan akses komunikasi antara RCC dengan infrastruktur teknologi informasi lainnya dari USD/IDR PvP seperti IDR CCPMP dan USD CCPMP; dan c) Kecukupan saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari. Menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta. Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, yang antara lain meliputi: a) Pendaftaran kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; dan b)

Perubahan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, meliputi antara lain: (1) Perubahan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung atau sebaliknya; (2) Keikutsertaan dalam Mekanisme USD/IDR PvP; (3) Merger, Konsolidasi, atau Pemisahan; (4) Perubahan bank koresponden dari Peserta pengguna Mekanisme USD/IDR PvP; (5) Perubahan member code; (6) Perubahan … 54

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 (6) (7) (8)

10) 11)

12)

b.

Perubahan nama; Perubahan alamat; Perubahan kegiatan usaha Bank dari konvensional menjadi syariah; dan (9) Perubahan status kepesertaan menjadi suspend, freeze atau close. Memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta. Memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa. Menetapkan nilai nominal transaksi antar-Bank untuk kepentingan nasabah yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS yaitu lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

Peserta 1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung wajib: a) menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh Penyelenggara yang disampaikan kepada Peserta melalui administrative message, surat atau sarana lain. b) menggunakan aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang disampaikan Penyelenggara kepada Peserta secara terpisah dari Surat Edaran ini. c) mengatur kewenangan penggunaan aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan aplikasi RT. d) memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up. e) melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi RT yang disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. f) menyimpan dengan baik aplikasi RT yang telah diberikan oleh Penyelenggara, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak aplikasi RT. g) menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada … 55


h)

i)

2)

pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan. memberikan informasi yang diminta oleh Penyelenggara dalam rangka konfirmasi kepatuhan Peserta pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik sebagai regulator maupun Penyelenggara, dan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta Langsung wajib: a) menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik. RT Server Utama dan RT Workstation dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi sepanjang Jam Operasional Sistem BI-RTGS. RT Server Back-up dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) di dalamnya dapat digunakan menggantikan RT Server Utama untuk melakukan transaksi sewaktu-waktu apabila diperlukan. Terkait dengan RT Server Back-up berlaku ketentuan sebagai berikut: (1) RT Server Back-up sekurang-kurangnya dilengkapi dengan 1 (satu) RT Workstation serta 1 (satu) printer. Berdasarkan konfigurasi sistem back-up dan proses updating datanya, RT Server Back-up dapat dibedakan menjadi: (a) Hot back-up Hot back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik: i. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada RT Server Utama; ii. terhubung langsung dengan RT Server Utama (online); dan iii. up-dating data dilakukan setiap saat bersamaan dengan up-dating data pada RT Server Utama (synchronised). (b) Warm … 56

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 (b)

Warm back-up Warm back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik: i. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada RT Server Utama; dan ii. up-dating data dan aplikasi dilakukan secara berkala, sehingga kepindahan ke RT Server Back-up mensyaratkan proses restore untuk menyamakan data di RT Server Back-up dengan posisi terakhir di RT Server Utama.

(c)

(2)

(3)

(4)

Cold back-up Cold back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang tidak terhubung langsung dengan RT Server Utama sehingga pada saat akan menggunakan RT Server Back-up diperlukan tahapan untuk mengaktifkan RT Server Back-up, dan restore data untuk menyamakan data di RT Server Back-up dengan RT Server Utama. Untuk menjamin kesiapan RT Server Back-up Peserta harus melakukan proses up-dating data sekurangkurangnya 1 (satu) kali sehari pada setiap akhir hari. Pemilihan konfigurasi back-up yang ada pada Peserta diserahkan kepada setiap Peserta berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi Sistem BI-RTGS bagi Peserta. RT Server Back-up dapat diletakkan pada lokasi yang sama dengan RT Server Utama (on-site back-up) ataupun diletakkan di lokasi yang berbeda dengan RT Server Utama (off-site back-up). Untuk menjamin kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS, masingmasing Peserta sebaiknya memiliki off-site back-up. Di samping itu, RT Server Back-up sebaiknya ditempatkan di lokasi yang jaringan komunikasinya berada di bawah Sentral Telepon Otomat (STO) yang berbeda dengan RT Server Utama. Untuk menjamin RT Server Back-up dapat berfungsi dengan baik, Peserta dapat melakukan uji coba koneksi RT Server Back-up dengan tata cara sebagai berikut: (a) Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi RT Server Back-up melalui fasilitas administrative message atau surat kepada Penyelenggara … 57


(b)

(c)

Penyelenggara. Jadwal uji coba koneksi RT Server Back-up dilaksanakan setiap bulan pada hari Senin minggu pertama dan minggu ketiga. pemberitahuan persetujuan uji coba koneksi RT Server Back-up akan diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui sarana administrative message pelaksanaan uji coba koneksi RT Server Back-up akan dipantau oleh petugas dari Penyelenggara sampai 1 (satu) jam sejak proses akhir hari RCC berakhir.

(5) b)

c)

Untuk menjamin data back-up dapat dibaca kembali, Peserta melakukan uji coba restore data back-up. Mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin dapat dioperasikannya RT Server Back-up apabila terjadi gangguan pada RT Server Utama. Prosedur pengoperasian RT Server Back-up: (1) Peserta menyampaikan permohonan penggunaan RT Server Back-up melalui fasilitas administrative message ke RCC atau surat yang ditujukan kepada Penyelenggara; (2) pemberitahuan persetujuan pengunaan RT Server Backup dan prosedur yang harus dilakukan oleh Peserta akan diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui sarana administrative message; dan (3) pelaksanaan penggunaan RT Server Back-up dipantau oleh Penyelenggara sampai 1 (satu) jam sejak proses akhir hari RCC berakhir. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS. Penyusunan KPT ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini serta mengacu kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws). KPT dimaksud sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut: (1) Struktur organisasi satuan kerja pelaksana Sistem BIRTGS; (2) Penanggungjawab Sistem BI-RTGS; (3) Wewenang pengoperasian Sistem BI-RTGS; (4) Sistem … 58


d)

e)

Sistem pengamanan, (seperti sistem pengamanan aplikasi); (5) Prosedur pengoperasian dan pembukuan transaksi Sistem BI-RTGS; (6) Prosedur operasional transaksi treasury; (7) Pengawasan operasional Sistem BI-RTGS; serta (8) Prosedur Contingency Plan. Rincian cakupan minimum materi diatur dalam “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis” sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.5. Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, KPT tersebut juga harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8) yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung. KPT sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan setiap perubahannya disampaikan dalam bentuk hardcopy dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta) kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 KPT disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dan setiap perubahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional Sistem BI-RTGS. Melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan pemeriksaan internal ini wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini, kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dan paling kurang mencakup ruang lingkup pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.6. Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT bagi Peserta Tidak Langsung, pemeriksaan internal tersebut mencakup pula pemeriksaan internal pada Peserta Tidak Langsung … 59


f)

g)

Langsung dengan ruang lingkup yang sama pada Lampiran 3.6. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada huruf e). Laporan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan berupa ringkasan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Peserta, antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan rekomendasi hasil pemeriksaan internal. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta) kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi Peserta dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS. Pelaksanaan security audit ini wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini, kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dan mengacu pada cakupan minimum security audit yang ditetapkan oleh Penyelenggara. dan paling kurang mencakup ruang lingkup security audit sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.7. Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT bagi Peserta Tidak Langsung, security audit tersebut mencakup pula security audit pada Peserta Tidak Langsung dengan ruang lingkup yang sama pada Lampiran 3.7.

h)

Menyampaikan laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud pada huruf g). Laporan hasil security audit yang disampaikan berupa ringkasan hasil security audit yang dilakukan oleh Peserta, antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan rekomendasi hasil security audit. Laporan hasil security audit disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta) kepada: Direktorat … 60


i)

j)

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler. Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) yang sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional Sistem BI-RTGS di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem back-up tidak dapat digunakan. Penyusunan pedoman DRP atau BCP ini wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan PBI tentang Sistem BI-RTGS dan aturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws). Pedoman DRP atau BCP dimaksud sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut: (1) Unit kerja sebagai penanggungjawab; (2)

k)

l)

m)

n)

Mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab terdiri dari beberapa unit; (3) Mekanisme pelaporan dan monitoring; dan (4) Petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat). menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem BIRTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus. menjamin keamanan dan kehandalan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RCC Utama dan/atau RCC Back-up, dalam hal Peserta menggunakan jaringan komunikasi data selain yang telah disediakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir a.1). menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT … 61


o)

p)

RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran. menjamin bahwa sistem komputerisasi Peserta aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BIRTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal Peserta menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada Peserta. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat penyelenggara RT Server Back-up dalam hal Peserta menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada Peserta serta metode pengamanan (security features) yang digunakan.

q)

12.

B.

Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Peserta terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan perlindungan kepada nasabah Peserta. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas penerapan security audit dan pemeriksaan internal. Akses Informasi perihal Ketentuan dan Prosedur

Peserta dapat mengakses ketentuan dan prosedur yang dikeluarkan oleh Penyelenggara melalui: b. Website Penyelenggara; c. Compact Disc (CD); atau d. Media lain yang disediakan oleh Penyelenggara. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat 1. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara a. Kondisi gangguan pada RCC Utama atau Keadaan Darurat di lokasi produksi Penyelenggara 1) Penyelenggara a) Dalam … 62

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 a)

2)

Dalam hal terjadi gangguan pada RCC Utama sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama, maka Penyelenggara menggunakan RCC Back-up. b) Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta apabila terjadi gangguan pada RCC Utama dan langkahlangkah yang perlu dilakukan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau sarana lain. Peserta a) Menghentikan transaksi selama proses recovery dan Peserta tidak boleh mengirimkan transaksi sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. b)

b.

c.

Setelah proses Recovery selesai, melakukan online retrieve untuk me-retrieve 5 (lima) transaksi terakhir “Retrieve Txn from RCC” yang dikirim RT dan cek status transaksi. c) Melakukan “Member Own Total” untuk memeriksa posisi saldo. d) Peserta harus menginformasikan kepada Penyelenggara apabila terdapat ISN IFTS Txn yang “hilang atau tidak lengkap”. Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data Mekanisme USD/IDR PvP Dalam hal terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data USD/IDR PvP yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Mekanisme USD/IDR PvP, maka Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta melalui administrative message untuk menyelesaikan Transaksi PvP diluar Mekanisme USD/IDR PvP. Kondisi gangguan pada RCC Utama dan RCC Back-up 1) Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada RCC Utama dan RCC Back-up maka Penyelenggara menerapkan BCP dan memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkahlangkah yang perlu dilakukan melalui sistem LHBU atau sarana lainnya. 2)

d.

Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain Peserta menyampaikan kepada Bank Indonesia Cek BI dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) yang telah diberi cap Contingency Plan di belakang warkat tersebut. Pengaruh terjadinya kondisi gangguan pada RCC Utama dan Keadaan Darurat pada lokasi produksi Penyelenggara terhadap kewajiban Peserta 1) Dalam hal RCC Utama tidak berfungsi sehingga menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi melalui Sistem BIRTGS, kewajiban Peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang tidak dapat terlaksana karena tidak berfungsinya RCC ditunda pelaksanaannya sampai dengan … 63


2.

dengan berakhirnya kondisi tidak berfungsinya RCC. Contoh: RCC tidak dapat berfungsi melebihi batas waktu transaksi untuk untung nasabah. Sehubungan dengan hal ini bagi Bank yang telah menerima instruksi transfer dari nasabah sebelum berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS di Bank yang bersangkutan melaksanakan instruksi transfer dari nasabah tersebut keesokan harinya. 2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Peserta harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang terkait dengan penyelesaian kewajiban Peserta antara lain menyarankan kepada nasabah untuk menggunakan sarana kliring dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai batasan nominal warkat atau data keuangan elektronik, sarana transfer lainnya atau diambil secara tunai. e. Pengaruh terjadinya kondisi gangguan pada jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC dengan USD CHATS Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi Mekanisme USD/IDR PvP sehingga Peserta tidak dapat melaksanakan Penyelesaian Akhir transaksi jual-beli USD/IDR melalui Mekanisme USD/IDR PvP, maka penyelesaian akhir atas transaksi jual beli USD/IDR tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan antar Peserta yang tertuang dalam Bye Laws Mekanisme USD/IDR PvP. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Peserta a. Kondisi gangguan pada RT Server Utama Dalam hal terjadi gangguan terhadap RT Server Utama sehingga Peserta tidak dapat menggunakan RT Server Utama, maka Peserta harus menggunakan RT Server Back-up. Penyelenggara dapat memberikan persetujuan kepada Peserta yang RT Server Utamanya mengalami kondisi gangguan untuk langsung menggunakan Fasilitas Guest Bank dalam melakukan transaksi Sistem BI-RTGS. Hal tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT Server Back-up cukup lama sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu, seperti transaksi penarikan tunai, transaksi dengan pemerintah dan kewajiban antar Peserta yang telah jatuh tempo sesuai dengan Jam Operasional. Apabila RT Server Back-up yang digunakan merupakan warm back-up atau cold back-up maka Peserta harus melakukan restore back-up data ke sistem back-up dengan prosedur rekonsiliasi sebagai berikut: 1) me-restore data back-up terakhir melalui fungsi aplikasi RT super; 2) melakukan proses batch processing (end of day report, back-up, dan … 64


3)

4) 5) 6) 7) 8)

dan reset system); menggunakan konfigurasi utility untuk melakukan setting BOR terakhir ke BOR yang belum dipakai dalam hari tersebut untuk mencegah adanya duplikasi BOR; melakukan fungsi system start-up; melakukan fungsi department start-up; melakukan log-on ke RCC; melakukan member enquiry-member own total; melakukan cetak retrieve transaction dari RCC untuk 5 (lima) transaksi terakhir;

9)

b.

melakukan rekonsiliasi antara data 5 (lima) transaksi terakhir menurut catatan Peserta dengan retrieve transaksi dari RCC untuk 5 (lima) transaksi terakhir; dan 10) re-construct transaksi yang telah di-approve pada saat kegagalan terjadi dimana acknowledgement belum diterima oleh RCC. Kondisi gangguan pada RT Server Utama dan RT Server Back-up atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta Dalam hal Peserta mengalami kondisi gangguan pada RT Server Utama dan RT Server Back-up atau mengalami Keadaan Darurat, Peserta dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan mekanisme sebagai berikut: 1)

Menggunakan Fasilitas RT yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Kantor Pusat Bank Indonesia (Fasilitas Guest Bank) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Syarat permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank Peserta dapat mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam hal: (1) RT Server Utama dan RT Server Back-up tidak berfungsi; (2) RT Server Utama tidak berfungsi dan Peserta membutuhkan waktu cukup lama untuk menghidupkan RT Server Back-up sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu; (3) jaringan komunikasi data antara RT Peserta dengan RCC tidak berfungsi; dan/atau (4) terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan RT Server Utama dan RT Server Back-up tidak dapat digunakan. b) Prosedur permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank dengan prosedur sebagai berikut: (1) Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest … 65


(2)

(3)

Guest Bank kepada Penyelenggara melalui surat dengan didahului permintaan melalui telepon. Surat dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimili sebelum penggunaan Fasilitas Guest Bank dengan memperhatikan kecukupan waktu untuk melakukan persiapan penggunaan Fasilitas Guest Bank dan window time transaksi. Contoh surat permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.8.a (untuk Peserta Sistem BI-RTGS) dan Lampiran 3.8.b (untuk Peserta Sistem BI-RTGS yang juga peserta BI-SSSS). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 Dalam hal Peserta juga merupakan peserta BI-SSSS maka surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada penyelenggara BI-SSSS.

(4)

c)

Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank setelah asli surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diterima oleh Penyelenggara. (5) Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Peserta sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui Fasilitas Guest Bank. Penggunaan Fasilitas Guest Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Fasilitas Guest Bank dapat digunakan selama Jam Operasional Sistem BI-RTGS. (2)

(3)

(4)

Transaksi yang dapat dilakukan melalui Fasilitas Guest Bank adalah seluruh transaksi Sistem BI-RTGS yang window time-nya masih terbuka pada saat penggunaan Fasilitas Guest Bank. Peserta harus membawa data back-up RT terakhir untuk di-restore pada Fasilitas Guest Bank dengan menggunakan media, antara lain CD atau flash disk. Peserta membawa data transaksi yang akan dibukukan melalui Fasilitas Guest Bank. Data transaksi tersebut dapat berupa warkat pembukuan atau data elektronik yang … 66

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 yang akan di up-load ke dalam aplikasi RT. (5) Dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan melebihi kapasitas Fasilitas Guest Bank yang disediakan, Penyelenggara dapat menetapkan batas maksimal waktu penggunaan Fasilitas Guest Bank. (6) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara dapat membebaskan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank. Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ádalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.9. 2)

Dalam hal Fasilitas Guest Bank yang disediakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berfungsi, belum tersedia atau Peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank, maka transaksi dilakukan dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI sesuai mekanisme sebagai berikut: a) Penyampaian surat permohonan untuk menggunakan Cek BI dan/atau BGBI: (1) Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPBI Peserta mengajukan surat permohonan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.10 yang ditandatangani oleh Direksi/pejabat penerima kuasa dengan hak substitusi dari Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. Surat permohonan tersebut disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 (2)

Peserta yang berkedudukan di luar wilayah kerja KPBI Peserta mengajukan surat permohonan kepada KBI setempat dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.10 yang ditandatangani oleh Direksi/pejabat penerima kuasa dengan hak substitusi dari Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan di KBI setempat. Surat permohonan tersebut antara lain memuat: (1) alasan yang menyebabkan dilakukannya penggunaan Cek BI dan/atau BGBI; (2) pernyataan … 67


b)

c)

d) e)

f)

pernyataan bahwa yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab (indemnity) atas keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan construct oleh Bank Indonesia; dan (3) jumlah dan nilai nominal Cek BI dan/atau BGBI yang akan diserahkan serta lokasi cabang Peserta yang akan melakukan transaksi menggunakan Cek BI dan/atau BGBI. Apabila permohonan disetujui, Peserta menyampaikan Cek BI dan/atau BGBI yang diberi stempel Contingency Plan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.11 di belakang Cek BI atau BGBI. Khusus untuk kantor cabang Peserta, penyerahan Cek BI dan/atau BGBI tersebut dilampiri dengan surat permohonan penggunaan Cek BI dan/atau BGBI kepada kantor Bank Indonesia setempat. Cek BI dan/atau BGBI diterima oleh kantor Bank Indonesia paling lambat sampai dengan jam tutup TRN transaksi yang bersangkutan. Penyelesaian transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/ atau BGBI dibatasi hanya untuk transaksi antar Peserta bukan untuk untung nasabah, kecuali transaksi yang ditujukan untuk nasabah Bank Indonesia. Cek BI dan/atau BGBI tersebut dibukukan oleh Bank Indonesia melalui RT kantor Bank Indonesia. Pembukuan transaksi oleh Bank Indonesia tetap mengacu pada Jam Operasional Sistem BI-RTGS yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3. Bukti pembukuan transaksi akan terkirim ke RT Peserta apabila RT Peserta telah berjalan normal. Khusus untuk transaksi setoran pajak maka bukti pelimpahan yang diserahkan kepada Kas Negara adalah re-print completion advice yang dibubuhi stempel tanda tangan pejabat Bank Indonesia.

g)

Atas transaksi yang dibukukan tersebut, Penyelenggara akan membebankan biaya transaksi sesuai dengan tarif yang berlaku dan akan dibebankan secara langsung ke Rekening Giro Peserta paling lambat pada hari kerja berikutnya. Sehubungan dengan kondisi di atas yang menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan Penyelesaian Akhir transaksi jual beli USD/IDR melalui Mekanisme USD/IDR PvP, maka penyelesaian akhir atas transaksi jual beli USD/IDR tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan antar Peserta yang tertuang dalam Bye-Laws … 68

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Bye-Laws Mekanisme USD/IDR PvP. c.

Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data dari RT Peserta ke RCC 1) Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data utama dari RT ke RCC Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data utama dari RT ke RCC maka Peserta menggunakan jaringan komunikasi data back-up, apabila telah tersedia, jaringan komunikasi data dengan Sentral Telepon Otomat (STO) yang berbeda. 2)

C.

Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data utama dan jaringan komunikasi data back-up dari RT ke RCC Dalam hal jaringan komunikasi data utama dan jaringan komunikasi data back-up dari RT ke RCC mengalami kondisi gangguan, Peserta dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan mekanisme sebagai berikut: a) Menggunakan fasilitas RT yang disediakan oleh Penyelenggara di lokasi Kantor Pusat Bank Indonesia (Fasilitas Guest Bank) sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir b.1). b) Dalam hal Fasilitas Guest Bank yang disediakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak berfungsi, belum tersedia atau Peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank, maka transaksi dilakukan dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir b.2). Penggunaan BGBI dalam kondisi tertentu Selain dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf B, khusus untuk transaksi-transaksi tertentu, antara Peserta dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta dapat menggunakan BGBI untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS. Persetujuan Bank Indonesia tersebut diberikan sepanjang transaksi antara Peserta dengan Pemerintah dimaksud terkait dengan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran.

BAB … 69

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BAB IV PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS Keikutsertaan dalam sistem pembayaran dapat menimbulkan risiko finansial, yaitu risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi. Untuk menghilangkan risiko kredit dalam sistem pembayaran nilai besar, Sistem BI-RTGS didisain dengan metode Penyelesaian Akhir (settlement) secara real time gross, dimana Penyelesaian Akhir untuk setiap transaksi dilakukan secara seketika per transaksi secara individual dengan memperhatikan kecukupan saldo Rekening Giro Peserta pengirim. A. Metode Penyelesaian Akhir 1. Alur Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS secara umum adalah sebagai berikut: Mulai

1

Proses Pengiriman Transaksi

2

Dana Cukup?

Tidak

Proses Sistem Antrian

2.a 2.b

3

Ya

Proses Penyelesaian Akhir

Selesai

Keterangan: 1. Peserta melakukan pengiriman transaksi melalui RT Peserta. 2. RCC menerima transaksi dari Peserta pengirim dan melakukan validasi terhadap kecukupan dana yang meliputi saldo Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim. 2.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, transaksi Peserta pengirim masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk Penyelesaian Akhir transaksi. Apabila sampai dengan berakhirnya window time TRN atau cut off warning transaksi masih berada dalam Sistem Antrian, maka transaksi tersebut dibatalkan oleh RCC. 2.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Penyelesaian Akhir. 3. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir transaksi di masing-masing RT Peserta.

2. Alur …

70


Alur Penyelesaian Akhir pada Sistem BI-RTGS untuk Transaksi PvP adalah sebagai berikut: Mulai

1

Proses Pengiriman Transaksi PvP

2

Proses Matching

Tidak

2.a

Matched?

2.b

3

Ya

Dana Cukup?

Proses Sistem Antrian

Tidak 3.a

3.b

4

Ya

Proses Hold Fund

Tidak

5

Counter-party Hold Fund?

5.b

6

5.a

Ya

Proses Penyelesaian Akhir

Selesai

Keterangan: 1. Peserta melakukan pengiriman Transaksi PvP melalui RT Peserta. 2. RCC menerima Transaksi PvP dari RT Peserta pengirim dan melakukan proses matching. 2.a Dalam hal Transaksi PvP belum matched dengan lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat, Transaksi PvP tersebut akan tetap menunggu proses matching dan belum dapat diproses selanjutnya. 2.b Dalam hal Transaksi PvP telah matched dengan lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat, RCC melakukan validasi Transaksi PVP terkait kecukupan dana Peserta pengirim. 3. RCC melakukan validasi terhadap kecukupan dana Peserta pengirim yang meliputi saldo Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim. 3.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, Transaksi PvP Peserta pengirim masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk proses Hold Fund. Apabila sampai dengan berakhirnya window time Transaksi PvP (TRN: IFTPVP00), Transaksi PvP masih berada dalam Sistem Antrian, maka Transaksi PvP tersebut dibatalkan oleh RCC. 3.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Hold Fund.

4. RCC …

71

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 4. 5.

6.

B.

RCC melakukan proses Hold Fund pada Rekening Giro Peserta pengirim sejumlah nominal Transaksi PvP. Setelah proses Hold Fund, RCC melakukan validasi status lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat. 5.a Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat belum dilakukan proses Hold Fund, Transaksi PvP tetap dalam kondisi Hold Fund dan belum dapat diproses selanjutnya. 5.b Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat telah pula dilakukan proses Hold Fund, RCC melakukan proses Penyelesaian Akhir. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir Transaksi PvP di masing-masing RT Peserta.

Jenis Transaksi 1. Jenis transaksi pembayaran yang wajib dilakukan melalui Sistem BI-RTGS adalah: a.

2.

transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS); b. transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN); c. transaksi antar Bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS; d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); dan e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. Jenis transaksi pembayaran yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS adalah: a. Transfer dari Peserta kepada Peserta lainnya, meliputi antara lain: 1) Transfer dari Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank; 2) Transfer dari Bank kepada Bank Indonesia selain dalam rangka jual/beli SBI dan SUN; 3) Transfer dari Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank; 4) Transfer dari Bank Indonesia kepada Bank atau Pihak Selain Bank; dan 5) Transfer dari Bank atau Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank dalam rangka penyelesaian akhir sisi rupiah transaksi jual beli Dolar Amerika Serikat dengan Mekanisme USD/IDR PvP. b.

Transfer dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya, meliputi antara lain: 1) Transfer …

72


2)

Transfer dari Peserta ke rekening yang ditatausahakan di Bank Indonesia, antara lain: a) Pemerintah: (1) Transaksi untuk Bendaharawan Umum Negara (BUN) dalam rangka rekapitalisasi, penjaminan dan pembayaran lainnya; (2) Transaksi untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan; (3) Transaksi untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait dengan pelimpahan pajak; (4) Transaksi dalam rangka Treasury Single Account (TSA); (5) Transaksi untuk rekening pemerintah lainnya. b) Lembaga Keuangan Internasional. c) Lembaga lain. Transfer dari rekening yang ditatausahakan di Bank Indonesia kepada Peserta, antara lain: a) Pemerintah: (1) transaksi untuk pembagian Dana Perimbangan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) transaksi dalam rangka TSA; dan (3) transaksi dari rekening pemerintah lainnya. b) Rekening internal Bank Indonesia.

c) Lembaga lain. 3) Transaksi Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima; dan 4) Transaksi nasabah Peserta pengirim kepada Peserta penerima. c. Transaksi dari nasabah Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima. Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan menggunakan TRN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.1. Perubahan (penambahan atau pengurangan) TRN diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui fasilitas administrative message. Tata cara pengisian informasi untuk setiap transaksi harus mengikuti aturan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.2. d.

3.

Penyelesaian Akhir hasil kliring Selain digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud pada butir B.1 dan butir B.2.a sampai dengan butir B.2.c, Sistem BI-RTGS juga digunakan sebagai sarana untuk Penyelesaian Akhir transaksi yang berasal dari hasil perhitungan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk Peserta selain Bank, jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS …

73

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BI-RTGS diatur sesuai dengan perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta. Transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS berupa transfer kredit yaitu transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Adapun transaksi berupa transfer debet hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Peserta, dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada Pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi untuk kepentingan selain nasabah Peserta, yang diinput oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud transfer debet yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia. C.

Penyediaan informasi saldo Rekening Giro Dengan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real time gross, saldo Rekening Giro Peserta akan ter-update secara real time. Peserta dapat mengetahui informasi saldo Rekening Gironya secara on line melalui RT Peserta.

D.

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas, Bank Indonesia menyediakan FLI dan FLIS. 1.

Mekanisme penggunaan a. FLI/FLIS dapat digunakan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS setelah Bank tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS. b.

2.

E.

Setelah Bank Peserta memenuhi persyaratan penggunaan FLI/FLIS, FLI/FLIS Peserta dapat digunakan secara otomatis dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank Peserta tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction). c. Jangka waktu penggunaan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS. Mekanisme pelunasan a. Pelunasan FLI/FLIS dilakukan secara otomatis setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) ke Rekening Giro rupiah Bank Peserta yang menggunakan FLI/FLIS. b. Jangka waktu pelunasan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS.

Throughput Guidelines Throughput guidelines adalah suatu target dimana Peserta diharapkan telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 (satu) hari. Untuk membantu Peserta, khususnya Bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran sepanjang hari, Peserta dapat mengacu pada Graduated Payment Schedule di bawah ini: 1. Minimal …

74


F.

G.

Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) diselesaikan sebelum pukul 10.30 WIB. 2. Minimal 30% berikutnya dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) diselesaikan antara pukul 10.30 - 14.30 WIB. 3. Sejumlah 40% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments) diselesaikan antara pukul 14.30 - 16.30 WIB (kecuali untuk transaksi pendanaan akhir hari (end-of-day funding) Gridlock Resolution Gridlock merupakan suatu keadaan dimana terjadi kemacetan Penyelesaian Akhir secara menyeluruh (systemic) yang disebabkan karena antrian Peserta tidak dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya. Untuk mencegah terjadinya gridlock terdapat suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa gridlock resolution, yang dilakukan dalam hal Sistem Antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai berikut: 1. Jangka waktu kemacetan per transaksi tiap Peserta dalam Sistem Antrian; 2. Jumlah nilai transaksi yang belum diselesaikan per Peserta; atau 3. Jumlah transaksi yang belum diselesaikan per Peserta. Penyelesaian gridlock tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh RCC apabila salah satu kriteria yang ditetapkan Penyelenggara telah terpenuhi dengan metode First Avalaible First Out (FAFO) dengan memperhatikan level transaksi. Penyelenggara dapat menjalankan gridlock resolution secara manual dengan metode FAFO dan memperhatikan level transaksi sebagaimana dimaksud pada butir G.1, meskipun kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi. Queue Mechanism Transaksi yang dikirimkan pada kondisi saldo tidak mencukupi akan masuk dalam Sistem Antrian. Sistem Antrian tersebut menetapkan level transaksi yang masuk berdasarkan tingkat kepentingan transaksi. 1. Tingkat kepentingan transaksi Tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam Sistem Antrian dibedakan menjadi tingkat kepentingan prioritas dan normal, yang ditunjukkan dengan dua digit angka antara 01 s.d. 99. a. Tingkat kepentingan prioritas 1) Tingkat kepentingan prioritas terdiri dari level 01 dan level 02 s.d. 98 dengan ketentuan sebagai berikut: a) Level 01 disebut dengan antrian “Super Priority” yaitu level yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu apabila salah satu atau beberapa transaksi yang berada pada level 02 s.d. 98 memerlukan penyelesaian terlebih dahulu. Kondisi ini misalnya dalam rangka penyelesaian gridlock, yaitu dalam hal terjadi kemacetan sistem akibat tidak dapat diselesaikannya transaksi dalam Sistem Antrian maka transaksi yang dananya mencukupi akan diselesaikan terlebih dahulu …

75

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 dahulu yaitu dengan mengubah levelnya menjadi 01 oleh Penyelenggara. b) Level 02 s.d. 98 adalah level prioritas transaksi yang diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kriteria TRN yang digunakan. 2) Transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas terdiri dari: a) transaksi dari Peserta ke rekening Pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya; b) transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya; c) transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan sebaliknya; d) transaksi dari nasabah Peserta ke rekening Pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya. b. Tingkat kepentingan normal (level 99) Level 99 adalah transaksi dengan tingkat kepentingan normal yaitu level yang diberikan secara otomatis untuk transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia atau transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk kepentingan nasabahnya. Transaksi yang berada pada level 99 tidak dapat diubah menjadi level yang lebih tinggi baik oleh Peserta maupun Bank Penyelenggara. Penyelesaian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dilakukan terlebih dahulu daripada transaksi dengan tingkat kepentingan normal. Adapun dalam masing-masing level antrian, penyelesaian transaksi dilakukan berdasarkan atas urutan transaksi (First In First Out atau FIFO).

2.

Transaksi dalam Sistem Antrian tersebut akan diberi nomor secara otomatis oleh RCC yang disebut dengan Nomor Urut Antrian (Queue Sequence Number atau QSN) yang terdiri dari 6 (enam) angka. QSN ini digunakan oleh Peserta yang akan mengubah urutan antrian transaksinya. Perubahan urutan antrian transaksi (resequence queueing transaction) a. Perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal dapat dilakukan oleh central department Peserta. Perubahan urutan antrian transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan prioritas (2 s.d. 98) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara. b. Permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas hanya dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum window time untuk TRN transaksi tersebut berakhir dan selama transaksi tersebut masih dalam antrian. c. Peserta dapat mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dengan tata cara sebagai berikut: 1) Peserta mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan …

76


2)

gangguan pada RT Server Peserta. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. b) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI (1) Dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada KBI setempat yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di KBI setempat. (2) Dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI setempat untuk diteruskan kepada Penyelenggara.

BAB …

77


BAB V DANA YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT ASSETS)

Penggunaan dana dalam rangka Penyelesaian Akhir Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut: 1.

Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana Rekening Giro Peserta yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

2.

Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila dana Rekening Giro Peserta memiliki saldo yang cukup.

3.

Yang dimaksud dengan saldo yang cukup adalah saldo Rekening Giro Peserta ditambah FLI/FLIS yang diperoleh Peserta dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI/FLIS.

4.

FLI/FLIS akan digunakan dalam hal saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction).

5.

Peserta dapat menggunakan FLI/FLIS sepanjang Peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai mekanisme penggunaan dan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV mengenai pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas.

6.

FLI/FLIS yang digunakan oleh Peserta akan dilunasi secara otomatis dari transaksi yang masuk (incoming transactions) ke Rekening Giro Peserta.

BAB …

78

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BAB VI KEPASTIAN PENYELESAIAN AKHIR A.

B.

Transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan Transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Mekanisme koreksi transaksi Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf A hanya dapat dikoreksi dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Koreksi transaksi antar Peserta kecuali dengan Bank Indonesia a. Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara: 1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening tertentu yang selanjutnya disebut “nomor rekening 1 (satu)”, dengan TRN IFTRJ000 dengan payment detail yang berisi perubahan identitas Peserta penerima dan/atau identitas nasabah penerima (ultimate beneficiary) atau permintaan pengembalian dana; dan 2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta pengirim yang berisi pernyataan: a) pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (indemnity); dan b) kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak. b. Koreksi untuk transaksi yang terjadi duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara: 1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah) dengan TRN IFTRJ000, kepada nomor rekening tertentu yang selanjutnya disebut “nomor rekening 1 (satu)”, dengan payment detail yang berisi permintaan pengembalian …

79


2.

pengembalian dana; dan 2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir a.2). c. Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan koreksi kepada Peserta penerima dilakukan dengan mengirimkan administrative message yang berisi: 1) permintaan perubahan data; dan 2) pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir a.2). Koreksi untuk transaksi Peserta dengan Bank Indonesia a. Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dengan cara: 1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu) yaitu nomor rekening 561990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi RTGS ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan”, dengan TRN BIRBK561 dan payment detail yang berisi: a) perubahan identitas Peserta penerima dan/atau identitas nasabah penerima (ultimate beneficiary); atau b) permintaan pengembalian dana, yang disertai alasan permintaan pengembalian dana dan referensi Nomor SAKTI transaksi yang dikembalikan. 2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). b. Koreksi untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dengan cara: 1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah) kepada nomor rekening 1 (satu) yaitu nomor rekening 561990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi RTGS ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan”, dengan TRN BIRBK561, dan payment detail yang berisi permintaan pengembalian dana yang disertai alasan permintaan pengembalian dana dan referensi Nomor SAKTI transaksi yang dikembalikan; dan 2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). c. Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dilakukan dengan mengirimkan administrative message yang berisi: 1) permintaan …

80

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 1) 2)

3.

permintaan perubahan data; dan pembebasan tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). d. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia tujuan untuk transaksi penarikan tunai yang berkaitan dengan lokasi pengambilan fisik uang maka Peserta pengirim mengirimkan permintaan pengembalian dengan cara: 1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah) dengan TRN BIRBK561 kepada nomor rekening 561.990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi RTGS Bank ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan” dan mengisi referensi nomor SAKTI, jumlah transaksi dan alasan permintaan pengembalian dana dalam kolom payment detail; dan 2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). Koreksi untuk transaksi yang dikirim oleh Bank Indonesia kepada Peserta lainnya a. Untuk Transfer Kredit 1) Koreksi untuk transfer kredit yang ditujukan untuk Peserta penerima a) Koreksi untuk transfer kredit yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan jumlah nilai nominal Bank Indonesia menerbitkan transfer debet atas beban Peserta penerima sebesar jumlah nominal yang telah dikredit dan untuk selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer kredit kepada Peserta penerima sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya. b) Koreksi untuk transfer kredit yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan Peserta penerima Bank Indonesia menerbitkan transfer debet atas beban Peserta penerima yang tidak berhak dan untuk selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer kredit untuk untung Peserta penerima yang seharusnya. 2) Koreksi untuk transfer kredit yang dikirimkan kepada nasabah Peserta penerima Koreksi untuk transfer kredit yang dikirimkan kepada nasabah Peserta dilakukan dengan cara: a) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp1,00 (satu rupiah) dengan TRN BIRBI221, dengan payment detail yang berisi perubahan data nasabah penerima atau permintaan pengembalian dana; dan b) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2). b. Untuk …

81

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 b.

C.

D.

E.

Untuk Transfer Debet 1) Koreksi untuk transfer debet yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan jumlah nilai nominal Bank Indonesia menerbitkan transfer kredit untuk untung Peserta penerima sebesar jumlah nominal yang telah didebet dan untuk selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer debet kepada Peserta penerima sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya. 2) Koreksi untuk transfer debet yang disebabkan oleh kesalahan dalam mencantumkan Peserta penerima Bank Indonesia menerbitkan transfer kredit untuk untung Peserta penerima yang tidak berhak, untuk selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer debet untuk untung Peserta penerima yang seharusnya. Pengembalian Dana (Retur) Pengembalian dana oleh Peserta penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Dalam hal Peserta menerima transfer yang data penerima dana di confirmation advice-nya tidak cocok dengan data yang tercantum dalam tata usaha rekening atau administrasi di Peserta atau identitas penerima dana maka Peserta penerima harus segera mengembalikan transfer tersebut kepada Peserta pengirim dengan menggunakan TRN IFTRJ000. Khusus untuk transfer dari Bank Indonesia, pengembalian dana oleh Peserta penerima dilakukan dengan menggunakan TRN BIR99999 dengan rekening penampungan 561990001 ”Transaksi tolakan atas bank atas single credit Bank Indonesia”. 2. Dalam hal Peserta melakukan kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia tujuan untuk transaksi penarikan tunai dan Bank yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan pengembalian dana maka Bank Indonesia akan secara otomatis mengembalikan dana ke Rekening Giro Bank tersebut. 3. Pengembalian dana oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilakukan tanpa melalui mekanisme koreksi oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf B. Disain Sistem BI-RTGS menjamin bahwa Peserta pengirim tidak dapat membatalkan atau menarik kembali dana yang sudah diterima Peserta penerima 1. Peserta hanya dapat melakukan transaksi yang mengkredit rekening Peserta lainnya. 2. Jika Peserta ingin melakukan koreksi atas transaksi yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya, Peserta harus menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana diatur dalam huruf B. Pembatalan transaksi dalam antrian (queue cancellation) Pembatalan transaksi dapat dilakukan apabila transaksi masih berada dalam antrian. Pembatalan transaksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”normal” dapat dilakukan oleh central department Peserta. Pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara. 2. Permintaan …

82


F.

G.

Permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” hanya dapat diajukan kepada Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya window time untuk TRN transaksi tersebut dan selama transaksi tersebut masih dalam antrian. 3. Peserta dapat mengajukan permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” dengan tata cara sebagai berikut: a. Peserta mengajukan permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RT Server Peserta. b. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara. 2) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI a) Dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” kepada KBI setempat yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di KBI setempat. b) Dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI setempat untuk diteruskan kepada Penyelenggara. Pembatalan transaksi oleh Sistem Transaksi dalam antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem dalam hal: 1. Window time TRN telah berakhir; atau 2. Cut-off warning. Bukti Penyelesaian Akhir transaksi 1. Bukti pembukuan yang harus ditatausahakan oleh Peserta adalah warkatwarkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan Hasil Olahan Komputer (HOK) serta completion advice atau confirmation advice yang tercetak pada printer Peserta. 2.

Bukti pendukung pembukuan pada Sistem BI-RTGS adalah laporan-laporan Sistem BI-RTGS dan advice-advice yang tercetak sehubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan melalui RT Peserta. 3. Bukti …

83


H.

Bukti untuk Penyelesaian Akhir transaksi future date berupa completion advice yang akan tercetak di printer Peserta pada tanggal Penyelesaian Akhir (settlement). 4. Berdasarkan proses pencetakannya, laporan dibedakan menjadi: a. Laporan yang tercetak secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari RCC, terdiri dari: 1) RCC Administrative Message; 2) Cut-off warning report; 3) Pre cut-off Notification report; 4) Cut-off Notification Report; 5) Pre Cover Position Report (Cut off warning); 6) Member Reconciliation Report (pre cut-off); 7) Member Cut off Position Report (cut-off); 8) Member Statement Report (cut-off); 9) PvP Outstanding Transaction Report; dan 10) PvP Cut-off Position Report. b. Laporan yang tercetak secara otomatis pada saat proses batch pada akhir hari, terdiri dari: 1) Listing Akhir Hari message masuk - Incoming Message End of Day Listing; 2) Listing Akhir Hari message keluar - Outgoing Message End Of Day Listing; 3) Laporan Total Harian - Daily Total Report; dan 4) System Audit Trail. c. Laporan yang dapat dicetak di RT sesuai dengan kebutuhan Peserta dan didaftarkan/dipilih melalui fungsi “Member Control File”, misalnya IFTS Construct Reports, Amend Reports, Pre-Approval Reports, dan lain-lain. Rincian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.1. 5. Bukti pembukuan dan bukti pendukungnya disimpan sesuai jadwal retensi yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta. Jam Operasional Sistem BI-RTGS Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada Jam Operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Bab III mengenai ketentuan dan prosedur.

BAB …

84

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 BAB VII KEAMANAN DAN KEANDALAN SISTEM BI-RTGS A.

Sistem BI-RTGS dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi 1. Standar Keamanan Sistem BI-RTGS Dalam rangka menjaga keamanan dan keandalan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menerapkan standar keamanan Sistem BI-RTGS yang meliputi keamanan pada aplikasi dan jaringan komunikasi data, baik pada sisi Penyelenggara maupun Peserta. Standar keamanan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keamanan aplikasi Fitur-fitur keamanan dalam aplikasi sekurang-kurangnya meliputi: 1) Password a) Kriteria password : (1) minimum terdiri dari 8 karakter; (2) harus terdiri dari kombinasi antara huruf, angka dan karakter spesial. b) Password harus diganti secara periodik. Penggantian password maksimal dilakukan setiap 90 (sembilan puluh) hari. c) Password yang sama dapat digunakan kembali setelah 2 (dua) kali penggantian password. 2) Enkripsi dan dekripsi a) Antara RT dan RCC Setiap pengiriman message dari RT ke RCC atau sebaliknya akan dilakukan proses enkripsi. Sedangkan untuk setiap penerimaan message di RT atau RCC akan dilakukan proses dekripsi. b) Antara RT dengan sistem internal Peserta Penyelenggara menyediakan fasilitas enkripsi dan dekripsi untuk pengiriman dan penerimaan message antara RT dengan sistem internal Peserta. 3) Message Digest Setiap pengiriman message antara RT dan RCC akan diberikan suatu angka rahasia yang di-generate oleh sistem yang berfungsi untuk menjamin integritas data. 4) Sequence Number Sistem BI-RTGS menggunakan 3 (tiga) tipe sequence number untuk sinkronisasi setiap message yang dikirim atau diterima, yaitu ISN, OSN, dan BOR. 5) Screen Time Out Aplikasi akan melakukan sign off secara otomatis dalam hal user tidak melakukan aktivitas selama periode waktu tertentu. 6) Kontrol …

85


2.

Kontrol akses operasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a) Level user; b) Pemberian fungsi user; dan c) Akses antar departemen. 7) Kontrol akses transaksi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a) Approval limit; dan b) Member global limit. b. Keamanan jaringan komunikasi data 1) Jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara menggunakan protokol SNA dan dial up. 2) Dalam hal Peserta menggunakan jaringan komunikasi data selain jaringan komunikasi data yang disediakan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka Peserta harus menjamin keamanan jaringan komunikasi data tersebut. 3) Terkait dengan pelaksanaan mekanisme USD/IDR PvP maka untuk keamanan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RCC dengan host USD CHATS, Penyelenggara menggunakan PvP gateway. Standar keamanan minimum yang harus dimiliki Peserta dalam rangka menjaga keamanan Sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut: a. Pengamanan fisik dan lingkungan Seluruh peralatan Sistem BI-RTGS wajib ditempatkan dalam ruangan khusus yang aman. Yang dimaksud dengan aman antara lain adanya pintu akses, pengatur suhu ruangan, alat pemadam kebakaran dan Uninterruptible Power Supply (UPS). b. Pengamanan perangkat keras 1) Seluruh peralatan Sistem BI-RTGS harus dilindungi dari penyalahgunaan, modifikasi dan pengrusakan. 2) Seluruh perangkat keras harus diperiksa dan dipelihara. Pemeriksaan dan pemeliharaan seluruh perangkat keras dimaksudkan untuk memastikan bahwa perangkat keras tersebut berfungsi dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut maka pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala. c. Pengamanan perangkat lunak 1) Seluruh perangkat lunak harus diperiksa dan dipelihara sesuai dengan aplikasi RT terkini. 2) Peserta tidak diperbolehkan mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan dan atau merusak perangkat lunak baik yang ada pada RT Server Utama, RT Server Back-up, RT Workstation maupun softcopy aplikasi RT. 3) Peserta wajib melaporkan pengembangan aplikasi internal yang terkait Sistem BI-RTGS. 4) Sistem harus terlindungi dari virus (secara berkala dilakukan pengkinian anti virus). 5) Penggunaan …

86


d.

e.

f.

g.

Penggunaan aplikasi RT harus sesuai petunjuk yang diberikan Bank Indonesia. Pengamanan jaringan komunikasi data 1) Jaringan komunikasi data beserta perangkatnya harus dipelihara. 2) Jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS internal Peserta harus terpisah dari jaringan lainnya. 3) Jaringan komunikasi internal yang terkait dengan Sistem BI-RTGS harus dapat dipastikan aman dengan menjaga kerahasiaan data dan aman dari virus. Pengamanan data dan komunikasi 1) Data yang tersimpan dalam media elektronik harus mendapat pengamanan yang memadai serta kerahasiaannya harus dijaga dengan baik. Yang dimaksud pengamanan yang memadai antara lain adalah terlindung dari akses petugas yang tidak berhak. 2) Peserta diharuskan menyimpan back-up data ke dalam media elektronik. 3) Back-up data harus disimpan di dalam ruang khusus yang dapat menjamin data tidak rusak. 4) Hasil Olahan Komputer (HOK) Sistem BI-RTGS disimpan sesuai dengan aturan pengarsipan intern Peserta dan masa retensi sesuai Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. 5) Seluruh media back-up aplikasi (CD, disket dan media lainnya), ketentuan, sistem dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara harus didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam ruang khusus yang aman. Pengamanan Sumber Daya Manusia 1) Jumlah petugas yang menangani Sistem BI-RTGS harus disesuaikan dengan span of control untuk meminimalisasi human error dan fraud. 2) Peserta harus mengadakan pelatihan secara reguler. 3) Petugas yang menangani Sistem BI-RTGS harus memahami sistem dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Penyelenggara maupun internal Peserta. Pengamanan operasional 1) Pengamanan kewenangan user a) Pengguna dan administrator harus memiliki dan memahami pengamanan sistem. b) Aplikasi wajib dilengkapi pengamanan yang memadai, meliputi: (1) penggunaan user ID dan password secara benar, dengan cara menjaga kerahasiaan password serta mengganti password secara berkala; (2) penyimpanan yang aman terhadap: (a) password …

87

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 (a)

2)

B.

password RT Adm 1, RT Adm 2, RT super, administrator database SQL; (b) CD Reset Password ; dan (c) CD aplikasi RT. (3) pengiriman transaksi bertingkat sesuai kewenangan petugas; (4) pengaturan kewenangan pengoperasian Sistem BIRTGS; dan (5) petugas pengganti untuk pengguna dan administrator. Pengamanan prosedur Peserta wajib menyusun KPT sesuai dengan PBI tentang Sistem BI-RTGS dan Surat Edaran ini.

Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat, Penyelenggara menjamin keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Menyediakan sistem back-up a. Perangkat Keras (Hardware) 1) Mempunyai RCC Back-up yang telah dipasang dengan aplikasi yang sama dengan RCC utama; dan 2) Mempunyai RCC Back-up yang berada di lokasi berbeda dengan lokasi RCC Utama (offsite back-up). b. Jaringan komunikasi data 1) Menyediakan jaringan komunikasi data back-up berupa fasilitas dial up. 2) Menyediakan jaringan komunikasi data back-up yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur Mekanisme USD/IDR PvP.

2.

Menggunakan replikasi online antara RCC Utama dengan RCC Back-up untuk menjamin data di RCC Back-up sama dengan RCC Utama

3.

Menyediakan sarana penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS bagi Peserta sebagai berikut: a. Fasilitas Guest Bank Fasilitas Guest Bank merupakan fasilitas RT di lokasi Penyelenggara, yang disediakan sebagai back-up dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT. Penggunaan Fasilitas Guest Bank ini mengacu pada ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai Ketentuan dan Prosedur.

b. Cek …

88

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 b.

C.

D.

Cek BI dan BGBI Cek BI dan BGBI merupakan sarana yang dapat digunakan oleh Peserta dalam penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat. Penggunaan Cek BI dan BGBI ini mengacu pada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai Ketentuan dan Prosedur.

Pelaksanaan pengujian terhadap sistem back-up serta mekanisme dan prosedur BCP 1. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up a. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up di Penyelenggara Dalam rangka meningkatkan keandalan Sistem BI-RTGS back-up untuk menjamin kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS, Penyelenggara melakukan hal-hal antara lain uji coba DRP dengan menggunakan RCC Back-up di lokasi DRC Penyelenggara secara berkala. b. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up di Peserta Dalam rangka meningkatkan keandalan Sistem BI-RTGS back-up, Peserta wajib: 1) Menjamin RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik; dan 2) Menggunakan RT Server Back-up dalam operasional kondisi normal. 2. Periode pelaksanaan uji coba Uji coba DRP diselenggarakan oleh Penyelenggara secara periodik dengan melibatkan Peserta. Pelatihan terhadap petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Untuk mendukung keamanan dan keandalan Sistem BI-RTGS, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan Sistem BI-RTGS, baik di Penyelenggara maupun Peserta. Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1.

E.

Melakukan pelatihan kepada petugas operasional Sistem BI-RTGS secara berkala. 2. Melakukan diskusi dan knowledge sharing antar petugas operasional Sistem BI-RTGS secara berkala. 3. Menjamin terlaksananya transfer of knowledge apabila terjadi pergantian petugas operasional Sistem BI-RTGS. Peninjauan secara berkala atas standar keamanan Sistem BI-RTGS dengan mengacu pada standar internasional Dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi maka Sistem BIRTGS juga perlu memperhatikan perkembangan tersebut dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan, termasuk teknologi pengamanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggara harus melakukan peninjauan secara berkala terhadap standar keamanan dengan mengacu pada standar internasional. F. Pelaksanaan …

89

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 F.

G.

H.

Pelaksanaan security audit secara berkala Dalam rangka menjamin keandalan dan keamanan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara melaksanakan security audit secara berkala dengan auditor independen. Security audit dilaksanakan antara lain terhadap aplikasi, jaringan komunikasi data dan prosedur operasional. Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS Dalam rangka memperlancar operasional Peserta, Penyelenggara menyusun dan menyediakan Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang disampaikan kepada Peserta secara terpisah dari Surat Edaran ini. Penyusunan capacity planning Dalam rangka menjaga keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menyusun disain sistem dengan memperhitungkan kapasitas sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang, termasuk melakukan monitoring terhadap kapasitas sistem dan melakukan penyesuaian kapasitas apabila terjadi peningkatan bisnis.

BAB …

90


BAB VIII EFISIENSI PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

A.

B.

Kebijakan Penetapan Biaya Transaksi Sistem BI-RTGS Penetapan biaya transaksi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS didasarkan pada perhitungan biaya yang harus dikeluarkan Penyelenggara yang meliputi komponenkomponen biaya sebagai berikut: 1. Biaya Investasi: a. Biaya perangkat keras (hardware); b. Biaya pengembangan aplikasi (software); c. Biaya jaringan komunikasi data; d. Biaya pemeliharaan (maintenance) Sistem BI-RTGS; e. Biaya enhancement Sistem BI-RTGS; f. Biaya security audit; dan g. Biaya lisensi. 2. Biaya Operasional Biaya operasional Sistem RTGS, antara lain biaya personil dan biaya non personil. Selain memperhitungkan hal tersebut di atas, Penyelenggara juga mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, yaitu untuk memperlancar dan mengurangi risiko sistem pembayaran. Dengan pertimbangan tersebut, Penyelenggara dapat tidak membebankan beberapa komponen biaya tertentu. Jenis dan Besarnya Biaya dalam Sistem BI-RTGS 1. Jenis biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS terdiri dari: a. Biaya transaksi; b. Biaya pengiriman administrative message; c. Biaya perpanjangan window time TRN; d. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank; dan e. Biaya lainnya yang diperlukan. 2. Besarnya Biaya Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui pengumuman dan/atau sarana lainnya seperti administrative message. 3. Dalam hal Peserta menggunakan Fasilitas Guest Bank yang disediakan Penyelenggara, Peserta akan dikenakan biaya sebagai berikut: a. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank 1) Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan durasi penggunaan Fasilitas Guest-Bank yang mengacu pada waktu system start-up sampai dengan system shut-down.

2) Durasi …

91


2)

C.

Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan akumulasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1 (satu) hari dengan pembulatan waktu 1 (satu) jam ke atas. 3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan internal di Bank Indonesia pada saat penggunaan Fasilitas Guest Bank, Penyelenggara dapat menyesuaikan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank. 4) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara dapat tidak membebankan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank. b. Biaya transaksi dan biaya pengiriman administrative message. 4. Biaya transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI Dalam hal Penyelenggara melakukan construct atas nama Peserta berdasarkan Cek BI dan/atau BGBI yang disampaikan Peserta maka Peserta dikenakan biaya transaksi. Tata Cara Penghitungan dan Pembebanan Biaya 1. Biaya transaksi dan biaya pengiriman administrative message Penyelenggara menghitung jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.a dan butir B.1.b pada setiap akhir hari dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya. 2. Biaya perpanjangan Window Time TRN Penyelenggara menghitung jumlah biaya perpanjangan window time TRN sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.c pada saat terjadinya perpanjangan window time TRN dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya. 3. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank Penyelenggara menghitung jumlah biaya sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Guest Bank sebagaimana dimaksud dalam B.1.d dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya. 4. Biaya transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI Penyelenggara menghitung jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam butir B.4 pada saat penggunaan Cek BI dan/atau BGBI dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya. Pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta.

BAB …

92


BAB IX KEPESERTAAN Kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Peserta serta kewajiban pihakpihak yang telah menjadi Peserta diatur sebagai berikut: A. Kriteria Peserta 1. Pihak yang dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta adalah pihak yang memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. 2. Peserta dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. a. Peserta Langsung adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BIRTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal (RT) milik Peserta yang bersangkutan. b. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang melakukan transaksi Sistem BI-RTGS melalui RT milik Peserta Langsung berdasarkan perjanjian. 3. Pada saat yang bersamaan, Peserta Tidak Langsung hanya dapat menggunakan RT milik satu Peserta Langsung dan didasarkan pada perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 2.b. 4. Calon Peserta dapat memilih untuk menjadi Peserta Langsung atau Peserta Tidak Langsung. Peserta Tidak Langsung dapat mengajukan permohonan untuk berubah menjadi Peserta Langsung dan sebaliknya. B. Persyaratan menjadi Peserta 1. Peserta Langsung Calon Peserta Langsung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. b. Menyediakan perangkat Sistem BI-RTGS, yang meliputi: 1) 1 (satu) buah RT Server Utama; 2) minimal 1 (satu) buah RT Server Back-up; 3) minimal 2 (dua) buah RT Workstation; 4) minimal 1 (satu) buah printer; 5) Systems Network Architecture (SNA) card untuk saluran komunikasi leased line dan SNA Server Software; 6) modem untuk saluran komunikasi dial up; 7) 2 (dua) nomor telepon untuk keperluan komunikasi Data Over Voice (DOV) dan dial up; dan 8) software sistem operasi untuk RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. c. Khusus bagi calon Peserta yang merupakan Pihak Selain Bank, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b, keikutsertaannya …

93


C.

keikutsertaannya sebagai Peserta juga didasarkan atas hasil kajian Bank Indonesia yang menyatakan bahwa keikutsertaan Pihak Selain Bank tersebut dalam Sistem BI-RTGS dapat memperlancar sistem pembayaran nasional. d. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.1 atau Lampiran 9.2. 2. Peserta Tidak Langsung Calon Peserta Tidak Langsung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. b. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.3 atau Lampiran 9.4. c. Melakukan perjanjian bilateral dengan Peserta Langsung yang memiliki RT yang akan digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, yang sekurangkurangnya memuat klausula sebagai berikut: 1) Pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung; 2) Tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi; 3) Mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung; 4) Mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi; dan 5) Besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung; 6) Pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Khusus untuk calon Peserta Tidak Langsung yang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), dalam hal UUS tersebut bermaksud untuk menggunakan RT Peserta Langsung Bank konvensionalnya maka klausula sebagaimana dimaksud pada butir c.1) sampai dengan butir c.6) dapat dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau dokumen internal Bank. Tata Cara menjadi Peserta 1.

