Sistem Pembayaran Non Tunai

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System

DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1

1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System

Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Gantiah Wuryandani Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Vimala Dewi Nurcahyani Aulia Rizka Destiana Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Sistem Pembayaran Non Tunai

BI- Scripless Securities Settlement System

DAFTAR ISI Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Halaman Hal. i – iii Hal. iv Hal. v Hal. v Hal. v

Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System Ketentuan Umum Penyelenggara dan Peserta BI-SSSS Transaksi dengan Bank Indonesia Penatausahaan Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia Penatausahaan Surat Berharga Setelmen Transaksi Surat Berharga Pembayaran Kupon (Bunga) atau Imbalan dan Nilai Pokok/Nominal Surat Berharga Operasional BI-SSSS Waktu Operasional Data Transaksi dan Setelmen Biaya Pembebanan Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara Pengawasan Keadaan Darurat Sanksi

Lampiran Lampiran 1 Lampiran 2

Hal. 1 – 4 Hal. 4 – 20 Hal. 20 – 21 Hal. 21 – 22

Par. 16 Par. 17 – 22 Par. 23 – 29

Hal. 21 – 23 Hal. 23 – 32 Hal. 32 – 35

Par.30 – 31

Hal. 35

Par. 32 – 38

Hal. 36 – 41

Par. 32 Par. 33 – 35 Par. 36 Par. 37

Hal. 36 – 37 Hal. 37 Hal. 38 – 40 Hal. 40

Par. 38

Hal. 41

Par. 39 Par. 40 Par. 41

Hal. 41 – 45 Hal. 46 Hal. 46 – 48

Hal. 49 – 212 Surat Permohonan sebagai Sub-Registry Pedoman Penyampaian Laporan Sub-Registry

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan Pedoman Bab II Klasifikasi Nasabah A. Status Nasabah B. Tipe Investor Bab III Pemeliharaan Data Nasabah A. Pemeliharaan Data Nasabah Oleh Sub-Registry B. Prosedur Pemeliharaan Data Nasabah Bab IV Tata Cara Melakukan Koreksi Laporan Sub-Registry

Lampiran 3

Par. 1 Par. 2 – 13 Par. 14 – 15 Par. 16 – 31

Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Sub-Registry

Hal. 49 Hal. 50 – 60 Hal. 52 – 53 Hal. 52 – 53 Hal. 53 Hal. 54 – 56 Hal. 54 Hal. 54 – 56 Hal. 57 – 58 Hal. 57 Hal. 57 – 58 Hal. 59 – 60

Hal. 61

i

Sistem Pembayaran Non Tunai Lampiran 4 1.


Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS untuk Sub Registry

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

2.

3.

4.

5.

2.2. Pelaporan 2.3. Enquiry

Hal. 69 – 70 Hal. 70

2.4. Download

Hal. 71

2.5. Administrator Operasional dan Keamanan 3.1. Organisasi dan Pengendalian

Hal. 71 Hal. 72 – 77 Hal. 72

3.2. Keamanan Sistem Operasional 3.3. Akses Sitem Informasi BI-SSSS Database

Hal. 73 Hal. 73 – 77 Hal. 77

4.1. Pemeliharaan Data AID

Hal. 78– 83

4.1.1. Mengubah Data AID

Hal. 78 – 81

4.1.2. Menyetujui Perubahan Data AID

Hal. 81 – 83

4.2. Window Time Pelaporan Pelaporan

5.5.1. Entri Transaksi Koreksi 5.5.2. Persetujuan Transaksi Koreksi

8.

9.

Hal. 65 Hal. 66 – 67 Hal. 68 – 71 Hal. 68

5.4. Upload Laporan Bulanan 5.5. Upload Transaksi Koreksi

7.

Hal. 65 – 67

1.2. Komponen Sistem dan Alur Data Gambaran Umum Menu 2.1. Database

5.1. Upload Distribusi Allotment Perdana 5.2. Upload Transaksi Buyback/ Debtswitching 5.3. Upload Transaksi Secara Batch

6.

Hal. 62 – 135

Hal. 83 Hal. 84 – 101 Hal. 84 – 88 Hal. 88- 92 Hal. 92 – 94 Hal. 94 – 96 Hal. 97 – 101 Hal. 97 – 100 Hal. 100 – 101

Enquiry 6.1. Seluruh Transaksi

Hal. 102 – 114 Hal. 60 – 104

6.2. Transaksi dengan AID Tidak Konsisten 6.3. Kepemilikan Surat Berharga 6.4. Posisi Perbandingan Kepemilikan Surat Berharga

Hal. 105– 106 Hal. 107 – 111 Hal. 111 – 114

Download 7.1. Kepemilikan Surat Berharga 7.2. Data AID 7.3. Data Lain Administrator

Hal. 115 – 118 Hal. 115 – 116 Hal. 116 – 117 Hal. 117– 118 Hal. 119 – 128

8.1. Pemeliharaan User

Hal. 119 – 123

8.2. Pemeliharaan Gr Lampiran Lampiran 1 – Format Upload Data Distribusi Allotment Perdana

Hal. 123 – 128 Hal. 129 – 135 Hal. 129

Lampiran 2 – Format Upload Data Transaksi Buyback/ Debt Switching Lampiran 3 – Format Upload Data Transaksi Inhouse Secara Batch Lampiran 4 – Format Upload Data Holding Lampiran 5 – Format Upload Data AID

Hal. 129– 130 Hal. 130 – 133 Hal. 133 Hal. 133 – 134

ii



Lampiran 6 – Format Download Kepemilikan Surat Berharga Lampiran 7 – Format Download Data AID Lampiran 8 – Format Upload Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga

Lampiran 5 Lampiran 6

Biaya Penggunaan BI-SSSS Spesifikasi Sarana dan Prasarana bagi Calon Peserta BISSSS Lampiran 7 Surat Konfirmasi Bank Pembayar Lampiran 8 Surat Permohonan Menjadi Peserta BI-SSSS Lampiran 9 Informasi Peserta BI-SSSS Lampiran 10 Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System Lampiran 11 Pedoman Penyelenggaraan BI-SSSS

Hal. 134 Hal. 134 – 135 Hal. 135

Hal. 136 Hal. 137 Hal. 138 Hal. 139 Hal. 140 – 141 Hal. 142 – 152 Hal. 153 – 212

Bab 1 Bab 2 Bab 3

Pendahuluan Operasional Penyelenggara Kewajiban Peserta

Hal. 154 – 156 Hal. 157 – 159 Hal. 160 – 164

Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9

Pelaksanaan Operasional Peserta Pelaksanaan TDBI Penatausahaan Rekening SB Penatausahaan TDBI Penatausahaaan Transaksi SB dengan Pemerintah Penatausahaan Transaksi SB antar Peserta

Hal. 165 – 171 Hal. 172 – 178 Hal. 179 – 182 Hal. 183 – 188 Hal. 189 – 197 Hal. 198 – 207

Bab 10 Keadaan Tidak Normal/ Keadaan Darurat dan Contingency Plan

Hal. 208 – 212

iii



Rekam Jejak Regulasi Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 13/32/DASP 2011 Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry SE 12/28/DASP 2010 Penyelenggaraan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System

12/12/PBI/2010 Perubahan atas PBI Nomor 10/2/PBI/ 2008 tentang BI-Scripless Securities Settlement System SE 12/5/DASP 2010 Perubahan Kedua atas SE 10/29/DPM/ 2008 perihal Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry SE 11/23/DPM 2009 Perubahan atas SE 10/21/DPM/2008 perihal Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 11/14/DPM 2009 Perubahan atas SE 10/29/DPM/2008 perihal Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry SE 10/29/DPM 2008 Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan SubRegistry

Pasal 1 angka 1,2,3,4,5, 6,10,21; 1a ; 2a ; 5a ; Pasal 3 ayat (1) huruf b & ayat (2); Pasal 16 ayat (2); Penjelasan (Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 butir a.1, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1),

Romawi III.1, IV.B.2, IV.B.3.a)3), IV.B.3.c)4), Lamp. 1 & 4

Pasal 20 ayat (5), Pasal 37 huruf e)

Romawi I.14, IV.A, IV.B,

Romawi II.E.4, III.B, III.C.5

V.7, Lamp. 3

Lamp. 7

SE 10/21/DPM 2008 Penyelenggaraan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System

10/2/PBI/2008 Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 9/19/DPM 2007 Perubahan Kedua atas SE 6/1/DPM/ 2004 perihal Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 7/55/DPM 2005 Tata Cara Penunjukan dan Pengawasan Sub-Registry SE 6/29/DPM 2004 Perubahan atas SE 6/1/DPM/2004 perihal Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 6/3/DPM 2004 Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Regristry untuk Penatausahaan Surat Berharga SE 6/2/DPM 2004 Biaya penggunaan Bank Indonesia Scipless Securities Settlement System SE 6/1/DPM 2004 Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System

- 14/16/PBI/2012 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum - 12/11/PBI/2010 Operasi Pasar Terbuka - 11/29/PBI/2009 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - 11/24/PBI/2009 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah - 10/35/PBI/2008 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat - 10/31/PBI/2008 Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum - 10/13/PBI/2008 Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara - 10/11/PBI/2008 Sertifikat Bank Indonesia Syariah - 10/6/PBI/2008 Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Romawi V.C.1.h, V.C.5.e

Romawi III.C.2.b.2)a), III.D.2,IV.B.2, V.A.1, V.A.2, V.C.5.a.6)b), V.C.5.f, VII.A.6, VII.A Lamp. 2a, 2b, Lamp.2c, 2d dihapus

6/2/PBI/2004 Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System SE 5/19/DPM 2003 Perubahan Kedua atas SE 5/6/DPM/ 2003 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara SE 5/8/DPM 2003 Perubahan atas SE 5/6/DPM/2003 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara SE 5/7/DPM 2003 Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry untuk Penatausahaan Surat Utang Negara SE 5/6/DPM 2003 Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara SE 3/24/DPM 2003 Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah SE 4/19/DPM 2002 Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia SE 2/2/DPM 2000 Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah SE 2/1/DPM 2000 Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah

Romawi II.D.1.d

Keterangan: Romawi III.C.1.a, III.C.1.b, III.C.1.e, III.C.2.a, III.C.2.b,III.C.2.e, III.C.2.m.8)

Diubah Dicabut Terkait PBI Masih Berlaku PBI Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iv


BI-Scripless Securities Settlement System

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Pasar Terbuka - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Perkreditan Rakyat - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI 2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP 2011 tentang Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP 2010 tentang Penyelenggaraan Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System

v

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf

1


Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 12/12/PBI/2010 Ayat 1-22

Ketentuan

Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System Ketentuan Umum 1.

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 1.a. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). 2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter. 2.a. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada peserta Standing Facilities dan penyediaan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh peserta Standing Facilities di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter. 3. Instrumen Operasi Moneter adalah instrumen yang digunakan dalam rangka OPT dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) serta ditatausahakan pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System. 4. Fasilitas Pendanaan adalah penyediaan dana yang dapat berupa pemberian kredit atau pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang penatausahaannya dilakukan melalui Bank IndonesiaScripless Securities Settlement System. 5. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. 5.a. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. 6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. 7. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan dalam Bank Indonesia- Scripless Securities Settlement System. 8. Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang

1



Sumber Regulasi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ketentuan Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Moneter, Fasilitas Pendanaan, transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS. Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pihak pengelola BI-SSSS yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat Berharga. Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan Surat Berharga. Peserta Lelang SBN adalah Bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama untuk dapat ikut serta dalam lelang SBN. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Peserta yang memiliki rekening Surat Berharga di BI-SSSS. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana. Free of Payment yang selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan Setelmen Dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan Setelmen Surat Berharga atau tanpa Setelmen Dana.

2



Sumber Regulasi 21.

22.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi I Angka 26-32

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

SE 13/32/DASP 2011 Romawi I

30.

31.

32.

Ketentuan Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Peserta tertentu di BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan Surat Berharga dan/atau Instrumen Operasi Moneter. Rekening Giro adalah rekening dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pelaksanaan BI-SSSS. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai Bank untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana oleh Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung BI-SSSS yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS. Keadaan Darurat (force majeure) adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran pelaksanaan BI-SSSS dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan Penyelenggara dan/atau Peserta sehingga BI-SSSS tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, yang meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, perang dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas BI-SSSS di lokasi Penyelenggara yang disediakan bagi Peserta sebagai cadangan dalam hal Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat mempergunakan BI-SSSS di lokasi Peserta. Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dan Peserta yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Penyelenggara dengan Peserta yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Authenticator Text adalah suatu sarana pengaman (security) dan berfungsi sebagai test key dengan masa berlaku selama periode tertentu, yang menghubungkan BI-SSSS antara Peserta dengan Penyelenggara. Administrative Messages adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta atau sebaliknya atau antar Peserta. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya disebut sebagai LPP, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan

3



Sumber Regulasi

33.

34. 35. 36.

37.

2

BAB II Pasal 2 10/2/PBI/2008 Ayat (1) SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.B.2 & II.B.3

SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.A

Ketentuan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Pengurus Sub-Registry adalah Direksi dan Dewan Komisaris dari Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Sub-Registry. Pengelola Sub-Registry adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional Sub-Registry. Sistem Informasi BI-SSSS yang selanjutnya disingkat SI BI-SSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi SubRegistry sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah. Guest Bank SI BI-SSSS adalah perangkat SI BI-SSSS di Bank Indonesia yang dapat digunakan oleh Sub-Registry untuk melakukan download dan upload laporan dalam kondisi SI BI-SSSS pada SubRegistry tidak dapat digunakan.

Penyelenggara dan Peserta BI-SSSS (1) Penyelenggara adalah Bank Indonesia.

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) melakukan pengelolaan operasional BI-SSSS, Penatausahaan Surat Berharga, transaksi FLI/ FLIS, setelmen transaksi FLI/FLIS. 2. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) menyelenggarakan kegiatan : a. Transaksi Dengan Bank Indonesia kecuali Fasilitas Pendanaan yang berupa Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) / Fasilitas Likuiditas Intrahari berdasarkan prinsip Syariah (FLIS) ; dan b. setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia kecuali setelmen SBN dan setelmen Fasilitas Pendanaan yang berupa FLI/FLIS. Penyelenggaraan BI-SSSS memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahannya serta Penatausahaan Surat Berharga. 2. Menyediakan sarana setelmen transaksi Surat Berharga yang aman, akurat, terpercaya, dan cepat bagi Bank dan pelaku pasar lainnya untuk mengurangi resiko setelmen. 3. Menyediakan informasi transaksi, setelmen transaksi Surat Berharga dan informasi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan pengelolaan SBN oleh pemerintah.

4


3


Sumber Regulasi Pasal 2 10/2/PBI/2008 Ayat (2)

Ketentuan (2) Penyelenggara membuat ketentuan dan menetapkan prosedur operasional BI-SSSS dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS.

Penjelasan Pasal 2 12/12/PBI/2010 Ayat (2)

Dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS, Penyelenggara antara lain menyediakan aplikasi BI–SSSS, Help Desk terkait dengan operasional BI–SSSS, dan sistem layanan informasi, serta ketentuan dan prosedur baik dalam keadaan normal, keadaaan tidak normal maupun keadaan darurat.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.C.1

Dalam pengelolaan operasional BI-SSSS, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut : a. Menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS; b. Menetapkan ketentuan dan prosedur operasional BI-SSSS dalam keadaan normal; c. Memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi Keadaan Darurat (contingency plan) dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat (force majeure); d. Menetapkan waktu operasional penyelenggaraan BI-SSSS; e. Menetapkan, mengenakan dan mengubah biaya penggunaan BISSSS; f. Melakukan pengawasan terhadap Peserta atas penggunaan BISSSS; g. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta; dan h. Melakukan perubahan status kepesertaan.

Pasal 3 12/12/PBI/2010 Ayat (1) dan (2)

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta adalah: a. Bank Indonesia; b. Kementerian Keuangan; c. Bank; d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Yang dimaksud “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. e. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing; Yang dimaksud “Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing” adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kegiatan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya. f. Perusahaan Efek; Yang dimaksud “Perusahaan Efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.

5


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan g. Pialang pasar modal; h. Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; Persetujuan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai: a. Penerbit Surat Berharga; b. Peserta Operasi Moneter; Peserta Operasi Moneter terdiri dari peserta OPT dan peserta Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter. c. Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter; Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan/atau pialang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Operasi Moneter. d. Peserta Fasilitas Pendanaan; e. Peserta Lelang SBN; dan/atau f. Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.A.2 III.A.4

A. Berdasarkan fungsi Peserta, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (1) dalam kodifikasi ini) dapat dibedakan sebagai berikut : a. Penerbit Surat Berharga, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan/atau lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; b. Peserta Operasi Moneter, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c. Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter; d. Peserta Fasilitas Pendanaan, yaitu Bank; e. Peserta Lelang SBN, yaitu Bank dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia. f. Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry, antara lain Kementerian Keuangan, Bank, Sub Registry dan lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. B. Berdasarkan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 (huruf A dalam kodifikasi ini) dapat dibedakan sebagai berikut: a. Peserta Sistem BI-RTGS Peserta Sistem BI-RTGS adalah Peserta pemilik Rekening Giro untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran

6


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan kewajiban lainnya terkait dengan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan melalui BI-SSSS. b. Bukan Peserta Sistem BI-RTGS Bukan peserta Sistem BI-RTGS adalah Peserta yang tidak memiliki Rekening Giro sehingga pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dilakukan melalui Bank Pembayar. C. Berdasarkan tipe kepesertaan di BI-SSSS, Peserta dapat dibedakan menjadi: a. Peserta Langsung (Principal Member) Peserta Langsung (Principal Member) adalah Peserta yang dapat melakukan koneksi secara langsung ke sistem Penyelenggara. b. Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member) Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member) adalah Peserta tambahan dari Peserta Langsung yang melakukan koneksi ke sistem Penyelenggara melalui Peserta Langsung.

Pasal 3 12/12/PBI/2010 Ayat (3) SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.B

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. A. Pihak-pihak yang menjadi Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki sarana dan prasarana sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 (Lampiran 6 dalam kodifikasi ini). 2. Berdasarkan jenis Peserta, calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS, dalam hal calon Peserta adalah Bank; b. Telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Sub Registry, dalam hal calon Peserta adalah Sub Registry; c. Telah mengajukan permohonan menjadi Peserta Lelang SBN/ telah ditunjuk menjadi Dealer Utama/ ditetapkan sebagai Peserta Lelang SBN, dalam hal calon Peserta adalah Bank, Perusahaan Efek atau lembaga lain yang dapat menjadi Peserta Lelang SBN; dan/atau d. Telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dalam hal calon Peserta adalah Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing. 3. Bagi calon Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS antara lain Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, Perusahaan Efek, pialang pasar modal dan/atau Sub Registry harus menunjuk Bank Pembayar dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penunjukan Bank Pembayar dilakukan dalam rangka : 1) Pembebanan biaya BI-SSSS; 2) Pembebanan sanksi kewajiban membayar atas

7


Sumber Regulasi

SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.C

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan pelanggaran ketentuan Bank Indonesia, antara lain ketentuan mengenai Operasi Moneter; 3) Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; dan/atau 4) Penerimaan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu. b. Bank Pembayar yang ditunjuk harus memberikan konfirmasi penunjukan sebagai Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 (Lampiran 7 dalam kodifikasi ini) kepada Penyelenggara melalui calon Peserta. c. Bagi calon Peserta Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, Perusahaan Efek dan pialang pasar modal harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar guna pembebanan biaya BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). d. Bagi calon Peserta Sub Registry harus menunjuk Bank Pembayar dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Calon Peserta Sub Registry harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar dalam rangka : a) pembebanan biaya BI-SSSS; b) pelaksanaan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; c) pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia; dan d) penerimaan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu, sebagaimana dimaksud pada huruf a. e. Calon Peserta Sub Registry dapat memilih paling banyak 9 (sembilan) Bank Pembayar lainnya dalam rangka Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada butir a.2) untuk kepentingan nasabah. f. Dalam hal Bank Pembayar ditunjuk untuk melaksanakan Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada butir a.2), Bank Pembayar dimaksud melakukan pengelolaan data batas Setelmen Dana (settlement limit) bagi Peserta yang menunjuk. 4. Bank Indonesia dapat menentukan lain persyaratan bagi lembaga lain yang disetujui Bank Indonesia menjadi Peserta. B. Prosedur Permohonan Menjadi Peserta. 1. Peserta Sistem BI-RTGS a. Calon Peserta sebagai peserta Sistem BI-RTGS yang juga berfungsi sebagai peserta Operasi Moneter, Peserta Lelang SBN dan/atau pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry mengajukan surat permohonan, sebagaimana contoh dalam Lampiran 4 (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini), kepada Penyelenggara dengan alamat sebagai berikut: Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen

8



Sumber Regulasi

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Ketentuan Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) harus menyampaikan tembusan permohonan tersebut kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilengkapi dengan : 1) Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini); 2) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya; 3) fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; dan 4) fotokopi surat permohonan menjadi Peserta Lelang SBN atau penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan bagi Peserta Lelang SBN. Dalam hal calon Peserta belum dapat melampirkan surat penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan, calon Peserta dimaksud harus menyampaikan surat penunjukan tersebut kepada Penyelenggara segera setelah menerima surat penunjukan dimaksud. Peserta harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan kunjungan ke lokasi calon Peserta guna melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada butir B.1 (butir A.1 dalam kodifikasi ini). Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta hasil pengecekan ke lokasi calon Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada calon Peserta. Dalam hal permohonan calon Peserta tidak disetujui, surat pemberitahuan penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai keterangan mengenai alasan tidak disetujuinya permohonan calon Peserta dimaksud. Calon Peserta yang telah disetujui sebagai Peserta menyampaikan Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana contoh dalam Lampiran 6 (Lampiran 10 dalam kodifikasi ini) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 2 (dua). Dalam hal calon Peserta adalah Bank yang memiliki kegiatan usaha secara konvensional, Unit Usaha Syariah (UUS), dan/atau Sub Registry, maka Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat secara terpisah.

9


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan j. Peserta menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia yang berwenang. k. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS dan memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Peserta. l. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS kepada petugas Peserta. m. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat pemberitahuan persetujuan, sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak menyampaikan Perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan maka persetujuan sebagai Peserta dianggap batal dan permohonan sebagai Peserta harus diajukan ulang. 2. Sub Registry a. Calon Peserta yang telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Sub Registry mengajukan surat permohonan, sebagaimana contoh dalam Lampiran 4 (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini), kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir C.1.a (butir B.1.a dalam kodifikasi ini). b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan: 1) Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5; (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini) 2) fotokopi perubahan Anggaran Dasar perusahaan dan akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan dalam hal terdapat perubahan setelah persetujuan permohonan sebagai Sub Registry; 3) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 (Lampiran 7 dalam kodifikasi ini); dan 4) fotokopi surat persetujuan menjadi Sub Registry dari Bank Indonesia. c. Sub Registry harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b secara lengkap dan benar. d. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan kunjungan ke lokasi Sub Registry guna melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud butir B.1 (butir A.1 dalam kodifikasi ini). e. Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta hasil pengecekan ke lokasi Sub Registry, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada Sub Registry. f. Dalam hal permohonan tidak disetujui, surat pemberitahuan penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai keterangan mengenai alasan tidak disetujuinya permohonan calon Peserta dimaksud.

10


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan g. Sub Registry yang telah disetujui sebagai Peserta menyampaikan Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana contoh dalam Lampiran 6 (Lampiran 10 dalam kodifikasi ini) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 2 (dua). h. Sub Registry menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia yang berwenang. i. Sub Registry yang memilih menjadi Peserta Langsung (Principal Member) dan telah disetujui menjadi Peserta menyerahkan data Authenticator Text 1, 2 dan 3 kepada Penyelenggara sesuai prosedur pengelolaan data Authenticator Text sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini). j. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Sub Registry. k. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS kepada petugas Sub Registry. l. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak menyampaikan Perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan maka persetujuan sebagai Peserta dianggap batal dan permohonan sebagai Peserta harus diajukan ulang. 3. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perusahaan Efek a. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dan Perusahaan Efek mengajukan surat permohonan sebagaimana contoh dalam Lampiran 4 (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini), kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir C.1.a (butir B.1.a dalam kodifikasi ini). b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan : 1) Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini); 2) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya; 3) fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; 4) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 (Lampiran 7 dalam kodifikasi ini); dan/atau 5) fotokopi surat permohonan menjadi Peserta Lelang SBN atau penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan bagi Peserta Lelang SBN. Dalam hal calon Peserta belum dapat melampirkan surat penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan, calon Peserta dimaksud harus

11


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan menyampaikan surat penunjukan tersebut kepada Penyelenggara segera setelah menerima surat penunjukan dimaksud. 6) fotokopi surat persetujuan menjadi Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dari Bank Indonesia bagi Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing. c. Peserta harus menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b secara lengkap dan benar. d. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat melakukan kunjungan ke lokasi calon Peserta guna melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir B.1 (butir A.1 dalam kodifikasi ini). e. Berdasarkan surat permohonan dan dokumen pendukung serta hasil pengecekan ke lokasi calon Peserta, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kepada calon Peserta. f. Dalam hal surat permohonan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada butir b.5) ditolak atau dicabut oleh Menteri Keuangan, Penyelenggara membatalkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e. g. Dalam hal permohonan tidak disetujui, surat pemberitahuan penolakan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf e, disertai keterangan mengenai alasan tidak disetujuinya permohonan calon Peserta dimaksud. h. Calon Peserta yang telah disetujui sebagai Peserta menyampaikan Perjanjian kepada Penyelenggara sebagaimana contoh dalam Lampiran 6 (Lampiran 10 dalam kodikasi ini) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap 2 (dua). i. Calon Peserta menerima 1 (satu) eksemplar Perjanjian yang telah ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia yang berwenang. j. Calon Peserta sebagai Peserta Langsung (Principal Member) yang telah disetujui menjadi Peserta menyerahkan data Authenticator Text 1,2 dan 3 kepada Penyelenggara sesuai prosedur pengelolaan data Authenticator Text sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini). k. Penyelenggara melakukan instalasi aplikasi BI-SSSS dan memberikan Petunjuk Pemakaian BI-SSSS kepada Peserta. l. Penyelenggara memberikan pelatihan penggunaan BI-SSSS kepada petugas Peserta. m. Dalam hal calon Peserta yang telah menerima surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak menyampaikan Perjanjian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat persetujuan maka

12


4

Sumber Regulasi

Pasal 4 10/2/PBI/2008

Penjelasan Pasal 4 12/12/PBI/2010 Huruf a angka 1

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan persetujuan sebagai Peserta dianggap batal dan permohonan sebagai Peserta harus diajukan ulang. 4. Kementerian Keuangan Prosedur menjadi Peserta bagi Kementerian Keuangan dapat disepakati tersendiri antara Bank Indonesia sebagai Penyelenggara dengan Kementerian Keuangan sebagai Peserta. 5. Lembaga Lain a. Lembaga lain yang ingin menjadi Peserta dan memiliki fungsi Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir C.1.a (butir B.1.a dalam kodifikasi ini). b. Setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada B.1 (butir A.1 dalam kodifikasi ini) dan/atau prosedur administrasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Penyelenggara dan Peserta menggunakan BI-SSSS untuk melakukan kegiatan sebagai berikut : a. Transaksi dengan Bank Indonesia; 1. Pelaksanaan Operasi Moneter oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; 2. pemberian Fasilitas Pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. pelaksanaan transaksi SBN oleh Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku; dan 4. pelaksanaan transaksi lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui BI-SSSS. b. Penatausahaan Transaksi dengan Bank Indonesia; dan/atau c. Penatausahaan Surat Berharga.

5

Pasal 5 10/2/PBI/2008

(1) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta kegiatan usaha dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), kepesertaan dalam BI-SSSS untuk kegiatan usaha secara konvensional harus dipisahkan dari kegiatan usaha dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus kegiatan usaha dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki 2 (dua) member code Peserta, yaitu 1 (satu) member code Peserta untuk kegiatan usaha secara konvensional dan 1 (satu) member code Peserta untuk kegiatan usaha dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). (2) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan Sub-Registry, kepesertaan dalam BI-SSSS untuk kegiatan Bank harus dipisahkan dari kegiatan Sub-Registry.

13


6

Sumber Regulasi

Pasal 6 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan Dalam hal Bank bertindak sebagai Sub-Registry, Bank dapat melakukan transaksi baik atas nama nasabah maupun atas nama Bank sendiri. Pemisahan kepesertaan Bank dalam pelaksanaan kegiatan Sub-Registry dengan kepesertaan Bank atas nama diri sendiri dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan aset Surat Berharga atas nama Bank dengan aset Surat Berharga nasabah. Bank Indonesia menetapkan 3 (tiga) jenis status kepesertaan dalam BISSSS yaitu : a. aktif ; b. dibekukan; dan c. ditutup. Dalam sistem, status kepesertaan dibedakan menjadi aktif (active), dibekukan (freeze) dan ditutup (closed). Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan fungsi Peserta dalam BI-SSSS. Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan setelmen transaksi Surat Berharga, kecuali kegiatan untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam BI-SSSS. Peserta dengan status ditutup tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional BI-SSSS.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.E. 1 & III.E.2

1. Jenis Status Peserta a. Status kepesertaan BI-SSSS terdiri dari : 1) Aktif (active) Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan jenis dan fungsi Peserta. 2) Dibekukan (freeze) Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga, kecuali kegiatan untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam BI-SSSS. 3) Ditutup (closed) Peserta dengan status ditutup tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional BI-SSSS. b. Status kepesertaan dibekukan sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dikecualikan bagi Peserta sebagai penerbit Surat Berharga dan Sub Registry. 2. Hubungan Status Kepesertaan BI-SSSS dengan Sistem BI-RTGS Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS berlaku ketentuan status kepesertaan BI-SSSS sebagai berikut : a. Perubahan status Peserta menjadi dibekukan atau ditutup tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada Sistem BIRTGS. b. Perubahan status peserta Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan atau ditutup menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada BI-SSSS.

14


7

Sumber Regulasi

Pasal 7 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan c. Perubahan status Peserta menjadi ditangguhkan (suspend) pada Sistem BI-RTGS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada BI-SSSS. d. Dalam hal status kepesertaan pada BI-SSSS aktif dan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS ditangguhkan (suspend), Peserta tidak dapat melakukan setelmen pembelian Surat Berharga secara DVP karena Setelmen Dana tidak dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b (Paragraf 6 huruf b dalam kodifikasi ini) tidak berlaku bagi Peserta penerbit Surat Berharga dan Sub-Registry. Pengecualian ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada nasabah Sub-Registry agar tetap dapat melakukan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.

8

Pasal 8 10/2/PBI/2008

(1) Penyelenggara dapat mengubah status kepesertaan Peserta berdasarkan: a. permintaan tertulis dan/atau keputusan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peserta; “lembaga yang berwenang” dalam ayat ini adalah Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). b. keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat mengakibatkan perubahan status kepesertaan; atau c. permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan. (2) Perubahan status kepesertaan Peserta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa : a. aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya; b. dibekukan menjadi ditutup; atau c. aktif menjadi ditutup. (3) Perubahan status kepesertaan Peserta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berupa perubahan aktif menjadi ditutup.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.E.3

Prosedur Perubahan Status Kepesertaan a. Penyebab Perubahan Status Kepesertaan 1) Perubahan status kepesertaan atas permintaan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta. a) Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta adalah : (1) Bank Indonesia untuk pengawasan terhadap Peserta yang merupakan Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, serta Sub Registry;

15


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan (2) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk pengawasan terhadap Peserta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Perusahaan Efek; (3) Lembaga pengawas lain atau lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) untuk pengawasan terhadap Peserta yang tidak termasuk pada angka (1) dan angka (2). b) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari: (1) status aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya; (2) status dibekukan menjadi ditutup; atau (3) status aktif menjadi ditutup. c) Perubahan status kepesertaan dapat diajukan oleh lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta dengan alasan sebagai berikut : (1) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; atau (2) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat mengakibatkan perubahan status kepesertaan. 2) Perubahan status kepesertaan atas permintaan Peserta Perubahan status kepesertaan dari status aktif menjadi ditutup atas permintaan Peserta dapat diajukan oleh Peserta yang melakukan proses merger atau konsolidasi, atau berdasarkan alasan lainnya. 3) Perubahan status kepesertaan oleh Penyelenggara Perubahan status kepesertaan oleh Penyelenggara dapat dilakukan dari status aktif menjadi ditutup karena pencabutan surat persetujuan sebagai Peserta Lelang SBN atau pencabutan penunjukan sebagai Dealer Utama oleh Menteri Keuangan. b. Persyaratan Penutupan Peserta Dalam hal akan dilakukan penutupan status Peserta, sebelumnya Peserta harus menyelesaikan seluruh kewajibannya, termasuk pelunasan Fasilitas Pendanaan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan transaksi second leg yang belum jatuh waktu dan menihilkan saldo Rekening Surat Berharga Peserta. Dalam hal penihilan saldo Rekening Surat Berharga tidak dapat dilakukan oleh Peserta, maka Peserta mengajukan permohonan penihilan kepada Penyelenggara: Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 c. Permohonan Perubahan Status Kepesertaan 1) Lembaga Pengawas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir a.1)a) atau Peserta sebagaimana dimaksud pada

16


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan butir a.2) mengajukan surat permohonan perubahan status kepesertaan kepada: Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat antara lain hal-hal sebagai berikut : a) nama Peserta dan jenis perubahan status yang diminta; b) tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan c) alasan perubahan status kepesertaan. 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan alasan perubahan status kepesertaan, sebagai berikut: a) salinan keputusan pengadilan yang dapat mengakibatkan perubahan status kepesertaan dalam BI-SSSS, dalam hal perubahan status kepesertaan diajukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir a.1)c)(2); b) surat keputusan izin merger atau konsolidasi dari lembaga yang berwenang, dalam hal permohonan diajukan karena alasan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir a.2); atau c) dokumen terkait lainnya untuk alasan perubahan status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan alasan lain. 4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : a) mengubah status Peserta di BI-SSSS; b) melakukan penihilan Rekening Surat Berharga Peserta dalam hal terdapat permohonan kepada Penyelenggara untuk melakukan penihilan sebagaimana dimaksud pada huruf b. c) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Peserta yang bersangkutan mengenai perubahan status kepesertaan beserta alasannya; dan d) mengumumkan perubahan status kepesertaan kepada seluruh Peserta melalui BI-SSSS (Administrative Messages) atau sarana lainnya pada hari pemberlakuan perubahan status kepesertaan dimaksud.

9

Pasal 9 10/2/PBI/2008

Bagi Peserta yang menjadi peserta Sistem BI-RTGS, perubahan status kepesertaan diatur sebagai berikut: a. perubahan status kepesertaan menjadi dibekukan atau ditutup pada BI-SSSS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS; b. perubahan status kepesertaan menjadi ditangguhkan pada Sistem BI-RTGS tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada BISSSS;

17


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan Dalam hal status Peserta aktif, namun status Peserta yang bersangkutan dalam Sistem BI-RTGS ditangguhkan maka Peserta tidak dapat melakukan pembelian Surat Berharga secara DVP mengingat status ditangguhkan dalam Sistem BI-RTGS mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pembayaran. c. perubahan status kepesertaan menjadi dibekukan atau ditutup pada Sistem BI-RTGS menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada BI-SSSS. Dalam hal status Peserta dalam Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan maka status Peserta dalam BI-SSSS berubah menjadi dibekukan. Apabila status Peserta dalam Sistem BI-RTGS menjadi ditutup maka status Peserta dalam BI-SSSS berubah menjadi ditutup.

10

Pasal 10 10/2/PBI/2008

(1) Dalam hal status Peserta pada Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dibekukan, Penyelenggara membuka rekening penampung (escrow account) di Bank Indonesia atas nama Peserta untuk menerima pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan pelunasan nilai pokok/nominal Surat Berharga. (2) Dalam hal status Peserta pada BI-SSSS ditutup atas permintaan lembaga pengawas yang berwenang, Penyelenggara memindahkan pencatatan Rekening Surat Berharga atas nama Peserta ke Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia yang dibuka oleh Penyelenggara, kecuali lembaga pengawas yang berwenang menetapkan rekening lain.

11

Pasal 11 10/2/PBI/2008

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta diatur dalam Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dan Peserta.

12

Pasal 12 10/2/PBI/2008

Peserta wajib : a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-SSSS; Yang dimaksud dengan “menjaga kelancaran dan keamanan” adalah menjamin agar BI-SSSS berfungsi dengan baik antara lain dengan menyusun kebijakan dan membuat prosedur tertulis yang mendukung sistem internal kontrol yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-SSSS, termasuk prosedur pengamanan penggunaan BI-SSSS baik dari sisi kewenangan pengguna, maupun pengamanan dan pemeliharaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) aplikasi BI-SSSS. b. bertanggung jawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi dan/atau setelmen, serta seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS; Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi dan/atau setelmen” adalah Peserta wajib melakukan pengiriman instruksi transaksi atau instruksi

18


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan setelmen berdasarkan dokumen pendukung sesuai format yang diatur oleh masing-masing Peserta, termasuk menyampaikan data dan informasi yang benar. c. memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan terkait; dan Ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai Sistem BI-RTGS, OPT, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Fasilitas Pendanaan, dan SUN. Ketentuan terkait adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi lain antara lain Departemen Keuangan dan Bapepam-LK. d. memenuhi Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dan Peserta maupun kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dengan tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini. Yang dimaksud dengan “Bye Laws” adalah kesepakatan tertulis antar Peserta yang bertujuan untuk mencapai keseragaman peraturan dan prosedur serta memberikan panduan untuk penyelesaian perselisihan yang timbul antar Peserta dalam penggunaan BI-SSSS.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi III.D

1. Peserta wajib: a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-SSSS b. bertanggung jawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi dan/atau setelmen, serta seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS; c. memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan terkait; dan d. memenuhi Perjanjian maupun kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dengan tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia ini. 2. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut : a. memelihara sistem dan menjaga keamanan BI-SSSS sesuai dengan standar pemeliharaan dan keamanan minimum; b. menyediakan prosedur tertulis dalam pelaksanaan operasional BI-SSSS; c. menyediakan prosedur dan sistem cadangan (back-up) untuk menjamin kelangsungan operasional BI-SSSS dalam Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat; dan d. memenuhi prosedur administrasi terkait penggunaan BI-SSSS antara lain dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : (1) Pengkinian Data atau Informasi Peserta melakukan perubahan data atau informasi yang telah disampaikan kepada Penyelenggara dengan prosedur sebagai berikut: a) Peserta menyampaikan perubahan data atau informasi dengan menggunakan formulir Informasi Peserta sebagaimana contoh dalam Lampiran 5 (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini).

19


13

Sumber Regulasi

Pasal 13 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan b) Perubahan data atau informasi dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud. (2) Pengelolaan Data Batas Setelmen Dana (Settlement Limit) Peserta yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar oleh Sub Registry melakukan input dan pengkinian data batas Setelmen Dana (settlement limit) pada BI-SSSS. (3) Pengelolaan Data Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) Peserta yang menunjuk Peserta lain sebagai perantara (broker) dalam rangka pelaksanaan penawaran transaksi, melakukan input dan pengkinian data broker bidding limit pada BI-SSSS. (4) Pengelolaan Data Authenticator Text Peserta Langsung dan Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS melakukan pengelolaan data Authenticator Text pada BI-SSSS. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai prosedur dalam Pedoman Penyelenggaraan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini). Kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 12 dalam kodifikasi ini) berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta kecuali: a. kewajiban untuk membuat Perjanjian Penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dan Peserta; dan b. kewajiban untuk memenuhi kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws).

14

15

BAB III Pasal 14 10/2/PBI/2008

Transaksi dengan Bank Indonesia


Kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia Dalam kegiatan Transaksi dengan Bank Indonesia, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Menyelenggarakan transaksi (lelang/non lelang) untuk dan atas nama Bank Indonesia dan pihak lain yaitu pemerintah cq. Kementerian Keuangan dan/atau lembaga lain sesuai persetujuan Bank Indonesia. b. Menyelenggarakan transaksi (lelang/non lelang) sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15 10/2/PBI/2008

(1) Peserta melakukan kegiatan Transaksi dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Paragraf 14 dalam kodifikasi ini) baik secara langsung maupun dengan menunjuk Peserta lain sebagai perantara (broker) sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penyelenggara melaksanakan Transaksi dengan Bank Indonesia secara lelang dan/atau bukan lelang.

20


Sumber Regulasi Penjelasan Pasal 15 12/12/PBI/2010 Ayat (1)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan Transaksi Dengan Bank Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang terdaftar pada Penyelenggara untuk dapat mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia. Transaksi Dengan Bank Indonesia yang harus dilakukan oleh Peserta secara langsung antara lain transaksi Fasilitas Pendanaan dan transaksi jual beli secara bersyarat (repo). Yang dimaksud dengan “broker” antara lain pialang pasar uang rupiah dan valuta asing sebagai lembaga perantara dalam rangka OPT, serta Bank dan perusahaan efek sebagai peserta lelang SBN. (2) Dalam hal menunjuk broker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta menetapkan batas paling tinggi nominal penawaran (broker bidding limit) per hari bagi broker yang ditunjuk. (3) Ketentuan penetapan batas paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian tersendiri antara Peserta dengan broker atau dalam prosedur internal Peserta.

BAB IV 16

Bagian Kesatu Pasal 16 12/12/PBI/2010

Penatausahaan Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia (1) Penyelenggara melakukan penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia. (2) Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan penatausahaan Instrumen Operasi Moneter, penatausahaan Fasilitas Pendanaan, penatausahaan transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah serta penatausahaan transaksi lainnya melalui BI-SSSS. Penatausahaan Instrumen Operasi Moneter mencakup antara lain kegiatan Setelmen Dana, Setelmen Surat Berharga, pencatatan penerbitan/kepemilikan/penempatan, perhitungan diskonto, pembayaran bunga atau imbalan, nilai pokok/nominal Surat Berharga, dan/atau kewajiban membayar karena kegagalan setelmen. Penatausahaan Fasilitas Pendanaan mencakup antara lain kegiatan Setelmen Dana, pencatatan agunan Surat Berharga, perhitungan dan pembayaran bunga atau imbalan atas penggunaan fasilitas, pelunasan fasilitas saat jatuh waktu dan/atau pelaksanaan eksekusi agunan dalam hal Bank tidak dapat melunasi kewajiban. Penatausahaan SBN untuk dan atas nama pemerintah seperti kegiatan setelmen hasil lelang penerbitan SBN yang antara lain mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga. (3) Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia terdiri dari penatausahaan transaksi yang terkait Surat Berharga dan tanpa Surat Berharga. Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang terkait dengan Surat Berharga antara lain terdiri dari penatausahaan transaksi SBI, jual beli secara bersyarat (repo dan reverse repo) dengan Surat Berharga sebagai underlying transaksi, SBN untuk dan

21


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan atas nama pemerintah dan Fasilitas Pendanaan dengan jaminan Surat Berharga. Penatausahaan Transaksi dengan Bank Indonesia tanpa Surat Berharga antara lain terdiri dari penempatan berjangka (term deposit) dan deposit facility. (4) Penatausahaan Transaksi dengan Bank Indonesia yang terkait Surat Berharga dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 (Paragraf 17 dalam kodifikasi ini) sampai dengan Pasal 31 (Paragraf 31 dalam kodifikasi ini).


- Kegiatan Penatausahaan Dalam kegiatan penatausahaan yang terdiri dari penatausahaan Transaksi dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga, Penyelenggara melakukan tugas dan wewenang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksanaan Setelmen 1) Penyelenggara melakukan setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia dan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder antar Peserta. 2) Pelaksanaan setelmen dilakukan secara DVP atau FoP. 3) Dalam kegiatan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara berwenang mendebet Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta. 4) Setelmen hanya dapat dilakukan apabila saldo pada Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta mencukupi untuk pelaksanaan setelmen. 5) Pelaksanaan setelmen yang telah dilakukan di BI-SSSS atas beban Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4), bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. 6) Penyelenggara melakukan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada peserta Operasi Moneter yang gagal melakukan setelmen karena saldo pada Rekening Surat Berharga dan/atau saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi. 7) Penyelenggara melakukan prosedur penyelesaian Surat Berharga sesuai ketentuan terkait mengenai Operasi Moneter, Fasilitas Pendanaan, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah. 8) Penyelenggara berwenang untuk melakukan early termination dengan tidak meneruskan setelmen transaksi kedua (second leg) atas transaksi Surat Berharga di pasar sekunder antar Peserta yang memiliki dua proses setelmen yaitu antara lain transaksi repo, agunan (pledge), dan pinjam meminjam Surat Berharga (securities borrowing and lending). 9) Pelaksanaan early termination oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan berdasarkan permintaan salah satu Peserta yang bertransaksi, keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

22


17

18

Sumber Regulasi

Bagian Kedua Pasal 17 10/2/PBI/2008

Pasal 18 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan b. Pencatatan Kepemilikan (Registrasi) 1) Penyelenggara melakukan pencatatan atau perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter dan penatausahaan agunan atas Fasilitas Pendanaan pada Rekening Surat Berharga Peserta berdasarkan pelaksanaan setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf a. 2) Penyelenggara menyediakan informasi terkait pencatatan kepemilikan Surat Berharga. c. Pelaksanaan Pembayaran 1) Penyelenggara melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan, serta pelunasan pokok/nominal Surat Berharga, Instrumen Operasi Moneter kepada Peserta pemilik Surat Berharga. 2) Dalam kegiatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara berwenang mendebet Rekening Giro Peserta yang menjadi penerbit Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter.

Penatausahaan Surat Berharga (1) Penyelenggara melakukan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronis dengan menggunakan BI-SSSS. (2) Dalam Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara berfungsi sebagai Central Registry. Penatausahaan Surat Berharga di BI-SSSS dilakukan secara two tier system yang terdiri dari: a. Central Registry, yang melakukan Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, Sub-Registry dan pihak lain pemilik Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; dan b. Sub-Registry, yang melakukan Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. Sub-Registry menggunakan sistem internal Sub-Registry dalam penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.

19

Pasal 19 10/2/PBI/2008

Pihak yang akan melakukan transaksi Surat Berharga dan tidak memiliki Rekening Surat Berharga di Central Registry harus menunjuk SubRegistry untuk melakukan Penatausahaan Surat Berharga yang dimilikinya.

20

Pasal 20 10/2/PBI/2008

(1) Central Registry dapat bekerja sama dengan pihak lain guna mendukung Penatausahaan Surat Berharga. (2) Central Registry dapat memberikan persetujuan kepada Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian untuk menjadi SubRegistry. (3) Pihak-pihak yang dapat menjadi Sub-Registry adalah Bank, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek. (4) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui menjadi Sub-Registry setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

23


Sumber Regulasi SE 13/32/DASP 2011 Romawi II

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan I. Persyaratan Sub-Registry Pihak yang dapat disetujui sebagai Sub-Registry yaitu Bank, LPP dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Kustodian, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia; 2. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan; 3. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bapepam-LK; 4. telah mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga sejak memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK; 5. memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut : a. bagi Bank, yang selanjutnya disebut Bank Kustodian harus memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM; b. bagi LPP dan Perusahaan Efek yang selanjutnya disebut lembaga Kustodian bukan Bank, harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); 6. memiliki sistem penatausahaan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; 7. memiliki sistem penatausahaan surat berharga tanpa warkat (scripless) secara book-entry yang aman, akurat, dan terpercaya yang paling kurang dapat menatausahakan transaksi outright, repo, dan pengagunan; 8. Pengurus Sub-Registry tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), Daftar Kredit Macet dan Daftar Tidak Lulus Fit and Proper Test; 9. Pengelola Sub-Registry tidak termasuk dalam DHN dan Daftar Kredit Macet; 10. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan Kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang penatausahaan dan/atau penyimpanan Surat Berharga; 11. Surat Berharga yang dicatat dan/atau disimpan paling sedikit telah mencapai nilai nominal rata-rata bulanan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir, terdiri dari Surat Berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal; 12. memenuhi persyaratan sebagai peserta BI-SSSS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS; 13. menyediakan Jaringan Komunikasi berupa leased line atau dial up untuk mengakses SI BI-SSSS. Dalam hal menggunakan leased line, Sub-Registry dapat menggunakan jaringan yang digunakan untuk menyampaikan Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).

24


Sumber Regulasi SE 13/32/DASP 2011 Romawi III

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan II. Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Persetujuan Sebagai SubRegistry A. Tata Cara Permohonan 1. Kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II (angka I dalam kodifikasi ini) dapat mengajukan surat permohonan Lampiran I (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini), kepada: BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. 2. Penyampaian Surat permohonan sebagai Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan bersamaan dengan surat permohonan sebagai peserta BI-SSSS. 3. Surat permohonan sebagai Sub-Registry dan permohonan akses ke SI BI-SSSS dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian atau izin usaha sebagai Kustodian untuk lembaga Kustodian bukan Bank dari Bapepam-LK; b. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank Kustodian, atau jumlah modal disetor untuk lembaga Kustodian bukan Bank; c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan surat berharga secara scripless; e. riwayat pekerjaan atau keahlian di bidang Kustodian dari Pengurus dan Pengelola dalam hal calon Sub-Registry merupakan non bank, atau riwayat pekerjaan atau keahlian di bidang Kustodian dari Pengelola dalam hal calon Sub-Registry merupakan Bank Kustodian; f. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan g. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. B. Persetujuan Sebagai Sub-Registry 1. Dalam hal dokumen telah diterima lengkap, Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan langsung ke tempat kedudukan calon Sub-Registry dalam rangka meneliti kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II (angka I dalam kodifikasi ini).

25



Sumber Regulasi

Ketentuan 2. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Bank Indonesia memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk melengkapi dokumen yang belum disampaikan. 3. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau penolakan untuk menjadi Sub-Registry kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada butir A.3 diterima lengkap oleh Bank Indonesia 4. Dalam hal pemohon telah disetujui menjadi Sub-Registry, Bank Indonesia akan memberikan: a. Surat persetujuan sebagai Sub-Registry dan pemberian akses ke SI BI-SSSS yang disampaikan bersamaan dengan surat persetujuan sebagai peserta BI-SSSS, dengan dilampiri: 1) user-ID dan password untuk login ke jaringan Bank Indonesia bagi akses yang dilakukan melalui dial up; dan 2) user-ID dan password administrator lokal SI-BI-SSSS yang terdiri dari Administrator1 dan Administrator2; b. Surat pemberitahuan tanggal efektif kepersertaan BI-SSSS dengan dilampiri Surat Perjanjian Penggunaan BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS; dan c. Pelatihan SI BI-SSSS dan BI-SSSS.

Pasal 20 10/2/PBI/2008 Ayat (5) Penjelasan Pasal 20 12/12/PBI/2010 Ayat (5)

(5) Sub-Registry wajib memenuhi ketentuan Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SE 13/32/DASP 2011 Romawi IV.A

Salah satu ketentuan penatausahaan Surat Berharga yang wajib dipenuhi oleh Sub-Registry adalah ketentuan kewajiban SubRegistry untuk melakukan penatausahaan SBI sesuai ketentuan one month holding period bagi pemilik SBI. Tugas dan Kewajiban Sub-Registry 1. Tugas Sub-Registry a. Memelihara rekening Surat Berharga atas nama nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS. b. Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga untuk dan atas nama nasabah. c. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama nasabah. d. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah dari aset SubRegistry. e. Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir Rekening Surat Berharga yang memuat masing-masing seri Surat Berharga dan perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan Surat Berharga yang ditransaksikan secara repo dan diagunkan kepada pihak lain.

26


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan f. Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak penerima agunan. g. Melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem internal Sub-Registry. h. Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas diskonto, capital gain dan kupon (bunga) atau imbalan Surat Berharga atas nama nasabah sesuai peraturan pajak yang berlaku. 2. Kewajiban Sub-Registry a. Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan pada Rekening Surat Berharga (omnibus account) di Central Registry. b. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah. c. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. d. Menjaga agar posisi KPMM bagi Bank Kustodian atau modal disetor bagi lembaga Kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPMM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. e. Menjaga pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry sebagai dimaksud pada angka II (ayat (4) Romawi I dalam kodifikasi ini), kecuali butir II.4 dan II.11 (ayat (4) butir I.4 dan I.11 dalam kodifikasi ini). f. Melaporkan data nasabah secara lengkap dan benar yang meliputi informasi: account identifier data (AID), nama nasabah, alamat nasabah, status residensial dan jenis usaha/tipe investor, dengan tata cara pengisian sebagaimana Lampiran IV (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. g. Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan data termasuk user administrator lokal yang disampaikan oleh Bank Indonesia. h. Menyediakan Ketentuan dan Prosedur Tertulis, minimal mencakup penatausahaan Surat Berharga dan penggunaan SI BI-SSSS di internal Sub-Registry antara lain mengenai pemberian akses dan pengamanan penggunaan aplikasi SI BI-SSSS dari pihak yang tidak berwenang. i. Menyampaikan laporan kepada Central Registry dengan benar dan tepat waktu melalui sarana BI-SSSS Terminal (ST), SI BI-SSSS dan atau sarana lain. j. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data setelmen yang dilaporkan kepada Central Registry dengan data setelmen transaksi yang terjadi di Sub-Registry untuk

27


21

Sumber Regulasi

Pasal 21 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan menjamin kebenaran data laporan yang disampaikan kepada Central Registry. k. Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BI-SSSS, dalam hal terdapat kesalahan laporan: 1) laporan harian; 2) laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi buyback/debt switching; dan/atau 3) laporan bulanan posisi kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah individual Sub- Registry. (1) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga dilakukan tanpa warkat (scripless) dan secara book entry. Yang dimaksud dengan book entry adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (scripless) dalam suatu jurnal elektronis. (2) Catatan kepemilikan Surat Berharga pada Central Registry dan SubRegistry merupakan bukti kepemilikan yang sah.

22

Pasal 22 10/2/PBI/2008

(1) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry bersifat global (omnibus account). Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada rekening Sub-Registry secara omnibus account di Central Registry tidak dilakukan secara individual dan rinci per nasabah. Pencatatan secara individual dan rinci per nasabah dilakukan oleh Sub-Registry secara book entry dalam sistem penatausahaan internal yang bersangkutan. (2) Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan Surat Berharga atas nama Sub-Registry. (3) Sub-Registry wajib mencatat secara terpisah kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah dari aset Sub-Registry. (4) Sub-Registry tidak diperbolehkan memelihara rekening Surat Berharga untuk dan atas nama diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola. Pengelola Sub-Registry adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional Sub-Registry. (5) Sub-Registry bertanggung jawab atas kebenaran pencatatan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah.