Tata cara menjadi Peserta Langsung adalah sebagai berikut: a. Permohonan diajukan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. b. Khusus …

94


b.

c.

d.

Khusus bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), permohonan tersebut diajukan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan: 1) Informasi mengenai kesiapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir B.1. 2) Fotokopi surat keputusan mengenai pemberian izin usaha. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.5. Apabila calon Peserta Langsung telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, dan huruf c, persetujuan menjadi Peserta Langsung akan disampaikan melalui surat yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) persetujuan menjadi Peserta Langsung; 2) nama dan nomor Rekening Giro serta member code; 3) permintaan pembuatan AT 1, AT 2 dan AT 3 dari RT Peserta untuk dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 dari Penyelenggara; 4) permintaan kelengkapan administrasi berupa: a) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.6. b) Surat kuasa khusus, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Surat kuasa khusus dibuat dengan 1 (satu) kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor pusat dan/atau kantor cabang Peserta, yang berlaku untuk 1 (satu) kantor wilayah kerja Bank Indonesia, untuk melakukan: (a) penandatanganan Cek BI dan BGBI; (b) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; (c) hal-hal antara lain sebagai berikut: i. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; ii. pengambilan laporan dan/atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; iii. pengambilan buku Cek BI dan BGBI; iv. penyerahan …

95


iv.

penyerahan dan pengambilan AT; dan

v.

(2)

c)

penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS. Jumlah pejabat atau petugas yang diberi kuasa ditetapkan maksimum sebagai berikut: (a) Jumlah pejabat penerima kuasa dan/atau kuasa substitusi dari Direksi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1)(a) sampai dengan butir (1)(c) dalam surat kuasa di atas:

i. di KPBI: 10 (sepuluh) orang; dan ii. di masing-masing KBI: 5 (lima) orang. (b) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau Direksi untuk melakukan pengambilan fisik uang: i. di KPBI: sesuai ketentuan mengenai sistem antrian penarikan uang tunai (Queue Management System) di Direktorat Pengedaran Uang; dan ii. di masing-masing KBI: 10 (sepuluh) orang. Jumlah petugas pengambilan fisik uang termasuk petugas pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan fisik uang. (c) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau Direksi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1)(c)(i) sampai dengan butir (1)(c)(v) dalam surat kuasa di atas disesuaikan dengan keperluan Peserta. (3) Dalam hal terjadi perubahan penetapan jumlah maksimum pejabat atau petugas penerima kuasa, akan diinformasikan kepada calon Peserta melalui surat. (4) Hal-hal yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat dituangkan dalam satu atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan Peserta. Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.7 sampai dengan Lampiran 9.10. Surat pemberitahuan wewenang Direksi dan apabila diperlukan menyertakan surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.11. d) Surat …

96


d)

e)

e.

f.

g.

h.

Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: (1) pejabat atau petugas yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b)(1)(a), butir b)(1)(b) dan butir b)(1)(c); dan (2) petugas yang diberi kuasa untuk melakukan pengambilan fisik uang, khusus bagi calon Peserta yang berada di wilayah kerja KBI. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.12 dan Lampiran 9.13. Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau pejabat yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS.

Contoh surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.16. Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain Direksi maka diperlukan surat kuasa dari Direksi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.17. f) Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak disetujui, penolakan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan disampaikan melalui surat kepada calon Peserta dengan menyebutkan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara. Dalam hal permohonan calon Peserta disetujui, Penyelenggara akan menyampaikan surat berisi informasi antara lain mengenai pelatihan, pemasangan jaringan komunikasi data leased line dan instalasi aplikasi RT. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, calon Peserta Langsung menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut: 1) Surat pemberitahuan AT 1, AT 2 dan AT 3 di dalam amplop tertutup dan bersegel dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.18; 2) Surat penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir d.5); Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir d.5), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI surat disampaikan langsung kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan …

97


i.

j.

k.

Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan langsung kepada: Direktorat Pengedaran Uang Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PgUK) Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2) Bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI: a) Data kepesertaan dan surat kuasa penandatanganan perjanjian serta surat pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada Penyelenggara melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta; b) surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta di KBI yaitu: (1) surat kuasa khusus dengan satu kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor cabang Peserta sebagaimana dimaksud pada butir d.5)b); (2) surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi, apabila diperlukan; (3) surat kuasa pengambilan fisik uang; (4) surat kuasa pengambilan laporan; dan/atau (5) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atau surat pernyataan spesimen tanda tangan, disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. Penyelenggara menyampaikan AT 4 dan AT 5 kepada calon Peserta Langsung dalam amplop tertutup untuk diinput dalam RT. Penyampaian tersebut dilakukan melalui petugas calon Peserta yang diberi kuasa khusus oleh pejabat calon Peserta Langsung yang berwenang. Khusus untuk calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, AT disampaikan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta. Penyelenggara menyampaikan informasi mengenai keikutsertaan Peserta baru kepada: 1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message. 2) seluruh satuan kerja Bank Indonesia terkait dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. Bagi Peserta Langsung selain Bank, persyaratan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sekurang-kurangnya meliputi dokumen sebagaimana dimaksud …

98


2.

dimaksud pada butir d.5)a), butir d.5)c), butir d.5)e) dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan Peserta. Peserta Tidak Langsung Tatacara menjadi Peserta Tidak Langsung adalah sebagai berikut: a. Permohonan diajukan kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 b. Khusus bagi calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. c.

d.

Dalam surat permohonan tersebut calon Peserta menginformasikan dan menyampaikan: 1) alasan menjadi Peserta Tidak Langsung; 2) Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk Peserta Tidak Langsung yang bersangkutan; 3) perjanjian antara Peserta Langsung dengan Peserta Tidak Langsung; dan 4) Prosedur operasional penggunaan RT, misalnya pelaksanaan transaksi oleh Peserta Tidak Langsung, apakah dilakukan di lokasi kantor Peserta Tidak Langsung yang secara sistem terhubung ke RT Peserta Langsung atau dilakukan di lokasi RT Peserta Langsung. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.19. Apabila calon Peserta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B.2, persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan disampaikan melalui surat kepada calon Peserta yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) persetujuan menjadi Peserta Tidak Langsung; 2) nama dan nomor Rekening Giro serta member code; 3) informasi pelatihan; 4) permintaan pembuatan AT 1, AT 2 dan AT 3 dari RT Peserta untuk dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 dari Penyelenggara 5) permintaan kelengkapan administrasi berupa: a) Data kepesertaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.20. b) c)

Perjanjian penggunaan RT yang telah ditandatangani Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Surat kuasa khusus, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Surat kuasa dibuat dengan satu kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor pusat dan/atau kantor cabang Peserta, yang berlaku untuk 1 (satu) …

99


(2)

(satu) kantor wilayah kerja Bank Indonesia, untuk melakukan: (a) penandatanganan Cek BI dan BGBI; (b) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; (c) hal-hal sebagai berikut: i. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta melalui Sistem BI-RTGS oleh Bank Indonesia dan menandatangani surat menyurat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; ii. pengambilan laporan dan/atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; iii. pengambilan buku Cek BI dan BGBI; iv. penyerahan dan pengambilan AT; dan v. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS. Jumlah pejabat atau petugas yang diberi kuasa ditetapkan maksimum sebagai berikut: (a) Jumlah pejabat penerima kuasa dan/atau kuasa substitusi dari Direksi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dalam surat kuasa di atas: i. di KPBI: 10 (sepuluh) orang; dan ii. di masing-masing KBI: 5 (lima) orang. (b) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau Direksi untuk melakukan pengambilan fisik uang: i. di KPBI: sesuai sistem antrian penarikan uang tunai (Queue Management System) di Direktorat Pengedaran Uang;dan ii. di masing-masing KBI: 10 (sepuluh) orang. Jumlah …

100


d) e)

f)

Jumlah petugas pengambilan fisik uang termasuk petugas pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan fisik uang. (c) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau Direksi untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (1)(c) dalam surat kuasa di atas sesuai kepentingan Peserta. (3) Dalam hal terjadi perubahan penetapan jumlah maksimum pejabat atau petugas penerima kuasa, akan diinformasikan kepada calon Peserta melalui surat. (4) Hal-hal yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kepentingan Peserta. Contoh surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.9, Lampiran 9.10, Lampiran 9.21 dan Lampiran 9.22. Surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.23, apabila diperlukan. Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: (1) pejabat atau petugas yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c)(1); serta (2) petugas yang diberi kuasa untuk melakukan pengambilan fisik uang, khusus bagi calon Peserta yang berada di wilayah kerja KBI. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.12 dan Lampiran 9.13. Dalam hal pejabat atau petugas penerima kuasa telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia, maka calon Peserta wajib membuat surat pernyataan dari Direksi atau kuasanya yang menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat atau petugas penerima kuasa tersebut yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia masih berlaku. Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.14 dan Lampiran 9.15. Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau pejabat yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS. Contoh surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.16. Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain Direksi maka diperlukan surat kuasa dari Direksi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.17. g) Surat …

101


g)

e.

f.

g.

Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak disetujui, penolakan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan disampaikan melalui surat kepada calon Peserta dengan menyebutkan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dokumen diterima lengkap oleh Penyelenggara. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, calon Peserta menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir d.5). Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir d.5), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1)

2)

Bagi calon Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, surat disampaikan langsung kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan langsung kepada: Direktorat Pengedaran Uang Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PgUK) Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Bagi calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI: a) Data kepesertaan dan surat kuasa perjanjian serta surat pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada Penyelenggara melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta; b) surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta di KBI yaitu: (1) surat kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor cabang Peserta sebagaimana dimaksud pada butir d.5)c); (2) surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi apabila diperlukan; (3) surat kuasa pengambilan fisik uang; (4) surat kuasa pengambilan laporan; dan/atau (5) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atau surat pernyataan spesimen tanda tangan, disampaikan …

102


D.

disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. h. Penyelenggara menginformasikan kepada: 1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message segera setelah Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. 2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. i. Bagi Peserta Tidak Langsung selain Bank, persyaratan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sekurang-kurangnya meliputi dokumen sebagaimana dimaksud pada butir d.5)a), butir d.5)b), butir d.5)d) dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan Peserta. Tata Cara Perubahan Kepesertaan 1. Perubahan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung Tata cara perubahan Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung adalah sebagai berikut: a. Peserta Tidak Langsung mengajukan surat permohonan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

b.

Khusus bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, surat permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta Tidak Langsung. Dalam surat tersebut Peserta Tidak Langsung menginformasikan pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung sebagaimana dimaksud pada butir B.1. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.5. Dalam hal Peserta Tidak Langsung telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir B.1, Penyelenggara menyampaikan surat kepada Peserta Tidak Langsung yang memuat hal-hal sebagai berikut: 1) persetujuan menjadi Peserta Langsung; 2) informasi pelatihan, pemasangan jaringan komunikasi data leased line dan instalasi aplikasi RT; 3) permintaan pembuatan AT 1, AT 2, dan AT 3 di RT Peserta sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini, untuk dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 di Penyelenggara. Pertukaran AT akan dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan perubahan status kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung; 4) permintaan …

103


4)

c.

permintaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir C.1.d.5) huruf a) sampai dengan e). Surat pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peserta menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Data kepesertaan; 2) Surat penyampaian AT 1, AT 2, dan AT 3 di dalam amplop tertutup dan bersegel dengan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.18; 3) Surat penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir b.4); 4)

d.

Surat penyampaian tembusan berita acara pemasangan jaringan komunikasi data leased line, pelaksanaan instalasi aplikasi RT dan pelatihan operasional. Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, surat disampaikan kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

2)

Khusus untuk surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan langsung kepada: Direktorat Pengedaran Uang Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PqUK), Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI: a) Data kepesertaan, surat kuasa penandatanganan perjanjian dan AT ditujukan kepada Penyelenggara melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta; b)

surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta di KBI yaitu: (1) surat kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor cabang Peserta sebagaimana dimaksud pada butir C.1.d.5)b); (2) surat …

104


(2)

2.

surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi apabila diperlukan; (3) surat kuasa pengambilan fisik uang; (4) surat kuasa pengambilan laporan; dan/atau (5) surat pernyataan spesimen tanda tangan, disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. e. Penyelenggara menyampaikan AT 4 dan AT 5 kepada Peserta dalam amplop tertutup untuk di-input melalui RT Peserta. Khusus untuk Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, AT disampaikan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta. f. Keikutsertaan Peserta yang bersangkutan dalam Sistem BI-RTGS diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC. Perubahan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung Tata cara perubahan Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung adalah sebagai berikut: a. Peserta Langsung mengajukan surat permohonan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Khusus bagi Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, surat permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta Langsung. Dalam surat tersebut Peserta Langsung menyampaikan: 1) alasan perubahan menjadi Peserta Tidak Langsung; 2) Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk Peserta Tidak Langsung yang bersangkutan; 3) konsep perjanjian antara Peserta Langsung dengan Peserta Tidak Langsung; dan 4) Prosedur operasional penggunaan RT, misalnya pelaksanaan transaksi oleh Peserta Tidak Langsung, apakah dilakukan di RT Peserta Tidak Langsung atau dilakukan di lokasi RT Peserta Langsung. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.19. b.

Apabila calon Peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan disampaikan melalui surat kepada Peserta Langsung yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) persetujuan menjadi Peserta Tidak Langsung; 2) informasi …

105


2)

3)

informasi mengenai pemutusan jaringan komunikasi data leased line yang menghubungkan RT Peserta Langsung dengan RCC oleh Penyelenggara; permintaan kelengkapan administrasi berupa: a) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.20; b) Perjanjian penggunaan RT yang telah ditandatangani Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung; c) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada butir C.2.d.5)c); d) Surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.23, apabila diperlukan; dan e) Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: (1) pejabat atau petugas yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir C.2.d.5)c); serta (2) petugas yang diberi kuasa untuk melakukan pengambilan fisik uang, khusus bagi calon Peserta yang berada di wilayah kerja KBI. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.12 dan Lampiran 9.13. Dalam hal pejabat atau petugas penerima kuasa telah memiliki spesimen tanda tangan sebagai Peserta Langsung yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia, maka calon Peserta Tidak Langsung wajib membuat surat pernyataan dari Direksi atau kuasanya yang menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat atau petugas penerima kuasa tersebut yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia masih berlaku. Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.14 dan Lampiran 9.15. f) Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau pejabat yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.16. Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain Direksi maka diperlukan surat kuasa dari Direksi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.17. g) Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta Tidak Langsung disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara. c. Dalam …

106


c.

d.

e.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak disetujui, penolakan perubahan menjadi Peserta Tidak Langsung akan disampaikan melalui surat kepada calon Peserta Tidak Langsung dengan menyebutkan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dokumen diterima lengkap oleh Penyelenggara. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, calon Peserta Tidak Langsung menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir b.3). Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Bagi calon Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, surat disampaikan langsung kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan langsung kepada: Direktorat Pengedaran Uang Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PgUK) Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2) Bagi calon Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI: a)

b)

surat kuasa penandantanganan perjanjian serta surat pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada Penyelenggara melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta; surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta Tidak Langsung di KBI yaitu: (1) surat kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor cabang Peserta sebagaimana dimaksud pada butir b.3)c); (2) surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi apabila diperlukan; (3) surat kuasa pengambilan fisik uang; (4) (5)

surat kuasa pengambilan laporan; dan/atau surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atau surat penyataan spesimen tanda tangan, disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat calon Peserta. f. Penyelenggara …

107


f.

3.

Penyelenggara menginformasikan perubahan menjadi Peserta Tidak Langsung ini kepada: 1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message segera setelah Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta; dan 2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. Status Kepesertaan dan Perubahan Status Kepesertaan a. Status Kepesertaan Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi: 1) Aktif (active)

b.

Peserta dengan status kepesertaan aktif (active) dapat melakukan halhal sebagai berikut: a) Mengirim transfer; b) Menerima transfer; dan c) Melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT antara lain system, utilities, audit trail, enquiry, administrative message, database maintenance dan queue management. 2) Ditangguhkan (suspend) Peserta dengan status kepesertaan ditangguhkan (suspend) dapat menerima transfer dan melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT kecuali mengirim transfer. Selama Peserta berstatus ditangguhkan (suspend), dana yang diterima Peserta tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi yang berada dalam Sistem Antrian. 3) Dibekukan (freeze) Peserta dengan status kepesertaan dibekukan (freeze) hanya dapat melakukan enquiry untuk melihat semua atau beberapa transaksi tertentu yang telah dibuat, diubah, ditolak, dibatalkan, dan disetujui, serta transaksi yang masih belum diselesaikan (pending) atau telah diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan (warehouse). 4) Ditutup (close) Peserta dengan status kepesertaan ditutup (close) terjadi karena adanya perubahan status sebagaimana dijelaskan pada huruf b. Perubahan Status Kepesertaan 1)

Alasan perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend): a) Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia bersaldo negatif sampai dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (cut-off time); dan/atau b) Adanya …

108


b)

2)

3)

Adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta yang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: (1) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang perbankan, sistem pembayaran, atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pihak Selain Bank, serta ketentuan internal Peserta; dan/atau (2) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta yang bersangkutan dan/atau sistem perbankan. Yang dimaksud tindakan preventif antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang di bidang perbankan.

Untuk Bank, instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta yaitu Bank Indonesia. Perubahan status dari aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend) dan sebaliknya, yang disebabkan oleh Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia bersaldo negatif sampai dengan waktu tutup Sistem BIRTGS (cut-off time), berlaku tata cara sebagai berikut: a) Dalam hal Rekening Giro Peserta bersaldo negatif sampai dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (cut-off time) maka pada awal hari kerja berikutnya saat buka Sistem BI-RTGS (RCC open) status kepesertaan secara otomatis akan berubah menjadi ditangguhkan (suspend). b) Perubahan kepesertaan sebagaimana tersebut di atas diberitahukan kepada: (1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message, pada pukul 09.00 WIB pada hari diberlakukannya perubahan status kepesertaan tersebut; dan (2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. c) Dalam hal Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia tidak lagi bersaldo negatif, maka akan dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi aktif (active) dan perubahan tersebut diberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b). Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend) dan sebaliknya, yang didasarkan pada permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan …

109


4)

5)

6)

7)

pengawasan terhadap Peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan sesuai dengan permintaan instansi yang berwenang dimaksud; dan b) Penyelenggara menginformasikan kepada: (1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message segera setelah Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta; dan (2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi dibekukan (freeze) dikarenakan adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta, yang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: a) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sistem pembayaran, atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pihak Selain Bank, serta ketentuan internal Peserta; dan/atau b) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta yang bersangkutan dan/atau sistem perbankan. Yang dimaksud tindakan preventif antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang di bidang perbankan. Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi dibekukan (freeze) dan sebaliknya, dilakukan sesuai dengan ketentuan pada angka 3). Peserta dengan status ditangguhkan (suspend) dan dibekukan (freeze) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) dapat diubah menjadi Peserta aktif (active) apabila terdapat permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta untuk mengubah status kepesertaan tersebut. Alasan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup (close) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a) Untuk Bank sebagai Peserta: (1) Adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Bank tersebut, yang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: (a) Adanya …

110


(a)

8)

Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang perbankan, sistem pembayaran dan/atau ketentuan internal Peserta; (b) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta yang bersangkutan dan/ atau sistem perbankan; dan/atau (c) Keputusan mengenai merger, konsolidasi, atau pencabutan izin usaha Bank karena self-liquidation. (2) Adanya keputusan pencabutan izin usaha Bank. b) Untuk Peserta Selain Bank, adanya permintaan tertulis dari Peserta selain Bank tersebut, instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank dengan menyampaikan permohonan perubahan status kepesertaan kepada Penyelenggara, dengan menyebutkan alasan perubahan status tersebut. Dalam hal Peserta berubah status menjadi ditutup (close), Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Memindahkan saldo Rekening Giro Peserta ke rekening lain di Bank Indonesia atau rekening lain yang ditetapkan oleh Peserta yang bersangkutan; b) Mengubah status kepesertaan menjadi ditutup (close) setelah Rekening Giro Peserta bersaldo nihil; dan c) Memberitahukan perubahan status kepesertaan kepada: (1) Peserta yang bersangkutan melalui surat; (2)

c.

seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message, bersamaan dengan diberlakukannya perubahan status kepesertaan tersebut; dan (3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia dan instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta. Perubahan kepesertaan karena merger, konsolidasi, pemisahan dan adanya permintaan tertulis dari Peserta khusus untuk Peserta Selain Bank atau pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank 1)

Perubahan kepesertaan karena merger Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan merger, berlaku tata cara sebagai berikut: a) Setiap Bank Peserta merger menyampaikan surat kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank …

111


b)

Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut berisi: (1) Pemindahan saldo Rekening Giro Bank Peserta merger ke Rekening Giro Bank Peserta hasil merger; (2) Permohonan penutupan Rekening Giro dan permintaan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS; (3) Pengalihan hak dan kewajiban dari Bank Peserta merger kepada Rekening Giro Bank tertentu yang ditetapkan sebagai Bank Peserta hasil merger; (4) Waktu pelaksanaan merger; (5) Pencabutan spesimen tanda tangan seluruh pejabat yang berwenang dari Bank Peserta merger. Format surat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.24. Surat tersebut disampaikan dengan melampirkan fotokopi surat keputusan izin merger dari Bank Indonesia dengan dilampiri fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar yang dilegalisasi oleh Direksi/notaris. Bank Peserta hasil merger menyampaikan surat pemberitahuan merger yang dilampiri dengan surat pernyataan merger kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 (1) Surat Pemberitahuan merger memuat informasi antara lain: (a) Bank Peserta merger; (b) waktu pelaksanaan pemindahan saldo, penutupan Rekening Giro dan penghentian kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dari Bank Peserta merger; serta (c) informasi mengenai pemberitahuan merger yang dimuat dalam surat kabar nasional. (2) Surat Pernyataan antara lain memuat pernyataan: (a) pengambilalihan hak dan kewajiban Bank Peserta merger terhitung sejak tanggal legal merger; (b) pemberlakuan spesimen tanda tangan untuk Bank Peserta hasil merger dan penegasan status spesimen Bank Peserta merger;dan (c) pengambilalihan tanggung jawab operasional Bank Peserta merger karena adanya perbedaan tanggal legal merger dan operational merger. Format …

112


c)

d)

e)

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.25 dan Lampiran 9.26. Surat tersebut disampaikan dengan disertai fotocopy akta merger dan fotocopy surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisasi oleh Direksi/penerima kuasa/pihak yang berwenang, fotocopy Surat Keputusan Bank Indonesia tentang merger dan perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger. Berdasarkan surat dari Bank Peserta Hasil merger sebagaimana dimaksud pada huruf b), Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC mengenai telah disetujuinya merger beserta perkiraan jangka waktu pelaksanaan merger. Setiap Bank Peserta merger memindahkan saldo Rekening Gironya ke Rekening Giro Bank Peserta Hasil merger melalui RT Peserta sesuai dengan jadwal operational merger. Setelah Rekening Giro Bank Peserta merger bersaldo nihil, status Bank Peserta merger diubah menjadi ditutup (close).

f)

2)

Pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan penutupan Rekening Giro Bank Peserta merger disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat kepada Bank Peserta hasil merger. g) Penghentian kepesertaan Bank Peserta merger dari Sistem BIRTGS dan penutupan Rekening Giro diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC. h) Dengan adanya perubahan kepesertaan karena merger, maka perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta yang menjadi Peserta hasil merger diberlakukan sebagai perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta hasil merger. Perubahan Kepesertaan karena Konsolidasi Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan konsolidasi, berlaku tata cara sebagai berikut: a) Bank Peserta hasil konsolidasi menyampaikan surat kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut berisi: (1) Permohonan pembukaan Rekening Giro Bank Peserta hasil konsolidasi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana …

113


b)

c)

d)

e)

sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern; (2) Permohonan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B mengenai persyaratan menjadi Peserta serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern; (3) Pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban Bank Peserta konsolidasi; dan (4) Waktu pelaksanaan konsolidasi. Format surat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.27. Setiap Bank Peserta konsolidasi menyampaikan surat kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut memuat permohonan atau permintaan untuk: (1) menutup Rekening Giro Peserta; (2) menghentikan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; (3) mencabut spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa Direksi; dan (4) mengalihkan hak dan kewajiban dari seluruh Bank Peserta konsolidasi kepada Rekening Giro Bank Peserta hasil konsolidasi. Format surat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.28. Surat tersebut disampaikan dengan melampirkan fotokopi surat keputusan izin konsolidasi dari instansi yang berwenang. Penyelenggara menyampaikan surat kepada Bank Peserta hasil konsolidasi yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir C.1.d. Berdasarkan surat dari Bank Peserta hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC mengenai telah disetujuinya konsolidasi, perkiraan jangka waktu pelaksanaan konsolidasi dan nama, nomor, serta member code Bank Peserta hasil konsolidasi. Bank Peserta konsolidasi memindahkan saldo Rekening Giro ke Rekening Giro Bank hasil konsolidasi melalui RT Peserta yang bersangkutan. f) Setelah …

114


f)

3)

4)

Setelah Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi bersaldo nihil, status Bank Peserta konsolidasi diubah menjadi ditutup (close). g) Pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan penutupan Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat kepada Bank Peserta konsolidasi. h) Penutupan Rekening Giro dan penghentian kepesertaan Bank Peserta konsolidasi dari Sistem BI-RTGS diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC. i) Dengan adanya perubahan karena konsolidasi, Bank Peserta hasil konsolidasi harus menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS yang baru. Perjanjian antara Penyelenggara dan seluruh Peserta yang mengalami perubahan karena konsolidasi menjadi berakhir. Perubahan Kepesertaan karena Pemisahan Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan pemisahan, berlaku tata cara sebagai berikut: a) Bank Peserta yang akan melakukan pemisahan menyampaikan surat pemberitahuan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut berisi penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pemisahan, antara lain tanggal pelaksanaan pemisahan. b) Dalam hal Bank hasil pemisahan bermaksud untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS, maka Bank tersebut harus memenuhi persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf B dan mengajukan permohonan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf C. Perubahan kepesertaan karena adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank. Dalam hal instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank mengajukan permintaan menjadi ditutup (close), berlaku tata cara sebagai berikut: a) Instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank menyampaikan surat kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang memberikan rekomendasi keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dengan tembusan kepada : Direktorat …

115


E.

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut memuat permohonan atau permintaan untuk: (1) memindahkan saldo Rekening Giro Peserta ke rekening lain di Bank Indonesia atau ke rekening lain yang ditunjuk oleh Peserta; dan (2) menutup Rekening Giro dan menghentikan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, dengan dilampiri surat pencabutan izin usaha dari instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank apabila ada. b) Penyelenggara menyampaikan surat kepada Peserta yang memuat permintaan agar Peserta menyampaikan surat kepada Penyelenggara untuk memindahkan saldo, menghentikan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dan menutup Rekening Giro Peserta. c) pada tanggal pelaksanaan penutupan Rekening Giro, Peserta menerbitkan dan menyampaikan BGBI ke Penyelenggara untuk memindahkan saldo Rekening Giro. Jumlah saldo yang dipindahkan adalah jumlah saldo setelah memperhitungkan biaya transfer. d) setelah Rekening Giro Peserta bersaldo nihil, status Peserta akan diubah oleh Penyelenggara menjadi ditutup (close). e) pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan penutupan Rekening Giro Peserta disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat kepada Peserta yang bersangkutan dan instansi berwenang yang melakukan pengawasan terhadap Peserta. f) penghentian kepesertaan dari Sistem BI-RTGS dan penutupan Rekening Giro diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message. Kegiatan Penyelenggara Dalam Rangka Memastikan Kepatuhan Peserta dan Calon Peserta terhadap Ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan/atau Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta Dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi risiko khususnya risiko operasional Sistem BI-RTGS di sisi Peserta atau calon Peserta, dan memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara dan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara melakukan member certification yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta …

116


1.

Meminta data kepada Peserta atau calon Peserta Sistem BI-RTGS a.

b.

c.

Permintaan data kepada Peserta dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi antara lain mengenai kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara dan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS, ringkasan hasil pemeriksaan internal Peserta, dan ringkasan hasil security audit Peserta. Permintaan data kepada calon Peserta dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi antara lain mengenai kesiapan operasional untuk menjadi Peserta Sistem BI-RTGS. Permintaan data antara lain dilakukan melalui kuesioner, wawancara, kunjungan ke lokasi Peserta dan/atau permintaan penyampaian laporan. Kunjungan ke lokasi Peserta dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Penyelenggara.

2. F.

Melakukan analisis atas data yang telah disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan KPT. Kegiatan Administratif dalam Kepesertaan Sistem BI-RTGS 1. Tata Cara Perubahan Kuasa Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan atau pencabutan pejabat/petugas penerima kuasa atau perubahan wewenang pejabat/petugas penerima kuasa, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal terjadi penambahan pejabat/petugas penerima kuasa, Peserta harus menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat penambahan pejabat/penerima kuasa berikut permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat penerima kuasa yang bersangkutan, yang dilampiri dengan surat kuasa dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.7 sampai dengan Lampiran 9.13 untuk Peserta Langsung atau Lampiran 9.9, Lampiran 9.10, Lampiran 9.12, Lampiran 9.13, Lampiran 9.21 dan Lampiran 9.22 untuk Peserta Tidak Langsung. Surat kuasa tersebut berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan penandatanganan dan kecukupan materai, termasuk pula telah diterimanya fotokopi kartu identitas dan dibuatnya spesimen tanda tangan penerima kuasa. b. Dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian pejabat/petugas penerima kuasa, Peserta harus menyampaikan surat pernyataan pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/pemberi kuasa dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.29. Dalam surat pernyataan pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/pemberi kuasa disebutkan tanggal berlakunya pencabutan kuasa terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan secara lengkap oleh Bank Indonesia. c. Dalam hal terjadi perubahan susunan Direksi, maka Peserta menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Direksi dan/atau surat pemberitahuan pencabutan wewenang Direksi kepada Bank Indonesia. Contoh surat pemberitahuan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.23, sedangkan contoh surat pemberitahuan pencabutan wewenang Direksi sebagaimana …

117


d.

e.

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.30. Surat pemberitahuan perubahan Direksi berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan penandatanganan dan kecukupan materai, termasuk pula telah diterimanya fotokopi kartu identitas dan dibuatnya spesimen tanda tangan Direksi. Surat pemberitahuan pencabutan wewenang Direksi berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat tersebut diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa oleh penerima kuasa secara sendiri atau secara bersama-sama, Peserta harus menyampaikan surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat kuasa baru dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.7 sampai dengan Lampiran 9.13 untuk Peserta Langsung atau Lampiran 9.9, Lampiran 9.10, Lampiran 9.12, Lampiran 9.13, Lampiran 9.21 dan Lampiran 9.22 untuk Peserta Tidak Langsung serta dilampiri dengan surat pernyataan tetap diberlakukannya spesimen tanda tangan pejabat yang mengalami perubahan kewenangan. Surat kuasa tersebut berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan penandatanganan dan kecukupan materai, termasuk pula telah diterimanya fotokopi kartu identitas dan dibuatnya spesimen tanda tangan penerima kuasa. Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan kewenangan pejabat/petugas penerima kuasa kepada Penyelenggara maka data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku sampai dengan perubahan kewenangan berlaku efektif. Surat pemberitahuan perubahan surat kuasa disampaikan kepada Penyelenggara dengan tata cara sebagai berikut: 1) Perubahan surat kuasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI dilakukan sebagai berikut: a) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KPBI: (1) perubahan surat kuasa disampaikan oleh kantor pusat Peserta kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 (2) perubahan surat kuasa pengambilan fisik uang, disampaikan langsung kepada: Direktorat Pengedaran Uang Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PgUK) Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 b) Dalam …

118


b)

2.

Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KBI yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Nasabah (SINAS) maka perubahan surat kuasa disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor Peserta penerima kuasa. c) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka perubahan surat kuasa disampaikan langsung kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2) Perubahan surat kuasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dilakukan sebagai berikut: a) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KPBI atau KBI yang telah mengimplementasikan SINAS maka perubahan surat kuasa disampaikan langsung kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 atau KBI yang mewilayahi kantor Peserta penerima kuasa. b) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka perubahan surat kuasa disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta. c) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah kerja KBI yang bersangkutan maka perubahan surat kuasa disampaikan kepada KBI yang bersangkutan. 3) Setiap ada penambahan, perubahan, dan/atau pencabutan kuasa Direksi untuk pejabat penerima kuasa di kantor Peserta yang berada di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka KPBI atau KBI penerima penambahan, perubahan, dan/atau pencabutan surat kuasa menginformasikan melalui sarana administrative message kepada KBI yang mewilayahi kantor Peserta penerima kuasa dengan tembusan kepada Peserta yang bersangkutan. Perubahan Kegiatan Usaha Peserta dari Bank Konvensional Menjadi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi) Perubahan kegiatan usaha Peserta dari Bank konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Peserta …

119


a.

Peserta setelah konversi mengajukan surat permohonan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

b.

Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah konversi dan disertai lampiran berupa: 1)

fotokopi perubahan Anggaran Dasar Peserta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dilegalisasi oleh Notaris;

2)

Surat Pernyataan dari Peserta setelah konversi yang antara lain memuat: a) hak dan kewajiban Peserta sebelum konversi merupakan hak dan kewajiban Peserta setelah konversi; b)

c.

pemberlakuan spesimen tanda tangan pejabat Peserta sebelum konversi yang masih berlaku untuk Peserta setelah konversi; dan

3) surat keputusan perubahan kegiatan usaha dari Bank Indonesia. Khusus untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, lampiran yang harus disampaikan cukup berupa surat keputusan perubahan kegiatan usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b.3). Penyelenggara memberitahukan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS kepada: 1) Peserta yang bersangkutan melalui surat; 2)

2.

Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message atau sarana lain apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message; 3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan 4) instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta melalui surat. Perubahan member code Peserta dapat mengajukan perubahan member code. Perubahan tersebut dapat disebabkan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota SWIFT berubah menjadi anggota SWIFT. Peserta yang akan mengubah member code tersebut harus mengajukan permohonan perubahan member code yang ditujukan kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Perubahan member code diberitahukan kepada: a. Peserta …

120


a.

Peserta yang bersangkutan melalui surat;

b.

3.

seluruh Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message, atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message; c. seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan d. instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank melalui surat. Perubahan nama Peserta Apabila terjadi perubahan nama Peserta, Peserta tersebut harus mengajukan perubahan nama dengan tata cara sebagai berikut: a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Surat tersebut disertai lampiran berupa foto kopi: 1) perubahan Anggaran Dasar Peserta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dilegalisasi oleh Notaris; 2) 3)

surat keputusan perubahan nama dari Bank Indonesia khusus untuk Bank; dan khusus untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri cukup menyampaikan surat keputusan perubahan nama dari Bank Indonesia.

b.

4.

Penyelenggara memberitahukan perubahan nama Peserta kepada: 1) Peserta yang bersangkutan melalui surat; 2) Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message atau sarana lain apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan administrative message; 3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan 4) instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta melalui surat. Permohonan Peserta untuk dapat Menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP Untuk dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP, Peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.

Kriteria Peserta yang dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1)

bagi Bank, memiliki izin untuk melakukan kegiatan devisa dari otoritas terkait; 2) bagi …

121


b.

2)

bagi Lembaga Selain Bank, memiliki kebutuhan untuk menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP; dan

3)

merupakan peserta USD CHATS, baik sebagai Direct Participant (DP) atau indirect CHATS user (ICU), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai USD CHATS.

Persyaratan Peserta yang dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

c.

1)

bagi Bank, menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan Bank dimaksud dapat melakukan kegiatan devisa, antara lain berupa surat persetujuan sebagai bank devisa dari Bank Indonesia;

2)

bagi Pihak Selain Bank, menyampaikan analisa kebutuhan untuk menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP;

3)

menyampaikan surat yang menerangkan bahwa Peserta merupakan peserta USD CHATS, baik sebagai DP maupun sebagai ICU; dan

4)

menyampaikan informasi mengenai: a)

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta; dan

b)

SWIFT BIC dari: (1)

settlement institution, untuk Peserta yang merupakan DP; atau

(2)

bank koresponden, untuk Peserta yang merupakan ICU.

Tata Cara Tata cara menjadi Peserta pengguna Mekanisme USD/IDR PvP adalah sebagai berikut: 1)

Permohonan diajukan kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir b.

3)

Apabila permohonan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) disetujui, Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

menyampaikan surat penegasan kepada bersangkutan, yang antara lain memuat: (1)

Peserta

yang

tanggal efektif Peserta dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP; (2) konfirmasi …

122


b)

4)

5.

(2)

konfirmasi atas SWIFT BIC sebagaimana dimaksud pada butir b.4);

(3)

jadwal pelatihan, apabila diperlukan.

mengumumkan kepada Peserta lainnya tentang persetujuan Peserta yang bersangkutan untuk dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR melalui administrative message.

Apabila permohonan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta yang bersangkutan.

Perubahan lokasi RT Server Utama Peserta Untuk perubahan lokasi RT Server Utama berlaku tata cara sebagai berikut: a.

Peserta yang bersangkutan harus mengajukan surat yang berisi permohonan pemindahan jaringan komunikasi data leased line, pemberitahuan perubahan lokasi RT Server Utama dan 2 (dua) saluran telepon di lokasi baru yang dilampiri dengan formulir data kepesertaan yang baru dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.6 kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

b. 6.

Perubahan lokasi RT Server Utama berlaku setelah mendapat surat pemberitahuan dari Penyelenggara.

Perubahan AT Perubahan AT dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Peserta atau Penyelenggara yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut: a.

Penggantian AT secara berkala Masa berlaku AT dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut: 1)

kelompok A, berakhir tanggal 17 Juli;

2)

kelompok B, berakhir tanggal 17 Agustus;

3)

kelompok C, berakhir tanggal 17 September;

4)

kelompok D, berakhir tanggal 17 Oktober; dan

5)

kelompok E, berakhir tanggal 17 November.

Adapun penggantian AT secara berkala dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1)

Bagian PlS menyampaikan kepada seluruh Peserta melalui administrative message mengenai penggantian AT Sistem BI-RTGS.

6)

Peserta melakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa AT melalui RT masing-masing. 7) Peserta …

123


7)

Peserta membuat dan menyampaikan AT 1, AT 2 dan AT 3 kepada : Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

b.

8)

Khusus bagi Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, surat penyampaian AT1, AT 2, dan AT 3 dari Peserta serta AT 4 dan AT 5 dari Penyelenggara dikirimkan melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi kantor pusat Peserta. AT 4 dan AT 5 yang disertai informasi mengenai tanggal efektif dan kadaluwarsa untuk Peserta disampaikan dalam amplop tertutup untuk di-input dalam RT Peserta.

9)

Setelah AT diterima secara lengkap oleh Peserta dan Penyelenggara, maka Peserta melakukan input AT pada RT Peserta dan Penyelenggara melakukan input AT pada RCC sebelum berakhir masa berlakunya AT.

Penggantian AT sewaktu-waktu Penyelenggara maupun Peserta sewaktu-waktu penggantian AT, dengan tata cara sebagai berikut:

7.

dapat

melakukan

1)

Peserta mengajukan surat permohonan penggantian AT disertai dengan AT 1, AT 2, dan AT 3 dalam amplop tertutup dan bersegel kepada: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

2)

Khusus bagi Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, surat tersebut disampaikan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta.

3)

Bagian PlS atau KBI menyampaikan AT 4 dan AT 5 yang disertai informasi mengenai tanggal efektif dan kadaluwarsa untuk Peserta dalam amplop tertutup dan bersegel untuk di-input dalam RT Peserta.

4)

Setelah AT diterima secara lengkap oleh Peserta dan Penyelenggara, maka Peserta melakukan input AT pada RT Peserta dan Penyelenggara melakukan input AT pada RCC sebelum berakhir masa berlakunya AT.

Informasi Kelengkapan Dokumen Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang berkaitan dengan penambahan, perubahan, penutupan dan/atau pencabutan rekening dan kepesertaan Sistem BIRTGS, Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta melalui sarana telepon, administrative …

124


administrative message atau surat untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

125


BAB X TATA KELOLA YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menetapkan rencana strategis penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara berkala. Rencana strategis tersebut mencakup antara lain pengembangan sistem yang sedang dikerjakan, aplikasi versi terbaru maupun rencana-rencana ke depan yang pelaksanaannya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Peserta. 2. Mensosialisasikan rencana strategis kepada seluruh Peserta, baik secara formal maupun secara informal. 3. Menetapkan sistem pelaporan dan monitoring kinerja. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

126


Lampiran 3.1

BI-RTGS TERMINAL NT SYSTEM DESIGN SPECIFICATIONS Reason Code List

REASON CODE LIST

APPENDIX D. REASON CODE LIST ................................................................................... D-1 D.1.

Reason Code Convention ....................................................................................... D-1

D.2.

Normal Reason Code .............................................................................................. D-1

D.3.

Reject reason code for all common messages to All Transaction .......................... D-2

D.4.

Reject reason code on IFTS transactions ................................................................ D-3

D.5.

Reject reason code on Administrative Transaction ................................................ D-3

D.6.

Reject reason code for RCC batch processing ........................................................ D-4

D.7.

Reject reason code for RCC Screen Message......................................................... D-5

D.8.

Reject reason code for communication error .......................................................... D-6

D.9.

RCC System Error .................................................................................................. D-6

D.10. Reject Reason Code Commonly Used Within RCC............................................... D-7

127


APPENDIX D.

Lampiran 3.1

REASON CODE LIST

D.1.

Reason Code Convention

000

-

Normal Reason Code

100..199

-

Reject reason code for all common messages to all transactions

200..299

-

Reject reason code on IFTS transactions

300..399

-

Reject reason code on Administrative (Logon/Logoff, Online Enquiry, Queue Enquiry and Queue Maintenance) transactions

400..599

-

Reject reason code for RCC batch processing

600..799

-

Reject reason code for RCC Screen Message

850..899

-

Reject reason code for communication error

900..999

-

RCC system error

D.2.

Normal Reason Code

Code 000

Description

Remarks

Normal

Inserted by RT, SA, and IFTS

128


D.3. Code

Lampiran 3.1

Reject reason code for all common messages to All Transaction Description

Remarks

100

Sending member not found

Sending member not defined in RCC member file

101

Receiving member not found

Receiving member not defined in RCC member file

102

Inactive RT

The RT status is down

103

RT not logon

The RT logon status is ‘No’

104

Payment is not accepted after cutoff

105

System not re-opened yet

The request is raised after batch completion and before RCC re-opened

106

IFTS Value day already cutoff

The request is raised after IFTS value day cutoff and before the batch completion

158

ISN out of sequence

ISN in the RT input message does not match with the one expected by RCC

159

Duplicate BOR detail unmatched

RCC receive another message from the same RT with the same BOR but discovers that the details of the two messages are different

129


D.4. Code

Lampiran 3.1

Reject reason code on IFTS transactions Description

Remarks

200

Transaction amount is invalid

Transaction amount = 0 for IFTS

201

Invalid transaction date

Transaction date  this value date

202

Insufficient fund in settlement account

203

Insufficient funds in Statutory reserve account

There are insufficient funds in Statutory reserve account. The RCC will cancel the transaction.

By-order-of-account number is

According to setup for TRN in the TRN File, blank entry is not allowed for the by-order-of-account number. The RCC will reject the transaction

204

205

Mandatory. By-order-of-account number is not required

According to setup for TRN in TRN File, blank entry is not allow for the By-order-of-account. The RCC will reject the transaction

206

Beneficiary account number is mandatory

According to the setup for TRN in the TRN File, blank entry is not allowed for Beneficiary Account number. The RCC will reject the transaction

207

Beneficiary account number is not required

According to the setup for TRN in TRN File, entry is not allow for Beneficiary account number. The RCC will reject the transaction

208

Sending member account Closed, Frozen or Suspended

The status of sending member is ‘closed’, ‘frozen’ or ‘suspend’.

209

Receiving member account Closed, Frozen or Suspended.

The status of Receiving member is ‘closed’, ‘frozen’ or ‘suspend’.

210

TRN does not exist

The RCC cannot find the TRN in TRN File.

D.5. Code

Reject reason code on Administrative Transaction Description

Remarks

300

Invalid recap/retrieval request

The recap or retrieval date is before last value date or after this value date

350

Queue Cancelled by RCC

Queue transaction has been cancelled by RCC

351

Queue Cancelled by RT

Queue transaction has been cancelled by RT

353

Queue Queued record not exist

Queued record does not exist in both priority and normal FIFO queue

130


D.6. Code

Lampiran 3.1

Reject reason code for RCC batch processing Description

Remarks

400

Queue Cancelled by CUTOFF

Queue transaction has been cancelled by CUTOFF

401

RCC opening process started successfully

The RCC opening process has been started successfully.

402

RCC opening process completed.

The RCC opening process has ended.

403

Cutoff report is generated

The cutoff report are generated

404

RCC value date changed

RCC has advanced to next value date.

405

Cutoff warning started

The cutoff warning process started

406

Cutoff warning completed

The cutoff warning process completed

407

Pre-cutoff started

The Pre-cutoff process started

408

Pre-cutoff completed

The Pre-cutoff process completed

409

RCC cutoff started

The RCC cutoff process started

410

RCC cutoff completed

The RCC cutoff process completed

411

RCC cutoff failed

The RCC cutoff process has failed

412

Batch file upload started

Batch file upload has started

413

Batch file upload error

The RCC encountered error uploading the batch file. Contact RCC Technical Support.

131


D.7. Code

Lampiran 3.1

Reject reason code for RCC Screen Message Description

Remarks

500

Member record not found

The member record is not found

501

User name does not exist or Password is incorrect

The user name does not exist of the password is incorrect. Re-enter the correct user name and password combination to gain access to the RCC function

502

User group not found

The RCC cannot find the user group in the User File.

503

Temporary record not found

The RCC cannot find the temporary database record.

504

Enquiry function not allowed

The user is not allowed to perform the enquiry function

505

Print function not allowed

The user is not allowed to perform the print function

506

Update/Delete function not allowed

The user is not allowed to perform the update/delete function.

507

‘ADD’ record successfully created

The ‘ADD’ maintenance entry has been created in the Temporary File.

508

‘DELETE’ record successfully created

The ‘DELETE’ maintenance entry has been created in the Temporary File.

509

‘UPDATE’ record successfully The ‘UPDATE’ maintenance entry has been created created in the Temporary File.

510

Record printed successfully

The record has been printed successfully

511

Open Spooler Error

The RCC encounter error while printing the report to the Spooler. Contact RCC technical support.

132


D.8. Code

Lampiran 3.1

Reject reason code for communication error Description

Remarks

850

Invalid message data type

The data type differ from the expected format

851

Invalid message header

Errors detected in the message header

852

Decryption process down

The RCC encountered Decryption error. Contact RCC Technical Support.

853

Encryption process down

The RCC encountered Encryption error. Contact RCC Technical Support.

854

Primary CPU is down

The primary CPU is down. Contact RCC Technical Support.

855

Process was terminated

The process was terminated.

D.9. Code

RCC System Error Description

Remarks

901

Open Logger error

The RCC encountered error opening the logger. Contact RCC Technical Support.

902

Possible TMF error, Inform System Administrator

The RCC encountered a possible TMF error. Contact RCC Technical Support.

903

Backup process creation failed

Creation of backup process has failed. Contact RCC Technical Support.

999

Unexpected error

133


D.10. Code

Lampiran 3.1

Reject Reason Code Commonly Used Within RCC Description

00

Settled

01 02

Transaction Code Invalid

03

Paying Bank Not Found

04

Payee Bank Not Found

05

Transaction Amount Should Equal Zero

06

Originator Invalid

07

Paying Bank Inactive

08

Payee Bank Inactive

09

SA Processing Cycle Not Start

10

Rejected Due To Queue Exist

11

Rejected Due To Insufficient Fund

12

Queued Due To Queue Exist

13

Queued Due To Insufficient Fund

14

Remain Queued Due To Insufficient Fund

15

After Value Date Cutoff

16

Queue Has Been Re-Sequence

17

Queue cancelled by RT

18

Queue cancelled by RCC

99

Unexpected Error

Queue Transaction Indicator Invalid

134

Lampiran 3.2

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS No

Transaksi “Peserta Ke BI”

1.

Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) From Member

Mandatory

2.

To Member

Mandatory

3.

Value Date

Mandatory

4. 5.

Total Amount Rel TRN

Mandatory Optional

6.

TRN

Mandatory

Member Code Peserta Pengirim Member Code Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atau Kantor Bank Indonesia (KBI) tertuju Tanggal Efektif Pembukuan/Settlement di RCC, dengan pilihan Tanggal : - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next–1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next–2 Value Date) Nominal Transaksi Nomor Referensi/Validasi Internal dari Peserta Pengirim TRN “Transaksi Peserta Ke BI” yang diinginkan

Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”

Mandatory Mandatory

Mandatory

Mandatory Optional

Mandatory

Member Pengirim Member Penerima

Code

Peserta

Code

Peserta

Tanggal Efektif Pembukuan/Settlement di RCC, dengan pilihan Tanggal : - Hari Ini (T+0/This Value Date), atau - Hari Kerja 1 (satu) hari kerja kemudian (T+1/Next–1 Value Date), atau - Hari Kerja 2 (dua) hari kerja kemudian (T+2/Next–2 Value Date) Nominal Transaksi Nomor Referensi/Validasi Internal dari Peserta Pengirim TRN “Transaksi Antar Peserta” yang diinginkan

135

Lampiran 3.2




7.

Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) To Branch/Sub- Branch

Optional

-

Optional

“Kode Kantor Cabang (KC)” dan “Kode Kantor Di Bawah KC (Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, atau Kantor Unit)” dari Bank Penerima

a.

By Order Of - AID

Optional

b.

By Order Of - Account No

Optional

AID yang ditatausahakan oleh Optional Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi By Order Of – Account No dan By Order Of – Name & Address secara otomatis. No. Rekening Giro Peserta Optional Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC)

AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi By Order Of – Account No dan By Order Of – Name & Address secara otomatis. No. Rekening Giro Peserta Pengirim yang ditatausahakan di BI (RCC)

Nomor Rekening Giro Peserta Pengirim di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa special character spt : . , /,Nama dan Lokasi Peserta Optional Pengirim, dengan pilihan : 1. BANK … DEPT/DIV …

Nomor Rekening Giro Peserta Pengirim di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa special character spt : . , /,Nama dan Lokasi Peserta Pengirim, dengan pilihan : 1. BANK … DEPT/DIV …

c.

By Order Of - Name & Address

Optional

136

Lampiran 3.2


Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit)



JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada 2. BANK … CABANG/KOTA … (di lndonesia) 3. BANK … KOTA … (di Luar Negeri) 4. BANK … ATTN … (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)” JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri

JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada 2. BANK … CABANG/KOTA … (di lndonesia) 3. BANK … KOTA … (di Luar Negeri) 4. BANK … ATTN … (diisi Nama Rekening Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)” JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri

Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.

Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Pengirim.

Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.

Dilarang diisi kata-kata : OURSELVES atau DARI KAMI SENDIRI.

Lokasi/nama Kota Bank Pengirim dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah

Lokasi/nama Kota Bank Pengirim dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah

137

Lampiran 3.2




d.

Beneficiary - AID

Optional

e.

Beneficiary - Account No

Mandatory

f.

Beneficiary - Name & Address

Mandatory


Indonesia atau di Luar Negeri, wajib diisi. AID yang ditatausahakan oleh Optional Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi Beneficiary – Account No dan Beneficiary – Name & Address secara otomatis. No. Rekening Tertuju Yang Optional Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI_SOSA) No. Rekening di BI tersebut diisi 9 digit “angka”, tanpa special character : . , / , Nama Rekening Tertuju Yang Mandatory Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI-SOSA)

Indonesia atau di Luar Negeri, wajib diisi. AID yang ditatausahakan oleh Peserta Pengirim. AID ini berfungsi untuk membantu user dalam mengisi Beneficiary – Account No dan Beneficiary – Name & Address secara otomatis. No. Rekening Giro Peserta Penerima yang ditatausahakan di BI (RCC) Nomor Rekening Giro Bank Penerima di BI (RCC) diisi 9 digit “angka”, tanpa special character spt : . , / , Nama dan Lokasi Peserta Penerima, dengan pilihan : 1. BANK … DEPT/DIV … JAKARTA/kota lain di mana Dept/Div tsb berada 2. BANK … CABANK/KOTA … (di lndonesia) 3. BANK … KOTA … (di

138

Lampiran 3.2





Luar Negeri) 4. BANK … ATTN … (diisi Nama Rekening Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima)” JAKARTA/kota lain di Indonesia atau di Luar Negeri Dilarang diisi BIC (SWIFT Code) dari Bank Penerima. Dilarang diisi kata-kata : YOURSELVES atau UNTUK ANDA SENDIRI.

g.

Payment Details

Mandatory

Keterangan “Transaksi Optional Peserta Ke BI” Yang Dibuat Oleh Peserta Pengirim.

Lokasi/nama Kota Bank Penerima dari ke-4 pilihan di atas, baik di wilayah Indonesia atau di Luar Negeri, wajib diisi. Keterangan “Transaksi Antar-Peserta” yang dibuat Peserta Pengirim.

139

Lampiran 3.2




Untuk Transaksi Pembayaran Ke Rekening Pemerintah (Rekening 501xxxxxx dan 502xxxxxx), pengisian keterangan dapat dilengkapi dengan Kode dan Nama MAP atau MAK, sebagaimana diatur oleh instansi yang berwenang.


Jika pengisian pada field ini tidak mencukupi, dapat diteruskan pada field Member To Member Information baris ke-3.

Untuk transaksi pembayaran ke rekening pemerintah dengan TRN BIRGO100, BIRGO101, BIRGO102, BIRGO103, BIRGO104 dan BIRGO105, pada baris pertama field payment detail wajib diisi dengan sandi bank (7 karakter numerik). Jika tidak diisi akan ditolak oleh RCC dengan reason 650 ”invalid message code”. Jika pengisian pada field ini tidak mencukupi, dapat diteruskan pada field Member

140

Lampiran 3.2


h.


Field-field pada Screen BI-RTGS (Construct Single Credit) Member To Member Information

Optional


To Member Information. Dapat diisi penerusan Mandatory pengisian Keterangan “Transaksi Peserta Ke BI” dari Payment Details

i. Baris kesatu (1) - Kode Status Pengirim, apakah Residence (diisi : /FEAB/R) atau NonResidence (diisi : /FEAB/NR). Pilihan Pengisian Kode Status Pengirim tersebut (/FEAB/R atau /FEAB/NR) merujuk ke Definisi Penduduk dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lalu-Lintas Devisa (LLD) - Jika Status Pengirim masuk dalam Definisi Penduduk, maka diisi : /FEAB/R. - Jika Status Pengirim tidak masuk dalam Definisi Penduduk, maka diisi : /FEAB/NR.

141

Lampiran 3.2





- Jika tidak ada Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY, Status Pengirim yang dilaporkan adalah Status Data Pengirim pada field BY ORDER OF - Jika ada Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY, Status Pengirim yang dilaporkan adalah Status Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY -

Kode Status Pengirim – Penerima yang merujuk ke ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan

142

Lampiran 3.2





Transaksi Rupiah (PTR), dengan kombinasi pengisian sebagai berikut : 1. Jika Pengirim dan Penerima adalah Citizen, maka diisi /PTR/LOCAL-LOCAL 2. Jika Pengirim adalah Citizen dan Penerima adalah Non-Citizen, maka diisi /PTR/LOCALFOREIGN 3. Jika Pengirim adalah Non-Citizen dan Penerima adalah Citizen, maka diisi /PTR/FOREIGNLOCAL 4. Jika Pengirim dan Penerima adalah NonCitizen, maka diisi /PTR/FOREIGNFOREIGN

143

Lampiran 3.2





- Pilihan Local, jika Pengirim dan/atau Penerima tidak masuk dalam definisi WNA sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah. - Pilihan Foreign, jika Pengirim dan/atau Penerima masuk dalam definisi WNA sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembatasan Transaksi Rupiah. - Jika tidak ada Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY, Status Pengirim yang

144

Lampiran 3.2





dilaporkan adalah Status Data Pengirim pada field BY ORDER OF - Jika ada Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY, Status Pengirim yang dilaporkan adalah Status Data Pengirim pada field ORIGINATING PARTY - Jika tidak ada Data Penerima pada field ULTIMATE BENEFICIARY, Status Penerima yang dilaporkan adalah Status Data Penerima pada field BENEFICIARY - Jika ada Data Penerima pada field ULTIMATE

145

Lampiran 3.2





BENEFICIARY, Status Penerima yang dilaporkan adalah Status Data Penerima pada field ULTIMATE BENEFICIARY - Jika Status Penerima tidak diketahui pasti, khususnya untuk Status Nasabah di Peserta Penerima (pada field ULTIMATE BENEFICIARY), pengisian Status Penerima tidak Mandatory (Pelaporan Status Nasabah di Peserta Penerima menjadi kewajiban Peserta Penerima). Dengan demikian pelaporan oleh Peserta Pengirim hanya Status Pengirim saja, yaitu : /PTR/LOCAL atau

146

Lampiran 3.2





/PTR/FOREIGN -

Pengisian /FEAB/.. dan /PTR/…..-….. dipisah satu (1) spasi, contoh : /FEAB/R /PTR/LOCALLOCAL

ii. Baris kedua (2) - Kode Biaya Penerusan Di Peserta Penerima, yang dibebankan kepada Nasabah Peserta Penerima. Pengisiannya adalah sebagai berikut : /BEN/. Jika dikosongkan tetap diartikan Biaya Penerusan Di Peserta Penerima ditanggung Nasabah Peserta Penerima. iii. Baris ketiga (3) Dapat diisi penerusan pengisian Keterangan “Transaksi Antar

147

Lampiran 3.2





Peserta” Details a.