SE 13/32/DASP 2011 Romawi IV.B

Pelaporan oleh Sub-Registry Sehubungan dengan kewajiban pelaporan oleh Sub-Registry sebagaimana tercantum pada butir A.2.i (Paragraf 20 ayat (5) butir 2.i dalam kodifikasi ini), maka diatur mengenai jenis, periode, tata cara pelaporan dan penggunaan sarana SI BI-SSSS sebagai berikut: 1. Jenis, periode dan tata cara pelaporan

28


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan Sub-Registry wajib menyampaikan beberapa jenis laporan kepada Bank Indonesia - Central Registry, dengan menggunakan sarana BI-SSSS, SI BI-SSSS, atau surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana lainnya misalnya faksimili, dengan pengaturan sebagai berikut : a. Laporan harian mengenai informasi setelmen transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antar nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama (in house transfer). Laporan ini disampaikan melalui BI-SSSS pada hari yang sama dengan tanggal perubahan pencatatan kepemilikan individual dalam sistem pencatatan Sub-Registry. b. Laporan hasil transaksi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan transaksi buyback/debt switching yang lelang atau transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS. Penerbitan SBN yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS antara lain penerbitan obligasi ritel Indonesia (ORI), penerbitan Sukuk Ritel, penerbitan SBN dalam rangka buyback debt/switching, penerbitan SBN dalam rangka transaksi private placement, transaksi SBN secara langsung dengan Pemerintah, dan transaksi peminjaman SBN untuk Primary Dealer. Penyampaian laporan dilakukan pada hari pelaksanaan setelmen dan Sub-Registry dapat mengetahui status pelaporan dimaksud melalui SI BI-SSSS dengan contoh format dan tata cara penyampaian laporan pada Lampiran IV (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. c. Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah individual Sub-Registry disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lambat 2 (dua) hari kerja pada bulan berikutnya sesuai dengan window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tata cara dan contoh format pada Lampiran IV (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. d. Laporan Tahunan berupa laporan rencana bisnis (bussiness plan) Sub-Registry pada tahun berikutnya, yang memuat antara lain: 1) target volume penatausahaan Surat Berharga; 2) rencana program peningkatan pelayanan; 3) rencana pengembangan sistem penatausahaan internal. Laporan ini disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender. e. Laporan perubahan Pengurus Sub-Registry dan/atau Pengelola Sub-Registry yang disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan. f. Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai keamanan sistem internal pencatatan Surat Berharga secara scripless yang disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan.

29


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan g. Laporan hasil audit (berupa fotokopi) dari otoritas pengawas Kustodian mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless, dalam hal tidak terdapat pemeriksaan oleh auditor independen selama periode tahun yang bersangkutan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; dan h. Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan sebagaimana huruf d sampai dengan huruf h disampaikan melalui surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu dengan menggunakan sarana lain misalnya faksimili, yang ditujukan kepada: BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 2. Pengiriman Laporan melalui SI BI-SSSS a. Penggunaan SI BI-SSSS SI BI-SSSS digunakan oleh Sub-Registry untuk : 1) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 1.c; dan 2) penyampaian data laporan harian sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dalam hal tidak dapat dilakukan melalui ST Client. b. Dalam hal Sub-Registry tidak dapat menyampaikan Laporan melalui SI BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf a, SubRegistry dapat menyampaikan Laporan dimaksud melalui Guest Bank SI BI-SSSS di Bank Indonesia – Central Registry dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan sebelumnya melalui faksimili dan/atau sarana lainnya dengan menjelaskan alasan yang menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan melalui SI BI-SSSS. c. Pengelolaan dan kewenangan Pengguna SI BI-SSSS 1) Pengelolaan user-ID dan password akses ke jaringan Bank Indonesia dan akses aplikasi SI BI-SSSS level Administrator lokal Sub-Registry dilakukan oleh Bank Indonesia. 2) Administrator Lokal merupakan pengguna SI BI-SSSS pada masing-masing Sub-Registry yang berwenang untuk: a) Membuat user setingkat Administrator Lokal (cloning); dan b) Melakukan kegiatan menambah (insert), menghapus (delete), reset password untuk user dan user group. 3) Pengelolaan user ID dan password user untuk akses ke aplikasi SI BI-SSSS dilakukan oleh masing-masing SubRegistry.

30


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan 4) Dalam hal Sub-Registry tidak dapat melakukan akses ke jaringan Bank Indonesia atau Administrator Lokal SubRegistry tidak dapat melakukan akses ke aplikasi SI BI-SSSS yang diakibatkan karena kesalahan password, Sub-Registry dapat menyampaikan permintaan reset password kepada Bank Indonesia. Permintaan reset password sebagaimana dimaksud pada butir 1), disampaikan Sub-Registry secara tertulis yang ditandatangani oleh Pengelola Sub-Registry dan dapat didahului melalui faksimili kepada: BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, d. pelaporan pada SI BI-SSSS 1) Waktu penyampaian laporan melalui SI BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut : WINDOW TIME PELAPORAN SUB-REGISTRY JENIS LAPORAN

DARI

SAMPAI

Distribusi Allotment Perdana Transaksi buyback/debtswitching Transaksi Koreksi

10.00 10.00

14.00 12.00

08.00

12.00

Laporan Bulanan

07.00

20.00

Transaksi secara batch

Permintaan SubRegistry

2) Dalam hal Sub-Registry tidak dapat menyampaikan laporan Distribusi Allotment Perdana dan Laporan Transaksi buyback/debtswitching pada window time yang ditentukan pada angka 1), maka Sub-Registry dapat mengajukan perpanjangan waktu melalui surat kepada Central Registry dan menjelaskan penyebab laporan tidak dapat disampaikan pada waktu yang ditentukan. Surat dimaksud dapat disampaikan terlebih dahulu melalui sarana lainnya misalnya faksimili kepada: BANK INDONESIA Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

31


23

Sumber Regulasi

Bagian Ketiga Pasal 23 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan e. Status laporan pada SI BI-SSSS Dalam penyampaian laporan melalui SI BI-SSSS, Sub-Registry perlu memperhatikan status hasil upload laporan bulanan pada Aplikasi SI BI-SSSS, serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Status hasil upload laporan bulanan pada SI BI-SSSS adalah sebagai berikut: 1) Status “Diterima” yaitu pengiriman laporan dalam batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan diterima dengan benar. 2) Status “Koreksi” yaitu pengiriman laporan dalam batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan tidak benar. 3) Status “Diterima Terlambat” yaitu pengiriman laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan diterima dengan benar. 4) Status “Koreksi Terlambat” yaitu pengiriman laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan kebenaran isi laporan tidak benar. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Sub-Registry pada status angka 2) atau 4), mengacu pada Lampiran II (Lampiran 2 dalam kodifikasi ini) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Setelmen Transaksi Surat Berharga (1) Setelmen transaksi Surat Berharga di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP. (2) Setelmen transaksi Surat Berharga secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen gross to gross atau gross to net. Yang dimaksud dengan “gross to gross” adalah proses setelmen dimana Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi. Yang dimaksud dengan “gross to net” adalah proses setelmen dimana Setelmen Surat Berharga dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi dan Setelmen Dana dilakukan secara keseluruhan setelah proses perhitungan transaksi jual beli Surat Berharga (netting system). (3) Setelmen transaksi Surat Berharga dapat dilakukan secara FoP dalam rangka: a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik Surat Berharga dengan identitas yang sama; b. perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan, dan pinjam meminjam; c. transaksi lainnya, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang. Yang dimaksud dengan ”transaksi lainnya” misalnya penerbitan Surat Berharga dalam rangka penyertaan modal (private

32


24

Sumber Regulasi

Pasal 24 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan placement) atau Exchange Traded Fund (ETF). Yang dimaksud dengan ”lembaga atau instansi yang berwenang” adalah Departemen Keuangan, Bapepam-LK untuk transaksi terkait dengan Pasar Modal dan Bank Indonesia untuk transaksi terkait perbankan. Ketentuan setelmen transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (Paragraf 23 dalam kodifikasi ini) juga berlaku bagi SubRegistry dalam melakukan Penatausahaan Surat Berharga nasabah. Sub-Registry merupakan perpanjangan tangan Central Registry sehingga dalam melakukan Penatausahaan Surat Berharga nasabah melalui sistem internalnya, Sub-Registry mengacu juga pada ketentuan setelmen transaksi Surat Berharga di Central Registry.

25

Pasal 25 10/2/PBI/2008

Setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS bersifat final. BI-SSSS tidak mengakomodasi pembatalan setelmen (unwinding) atas transaksi Surat Berharga yang telah dilakukan setelmennya di BI-SSSS.

26

Pasal 26 10/2/PBI/2008

(1) Dalam pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya melalui BI-SSSS, Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS harus menunjuk Bank peserta Sistem BI-RTGS sebagai Bank penerima dan/atau pembayar untuk melakukan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya antara lain pembebanan sanksi kewajiban membayar dan biaya penggunaan BI-SSSS. (2) Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai Bank pembayar dalam Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga harus menetapkan batas paling tinggi nominal per transaksi dan total nominal transaksi per hari untuk setiap Peserta yang menunjuk Bank dimaksud. (3) Ketentuan penetapan batas paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian tersendiri antara Bank peserta Sistem BI-RTGS dengan Peserta yang menunjuk Bank dimaksud atau dalam prosedur internal Bank peserta Sistem BI-RTGS. Pengaturan dalam prosedur internal Bank peserta Sistem BI-RTGS berlaku dalam hal Peserta yang menunjuk dan Bank peserta Sistem BI-RTGS adalah institusi yang sama.

27

Pasal 27 10/2/PBI/2008

(1) Peserta yang memiliki Rekening Giro di Sistem BI-RTGS harus memiliki saldo yang mencukupi pada Rekening Giro untuk pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga dan pembayaran kewajiban lainnya. Persyaratan kecukupan saldo Rekening Giro di Sistem BI-RTGS termasuk pula dalam rangka pembayaran untuk dan atas nama

33


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan Peserta lain yang menunjuk Peserta dimaksud sebagai Bank pembayar. Dalam hal saldo Rekening Giro di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi maka setelmen transaksi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan. (2) Peserta yang memiliki Rekening Surat Berharga di Central Registry harus memiliki saldo yang mencukupi pada Rekening Surat Berharga untuk pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga Peserta tidak mencukupi maka setelmen transaksi yang bersangkutan tidak dapat dilakukan.

28

Pasal 28 10/2/PBI/2008

BI-SSSS melakukan setelmen transaksi Surat Berharga antar Peserta berdasarkan data setelmen yang dikirimkan Peserta melalui BI-SSSS dan diterima oleh Penyelenggara. Setelmen transaksi Surat Berharga antar Peserta meliputi antara lain setelmen transaksi jual beli putus (outright), jual beli secara bersyarat (repo dan reverse repo), pinjam meminjam Surat Berharga (securities borrowing and lending), dan pencatatan agunan (pledge).

29

Pasal 29 10/2/PBI/2008

(1) Penyelenggara berwenang tidak meneruskan setelmen transaksi Surat Berharga di Pasar Sekunder yang belum jatuh waktu (early termination) untuk transaksi jual beli secara bersyarat (repo), pencatatan agunan (pledge) dan/atau transaksi lainnya yang dilakukan oleh Peserta melalui BI-SSSS. Kewenangan Penyelenggara untuk tidak meneruskan setelmen transaksi Surat Berharga hanya berlaku untuk transaksi Surat Berharga yang telah disepakati memiliki dua proses setelmen yaitu setelmen transaksi pertama (first leg) dan setelmen transaksi kedua (second leg). Kewenangan Penyelenggara dimaksud adalah untuk setelmen transaksi kedua (second leg) dan didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) (Paragraf 29 ayat (2) dalam kodifikasi ini). Transaksi lainnya adalah transaksi yang memiliki dua kali proses setelmen sebagaimana halnya transaksi jual beli secara bersyarat (repo) dan pledge. (2) Penyelenggara tidak meneruskan setelmen transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan salah satu Peserta, keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. (3) Penyelenggara tidak meneruskan setelmen transaksi Surat Berharga atas permintaan salah satu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila Peserta dapat menunjukkan adanya pemberian kuasa kepada Peserta dimaksud untuk membatalkan transaksi dari Peserta lawan transaksinya. Adanya pemberian kuasa pembatalan transaksi dari Peserta lawan transaksi dibuktikan dalam bentuk klausula pemberian kuasa pembatalan dalam perjanjian transaksi dimaksud atau surat kuasa.

34


Sumber Regulasi

Bagian Keempat

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan (4) Peserta yang mengajukan permintaan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab atas kebenaran pemberian kuasa pembatalan transaksi. (5) Peserta yang mengajukan permintaan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) membebaskan Penyelenggara dari tuntutan hukum dan bertanggung jawab atas tuntutan hukum terhadap Penyelenggara dan tuntutan lainnya, yang timbul akibat tidak diteruskannya setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembayaran Kupon (Bunga) atau Imbalan dan Nilai Pokok/ Nominal Surat Berharga

30

Pasal 30 10/2/PBI/2008

Peserta yang menerbitkan Surat Berharga harus memiliki dana yang mencukupi pada Rekening Giro Peserta untuk membayar kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu.

31

Pasal 31 10/2/PBI/2008

(1) Penyelenggara melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada pemilik Rekening Surat Berharga dengan mendebet Rekening Giro Peserta yang menerbitkan Surat Berharga dan mengkredit Rekening Giro Peserta melalui Sistem BI-RTGS. (2) Penyelenggara dapat melakukan pembayaran nilai pokok/nominal Surat Berharga sebelum tanggal jatuh waktu dan accrued interest atas kupon (bunga) atau bagian imbalan kepada pemilik Rekening Surat Berharga berdasarkan permintaan tertulis Peserta yang menerbitkan Surat Berharga, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (Paragraf 30 dalam kodifikasi ini). (3) Dalam hal pemilik Rekening Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Sub-Registry, Sub-Registry tersebut wajib meneruskan pembayaran dimaksud pada hari yang sama kepada nasabah pemilik Surat Berharga.

BAB V Bagian Kesatu Pasal 32 10/2/PBI/2008 Ayat (1) dan (2)

Operasional BI-SSSS Waktu Operasional

32

SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.D.1

(1) BI-SSSS diselenggarakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh Penyelenggara. (2) Penyelenggaraan BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Hari dan Jam Operasional BI-SSSS a. Penyelenggara menetapkan operasional BI-SSSS yang mencakup hari dan jam operasional. b. Penyelenggara menetapkan operasional BI-SSSS setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain. c. Jam operasional BI-SSSS mengikuti jam operasional Sistem BIRTGS kecuali cut-off BI-SSSS yang dilakukan lebih awal dari cut-off Sistem BI-RTGS.

35


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan d. Jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut: BI-SSSS

BI-RTGS

System opening

Pukul 06.30 WIB

Pukul 06.30 WIB

Cut-off warning

Pukul 17.00 WIB

Pukul 17.00 WIB

BI-SSSS

BI-RTGS

Pre-cut off

Pukul 18.00 WIB

Pukul 18.00 WIB

Cut-off

Pukul 18.30 WIB

Pukul 19.00 WIB

e. Jam operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku dalam kondisi normal dan dapat diubah oleh Penyelenggara sebagaimana diatur lebih lanjut pada angka 2 (Perubahan Jam Operasional pada ayat (3) dalam kodifikasi ini). f. Dalam hal hari operasional BI-SSSS ditetapkan lain dan/atau jam operasional BI-SSSS diubah, Penyelenggara memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta melalui sarana BI-SSSS (Administrative Messages) dan/atau sarana informasi lainnya. Pasal 32 10/2/PBI/2008 Ayat (3)

(3) Penyelenggara dapat melakukan perubahan jam operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan : a. kebijakan Penyelenggara; atau b. permintaan Peserta yang telah disetujui oleh Penyelenggara. Perubahan jam operasional BI-SSSS dapat berupa perpanjangan atau pengurangan jangka waktu operasional BI-SSSS. Perubahan jam operasional BI-SSSS yang dapat dilakukan berdasarkan permintaan Peserta hanya berupa perpanjangan jam operasional BI-SSSS. Perpanjangan jam operasional BI-SSSS berdampak terhadap perpanjangan jam operasional Sistem BI-RTGS.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.D.2

Perubahan Jam Operasional BI-SSSS a. Jam operasional BI-SSSS dapat diubah oleh Penyelenggara berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1) Berdasarkan kebijakan Penyelenggara a) Perubahan jam operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara dapat berupa perpanjangan atau pengurangan jam operasional. b) Penyelenggara dapat melakukan perubahan jam operasional termasuk window time transaksi. c) Perubahan jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain: 1. adanya gangguan pada BI-SSSS dan/atau Sistem BIRTGS; dan/atau 2. adanya kebijakan Penyelenggara yang menyebabkan perubahan jam operasional.

36


33

34

Sumber Regulasi

Bagian Kedua Pasal 33 10/2/PBI/2008

Pasal 34 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan 2) Berdasarkan permintaan Peserta a) Perubahan jam operasional berdasarkan permintaan Peserta hanya dapat berupa perpanjangan jam operasional. b) Perpanjangan jam operasional dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan penambahan jam operasional untuk melaksanakan Setelmen Surat Berharga. c) Perpanjangan jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : (1) Bagi Peserta yang juga peserta Sistem BI-RTGS Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS sesuai ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS yang berlaku. (2) Bagi Peserta Sub Registry Pengajuan permohonan dilakukan oleh Bank Pembayar yang telah ditunjuk oleh Peserta Sub Registry kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS sesuai ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS yang berlaku. d) Perpanjangan jam operasional BI-SSSS atas permintaan Peserta dikenakan biaya sesuai ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS.

Data Transaksi dan Setelmen (1) Peserta mengirimkan data transaksi dan setelmen melalui BI-SSSS kepada Penyelenggara berdasarkan instruksi tertulis yang digunakan oleh masing-masing Peserta sesuai ketentuan internal yang berlaku. (2) Peserta harus menyimpan dan menatausahakan instruksi tertulis berikut data transaksi dan setelmen Peserta yang dikirimkan kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Penyelenggara menerima data transaksi dan setelmen yang dikirimkan oleh Peserta melalui BI-SSSS. (2) Penyelenggara mengirimkan data posisi harian Rekening Surat Berharga masing-masing Peserta kepada Peserta dimaksud melalui BI-SSSS pada akhir hari. Data posisi harian Rekening Surat Berharga memuat data atau informasi kepemilikan masing-masing Peserta berdasarkan hasil setelmen transaksi Surat Berharga

35

Pasal 35 10/2/PBI/2008

Dalam hal terjadi perbedaan antara data transaksi dan setelmen serta data posisi harian Rekening Surat Berharga yang dimiliki oleh masingmasing Peserta dengan data yang dimiliki oleh Penyelenggara, data yang dianggap benar adalah data yang ada pada Penyelenggara. Perbedaan data transaksi dan setelmen serta data posisi harian Rekening Surat Berharga antara Peserta dan Penyelenggara antara lain dapat terjadi karena adanya gangguan teknis dan komunikasi.

37

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf 36

Sumber Regulasi Bagian Ketiga Pasal 36 10/2/PBI/2008 Ayat (1)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan

Biaya (1) Penyelenggara menetapkan jenis dan besar biaya penggunaan BISSSS yang wajib dibayar oleh Peserta. Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya-biaya yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta, antara lain biaya atas setiap pengiriman data transaksi, instruksi setelmen serta permintaan data oleh Peserta ke dan dari Penyelenggara, serta penggunaan BI-SSSS di lokasi Penyelenggara.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.E

-

Biaya Penggunaan BI-SSSS Penyelenggara mengenakan biaya terhadap Peserta atas penggunaan BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Jenis Biaya Jenis biaya dalam penggunaan BI-SSSS terdiri dari: a. Biaya Transaksi Dengan Bank Indonesia, yaitu biaya pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan Peserta, termasuk pengajuan dalam hal terdapat pembatalan transaksi (cancellation) dan/atau perubahan (amendment). b. Biaya setelmen, yang terdiri dari : 1) biaya setelmen atas Transaksi Dengan Bank Indonesia; dan 2) biaya setelmen atas transaksi Surat Berharga di pasar sekunder antar Peserta. c. Biaya permohonan informasi kepada Penyelenggara dan biaya pengiriman Administrative Messages. d. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank. 2. Penetapan Biaya Transaksi, Setelmen dan Permohonan Informasi Penetapan besarnya biaya untuk jenis biaya sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, huruf b dan huruf c, diatur sebagai berikut: a. Besarnya biaya dapat dibedakan berdasarkan jam operasional pengajuan transaksi, pelaksanaan setelmen dan/atau permohonan informasi yaitu jam normal dan jam sibuk (peak hour). b. Pembagian jam transaksi dengan window time sesuai ketentuan sebagai berikut : 1) Jam normal adalah periode dari jam pembukaan transaksi sampai dengan pre-closing; dan 2) peak hour adalah periode dari pre-closing sampai dengan closing. c. Pembagian jam operasional untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga dan permohonan informasi sesuai ketentuan sebagai berikut : 1) Jam normal adalah periode dari jam pembukaan BI-SSSS sampai dengan sebelum pukul 15.00 WIB; dan 2) peak hour adalah periode dari pukul 15.00 WIB sampai dengan cut-off BI-SSSS.

38



Sumber Regulasi 3.

4.

5.

6.

Ketentuan Penetapan Biaya Fasilitas Guest Bank Penetapan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.d, diatur sebagai berikut: a. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank yang mengacu pada waktu sistem start-up sampai dengan sistem shut-down. b. Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung ber-dasarkan akumulasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1 (satu) hari dengan pembulatan waktu 1 (satu) jam ke atas sebagaimana contoh perhitungan dalam Lampiran I (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini). c. Dalam hal terjadi gangguan jaringan internal di Bank Indonesia pada saat penggunaan Fasilitas Guest Bank, Penyelenggara dapat menyesuaikan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank. d. Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara dapat membebaskan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank terhadap Peserta. Biaya a. Biaya BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini). Dalam hal terdapat perubahan biaya, Penyelenggara mengumumkan perubahan dimaksud kepada Peserta melalui Administrative Messages dan/atau sarana lainnya. b. Bank Indonesia dapat menentukan lain pengenaan biaya BISSSS bagi Kementerian Keuangan atau lembaga lainnya yang disetujui Bank Indonesia menjadi Peserta. Perhitungan dan Pembebanan Biaya Perhitungan dan pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS oleh Penyelenggara kepada Peserta diatur sebagai berikut : a. Perhitungan jumlah biaya dilakukan oleh Penyelenggara pada setiap akhir hari untuk masing-masing Peserta. b. Penyelenggara membebankan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mendebet Rekening Giro Peserta atau Bank Pembayar yang ditunjuk Peserta. Pembebanan Biaya oleh Peserta Kepada Nasabah Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS, Peserta dapat mengenakan biaya kepada nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peserta mengenakan biaya kepada nasabah dalam jumlah yang wajar. b. Peserta mengumumkan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang ditetapkan Penyelenggara dan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah. c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

39


Sumber Regulasi Pasal 36 10/2/PBI/2008 Ayat (2)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan (2) Dalam hal Peserta mengajukan permintaan perpanjangan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b (Paragraf 32 ayat (3) huruf b dalam kodifikasi ini), Peserta dikenakan biaya perpanjangan jam operasional Sistem BI-RTGS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Perpanjangan jam operasional BI-SSSS berdampak terhadap perpanjangan jam operasional Sistem BI-RTGS.

Bagian Keempat 37

Pasal 37 10/2/PBI/2008

Pembebanan Rekening Giro dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta Dalam rangka melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan kegiatan penatausahaan melalui BI-SSSS, Penyelenggara berwenang melakukan pendebetan Rekening Giro Peserta, Rekening Giro Bank yang ditunjuk oleh Peserta dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta. Penyelenggara melakukan pendebetan Rekening Giro Peserta, Rekening Giro Bank yang ditunjuk oleh Peserta dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta untuk transaksi antara lain sebagai berikut: a. setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia; b. setelmen transaksi Surat Berharga antar Peserta; c. pembayaran kewajiban kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/ nominal Surat Berharga yang jatuh waktu; d. pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS;

Pasal 37 12/12/PBI/2010 Penjelasan huruf e

e. sanksi kewajiban membayar terkait ketentuan Operasi Moneter;

f. kewajiban pelunasan Fasilitas Pendanaan; g. eksekusi agunan/jaminan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Fasilitas Pendanaan dan/atau fasilitas pemerintah kepada Peserta; dan/atau h. biaya lainnya.

38

Bagian Kelima Pasal 38 10/2/PBI/2008

Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara Peserta membebaskan Penyelenggara dari tuntutan kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga akibat terlambat atau tidak terlaksananya transaksi, setelmen Surat Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga dan/atau sebab lainnya yang timbul. Keterlambatan atau tidak terlaksananya transaksi, setelmen Surat Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominan Surat Berharga disebabkan antara lain : a. pengiriman data transaksi atau instruksi setelmen oleh Peserta yang salah, terlambat atau dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang; b. tidak tersedianya dana yang cukup pada Rekening Giro penerbit Surat Berharga untuk pelaksanaan pembayaran kewajiban transaksi Surat Berharga saat jatuh waktu; dan c. terjadinya keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

40


39


Sumber Regulasi SE 12/28/DASP 2010 Romawi II.F

Ketentuan Peserta membebaskan Penyelenggara dari tuntutan kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga akibat terlambat atau tidak terlaksananya transaksi, setelmen transaksi Surat Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga dan/atau sebab lainnya yang timbul. Keterlambatan atau tidak terlaksananya transaksi, Setelmen Surat Berharga, pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga dimaksud disebabkan antara lain oleh: 1. pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga oleh Peserta kepada Penyelenggara dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang; 2. kesalahan data Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau instruksi setelmen Surat Berharga yang dikirimkan oleh Peserta kepada Penyelenggara; 3. gangguan jaringan komunikasi dan/atau sistem pada Peserta yang mengakibatkan penolakan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan keterlambatan setelmen transaksi Surat Berharga; 4. ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Peserta sebagai penerbit Surat Berharga pada Rekening Giro yang mengakibatkan tidak terbayar atau terlambatnya pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada Peserta pemilik Surat Berharga; 5. early termination oleh Penyelenggara yang dilakukan melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada butir C.3.a.8) (Paragraf 16 ayat (4) butir a.8) dalam kodifikasi ini); dan 6. keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat baik yang dialami oleh Penyelenggara maupun Peserta.

BAB VI Pasal 39 10/2/PBI/2008 Ayat (1) dan (2)

Pengawasan (1) Penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta atas penggunaan BI-SSSS. (2) Penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) (Paragraf 20 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dan/atau Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) (Paragraf 20 ayat (2) dalam kodifikasi ini). Penyelenggara dalam hal ini bertindak sebagai Central Registry. Pengawasan Central Registry terhadap kegiatan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan oleh Sub-Registry dan/atau pihak lain dilakukan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi IV.A.1 SE 13/32/DASP 2011 Romawi V

- Ruang Lingkup Pengawasan 1. Penyelenggara berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada butir III.D (Paragraf 12 dalam kodifikasi ini). 2. Bank Indonesia – Central Registry berwenang melalukan pengawasan terhadap Sub-Registry dengan ruang lingkup pengawasan, yaitu: a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban

41



Sumber Regulasi

3.

4. 5. 6.

7.