Sender’s Ref No

Optional

b.

Originating Party - Name & Address

Mandatory

c. d.

Receiver’s Ref No Ultimate Beneficiary - Name & Address

Optional Optional

e.

Ultimate Beneficiary -

Kosong

No Referensi Dari Optional Originating Party (Nasabah atau Peserta Pengirim) Mandatory (Jika Originating Party berasal dari Luar Negeri) Nama Originating Party Mandatory (Nasabah Peserta Pengirim) Yang menginstruksikan Bank Pengirim Optional Isi Data = Isi Data Pada Mandatory Beneficiary – Name & Address (Nama Rekening Tertuju Yang Akan DiKredit Di Sistem Akunting internal Bank Indonesia (BI-SOSA) -

Mandatory

dari

Payment

No Referensi dari Originating Party. Jika Originating Party berasal dari Luar Negeri, Sender’s Ref No wajib diisi (mandatory)

Nama dan Alamat Originating Party (Nasabah Peserta Pengirim) Nama dan Alamat Nasabah Peserta Penerima (untuk Transaksi Antar Peserta yang terkait dengan Nasabah, dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, IFTSX000, & IFTNA000) No. Rekening Nasabah

148

Lampiran 3.2

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS Account No

10.

Currency

11.

Exchange Rate

12.

Interest rate

Peserta Penerima (untuk Transaksi Antar-Peserta yang terkait dengan Nasabah, dengan TRN : IFT00000, IFTFX001, & IFTSX000)

Sandi Valuta Asing Mandatory jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Kurs (Rp/Valas) Mandatory jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Suku Bunga Mandatory jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN

Pengisian harus dengan “angka” dan/atau “huruf”, tanpa special character spt : . ,/,Sandi Valuta Asing

Mandatory jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Mandatory Kurs (Rp/Valas) jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Mandatory Suku Bunga jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN

149

Lampiran 3.2

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS 13.

Period

14.

Deal/Stock Code

Jangka Waktu Mandatory jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Deal Code dari suatu Dealing Optional System atau Kode Sekuritas yang diperdagangkan

Mandatory Jangka Waktu jika dipersyarat kan oleh (required by) TRN Deal Code dari suatu Dealing Optional System atau Kode Sekuritas yang diperdagangkan

150

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang AntarBank/PUAB Rupiah) Jangka Waktu 1 s.d. 99 Hari Kalender dengan TRN IFTMM000 Construct Single Credit From Member

Member Code Bank Pengirim (Mandatory)

Member Name Bank Pengirim

To Member

Member Code Bank Penerima (Mandatory)

Member Name Bank Penerima

Tgl. Efektif Txn. (Mandatory)

Value Date

Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)

Rel TRN

Nominal Txn. (Mandatory)

Total Amount

IFTMM000 (Mandatory)

TRN

Manual

Source

Optional

To Branch / Sub Branch

Basic Info By Order Of

Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BIRTGS Central Computer/RCC (Optional)

Optional

AID

Name & Address

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BIRTGS Central Computer/RCC (Optional)

Name & Address

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Payment Details

BANK ….. DEPARTMENT ….. Jakarta/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Member to Member Information

KETERANGAN TRANSAKSI (Optional)

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2)

Additional Info Optional

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party

Ultimate Beneficiary

Name & Address

Name & Address

Optional

Optional

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Optional

Optional Suku Bunga Txn. (Mandat ory)

Period

Jk. Wkt. Txn. (Mandato ry)

Optional

151

Lampiran 3.2

Keterangan : - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, harus diisi (mandatory) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, juga harus diisi (mandatory) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : NonCitizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen) - Member To Member Information baris kedua (2) untuk Transaksi AntarBank, diisi (optional) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima. - Sender Ref No, pengisiannya bersifat mandatory, jika Originating Party berasal dari Luar Negeri - Ultimate Beneficiary – Account No harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character ( . , / , atau - ) - Mandatory: Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

152

Lampiran 3.2

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA

PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA

To Member

BMEGIDJ1

PT. BANK MEGA

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

98672P

TRN

Source

Manual

10.000.000.000,00

IFTMM000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address

BII TREASURY DIV. JAKARTA

BANK MEGA ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA

Payment details

Member to Member Information

PLACING VD. 23/10/2000 MAT. 24/10/2000

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/

Additional Info Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

10,2500

Period

1

Deal / Stock Code

Contoh : BII melakukan Transaksi Penempatan Dana (Placing) pada Bank Mega sebesar Rp.10 Milyar dengan Suku Bunga 10,25 %, Tanggal Valuta 23 Oktober 2000, dan Jatuh Tempo tangal 24 Oktober 2000

153

Lampiran 3.2 CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA


To Member

BMEGIDJ1

PT. BANK MEGA

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

68641T

TRN

Source

Manual

7.502.136.458,00

IFTMM000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address


BANK MEGA ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA

Payment details


PELUNASAN TAKING P+I VD. 20/10/2000 MAT. 23/10/2000



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

10,2550

Period

1

Deal / Stock Code

Contoh : BII melakukan Transaksi Pelunasan Pinjaman (Taking) dari Bank Mega sebesar Rp. 7.502.136.458,00 dengan Suku Bunga 10,255 %, Tanggal Valuta 20 Oktober 2000 (Jum’at), dan Jatuh Tempo tanggal 23 Oktober 2000 (Senin)

154

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Intraday Inter-Bank Money Market (Pasar Uang AntarBank/PUAB Rupiah Jangka Sangat Pendek/Intrahari) dengan TRN IFTMM001 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFTMM001 (Mandatory)

Optional



Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Optional

AID

Account No

Name & Address


Name & Address

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Payment details

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Member to Member Information



Additional Info

Optional

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

Optional

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Optional


Period

Blank

Optional

155

Lampiran 3.2 Keterangan : - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, harus diisi (mandatory) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, juga harus diisi (mandatory) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : NonCitizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen) - Member To Member Information baris kedua (2) untuk Transaksi AntarBank, diisi (optional) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima. - Sender Ref No, pengisiannya bersifat mandatory, jika Originating Party berasal dari Luar Negeri - Ultimate Beneficiary – Account No harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character ( . , / , atau - ) - Mandatory: Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

156

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang AntarBank/PUAB Rupiah) Jangka Panjang (> 99 Hari Kalender) dengan TRN IFTPL000 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFTPL000 (Mandatory)

Optional



Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID

Account No

Name & Address


Name & Address

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Payment details

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Member to Member Information



Additional Info Optional

Sender Ref No

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

Optional

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Optional


Period

Blank

Optional

157

Lampiran 3.2

Keterangan : - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, harus diisi (mandatory) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, juga harus diisi (mandatory) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : NonCitizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen) - Member To Member Information baris kedua (2) untuk Transaksi AntarBank, diisi (optional) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima. - Sender Ref No, pengisiannya bersifat mandatory, jika Originating Party berasal dari Luar Negeri - Ultimate Beneficiary – Account No harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character ( . , / , atau - ) - Mandatory : Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

158

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Rupiah dari Transaksi Rupiah-leg-Valas Antar-Bank di Indonesia (Transaksi Domestic Forex) dengan TRN IFTFX000 Construct Single Credit From Member

To Member

Value Date





Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)

Rel TRN

Manual


Total Amount

IFTFX000 (Mandatory)

TRN

Source

Optional



Beneficiary

AID

Optional

AID

Optional

Account No


Account No


Name & Address

Name & Address

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Payment details




B Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

Optional

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Kode Valas (Mandatory )

Exchange Rate

Kurs Txn. (Mandat ory)

Interest Rate

Optional

Optional

Blank

Period

Blank

Optional

159


160

Lampiran 3.2 CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX000 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA


To Member

BDINIDJA

PT. BANK DANAMON INDONESIA

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

89346B

TRN

Source

Manual

4.471.000.000,00

IFTFX000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address


BANK DANAMON ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA

Payment details


PEMBELIAN USD 500.000,00



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Account no Currency

USD

Exchange Rate

8.942,00

Interest Rate

Period

Deal / Stock Code

Contoh : BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Bank Danamon sebesar USD 0.5 Mio / Rp.4.471.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.942,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

161

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Rupiah dari Transaksi Rupiah-leg-Valas Antara Bank di Indonesia dengan Bank di Luar Negeri (Transaksi Cross-Border Forex) atau Setelmen Rupiah dari Transaksi Rupiah-leg-Valas yang melibatkan Nasabah Bank Domestik dengan TRN IFTFX001 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFTFX001 (Mandatory)

Optional



Beneficiary Optional

AID

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional)

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Penerima (Optional)

Name & Address

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini) BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain, atau BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri), atau BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim) JAKARTA/ kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini) BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain, atau BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri) BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Payment details



/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1) /BEN/ (Optional pd Brs-2)

(atau) (atau)

B Additional Info Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

NAMA NASABAH DI BANK PENERIMA YANG MENERIMA PEMBAYARAN RUPIAH DARI TRANSAKSI RUPIAH-LEG-VALAS (Mandatory)

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Kode Valas (Mandatory)

Exchange Rate

Kurs Txn. (Mandator y)

Interest Rate

REKG. NASABAH DI BANK PENERIMA, PENERIMA RUPIAH (Mandatory)

Blank

Period

Blank

Optional

162


163

Lampiran 3.2 CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA


To Member

SCBLIDJX

STANDARD CHARTERED BANK

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

89356B

TRN

Source

Manual

8.950.000.000,00

IFTFX001



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address


STANCHART BANK JAKARTA

Payment details


PEMBELIAN USD 1.000.000,00

/FEAB/R /PTR/LOCAL-FOREIGN /BEN/


Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address STANCHART BANK SINGAPORE

Account no Currency

USD

Exchange Rate

8.950,00

Interest Rate

100001238 Period

Deal / Stock Code

Contoh : BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Stanchart Bank Singapore, yang mempunyai Account IDR (Rp) di Stanchart Bank Jakarta dengan Nomor Rekening 100001238, sebesar USD 1 Mio / Rp. 8.950.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.950,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

164

Lampiran 3.2 CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA


To Member

BNINIDJA

PT. BANK NEGARA INDONESOIA

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

89256B

TRN

Source

Manual

17.770.000.000,00

IFTFX001



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address


BANK NEGARA INDONESIA CABANG GAMBIR JAKARTA

Payment details


PEMBELIAN USD 500.000,00



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Account no Currency

USD

Exchange Rate

8.885,00

Interest Rate

08900039843701 Period

Deal / Stock Code

Contoh : BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan BPPN, yang mempunyai Account IDR (Rp) di BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 08900039843701, sebesar USD 2 Mio / Rp.17.770.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.885,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

165

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Lainnya dan Transaksi Antar-Bank Untuk Kepentingan Nasabah, dengan TRN IFT00000 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFT00000 (Mandatory)

Optional




AID

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BIRTGS Central Computer/RCC Atau Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim (Optional)

AID

Optional

Account No


Name & Address

Name & Address

(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini) BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain, atau BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri), atau BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini) BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain, atau BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri) BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Payment details




(atau) (atau)


Optional atau Mandatory Originating Party dari LN)

(jika

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional – Diisi)

NAMA & PENERIMA (Mandatory)

ALAMAT

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Optional

NASABAH

PENERIMA

PADA

BANK

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA (Mandatory) Blank

Period

Blank

Optional

166


167

Lampiran 3.2 CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA


To Member

CENAIDJA

PT. BANK CENTRAL ASIA

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

69879991023

TRN

Source

Manual

1.500.000.000,00

IFT00000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address

BII CAB. SOLO JL. SLAMET RIYADI SOLO

BCA CAB. SURABAYA JL. PEMUDA SURABAYA

Payment details


PEMBAYARAN PEMBELIAN RUMAH SAUDARA



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

DOYOK

POLO

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

12345678904 Period

Deal / Stock Code

Contoh : Doyok melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 untuk Polo yang mempunyai Rekening Tabungan 12345678904 di BCA Cab. Surabaya Jl. Pemuda melalui BII Cab. Solo Jl. Slamet Riyadi untuk pembayaran rumah

168


SCBLIDJX

STANDARD CHARTERED BANK

To Member

BDINIDJA

PT. BANK DANAMON INDONESIA

Value Date

25 / 01 / 2002

Total Amount

Rel TRN

251202TN011

TRN

Source

Manual

1.000.000.000,00

IFT00000



Beneficiary

AID

AID

Account No

521050000

Account No

523011000

Name & Address

Name & Address

STANDARD CHARTERED BANK JAKARTA

PT. BANK DANAMON INDONESIA JL. ABDUL MUIS JAKARTA

Payment details


PEMBAYARAN PEMBELIAN GARMENT



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

ALI BUTO

BURHANUDDIN ABDULLAH

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

56112365478 Period

Deal / Stock Code

Contoh : Ali Buto melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk Burhanuddin Abdullah yang mempunyai Rekening Tabungan 56112365478 di Bank Danamon Jakarta Jl. Abdul Muis melalui Standard Chartered Bank Jakarta Jl. Sudirman untuk pembayaran pembelian garment

169


BRINIDJA

PT. BANK RAKYAT INDONESIA

To Member

BNINIDJA

PT. BANK NEGARA INDONESIA

Value Date

25 / 01 / 2002

Total Amount

Rel TRN

251202CB009

TRN

Source

Manual

500.000.000,00

IFT00000



Beneficiary

AID

AID 520002000

Account No

Account No

520009000

Name & Address

Name & Address

BRI CIREBON JL. JEND. SUDIRMAN CIREBON

BNI JAYAPURA JL. JEND. SUDIRMAN JAYAPURA

Payment details


PEMBAYARAN PEMBELIAN UDANG BULAN JANUARI 2002



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

TONY SUKOCO

AMIR KASIEPO

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

400123456987 Period

Deal / Stock Code

Contoh : Tony Sukoco melakukan Transfer Dana sebesar Rp.500.000.000,00 untuk Amir Kasiepo yang mempunyai Rekening Tabungan 400123456987 di BNI Jayapura Jl. Jend. Sudirman melalui BRI Cirebon Jl. Jend. Sudirman untuk pembayaran pembelian udang bulan Januari 2002

170


HSBCIDJA

HONGKONG SHANGHAI BANK CORP.

To Member

IBBKIDJA


Value Date

25 / 01 / 2002

Total Amount

Rel TRN

251202LN016

TRN

Source

Manual

25.000.000,00

IFT00000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address

HSBC HONGKONG

BII JAKARTA JL. M.H. THAMRIN JAKARTA

Payment details


KIRIMAN RUMAH

UANG

UNTUK

TAMBAHAN

BANGUN

/FEAB/NR /PTR/FOREIGN-LOCAL /BEN/


HKID00909009076879

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

ABDUL KHAMIM

AHMAD ALIMAN

Account no Currency

Exchange Rate

Interest Rate

98745632112 Period

Deal / Stock Code

Contoh : Abdul Khamim melakukan Remittance melalui HSBC HongKong dan diteruskan oleh HSBC Jakarta sebesar equivalen Rp.25.000.000,00 untuk Ahmad Aliman yang mempunyai Rekening Tabungan 98745632112 di BII Jakarta Jl. M.H. Thamrin untuk tambahan bangun rumah

171

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Pembayaran Antar-Bank yang terkait dengan Transaksi Jual-Beli Sekuritas (Obligasi atau Saham), dengan TRN IFTSX000 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

IFTSX000 (Mandatory)

TRN

Manual

Source

Optional




AID

Account No


AID

Optional

Account No


Name & Address

Name & Address


(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini) BANK ….. DEPARTMENT ….. , atau BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri) BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

Payment details




(atau) (atau)


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

NAMA NASABAH “PIHAK SERAH DANA DARI TRANSAKSI JUALBELI SEKURITAS” PADA BANK PENGIRIM (Optional - Diisi)

NAMA NASABAH “PIHAK SERAH SEKURITAS DARI TRANSAKSI JUAL-BELI SEKURITAS” PADA BANK PENERIMA (Mandatory)

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

REKG.NASABAH PADA PENERIMA, PENERIMA DANA (Mandatory) Blank

Period

BANK

Blank

Optional

172

Lampiran 3.2

Keterangan : - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, harus diisi (mandatory) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence - Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi AntarBank, juga harus diisi (mandatory) dengan Kode Status Pengirim-Penerima, dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima : Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : NonCitizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima : Non-Citizen) - Member To Member Information baris kedua (2) untuk Transaksi AntarBank, diisi (optional) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima. - Sender Ref No, pengisiannya bersifat mandatory, jika Originating Party berasal dari Luar Negeri - Ultimate Beneficiary – Account No harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka , tanpa special character ( . , / , atau - ) - Mandatory: Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

173

Lampiran 3.2

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTSX000 Construct Single Credit From Member

IBBKIDJA

PT. BANK INTERNASONAL INDONESIA

To Member

DEUTIDJA

DEUTSCHE BANK

Value Date

23 / 10 / 2000

Total Amount

Rel TRN

2365489

TRN

Source

Manual

19.877.190.267,00

IFTSX000



Beneficiary

AID

AID

Account No

Account No

Name & Address

Name & Address

BII TREASURY DIV JAKARTA

DEUTSCHE BANK, ATTN. GLOBAL MARKET OPERATION JAKARTA

Payment details


PEMBELIAN OBLIGASI PEMERINTAH VAL. 16 08 2000 MAT. 25 07 2002

019173000



Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Exchange Rate

Interest rate

Period

VR 001

Contoh : BII melakukan transfer dana sebesar IDR.20.000.000.000,- untuk Deutsche Bank, Jakarta untuk pembelian obligasi pemerintah seri VR-001 dengan harga beli 98,625% untuk val. 16 Agustus 2000 s/d 25 Juli 2002 tingkat suku bunga 13,04488%, last kupon tanggal 25 Juli 2000, yang pembayarannya ditujukan untuk Deutsche bank attn. Global Market Operations.

174

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Yang Tidak Ada Nomor Rekening Pada ULTIMATE BENEFICIARY ACCOUNT NO Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFTNA000 (Mandatory)

Optional




AID

Account No


AID

Optional

Account No


Name & Address

Name & Address



Payment details




(atau) (atau)


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

NAMA NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional – Diisi)

NAMA NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA (Mandatory)

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Kosongkan

Blank

Period

Blank

Optional

175


176

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Tolakan/Pengembalian (Reject), dengan TRN IFTRJ000 Construct Single Credit From Member



To Member




Value Date


Rel TRN


Total Amount

TRN

Manual

Source

IFTRJ000 (Mandatory)

Optional




AID

Account No


AID

Optional

Account No


Name & Address

Name & Address



Payment details




(atau) (atau)


Optional

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM (Optional)

NAMA & PENERIMA (Optional)

ALAMAT

Account no

Currency

Deal / Stock Code

Blank

Exchange Rate

Blank

Interest Rate

Optional

NASABAH

PENERIMA

PADA

BANK

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK PENERIMA (Optional) Blank

Period

Blank

Optional

177


178

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Penarikan Tunai di Bagian Pengelolaan Uang Keluar (BPUK) Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta. Transaksi dengan TRN BIRCR521 ini paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 WIB. Construct Single Credit From Member

To Member



INDOIDJA930 (Mandatory)

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT


Value Date

BIRCR521 (Mandatory)

TRN

Manual


Total Amount


Rel TRN

Source

Optional




AID

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BIRTGS Central Computer/RCC (Optional)

Account No

Optional

AID

560411911 (Mandatory)

Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. CABANG ………. JAKARTA/kota lain di Jabotabek (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI BPUK (Mandatory)

Payment details


PENARIKAN TUNAI TGL ..-..-…. (Mandatory)

Optional


Optional

Optional

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)

Account no Currency

Blank

Deal / Stock Code

Exchange rate

Blank

Interest rate

Blank

Period Blank

Kosongkan

Deal / Stock Code

Optional

Optional

Keterangan : - By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan

179

Lampiran 3.2

-

memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di Sistem BI-SOSA Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address Mandatory : Harus diisi Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

180

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Penarikan Tunai di Kantor Cabang Bank Indonesia (Kantor Bank Indonesia/KBI). Transaksi dengan TRN BIRCR520 ini paling lambat diterima di RCC pukul 11.00 WIB. Construct Single Credit From Member

To Member

Value Date

Rel TRN



Member Code KBI Tujuan (Mandatory)

Member Name Kantor Cabang BI (KBI) Tujuan


Manual


Total Amount

TRN

Source

BIRCR520 (Mandatory)


Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID

Name & Address


Account No

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain di Indonesia (atau) BANK ………. KOTA ……….. (di Indonesia) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory) Payment details

……….

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI KBI ………. (diisi nama Kantor Cabang BI Tujuan) (Mandatory)


PENARIKAN TUNAI DI KBI ………. TGL ..-..-…. (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional


Account no Deal / Stock Code

Kosongkan

Optional

181

Lampiran 3.2

Keterangan : - By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) - Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di sistem BI-SOSA - Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address - Mandatory : Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) - Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

182

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000000, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO100 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB. Construct Single Credit From Member

To Member Value Date

Rel TRN

Member Code


Bank Pengirim (Mandatory) INDOIDJA930/ INDOIDJA … (Mandatory) Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)

Source

Manual

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG ………. Nominal Txn. (Mandatory)

Total Amount

TRN

BIRGO100 (Mandatory)


Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


AID

Optional 501000000 (Mandatory)

Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) atau BANK ………. KOTA ………. (di luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN I JAKARTA atau KPPN/KAS NEGARA A ………. (diisi nama kota di luar Jakarta) (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. / KOTA ………. (Mandatory)

Optional


Optional

Optional

Receiver Ref No

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

183

Lampiran 3.2 Keterangan : - By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) - Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di sistem BI-SOSA - Payment Details : * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang - Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address - Mandatory : Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) - Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

184

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000001, yang ditatausahakan hanya di KBI Medan (INDOIDJA330). Transaksi dengan TRN BIRGO101 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB. Construct Single Credit From Member

To Member

Value Date

Rel TRN

Member Code Bank Pengirim (Mandatory) INDOIDJA330 (Mandatory) Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)


Source

Manual

BANK INDONESIA CABANG MEDAN Nominal Txn. (Mandatory)

Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. MEDAN (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KPPN MEDAN II (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. MEDAN (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

185


186


To Member

Value Date

Rel TRN

Member Code Bank Pengirim (Mandatory) INDOIDJA930/ INDOIDJA … (Mandatory) Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)


Source

Manual


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) atau BANK ………. KOTA ………. (luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN II JAKARTA atau KAS NEGARA QQ PBB ………. (diisi nama kota BANDUNG, MEDAN, MANADO, PEKANBARU, atau SEMARANG) (Mandatory)

Payment details



Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

187


188


To Member

Value Date

Rel TRN

Member Code Bank Pengirim (Mandatory) INDOIDJA930/ INDOIDJA … (Mandatory) Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)


Source

Manual


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address


KAS NEGARA A KPPN III JAKARTA atau KAS NEGARA KPPN ………. (diisi nama kota BANDUNG, MAKASSAR, PEKANBARU, SEMARANG, atau SURABAYA) (Mandatory)

Payment details



Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

189

Lampiran 3.2

Keterangan : - By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) - Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di sistem BI-SOSA - Payment Details : * : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang - Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address - Mandatory : Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) - Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

190

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000004, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO104 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB. Construct Single Credit From Member


To Member To Member To Member


Value Date

Rel TRN



Source

Manual

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN IV JAKARTA (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

191


192

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000005, yang ditatausahakan hanya di KPBI (INDOIDJA930). Transaksi dengan TRN BIRGO105 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB. Construct Single Credit From Member


To Member


Value Date

Rel TRN

Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirm (Mandatory)


Source

Manual

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT Nominal Txn. (Mandatory)

Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address

BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN V JAKARTA (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

193


194

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN (Rekening 502000000), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930). Construct Single Credit From Member


To Member


Value Date

Rel TRN



Source

Manual


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address


BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) A/P DARI BANK ………. CABANG ………. / KOTA ……… (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

195


196

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan (Rekening 502000001), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930). Construct Single Credit From Member


To Member


Value Date

Rel TRN



Source

Manual


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID

Name & Address


Account No

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

……….

Payment details

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI DALAM RANGKA REKAPITALISASI PERBANKAN (Mandatory)


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) DARI BANK ………. (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

197


198

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan (Rekening 502000002), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930). Construct Single Credit From Member

To Member

Value Date

Rel TRN

Member Code Bank Pengirim (Mandatory) INDOIDJA930 (Mandatory) Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Nomor Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim (Mandatory)


Manual

Source


Total Amount

TRN


Optional


Basic Info By Order Of AID

Account No

Beneficiary Optional No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BIRTGS Central Computer/RCC (Optional)

Optional

AID


Account No

Name & Address

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK ………. JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

BENDAHARA UMUM NEGARA DALAM RANGKA PENJAMINAN (Mandatory)

Payment details


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) DARI BANK ………. (Mandatory)

(BUN)

UNTUK

OBLIGASI

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional


Account no

Deal / Stock Code

Kosongkan

Optional

199


200

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pembayaran ke Rekening Dana Investasi/RDI (Rekening 513000000), yang ditatausahakan hanya di KPBI Jakarta (INDOIDJA930). Construct Single Credit From Member


To Member


Value Date

Rel TRN



Source

Manual


Total Amount

TRN



Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No


Optional

AID

Name & Address


Account No

Name & Address

TREASURY DEPARTMENT BANK JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

……….

Payment details

REKENING DANA INVESTASI (RDI) (Mandatory)


Standar yg ditetapkan DepKeu spt jenis loan, rincian pokok, dan angsuran (Mandatory)

Optional


Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional



Kosongkan

Optional

201

Lampiran 3.2 Keterangan : - By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) - Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di sistem BI-SOSA - Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address - Mandatory : Harus diisi - Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan - Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) - Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

202

Lampiran 3.2 Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pembayaran/Penyelesaian Kewajiban Lainnya dari Bank Ke BI (KPBI atau KBI), Untuk Penerima Rekening di KPBI atau KBI Construct Single Credit From Member

To Member

Value Date

Rel TRN



INDOIDJA930/ INDOIDJA… (Mandatory)

Source

Manual

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG ……….



Total Amount


TRN

BIRGO…/ BIRBK…/ BIVBK… * (Mandatory)


Optional


Beneficiary

AID

Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC ** (Optional)

Name & Address

Name & Address

Optional

AID

Account No

NO REKENING PENERIMA KPBI ATAU KBI *** (Mandatory)

DI

TREASURY DEPARTMENT BANK …… JAKARTA/kota lain (PENGIRIM)

TREASURY DEPARTMENT BANK …… JAKARTA/kota lain (PENGIRIM) (atau) BANK ……….. CABANG/KOTA ………… (PENGIRIM) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

NAMA REKENING PENERIMA DI KPBI ATAU KBI (Mandatory)

Payment details

Member to Member Information Additional Info

Sender Ref No

Optional

Receiver Ref No

Optional

Originating Party


Name & Address

Name & Address

Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address) Account no

Deal / Stock Code

Kosongkan

Optional

Keterangan : * : TRN untuk Transaksi BI-RTGS yang Dapat Di-Construct Oleh Bank - Pengisian 3 (tiga) digit di belakang BIRGO,BIRBK atau BIVBK, mengacu ke 3 (tiga) digit pertama dari 9 (sembilan) digit Rekening Penerima di BI-SOSA, yang diisi pada BASIC INFO – BENEFICIARY – ACCOUNT NO

203

Lampiran 3.2 -

-

Contoh : untuk Rekening Penerima 519000001 (Rekening Pemerintah/Government Account) di KPBI atau KBI, pilih TRN BIRGO519 Contoh : untuk Rekening Penerima 550xxxxxx di di KPBI atau KBI, pilih TRN BIRBK550 Contoh : untuk Rekening Penerima 608000411 di KPBI, pilih TRN BIVBK608

** : Diisi Nomor Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di RCCKPBI Jakarta, dengan pengisian 9 (sembilan) digit “angka” tanpa “titik” diantaranya Contoh : BNI, No Rekg. Giro = 520009000 ; BCA, No Rekg. Giro = 523014000 *** -

-

-

-

:

Diisi Nomor Rekening Penerima di KPBI atau KBI

By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di Sistem BI-SOSA, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /) Pengisian Payment Details jika Pembayaran ditujukan kepada Rekening Pemerintah (501xxxxxx, 502xxxxxx, atau 50xxxxxxx lainnya): Dapat diisi Nama MAP/MAK dan Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan Data (Perorangan & Perusahaan) Yang Memberikan Perintah Pembayaran (A/P : Atas Perintah) Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada Beneficiary – Name & Address Mandatory : Harus diisi Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data) Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

204

Lampiran 3.3

JAM OPERASIONAL SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

No.

KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI

WAKTU

1.

RCC Open

06.30 WIB

2.