8.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A (Paragraf 20 ayat (5).1 dan (5).2 dalam kodifikasi ini); dan b. Pengawasan terhadap pelaporan oleh Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B (Paragraf 22 ayat (5).1 dan (5).2 dalam kodifikasi ini); Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka 2 dalam kodifikasi ini) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut: a. Pengawasan tidak langsung melalui laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta data/informasi kepada Sub-Registry. b. Pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap Sub-Registry. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b (butir 3.b dalam kodifikasi ini) dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. Dalam rangka pengawasan terhadap Sub-Registry, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas Kustodian. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Sub-Registry wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai permintaan Bank Indonesia. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat hasil temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh Sub-Registry, Bank Indonesia menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui surat dan/atau melalui sarana lainnya. Berdasarkan hasil pengawasan, Sub-Registry wajib melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sebagai berikut : a. Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan/atau melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A dan/atau IV.B (Paragraf 20 ayat (5).1 dan (5).2 dan/atau Paragraf 22 ayat (5).1 dan (5).2 dalam kodifikasi ini), wajib: 1) memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar atau melakukan koreksi kesalahan dengan data yang benar terhadap Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a (Paragraf 22 ayat (5) butir 1.a dalam kodifikasi ini) dan laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi buyback/debt switching yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.b (Paragraf 22 ayat (5) butir 1.b dalam kodifikasi ini), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (angka 7 dalam kodifikasi ini); 2) memenuhi kewajiban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1 (Paragraf 20 ayat (5).1 dalam kodifikasi ini), atau memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1 (Paragraf 22 ayat (5).1 dalam kodifikasi ini); 3) melakukan koreksi kesalahan atas laporan harian paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia;

42


Sumber Regulasi

Pasal 39 10/2/PBI/2008 Ayat (3)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan 4) melakukan koreksi kesalahan atas laporan dimaksud dalam butir IV.B.1.b, butir IV.B.1.d dan butir IV.B.1.h (Paragraf 22 ayat (5) butir 1.b, 1.d, dan 1.h dalam kodifikasi ini) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia; dan/atau 5) melakukan koreksi kesalahan atas laporan dengan data yang benar terhadap Laporan Bulanan dengan status ”koreksi” atau ”koreksi terlambat” dengan mekanisme sebagai berikut: a) Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan dalam periode waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c (Paragraf 22 ayat (5) butir 1.c dalam kodifikasi ini), maka koreksi kesalahan laporan dilakukan paling lama 1(satu) hari kerja sejak batas waktu yang ditetapkan. b) Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan melewati batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c (Paragraf 22 ayat (5) butir 1.c dalam kodifikasi ini), maka koreksi kesalahan laporan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan tersebut disampaikan. b. Sub-Registry yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga ratarata bulanan paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2.c (Paragraf 20 ayat (5) butir 2.c dalam kodifikasi ini) wajib membuat rencana tindakan (action plan) dalam rangka memenuhi kewajiban dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Rencana tindakan disampaikan kepada Bank IndonesiaCentral Registry paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia. 2) Rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib dipenuhi sesuai dengan batas waktu pemenuhan yang diusulkan Sub-Registry paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penyampaian rencana tindakan Sub-Registry, termasuk apabila terdapat perubahan. (3) Penyelenggara melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara langsung maupun tidak langsung. Penyelenggara melakukan pengawasan langsung sewaktu-waktu melalui pemeriksaan atas sistem dan aplikasi BI-SSSS dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan BI-SSSS di lokasi Peserta. Penyelenggara melakukan pengawasan tidak langsung atas data dan informasi yang terkait dengan penggunaan BI-SSSS oleh Peserta yang diserahkan oleh Peserta kepada Penyelenggara termasuk laporan dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Penyelenggara kepada Peserta.

43


Sumber Regulasi SE 12/28/DASP 2010 Romawi IV.A.2

SE 12/28/DASP 2010 Romawi IV.B

SE 12/28/DASP 2010 Romawi IV.C.1 dan IV.C.2

Pasal 39 10/2/PBI/2008 Ayat (4)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan A. Pengawasan dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut : a. Pengawasan tidak langsung, dengan cara melakukan pemantauan / analisis atas kegiatan Peserta melalui sistem pada Penyelenggara atau berdasarkan data/informasi yang diperoleh Penyelenggara dari Peserta atau pihak lain; dan b. Pengawasan langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha Peserta. B. Pengawasan Tidak Langsung 1. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Penyelenggara secara berkesinambungan. 2. Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat meminta Peserta untuk menyampaikan dokumen dan/atau laporan tertulis terkait pelaksanaan operasional BI-SSSS. 3. Dalam hal terdapat temuan bahwa Peserta tidak/ belum memenuhi kewajiban, Penyelenggara menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui surat kepada Peserta untuk ditindaklanjuti. 4. Berdasarkan surat dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3, Peserta wajib melaksanakan tindak lanjut dan melaporkan secara tertulis kepada Penyelenggara. 5. Dalam hal terdapat hasil temuan yang memerlukan pemeriksaam ke lokasi kegiatan usaha Peserta, Penyelenggara dapat melakukan pengawasan langsung. C. Pengawasan Langsung 1. Penyelenggara melakukan pengawasan langsung/pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha Peserta sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. Tujuan pengawasan langsung/ pemeriksaan adalah untuk memastikan Peserta telah memenuhi kewajiban sebagai Peserta, antara lain: a. Kesesuaian sistem dan prosedur operasional BI-SSSS yang ada di Peserta dengan ketentuan Penyelenggara; dan b. Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan Penyelenggara dan Perjanjian. (4) Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap Peserta atas penggunaan BISSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak-pihak yang memiliki keahlian antara lain di bidang pengembangan aplikasi BISSSS, jasa komunikasi dan audit teknologi informasi. Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan pihak lain yang ditunjuk tersebut diatur dalam suatu perjanjian.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi IV.C.3, IV.C.4

1. Dalam melaksanakan pengawasan langsung/pemeriksaan, Penyelenggara dapat menugaskan pihak lain yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang audit teknologi informasi untuk melakukan pengawasan langsung dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.

44


Sumber Regulasi

Pasal 39 10/2/PBI/2008 Ayat (5) dan (6)

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan 2. Dalam rangka pengawasan langsung/pemeriksaan, Peserta wajib memberikan kepada Penyelenggara : a. segala keterangan dan penjelasan mengenai pelaksanaan BISSSS, termasuk data elektronik, warkat, disposisi, dan dokumen tertulis lainnya; b. kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung/pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung lainnya ; dan c. bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran atas dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Peserta. 3. Prosedur pelaksanaan pengawasan langsung/pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Petugas pemeriksa menyampaikan surat introduksi pemeriksaan kepada Peserta yang akan diperiksa. b. Sebelum pengawasan langsung/pemeriksaan berakhir, petugas pemeriksa melakukan klarifikasi dan konfirmasi dengan pejabat berwenang perusahaan Peserta atau pimpinan Peserta atas hasil pemeriksaan. c. Setelah pengawasan langsung/pemeriksaan berakhir, petugas pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Peserta. d. Peserta wajib melakukan tindak lanjut atas temuan dalam pengawasan langsung/pemeriksaan dan melaporkan secara tertulis atas tindak lanjut kepada Penyelenggara. e. Apabila diperlukan, Penyelenggara dapat melakukan pengawasan langsung/pemeriksaan kembali untuk memastikan kebenaran laporan tindak lanjut. (5) Pihak lain yang ditunjuk Penyelenggara untuk melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan informasi dan data yang diperoleh dalam pengawasan. Kewajiban merahasiakan informasi dan data yang diperoleh dalam pengawasan termasuk seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan. (6) Dalam rangka pengawasan, Peserta wajib memberikan : a. informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan BI-SSSS; Yang dimaksud dengan “informasi dan data” antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pengawasan pemeriksaan. b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional BI-SSSS dan/atau kegiatan Penatausahaan Surat Berharga oleh Sub-Registry.

45

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf 40

Sumber Regulasi BAB VII Pasal 40 10/2/PBI/2008

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan

Keadaan Darurat (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat (force majeure), Penyelenggara memberlakukan prosedur dan rencana mengatasi keadaan darurat (contingency plan). Yang dimaksud dengan ”keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung BI-SSSS yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS. Yang dimaksud dengan ”keadaan darurat (force majeure)” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya peristiwaperistiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran pelaksanaan BI-SSSS dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan Penyelenggara dan/atau Peserta sehingga BI-SSSS tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, yang meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, perang dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (2) Keadaan darurat (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pengumuman dari Bank Indonesia atau diajukan oleh Peserta kepada Penyelenggara dengan didukung oleh keterangan tertulis dari lembaga berwenang yang terkait.

41

BAB VIII Pasal 41 10/2/PBI/2008

Sanksi (1) Penyelenggara mengenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis terhadap Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Paragraf 12 dalam kodifikasi ini). (2) Penyelenggara mengenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pencabutan atas persetujuan sebagai Sub-Registry dalam hal Peserta Sub-Registry tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) (Paragraf 20 ayat (5) dalam kodifikasi ini). Penyelenggara dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Central Registry.

SE 12/28/DASP 2010 Romawi V

-

Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penyelenggara mengenakan sanksi kepada Peserta yang melanggar ketentuan mengenai BI-SSSS dan/atau tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Penggunaan BI-SSSS. 2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan hasil pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir IV (Paragraf 39 dalam kodifikasi ini). 3. Penyelenggara menyampaikan surat teguran tertulis kepada Peserta dengan tembusan kepada lembaga pengawas terkait.

46


Sumber Regulasi SE 13/32/DASP 2011 Romawi VI


-

Ketentuan Sanksi terhadap Sub-Regitry diatur dengan ketentuan sebagai berikut: A. Teguran tertulis Dalam hal Sub-Registry tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B dan V.7 (Paragraf 22 ayat (5).1, (5).2, dan Paragraf 39 ayat (2).8 dalam kodifikasi ini) maka pengenaan sanksi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 1. teguran tertulis pertama; 2. teguran tertulis kedua, dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis pertama dalam hal Sub-Registry tidak memenuhi kewajibannya; 3. teguran tertulis ketiga, dilakukan 6 (enam) hari kerja sejak tanggal teguran tertulis kedua dalam hal Sub-Registry tidak memenuhi kewajibannya. B. Pencabutan Persetujuan Sebagai Sub-Registry 1. Persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry dapat dicabut oleh Bank Indonesia apabila: a. izin usaha sebagai Kustodian dicabut oleh Bapepam-LK; b. posisi KPMM Bank Kustodian atau modal disetor lembaga Kustodian bukan Bank kurang dari persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; c. Sub-Registry tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah teguran tertulis ketiga; d. terdapat keputusan atau surat permintaan dari otoritas pengawas terkait untuk mencabut persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry; e. terdapat putusan pailit dari pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap atas lembaga Kustodian bukan Bank; f. status Sub-Registry sebagai Peserta dicabut oleh Penyelenggara; g. terdapat permohonan tertulis dari Sub-Registry yang bersangkutan sepanjang Sub-Registry tersebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Penatausahaan Surat Berharga kepada nasabah, dengan menggunakan contoh surat sebagaimana Lampiran III (Lampiran 3 dalam kodifikasi ini). 2. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pencabutan sebagai Sub-Registry kepada SubRegistry. 3. Sub-Registry yang dicabut persetujuannya sebagai SubRegistry sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai dengan butir 1.f, harus menyelesaikan pencatatan perpindahan kepemilikan Surat Berharga individual nasabah

47


Sumber Regulasi

BI-Scripless Securities Settlement System Ketentuan kepada Sub-Registry lainnya yang ditunjuk oleh nasabah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pencabutan sebagai Sub-Registry. 4. Bank Indonesia mengumumkan pencabutan persetujuan Sub-Registry melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana informasi lainnya.

48

Lampiran 1

Lampiran SE No. 13/32/DASP tanggal 23 Desember 2011

Kepada Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lt.3 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Perihal : Permohonan Sebagai Sub-Registry Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Sub-Registry dalam penatausahaan Surat Berharga dan akses ke Sistem Informasi BI-SSSS, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut : a. fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian atau izin usaha sebagai Kustodian untuk lembaga Kustodian bukan Bank dari Bapepam-LK; b. fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya; c. fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; d. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank Kustodian, atau jumlah modal disetor untuk lembaga Kustodian bukan Bank; e. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri; f. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless; g. riwayat pekerjaan atau keahlian dari Pengurus dan/atau Pengelola di bidang Kustodian; h. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan i. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Adapun untuk keperluan akses ke Sistem Informasi BI-SSSS maka kami telah menyediakan jaringan komunikasi berupa (leased line/dial up).* Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, ……………............. Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang * Pilih salah satu

46

49

Lampiran 2 Lampiran SE No. 13/32/DASP tanggal 23 Desember 2011 --------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 32 /DASP TAHUN 2011 PERIHAL PERIZINAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN SUB-REGISTRY

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN SUB-REGISTRY

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia

DAFTAR …

50

Lanjutan Lampiran 2 Lampiran SE No. 13/32/DASP tanggal 23 Desember 2011 --------------------------------------------------------------------------

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

3

A. Latar Belakang

3

B. Tujuan Pedoman

4

KLASIFIKASI NASABAH

5

A. Status Nasabah

5

B. Tipe Investor

5

PEMELIHARAAN DATA NASABAH

8

A. Pemeliharaan data nasabah oleh Sub-Registry

8

B. Prosedur Pemeliharaan Data Nasabah

8

TATA

CARA

MELAKUKAN

KOREKSI

LAPORAN

SUB- 10

REGISTRY

BAB …

51


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Dalam

Penatausahaan

Surat

Berharga

yang

terdiri

atas

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN), Bank Indonesia menggunakan two tier system. Terkait dengan penatausahaan Surat Berharga oleh Sub-Registry, pada tier pertama Bank Indonesia sebagai Central Registry menatausahakan SBI dan SBN secara global (omnibus account) pada Rekening Surat Berharga Sub-Registry di BI-SSSS, dan selanjutnya Sub-Registry sebagai tier kedua menatausahakan SBI dan SBN secara individual untuk kepentingan

nasabah.

menggunakan Settlement

sarana

System

Dalam Bank

pelaksanaannya,

Indonesia

(BI-SSSS)

yaitu

–

Sub-Registry

Scripless

sarana

Securities

elektronik

yang

menghubungkan secara langsung (on-line) antara Sub-Registry dan Bank Indonesia sebagai Central Registry. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Bank Indonesia mengenai data pasar keuangan domestik dan kebutuhan Pemerintah terkait data kepemilikan SBN, maka Bank Indonesia memerlukan dukungan dari Sub-Registry untuk melaporkan data nasabah, yang mencakup mutasi dan posisi kepemilikan Surat berharga secara individual. Sehubungan dengan adanya kewajiban pelaporan dari SubRegistry kepada Central Registry untuk pelaksanaan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS atau Sistem Informasi BI-SSSS, dirasa perlu untuk memberikan pedoman teknis yang dapat digunakan

sebagai

acuan

bagi

Sub-Registry

dalam

proses

menyampaikan pelaporan tersebut. Isi dari pedoman teknis tersebut mencakup pengertian mengenai status dan tipe nasabah pemilik Surat Berharga, dan tata cara menyampaikan serta koreksi laporan Sub-Registry melalui BI-SSSS dan Sistem Informasi BI-SSSS. Dengan …

52


Dengan disusunnya pedoman teknis ini maka diharapkan terdapat suatu standardisasi pelaporan data nasabah Sub-Registry ke Central Registry. B.

Tujuan Pedoman Tujuan penyusunan pedoman adalah sebagai berikut : 1.

Memberikan petunjuk yang jelas kepada Sub-Registry dalam kegiatan mengklasifikasikan status nasabah dan tipe investor atas kepemilikan Surat Berharga yang ditatausahakan oleh SubRegistry sehingga diharapkan tercipta data kepemilikan Surat Berharga yang akurat dan handal.

2.

Memberikan petunjuk operasional yang memadai kepada SubRegistry dalam prosedur koreksi laporan Sub-Registry dan pemeliharaan data nasabah dapat dilakukan dengan cepat dan benar.

BAB …

53


BAB II KLASIFIKASI NASABAH

A.

Status Nasabah (Custody Code) Kepemilikan Surat Berharga yang ditatausahakan oleh SubRegistry dapat dibedakan menjadi Nasabah Residen (Client Resident) dan Nasabah Non Residen (Client Non Resident), dengan pengertian sebagai berikut : 1.

Client Resident (CR) Nasabah Residen atau Client Resident (CR) adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

2.

Client Non Resident (CN) Nasabah Non Residen atau Client Non Resident (CN) adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berencana berdomisili di Indonesia

B.

Tipe Investor (Investor Type) Surat Berharga yang ditatausahakan oleh Sub-Registry dapat dibedakan berdasarkan tipe investor yaitu Asuransi (Insurance), Reksadana (Mutual Fund), Dana Pensiun (Pension Fund), Perusahaan Sekuritas

(Securities

Company),

Lembaga

Keuangan

Lainnya

(Financial Institution), Perusahaan (Corporate), Yayasan (Foundation), Perorangan (Individual), dan Lainnya (Others).

Adapun pengertian

dari masing-masing tipe investor adalah sebagai berikut: 1.

Insurance (IS) Perusahaan perasuransian atau Insurance (IS) adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan

reasuransi,

perusahaan

pialang

asuransi,

perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai

kerugian,

dan

perusahaan

konsultan

aktuaria

sebagaimana …

54


sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 2.

Mutual Fund (MF) Reksadana atau Mutual Fund (MF) adalah wadah yang dipergunakan

untuk

menghimpun

dana

dari

masyarakat

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 3.

Pension Fund (PF) Dana Pensiun atau Pension Fund (PF) adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

4.

Securities Company (SC) Perusahaan Sekuritas/Efek atau Securities Company (SC) adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Investasi,

sebagaimana

Pedagang Efek, dimaksud

dan/atau Manajer

dalam

Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 5.

Financial Institution (IB) Lembaga Keuangan Lainnya atau Financial Institution (IB) adalah Bank dan badan usaha yang bergerak di sektor keuangan yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, dan Perusahaan Efek.

6.

Corporate (CP) Perusahaan atau Corporate (CP) adalah badan usaha yang berbentuk Firma (Fa) atau Commanditaire Vennotscaap (CV) atau Perseroan Terbatas (PT) yang jenis usahanya di luar sektor keuangan. 7. Foundation …

55


7.

Foundation (FD) Yayasan atau Foundation (FD) adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan,

sebagaimana

yang

tidak

mempunyai

dimaksud dalam Undang-Undang

anggota, Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan. 8.

Individual (ID) Perorangan atau Individual (ID) adalah orang perseorangan.

9.

Others (OT) Lainnya atau Others (OT) adalah investor yang tidak dapat dikategorikan sebagai Asuransi, Reksadana, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Lembaga Keuangan Lainnya, Perusahaan, Yayasan, dan Perorangan.

BAB …

56


BAB III PEMELIHARAAN DATA NASABAH

A.

Pemeliharaan data nasabah oleh Sub-Registry Dalam melakukan penatausahaan Surat Berharga, Sub-Registry harus memberikan identitas yang bersifat unik bagi setiap nasabah yang selanjutnya disebut dengan Account Identifier (AID). AID dimaksud mencakup informasi NPWP, nama, alamat, custody code dan investor type. Pemeliharaan AID meliputi kegiatan: 1.

Pemeliharaan AID pada ST Client Kegiatan pemeliharaan AID pada ST Client digunakan untuk melakukan pemeliharaan data nasabah masing-masing Sub-Registry yang terdapat pada ST Client yang mencakup penambahan/pendaftaran data nasabah baru, pengubahan atau penghapusan data nasabah lama.

2.

Pemeliharaan AID pada Sistem Informasi BI-SSSS Kegiatan pemeliharaan AID pada Sistem Informasi BI-SSSS meliputi koreksi data informasi AID pada master database.

B.

Prosedur Pemeliharaan Data Nasabah Kegiatan

pemeliharaan

pendaftaran/penambahan

data data

nasabah

meliputi

kegiatan

nasabah

baru,

kegiatan

pengubahan/koreksi data nasabah dan kegiatan penghapusan data nasabah yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 1.

Pendaftaran/penambahan data nasabah baru Kegiatan ini dilakukan oleh Sub-Registry melalui ST Client melalui menu database dan secara otomatis akan menambah AID pada master database di Sistem Informasi BI-SSSS pada saat pertama kali pengiriman data setelmen transaksi atas nama nasabah baru dilakukan. AID baru juga akan ditambahkan secara otomatis pada master…

57


master database di Sistem Informasi BI-SSSS pada saat dilakukan pengiriman laporan melalui Sistem Informasi BISSSS. 2.

Pengubahan/koreksi data nasabah a.

Dalam hal terdapat perubahan data nasabah atau terdapat ketidakkonsistenan data nasabah antara Sistem Informasi BI-SSSS dan ST Client, Sub-Registry harus melakukan perubahan/koreksi

pada

ST

Client

dan/atau

Sistem

Informasi BI-SSSS. b.

Sub-Registry dapat melihat informasi data nasabah yang tidak konsisten sebagaimana dimaksud pada butir a melalui Sistem Informasi BI-SSSS.

c.

Perubahan/koreksi data nasabah pada ST Client dapat dilakukan pada sepanjang jam operasional BI-SSSS.

d.

Perubahan/koreksi data nasabah pada Sistem Informasi BI-SSSS memerlukan approval dari Supervisor.

e.

Perubahan/koreksi data nasabah melalui Sistem Informasi BI-SSSS dan ST Client berlaku efektif pada T+0.

3.

Penghapusan data nasabah Sub-Registry hanya dapat melakukan penghapusan data nasabah yang terdapat pada ST Client. Penghapusan data nasabah dimaksud tidak akan menghapus data nasabah pada master database di Sistem Informasi BI-SSSS. Dengan demikian Sub-Registry tidak dapat menggunakan AID yang sudah dihapus pada ST Client untuk AID nasabah yang baru.

BAB …

58


BAB IV TATA CARA MELAKUKAN KOREKSI LAPORAN SUB-REGISTRY

1.

Prosedur Koreksi Laporan Transaksi Harian melalui Sistem Informasi BI-SSSS Dalam hal terjadi kesalahan data laporan setelmen transaksi, maka Sub-Registry melakukan koreksi atas data tersebut melalui Sistem Informasi BI-SSSS pada T+1 dan langsung meng-update posisi kepemilikan surat berharga milik nasabah pada (T+0). Transaksi koreksi hanya dapat dilakukan atas kesalahan transaksi antar nasabah Sub-Registry tersebut, khususnya pada data nominal transaksi serta informasi pada data AID penjual dan AID pembeli, dengan prosedur sebagai berikut : a.

menampilkan data setelmen transaksi pada menu enquiry transaksi.

b.

memilih

transaksi

yang

akan

dikoreksi

untuk

kemudian

melakukan koreksi atas data dimaksud. c. 2.

melakukan approval terhadap koreksi data oleh Supervisor.

Prosedur Koreksi Laporan Bulanan melalui Sistem Informasi BISSSS Dalam hal pengiriman laporan bulanan posisi kepemilikan melalui Sistem Informasi BI-SSSS berstatus “koreksi” atau “koreksi terlambat”,

maka

Sub-Registry melakukan

up-load ulang

data

pelaporan dengan data yang benar sampai status “Diterima” atau “Diterima terlambat” Penyampaian koreksi laporan melalui Sistem Informasi BI-SSSS dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3.

Prosedur Dummy Transaction Untuk Mengubah Kesalahan Input Surat Berharga Dalam hal terjadi kesalahan input surat berharga, maka perbaikan dapat dilakukan dengan membuat dummy transaction dengan …

59


dengan prosedur sebagai berikut. Contoh transaksi yang seharusnya terjadi: Penjual

Pembeli

001 : RD Jaya

SB

002 : PT. ABC

Nominal FR0046

Rp100 miliar

SB yang dijual : FR0047 Dampak : nasabah dengan AId 001 akan berkurang FR0047 sebesar Rp100 miliar dan nasabahdengan AID 002 akan bertambah FR0047 sebesar Rp100 miliar. Langkah-langkah perubahan : a.

Lakukan transaksi dummy dengan tipe transaksi IT – Inhouse Transfer, dengan seller : AID 002 dan buyer : AID 001, SB FR0047, sebesar Rp100 miliar.

b.

Lakukan transaksi dummy dengan tipe transaksi IT – Inhouse Transfer, dengan seller : AID 001 dan buyer : AID 002, SB FR0046, sebesar Rp100 miliar.

DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN,

RONALD WAAS

60

Lampiran 3

Lampiran SE No. 13/32/DASP tanggal 23 Desember 2011

Kepada Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lt.3 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Sub-Registry Dengan ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri menjadi Sub-Registry dalam Penatausahaan Surat Berharga terhitung sejak tanggal ..............................................................................................................., dengan pertimbangan .................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, kami telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah kami yang terkait dengan Penatausahaan Surat Berharga yang bersangkutan, termasuk memindahkan pencatatan kepemilikan Surat Berharga kepada Sub-Registry lain sesuai permohonan dan kesepakatan dengan nasabah dimaksud. Surat permohonan pengunduran diri sebagai Sub-Registry ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, ……………..……………..

Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang

53

61

Lampiran 4

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 32 /DASP TAHUN 2011 PERIHAL PERIZINAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN SUB-REGISTRY

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BI-SSSS UNTUK SUB REGISTRY Versi 2011.0

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS

62

Lanjutan Lampiran 4

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i DAFTAR REVISI ................................................................................................................ ii 1 PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1 1.2 Komponen Sistem Dan Alur Data ........................................................................ 2 2 GAMBARAN UMUM MENU ........................................................................................... 4 2.1 Database ........................................................................................................... 4 2.2 Pelaporan .......................................................................................................... 5 2.3 Enquiry ............................................................................................................. 6 2.4 Download .......................................................................................................... 7 2.5 Administrator ..................................................................................................... 7 3 OPERASIONAL DAN KEAMANAN.................................................................................. 8 3.1 Organisasi Dan Pengendalian .............................................................................. 8 3.2 Keamanan Sistem Operasional ............................................................................ 9 3.3 Akses Sistem Informasi BI-SSSS ......................................................................... 9 4 DATABASE............................................................................................................... 13 4.1 Pemeliharaan Data AID .................................................................................... 14 4.1.1 Mengubah Data AID ............................................................................. 14 4.1.2 Menyetujui Perubahan Data AID ........................................................... 17 4.2 Window Time Pelaporan ................................................................................... 19 5 PELAPORAN............................................................................................................. 20 5.1 Upload Distribusi Allotment Perdana .................................................................. 20 5.2 Upload Transaksi Buyback/Debtswitching .......................................................... 24 5.3 Upload Transaksi Secara Batch ........................................................................ 28 5.4 Upload Laporan Bulanan.................................................................................. 30 5.5 Transaksi Koreksi ............................................................................................. 33 5.5.1 Entri Transaksi Koreksi ........................................................................ 33 5.5.2 Persetujuan Transaksi Koreksi .............................................................. 36 6 ENQUIRY................................................................................................................. 38 6.1 Seluruh Transaksi ............................................................................................ 38 6.2 Transaksi Dengan AID Tidak Konsisten.............................................................. 40 6.3 Kepemilikan Surat Berharga .............................................................................. 42 6.4 Posisi Perbandingan Kepemilikan Surat Berharga ............................................... 47 7 DOWNLOAD ............................................................................................................ 51 7.1 Kepemilikan Surat Berharga .............................................................................. 51 7.2 Data AID ......................................................................................................... 52 7.3 Data Lain......................................................................................................... 53 8 ADMINISTRATOR..................................................................................................... 55 8.1 Pemeliharaan User ........................................................................................... 55 8.2 Pemeliharaan Group User ................................................................................. 59 9 LAMPIRAN ............................................................................................................... 65 Lampiran 1 - Format Upload Data Distribusi Allotment Perdana .................................. 65 Lampiran 2 - Format Upload Data Transaksi Buyback/Debt Switching ......................... 65 Lampiran 3 - Format Upload Data Transaksi Inhouse Secara Batch ............................. 66 Lampiran 4 - Format Upload Data Holding ................................................................ 69 Lampiran 5 - Format Upload Data AID ...................................................................... 69 Lampiran 6 - Format Download Kepemilikan Surat Berharga ...................................... 70 Lampiran 7 - Format Download Data AID .................................................................. 70 Lampiran 8 - Format Upload Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga ........ 71

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS BI-SSSS

Halaman i

63

Lanjutan Lampiran 4

DAFTAR REVISI

No

Penyempurnaan Pada Aplikasi Sistem

Cakupan Bab Yang Direvisi Pada

Informasi BI-SSSS

Petunjuk Penggunaan Versi 1.1

Penambahan sub menu upload laporan bulanan 1

pada menu pelaporan. Penambahan sub menu posisi perbandingan

2

Bab 5 Pelaporan

Bab 6 Enquiry

kepemilikan surat berharga pada menu

enquiry. 3

Perubahan menu administrator.

Bab 2 Gambaran Umum Menu


Halaman ii

64

Lanjutan Lampiran 4

1

PENDAHULUAN Dokumen ini memberikan pemahaman dan petunjuk penggunaan Sistem Informasi Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk Sub Registry, sebagai sarana informasi dan pelaporan Sub Registry dari dan kepada Bank Indonesia (BI) Central Registry.

1.1 Latar Belakang Sistem Informasi BI-SSSS merupakan pendukung aplikasi BI-SSSS dalam kegiatan pelaporan terkait penatausahaan Surat Berharga individual nasabah Sub Registry. Dengan penatausahaan rekening Surat Berharga Sub Registry di BI-SSSS yang bersifat global (omnibus) maka Sub Registry harus melaporkan penatausahaan induvidual nasabahnya kepada BI Central Registry. Saat ini, mekanisme pelaporan Sub Registry yang dilakukan melalui BI-SSSS belum sempurna, sehingga dibutuhkan mekanisme pelaporan pendukung melalui Sistem Informasi BI-SSSS. Sistem Informasi BI-SSSS di desain dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menyediakan fasilitas pengiriman data kepada BI Central Registry untuk mengakomodasi pengiriman data yang tidak dilakukan melalui BI-SSSS Terminal (ST). 2. Menyediakan fasilitas pengunduhan data (download) bagi Sub Registry untuk keperluan rekonsiliasi data individual nasabah yang ditatausahakan di sistem internal Sub Registry sesuai dengan data yang dilaporkan ke BI Central Registry. 3. Menyediakan fasilitas pengawasan (monitoring) bagi BI Central Registry terhadap kegiatan penatausahaan individual nasabah yang dilakukan oleh Sub Registry.


Halaman 1

65

Lanjutan Lampiran 4

1.2 Komponen Sistem Dan Alur Data

Leased Line / Dial Up

Login Aplikasi

Aplikasi Penyelenggara SCC/ BidCC (SCC/BidCC)

Sub Registry

Leased Line / Dial Up Sistem Informasi BI-SSSS

Login Aplikasi Database

Web Application Aplikasi Penyelenggara ServerBI-SSSS Sistem Informasi

Komponen Sistem Informasi BI-SSSS terdiri dari sistem aplikasi yang berbasis web dengan jaringan komunikasi yang dapat menggunakan dial up atau leased line. Untuk melakukan akses ke Sistem Informasi BI-SSSS, Bank Indonesia akan memberikan hak akses kepada

Sub Registry, baik untuk mengakses jaringan ekstranet ke Bank Indonesia maupun untuk mengakses aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS. Sistem Informasi BI-SSSS merupakan aplikasi yang berbeda dengan BI-SSSS. Informasi transaksi dan/atau posisi individual nasabah yang tidak dikirim melalui ST dilaporkan melalui Sistem Informasi BI-SSSS. Proses pelaporan yang dilakukan melalui Sistem Informasi BI-SSSS merupakan data posisi

allotment pasar perdana (antara lain : SBN/Sukuk Ritel atau private placement), transaksi buyback/debtswitching SBN dengan Pemerintah, transaksi koreksi, dan transaksi inhouse (transaksi antar nasabah Sub Registry) yang tidak dapat dikirim melalui ST (dalam kondisi

contingency plan). Alur data dan proses pengolahan data harian Sub Registry adalah sebagai berikut : 1. Sistem Informasi BI-SSSS mencatat posisi awal hari kepemilikan data individual nasabah

Sub Registry.

66 Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS

Halaman 2

Lanjutan Lampiran 4 2. Pada hari transaksi (T+0), Sub Registry mengirimkan data sebagai berikut: a. Melalui ST, data transaksi/setelmen antar peserta BI-SSSS dan data transaksi antar nasabah pada Sub Registry yang sama (transaksi inhouse). b. Melalui Sistem Informasi BI-SSSS, data posisi allotment pasar perdana (antara lain : SBN, Sukuk Ritel atau private placement), transaksi buyback/debtswitching dengan Pemerintah, transaksi koreksi dan transaksi lainnya yang tidak dikirim melalui ST. 3. Pada akhir hari (T+0) setelah end of day (EOD) BI-SSSS, berdasarkan seluruh data pada angka 2 maka Sistem Informasi BI-SSSS melakukan proses perhitungan mutasi transaksi harian untuk memperoleh posisi akhir kepemilikan individual nasabah. 4. Pada (T+1), Sub Registry melakukan monitoring terhadap kebenaran data posisi akhir kepemilikan individual nasabah pada satu hari kerja sebelumnya yang tercatat di Sistem Informasi BI-SSSS.


Halaman 3

Lanjutan Lampiran 4

2 GAMBARAN UMUM MENU Bab ini menggambarkan secara singkat fitur-fitur yang ada pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS bagi Sub Registry, untuk melakukan pemeliharaan data AID nasabah, melakukan pelaporan ke Bank Indonesia, melakukan enquiry data dan melakukan download data untuk keperluan rekonsiliasi. Berikut ini adalah bagan menu yang ada pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS untuk Sub

Registry :

2.1 Database Menu database digunakan untuk melakukan pemeliharaan data AID nasabah Sub Registry dan melihat informasi window time pelaporan yang berlaku pada saat itu. 1. Pemeliharaan Data AID Merupakan menu bagi Sub Registry untuk melakukan perubahan data AID individual dalam hal terdapat perubahan atas data nama, custody code, investor type, alamat dan NPWP. Namun demikian, menu ini tidak mengakomodasi kegiatan penambahan dan penghapusan data AID. 2. Window Time Pelaporan Adalah menu untuk melihat window time pelaporan yang berlaku saat itu, dimana pengiriman pelaporan hanya dapat dilakukan oleh Sub Registry sesuai waktu yang


Halaman 4

Lanjutan Lampiran 4 telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2 Pelaporan Menu pelaporan digunakan sebagai sarana pelaporan data berupa data posisi dan/atau transaksi individual nasabah Sub Registry kepada BI Central Registry. Adapun pelaporan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Upload Distribusi Allotment Perdana Merupakan pengiriman laporan data posisi atas distribusi allotment perdana (antara lain: SBN, Sukuk Ritel atau private placement) atas nama nasabah individual Sub

Registry. 2. Upload Transaksi Buy back/Debt Switching Merupakan pengiriman laporan atas transaksi buy back/debt switching SBN antara nasabah individual Sub Registry dengan Pemerintah. Transaksi buy back yaitu transaksi menjual SBN kepada Pemerintah, dimana Pemerintah menarik/melunasi SBN dimaksud sebelum jatuh tempo (early redemption).

Adapun transaksi debt switching yaitu

Pemerintah melakukan penukaran dengan cara menerbitkan SBN baru untuk menggantikan SBN lama yang ditarik oleh Pemerintah. 3. Upload Transaksi Secara Batch Merupakan fasilitas pengiriman laporan transaksi antar nasabah pada Sub Registry yang sama (inhouse) secara batch. Pelaporan secara batch melalui Sistem Informasi BI-SSSS merupakan opsi pengiriman dalam kondisi khusus dan telah disetujui oleh Bank Indonesia (misalnya contingency plan), yaitu apabila Sub-Registry tidak dapat dilakukan pengiriman laporan inhouse melalui aplikasi ST. Jenis transaksi inhouse yang dapat dikirimkan melalui Sistem Informasi BI-SSSS adalah semua transaksi inhouse, kecuali transaksi inhouse untuk jenis pledge dan repo

collateralized borrowing yang hanya dapat dilakukan pengirimannya melalui ST. 4. Upload Laporan Bulanan Merupakan menu untuk melakukan pengiriman laporan bulanan yang berisi transaksi nasabah dari masing-masing Sub Registry. 5. Transaksi Koreksi Merupakan fasilitas untuk melakukan transaksi koreksi atas kesalahan transaksi antar nasabah dalam satu Sub Registry yang sebelumnya transaksi tersebut telah dikirim melalui ST atau melalui Sistem Informasi BI-SSSS.


Halaman 5

Lanjutan Lampiran 4 Proses transaksi koreksi dilakukan dengan prinsip dual control, dimana transaksi

yang

telah diinput oleh user operator, selanjutnya harus mendapat persetujuan (approval) oleh user yang berbeda (user supervisor). Transaksi koreksi hanya dapat dilakukan melalui Sistem Informasi BI-SSSS.

2.3 Enquiry Menu Enquiry adalah fasilitas untuk melakukan enquiry data yang ada pada Sistem Informasi BI-SSSS, sebagai berikut : 1. Transaksi Merupakan menu untuk melihat transaksi yang telah dilakukan/dikirimkan oleh Sub

Registry baik melalui ST maupun melalui Sistem Informasi BI-SSSS. Namun demikian, tidak

mengakomodasi

enquiry

distribusi

allotment

perdana

dan

transaksi

buyback/debtswitching. 2. Transaksi Dengan AID Tidak Konsisten Merupakan menu untuk melihat transaksi yang telah dikirimkan oleh Sub Registry (baik melalui ST maupun Sistem Informasi BI-SSSS), khususnya untuk transaksi dengan AID dimana rincian datanya tidak konsisten atau tidak sesuai dengan data master AID nasabah yang telah tersimpan di Sistem Informasi BI-SSSS. 3. Kepemilikan Surat Berharga Merupakan menu untuk melihat data posisi kepemilikan surat berharga masing-masing

Sub Registry, berdasarkan tanggal, peserta, kepemilikan (per seri, individual, investor), penerbit, jenis surat berharga, kelompok seri, seri dan jenis account, custody code dan tipe investor. Untuk posisi kepemilikan individual nasabah, dapat dilihat posisi awal hari, mutasi transaksi harian dan posisi akhir hari. 4. Posisi Perbandingan Kepemilikan Surat Berharga Merupakan menu untuk menampilkan data laporan bulanan yang telah di kirim ke Bank Indonesia dan untuk mencetak apabila terdapat selisih pada laporan tersebut. Laporan ini dapat ditampilkan berdasarkan bulan dan tahun.


Halaman 6

Lanjutan Lampiran 4

2.4 Download Menu Download adalah fasilitas untuk melakukan pengambilan data. Data yang tersedia yaitu data kepemilikan surat berharga individual nasabah, data master AID nasabah serta informasi lain sepeti petunjuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS. 1. Kepemilikan Surat Berharga Merupakan menu untuk melakukan pengunduhan data kepemilikan surat berharga dari

Sub Registry. 2. Data AID Merupakan menu untuk melakukan pengunduhan data master AID nasabah Sub

Registry. 3. Data Lain Merupakan menu untuk mekukan pengunduhan informasi yang disediakan untuk Sub

Registry, sebagai contoh Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS.

2.5 Administrator Menu administrator digunakan untuk melakukan pemeliharaan user dan grup user pada masing-masing Sub Registry. 1.

Pemeliharaan User Menu Pemeliharaan User merupakan menu yang dapat digunakan oleh administrator lokal untuk melakukan penambahan user baru, perubahan terhadap data user dan menghapus user.

2.

Pemeliharaan Group User Menu Pemeliharaan Group User merupakan menu yang dapat digunakan oleh administrator lokal untuk melakukan penambahan group user baru, perubahan terhadap data group user , reset password dan menghapus group user.


Halaman 7

Lanjutan Lampiran 4

3 OPERASIONAL DAN KEAMANAN Untuk dapat mengakses Sistem Informasi BI-SSSS, Sub Registry harus mempunyai hak akses untuk masuk ke jaringan ekstranet Bank Indonesia dan hak akses untuk masuk ke aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS.

3.1 Organisasi Dan Pengendalian Pengelolaan hak akses dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai sistem administrator. Pengelolaan tersebut meliputi pendaftaran dan penambahan hak akses serta penonaktifan akses pengguna (user). User Sistem Informasi BI-SSSS dibagi dalam dua jenis, yaitu user jaringan komunikasi/ekstranet dan user aplikasi. User aplikasi untuk Sub Registry terdiri dari tingkatan user operator dan user supervisor. Tingkatan user tersebut dipergunakan untuk menetapkan peran user tersebut namun tidak membatasi akses terhadap fungsi-fungsi

online lainnya yang telah diatur dalam pemberian kewenangan fungsi oleh administrator. •

User Jaringan Komunikasi/ekstranet User jaringan komunikasi memiliki hak akses untuk dapat masuk ke jaringan komunikasi/ekstranet Bank Indonesia.

•

User aplikasi User aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS untuk Sub Registry terdiri dari 2 tingkatan, yaitu Operator dan Supervisor. Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkat tersebut adalah sebagai berikut : - Operator

Operator bertugas melakukan input transaksi dan/atau upload transaksi di Sistem Informasi BI-SSSS. Selain itu, operator juga memiliki kewenangan untuk mengakses menu Enquiry Sub Registry dan Download. - Supervisor

Supervisor bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan (approval) atas hasil input transaksi yang dilakukan oleh operator, khususnya dalam pemeliharaan database AID dan pengiriman transaksi koreksi. Selain itu, supervisor juga memiliki kewenangan untuk mengakses menu Enquiry Sub Registry dan Download. - Administrator

Administrator bertanggungjawab untuk memelihara dan mengelola user-user yang ada pada masing-masing peserta, termasuk fungsi untuk menentukan menu-menu


Halaman 8

Lanjutan Lampiran 4 yang akan diberikan kepada user.

3.2 Keamanan Sistem Operasional Setiap user diberi sebuah user ID dan sebuah password yang memungkinkannya mengakses Sistem Informasi BI-SSSS. Panjang minimum suatu user ID adalah 8 (delapan) karakter dan maksimumnya 16 (enam belas) karakter. Panjang minimum untuk password adalah 8 (delapan) karakter dan maksimum 16 (enam belas) karakter dan terdiri dari kombinasi antara alfanumerik serta minimal 1 karakter khusus. Untuk menjamin keamanan

password administrator menetapkan hal-hal sebagai berikut 1.

Password tidak diperlihatkan di layar.

2.

Jangka masa berlaku password adalah 90 (sembilan puluh hari). Oleh karena itu, user secara berkala harus mengubah password-nya, terutama pada saat jangka waktu berlakunya password sudah hampir habis.

3.

Batas toleransi kesalahan dalam melakukan input password bagi user adalah sebanyak 5 (lima) kali. Apabila melebihi batas toleransi tersebut, maka sistem akan menolak user tersebut. Untuk mengaktifkan kembali user tersebut maka Sub Registry harus mengajukan permohonan reset password kepada administrator di Bank Indonesia.

Pegawai Sub Registry yang diberikan hak akses, harus menjaga keamanan dan kerahasiaan

user ID dan password masing-masing. Ketika seorang user dimutasikan/pindah pekerjaan didalam organisasinya atau berhenti bekerja, Sub Registry harus melaporkan hal tersebut kepada administrator di Bank Indonesia untuk menghapus record user tersebut dari sistem.

3.3 Akses Sistem Informasi BI-SSSS Aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS dapat diakses dengan menggunakan web browser (antara lain Internet Explorer versi 6 ke atas). Prosedur untuk melakukan akses aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS adalah sebagai berikut: 1. Masuk ke alamat akses http://192.168.32.8/bissss 2. Melakukan login aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS, dengan tampilan sebagai berikut :


Halaman 9

Lanjutan Lampiran 4

•

Masukkan user ID;

•

Masukkan password;

•

Klik tombol .

3. Jika user ID dan password yang dimasukkan benar maka layar berikut akan ditampilkan

4. Jika user ID yang dimasukkan salah maka layar berikut akan ditampilkan


Halaman 10

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik tombol .

•

Ulangi masukkan user ID dan password yang benar.

5. Jika password yang dimasukkan salah maka layar berikut akan ditampilkan

•

Klik tombol .

•

Ulangi masukkan user ID dan password yang benar.

6. Jika pada saat login ke aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS muncul layar sebagai berikut :


Halaman 11

Lanjutan Lampiran 4

•

Periode password akan berakhir 5 hari kedepan

•

User harus melakukan penggantian password (prosedur nomor 7)

•

Apabila user tidak segera mengganti password, pada saat password berakhir saat

user login aplikasi maka akan tampil layar sebagai berikut :

•

Lakukan prosedur perubahan password (prosedur nomor 7)

7. Prosedur untuk mengganti password •

Melakukan login ke aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS.


Halaman 12

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik tombol

•

Maka layar berikut akan ditampilkan

•

Masukkan password lama yaitu password yang masih berlaku pada saat itu;

•

Masukkan password baru sebagai pengganti;

•

Masukkan password baru lagi pada Verifikasi Password;

•

Klik tombol <Simpan> untuk menyimpan perubahan password, atau

•

Klik tombol untuk membatalkan proses perubahan password.

4 DATABASE


Halaman 13

Lanjutan Lampiran 4 Menu pemeliharaan data pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS digunakan untuk pemeliharaan data AID dari nasabah yang ada pada Sub Registry dan untuk melihat

window time pelaporan yang berlaku saat itu. Menu Database adalah sebagai berikut:

4.1 Pemeliharaan Data AID Sub Registry harus melakukan pemeliharaan (update) master data AID nasabah yang merupakan mirroring dari database individual nasabah di sistem internal setiap Sub Registry dan database lokal ST. Menu pemeliharaan data pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS digunakan untuk pemeliharaan data AID nasabah yang ada pada Sub Registry. Informasi data AID pada Sistem Informasi BI-SSSS yang dapat diubah meliputi : nama, custody code, investor type, NPWP dan alamat nasabah Sub Registry.

4.1.1

Mengubah Data AID

Prosedur untuk mengubah/edit informasi pada data AID adalah sebagai berikut:


Halaman 14

Lanjutan Lampiran 4 1.

Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : • Klik [Database]; • Pilih [Pemeliharaan Data AID]. Layar berikut akan ditampilkan

2. Menampilkan informasi pada data AID •

Klik untuk menampilkan data AID yang ada pada database;

•

Pengisian field Member, Custody, Investor dan No. AID. -

Member (default ditetapkan oleh sistem dan berisi member code dan

member name Sub Registry tempat user yang sedang mengakses Sistem Informasi BI-SSSS terdaftar); -

Custody (opsional; dapat diisi CR (Client Resident), CN (Client Non

Resident) atau kosong untuk semua Custody); -

Investor (opsional; SC (Securities Company), CP (Corporate), MF (Mutual

Fund), IB (Lembaga Keuangan), IS (Insurance), PF (Pension Fund), ID (Individual), FD (Foundation), OT (Others) atau kosongkan untuk melihat semua tipe investor); -

No. AID (opsional; isi dengan No. AID yang ingin diketahui datanya atau kosongkan untuk menampilkan seluruh data AID);

•

Klik setelah seluruh data dilengkapi untuk melihat tampilan data AID sesuai dengan kategori yang sudah dipilih.;

•

Pilih nomor halaman untuk melihat data AID pada halaman berikutnya.


Halaman 15

Lanjutan Lampiran 4

3. Mengubah data AID Perubahan hanya dapat dilakukan pada field Nama, Custody Code, Investor

Type, NPWP dan Alamat. Prosedur mengubah data AID adalah sebagai berikut. •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan Data AID] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Tampilkan informasi data AID sebagaimana prosedur pada angka 2;

•

Klik <

•

Klik <Edit> untuk melakukan detil koreksi pada masing-masing data AID yang

> pada transaksi yang akan dikoreksi;

dipilih; •

Pada form Pemeliharaan Data, pilih/input field-field yang akan dikoreksi -

Nama (apabila data yang ingin diubah adalah data nama);

-

Custody Code (apabila data yang ingin diubah adalah jenis costudy meliputi jenis CR (Client Resident), CN (Client Non Resident));

-

Investor Type (apabila data yang ingin diubah adalah tipe investor meliputi SC (Securities Company), CP (Corporate), MF (Mutual Fund), IB (Lembaga Keuangan), IS (Insurance), PF (Pension Fund), ID (Individual), FD (Foundation), OT (Others));

-

NPWP (apabila data yang ingin diubah adalah nomer NPWP);

-

Alamat (apabila data yang ingin diubah adalah nomer Alamat);


Halaman 16

Lanjutan Lampiran 4 •

Klik <Simpan> untuk menyimpan data koreksi;

•

Klik untuk kembali ke menu sebelumnya.

4.1.2 Menyetujui Perubahan Data AID Persetujuan atas perubahan data AID hanya bisa dilakukan oleh user yang berbeda (user

supervisor). Tombol akan aktif apabila user yang sign-on aplikasi berbeda dengan user yang telah melakukan perubahan pada data AID. Prosedur sebagai berikut. 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Database];

•

Pilih [Pemeliharaan Data AID];

•

Klik ;

•

Klik menampilkan tabel daftar data AID yang telah diubah dan akan disetujui.

Layar berikut akan ditampilkan


Halaman 17

Lanjutan Lampiran 4

2. Menyetujui/menolak perubahan data AID. •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan Data AID] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik <

> pada tabel daftar data AID yang telah diubah dan akan disetujui untuk

melihat detil perubahan dalam bentuk form Edit Data AID sebagaimana berikut.

•

Klik<Approve> untuk menyetujui perubahan pada data AID.


Halaman 18


Klik untuk menolak perubahan pada data AID.

•

Atau klik untuk kembali pada menu sebelumnya.

4.2 Window Time Pelaporan Merupakan menu yang dapat dipergunakan untuk melihat window time yang berlaku saat itu untuk dapat melakukan kegiatan pelaporan kepada Bank Indonesia. Prosedur untuk melihat window time pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Database];

•

Pilih [Window Time Pelaporan].



Halaman 19

Lanjutan Lampiran 4

5

PELAPORAN

Menu pelaporan digunakan sebagai sarana pelaporan data posisi dan/atau transaksi dari Sub-

Registry ke BI Central Registry. Pelaporan yang dapat dilakukan meliputi pelaporan : distribusi allotment perdana, transaksi buyback/debtswitching, transaksi batch dan transaksi koreksi.

5.1 Upload Distribusi Allotment Perdana Merupakan menu yang dapat dipergunakan untuk pelaporan kepada Bank Indonesia atas hasil pendistribusian allotment pasar perdana (contohnya untuk : SBN, Sukuk Ritel atau hasil

private placement) yang telah dilakukan Sub Registry kepada nasabahnya. Pelaporan distribusi allotment perdana dilakukan dengan cara melakukan upload file yang berisi data hasil pendistribusian allotment pasar perdana. Pelaporan dimaksud hanya dapat dilakukan

Sub Registry pada window time transaksi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara. Pelaporan ini dapat dilakukan langsung oleh user Operator dan tidak memerlukan adanya

approval oleh user Supervisor. Bilamana data yang di-up load tidak sesuai dengan allotment secara global maka pelaporan akan ditolak Penyelenggara dan Sub Registry harus mengulangi proses pelaporan. Untuk melihat status pelaporan serta data allotment perdana untuk peserta Sub Registry, dapat dilakukan melalui fungsi enquiry yang terdapat pada menu tersebut. Format data distribusi allotment pasar perdana dapat dilihat sebagaimana Lampiran 3.


Halaman 20

Lanjutan Lampiran 4 Prosedur upload distribusi allotment perdana adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Upload Distribusi Allotment Perdana].


2. Upload data distribusi allotment perdana •

Aktifkan fungsi [Upload Distribusi Allotment Perdana] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pengisian field Tanggal, Member, dan Seri; -

Tanggal (default ditetapkan oleh sistem, berisi tanggal hari valuta sistem);

-

Member (default ditetapkan oleh sistem dan berisi nama Sub Registry tempat

user yang sedang mengakses Sistem Informasi BI-SSSS terdaftar); •

Seri (isi dengan seri SBN yang akan dilaporkan pendistribusiannya);

Pengisian field Nama File dilakukan dengan cara sebagai berikut. -

Klik untuk memilih file data distribusi allotment perdana SBN/Sukuk Ritel yang akan di-upload;

•

-

Pilih drive dan directory dari file;

-

Pilih file name yang akan di-upload;

-

Klik ;

Klik untuk melakukan upload data distribusi allotment perdana.


Halaman 21

Lanjutan Lampiran 4

3. Enquiry data distribusi allotment perdana •


•

Pengisian field Tanggal, Member dan Seri; -


-


user ID terdaftar); -

Seri

(isi

dengan

seri

SBN

atau

Sukuk

Ritel

yang

akan

di-enquiry

pendistribusiannya); •

Klik <Enquiry> untuk mengetahui status hasil pengiriman data distribusi allotment perdana.


Halaman 22

Lanjutan Lampiran 4

4. Pembatalan data distribusi allotment perdana yang telah dilakukan upload. •


•

Pengisian field Tanggal, Member dan Seri; -


-


user ID terdaftar); -

Seri

(isi

dengan

seri

SBN

atau

Sukuk

Ritel

yang

akan

di-enquiry

pendistribusiannya); •

Klik <Enquiry> untuk melakukan enquiry data distribusi allotment perdana;

•

Double klik pada data yang berstatus “Menunggu Persetujuan”;

•

Klik untuk melakukan pembatalan upload data distribusi allotment perdana yang telah dilakukan.


Halaman 23

Lanjutan Lampiran 4

5.2 Upload Transaksi Buyback/Debtswitching Merupakan menu yang dapat dipergunakan untuk melakukan pelaporan pelaksanaan setelmen transaksi buyback/debtswitching oleh Sub Registry atas kepemilikan SBN nasabah

Sub Registry yang mengikuti lelang tersebut. Pelaporan tersebut dilakukan dengan cara melakukan

upload

file

yang

berisi

data

hasil

pelaksanaan

setelmen

transaksi

buyback/debtswitching di tingkat nasabah Sub Registry. Pelaporan dimaksud hanya dapat dilakukan Sub Registry pada window time transaksi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pelaporan ini dapat dilakukan langsung oleh user Operator dan tidak memerlukan approval oleh user Supervisor. Bilamana data yang di-up load tidak sesuai dengan setelmen secara global maka pelaporan akan ditolak dan Sub Registry harus mengulangi proses pelaporan. Untuk melihat status pelaporan serta data transaksi untuk membeli kembali (buyback) dan transaksi dengan cara menukarkan surat berharga (debtswitching) yang diterbitkan pemerintah melalui BI-SSSS, dapat dilakukan melalui fungsi enquiry yang terdapat pada menu tersebut. Format data transaksi buyback dan debt switching dapat dilihat sebagaimana Lampiran 4 Prosedur pelaporan transaksi buyback/debtswitching adalah sebagai berikut: 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Transaksi Buyback/Debtswitching].

Akan tampil layar berikut.