Waktu Transfer berdasarkan jenis transaksi : a. Penarikan Tunai (1) Construct penarikan tunai (2) Penyerahan warkat untuk penarikan fisik uang tunai

06.30 WIB – 11.00 WIB

(3) Penarikan fisik uang tunai untuk transaksi yang settle paling lambat pukul 12.00 WIB b. Penyetoran Tunai (1) Penyerahan warkat untuk penyetoran uang tunai (2) Penyetoran fisik uang tunai

08.00 WIB – 12.00 WIB

08.00 WIB – 12.00 WIB 08.00 WIB – 12.00 WIB 08.00 WIB – 12.00 WIB

c. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara untuk KPPN

06.30 WIB – 16.30 WIB

d. Transfer Atas Nama Nasabah

06.30 WIB – 16.30 WIB

e. Transfer Antar Peserta

06.30 WIB - 17.00 WIB

f. Transfer Antar Peserta untuk Transaksi PvP

07.30 WIB - 16.30 WIB

g. Interface Hasil Kliring

11.00 WIB – 17.00 WIB

h. Settlement transaksi OPT: (1) Hasil lelang SBI

08.00 WIB – 17.00 WIB

(2) Fine Tune Operations (FTO) (a) Fine Tune Kontraksi (FTK) - Pagi

12.00 WIB – 13.00 WIB

- Sore

16.00 WIB – 17.00 WIB

205

Lampiran 3.3

No.

KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI (b) Pelunasan Fine Tune Ekspansi

WAKTU 06.30 WIB – 17.00 WIB

(3) Reverse Repo SUN

08.00 WIB – 17.00 WIB

(4) FASBI

17.00 WIB – 18.00 WIB nd

(5) Transaksi 2 leg SBI/SUN Repo

06.30 WIB – 17.00 WIB

i. Interbank Cover Position

17.00 WIB – 18.00 WIB

j.

18.00 WIB – 18.30 WIB

BI Cover Position

3.

Cut Off Warning

17.00 WIB

4.

Pre Cut Off

18.00 WIB

5.

Cut Off Time

19.00 WIB

206

Lampiran 3.4 Surat Penunjukan Pengambilan Fisik Uang No…............. SURAT PENUNJUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini: (Nama direksi/pejabat pemberi kuasa)1, (jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ….......... berdasarkan (Anggaran Dasar/Surat Kuasa)2 nomor……tanggal………., dengan ini menunjuk: (nama petugas bank), (jabatan), untuk melakukan pengambilan fisik uang berdasarkan Surat Kuasa nomor …......... tanggal …....... pada (Bagian Pengelolaan Uang Keluar Bank Indonesia Jakarta/Kantor Bank Indonesia………..)3 sebesar Rp ….......... ( ) pada tanggal……..yang pendebetannya telah dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada tanggal……… dengan nomor SAKTI …........... Sehubungan dengan penunjukan ini, kami menyatakan membebaskan Bank Indonesia dari segala tuntutan hukum dan akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan Surat Penunjukan ini. Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…...........,….....

Tandatangan

Nama Pejabat Penunjuk

1

Pilih salah satu Pilih salah satu 3 Pilih salah satu 2

207

Lampiran 3.5

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS PESERTA SISTEM BI-RTGS

DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA

208

Lampiran 3.5

BAB I UMUM

1. Pendahuluan Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta harus menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS serta menyampaikan KPT dimaksud dan setiap perubahannya kepada Penyelenggara. Untuk mempermudah Peserta dalam menyusun KPT, dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Penyusunan KPT kepada Peserta. 2. Pengertian KPT yang terkait dengan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan/atau pimpinan satuan kerja yang merupakan pelaksana kebijakan direksi, yang mengatur mengenai : a. pembagian tugas dan tanggung jawab b. mekanisme kerja c. pengendalian (kontrol); dan d. akuntabilitas dari satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta. Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, KPT tersebut juga harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung. KPT merupakan pedoman pelaksanaan operasional bagi satuan kerja yang menangani operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta serta harus dipahami dan dilaksanakan oleh satuan kerja tersebut.

3. Tujuan…

209

Lampiran 3.5

3. Tujuan Pelaporan Penyampaian KPT oleh Peserta dimaksudkan sebagai sarana bagi Penyelenggara untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur operasional Peserta dan sebagai bahan melakukan pembinaan apabila diperlukan.

BAB …

210

Lampiran 3.5

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN KPT

KPT yang disusun Peserta sekurang-kurangnya memenuhi sistematika dan materi sebagai berikut. 1. SISTEMATIKA KPT Sistematika KPT meliputi : Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Operasional Sistem BI-RTGS

Bab III

:

Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi

Bab IV

:

Prosedur Operasional Transaksi Treasury

Bab V

:

Pengawasan Operasional

Bab VI

:

Contingency Plan

Lampiran berupa Flow Chart 2. MATERI KPT Materi atau isi KPT meliputi : a. Bab I : Pendahuluan 1) Latar Belakang Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan KPT, antara lain pertimbangan perlunya disusun pedoman operasional Sistem BI-RTGS secara tertulis, baik pertimbangan karena kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun pertimbangan lainnya. 2) Tujuan Sistem BI-RTGS Sub bab ini menjelaskan tujuan penggunaan Sistem BI-RTGS, baik secara umum didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus Peserta yang bersangkutan dalam menggunakan sistem tersebut. 3) Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara maupun kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Peserta dan

mencantumkan…

211

Lampiran 3.5

mencantumkan surat keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Direksi Peserta, yang menyatakan antara lain : a) pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS, wajib menggunakan Transaction Reference Number (TRN) sesuai dengan peruntukannya; b) pelaksanaan koreksi atas transaksi, harus mengikuti standar koreksi yang telah ditetapkan; dan c) pengiriman

transaksi

melalui

Sistem

BI-RTGS,

harus

mengikuti

standarisasi pengisian message yang telah ditetapkan. 4) Definisi/Istilah/Pengertian Umum Sub bab ini menjelaskan definisi/istilah/pengertian umum yang digunakan dalam materi penyusunan KPT, antara lain seperti RTGS Central Computer (RCC), RCC Back-up, RTGS Terminal (RT), Aplikasi RTGS Terminal (Aplikasi RT), Sistem Antrian, dan istilah lain yang khusus digunakan pada sistem internal Peserta terkait Sistem BI-RTGS. b. Bab II : Operasional Sistem BI-RTGS 1) Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksana Sistem BI-RTGS Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, baik yang mencakup departemen atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, satuan/unit kerja Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS, serta cakupan wewenang dan tanggung jawabnya secara umum. Dalam sub bab ini juga dijelaskan mengenai sistem dan hubungan antara Sistem BI-RTGS dan sistem internal Peserta. 2) Penanggung jawab Sistem BI-RTGS Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan baik posisi maupun jabatan penanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan operasional Sistem BIRTGS, yang meliputi : a) Pembuatan dan Pemeliharaan Authenticator Text; b) Pembuatan dan Pemeliharaan User-ID dan Password; c) Pemeliharaan RT Server dan RT Client;

d) Pemeliharaan…

212

Lampiran 3.5

d) Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komputer; e) Pemeliharaan Master File; f) Pelaksanaan Transaksi; g) Manajemen Likuiditas; dan h) Rekonsiliasi. 3) Wewenang Pengoperasian Sistem BI-RTGS Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang masingmasing fungsi : a) Manager/Administrator (jabatan dalam struktur organisasi); b) Supervisor (jabatan dalam struktur organisasi); dan c) Operator (jabatan dalam struktur organisasi). 4) Sistem Pengamanan Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional Sistem BI-RTGS, baik pengamanan secara fisik maupun non-fisik seperti user-ID, password, dan lainlain. 5) Penatausahaan Arsip Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip, baik warkat transaksi, back-up data, user-ID, password, dan lain-lain. c. Bab III : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi 1) System start-up dan log on ke RCC Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada awal kegiatan (start-up) dan log on ke RCC. 2) Transaksi Kiriman Uang Keluar (Outgoing Transaction) Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan, pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi kiriman uang keluar yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat maupun

kantor…

213

Lampiran 3.5

kantor cabang. Unit kerja yang terkait dangan transaksi ini antara lain Customer Service, Teller, Back Office, dan Akunting. 3) Transaksi Penerimaan Kiriman Uang (Incoming Transaction) Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan, pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi penerimaan kiriman uang yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Unit kerja yang terkait dengan penerimaan kiriman uang antara lain bagian operasional dan bagian akunting. 4) Penarikan Tunai dari Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia Sub bab ini menjelaskan prosedur penarikan tunai yang dilakukan oleh masingmasing satuan/unit kerja. Unit kerja di Peserta yang terkait dengan penarikan uang dari Bank Indonesia antara lain Teller, Back Office, Pre-approval, dan Final-approval. 5) Penyetoran Tunai ke Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia Sub bab ini menjelaskan prosedur penyetoran tunai yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja/petugas yang berwenang di Peserta, antara lain teller. 6) Proses Akhir Hari Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses akhir hari, antara lain sistem shut down, print laporan, dan back-up file. d. Bab IV : Prosedur Operasional Transaksi Treasury 1) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Sub bab ini menjelaskan prosedur pembelian SBI termasuk pembukuannya. 2) Pelunasan SBI Bank dan Nasabah Sub bab ini menjelaskan prosedur pelunasan SBI, baik atas nama bank maupun nasabah.

3) Transaksi …

214

Lampiran 3.5

3) Transaksi Money Market Sub bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja dalam hal : a) penempatan dana; b) pelunasan penempatan dana; c) peminjaman dana; d) pelunasan peminjaman dana. 4) Penyelesaian Transaksi Kliring Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal penyelesaian terhadap transaksi kliring. e. Bab V : Pengawasan Operasional 1) Audit Trail Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi melalui fungsi audit trail. Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain meneliti status transaksi, riwayat transaksi, dan transaksi yang tidak terselesaikan. 2) Pelaporan kepada Manajemen Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat laporan (bila diperlukan). f. Bab VI : Contingency Plan Bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah/tahapan yang dilakukan dalam hal sistem utama dan atau sistem back-up tidak dapat berfungsi, termasuk cara pencegahan dan penanggulangannya terhadap : 1) Pencegahan a) Pencegahan kerusakan sistem komputer; b) Pencegahan sabotase; c) Pencegahan sehubungan dengan gangguan listrik; d) Pencegahan terhadap kebakaran; e) Pencegahan…

215

Lampiran 3.5

e) Pencegahan terhadap banjir; dan f) Pencegahan terhadap huru-hara. 2) Gangguan/Bencana a) Gangguan pada RCC; b) Gangguan pada RT Server; c) Gangguan pada STO/line antara RT dengan RCC; d) Back-up tidak berfungsi; e) Business Continuity Plan; f) Kerusakan pada komunikasi dan perangkat keras (Hardware);dan g) Uji coba Keadaan Darurat (1 (satu) bulan sekali). 3) Penanggulangan (Recovery) a) Back-up File Harian; dan b) Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali). g. Lampiran KPT dilengkapi dengan Flow Chart proses kerja sebagai Lampiran KPT. 3.

PENYAMPAIAN KPT Penyampaian KPT oleh Peserta ditujukan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan Peserta (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta).

216

Lampiran 3.6

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INTERNAL PESERTA SISTEM BI-RTGS Ruang lingkup pemeriksaan internal Peserta Sistem BI-RTGS paling kurang meliputi : 1. Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan Sistem BI-RTGS Pemeriksaan terhadap ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS Pemeriksaan terdapat hasil pengecekan atas kepatuhan Peserta terhadap pemenuhan persyaratan/ spesifikasi teknis yang ditentukan mengenai sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS minimal RT Server Utama, RT Server Back-Up, dan RT Workstation. 3. Sumber Daya Manusia Pemeriksaan terhadap sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas serta Batas Kewenangan Pemeriksaan terhadap terdapat ketentuan secara tertulis mengenai penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung jawab kegiatan dan batas kewenangan dalam operasional Sistem BI-RTGS, diantaranya fungsi-fungsi penerima warkat, validasi, construct data, pre-approval, dan final-approval. Disamping itu juga menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan). 5. Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional Sistem BIRTGS Pemeriksaan terhadap kepatuhan Peserta terhadap ketentuan, antara lain atas penggunaan standarisasi messages, Transaction Reference Number (TRN), dan standar koreksi. 6. Perlindungan konsumen Pemeriksaan terhadap aspek perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi : a. ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima dana; b. besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah; c. waktu pelaksanaan instruksi transfer dana dari nasabah; dan d. penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.

217

Lampiran 3.7

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN SECURITY AUDIT PESERTA SISTEM BI-RTGS Ruang lingkup pemeriksaan minimal meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Manajemen Pemeriksaan terhadap fungsi manajemen dalam kaitannya dengan kepesertaan Sistem BI-RTGS, meliputi : a. Sumber Daya Manusia Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana Sistem BI-RTGS, baik dari aspek kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam Sistem BI-RTGS memiliki moral yang baik. Selain itu, perlu diketahui bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai. b. Hukum Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak/perjanjian dengan vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung BI-RTGS dibandingkan dengan peraturan intern Peserta dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS. 2. Lingkungan Pemeriksaan terhadap lingkungan dimana Sistem BI-RTGS berada, meliputi : a. Tenaga Listrik Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa Peserta mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi dengan baik. b. Pendingin Udara Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta. c. Penanganan Kebakaran Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman kebakaran. d. Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (RT Server, Personal Computer (PC) dan printer) dalam ruangan. Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan. e. Lokasi ruangan dalam gedung Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan. f. Akses masuk ruangan Aspek ini menjelaskan apakah Peserta melakukan kontrol terhadap pegawai yang memasuki ruangan RT Server Utama dan RT Server Back-Up serta RT Client.

218

Lampiran 3.7

3.

4.

5.

6.

Sistem Pemeriksaan terhadap konfigurasi dan kondisi Sistem BI-RTGS (RT Server Utama dan RT Server Back-up) dan sistem-sistem lain yang terkait, meliputi : a. Perangkat Keras Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras Sistem BI-RTGS antara lain RT Server, RT Workstation, printer, termasuk ketaatan Peserta untuk memenuhi persyaratan mininum PC yang digunakan. b. Perangkat Lunak Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi yang dipasang di RT Server dan RT Worksation, kehandalan sistem operasi (termasuk upgrade perbaikan/patch), enkripsi apabila terhubung dengan sistem internal, pengontrolan password, serta anti virus yang digunakan. c. Perangkat Jaringan Komunikasi Data Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS di Peserta termasuk koneksi/linkage dengan sistem-sistem lainnya (dilengkapi gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat aktif dan pasif jaringan (hub, router, modem, dll). Back-up Pemeriksaan terhadap ketersediaan RT Server Back-up, sistem komunikasi, dan back-up data. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah RT Server Back-Up dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan minimum pengolahan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal dilakukan pengujian backup sebagaimana tersebut di atas, perlu diperiksa dokumentasinya. Disaster Recovery Plan (DRP) Pemeriksaan terhadap ketersediaan DRP yang memadai dan melakukan uji coba DRP secara berkala serta melakukan up dating DRP sesuai dengan perkembangan. Data dan Dokumentasi Pemeriksaan terhadap pengelolaan data, pengolahan data, serta dokumentasi yang diperlukan, meliputi : a) Integritas data Pemeriksaan terhadap keakuratan, kehandalan dan kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan. b) Log book Pemeriksaan terhadap ketersediaan log book untuk mengetahui kesalahan pengoperasian Sistem BI-RTGS, dan ditatausahakan dengan baik. c) Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi Pemeriksaan terhadap pengelolaan hasil dan back-up hasil transaksi dalam bentuk soft copy maupun hard copy. d) Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba sistem dan back-up Pemeriksanan terhadap penatausahaan dokumentasi hasil uji sistem dan backup.

219

Lampiran 3.8.a Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank Untuk Peserta Sistem BI-RTGS

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK Kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Perihal :

Permohonan Menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia mengingat sarana : 1. RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up*), 2. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut : ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Guest Bank yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi. Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ......................... Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahan *) Coret yang tidak perlu

220

Lampiran 3.8.b Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank Untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK Kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Perihal :

Permohonan Menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia mengingat sarana : 1. RT Server Utama dan/atau RT Server back-up*), 2. ST Server Utama dan/atau ST Server back-up*), 3. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut : ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Guest Bank yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi. Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, ......................... Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang dan Stempel Perusahan *) Coret yang tidak perlu

221

Lampiran 3.9

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK UNTUK PESERTA SISTEM BI-RTGS DAN BI-SSSS

222

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ini digunakan baik untuk Peserta Sistem BI-RTGS maupun Peserta Sistem BI-RTGS yang juga Peserta BI-SSSS. Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ini dibedakan menjadi 3 kondisi yaitu : A. Penggunaan Fasilitas Guest Bank sejak awal hari Peserta belum melakukan operasional transaksi di aplikasi RT dan/atau ST B. Penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server tidak rusak) Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST dan Peserta masih dapat melakukan Adhoc back-up C. Penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server rusak/crash) Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST namun pada tengah hari RT/ST Server rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. A. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank sejak awal hari 1. Persiapan Peserta (dilakukan di kantor Peserta) : a. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT Client menu Batch  Backup Daily Files. Nama file back-up-nya misalnya : ddmmyy_backup (141207_backup) b. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Back-up data akhir hari SSSS dilakukan dari ST Client menu Batch  Backup Daily Files. Nama file back-up-nya misalnya : ddmmyy_backup (ST_141207_BEIIIDJA) c. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (text file) yang akan di-up-load ke aplikasi RTGS d. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (text file) yang akan di-up-load ke aplikasi SSSS 2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di Bank Indonesia) : a. Petugas Bank melakukan Restore Data RTGS dari aplikasi RT Super Prosedur Restore data RTGS: 1) Sign-on dari aplikasi RT Super menggunakan user rtadm1 atau rtadm2 dengan password default untuk restore RTGS 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.

223

Gambar 1 3) Klik untuk memilih back-up file directory. Layar Directory akan ditampilkan.

Gambar 2 4) Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi back-up file. 5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini : a) DEPTPARMT b) PRTDEV c) SYSPARMT d) WSPARMT karena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database. 6) Klik Proceed untuk mulai proses restore. 7) Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

224

Gambar 3 8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign off dari aplikasi RT Super. b. Petugas Bank melakukan Restore Data SSSS dari aplikasi ST Super Prosedur Restore data SSSS : 1) Sign-on dari aplikasi ST Super menggunakan user stadm1 atau stadm2 dengan password default untuk restore SSSS. 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.


225

Gambar 5 4) Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File. 5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini : a) DEPTPARMT b) UPLISSUERT c) PRTDEV d) SYSPARMT e) WSPARMT karena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database. 6) Klik Proceed untuk mulai proses restore. 7) Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

Gambar 6

226

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari aplikasi ST Super. c. Petugas Bank melakukan menjalankan Batch Processing Prosedur : 1) Aktifkan aplikasi RT Server. 2) Aktifkan aplikasi ST Server 3) Dari aplikasi RT Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system Files 4) Dari aplikasi ST Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system Files d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7 Klik tombol Initialize untuk inisialisasi member Guest Bank

Gambar 8 e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST: 1) Aktifkan RT Server 2) Aktifkan ST Server 3) Lakukan System start-up dan Department start-up dari RT Client 4) Lakukan System start-up dan Department start-up dari ST Client 5) Log-on to RCC dari RT Client

227

6) Input data transaksi atau up-load data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank, dari RT Client 7) Input data transaksi atau up-load data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari ST Client 8) Setelah selesai, lakukan Log-off from RCC dari RT Client 3. Kegiatan Pemulihan setelah penggunaan Fasilitas Guest Bank (dilakukan di Bank Indonesia) : a. Apabila kegiatan Guest Bank dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RTClient, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System - System shut-down, pilih End of day shutdown. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi STClient Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi STClient, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System - System shut-down, pilih End of day shutdown. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 9 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client. Prosedur : a) Dari menu utama RT Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. c) Pilihlah Directory.

228

d) e) f) g) h)

Pilih Drive dan Folder, Klik . Klik . Dari menu utama pilih Batch  Reset system Files. Masukkan password. Klik .

6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client. Prosedur : a) Dari menu utama ST Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Pilih report-report yang akan dicetak : (1) Incoming Transaction Journal Batch Report (2) Outgoing Transaction Journal Batch Report (3) Due Date Reminder for SSSS Transaction Report (4) Daily Total Report c) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. d) Pilihlah Directory. e) Pilih Drive dan Folder, Klik . f) Klik . g) Dari menu utama pilih Batch  Reset system Files. h) Masukkan password. i) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:

Gambar 10 b) Klik tombol Yes untuk menghapus database c) Apabila proses Delete database telah selesai akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini :

229

Gambar 11 d) Klik tombol OK, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank b. Apabila kegiatan Guest Bank tidak dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi ST Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 12 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan Adhoc Back-up dari aplikasi RT Super. Prosedur : a) Dari menu utama RT Super pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik .

230

d) Klik . 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client. Prosedur : a) Dari menu utama ST Super pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik . d) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:


Gambar 14 d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank 8) Selanjutnya pihak Bank melakukan Restore Data pada Server di lokasi Bank masing – masing. Prosedur : a) Restore Data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore Tables.

231

b) Restore Data SSSS dilakukan dari menu ST Super – Utility – Restore Tables. c) Aktifkan RT Server d) Aktifkan ST Server e) Lakukan System start-up, Department start-up dari RT Client f) Lakukan System start-up, Department start-up dari ST Client g) Log-on to RCC dari RT Client h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari. *** Selesai ***

232

B. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi server tidak rusak) 1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) : a. Membawa hasil back-up data Adhoc (Adhoc Back-up) RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi RT Super menu Utilities  Adhoc Backup. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_Adbackup (141207_Adbackup) b. Membawa hasil back-up data Adhoc (Adhoc Back-up) SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi ST Super menu Utilities  Adhoc Backup. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_Adbackup (ST_141207_BEIIIDJA_Ad) c. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi RTGS. d. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi SSSS e. Rekonsiliasi Transaksi RTGS 1) Dari menu Audit trail jalankan List/Print transaction status. Klik Display berdasarkan kriteria sebagai berikut : a) Transaction Group = IFTS b) Transaction Type = Outgoing 2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasikan ke PTR dengan memberitahukan nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat pada kolom ISN/OSN). 3) Dari menu Audit trail jalankan Print Summary Report, cetak Summary Report dan Recap List Report. Teliti untuk Sent Transfer, baik pada jumlah maupun nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-approve. f. Rekonsiliasi Transaksi SSSS 1) Dari menu Audit trail jalankan List/Print transaction status. Klik Display berdasarkan kriteria sebagai berikut: Transaction Group = a) SSTS b) ABS 2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasikan ke Bagian PTPM dengan memberitahukan nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat pada kolom ISN/OSN). 3) Dari menu Audit trail jalankan Print Summary Report, cetak Summary Report. Teliti transaksi yang Completed untuk Bidding dan SSTS baik jumlah maupun nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-approve.

233

2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di Bank Indonesia) : a. Petugas Bank melakukan restore data RTGS dari aplikasi RT Super Prosedur restore data RTGS: 1) Sign-on dari aplikasi RT Super menggunakan user rtadm1 atau rtadm2 dengan password default untuk restore RTGS. 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.


Gambar 2 4) Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File. 5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini : a) DEPTPARMT b) PRTDEV c) SYSPARMT d) WSPARMT karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database.

234

6) Klik Proceed untuk mulai proses restore. 7) Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

Gambar 3 8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini. 9) Masih pada layar RT Super pilih menu Status – Reset system Status, ubah status sistem menjadi MidDay Shut-down – klik Proceed. 10) Sign off dari aplikasi RT Super. b. Petugas Bank melakukan restore data SSSS dari aplikasi ST Super Prosedur restore data SSSS : 1) Sign-on dari aplikasi ST Super menggunakan user stadm1 atau stadm2 dengan password default untuk restore SSSS 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.

Gambar 4

235

3) Klik untuk memilih back-up file directory. Layar Directory akan ditampilkan.

4) 5)

6) 7)

Gambar 5 Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File. Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini : a) DEPTPARMT b) UPLISSUERT c) PRTDEV d) SYSPARMT e) WSPARMT karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database. Klik Proceed untuk mulai proses restore. Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

Gambar 6

236

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini. 9) Masih pada layar ST Super pilih menu Status – Reset system Status, ubah status sistem menjadi MidDay Shut-down – klik Proceed. 10) Sign-off dari aplikasi ST Super. c. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7 Klik tombol Initialize untuk inisialisasi member Guest Bank

Gambar 8 d. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST: 1) Aktifkan RT Server 2) Aktifkan ST Server 3) Lakukan System start-up dan Department start-up dari RT Client 4) Lakukan System start-up dan Department start-up dari ST Client 5) Log-on to RCC dari RT Client 6) Input data transaksi atau up-load data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank, dari RT Client

237

7) Input data transaksi atau up-load data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari ST Client 8) Setelah selesai, lakukan Log-off from RCC dari RT Client 3. Kegiatan Pemulihan setelah Guest Bank selesai operasional (dilakukan di Bank Indonesia) : a. Apabila kegiatan Guest Bank dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih End of day shut-down. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi STClient, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih End of day shut-down. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 9 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client. Prosedur : a) Dari menu utama RT Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. c) Pilihlah Directory. d) Pilih Drive dan Folder, Klik .

238

e) f) g) h)

Klik . Dari menu utama pilih Batch  Reset system Files. Masukkan password. Klik .

6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client. Prosedur : a) Dari menu utama ST Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Pilih report-report yang akan dicetak : (1) Incoming Transaction Journal Batch Report (2) Outgoing Transaction Journal Batch Report (3) Due Date Reminder for SSSS Transaction Report (4) Daily Total Report c) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. d) Pilihlah Directory. e) Pilih Drive dan Folder, Klik . f) Klik . g) Dari menu utama pilih Batch  Reset system Files. h) Masukkan password. i) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:


239

Gambar 11 d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank b. Apabila kegiatan Guest Bank tidak dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi ST Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 12 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan Adhoc Back-up dari aplikasi RT Super.

240

Prosedur : a) Dari menu utama RTSuper pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik . d) Klik . 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client. Prosedur : a) Dari menu utama ST Super pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik . d) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:


Gambar 14 d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank

241

8) Selanjutnya pihak Bank melakukan restore data pada Server di lokasi Bank masing- masing. Prosedur : a) Restore data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore Tables. b) Restore data SSSS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore Tables. c) Aktifkan RT Server d) Aktifkan ST Server e) Lakukan System start-up, Department start-up dari RT Client f) Lakukan System start-up, Department start-up dari ST Client g) Log-on to RCC dari RT Client h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari. *** Selesai ***

242

C. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server rusak/crash) 1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) : a. Mencatat nomor BOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada aplikasi RTGS. b. Mencatat nomor MOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada aplikasi SSSS. c. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) RTGS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT Client menu Batch  Backup Daily Files. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_back-up (141207_backup) d. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) SSSS dalam dua media penyimpanan seperti CD atau flash disk. Back-up Data akhir hari SSSS dilakukan dari ST Client menu Batch  Backup Daily Files. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_back-up (ST_141207_BEIIIDJA) e. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi RTGS f. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi SSSS 2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di BI) : a. Petugas Bank melakukan restore data RTGS dari aplikasi RT Super Prosedur restore data RTGS: 1) Sign-on dari aplikasi RT Super menggunakan user rtadm1 atau rtadm2 dengan password default untuk restore RTGS 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.

Gambar 1

243

3) Klik untuk memilih back-up file directory. Layar Directory akan ditampilkan.

4) 5)

6) 7)

Gambar 2 Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File. Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel di bawah ini : a) DEPTPARMT b) PRTDEV c) SYSPARMT d) WSPARMT karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database. Klik Proceed untuk mulai proses restore. Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

Gambar 3

244

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini. 9) Masih pada layar aplikasi RT Super, pilih menu Utility – Reset BOR Number,

Gambar 4 Lakukan reset nomor BOR, tambahkan 1000 dari BOR terakhir. Contoh : BOR Terakhir : 400 Reset BOR Number menjadi : 400 + 1000 = 1400 klik Update. 10) Klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari aplikasi RT Super. b. Petugas Bank melakukan restore data SSSS dari aplikasi ST Super Prosedur restore data SSSS : 1) Sign-on dari aplikasi ST Super menggunakan user stadm1 atau stadm2 dengan password default untuk restore SSSS 2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan ditampilkan.

Gambar 5

untuk memilih back-up file directory. Layar Directory akan 3) Klik ditampilkan.

245

Gambar 6 4) Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File. 5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore: Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel dibawah ini : a) DEPTPARMT b) UPLISSUERT c) PRTDEV d) SYSPARMT e) WSPARMT karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan setting ulang database. 6) Klik Proceed untuk mulai proses restore. 7) Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message „The Restoring Tables are successfully completed'.

Gambar 7 8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini.

246

9) Masih pada layar aplikasi ST Super, pilih menu Utility – Reset MOR Number.