Halaman 24

Lanjutan Lampiran 4

2. Upload data pelaksanaan transaksi buyback/debtswitching; •

Aktifkan fungsi [Transaksi Buyback/Debtswitching] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pengisian field Tanggal dan Member; -


-


user ID terdaftar); •

Pengisian field Nama File dilakukan dengan cara sebagai berikut; -

Klik

untuk

memilih

file

data

hasil

pelaksanaan

transaksi

buyback/debtswitching yang akan di-upload;

•

-


-


-

Klik ;

Pilih check box <Buyback> apabila data yang akan di-upload adalah data setelmen transaksi buyback atau pilih check box apabila data yang akan di-upload adalah data setelmen transaksi debt switching;

•

Klik untuk melakukan upload data

hasil pelaksanaan transaksi

buyback/debtswitching; •

Klik apabila ingin membatalkan upload data yang telah dilakukan.


Halaman 25

Lanjutan Lampiran 4

3. Enquiry data pelaksanaan transaksi buyback/debtswitching •


•



-



Pilih check box <Buyback> apabila ingin menampilkan data setelmen transaksi

buyback atau pilih check box apabila ingin menampilkan data setelmen transaksi debt switching; •

Klik <Enquiry> untuk menampilkan data atau status hasil pelaksanaan upload data transaksi buyback/debtswitching.


Halaman 26

Lanjutan Lampiran 4

4. Pembatalan pelaporan data pelaksanaan transaksi buyback/debtswitching •


•



-



Pilih check box <Buyback> apabila ingin menampilkan data setelmen transaksi

buyback atau pilih check box apabila ingin menampilkan data setelmen transaksi debt switching; •

Klik

<Enquiry>

untuk

menampilkan

data

hasil

pelaksanaan

transaksi

buyback/debtswitching; •

Double klik pada data yang berstatus “Menunggu Persetujuan”;

•

Klik untuk melakukan pembatalan upload data hasil pelaksanaan transaksi

buyback/debtswitching.


Halaman 27

Lanjutan Lampiran 4

5.3 Upload Transaksi Secara Batch Merupakan menu untuk melakukan pelaporan transaksi secara batch kepada Bank Indonesia. Jenis transaksi yang dapat dilaporkan secara batch adalah transaksi (1) Inhouse Sale, (2)

Inhouse Transfer, (3) Inhouse Repo Sell buy back, dan (4) Inhouse Reverse Repo Sell Buy Back Apabila terdapat upload transaksi secara batch, sistem melakukan validasi terhadap transaksi tersebut pada field data sebagaimana yang ada pada Lampiran 3. Apabila saat validasi ditemukan ketidaksesuaian, maka transaksi yang tidak sesuai akan ditolak oleh sistem. Format data transaksi batch dapat dilihat sebagaimana Lampiran 3. Prosedur upload transaksi secara batch adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Upload Transaksi Secara Batch].

Layar berikut akan muncul


Halaman 28

Lanjutan Lampiran 4

2. Upload data transaksi •

Aktifkan fungsi [Upload Transaksi Secara Batch] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

•


Klik untuk memilih file data transaksi;

-


-


-

Klik ;

Klik untuk melakukan proses pelaporan transaksi secara batch kepada Bank Indonesia.

3. Melihat hasil upload data transaksi secara batch. •

Aktifkan fungsi [Transaksi Batch] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik untuk mengetahui detil data transaksi yang berhasil di-upload dalam batch pelaporan;

•

Klik untuk mengetahui daftar detil data transaksi yang gagal di-upload dalam batch pelaporan;

•

Informasi yang ditampilkan pada layar Rekapitulasi Pelaporan Yang Berhasil maupun Rekapitulasi Pelaporan Yang Gagal adalah : 1. Tipe (tipe transaksi); 2. Seri (seri dari surat berharga); 3. Nominal (nominal dari transaksi);


Halaman 29

Lanjutan Lampiran 4 4. AID (No. AID nasabah penjual dan pembeli); 5. Custody (custody code dari nasabah penjual dan pembeli); 6. Investor (investor type dari nasabah penjual dan pembeli).

5.4 Upload Laporan Bulanan Merupakan menu untuk melakukan pengiriman laporan bulanan yang berisi transaksi nasabah dari masing-masing Sub Registry. Format data laporan bulanan dapat dilihat sebagaimana Lampiran 8. Prosedur upload laporan bulanan adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Upload Laporan Bulanan].

Layar berikut akan ditampilkan:


Halaman 30

Lanjutan Lampiran 4

2. Upload data laporan bulanan •

Aktifkan fungsi [Upload Laporan Bulanan] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pengisian field Periode Laporan, Tahun, Tanggal Pengiriman, Member dan Nama File. -

Periode Laporan (wajib diisi dengan tahun data yang ingin diketahui);

-

Tahun (wajib diisi dengan tahun data yang ingin diketahui);

-

Tanggal Pengiriman (DD/MM/YYYY) (wajib diisi dengan tanggal dari transaksi yang ingin ditampilkan atau klik <

> untuk memilih tanggal melalui

fasilitas kalender); •

Member (default terisi otomatis oleh sistem);


Klik untuk memilih file data transaksi;

-


-


-

Klik ;

•

Klik untuk melakukan upload laporan bulanan kepada Bank Indonesia.

•

Jika data yang di upload benar, layar berikut akan ditampilkan:


Halaman 31

Lanjutan Lampiran 4

•

Jika data yang di upload ada yang salah, layar berikut akan ditampilkan:


Halaman 32

Lanjutan Lampiran 4

5.5 Transaksi Koreksi Transaksi koreksi adalah fasilitas untuk melakukan koreksi atas data posisi kepemilikan nasabah yang telah tercatat pada Sistem Informasi BI-SSSS. Pelaksanaan transaksi koreksi hanya dimungkinkan pada window time transaksi yang telah ditentukan. Transaksi koreksi yang dilakukan melalui Sistem Informasi BI-SSSS akan langsung meng-update posisi kepemilikan surat berharga milik nasabah pada (T+0). Transaksi koreksi ini hanya dapat dilakukan atas transaksi di pasar sekunder. Transaksi koreksi yang dilakukan tidak menghapus transaksi sebelumnya yang terdapat kesalahan, namun akan mengkoreksi (update) posisi kepemilikan individual nasabah. Koreksi hanya dapat dilakukan atas kesalahan transaksi antar nasabah tersebut khususnya pada data nominal transaksi serta informasi pada data AID penjual dan AID pembeli. Fungsi-fungsi pada menu Transaksi Koreksi meliputi fungsi untuk melakukan entri dan persetujuan atas transaksi koreksi. Flow transaksi koreksi adalah :

Tampilkan Data Transaksi

Entri Transaksi Koreksi

Approval Transaksi Koreksi

Input transaksi koreksi dilakukan oleh Operator. Selanjutnya, Supervisor memeriksa hasil input transaksi koreksi oleh Operator dan memberikan persetujuan atau penolakan atas transaksi tersebut sebelum dikirim ke server Sistem Informasi BI-SSSS. Dalam hal Supervisor menyetujui transaksi koreksi dimaksud, maka transaksi koreksi akan dikirim ke server SI BISSSS.

5.5.1 Entri Transaksi Koreksi Untuk dapat melakukan entri transaksi koreksi, user harus menampilkan daftar transaksi, berdasarkan kriteria tanggal transaksi (wajib diisi) dan kriteria lain yang bersifat opsional, meliputi : MOR Referensi, AID (Account Identifier), Nama, Seri dan Agreement Code. Dari daftar transaksi tersebut, user dapat memilih transaksi yang ingin dikoreksi. Prosedur entri data transaksi koreksi adalah sebagai berikut: 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Transaksi Koreksi].


Halaman 33


Pilih [Entri].

Layar berikut ini akan ditampilkan.

2. Menampilkan daftar transaksi •

Aktifkan fungsi [Transaksi Koreksi] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pengisian field Tanggal Transaksi, MOR Referensi, Member, AID, Nama, Seri dan Agreement Code; -

Tanggal (wajib diisi dengan tanggal dari transaksi yang ingin ditampilkan atau klik <

-

> untuk memilih tanggal melalui fasilitas kalender);

MOR Referensi (opsional; untuk menampilkan data berdasarkan nomer referensi anggota);

-

AID (opsional; untuk menampilkan data berdasarkan);

-

Nama (opsional; untuk menampilkan data berdasarkan nama nasabah yang melakukan transaksi);

•

-

Seri (opsional; untuk menampilkan data berdasarkan seri yang ditransaksikan);

-

Agreement Code (opsional).

Klik untuk melihat data transaksi berdasarkan kategori yang dipilih.

Layar berikut ini akan ditampilkan


Halaman 34

Lanjutan Lampiran 4

3. Membuat transaksi koreksi Koreksi hanya dapat dilakukan pada field Nominal dan field No AID Penjual dan/atau No AID Pembeli, sedangkan untuk field Note bersifat opsional untuk diisi. Prosedur untuk membuat transaksi koreksi adalah sebagai berikut. •


•

Tampilkan form Daftar Transaksi sebagaimana prosedur pada angka 2;

•

Klik <

•

Klik <Buat Transaksi Koreksi> untuk melakukan detil koreksi pada masing-masing

> pada transaksi yang akan dikoreksi;

transaksi yang dipilih; •

Pada form Entri Transaksi Koreksi, pilih/input pada field-field berikut; -

Nominal (sebesar jumlah nominal transaksi revisi);

-

Note (opsional untuk diisi; berisi alasan dilakukan koreksi);

-

No AID (No AID penjual dapat di-input pada form [Informasi Penjual] dan No AID pembeli dapat di-input pada form [Informasi Pembeli]);

-

Data pada field Tanggal, Member, Tanggal Referensi, MOR Referensi, Seri merupakan data yang ditetapkan dari sistem;

•

Klik <Simpan> untuk menyimpan data koreksi;

•

Klik untuk kembali ke menu sebelumnya.


Halaman 35

Lanjutan Lampiran 4

5.5.2

Persetujuan Transaksi Koreksi

Persetujuan transaksi koreksi hanya dapat dilakukan oleh user Supervisor, dengan prosedur sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Pelaporan];

•

Pilih [Transaksi Koreksi];

•

Pilih [Persetujuan].

Layar berikut ini akan ditampilkan.


Halaman 36

Lanjutan Lampiran 4

2. Menyetujui/menolak transaksi koreksi •


•

Klik <

>

pada tabel daftar transaksi koreksi yang akan disetujui, untuk melihat

detil transaksi dalam bentuk form Approval Transaksi Koreksi;

•

Klik<Approve> untuk menyetujui atas transaksi yang telah dikoreksi;

•

Klik untuk menolak koreksi data.


Halaman 37

Lanjutan Lampiran 4

6

ENQUIRY

Fungsi enquiry adalah fasilitas untuk melakukan enquiry atas data yang ada pada Sistem Informasi BI-SSSS. Informasi tersebut mencakup seluruh transaksi antar nasabah maupun antar Peserta BI-SSSS, Transaksi dengan AID Tidak Konsisten dan Kepemilikan Surat Berharga.

6.1 Seluruh Transaksi Data transaksi yang dapat di-enquiry adalah data transaksi dan pelaporan yang dilakukan oleh Sub Registry baik melalui ST maupun melalui Sistem Informasi BI-SSSS. Namun demikian, tidak mengakomodasi enquiry pelaporan distribusi allotment perdana dan transaksi buyback/debtswitching. User dapat memilih tanggal transaksi tertentu untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh Sub Registry.

1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Enquiry];

•

Pilih [Seluruh Transaksi].



Halaman 38

Lanjutan Lampiran 4

2. Melakukan proses enquiry •

Aktifkan fungsi [Seluruh Transaksi] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pengisian field Tanggal, Member, Seri, Tipe Transaksi, Sumber, Status dan No Referensi Batch; -

Tanggal (DD/MM/YYYY) (wajib diisi dengan tanggal dari transaksi yang ingin ditampilkan atau klik <

> untuk memilih tanggal melalui fasilitas

kalender); -

Member (opsional; berisi daftar nama Sub Registry);

-

Seri (opsional; berisi daftar seri surat berharga);

-

Sumber (opsional; dapat dipilih <ST> atau <SI BI-SSSS> atau dikosongkan untuk semua jenis sumber data);

-

Status (opsional; dapat dipilih , dan <Entry> atau dikosongkan untuk semua status);

-

No Referensi Batch (opsional; berisi nomor referensi batch);

-

Tipe Transaksi yang dapat dipilih adalah : •

Sale;

•

Repo;

•

Repo 2nd leg;

•

Pledge;

•

Unpledge;

•

Transaksi koreksi (catatan : jika sumber data yang dipilih adalah Sistem Informasi BI-SSSS).

•

Inhouse sale;

•

Inhouse transfer;

•

Inhouse repo;


Halaman 39

Lanjutan Lampiran 4

•

•

Inhouse repo 2nd leg;

•

Inhouse pledge;

•

Inhouse unpledge;

•

Free of Payment (FOP);

Klik untuk melakukan proses enquiry terhadap report yang akan di-

enquiry.

6.2 Transaksi Dengan AID Tidak Konsisten


Halaman 40

Lanjutan Lampiran 4 Data transaksi dengan AID Tidak Konsisten yang dapat di-enquiry adalah data transaksi yang dilakukan oleh Sub Registry dengan custody code dan tipe investor yang tidak sesuai antara data pelaporan dengan database master. Fungsi ini sebagai sarana untuk monitoring terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Sub Registry pada data base master dan sebagai sumber informasi untuk melakukan koreksi data AID.

1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Enquiry];

•

Pilih [Transaksi Dengan AID Tidak Konsisten].

Layar berikut akan ditampilkan.

2. Melakukan proses enquiry: •

Aktifkan fungsi

[Transaksi Dengan AID Tidak Konsisten] sebagaimana

prosedur pada angka 1; •

Isi field Tanggal (wajib diisi untuk melihat data seluruh transaksi dengan AID tidak konsisten atau klik <

•


Klik untuk melakukan proses enquiry terhadap report yang akan di-enquiry;

•

Klik untuk melakukan proses mencetak data ke printer atau melakukan download data ke file.


Halaman 41

Lanjutan Lampiran 4

6.3 Kepemilikan Surat Berharga


Halaman 42

Lanjutan Lampiran 4 Data posisi surat berharga Sub Registry yang dapat dilakukan enquiry adalah data posisi surat berharga Sub Registry sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Proses enquiry dapat dilakukan per kepemilikan, seri dan jenis account. Untuk data posisi surat berharga dengan kategori per kepemilikan dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu : a. Berdasarkan Seri, memungkinkan user untuk menampilkan posisi surat berharga yang ada pada Sub Registry dengan sub kategori yang dapat dipilih: 1) Penerbit, dengan pilihan : surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia atau Pemerintah; 2) Jenis Surat Berharga, untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah SBI sedangkan untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat dipilih ON, SBSN dan SPN; 3) Kelompok Seri, untuk Surat Berharga Negara (SBN) jenis ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel; 4) Seri Surat Berharga; 5) Per account, dengan pilihan : Active, Pledge, dan Collateralized Borrowing. b. Berdasarkan Investor, menu ini memungkinkan user untuk menampilkan posisi surat berharga yang ada pada Sub Registry dengan sub kategori yang dapat dipilih: 1) Penerbit, dengan pilihan : surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia atau Pemerintah; 2) Jenis Surat Berharga, untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah SBI sedangkan untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat dipilih ON, SBSN dan SPN; 3) Kelompok Seri, untuk Surat Berharga Negara (SBN) jenis ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel; 4) Seri Surat Berharga; 5) Per account, dengan pilihan : Active, Pledge, atau Collateralized Borrowing; 6) Jenis Costudy, dengan pilihan : Client Resident atau Client Non Resident; 7) Tipe Investor, dengan pilihan : Corporate, Foundation, Financial Institution,

Individual, Insurance, Mutual Fund, Pension Fund, Securities Company atau Others. c. Berdasarkan Invidual, menu ini memungkinkan user untuk menampilkan posisi surat berharga yang ada pada Sub Registry dengan sub kategori yang dapat dipilih: 1) Penerbit, dengan pilihan : surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia atau Pemerintah; 2) Jenis Surat Berharga, untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah SBI sedangkan untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat dipilih ON, SBSN dan SPN;


Halaman 43

Lanjutan Lampiran 4 3) Kelompok Seri, untuk Surat Berharga Negara (SBN) jenis ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel; 4) Seri Surat Berharga; 5) Per account, dengan pilihan : Active, Pledge, atau Collateralized Borrowing; 6) Jenis Costudy, dengan pilihan : Client Resident atau Client Non Resident; 7) Tipe Investor, dengan pilihan : Corporate, Foundation, Financial Institution,

Individual, Insurance, Mutual Fund, Pension Fund, Securities Company atau Others; 8) Per AID dengan pilihan untuk AID tertentu atau dikosongkan untuk semua AID; 9) Nama nasabah.

Prosedur untuk melakukan enquiry adalah sebagai berikut. 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Enquiry];

•

Pilih [Kepemilikan Surat Berharga].


2. Melakukan proses enquiry: •

Aktifkan fungsi [Kepemilikan Surat Berharga] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•


Tanggal (DD/MM/YYYY) (wajib diisi dengan tanggal dari transaksi yang ingin ditampilkan atau klik <

-



user ID terdaftar);


Halaman 44


Pengisian field Kepemilikan (terdiri dari tiga kriteria : Per Seri, Individual dan Investor). -

Bilamana pada field Kepemilikan, kriteria yang dipilih adalah Per Seri maka akan muncul field sebagai berikut o

Penerbit (opsional; berisi Pemerintah dan Bank Indonesia);

o

Jenis Surat Berharga (opsional; untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat dipilih SBI, sedangkan untuk surat berharga yang diterbitkan Pemerintah dapat dipilih ON, SBSN dan SPN);

o

Kelompok Seri (opsional;

untuk surat berharga

yang diterbitkan

Pemerintah, jika dipilih ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan jika dipilih SBSN akan tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel); o

Seri (sebelum field Jenis Surat Berharga di pilih maka field Seri tidak ada isinya atau kosong);

o

Account

(opsional;

terdiri

dari

Active,

Pledge

Collateral

dan

Borrowing).

-

Bilamana pada field Kepemilikan, kriteria yang dipilih adalah Per Investor maka akan muncul field sebagai berikut o


o


o



yang diterbitkan

Pemerintah, jika dipilih ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan jika dipilih SBSN akan


Halaman 45

Lanjutan Lampiran 4 tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel); o


o

Account

(opsional;

terdiri

dari

Active,

Pledge

Collateral

dan

Borrowing); o

Custody (opsional; terdiri dari : Client Non Resident dan Client Resident);

o

Investor (opsional; terdiri dari : Corporate, Foundation, Financial

Institution, Individual, Insurance, Mutual Fund, Pension Fund, Securities Company, atau Others).

-

Bilamana pada field Kepemilikan, kriteria yang dipilih adalah Per Investor maka akan muncul field sebagai berikut o


o


o



yang diterbitkan

Pemerintah, jika dipilih ON maka akan tersedia pilihan fixed rate, ORI, variable rate dan zero coupon sedangkan jika dipilih SBSN akan tersedia pilihan fixed rate dan Sukuk Ritel); o


o

Account

(opsional;

terdiri

dari

Active,

Pledge

dan

Collateral

Borrowing); o

Custody (opsional; terdiri dari : Client Non Resident dan Client Resident);

o

Investor (opsional; terdiri dari : Corporate, Foundation, Financial


Halaman 46

Lanjutan Lampiran 4 Institution, Individual, Insurance, Mutual Fund, Pension Fund, Securities Company, atau Others); o

AID dan Nama (dapat dipilih check box AID (default) atau Nama, pengisian field kosong untuk nomer AID nasabah atau nama nasabah bersifat opsional).

•

Urut Berdasarkan (dapat dipilih berdasarkan Saldo dan Seri serta dapat dipilih untuk model urutan secara Ascending (default) atau Descending);

•

Klik untuk melihat tampilan daftar transaksi sesuai dengan kriteria yang dipilih.

6.4 Posisi Perbandingan Kepemilikan Surat Berharga Merupakan menu untuk menampilkan data laporan bulanan yang telah di kirim ke Bank Indonesia dan untuk mencetak apabila terdapat selisih pada laporan tersebut. Laporan ini dapat ditampilkan berdasarkan bulan dan tahun.


Halaman 47

Lanjutan Lampiran 4 Prosedur untuk melakukan enquiry adalah sebagai berikut. 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Enquiry];

•

Pilih [Posisi Perbandingan Kepemilikan Surat Berharga].


2. Menampilkan posisi perbandingan kepemilikan surat berharga •

Aktifkan

fungsi

[Posisi

Perbandingan

Kepemilikan

Surat

Berharga]

sebagaimana prosedur pada angka 1; •

Pengisian field Periode Laporan, Tahun dan Member. -

Periode Laporan (wajib diisi dengan tahun data yang ingin diketahui);

-

Tahun (wajib diisi dengan tahun data yang ingin diketahui);

-

Member (default terisi otomatis oleh sistem);

Layar berikut akan ditampilkan: •

Jika laporan yang dikirim oleh Sub Registry sudah benar


Halaman 48

Lanjutan Lampiran 4

•

Jika laporan yang dikirim oleh Sub Registry terdapat kesalahan


Halaman 49

Lanjutan Lampiran 4

3. Mencetak posisi perbandingan kepemilikan surat berharga •

Aktifkan

fungsi

[Posisi

Perbandingan

Kepemilikan

Surat

Berharga]

sebagaimana prosedur pada angka 1; •

Menampilkan posisi perbandingan kepemilikan surat berharga sebagaimana prosedur angka 2;

•

Klik untuk mencetak posisi perbandingan kepemilikan surat berharga.



Halaman 50

Lanjutan Lampiran 4

7

DOWNLOAD

Menu ini digunakan untuk pengunduhan data Kepemilikan Surat Berharga, Master AID nasabah dan data-data lain, masing-masing dengan pilihan format data yaitu tab delimeted dan pipe delimeted. Informasi yang terdapat pada fungsi download meliputi Kepemilikan Surat Berharga, Data AID dan Data Lain.

7.1 Kepemilikan Surat Berharga Data posisi kepemilikan surat berharga Sub Registry dapat di-download melalui Sistem Informasi BI-SSSS. User dapat memilih tanggal posisi kepemilikan surat berharga tertentu yang akan diambil datanya. 1.

Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Download];

•

Pilih [Kepemilikan Surat Berharga].



Halaman 51

Lanjutan Lampiran 4

2.

Download data kepemilikan surat berharga •

Aktifkan fungsi [Kepemilikan Surat Berharga] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik check box

untuk memilih format file dalam bentuk tab

delimited atau untuk memilih format file dalam bentuk pipe delimited; •

Klik untuk melakukan download data kepemilikan surat berharga.

7.2 Data AID Data nasabah (AID) dari masing-masing Sub Registry dapat di-download melalui Sistem Informasi BI-SSSS. 1.


Klik [Download];

•

Pilih [Data AID].



Halaman 52

Lanjutan Lampiran 4

2.

Download data AID •

Aktifkan fungsi [Data AID] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik check box

untuk memilih format file dalam bentuk tab

delimited atau untuk memilih format file dalam bentuk pipe delimited; •

Klik untuk melakukan download data AID.

7.3 Data Lain Sistem Informasi BI-SSSS juga menyediakan fasilitas download Data Lain yang antara lain berisi data yang di-upload oleh Bank Indonesia dan merupakan informasi bagi Sub Registry. 1.


Klik [Download];

•

Pilih [Data Lain].



Halaman 53

Lanjutan Lampiran 4

2.

Download Data Lain •

Aktifkan fungsi [Data Lain] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pilih file yang akan di-download;

•

Klik untuk melakukan download data.


Halaman 54

Lanjutan Lampiran 4

8 ADMINISTRATOR Menu Administrator dapat digunakan untuk melakukan pemeliharaan terkait dengan pemeliharaan user pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS.

8.1 Pemeliharaan User Menu Pemeliharaan User merupakan menu yang dapat digunakan untuk pemeliharaan user yang digunakan pada aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS. Pemeliharan tersebut meliputi : penambahan, perubahan, dan menghapus user. Prosedur penggunaan menu tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Administrator];

•

Pilih [Pemeliharaan User];


2. Mencari user id •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan User] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Pencarian user id dapat dilakukan sebagai berikut: -

Pada field ID User, masukkan user id untuk mencari data user;

-

Klik untuk memulai pencarian.

3. Menambah user baru dan memberikan hak akses. •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan User] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik untuk menambah user baru;


Halaman 55


Pengisian field ID User, Nama User, Institusi, Level User dan User Group -

ID User (wajib diisi; maksimal 16 digit);

-

Nama User (wajib diisi; maksimal 32 digit);

-

Institusi (wajib diisi; default diisi oleh sistem);

-

Level User (wajib diisi; level user terdiri dari Operator, Supervisor, Administrator);

-

User Group (wajib diisi; apabila level user diisi Operator, Supervisor atau berdasarkan group user yang dibuat melalui menu Pemeliharaan Grup User);

•

Klik <Simpan> untuk menyimpan data user yang baru ditambahkan;

•

Klik untuk membatalkan penambahan data user.

4. Melakukan approve data user •

Aktifkan menu [Pemeliharaan User] sebagaimana prosedur angka 1 namun dengan user id dari administrator yang berbeda;

•

Klik option Pending untuk memilih data user yang telah di-create pada prosedur angka 3 dan akan disetujui;

•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user yang akan disetujui;

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user yang akan disetujui;



Halaman 56

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik <Approve> untuk melakukan approval data user dan bila data user sudah diperiksa kebenaran datanya;

•

Klik untuk me-reject data apabila diketahui ada data yang salah;

•

Klik untuk melakukan pembatalan.

5. Mengubah data user • •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan User] sebagaimana prosedur pada angka 1; Cari user yang akan diubah datanya sebagaimana prosedur pada angka 2;


•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user yang akan di ubah.

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user yang akan di ubah.



Halaman 57

Lanjutan Lampiran 4

•

Pengisian field Nama User dan Level User. -

Nama User (jika akan melakukan perubahan pada nama user);

-

Institusi (jika akan melakukan perubahan pada nama institusi);

-

Level User (jika akan melakukan perubahan pada level user);

•

Klik check box Reset Password (jika akan melakukan reset password);

•

Klik check box Reset Counter (jika akan melakukan reset terhadap kesalahan password yang telah dilakukan);

•

Klik <Simpan> untuk menyimpan perubahan data user;

•

Klik untuk membatalkan perubahan data user;

•

Lakukan persetujuan terhadap perubahan data sebagaimana prosedur angka 4.

6. Menghapus user • •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan User] sebagaimana prosedur pada angka 1; Cari user yang akan diubah datanya sebagaimana prosedur pada angka 2;



Halaman 58

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user yang akan di hapus;

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user yang akan di hapus;


•

Klik untuk menghapus data user;

•

Klik untuk membatalkan penghapusan data user;

•


8.2

Pemeliharaan Group User

Menu Pemeliharaan Group User merupakan menu yang dapat digunakan untuk pemeliharaan

group user yang berisi hak akses menu yang akan digunakan oleh user pada aplikasi Sistem


Halaman 59

Lanjutan Lampiran 4 Informasi BI-SSSS.

Pemeliharan tersebut meliputi :

penambahan, perubahan, dan

menghapus group user. Prosedur penggunaan menu tersebut adalah sebagai berikut : 1. Mengaktifkan fungsi Pada menu utama Sistem Informasi BI-SSSS : •

Klik [Administrator];

•

Pilih [Pemeliharaan Group User];


2. Menambah user group •

Aktifkan fungsi [Pemeliharaan Group User] sebagaimana prosedur pada angka 1;

•

Klik untuk menambah group user baru;

•

Pengisian field ID Group User, Deskripsi Group User dan Departemen -

ID User Group (wajib diisi; maksimal 16 digit);

-

Deskripsi User Group (wajib diisi; maksimal 30 digit);


Halaman 60

Lanjutan Lampiran 4

•

Pada tab Menu, klik check box

atau

yang ada pada setiap pilihan menu,

untuk memberikan hak akses user pada menu-menu Sistem Informasi BI-SSSS;

•

Klik <Simpan> untuk menyimpan data user group yang baru ditambahkan;

•

Klik untuk membatalkan penambahan data user group.

3. Melakukan approve data user group •

Aktifkan menu [Pemeliharaan Group User] sebagaimana prosedur angka 1 dengan menggunakan user id dari administrator yang berbeda;

•

Klik option Pending untuk memilih data user group yang akan di approval;

•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user group yang akan di approval;

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user group yang akan di approval.



Halaman 61

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik <Approve> untuk melakukan approval data user group dan bila data user

group sudah diperiksa kebenaran datanya; •

Klik untuk me-reject data apabila diketahui ada data yang salah;

•

Klik untuk melakukan pembatalan;

4. Mengubah data user group •


•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user group yang akan di ubah;

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user group yang akan di ubah;


Halaman 62

Lanjutan Lampiran 4 Layar berikut akan ditampilkan:

•

Pengisian field Deskripsi User Group. -

Deskripsi User Group (jika akan melakukan perubahan pada Deskripsi User

Group); •

Pada tab Menu, klik check box atau yang ada pada setiap pilihan menu, untuk memberikan hak akses user pada menu-menu Sistem Informasi BI-SSSS (jika akan melakukan perubahan terhadap menu-menu yang akan diberikan);

•

Klik <Simpan> untuk menyimpan perubahan data user group;

•

Klik untuk membatalkan perubahan data user group;

•


5. Menghapus user group •




Halaman 63

Lanjutan Lampiran 4

•

Klik pada tanda >> untuk memilih data user group yang akan di hapus;

•

Klik <Edit> untuk menampilkan data user group yang akan di hapus;


•

Klik untuk menghapus data user group.

•

Klik untuk membatalkan penghapusan data user group;

•



Halaman 64

Lanjutan Lampiran 4 Format Data SI BISSSS

9 LAMPIRAN Lampiran 1 - Format Upload Data Distribusi Allotment Perdana Spesifikasi File Format

: TAB Delimited Nama Field Member Code Nomor AID Nama Nasabah NPWP Securities Code Custody Code

X(17) X(20) X(60) X(24) X(16) X(2)

Investor Type

X(2)

Nominal

9(15)v99

Lampiran

2

-

Format

Format

Keterangan

Mandatory Mandatory Mandatory Optional Mandatory Mandatory CR – Client Resident CN – Client Non Resident Mandatory IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others Mandatory

Upload Data Transaksi Buyback/Debt

Switching Spesifikasi File Format

: TAB Delimited Nama Field Record Type

X(1)

Member Code Nomor AID Nama Nasabah Custody Code

X(17) X(20) X(60) X(2)

Investor Type

X(2)

Format


Keterangan

Mandatory B – Buyback D – Debt Switching Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory CR – Client Resident CN – Client Non Resident Mandatory IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate Halaman 65

129


Securities Code Nominal Securities Code2 Nominal2

SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others Mandatory Mandatory Mandatory for Record Type = D Mandatory for Record Type = D

X(16) 9(15) X(16) 9(15)v99

Lampiran 3 - Format Upload Data Transaksi Inhouse Secara Batch Spesifikasi File Format S/N

: Fixed

Record Size (byte) : 1000

Field Description

A

Format

Remarks

700

1.

Record Type

X

2.

Member Code

X(17)

Mandatory. "0" – header record Mandatory, the installed SSSS member Either the principal member or the individual member itself

3.

Creation Date

9(8)

4.

Batch Reference

X(10)

Mandatory. YYYYMMDD, current value date Mandatory. Can be any alphanumeric. This reference number is generated by the member in-house system and must be unique for the same processing day.

5.

Message Type

X

Mandatory. 'S' – SSTS Original Transaction to SCC

6.

Batch Type

X

Mandatory. “1” – Batch Upload. This batch type can be used for all SSSS transactions.

7.

Reserved

B

File Trailer

1.

Record Type

X(662)

700 X st

2.

Total SSTS 1 Count

3.

Total SSTS 1st Nominal Amount

Mandatory. "9" – trailer record

9(5)

Mandatory

9(16)v99

Mandatory

Total SSTS 2

nd

Count

5.

Total SSTS 2

nd

Nominal Amount

4.

Reserved

X(653)

C

Transaction Record

1000

1.

Record Type

4.

For future usage.

9(5)

Mandatory for Lender SBL transaction

9(16)v99

Mandatory for Lender SBL transaction


X

Mandatory. "1" – SSTS Halaman 66

130


2.

Transaction Code

9(3)

Mandatory, TC for SSTS:

720 – Inhouse Transfer 3.

Transaction Details

3.1

Initiate Party

996 X

Mandatory, Position of the member

S – Seller B – Buyer 3.2

Seller Member Code

X(17)

Mandatory

3.3

Seller Agent Code

X(17)

Optional

3.4

Seller Reference

X(10)

Optional

3.5

Seller Custody Code

X(2)

Mandatory

CR – Client Resident CN – Client Non-Resident 3.6

Seller Investor Type

X(2)

Mandatory

IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others 3.7

Buyer Member Code

X(17)

Mandatory

3.8

Buyer Agent Code

X(17)

Optional

3.9

Buyer Reference

X(10)

Optional

3.10

Buyer Custody Code

X(2)

Mandatory

CR – Client Resident CN – Client Non-Resident 3.11

Buyer Investor Type

X(2)

Mandatory

IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others 3.12

Transaction Date

9(8)

Mandatory, YYYYMMDD

3.13

Value Date

9(8)

Mandatory, YYYYMMDD

3.14

Beneficiary / By Order Of

X(24)

Optional

3.15

Agreement Code

X(20)

Optional

3.16

Securities Code

X(16)

Mandatory


Halaman 67

131


3.17

Nominal Amount

9(15)v99

Mandatory

3.18

Clean Price/Disc

9(3)v9(5)

Mandatory for Sale, Repo

3.19

Yield

9(3)v9(5)

3.20

Sign

X

3.21

Accrued Interest/Bonus

9(15)v99

Optional

3.22

Misc

9(15)v99

Optional

3.23

Total Proceed

9(15)v99

Mandatory

3.24

Transaction Type

X(2)

3.25

Settlement Type

X

3.26

Tax I Date

3.27

Tax I Nominal Amount

9(15)v99

Optional

3.28

Tax I Price

9(3)v9(5)

Optional

3.29

Tax II Date

9(8)

3.30

Tax II Nominal Amount

9(15)v99

Optional

3.31

Tax II Price

9(3)v9(5)

Optional

3.32

Tax III Date

9(8)

3.33

Tax III Nominal Amount

9(15)v99

Optional

3.34

Tax III Price

9(3)v9(5)

Optional

3.35

Tax Percentage

9(3)v99

Optional

3.36

Seller To Buyer Information / Buyer To Seller Information

X(140)

Optional

3.37

Repo Type

X(2)

Mandatory for Repo/Reverse Repo.

3.38

Repo Maturity Date

9(8)

Mandatory for Repo SBB. YYYYMMDD

3.39

Repo Rate (%)

9(3)v9(5)

Mandatory for Repo SBB.

3.40

Repo Yield (%)

9(3)v9(5)

Optional

3.41

Sign

3.42

Repo Accrued Interest/Bonus

9(15)v99

Optional

3.43

Repo Maturity Total Proceed

9(15)v99


3.44

Repo Tenure

9(3)


3.45

Seller AID

X(20)

Mandatory

3.46

Buyer AID

X(20)

Mandatory

3.47

Name for Seller Customer

X(60)

Mandatory

3.48

Name for Buyer Customer

X(60)

Mandatory

9(8)

X


Optional Sign, always = "+"

Mandatory IL – Inter SubReg Sale IT – Inter SubReg Transfer IR – Inter SubReg Repo IS – Inter SubReg Repo 2nd Leg Mandatory for Transaction Type = Sale

G - Gross Gross Optional. YYYYMMDD

Optional. YYYYMMDD

Optional. YYYYMMDD

SB – Sale Buy Back

Sign, always = "+"

Halaman 68

132


3.49

NPWP for Seller Customer

X(24)

Optional

3.50

NPWP for Buyer Customer

X(24)

Optional

3.51

Address for Seller

X(60)

Optional

3.52

Address for Buyer

X(60)

Optional

3.53

Reserved

X(99)

For future usage.

Lampiran 4 - Format Upload Data Holding

Spesifikasi File Nama File Format

: [MEMBER CODE] : TAB Delimited Nama Field Nomor AID X(20) Nama Nasabah X(60) Custody Code X(2) Investor Type

X(2)

Securities Code Nominal

X(16) 9(15)

Format

Keterangan

CR – Client Resident CN – Client Non Resident IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others Dalam Juta

Lampiran 5 - Format Upload Data AID Spesifikasi File Nama File Format

: [MEMBER CODE] : TAB Delimited Nama Field Nomor AID X(20) NPWP X(24) Nama Nasabah X(60) Address 1 X(20) Address 2 X(20) Address 3 X(20) Custody Code X(2) Investor Type

Format

X(2)


Keterangan

CR – Client Resident CN – Client Non Resident IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution Halaman 69

133


CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others

Lampiran 6 - Format Download Kepemilikan Surat Berharga Spesifikasi File : [MEMBER_CODE]YYYYMMDDHHMMSS_HL_[Format].txt : TAB Delimited / PIPE Delimited Nama Field Format Keterangan Tanggal 9(8) YYYYMMDD Securities Code X(16) Custody Code X(2) CR – Client Resident Nama File Format

Investor Type

X(2)

Account Type

X(2)

Nomor AID Sign Nominal

X(20) X(1) 9(15)

CN – Client Non Resident IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others AC – Active PI – Pledge In PO – Pledge Out CI – Collateralize Borrowing (CB) In CO – Collateralize Borrowing (CB) Out +, -

Lampiran 7 - Format Download Data AID

Nama File Format

Spesifikasi File : [MEMBER_CODE]YYYYMMDDHHMMSS_AID_[Format].txt : TAB Delimited / PIPE Delimited


Halaman 70

134


Nama Field Nomor AID NPWP Nama Nasabah Address 1 Address 2 Address 3 Custody Code

X(20) X(24) X(60) X(20) X(20) X(20) X(2)

Format

Investor Type

X(2)

Keterangan

CR – Client Resident CN – Client Non Resident IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others

Lampiran 8 - Format Upload Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga Spesifikasi File Nama File Format

: [MEMBER CODE] : TAB Delimited Nama Field

Format

Nomor AID Nama Nasabah Status Nasabah (Custody Code)

X(20) X(60) X(2)

Tipe Investor (Investor Type)

X(2)

Securities Code Nominal

X(16) 9(15)

Keterangan

CR – Client Resident CN – Client Non Resident IS – Insurance MF – Mutual Fund PF – Pension Fund IB – Financial Institution CP – Corporate SC – Securities Company FD – Fundation ID – Individual OT – Others Dalam Juta

DIREKTUR AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN,

RONALD WAAS Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS

Halaman 71

135

Lampiran 5

Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 BIAYA PENGGUNAAN BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

1.

Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia (bidding) dengan menggunakan menu Automatic Bidding System (ABS) pada ST Peserta: No. Jenis Transaksi Jam Normal Peak Hour (buka transaksi s.d Pre- (Pre-Closing s.d Closing) Closing) 1. Transaksi Operasi Moneter Rp.15.000,00 Rp.30.000,00 2. Transaksi Lelang SBN Rp.15.000,00 Rp.30.000,00 a.n. Pemerintah

2.

Pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia dengan menggunakan menu Supervisory pada ST Peserta: No. 1. 2. 3.

3.

Jam Normal 06.30 – < 15.00 WIB Rp.15.000,00 -

FLI/FLIS SBI/SBN Repo atau SBIS Repo FPJPS

Peak hour ≥ 15.00 WIB Rp.30.000,00 Rp.30.000,00 Rp.30.000,00

Setelmen transaksi Surat Berharga dan Pengajuan Informasi ke Penyelenggara No.

Jenis Transaksi

A 1.

Setelmen Setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia oleh Penyelenggara Setelmen transaksi antar Peserta dengan menggunakan menu SSTS Informasi Enquiries dengan menu Supervisory Administrative messages

2. B 1. 2.

4.

Jenis Transaksi

Jam Normal 06.30 – < 15.00 WIB

Peak hour ≥ 15.00 WIB

Rp.15.000,00

Rp.15.000,00

Rp.15.000,00

Rp.30.000,00

Rp.15.000,00 Rp. 7.500,00

Rp.30.000,00 Rp.15.000,00

Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per jam, dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

1. 2.

Bank A Bank A

Sistem StartUp 10.39 11.18

3. 4. 5.

Bank B Bank B Bank C

13.00 14.25 16.02

No

Nama Bank

Sistem Shut Down 11.01 13.33 13.55 14.28 16.08

Waktu 22 menit 2 jam 15 menit 55 menit 3 menit 6 menit

Total waktu

2 jam 37 menit 58 menit 6 menit

Dasar perhitungan biaya

Total Biaya

3 jam

Rp. 9 juta

1 jam

Rp. 3 juta

1 jam

Rp. 3 juta

128

136

Lampiran 6

Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 Spesifikasi Sarana dan Prasana Bagi Calon Peserta BI-SSSS

No.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

Peserta Sistem BI-RTGS dan Sub-Registry

1 (satu) buah ST Server Utama minimal 1 (satu) buah ST Server Back-Up minimal 1 (satu) buah ST Workstation minimal 1 (satu) buah printer Simple Network Architecture (SNA) card untuk saluran komunikasi leased line dan SNA Server Software modem untuk saluran komunikasi dial up 2 (dua) nomor telepon untuk keperluan komunikasi Data Over Voice (DOV) dan dial up software sistem operasi dan database software sistem operasi dan database (SQL (SQL server) untuk ST Server Utama, ST server) untuk ST Server Utama, ST Server BackServer Back-up dan ST Workstation up dan ST Workstation

Spesifikasi

No. 1

2

Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, Perusahaan Efek dan Pialang Pasar Modal 1 (satu) buah ST Server Utama minimal 1 (satu) buah ST Workstation minimal 1 (satu) buah printer Simple Network Architecture (SNA) card untuk saluran komunikasi leased line dan SNA Server Software modem untuk saluran komunikasi dial up 2 (dua) nomor telepon untuk keperluan komunikasi Data Over Voice (DOV) dan dial up

Server

Client

Hardware a. Motherboard b. Processor c. Graphic Accelerator d. Cache Memory e. RAM f. HDD g. CD Room Drive h. Floppy Disk i. Monitor j. Keyboard and Mouse k. Ethernet Card l. SNA Card Software 1. Operating System

Pentium IV 2.0 GHz 32 MB 512 KB 512 MB 40 GB Tersedia 1,44 MB 15” SVGA Tersedia 100/1000 BaseT Plug

Pentium IV 2.0 GHz 32 MB 512 KB 256 MB 40 GB Tersedia 1,44 MB 15” SVGA Tersedia 100/1000 BaseT Plug

Windows 2003 Server

Windows XP Profesional

2. 3. 4.

SQL Server 2000 SP3A Server 2000 SNA Card

Aplikasi Host Integration CD Driver

SQL Server 2000 -

129

137

Lampiran 7

Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 Contoh Surat Konfirmasi Bank Pembayar

Kepada Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D, Lantai 3 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Perihal : Surat Konfirmasi sebagai Bank Pembayar Dengan ini kami menyatakan setuju untuk ditunjuk sebagai Bank Pembayar sehubungan dengan pelaksanaan1: 1. 2. 3. 4.

pembebanan biaya BI-SSSS; pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia terkait; pembebanan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga; dan/atau penerimaan kupon (bonus) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga,

yang akan dilakukan melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan/atau Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada Rekening Giro untuk dan atas nama nasabah kami sebagai berikut : Nama

: ………………………………………………..

Alamat

: ………………………………………………..

Berkaitan dengan penunjukan sebagai Bank Pembayar untuk pelaksanaan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga, kami akan melakukan pengelolaan data limit Setelmen Dana pada BISSSS bagi nasabah yang bersangkutan2. Surat konfirmasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima resiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Kota, tanggal surat dibuat Nama Perusahaan Meterai Rp 6000,-

Tandatangan pejabat berwenang dan stempel perusahaan 1 2

Dipilih sesuai dengan fungsi utama Bank Pembayar Hanya apabila Bank Pembayar memiliki fungsi sebagai pelaksana Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga

130

138

Lampiran 8

Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 Contoh Surat Permohonan

Kepada Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Komplek Perkantoran Bank Indonesia - Gedung D, Lantai 3 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

Perihal : Permohonan sebagai Peserta Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi Peserta dan lampiran dokumen pendukung sebagai berikut: a. Informasi Peserta BI-SSSS; b. Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan; c. Fotokopi akta notaris yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; d. Fotokopi Surat Permohonan atau Penunjukan sebagai Dealer Utama3; e. Fotokopi Surat Persetujuan sebagai Sub-Registry dari Bank Indonesia4; f. Fotokopi Surat Persetujuan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dari Bank Indonesia5; g. Surat Konfirmasi Bank Pembayar6. Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia. Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih Kota, tanggal surat permohonan dibuat Nama Perusahaan Tandatangan pejabat berwenang dan stempel perusahaan

3

Bagi calon Peserta yang telah mengajukan permohonan menjadi Dealer Utama atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama 4 Bagi calon Peserta yang telah disetujui Bank Indonesia sebagai Sub-Registry. 5 Bagi calon Peserta yang telah disetujui Bank Indonesia sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing. 6 Bagi calon Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS.

131

139

Lampiran 9

Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010

Informasi Peserta BI-SSSS Tanggal …………………………. I.

Informasi Baru Perubahan/Tambahan Informasi7

II.

Nama Peserta :

III.

Alamat Surat Menyurat :

IV.

Pejabat yang dapat dihubungi

V.

KEPESERTAAN DI BI-SSSS

Nomor telepon/HP

A. INSTITUSI Bank Indonesia Kementerian Keuangan Bank (konvensional/syariah/UUS)1 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah & Valas Perusahaan Efek Pialang pasar modal Lainnya, sebutkan ................................................

Nomor Fax

B. FUNGSI Penerbit Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Lembaga perantara dalam kegiatan Operasi Moneter Peserta Fasilitas Pendanaan Peserta Lelang SUN Peserta Lelang SBSN Pemilik Rekening Surat Berharga a.n. sendiri Pemilik Rekening Surat Berharga a.n. nasabah (Sub-Registry)

C. JENIS KEPESERTAAN Peserta Langsung (Principal Member) Member)

7

Peserta Tidak Langsung (Subsidiary

Dalam hal terjadi perubahan data, Peserta hanya mengisi kolom data yang mengalami perubahan.

132

140

Lampiran 9 Lanjutan Lampiran 9


D. STATUS PESERTA DI SISTEM BI-RTGS Peserta Sistem BI-RTGS

Bukan Peserta Sistem BI-RTGS

VI.

Kode Peserta (Member Code) : 8

VII.

DATA BANK PEMBAYAR 9 No. Nama Bank Pembayar 1 dst. 10

VIII.

Fungsi Utama10

CONTOH TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG DAN STEMPEL PERUSAHAAN No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama11

Jabatan

Tanda Tangan

Keterangan12

Contoh stempel perusahaan :

(……………………………… )13

8

Diisi oleh peserta Sistem BI-RTGS sesuai dengan member code di BI-RTGS. Diisi oleh calon Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS dan wajib melampirkan surat konfirmasi dari masing - masing bank pembayar. 10 Diisi sesuai fungsi masing-masing Bank Pembayar antara lain: a. pembebanan biaya BI-SSSS; b. pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia terkait; c. menerima pembayaran kupon (bonus) atau imbalan dan nilai pokok/nominal jatuh waktu; d. setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga. 11 Nama pejabat sesuai dengan kewenangan untuk melakukan korespondensi dengan Bank Indonesia, mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia, mengajukan permohonan pelaksanaan early termination dan/atau memberi kuasa untuk penyerahan dan pengambilan Authenticator Text. 12 Diisi dengan keterangan “sendiri” atau “bersama dengan pejabat yang lain” sesuai kewenangan pejabat yang bersangkutan 13 Diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel perusahaan. 9

133

141

Lanjutan Lampiran 10

Lampiran 10


PERJANJIAN PENGGUNAAN BANK INDONESIA - SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM ANTARA BANK INDONESIA DAN …………………. ___________________________________________________________________________ No. …... / ….. /DASP Pada hari ini, …………. tanggal ………………..bulan …….. tahun ………, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : I. ( Nama ) : (Jabatan dan satuan kerja) Bank Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 9/2/PDG/2007 tanggal 28 Februari 2007, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; Khusus untuk komparisi PIHAK KEDUA, perlu tidaknya surat kuasa tergantung kepada Anggaran Dasar masing-masing PT. Dalam hal berdasarkan Anggaran Dasar PT tersebut tidak diperlukan surat kuasa maka komparisi sebagai berikut : II. ( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di ……, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal … Anggaran Dasar perseroan terbatas PT …………berkedudukan di ………, dan Anggaran Dasar dimaksud (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ….. Nomor……, Tambahan Berita Negara Nomor …….., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Jika PIHAK KEDUA , berdasarkan Anggaran Dasarnya diperlukan surat kuasa dari komisaris/pengurus maka komparisi sebagai berikut : II. ( Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di …….., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian berdasarkan Pasal …… Anggaran Dasar perseroan terbatas PT…….., berkedudukan di ………., yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada perubahan Anggaran Dasar)(berturutturut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal …… Nomor…… Tambahan Berita Negara Nomor ……., dan untuk melaksanakan tindakan hukum yang

134

142



tercantum dalam perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris/Pengurus tersebut, sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan tertulis tanggal …………….. yang bermeterai cukup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kata-kata surat persetujuan dapat diganti dengan surat kuasa, hal ini tergantung kepada Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yaitu apakah penunjukan wakil perusahaan cukup dengan menggunakan surat persetujuan dari komisaris/pengurus atau harus menggunakan surat kuasa. Jika PIHAK KEDUA adalah Bank Asing maka komparisi sebagai berikut : II. (Nama ) : (Jabatan), bertempat tinggal di …….., dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Akta Power of Attorney tertanggal ……… nomor…….. dibuat di hadapan …………., Notaris di Jakarta, demikian bertindak untuk dan atas nama ………….., cabang Indonesia, suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum (negara kantor pusat bank asing), dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia, berkedudukan di Jakarta, (alamat), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. dengan terlebih dahulu menerangkan : a. bahwa PIHAK PERTAMA akan menyediakan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS, yang terhubung langsung antara sistem Penyelenggara dengan Sistem Peserta BI-SSSS dan Sistem Bank IndonesiaReal Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, guna meningkatkan kelancaran dan keamanan serta mempercepat pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat Berharga; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan BI-SSSS tersebut, PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan prinsip atas surat permohonan PIHAK KEDUA sebagai Peserta; c. bahwa sesuai kegiatan usaha PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA memiliki dengan 1 (satu) member code. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan : 1. Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dan Sistem BI-RTGS. 2. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BIRTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. 3. Peserta adalah pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh

135

143


4.

5. 6.

7.

8. 9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan Surat Berharga. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka kegiatan Operasi Moneter, Fasilitas Pendanaan dan transaksi Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN untuk dan atas nama pemerintah dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan dalam BI-SSSS. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN atau Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah negara, sebagai bukti atas penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Utang Syariah Negara (SBSN) Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga. SSSS Central Computer yang selanjutnya disebut SCC adalah sistem komputer yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya, yang terdiri dari SCC Utama dan SCC Back-up. SCC Utama adalah SCC yang dipergunakan dalam kondisi normal. SCC Back-up adalah SCC yang digunakan sebagai cadangan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan SCC Utama. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung BI-SSSS yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS. Keadaan Darurat (force majeure) adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran pelaksanaan BI-SSSS dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sehingga BI-SSSS tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya, yang meliputi antara lain bencana alam, kebakaran, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, perang dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Automatic Bidding System Central Computer yang selanjutnya disebut BidCC, adalah bagian dari SCC yang digunakan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua Transaksi Dengan Bank Indonesia. SSSS Terminal yang selanjutnya disebut ST adalah sistem komputer yang berada di Lokasi Produksi yang terhubung dengan SCC secara on-line yang digunakan PIHAK KEDUA untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya yang terdiri dari ST Server Utama, ST Server Back-up dan ST Workstation. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor PIHAK KEDUA dimana PIHAK KEDUA dapat

136

144


18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. 27. 28.

(1) (2)

(3)


melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. Aplikasi ST adalah program aplikasi kepesertaan BI-SSSS yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang dipasang (installed) pada ST PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. ST Server Utama adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam kondisi normal. ST Server Back-up adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam Keadaan Darurat yang menyebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan ST Server Utama. ST Workstation adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan terhubung dengan ST Server Utama dan/atau ST Server Back-up, yang digunakan PIHAK KEDUA untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. Authenticator Text adalah suatu sarana pengaman (security) dengan masa berlaku selama periode tertentu yang menghubungkan antara ST dengan SCC dan berfungsi sebagai test key. User ID Administrator adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA untuk masuk dan mengoperasikan ST khususnya untuk menatausahakan sistem dan database. User ID ST Super adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA untuk masuk dan mengoperasikan ST khususnya untuk menatausahakan sistem; User ID ST User adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang harus digunakan oleh pengguna (user) PIHAK KEDUA untuk masuk dan mengoperasikan ST khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi ST. Rekening Giro adalah rekening dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pelaksanaan BI-SSSS. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Peserta tertentu di BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan Surat Berharga dan/atau instrumen Operasi Moneter. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai Bank untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana oleh Peserta yang bukan peserta Sistem BI-RTGS. OBYEK PERJANJIAN Pasal 2 PIHAK PERTAMA setuju untuk menyediakan BI-SSSS dan PIHAK KEDUA setuju untuk menggunakan BI-SSSS yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. BI-SSSS digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan/atau Penatausahaan Surat Berharga. Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dan ketentuan lainnya yang terkait.