Gambar 8 Lakukan reset nomor MOR, tambahkan 1000 dari MOR terakhir. Contoh : MOR Terakhir : 400 Reset MOR Number menjadi : 400 + 1000 = 1400 klik Update. 10) Klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari aplikasi ST Super. c. Petugas Bank melakukan menjalankan Batch Processing Prosedur : 1) Aktifkan aplikasi RT Server 2) Aktifkan aplikasi ST Server 3) Dari aplikasi RT Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system files 4) Dari aplikasi ST Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system files d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 9

247

Klik tombol Initialize untuk inisialisasi member Guest Bank

Gambar 10 e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional baik RT dan ST : 1) Aktifkan RT Server 2) Aktifkan ST Server 3) Lakukan System start-up dan Department start-up dari RT Client 4) Lakukan System start-up dan Department start-up dari ST Client 5) Log-on to RCC dari RT Client 6) Input data transaksi atau up-load data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank, dari RT Client 7) Input data transaksi atau up-load data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank, dari ST Client 8) Setelah selesai, lakukan Log-off from RCC dari RT Client

3. Kegiatan Pemulihan setelah Guest Bank selesai operasional (dilakukan di Bank Indonesia) : a. Apabila kegiatan Guest Bank dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih End of day shut-down. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi ST Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih End of day shut-down. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar di bawah ini :

248

Gambar 11 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Dari menu utama RT Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. c) Pilihlah Directory. d) Pilih Drive dan Folder, Klik . e) Klik . f) Dari menu utama pilih Batch  Reset system files. g) Masukkan password. h) Klik . 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client. Prosedur : a) Dari menu utama ST Client pilih Batch  Print End of day Reports. b) Pilih report-report yang akan dicetak : (1) Incoming Transaction Journal Batch Report (2) Outgoing Transaction Journal Batch Report (3) Due Date Reminder for SSSS Transaction Report (4) Daily Total Report c) Dari menu utama pilih Batch  Backup Daily Files. d) Pilihlah Directory. e) Pilih Drive dan Folder, Klik . f) Klik . g) Dari menu utama pilih Batch  Reset system Files. h) Masukkan password. i) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:

249


Gambar 13 d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank b. Apabila kegiatan Guest Bank tidak dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka jalankan prosedur di bawah ini : 1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 2) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client Prosedur : a) Sign-on dari aplikasi ST Client, menggunakan user setingkat manager b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down. 3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif 4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar dibawah ini :

250

Gambar 14 5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan Adhoc Back-up dari aplikasi RT Super. Prosedur : a) Dari menu utama RTSuper pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik . d) Klik . 6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi STClient. Prosedur : a) Dari menu utama ST Super pilih Utility  Adhoc Backup. b) Pilihlah Directory. c) Pilih Drive dan Folder, Klik . d) Klik . 7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang sudah dibuat. Prosedur : a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar dibawah ini:

251


Gambar 16 d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank 8) Selanjutnya pihak Bank melakukan Restore Data pada Server di lokasi Bank masing–masing. Prosedur : a) Restore Data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore Tables. b) Restore Data SSSS dilakukan dari menu ST Super – Utility – Restore Tables. c) Aktifkan RT Server d) Aktifkan ST Server e) Lakukan System start-up, Department start-up dari RT Client f) Lakukan System start-up, Department start-up dari ST Client g) Log-on to RCC dari RT Client h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan proses akhir hari. *** Selesai ***

252

Lampiran 3.10 Surat Permohonan Penggunaan Cek BI/ BGBI Kepada1: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta 10350 Perihal : Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI Sehubungan Kerusakan pada Sistem RTGS Dengan hormat, Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari ini, …… tanggal ….. Sistem BIRTGS kami mengalami kerusakan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada ……… Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Bank Indonesia untuk melakukan pembukuan atas transaksi kami yang dibebankan pada Rekening Giro kami yang ada di Bank Indonesia dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI. Adapun transaksi yang akan kami laksanakan adalah : 1. Tarik Tunai di KBI ………sebesar Rp. 2. Tarik Tunai di KBI ……. sebesar Rp. 3. Transaksi ke PT. Bank … (PUAB) Rp. 4. Transaksi Pelimpahan Pajak ke KPKN…. Rp. Total Rp. Berkenaan dengan pelaksanaan pembukuan transaksi tersebut di atas, dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan construct yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (Kota), (Tanggal) (ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

1

surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PlS atau Pimpinan Bank Indonesia, tergantung dari lokasi kantor Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Cek BI/BGBI

253

Lampiran 3.11 Contoh Stempel Contingency Plan BI-RTGS

5 CM CONTINGENCY PLAN BI-RTGS FROM : TO

3 CM

:

254

Lampiran SE No.12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

Lampiran 4.1

DAFTAR TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN)

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

TRN BIRMM050 BIR99999 BIRBK027 BIRBK029 BIRBK202 BIRBK210 BIRBK226 BIRBK289 BIRBK299 BIRBK346 BIRBK528 BIRBK530 BIRBK531 BIRBK532 BIRBK533 BIRBK534 BIRBK535 BIRBK539 BIRBK541 BIRBK550 BIRBK552 BIRBK560 BIRBK561 BIRBK562 BIRBK564 BIRBK565 BIRBK566 BIRBK567 BIRBK568 BIRBK569 BIRBK589 BIRCR520 BIRCR521 BIRGO100 BIRGO102 BIRGO103 BIRGO104 BIRGO105 BIRGO106 BIRGO200

DESCRIPTION SURAT UTANG NEGARA (SG.050) TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI" TR. BRIDGE FINANCING BI OLEH BANK TRAN RTGS BK-TGHAN KPD PEM.(SG.029) TRANS.RTGS BK SHD REK.BIASA (SG202) TRAN RTGS BK SHD REKG.BIASA(SG.210) TRANS RTGS BK SHD KEGT ANGR(SG.226) TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI" TRAN RTGS BK SHD AKTIVA LAIN(SG299) RTGS O/ BANK SEHUB DG PENR DIVIDEN RTGS SHD GIRO BBKU,BBO,BDL O/BANK RTGS SHD GIRO PERWAKILAN NEG ASING RTGS SHD GIRO IMF NO.2 OLEH BANK RTGS SHD GIRO IBRD OLEH BANK RTGS SHD GIRO ADB OLEH BANK RTGS SHD GIRO IDA OLEH BANK RTGS SHD BADAN ASING LAINNYA O/BANK RTGS SHD GIRO BKN PENDUDUK LAINNYA TABUNGAN LAINNYA OLEH BANK RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG550) RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG552) TR.BI-RTGS BANK SEHUB DGN RA.SG.560 RTGS-D/RK.ANTARA BIASA (SG-561) RTGS SHD R/K ANTR KEG.DEVISA O/BANK RTGS D/RK.KONTROL BIASA (SG-564) RTGS-D/RK ANTARA BIASA (SG-565) TRANS.SHD.KEGIATAN ANGGARA/SG.566 TRANSAKSI RTGS-BIASA (SUBGRUP567) RTGS O/ BANK SEHUB.DG.PENERM.PEMRTH TRANS BI-RTGS BANK SEHUB.RA SG-569 TRANS.SHD.KEWAJIBAN LAIN D/RP SG589 TR.KAS PNRK TUNAI BANK U/KTR DI DRH TR.KAS-TARIK TUNAI O/ BANK DI KAS-T TRANSAKSI KPKN-1 - OLEH BANK TRANSAKSI KPKN-2 - OLEH BANK TRANSAKSI KPKN-3 - OLEH BANK TRANSAKSI KPKN-4 - OLEH BANK TRANSAKSI KPKN-5 - OLEH BANK TRANSAKSI KPKN-6 - OLEH BANK TRANSAKSI BUN - OLEH BANK

ACCOUNT REJECT TIME NUMBER (WIB) 50000001 0:00:00 561990001 17:00:00 027 0:00:00 029 0:00:00 202 18:00:00 210 18:00:00 226 18:00:00 561990001 18:00:00 299 18:00:00 304000460 0:00:00 528 0:00:00 530 0:00:00 531 0:00:00 532 0:00:00 533 0:00:00 534 0:00:00 535 0:00:00 539 0:00:00 541 18:00:00 550 0:00:00 552 0:00:00 560 0:00:00 561 0:00:00 562 0:00:00 564 0:00:00 565 0:00:00 566 0:00:00 567 0:00:00 568 0:00:00 569 0:00:00 589 0:00:00 560000911 11:00:00 560411911 11:00:00 501000000 16:30:00 501000002 16:30:00 501000003 16:30:00 501000004 16:30:00 501000005 16:30:00 501000006 16:30:00 502000000 0:00:00

Page 1 of 3

255


NO. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

TRN BIRGO201 BIRGO202 BIRGO500 BIRGO501 BIRGO503 BIRGO505 BIRGO507 BIRGO508 BIRGO509 BIRGO510 BIRGO511 BIRGO512 BIRGO513 BIRGO514 BIRGO519 BIRMM051 BIRMM069 BIRMMFE1 BIRMMFE2 BIRSA501 BIRSA502 BIVBK561 BIVBK600 BIVBK601 BIVBK602 BIVBK607 BIVBK608 BIVBK609 BIVBK661 IFT00000 IFTCCPF1 IFTCCTU1 IFTCCTU2 IFTDCPF0 IFTDCTU0 IFTFX000 IFTFX001 IFTKOM00 IFTMM000 IFTMM001 IFTNA000 IFTPL000 IFTRJ000

DESCRIPTION TR.BUN U/OBLI.REKAP.BANK - O/ BANK TR.BUN U/OBLI.PENJAMINAN - O/ BANK TRANSAKSI DJA - OLEH BANK TRANSAKSI SETORAN SELAIN PAJAK BENDHRWAN PROYEK (SG-503) - O/ BANK BENDHRWAN RUTIN (SG-505) - O/ BANK HANKAM (SG-507) O/ BANK BDHRW.PENERIMA/KHUSUS(SG508)-O/BANK BDHRW.HANKAM/ABRI(SG-509)-O/ BANK NON-TREASURY (SG-510) - O/ BANK NON-TREASURY (SG-511) - O/ BANK NON-TREASURY (SG-512) - O/ BANK NON-TREASURY (SG-513) - O/ BANK NON-TREASURY (SG-514) - O/ BANK NON-TREASURY (SG-519) - O/ BANK SERTIFIKAT BANK INDONESIA - REPO TRANSAKSI REPO SBI / SUN SBI REPO FTE PAGI 1ST LEG (SG.051) SBI REPO FTE PAGI 2ND LEG&SORE(051) PELIMP.PJK B.PERSEPSI D/R TSA KE BI PEMIND.KELEB.DANA RPKBUN-P KE BUN RTGS-D/RK.ANTARA BIANG (SG-561) TR.BANK DGN PEMERINTAH K/PEN.MINYAK TR.BANK DGN REKSUS PEMRT.K/PINJ.LN TR.BANK DGN PEMERINTAH K/HIBAH TR.BANK D/PEM U/PEMBAYARAN PINJ.LN TR.RTGS-BIANG SEHUB.SET.BPIH O/BPS TR.BANK D/PEMRT.K/PINJ.LN LAINNYA TR.BK D/REK.SET JAMINAN L/C D/VALAS ANTAR-BANK U/ KEPENTINGAN NASABAH IFT - PREFUND KREDIT 1 IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 1 IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 2 IFT - PREFUND DEBET IFT - TOP UP PREFUND DEBET ANTAR-BANK RP-VS-VALAS (DOMESTIK) ATR-BANK RP-VS-VLS (CROSS BORDER) TRANS.RTGS SHD.PEMBAYARN KOMPENSASI ANTAR-BANK PSR-UANG 1<99 HARI KERJA ANTAR-BANK PSR-UANG < 1 HARI KERJA U/NAS YG TD ADA REK P/ULTIMATE BENE ATR-BANK PSR-UANG/PLACEM'T (>99 HK) TRANSAKSI TOLAKAN ANTAR-BANK

Lampiran 4.1 ACCOUNT NUMBER

REJECT TIME (WIB)

502000001 502000002 500 501000000 503 505 507 508 509 510 511 512 513 514 519 51000000 069 051 051 501 502000000 561 600 601 602 607 608 609 661

0:00:00 0:00:00 0:00:00 16:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 13:00:00 0:00:00 16:30:00 16:30:00 0:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 16:30:00 8:00:00 12:00:00 16:00:00 8:00:00 16:00:00 17:00:00 17:00:00 17:00:00 18:00:00 17:00:00 16:30:00 17:00:00 17:00:00

561930221 561000922 561000922 561930321 561930321

Page 2 of 3

256


NO. 84 85 86 87 88 89

TRN IFTSA000 IFTSA001 IFTSA002 IFTSW001 IFTSW002 IFTSX000

DESCRIPTION

Lampiran 4.1 ACCOUNT NUMBER

REJECT TIME (WIB)

PEMIND. DANA RPKBUN-P KE BEND. GAJI TRANS. ANTAR BANK D/R TSA TRANS. ANTAR BANK D/R TSA PEMBAYR KWJB BANK KPD PT.ARTAJASA KWJB PT.ARTAJASA KPD BANK ANTAR-BANK SHD PASAR-MODAL

16:30:00 16:30:00 16:30:00 12:00:00 0:00:00 17:00:00

Keterangan: - Daftar TRN dapat dilakukan penyesuaian (penambahan atau pengurangan) oleh Penyelenggara - Daftar TRN yang terkini dapat dicetak oleh Peserta melalui aplikasi RT Peserta

Page 3 of 3

257

Lampiran 6.1

LAPORAN SISTEM BI-RTGS PADA PESERTA Kode Laporan

Nama Laporan

WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU

Waktu Pencetakan

A.     

IFTS Construct Reports Optional (Tergantung pada kebutuhan Single Credit (Construct Copy) Peserta) Multiple Credit (Construct Copy) Credit Notification (Construct Copy) Single Debit (Construct Copy) Debit Notification (Construct Copy)

Saat petugas Peserta melakukan construct transaksi

B.     

IFTS Amend Reports Single Credit (Amend Copy) Multiple Credit (Amend Copy Credit Notification (Amend Copy) Single Debit (Amend Copy) Debit Notification (Amend Copy)

Optional (Tergantung pada kebutuhan Peserta)

Saat petugas Peserta melakukan amend transaksi

C. IFTS Pre-Approval Reports  Single Credit (Pre-Approval Copy)  Multiple Credit (Pre-Approval Copy)  Credit Notification (Pre-Approval Copy)  Single Debit (Pre-Approval Copy)  Debit Notification (Pre-Approval Copy)


Saat Supervisor/Manager Peserta melakukan pre approval

IFT600RJ IFT610RJ IFT620RJ IFT640RJ IFT630RJ

D.     

IFTS Reject Reports Single Credit (Reject Copy) Multiple Credit (Reject Copy) Credit Notification (Reject Copy) Single Debit (Reject Copy) Debit Notification (Reject Copy)


Saat Supervisor/Manager Peserta melakukan reject transaksi

IFT600TX IFT610TX IFT620TX IFT640TX

E.    

IFTS Transmit Reports Single Credit (Transmit Copy) Multiple Credit (Transmit Copy) Credit Notification (Transmit Copy) Single Debit (Transmit Copy)


Saat Saat Supervisor/Manager Peserta melakukan final approval

IFT600WA IFT610WA IFT620WA IFT640WA IFT630WA

IFT600ED IFT610ED IFT620ED IFT640ED IFT630ED

IFT600AP IFT610AP IFT620AP IFT640AP IFT630AP

258

Lampiran 6.1


Waktu Pencetakan

F. IFTS Confirmation Advices (Receiving Bank)  Single Credit (Confirmation Advice)  Multiple Credit (Confirmation Advice)  Credit Notification (Confirmation Advice)  Single Debit (Confirmation Advice)  Debit Notification (Confirmation Advice)


Advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi log-on

IFT600CA IFT610CA IFT620CA IFT640CA IFT630CA

G.     

IFTS Cancel Reports Single Credit (Cancel Copy) Multiple Credit (Cancel Copy) Credit Notification (Cancel Copy) Single Debit (Cancel Copy) Debit Notification (Cancel Copy)


Saat Supervisor/Manager Peserta melakukan cancel transaksi

IFT603RV IFT613RV IFT643RV

H.   

IFTS Pending Reports Single Credit (Pending Advice) Multiple Credit (Pending Advice) Single Debit (Pending Advice)


Advis yang diterima dari RCC atas transaksi yang masih pending

I. IFTS Completion Reports  Single Credit (Completion Advice)  Multiple Credit (Completion Advice)  Credit Notification (Completion Advice)  Single Debit (Completion Advice)  Debit Notification (Completion Advice)


Advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi log-on

J. System Operation Reports


Kode Laporan IFT630TX

IFT607RV IFT617RV IFT627RV IFT647RV IFT637RV

IFT608RV IFT618RV IFT628RV IFT648RV IFT638RV

PRTSOPUS

Nama Laporan 

Debit Notification (Transmit Copy)

Rollover Unfinished Transaction Summary Report

System Shutdown dan System Startup

259

Lampiran 6.1

Kode Laporan PRTSOPCS PRTSOPRS

PRTADTTS PRTADTTH PRTADTUI ** PRTADTSM PRTADTRL PRTADTRT

Nama Laporan


Waktu Pencetakan

Re-Construct Rollover Transaction Summary Report Rejected Rollover Transaction Summary Report K.       

Audit Trail Reports Print Transaction Status Print Transaction History Print Unfinished IFTS Reprint Transaction Print Summary Report Print Transaction Recap List Print Transaction Recap List By TRN

L. Supervisory Functions


Audit trail function (dicetak apabila diminta)


Supervisory function.

SUP110TX SUP120TX

 

Logon To RCC Logoff From RCC

Saat log-on/log-off ke/dari RCC

ADM380SY



Daily Billing Charges Details Report

Saat log-on ke RCC

SUP230TX



Retrieve Transaction From RCC (Transmit Copy)

Ketika RT dalam keadaan sign on (dicetak apabila diminta)

SUP240TX



ADM247RV



Recap Transaction From RCC (Transmit Copy) Recap Transaction From RCC (Detail Report)

SUP130TX



SUP160TX



ADM160RV



SUP210TC



ADM217RC



Send Administrative Message (Transmit Copy) Member to Member Admin Message (Transmit Copy) Member to Member Admin Message (Receive Copy) Member Own Totals (Transmit Copy) Member Own Totals (Detail Report)


(dicetak saat mengirim/ menerima message)

(dicetak apabila diminta)

260

Lampiran 6.1

Kode Laporan SUP250TB

Nama Laporan 

ADM257RB



SUP260TX



ADM267RV




Waktu Pencetakan

Member’s Simulated Settlement Balance (Transmit Copy) Member’s Simulated Settlement Balance (Detail Report)


Consolidated Bank Position (Transmit Copy) Consolidated Bank Position (Detail Report)


M. Queue Handling Reports  Outgoing Queue Maintenance (Transmit Copy)  Outgoing Queue Maintenance (Completion Advice)


Queue handling function.

N. Batch Reports  Journal Batch Listing – Incoming Message  Journal Batch Listing – Outgoing Message


Saat proses akhir hari

PRTBATDT PRTBATAT

 

Daily Total Report System Audit Trail


PRTDBUSI PRTDBUCR PRTDBUCM

O.   

Database Maintenance Reports System Information Report Member Control File Report Member Control File Maintenance Report


PRTDBUDR PRTDBUDM

 

PRTDBUDS



Department Parameter File Report Department Parameter File Maintenance Report Department Parameter File Maintenance Summary

PRTDBUWR PRTDBUWM

 

PRTDBUWS



SUP140TX ADM148RV

PRTBATIN PRTBATOT

Database maintenance function. (saat melakukan maintenance data base)

Workstation Parameter File Report Workstation Parameter File Maintenance Report Workstation Parameter File Maintenance Summary

261

Lampiran 6.1

Kode Laporan PRTDBUUR PRTDBUUM

Nama Laporan  

PRTDBUUS



PRTDBUMR



Member File Report

PRTDBUAR PRTDBUAM

 

PRTDBUAS



AID Parameter File Report AID Parameter File Maintenance Report AID Parameter File Maintenance Summary

PRTDBUTR



Transaction Reference File Report

PRTSECAR PRTSECAM

 

Authenticator Text Report Authenticator Text Maintenance Report

PRTDBUAL PRTDBUML PRTDBUTL

  

PRTDBUSL PRTDBUCL

  

Print AID Summary Print Member Summary Print Transaction Reference Summary Print System Information Print Member Control Information Print Department Parameter Summary Print Workstation Parameter Summary Print User Parameter Summary

PRTDBUDL  PRTDBUWL 


Waktu Pencetakan

User Parameter File Report User Parameter File Maintenance Report User Parameter File Maintenance Summary

Print Control/Database Summary

PRTDBUUL P. Batch Interface

PRTINTOI



PRTINTOR



PRTINTII




Summary of IFTS Outgoing Interface Constructed Transactions Summary of Rejected IFTS Outgoing Interface Summary of IFTS Incoming Interface

262

Lampiran 6.1

Kode Laporan ADM410RVAD M420RV ADM440RV ADM450RV ADM480RV ADM460RV ADM480RV

Nama Laporan Q.     

RCC / Cutoff Control Reports RCC Admin Message Cutoff Warning Pre-Cutoff Notification RTGS Cutoff Notification Member Reconciliation Report (PreCutoff)  Member Cutoff Position Report (RTGS Cutoff)  Member Statement Report (RTGS Cutoff)

WAJIB/OPTIONAL/ TIDAK PERLU     

Otomatis Otomatis Otomatis Otomatis Otomatis



Otomatis



Otomatis

Waktu Pencetakan  

Send by RCC Administrative messages

263

Lampiran 9.1 Draft Perjanjian untuk Peserta Langsung Bank

PERJANJIAN PENGGUNAAN SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]1 SEBAGAI PESERTA LANGSUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. / /DASP2 3 4 5 6 Pada hari ini, tanggal bulan tahun ( ), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. [NAMA PEJABAT BANK : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia INDONESIA] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA; II. [NAMA PEJABAT PESERTA] : (Pilih salah satu) * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi7 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal 1

2 3 4 5 6 7

Diisi sesuai dengan “Nama Peserta” yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya yang terbaru dan telah sah. Diisi dengan “Nomor Perjanjian” oleh Penyelenggara. Diisi dengan “tanggal” dalam huruf. Diisi dengan “Bulan” dalam huruf. Diisi dengan “tahun” dalam huruf. Diisi “tanggal-bulan-tahun” dalam angka. Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

264


[tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi8 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di 8

Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

265


[Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA; dengan terlebih dahulu menerangkan: a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS; b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BIRTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA; maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. 3. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up. 4.

RTGS Central Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.

266


5.

RTGS Central Computer Back-up, yang selanjutnya disebut RCC Back-up, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.

6.

RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara online, yang digunakan PESERTA untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama, RTGS Terminal Server Back-up dan RTGS Terminal Workstation.

7.

RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.

8.

RTGS Terminal Server Back-up, yang selanjutnya disebut RT Server Back-up, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database Sistem BI-RTGS yang digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT Server Utama.

9.

RTGS Terminal Workstation, yang selanjutnya disebut RT Workstation, adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang (installed) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS. User ID Administrator adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan database. User ID RT Super adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem. User ID RT User adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

10. 11.

12.

13.

14.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 2 Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh

267


perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia; b. Sistem BI-RTGS; c. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System; dan d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah. Pasal 3 Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws).

(1) (2)

(3)

(4)

OBYEK PERJANJIAN Pasal 4 PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi: a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS); b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN); c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS; d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia; e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BIRTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Pasal 5 PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS; b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;

268


c.

memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BIRTGS; d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia; e. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up; g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya; h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari; i. menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA; j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA; l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Pasal 6 PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena: a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data; b. terjadinya pemalsuan (fraud), penyalahgunaan user ID, pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya; c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa; d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

269


KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA Bagian Pertama Kewajiban PESERTA Secara Umum Pasal 7 PESERTA wajib: a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA; b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS; c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan Aplikasi RT; d. memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up; e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT; g. menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain; h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan; i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Bagian Kedua Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung Pasal 8 PESERTA wajib: a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik; b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal;

270


c.

menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS; d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut; e. melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan laporan hasil security audit tersebut; f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler; g. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); h. menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama; i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus; j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BIRTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran; k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PESERTA; l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat penyelenggara RT Server Back-up dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan (security features) yang digunakan, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Pasal 9 Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang

271


mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta. Bagian Ketiga Tanggung Jawab PESERTA Pasal 10 PESERTA bertanggung jawab atas: a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA; b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait; c. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT Super, dan User ID RT User yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA; d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum; 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA; e. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

(1) (2)

Pasal 11 Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya. Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau penyelenggaraan RT Server Back-up maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga penyedia jasa RT Server Back-up termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihakpihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

272


Pasal 12 Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

(1)

(2)

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 13 PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebetan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI Pasal 14 (1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa “member statement” sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK. (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

(1)

(2)

(3)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 15 Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak.

273


SANKSI Pasal 16 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(1)

(2)

(3)

Pasal 17 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis. Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend. Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN Pasal 18 Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(1)

(2)

Pasal 19 Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA. Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada: a.

PENYELENGGARA : BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Up. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

b.

PESERTA

: [NAMA PESERTA] [ALAMAT] [KOTA] [KODE POS]

274


(1) (2)

9

PENUTUP Pasal 20 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak. 9 Perjanjian ini berlaku mulai tanggal PESERTA

PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]


Diisi oleh Penyelenggara

275

Lampiran 9.2 Draft Perjanjian untuk Peserta Langsung Non Bank

PERJANJIAN PENGGUNAAN SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]1 SEBAGAI PESERTA LANGSUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. / /DASP2 3 4 5 6 Pada hari ini, tanggal bulan tahun ( ), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. [NAMA PEJABAT BANK : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia INDONESIA] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA; II. [NAMA PEJABAT PESERTA] : (Pilih salah satu) * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi7 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat 1

2 3 4 5 6 7


276


dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi8 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal [tanggal-bulan8


277


tahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA; dengan terlebih dahulu menerangkan: a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS; b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BIRTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA, maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. 3. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up. 4.


278


5.


6.


7.


8.


9.


10. 11.

12.

13.

14.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 2 Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh

279


perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia; b. Sistem BI-RTGS; c. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System; dan d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah. Pasal 3 Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws).

(1) (2)

(3)

OBYEK PERJANJIAN Pasal 4 PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan persetujuan PENYELENGGARA) a. ____________________________________________________________________ b. ____________________________________________________________________ c. ____________________________________________________________________ Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Pasal 5 PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS; b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik; c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BIRTGS; d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia; e. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up; g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;

280


h.

melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari; i. menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA; j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA; l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Pasal 6 PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena: a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data; b. terjadinya pemalsuan (fraud), penyalahgunaan user ID, pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya; c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa; d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA Bagian Pertama Kewajiban PESERTA Secara Umum Pasal 7 PESERTA wajib: a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA; b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS; c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan Aplikasi RT;

281


d.

memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up; e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT; g. menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain; h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan; i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Bagian Kedua Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung Pasal 8 PESERTA wajib: a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan baik; b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal; c. menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS; d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tersebut; e. melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan laporan hasil security audit tersebut; f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara reguler; g. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP);

282


h.

menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat gangguan pada jaringan komunikasi data utama; i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus; j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BIRTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran; k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PESERTA; l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat penyelenggara RT Server Back-up dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain, lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan (security features) yang digunakan, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Bagian Ketiga Tanggung Jawab PESERTA Pasal 9 PESERTA bertanggung jawab atas: a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA; b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait; c. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT Super, dan User ID RT User yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA; d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;

283


2.

e.

(1) (2)

adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA; seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 10 Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya. Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau penyelenggaraan RT Server Back-up maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga penyedia jasa RT Server Back-up termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihakpihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 11 Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

(1)

(2)

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 12 PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebetan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

284



(1)

(2)

(3)


SANKSI Pasal 15 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(1)

(2)

(3)

Pasal 16 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis. Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend. Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend tanpa didahului teguran tertulis.

285



(1)

(2)

(1) (2)

9



b.

PESERTA



PENYELENGGARA




286

Lampiran 9.3 Draft Perjanjian untuk Peserta Tidak Langsung Bank

PERJANJIAN PENGGUNAAN SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]1 SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. / /DASP2 3 4 5 6 Pada hari ini, tanggal bulan tahun ( ), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. [NAMA PEJABAT BANK : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia INDONESIA] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA; II. [NAMA PEJABAT PESERTA] : (Pilih salah satu) * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi7 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama 1

2 3 4 5 6 7


287


Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi8 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut:

8


288


[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA; dengan terlebih dahulu menerangkan: a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS; b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BIRTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA, maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. 3. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up.

289


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. 11.

12.

13.

14.

290


LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 2 Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia; b. Sistem BI-RTGS; c. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System; dan d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah. Pasal 3 Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws).

(1) (2)

(3)

(4)

OBYEK PERJANJIAN Pasal 4 PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi: a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS); b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN); c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS; d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia; e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BIRTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia. Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

291


HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Pasal 5 PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS; b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik; c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BIRTGS; d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia; e. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up; g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya; h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari; i. menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA; j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA; l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Pasal 6 PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena: a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data; b. terjadinya pemalsuan (fraud), penyalahgunaan user ID, pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya; c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;

292


d.

pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA Bagian Pertama Kewajiban PESERTA Secara Umum Pasal 7

PESERTA wajib: a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA; b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS; c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan Aplikasi RT; d. memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up; e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT; g. menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain; h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan; i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Bagian Kedua Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung Pasal 8 Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut: a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung;

293


b. c.

tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi; mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung; d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi; e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung; f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 9 Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta. Bagian Ketiga Tanggung Jawab PESERTA Pasal 10 PESERTA bertanggung jawab atas: a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA; b. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT Super, dan User ID RT User yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA; c. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum; 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA; d. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi

294


Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

(1) (2)

(1)

(2)

Pasal 11 Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya. Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT. BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 12 PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebetan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.


(1)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 14 Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

295


(2)

Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak. SANKSI Pasal 15 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(1) (2)

(3)

Pasal 16 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis. Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend. Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend tanpa didahului teguran tertulis.


(1)

Pasal 18 Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA dan/atau PESERTA.

296


(2)

(1) (2)

9

Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada: a.


b.

PESERTA



PENYELENGGARA




297

Lampiran 9.4 Draft Perjanjian untuk Peserta Tidak Langsung Non Bank

PERJANJIAN PENGGUNAAN SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]1 SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No. / /DASP2 3 4 5 6 Pada hari ini, tanggal bulan tahun ( ), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: I. [NAMA PEJABAT BANK : [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia INDONESIA] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk selanjutnya disebut PENYELENGGARA; II. [NAMA PEJABAT PESERTA] : (Pilih salah satu) * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi7 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1

2 3 4 5 6 7


298


[tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; * Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau dokumen pendirian yang bersangkutan tidak diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi8 dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], berikut perubahanperubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor [Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut PESERTA; Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka komparisi adalah sebagai berikut: [Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal [tanggal-bulantahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris] dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota] 8


299


dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama [Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota] alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA; dengan terlebih dahulu menerangkan: a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan menjadi Peserta Sistem BI-RTGS; b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BIRTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA; d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA; maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. 3. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up. 4.


5.


300


6.


7.


8.


9.


10. 11.

12.

13.

14.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 2 Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank Indonesia; b. Sistem BI-RTGS;

301


c. d.

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System; dan fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3 Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws).

(1) (2)

(3)

OBYEK PERJANJIAN Pasal 4 PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan Sistem BI-RTGS. Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan persetujuan PENYELENGGARA) a. ____________________________________________________________________ b. ____________________________________________________________________ c. ____________________________________________________________________ Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Pasal 5 PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS; b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik; c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BIRTGS; d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank Indonesia; e. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP); f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up; g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya; h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari; i. menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi PESERTA; j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;

302


k.

memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada PESERTA; l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Pasal 6 PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena: a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA dan jaringan komunikasi data; b. terjadinya pemalsuan (fraud), penyalahgunaan user ID, pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya; c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa; d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA Bagian Pertama Kewajiban PESERTA Secara Umum Pasal 7 PESERTA wajib: a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada PESERTA; b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS; c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan Aplikasi RT; d. memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up; e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

303


f.

menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi RT. g. menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain. h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan; i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh PENYELENGGARA. Bagian Kedua Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung Pasal 8 Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut: a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung; b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi; c. mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung; d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi; dan e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung; f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini, sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Bagian Ketiga Tanggung Jawab PESERTA Pasal 9 PESERTA bertanggung jawab atas: a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA; b. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT Super, dan User ID RT User yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;

304


c.

d.

(1) (2)

(1)

(2)

keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum; 2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA; seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 10 Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya. Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT. BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS Pasal 11 PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebetan secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI Pasal 12

305


(1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK berupa “member statement”, sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik. (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK. (3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada pada PENYELENGGARA.

(1)

(2)

(3)


SANKSI Pasal 14 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(1) (2)

(3)

Pasal 15 Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis. Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend. Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN Pasal 16

306


Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(1)

(2)

(1) (2)

9



b.

PESERTA



PENYELENGGARA




307

Lampiran 9.5 Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Langsung

No. ……

Kepada Yth. Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Pemimpin Bank Indonesia1 Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia……. 2 ………………3

Perihal:

Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk: 1.

membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening …….……….4;dan

2.

menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Langsung. Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di

atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut5: 1.

…………………….;

2.

dst. Selanjutnya guna melengkapi persyaratan sebagai Peserta Langsung, dapat kami

sampaikan bahwa kami telah menyediakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS sebagai berikut: 1. …. buah RT Server Utama; 2. …. buah RT Server Back-up; 3. …. buah RT Workstation 4. …. buah printer; 5. SNA card untuk saluran komunikasi leased line; 1

Pilih salah satu Pilih salah satu 3 Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia 4 Nama rekening 5 Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern 2

308

Lampiran 9.5

6. Modem untuk saluran komunikasi dial up; 7. Dua nomor telepon untuk keperluan komunikasi data over voice (DOV) dan dial up yaitu….. dan …..; 8. Software sistem operasi untuk RT server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation; serta 9. SNA server software. Demikian permohonan kami. (Kota), (Tanggal)

Nama Jabatan

309

Lampiran 9.6 Data Kepesertaan Peserta Langsung

DATA PESERTA LANGSUNG SISTEM BI-RTGS A. Nama Bank

: …………………………………………………………

B. Status

:

Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah / Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening: ……………………. D. Member Code

: ……………………. (Maksimal 11 Karakter)

E. Lokasi RT Server Utama :

Gedung

: ………………………………

Lantai

: ……………………………...

Jalan

: ……………...………………

Telepon

: ………………….

Fax

: ………………….

F. Contact Person untuk masalah Sistem BI-RTGS : 1. Nama

: ………………………………………..

Jabatan : ……………………………………….. Telepon : ……………………………………… Fax

: ………………………………………

2. Nama

: ………………………………………..


: ………………………………………

3. Nama

: ………………………………………..


: ……………………………………… (Kota), (Tanggal)

(Direksi) * coret yang tidak perlu

310

Lampiran 9.7 Surat Kuasa Hak Substitusi Untuk Peserta Langsung

No…….. SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)2 berdasarkan 3 ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum) dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT........)4 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa dengan satu kali hak substitusi kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)5 melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

1

2 3

4 5

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

311

Lampiran 9.7

b.

pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ................6 Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen7 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa

Pemberi kuasa Materai Rp. 6.000,-

6 7

Pilih salah satu Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

312

Lampiran 9.8 Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung

No…….. SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)4 melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; 1

2 3 4

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. Pilih salah satu Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

313

Lampiran 9.8

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ............5 Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa


5 6


314

Lampiran 9.9

No…….. SURAT KUASA

Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/ Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Fisik Uang

Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)4 melakukan pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia...............5. Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6 sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa


1

2 3 4

5 6

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. Pilih salah satu Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta Pilih salah satu Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa.

315

Lampiran 9.10 Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung / Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Advis


Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.............)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT..........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)4 melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini : 1. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 2. pengambilan buku Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia; 3. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta 4. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ...............5 Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,-

1

2 3 4

5 6

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. Pilih salah satu Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta Pilih salah satu Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

316

Lampiran 9.11 Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk PL

No…….

Kepada: Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 2 JAKARTA 10350

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BIRTGS Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor .......... tanggal ............., dengan ini kami sampaikan bahwa: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Direksi lainnya)2 berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.........)3 berdasarkan ............... (pilih sesuai dengan bentuk hukum Peserta)4 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.......)5 nomor rekening….......member code…................, guna melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

1 2

3 4

5

Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar ....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu

317

Lampiran 9.11

a.

pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Direksi7

6 7

Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

318

Lampiran 9.12 Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan Bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi No….

Kepada: Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan Menunjuk surat kuasa nomor…… tanggal …… (terlampir), dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat kami sebagai berikut : 1. ….(pejabat yang ditunjuk)….2 2. ….dst untuk dipergunakan dalam Hubungan Rekening Giro Rupiah dengan Bank Indonesia serta kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS. Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama (-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan kami nyatakan batal. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. (Kota), (Tanggal) (ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

1 2

Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PTR atau Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari Spesimen Tanda Tangan tersebut Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di Bagian PTR/KBI tesebut

319

Lampiran 9.13 Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan Bagi Penerima Kuasa Substitusi Untuk Pengambilan Fisik Uang No….

Kepada: Pimpinan Bank Indonesia1 Jl. ……. ………. Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan Menunjuk surat kuasa nomor…… tanggal …… (terlampir), dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi petugas kami sebagai berikut : 1. ….(petugas yang ditunjuk)….2 2. ….dst untuk dipergunakan dalam kegiatan pengambilan fisik uang. Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama (-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka permohonan pembuatan spesimen tanda tangan kami nyatakan batal. Selanjutnya, untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal) (ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

1

2

Surat permohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari Spesimen tanda Tangan tersebut. Untuk bank yang ada di KPBI tidak perlu membuat Spesimen Tanda Tangan karena telah disesuaikan dengan sistem antrian di BPUK Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di KBI yang bersangkutan

320

Lampiran 9.14 Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan Bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi

No……… SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini1: 1.

(Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),

2.

Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)4 nomor rekening….......member code….........., dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)5, nomor rekening ……….., member code …………yang disebutkan dalam surat kuasa nomor….tanggal…., yang telah ditatausahakan di (Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Kantor Bank Indonesia…..)6, masih berlaku sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam surat kuasa tersebut. (Kota), (Tanggal)

Materai Rp. 6.000,-

1

2 3

4 5 6

Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor......... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Pilih salah satu Pilih salah satu

321

Lampiran 9.15 Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan Bagi Penerima Kuasa Substitusi Untuk Pengambilan Fisik Uang

No……… SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini1: 1.


2.

Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT..)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor rekening….......member code….........., dengan ini menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)5, nomor rekening ……….., member code …………yang disebutkan dalam surat kuasa nomor….tanggal…., yang telah ditatausahakan di (Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Kantor Bank Indonesia…..)6, kami nyatakan masih berlaku sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam surat kuasa tersebut. (Kota), (Tanggal)

Materai Rp. 6.000,-

1

2 3

4 5 6

Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Pilih salah satu Pilih salah satu

322

Lampiran 9.16 Surat Pemberitahuan Penanda Tangan Perjanjian

No.

Kepada Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Perihal: Pemberitahuan Penanda Tangan Perjanjian --------------------------------------------------Yang bertandatangan di bawah ini1: 1.


2.

Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.........)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT.

Bank

........../Bank

Pembangunan

Daerah

…………./PT............)4

nomor

rekening….......member code............, adalah pejabat yang akan menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)5 dengan Bank Indonesia. (Kota), (Tanggal)

1. (nama &tanda tangan) 2. (nama &tanda tangan) 1

2 3

4 5

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor......... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Pilih salah satu

323

Lampiran 9.17 Surat Kuasa Penanda Tangan Perjanjian No.

SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum Bank)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ---------------------------------------------------K H U S U S---------------------------------------------baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT….)5 dengan Bank Indonesia. Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak mengadakan negosiasi, mengeluarkan pendapat/suara, menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlukan, atau melakukan tindakan lain yang diperlukan. Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. (Kota), (Tanggal)

PT. ….. Penerima Kuasa, 1. (nama &tanda tangan) 2. (nama &tanda tangan)

1 2 3

4 5

Pemberi Kuasa, 1. (nama &tanda tangan) 2. (nama &tanda tangan)

Pilih salah satu Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor...... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Pilih salah satu

324

Lampiran 9.18 Surat Penyampaian AT

SANGAT RAHASIA No. ……… Kepada Yth. Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Dengan Hormat,

Dalam rangka kebutuhan prosedur pengamanan sistem (security) kami dalam keanggotaan Sistem BI-RTGS, dengan ini kami sampaikan Authenticator Text (AT) kami untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

RESERVE Authenticator Text Satu

AT-1

…..……………………..

RESERVE Authenticator Text Dua

AT-2

…………………………

RESERVE Authenticator Text Tiga

AT-3

…………………………

Effective Date : ……………………… (sesuai surat BI) Expired Date : ……………………… (sesuai surat BI) Demikian agar maklum. Jakarta, ……………………..

1

Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

325

Lampiran 9.19 Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Tidak Langsung

No. ……

Kepada Yth. Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Pemimpin Bank Indonesia1 Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia……. 2 ………………3

Perihal:

Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk: 1. 2.

membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening …….……….4;dan menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Tidak Langsung.

Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut5: 1. …………………….; 2. dst. Adapun pertimbangan untuk mengajukan kepesertaan Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Tidak Langsung adalah .......................................................................................... ............................................................................................................................................. Demikian permohonan kami. (Kota), (Tanggal)

Nama Jabatan

1

Pilih salah satu Pilih salah satu 3 Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia 4 Nama rekening 5 Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern 2

326

Lampiran 9.20 Data Kepesertaan Peserta Tidak Langsung

DATA PESERTA TIDAK LANGSUNG SISTEM BI-RTGS A. Nama Bank

: …………………………………………………………

B. Status

:

Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah / Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening: ……………………. D. Member Code

: ……………………. (Maksimal 11 Karakter)

E. Alamat kantor

:

Gedung

: ………………………………

Lantai

: ……………………………...

Jalan

: ……………...………………

Telepon

: ………………….

Fax

: ………………….

F. Contact Person untuk masalah Sistem BI-RTGS : 1. Nama

: ………………………………………..


: ………………………………………

2. Nama

: ………………………………………..


: ………………………………………

3. Nama

: ………………………………………..


: ……………………………………… (Kota), (Tanggal)

*)

coret yang tidak perlu

327

Lampiran 9.21 Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung

No……..

SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum )3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa dengan satu kali hak substitusi kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)5 melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

1

2 3

4 5

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

328

Lampiran 9.21

b.

pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); dan e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ................6 Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen7 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa


6 7


329

Lampiran 9.22 Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung


Yang bertandatangan di bawah ini1: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada: 1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”, ----------------------------------------------- K H U S U S ------------------------------------------bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)4 melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); dan e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ............5 1

2 3 4

Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. Pilih salah satu Pilih salah satu Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta

330

Lampiran 9.22

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Penerima Kuasa


5 6


331

Lampiran 9.23

No…….

Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Tidak Langsung

Kepada: Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 2 JAKARTA 10110

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BIRTGS Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor .......... tanggal ............., dengan ini kami sampaikan bahwa: 1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), 2. Dst, (masing-masing) berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2 berdasarkan ............... (pilih sesuai dengan bentuk hukum Bank)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor rekening….......member code…................, guna melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up yang ada pada Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS; 2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS; 3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini: a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut; 1 2 3

4

Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya Pilih salah satu Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut: (Anggaran Dasar nomor. ...... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) Pilih salah satu

332

Lampiran 9.23

b.

pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; dan d. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BIRTGS; Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen5 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (Kota), (tanggal) Direksi6

5 6

Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

333

Lampiran 9.24 Surat Bank Peserta merger No.

Jakarta,

Kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal : Pelaksanaan Penggabungan Usaha (Merger) Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan untuk merger dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No………. tanggal ………. perihal ………. sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

5.

6.

Penggabungan usaha akan berlaku efektif setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal ………... (legal merger). Pemindahan saldo Rekening Giro kami, PT. Bank ……… nomor rekening ……., ke rekening PT. Bank …………. nomor rekening …………… selaku Bank Peserta hasil merger akan kami laksanakan pada tanggal operational merger (jadwal terlampir). Selanjutnya rekening dan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan nomor rekening ……. dan member code …….. agar ditutup pada tanggal operational merger dimaksud. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban kami pada rekening nomor …….. agar diperhitungkan ke PT. Bank …… nomor rekening …… selaku Bank Peserta hasil merger. Sejak tanggal legal merger, seluruh spesimen tanda tangan pejabat kami beserta kewenangannya yang ditatausahakan di Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah dan Kantor Bank Indonesia .....)2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya terhitung sejak tanggal legal merger, hal-hal yang terkait dengan kegiatan Hubungan Rekening Giro dan Kepesertaan Sistem BI-RTGS akan dilakukan oleh PT. Bank …… selaku Bank Peserta hasil merger.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

1

Untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

2

Diisi alamat Kantor Bank Indonesia

334

Lampiran 9.25 Surat dari Bank Hasil Merger Mengenai Pelaksanaan Merger No. Kepada Yth: Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350

Perihal :

Pelaksanaan Penggabungan Usaha -------------------------------------------

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No………. tanggal ………. perihal ………. sebagaimana fotokopi terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa penggabungan usaha bank kami berlaku sejak tanggal persetujuan (legal merger) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tanggal efektif pelaksanaan penggabungan/merger bank dilakukan sesuai dengan tanggal operasional merger (jadwal terlampir). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat kami kemukakan halhal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Anggaran Dasar No….., tanggal ……. , …(Nama Bank Hasil Merger)…., dengan nomor rekening............, nama rekening........ adalah Bank Hasil Merger sebagai berikut : NO.

NOMOR REKENING

NAMA REKENING

1.

………………..

…………………………

2.

dst.

dst.

2. Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal persetujuan (legal merger) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga seluruh hak dan kewajiban Bank Peserta Merger beralih kepada Bank Hasil Merger sejak tanggal legal merger. Namun demikian mengingat adanya perbedaan antara tanggal legal merger dan tanggal efektif pelaksanaan penggabungan/merger bank (operasional merger) maka teknis pengalihan hak dan kewajiban Bank Peserta Merger dilakukan sesuai dengan tanggal operasional merger. 3. Pemindahan saldo Rekening Giro Bank Peserta Merger yaitu PT. Bank ……… nomor rekening ……., ke rekening PT. Bank …………. nomor rekening …………… selaku Bank hasil Merger akan kami laksanakan pada tanggal operational merger (jadwal terlampir).

335

Lampiran 9.25

4. Selanjutnya rekening dan kepesertaan Bank Peserta Merger dalam Sistem BI-RTGS dengan nomor rekening ……. dan member code …….. agar ditutup pada tanggal operational merger dimaksud. 5. Kegiatan operasional berikut hak dan kewajiban Bank Peserta Merger yang dilakukan sejak tanggal legal merger sampai dengan tanggal operasional merger menjadi tanggung jawab Bank Hasil Merger dan/atau diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Hasil Merger)…… dengan nomor rekening ……. 6. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban Bank Peserta Merger terhadap Bank Indonesia yang timbul sebelum tanggal legal merger namun belum diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Peserta Merger) dengan nomor rekening........, mohon agar diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Hasil Merger)…… dengan nomor rekening ……….. 7. Pada tanggal ……. kami telah mengumumkan mengenai merger bank dalam surat kabar harian yang berskala nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumendokumen sebagai berikut1): 1. …………………….; 2. dst. Adapun fotokopi dokumen berupa Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengenai perubahan Anggaran Dasar akan kami sampaikan pada kesempatan pertama. Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. …(Kota)….., …(Tgl, Bln, Thn)…. Ttd (Direksi)

2)

1)

Diisi sesuai persyaratan yang diatur dalam SE perihal perihal Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern. 2) Diisi nama dan jabatan Pimpinan

336

Lampiran 9.26 Surat Pernyataan Bank Hasil Merger SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini: 1. 2.

Nama , jabatan ……… , tempat tinggal ………. Nama , jabatan ……… , tempat tinggal ……….

yang dalam hal ini mewakili PT. Bank …….. yang ditunjuk sebagai Bank Peserta Hasil Merger untuk Bank-bank Peserta merger sebagai berikut: Nomor Rekening Nama Rekening Member Code a. PT. Bank…… ……………….. ……………... b. PT. Bank …… ……………….. ……………... berdasarkan Akta Penggabungan (merger) PT. Bank ………, PT. Bank ……. ke dalam PT. Bank ….. No. ……… tanggal …………, yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. …………. tanggal ……… perihal ……….., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut : 1. Terhitung sejak tanggal legal merger, dilakukan pengalihan seluruh hak dan kewajiban Bank Peserta Merger kepada Bank Peserta hasil Merger. 2. Seluruh kelengkapan administrasi yang terkait dengan Hubungan Rekening Giro dan Kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS yang timbul setelah tanggal legal merger akan dilaksanakan oleh Bank Peserta Hasil Merger. 3. Seluruh transaksi yang timbul setelah tanggal operational merger atas beban atau untuk untung rekening Bank Peserta Merger serta segala hak dan kewajiban Bank Peserta Hasil Merger agar diperhitungkan pada rekening Bank Peserta Hasil Merger. 4. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tanggal legal merger dengan tanggal operational merger, maka selama masa transisi yaitu antara tanggal legal merger sampai dengan tanggal operational merger, seluruh kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dan kegiatan Hubungan Rekening Giro pada Bank Peserta Merger merupakan tanggung jawab Bank Peserta Hasil Merger. 5. Sehubungan dengan pelaksanaan merger maka surat menyurat dan dokumen atas nama Bank Peserta hasil merger yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia kami nyatakan masih tetap berlaku 6. Terhitung sejak tanggal legal merger, spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari Direksi dan pajabat penerima kuasa Bank Peserta Hasil Merger yang telah ditatausahakan di Kantor Pusat Bank Indonesia yang kami nyatakan masih berlaku adalah sebagai berikut: a. Direksi 1) …… 2) …… b. pejabat penerima kuasa Direksi dari Bank Peserta Hasil Merger yang berada di wilayah Kantor Bank Indonesia ……..,………..,…….. adalah sebagaimana dalam surat menyurat terlampir. Adapun spesimen tanda tangan dan kewenangan pejabat yang namanya tidak tercantum di atas, sejak tanggal legal merger dinyatakan tidak berlaku. Surat pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana terlampir

337

Lampiran 9.26 7.

8.

Terhitung sejak tanggal legal merger , spesimen tanda tangan beserta kewenangan dari pejabat penerima kuasa Bank Peserta Merger kami nyatakan tidak berlaku kecuali untuk pejabat PT. Bank….., nomor rekening........... di wilayah Kantor Bank Indonesia ……. (surat pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank Indonesia terlampir. Terlampir informasi mengenai pemberitahuan merger yang dimuat dalam surat kabar nasional.

(Kota), (Tanggal) (ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

338

Lampiran 9.27 Surat Bank Hasil Konsolidasi 1

No.

Jakarta,

Kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen 2 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal: Pelaksanaan konsolidasi Menunjuk Keputusan ………. no……….. tanggal ………. perihal ………. sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi terhadap: 1. PT. Bank…..; 2. PT. Bank…..; serta 3. PT. Bank…..; menjadi PT. Bank……akan dilaksanakan pada tanggal ……….. dengan jadwal pelaksanaan konsolidasi sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami yang ditunjuk sebagai koordinator Bank Peserta konsolidasi, mengajukan permohonan atas nama PT. Bank….. sebagai Bank hasil konsolidasi untuk: 1. membuka Rekening Giro atas nama PT. Bank ….. dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir; 2. menjadi (Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung)3 Sistem BI-RTGS dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir. Selanjutnya seluruh transaksi yang timbul atas beban atau untuk untung Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi sebagaimana tersebut di atas, agar diperhitungkan pada Rekening Giro PT. Bank…., termasuk pula seluruh permasalahan administratif yang timbul. Demikian atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih. (Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

1

Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari kordinator Bank Peserta konsolidasi Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya 3 Pilih salah satu 2

339

Lampiran 9.28 Surat Bank Peserta konsolidasi No.

Jakarta,

Kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 JAKARTA 10110 Perihal: Pelaksanaan Konsolidasi Menunjuk Keputusan ………. No. ……….. tanggal ………. perihal ………. sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi akan dilaksanakan pada tanggal ………. Sehubungan dengan dilakukannya konsolidasi tersebut, kami mohon bantuan untuk: a.

menghentikan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan member code…........;

b.

menutup Rekening Giro kami nomor .....…… serta mengalihkan seluruh harta, kekayaan, serta hak dan kewajiban kami kepada PT. Bank ……...... sebagai Bank hasil konsolidasi;

c.

mencabut spesimen tanda tangan seluruh pejabat kami yang ada di Bank Indonesia;

terhitung sejak tanggal….......... Demikian agar maklum. (Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

1

Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

340

Lampiran 9.29 Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa No……. SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Nama : Jabatan : Alamat :

Diisi identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT..)1 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum)2 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili nomor (PT. ................./Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)3 rekening….......member code…................, dengan ini menyatakan bahwa kuasa atas nama: Nama : Jabatan : yang tertuang dalam surat kuasa nomor……...... tanggal ................... yang ditatausahakan di (Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Bank Indonesia….........)4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa ini oleh Bank Indonesia secara lengkap. (Kota), (Tanggal) Materai Rp. 6.000,-

(direksi/pejabat pemberi kuasa)

1

Pilih salah satu

2

Untuk Bank dan non Bank berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Anggaran Dasar PT. ....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........) Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut: (Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......)

3

Pilih salah satu

4

Pilih salah satu

341

Lampiran 9.30 Surat Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi No…….

Kepada: Bagian Penyelenggaraan Setelmen1 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No. 2 JAKARTA 10350 Perihal: Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-RTGS Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor .......... tanggal ............., dengan ini kami sampaikan bahwa: 1. 2.

(Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota), Dst,

tidak lagi menduduki jabatan tersebut di atas dan oleh karena itu tidak berwenang untuk bertindak mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2 serta dengan demikian tidak dapat bertindak untuk dan atas nama (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)3 nomor rekening….......member code…................, terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini oleh Bank Indonesia secara lengkap. (Kota), (tanggal) Direksi4

1

Untuk Peserta yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

2

Pilih salah satu Pilih salah satu 4 Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI 3

342

Lampiran SE No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008

Lampiran 2

PERHITUNGAN BUNGA DAN KOMPENSASI

Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerima tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah Peserta melalui Sistem BI-RTS, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima bertanggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BIRTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS (SE No. 10/10/DASP). Berkenaan dengan hal tersebut, tata cara perhitungan bunga dan kompensasi adalah sebagai berikut: A.

Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Pengiriman Instruksi Transfer 1. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer. 2. Contoh perhitungan bunga tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta dan rekening nasabah pengirim telah didebet pada tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, namun instruksi transfer diteruskan pada tanggal yang berbeda. Contoh: Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 10.00. Selanjutnya Peserta pengirim meneruskan instruksi transfer melalui Sistem BI-RTGS, tetapi sampai dengan akhir hari tidak dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan kembali melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Untuk penerusan instruksi transfer yang dilakukan dengan mekanisme tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari. b.

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim setelah jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, rekening nasabah pengirim didebet pada Halaman 1 dari 4

343


tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, dan instruksi transfer diteruskan pada hari kerja berikutnya. Contoh: Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 15.30, sedangkan berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transaksi Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim adalah pukul 15.00. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Apabila dalam meneruskan instruksi transfer tersebut Peserta pengirim tidak dapat menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari. B.

Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru 1. Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada huruf D SE No. 10/10/DASP karena Peserta pengirim melakukan kesalahan dalam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru. 2. Contoh perhitungan bunga tersebut adalah sebagai berikut: a.

Kesalahan transfer diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi yang bersangkutan: Contoh: Instruksi transfer dari nasabah diterima oleh Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebetan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari Selasa, 26 Februari 2008 pukul 14.00. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 16.00 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari.

b.

Kesalahan transfer diketahui dalam periode 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi yang bersangkutan atau setelahnya. Halaman 2 dari 4

344


Contoh: Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebetan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari yang sama, yaitu hari Senin 25 Februari 2008, pada pukul 16.15. Selanjutnya pada hari kerja berikutnya, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 08.45 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari. C.

Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana oleh Peserta Penerima 1.

Transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia a.

Peserta melakukan pengkreditan di hari kerja berikutnya namun sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta untuk menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima Contoh: Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00. Karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi, Peserta penerima mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Selasa 26 Februari 2008. Karena sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan, dalam melakukan pengkreditan tersebut Peserta penerima menggunakan tanggal valuta 26 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah penerima selama 1 (satu) hari.

b.

Pengkreditan ke rekening nasabah penerima dilakukan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan alasan apapun Contoh: Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari

Halaman 3 dari 4

345


2.

2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar: 2 hari x (bunga rekening nasabah + 2)% x 1/365 x jumlah dana yang ditransfer Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melakukan pengkreditan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia Contoh: Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 16.45, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar: 1 hari x (bunga rekening nasabah + 2)% x 1/365 x jumlah dana yang ditransfer

Halaman 4 dari 4

346

Lampiran 3

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.

Jenis Transaksi

1.

Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN” Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **) Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **) Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

TRN***)

Sistem BI-RTGS Payment Detail*)

IFTSA001 / TSA01 IFTSA002 Pencairan SP2D ke rekening..... IFTSA001 / TSA02 IFTSA002 Pembagian PBB ke……

Sandi Transaksi 51

51

IFTSA001 / IFTSA002

TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

52

IFTSA001 / IFTSA002

TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA05 Penihilan RPK-BUN-P TSA06 Penerimaan Negara

52

BIRSA502 BIRSA501

51 51

BIRSA501

TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB

51

BIRSA501

TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

52

SKNBI Keterangan*) TSA51 Pencairan SP2D ke rekening..... TSA51 Pembagian PBB ke…… TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA51 Penihilan RPK-BUN-P TSA51 Penerimaan Negara TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

Hal 1 dari 2

347

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

No.

Jenis Transaksi

9.

Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya

10.

TRN***) IFTSA000

IFTSA000

Sistem BI-RTGS Payment Detail*) TSA09 Penyediaan dana pembayaran gaji TSA10 Pembayaran gaji

Sandi Transaksi 51

untuk 51

SKNBI Keterangan*) TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji TSA51 Pembayaran gaji

*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan

Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.

Hal 2 dari 2

348

Sistem Pembayaran Non Tunai

Recommend Documents