137

145

LampiranLampiran 10 Lanjutan 10

(1) (2)


KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 3 PIHAK PERTAMA wajib menyediakan satu copy Aplikasi ST untuk dapat digunakan pada ST PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib menggunakan Aplikasi ST sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam berbagai dokumen yang terkait dengan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 4 Bagi peserta Sistem BI-RTGS dan Sub-Registry Bank berlaku ketentuan Pasal 4 sebagai berikut : (1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan saluran komunikasi leased line atau dial up yang sama dengan yang digunakan untuk Sistem BI-RTGS yang menghubungkan antara sistem PIHAK KEDUA dengan sistem PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan sistem cadangan (antara lain server back-up) yang sama dengan yang digunakan untuk Sistem BI-RTGS. Bagi bukan peserta Sistem BI-RTGS lainnya berlaku ketentuan Pasal 4 sebagai berikut: (1) PIHAK PERTAMA wajib menyediakan saluran komunikasi leased line yang menghubungkan antara sistem PIHAK KEDUA dengan sistem PIHAK PERTAMA dan untuk itu PIHAK KEDUA wajib menyediakan nomor telepon langsung sesuai spesifikasi PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan saluran komunikasi dial up yang digunakan PIHAK KEDUA dalam hal saluran komunikasi leased line sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan. Pasal 5 Dalam menggunakan BI-SSSS, PIHAK KEDUA wajib tunduk pada : a. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA baik yang telah ada maupun yang akan ada, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan BI-SSSS beserta seluruh lampirannya. b. Kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan seluruh Peserta lainnya yang tercakup dalam By-Laws BI-SSSS, termasuk namun tidak terbatas pada perubahannya yang disepakati dikemudian hari. Pasal 6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas : a. kerahasiaan data BI-SSSS yang ada dalam penguasaan PIHAK KEDUA dengan tunduk pada ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan perbankan; b. keamanan dan pemeliharaan BI-SSSS termasuk seluruh peralatan yang terkait; dan c. kebenaran penggunaan BI-SSSS termasuk seluruh peralatan yang terkait. Pasal 7 (1) Untuk keamanan penggunaan BI-SSSS, PIHAK KEDUA dilarang menggunakan seluruh perangkat ST untuk aplikasi lain di luar Aplikasi ST dan Aplikasi Sistem BIRTGS, kecuali aplikasi internal terkait PIHAK KEDUA yang telah dilaporkan kepada dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa Aplikasi ST aman dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non fisik yang disebabkan oleh hal-hal antara

138

146

Lanjutan Lampiran 10 Lampiran 10


lain tetapi tidak terbatas pada: a. Penggunaan BI-SSSS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk pegawai dan pejabat PIHAK KEDUA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada BI-SSSS, dan/atau pihak ketiga yang berada baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi PIHAK KEDUA, termasuk pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada PIHAK KEDUA baik secara sah maupun secara melawan hukum. b. Adanya akses oleh pegawai atau pejabat PIHAK KEDUA untuk melakukan berbagai kegiatan operasional BI-SSSS, termasuk pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia, setelmen transaksi Surat Berharga, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke dalam ST PIHAK KEDUA, baik secara langsung ke ST maupun melalui sistem komputer PIHAK KEDUA yang mendapatkan maupun yang tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PIHAK KEDUA. Pasal 8

(1) PIHAK KEDUA termasuk seluruh pegawai, pejabat dari PIHAK KEDUA, afiliasi dan/atau pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan PIHAK KEDUA dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengubah, menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak copy Aplikasi ST yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) PIHAK KEDUA wajib: a. menyimpan dengan baik copy Aplikasi ST yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak Aplikasi ST; dan b. melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sehingga perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam BI-SSSS dan/atau dalam kaitannya dengan BI-SSSS bebas dari segala jenis virus yang dapat merusak sistem. Pasal 9 (1) PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan jaringan komunikasi yang digunakan PIHAK KEDUA untuk menghubungkan ST Server Utama dan/atau ST Server Back-up dengan ST Workstation, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BISSSS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta kesengajaan perusakan sistem dengan cara memenuhi (overload) sistem dengan pesan serta data transaksi dan setelmen transaksi Surat Berharga. (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menghubungkan ST dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah atau yang akan ada pada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa sistem komputerisasi PIHAK KEDUA tersebut terutama dalam hubungannya dengan ST aman dan bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BISSSS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta kesengajaan perusakan sistem dengan cara memenuhi (overload) sistem dengan pesan serta data transaksi dan setelmen transaksi Surat Berharga.

(1)

Pasal 10 PIHAK KEDUA dilarang menyalahgunakan password yang meliputi User ID Administrator, User ID ST Super dan User ID ST User yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

139

147

Lampiran 10 Lanjutan Lampiran 10 (2)

(3)


PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menyimpan dengan baik Authenticator Text dan password Structured Query Language (SQL) database yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA untuk database SQL pada ST Server Utama dan/atau ST Server Backup PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA wajib menjamin integritas database BI-SSSS yang ada pada ST Server Utama dan ST Server Back-up PIHAK KEDUA termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain.

Pasal 11 PIHAK KEDUA wajib menyusun prosedur tertulis operasional BI-SSSS, sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA dalam rangka menjamin pelaksanaan BI-SSSS baik dalam keadaan normal maupun Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

(1)

(2)

(1) (2)

Pasal 12 PIHAK KEDUA wajib melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA akan menghubungkan ST dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang ada atau yang akan ada pada PIHAK KEDUA. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi yang menggambarkan konfigurasi hubungan ST dengan sistem komputerisasi PIHAK KEDUA secara lengkap dan menggambarkan metode pengamanan (security features) yang digunakan. BIAYA PENGGUNAAN BI-SSSS Pasal 13 PIHAK PERTAMA mengenakan biaya penggunaan BI-SSSS kepada PIHAK KEDUA yang jenis dan besarnya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penggunaan BI-SSSS kepada PIHAK PERTAMA dengan jumlah, waktu dan cara yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

KUASA PENDEBETAN REKENING Pasal 14 Bagi peserta Sistem BI-RTGS berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebetan Rekening Surat Berharga dan pendebetan Rekening Giro PIHAK KEDUA untuk keperluan penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam rangka transaksi dan setelmen dengan menggunakan BI-SSSS, baik untuk dan atas nama PIHAK KEDUA maupun untuk dan atas nama pihak lain atau nasabah yang sudah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. (2) Persetujuan tertulis PIHAK KEDUA sebagai Bank Pembayar untuk dan atas nama pihak lain atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar, yang wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA. Bagi Sub-Registry yang bukan peserta BI-RTGS berlaku sebagai berikut : (1) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebetan Rekening Surat Berharga PIHAK KEDUA untuk keperluan penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi dan setelmen yang dilakukan oleh nasabah PIHAK KEDUA serta pembebanan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia. (2) Pembebanan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mendebet Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk

140

148



oleh PIHAK KEDUA dan telah memberikan surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar kepada PIHAK PERTAMA. Bagi Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan pialang pasar modal berlaku ketentuan sebagai berikut : Pembebanan seluruh kewajiban dana dan biaya yang timbul dalam rangka transaksi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mendebet Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan telah memberikan surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar kepada PIHAK PERTAMA.

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

(3)

ALAT BUKTI TRANSAKSI Pasal 15 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer (HOK) yang dihasilkan oleh BidCC, SCC dan ST sebagai alat bukti yang sah dan otentik atas Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga. Dalam hal terdapat perbedaan antara instruksi transaksi dan/atau instruksi setelmen yang berada pada PIHAK KEDUA dengan HOK yang ada pada PIHAK PERTAMA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PIHAK KEDUA maka yang digunakan sebagai bukti yang sah dan otentik adalah HOK. Dalam hal HOK yang berada pada PIHAK PERTAMA berbeda dengan HOK yang berada pada PIHAK KEDUA maka yang digunakan sebagai bukti yang sah dan otentik adalah HOK yang berada pada PIHAK PERTAMA. PENGAWASAN Pasal 16 PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap PIHAK KEDUA atas penggunaan BI-SSSS. PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sewaktuwaktu dapat melakukan pengawasan langsung terhadap ST, Aplikasi ST serta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang terhubung dengan ST yang berada di Lokasi Produksi. PIHAK KEDUA wajib memberikan izin untuk melihat secara langsung ST, Aplikasi ST serta sistem komputerisasi PIHAK KEDUA yang terhubung dengan ST yang berada di Lokasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan memberikan segala keterangan dan/atau data yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.

SANKSI Pasal 17 Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atas ketentuan dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa teguran tertulis.

(1)

(2)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB Pasal 18 PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PIHAK KEDUA,

141

149

Lanjutan 10 LampiranLampiran 10

(3)


termasuk pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi Produksi dan/atau terkait dengan PIHAK KEDUA, melakukan penyalahgunaan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA dan/atau pihak yang terkait dengan PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari penyalahgunaan tersebut. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala kerugian PIHAK KEDUA dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan PIHAK KEDUA yang timbul apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan penggunaan password dan/atau Authenticator Text yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas terlambat atau tidak diterimanya pengajuan Transaksi Dengan Bank Indonesia, tidak terlaksananya setelmen transaksi Surat Berharga atau adanya tuntutan kerugian yang timbul dan/atau akan timbul yang dialami oleh PIHAK KEDUA atau pihak ketiga yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada: a. pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA oleh pejabat yang tidak berwenang; b. kesalahan data Transaksi Dengan Bank Indonesia dan instruksi setelmen Surat Berharga yang dikirim oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;. c. gangguan jaringan komunikasi dan/atau sistem pada PIHAK KEDUA yang mengakibatkan penolakan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan keterlambatan setelmen Surat Berharga; d. ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh penerbit Surat Berharga pada Rekening Giro yang mengakibatkan tidak terbayar atau terlambatnya pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu; e. early termination oleh PIHAK PERTAMA untuk transaksi repo, pledge, securities borrowing and lending dan/atau transaksi lainnya yang dilakukan melalui BI-SSSS atas permintaan salah satu Peserta; dan/atau f. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat baik yang dialami oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.

(1)

(2)

(3)

(4)

KEADAAN DARURAT Pasal 20 Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, PIHAK KEDUA memberlakukan prosedur mengatasi Keadaan Darurat (contingency plan) sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib untuk berusaha semaksimal mungkin memulai kembali operasional BISSSS. Dalam hal timbul Keadaan Darurat, PIHAK KEDUA yang terkena akibat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA berikut dengan semua informasi yang relevan berkenaan dengan hal tersebut yang dikuatkan dengan keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang. Tiadanya suatu pemberitahuan tertulis sebagaimana ketentuan ayat (3) di atas mengakibatkan Keadaan Darurat tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

142

150


(1) (2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)


PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 21 Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak dan dengan dikeluarkannya keputusan dari BANI maka para pihak tidak akan mencari penyelesaian melalui cara lainnya termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan sistem peradilan. LAIN-LAIN Pasal 22 Kesepakatan dalam Perjanjian ini akan berakhir dalam hal status kepesertaan PIHAK KEDUA berubah menjadi ditutup (close) dan/atau para pihak sepakat untuk membatalkan Perjanjian. Dalam hal suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik sebagian atau keseluruhan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya akan berkaitan dengan ketentuan atau sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul dengan ditandatanganinya Perjanjian.

Pasal 23 Dalam hal Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, para pihak sepakat bahwa : a. pembatalan Perjanjian akan berlaku secara otomatis; dan pembatalan Perjanjian tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 b. KUHPerdata jo Pasal 1267 KUHPerdata.

(1)

(2)

Pasal 24 Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA. Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan kepada : a. PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D, Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 b. PIHAK KEDUA : …….………

143

151



PENUTUP Pasal 25 Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 26 Perjanjian ini dianggap sah serta mengikat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak. Pasal 27 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

(

PIHAK KEDUA

)

(

)

144

152

Lampiran 11


Pedoman Penyelenggaraan BI - SSSS

145

153


Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang BI-SSSS merupakan sarana bagi Penyelenggara dan Peserta untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik, yang terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Moneter, Fasilitas Pendanaan, transaksi SBN oleh Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah, dan/atau transaksi lainnya melalui BI-SSSS. Adapun penatausahaan meliputi penatausahaan atas Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga. Penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia mencakup kegiatan penatausahaan Instrumen Operasi Moneter, penatausahaan Fasilitas Pendanaan, penatausahaan transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah serta penatausahaan transaksi lainnya melalui BI-SSSS. Sedangkan Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga dalam BI-SSSS. Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaan melalui BISSSS, selain berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, juga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah, lelang dan penatausahaan SBN, dan Fasilitas Pendanaan seperti Fasilitas Likuiditas Intrahari untuk perbankan konvensional (FLI) dan untuk perbankan syariah (FLIS), serta Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek untuk perbankan konvensional (FPJP) dan untuk perbankan syariah (FPJPS). Selain itu, dengan terintegrasinya BI-SSSS dengan Sistem BI-RTGS maka kegiatan penyelenggaraan BISSSS juga mengacu pada ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS.

B.

Komponen BI-SSSS Komponen BI-SSSS terdiri dari : 1. Sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yaitu : a) Automatic Bidding System Central Computer (BidCC) adalah sistem komputer yang berfungsi sebagai sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia. b) SSSS Central Computer (SCC) adalah sistem komputer yang berfungsi sebagai sarana penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga. 2. Sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yaitu SSSS Terminal (ST). ST merupakan sistem komputer yang berfungsi sebagai sarana pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia ke BidCC dan sarana pengiriman instruksi setelmen transaksi Surat Berharga ke SCC, serta sarana penyediaan informasi Surat Berharga. 3. Jaringan komunikasi yang merupakan sarana penghubung antara ST dengan

146

154



SCC/BidCC. C.

Pengertian Umum 1. Aplikasi SSSS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi ST, adalah program aplikasi kepesertaan BI-SSSS yang disediakan oleh Penyelenggara, yang dipasang (installed) pada ST Peserta untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. 2. Automatic Bidding System Central Computer, yang selanjutnya disebut BidCC, adalah sistem yang digunakan oleh Penyelenggara untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia. 3. Automatic Bidding System, yang selanjutnya disebut ABS, adalah salah satu menu atau fungsi Aplikasi ST Peserta yang digunakan untuk mengirimkan data Transaksi Dengan Bank Indonesia kepada BidCC. 4. Contingency Plan adalah tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. 5. Disaster Recovery Center, yang selanjutnya disebut DRC, adalah back-up dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama. 6. Lokasi Produksi adalah kantor/tempat Peserta melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya. 7. Member Code adalah suatu kode yang mengidentifikasikan Peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan setelmen melalui BI-SSSS. 8. Metode First Available First Out, yang selanjutnya disebut Metode FAFO, adalah metode Setelmen Surat Berharga dalam BI-SSSS dengan penyelesaian transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada Rekening Surat Berharga Peserta, dilakukan terlebih dahulu. 9. Peserta Langsung (Principal Member) adalah Peserta yang terdaftar sebagai Peserta utama pada SCC. 10. Peserta Tidak Langsung (Subsidiary Member) adalah Peserta yang terdaftar pada SCC sebagai Peserta tambahan dari Peserta Langsung (Principal Member). 11. Scripless Securities Transfer System, yang selanjutnya disebut SSTS, adalah salah satu menu atau fungsi dalam Aplikasi ST Peserta yang digunakan untuk mengirimkan data setelmen transaksi Surat Berharga kepada SCC. 12. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan setelmen transaksi Surat Berharga dari Peserta yang belum dapat dilakukan setelmennya oleh SCC atau SCC Back-up karena data belum cocok dengan data lawan transaksi (counterparty) atau saldo Rekening Surat Berharga Peserta tidak mencukupi. 13. SSSS Central Computer, yang selanjutnya disebut SCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua penatausahaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya, yang terdiri dari SSSS Central Computer Utama dan SSSS Central Computer Back-up. 14. SSSS Central Computer Back-up, yang selanjutnya disebut SCC Back-up, adalah SCC yang digunakan sebagai cadangan apabila terjadi Keadaan Tidak Normal

147

155


15. 16.

17.

18.

19.


atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan SCC Utama. SSSS Central Computer Utama, yang selanjutnya disebut SCC Utama, adalah SCC yang dipergunakan dalam kondisi normal. SSSS Terminal, yang selanjutnya disebut ST, adalah sistem komputer yang berada di Lokasi Produksi yang terhubung dengan SCC secara on-line yang digunakan Peserta untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Setelmen Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya, yang terdiri dari ST Server Utama, ST Server Back-up dan ST Workstation. ST Server Back-up adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh Peserta untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Setelmen Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan ST Server Utama. ST Server Utama adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan database BI-SSSS yang digunakan oleh Peserta untuk memproses Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Setelmen Surat Berharga serta fungsi BI-SSSS lainnya dalam keadaan normal. ST Workstation adalah perangkat komputer yang telah dipasang (installed) Aplikasi ST dan terhubung dengan ST Server Utama dan/atau ST Server Back-up, yang digunakan Peserta untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Setelmen Surat Berharga dan fungsi BI-SSSS lainnya.

148

156


Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 BAB II OPERASIONAL PENYELENGGARA

Organisasi Penyelenggara 1. DPM cq. BOpM melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia, dengan alamat sebagai berikut : Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter Biro Operasi Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 13, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. Telepon : 021-3818350 / 021-3818351 Faksimili : 021-2310347 2. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP) cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen (Bagian PLS) melakukan kegiatan pengelolaan BI-SSSS dan penatausahaan, dengan alamat sebagai berikut : Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. Telepon : 021-3818854/ 021-3817575 Faksimili : 021- 2311426 3. Dalam pengelolaan BI-SSSS, DASP cq. Bagian PlS menyediakan Help Desk untuk menangani masalah operasional BI-SSSS yang dihadapi oleh Peserta, dengan alamat sebagai berikut : Help Desk BI-SSSS Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. Telepon : 021-3818854 Faksimili : 021- 2311426 Tugas Penyelenggara 1. Pengelolaan BI-SSSS DASP cq. Bagian PlS menyediakan sarana dan prasarana serta menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS antara lain sebagai berikut: a. Menyediakan aplikasi (software), jaringan dan perangkat pendukung lainnya. b. Menyediakan 1 (satu) saluran komunikasi leased line yang menghubungkan ST dengan SCC. Dalam hal Peserta bermaksud menambah saluran komunikasi (leased-line) sebagai cadangan (back-up) selain yang disediakan oleh Penyelenggara, Peserta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penambahan saluran komunikasi kepada Penyelenggara atas beban biaya Peserta dengan menyebutkan alasan permohonan. Persetujuan atas permohonan penambahan saluran komunikasi dimaksud sesuai dengan kebijakan Penyelenggara.

149

157



c.

2.

3.

Menyediakan aplikasi ST beserta pedoman instalasinya kepada seluruh Peserta, termasuk dalam hal terjadi perubahan aplikasi ST. d. Menyediakan buku Petunjuk Pemakaian BI-SSSS, termasuk bila terdapat pengkinian akibat perubahan aplikasi ST. e. Memberikan pelatihan penggunaan aplikasi BI-SSSS kepada calon Peserta dan/atau Peserta sesuai kebutuhan. f. Mendaftarkan Peserta baru, termasuk mengelola data kepesertaan berikut perubahannya pada SCC. g. Mengumumkan perubahan biaya penggunaan BI-SSSS. h. Mengumumkan perubahan waktu operasional BI-SSSS. i. Menyediakan help-desk untuk menangani masalah operasional BI-SSSS yang dihadapi oleh Peserta selama waktu operasional BI-SSSS. j. Menyediakan Fasilitas Guest Bank bagi Peserta. k. Mengumumkan Keadaan Darurat dan pemberlakuan contingency plan. l. Melakukan pengawasan terhadap Peserta atas penggunaan BI-SSSS. m. Mengenakan sanksi administratif terhadap Peserta yang melanggar ketentuan dan/atau tidak memenuhi kewajiban Peserta. n. Mengubah status Peserta berdasarkan surat permohonan lembaga pengawas yang berwenang atau Peserta atau sebab lainnya. Kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia Dalam penyelenggaraan transaksi (lelang/non lelang), DPM cq. BOpM melakukan kegiatan pada BidCC sebagai berikut : a. Mengumumkan window time transaksi (lelang/non lelang) dan perubahannya. b. Mendaftarkan Peserta transaksi (lelang/non lelang) dan perubahannya. c. Mengumumkan waktu pelaksanaan transaksi (lelang/non lelang) kepada seluruh Peserta. d. Menerima data transaksi dari Peserta yang terdaftar sebagai Peserta transaksi. e. Mengumumkan keputusan hasil transaksi (lelang/non lelang) atau persetujuan Fasilitas Pendanaan kepada Peserta. f. Meneruskan keputusan hasil transaksi (lelang/non lelang) atau persetujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada SCC untuk dilakukan setelmennya oleh DASP cq. Bagian PlS. Kegiatan Penatausahaan DASP cq. Bagian PlS melakukan kegiatan penatausahaan pada SCC antara lain sebagai berikut : a. Mendaftarkan Surat Berharga/Instrumen OM sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and condition) yang ditetapkan oleh penerbit Surat Berharga/Instrumen OM. b. Menetapkan batas waktu Sistem Antrian untuk pelaksanaan setelmen Surat Berharga dan perubahannya. c. Melakukan setelmen atas Transaksi Dengan Bank Indonesia dan setelmen transaksi antar Peserta yang dikirimkan melalui ST. d. Melakukan pencatatan kepemilikan Surat Berharga atas setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia dan pencatatan kepemilikan Surat Berharga atas

150

158


e.

f. g.

h.


setelmen transaksi antar Peserta melalui BI-SSSS. Melakukan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Peserta OM yang gagal melakukan setelmen karena saldo pada Rekening Surat Berharga dan/atau saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi. Melakukan prosedur eksekusi agunan Surat Berharga sesuai ketentuan terkait mengenai OM, Fasilitas Pendanaan, dan/atau transaksi SBN oleh pemerintah. Melakukan early termination atas transaksi repo, agunan (pledge), atau pinjam meminjam Surat Berharga (securities borrowing and lending), berdasarkan permintaan salah satu Peserta yang bertransaksi, keputusan lembaga pengawas yang berwenang, keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan early termination harus dilakukan. Melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan, serta pokok/nominal Surat Berharga/Instrumen OM kepada Peserta.

151

159


Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 BAB III KEWAJIBAN PESERTA

Memelihara Sistem dan Menjaga Keamanan BI-SSSS Dalam memelihara sistem dan menjaga keamanan BI-SSSS, Peserta wajib memenuhi standar pemeliharaan dan keamanan minimum sebagai berikut : 1. Fisik dan Lingkungan Seluruh peralatan BI-SSSS wajib ditempatkan dalam ruangan khusus dimana terdapat pintu akses, pengatur suhu ruangan, dan Uniterruptible Power Supply (UPS). 2. Perangkat Keras a. Peserta melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara periodik terhadap seluruh perangkat keras untuk memastikan perangkat keras dimaksud berfungsi dengan baik. b. Peserta melindungi seluruh peralatan BI-SSSS dari penyalahgunaan, modifikasi dan pengrusakan. c. Peserta menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penyelenggara dalam hal akan melakukan interkoneksi BI-SSSS dengan sistem internal Peserta. 3. Perangkat Lunak a. Peserta melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara periodik terhadap seluruh perangkat lunak sesuai dengan aplikasi ST terkini serta melakukan pengkinian terhadap anti virus. b. Peserta tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan, menggandakan, mengubah serta mengembangkan aplikasi ST tanpa izin tertulis dari Penyelenggara. c. Peserta menggunakan aplikasi ST harus sesuai petunjuk yang diberikan oleh Penyelenggara. 4. Jaringan Komunikasi a. Peserta melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi beserta perangkatnya termasuk jaringan internal BI-SSSS untuk memastikan jaringan komunikasi berfungsi dengan baik. b. Peserta memisahkan jaringan dimaksud dari jaringan lain yang dimiliki. 5. Pemeliharaan Data a. Peserta menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data baik dalam bentuk cetak maupun yang tersimpan pada media elektronik secara memadai agar terlindung dari akses petugas yang tidak berhak. b. Peserta melakukan pemeliharaan (back-up) terhadap data pada media elektronik dan/atau dalam bentuk Hasil Olahan Komputer (HOK) BI-SSSS dan menyimpannya selama masa retensi. c. Mekanisme dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, back-up dan lamanya masa retensi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai ketentuan internal Peserta yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan perusahaan.

152

160

Lampiran Lanjutan 11 Lampiran 11


d.

Peserta mendokumentasikan ketentuan, sistem, prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara dan media back-up yang digunakan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, baik yang berupa compact disk (CD) maupun media lainnya, secara khusus sesuai ketentuan internal Peserta. 6. Sumber Daya Manusia a. Jumlah petugas yang menangani BI-SSSS harus disesuaikan dengan rentang kendali (span of control) untuk meminimalisasi kesalahan (human error) dan kecurangan (fraud). b. Petugas yang menangani BI-SSSS harus memahami sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta. 7. Operasional a. Pengamanan kewenangan Peserta 1) Pengguna dan administrator harus memiliki dan memahami pengamanan sistem. 2) Aplikasi wajib dilengkapi pengamanan yang memadai meliputi: a) Penggunaan User ID dan password secara benar dengan cara menjaga kerahasiaan password serta melakukan pengkinian password secara periodik. b) Tempat penyimpanan yang aman terhadap: (1) Password antara lain meliputi password ST Adm, ST Super dan Database SQL; (2) CD reset password; (3) CD aplikasi ST. 3) Pengiriman transaksi bertingkat sesuai kewenangan petugas. 4) Pengaturan kewenangan pengoperasian BI-SSSS. 5) Petugas pengganti untuk pengguna (user) dan administrator. b. Pengamanan Prosedur Kewenangan petugas/pegawai sebagaimana dimaksud pada butir a.2)a) sesuai dengan kebijakan Peserta dan wajib dituangkan dalam prosedur operasional tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf B berikut ini. Menyediakan Prosedur Operasional Tertulis 1. Peserta menyusun prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-SSSS, yang mengacu pada dan tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS serta kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws). 2. Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat materi sebagai berikut : a. Struktur organisasi satuan kerja pelaksana BI-SSSS; b. Penanggungjawab BI-SSSS; c. Wewenang pengoperasian BI-SSSS; d. Sistem pengamanan termasuk pengamanan data Authenticator Text; e. Prosedur pengoperasian transaksi dan/atau setelmen BI-SSSS; f. Pengawasan operasional BI-SSSS; dan

153

161



g. Prosedur contingency plan. Menyediakan Prosedur dan/atau Sistem Cadangan (Back-up) 1. Back-up BI-SSSS terdiri dari : a. back-up prosedur; b. back-up jaringan komunikasi berupa modem dial-up; dan c. back-up sistem yang antara lain terdiri dari ST Server back-up. 2. Back-up prosedur dan back-up jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b wajib dimiliki oleh seluruh Peserta. 3. Back-up prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1.a yaitu prosedur Contingency Plan yang akan dilakukan oleh Peserta dalam menghadapi Keadaan Tidak Normal dan Keadaan Darurat. 4. Bagi Peserta yang juga peserta Sistem BI-RTGS dan Sub-Registry yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank diwajibkan memiliki back-up sistem sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai spesifikasi dan ketentuan Sistem BI-RTGS. 5. Peserta melakukan pengujian back-up sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dan butir 1.c dengan prosedur sebagai berikut : a. Peserta menyampaikan surat permohonan uji coba koneksi kepada kepada Bank Indonesia cq. DASP paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan uji coba. b. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba kepada Peserta melalui sarana Administrative Messages atau sarana komunikasi lainnya. c. Penyelenggara dan Help Desk BI-SSSS memantau pelaksanaan uji coba. d. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan uji coba. Memenuhi Prosedur Administrasi dalam Penggunaan BI-SSSS 1. Pengkinian Data atau Informasi Peserta menyampaikan perubahan data dan/atau informasi kepada Penyelenggara dengan prosedur sebagai berikut: a. Peserta menyampaikan perubahan data dan/atau informasi dengan menggunakan formulir Informasi Peserta. b. Perubahan data dan/atau informasi dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud. c. Untuk data dan/atau informasi yang tersimpan dalam BI-SSSS, Penyelenggara melakukan pengkinian data pada SCC berdasarkan formulir perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. d. Peserta dapat mengetahui perubahan data dan/atau informasi yang telah dilakukan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf c pada ST. 2. Pengelolaan Data Batas Setelmen Dana (Settlement Limit) a. Peserta yang ditunjuk Sub-Registry sebagai Bank Pembayar, harus menetapkan settlement limit bagi Peserta Sub-Registry. b. Penetapan settlement limit sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diatur dalam perjanjian tersendiri antara Peserta Sub-Registry dengan Bank Pembayar dengan format perjanjian diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai

154

162


3.


kebutuhan. c. Penetapan settlement limit merupakan pemberian wewenang dari Bank Pembayar kepada Peserta Sub-Registry untuk melakukan pembayaran Setelmen Dana melalui Rekening Giro Bank Pembayar maksimum sebesar settlement limit yang diberikan. d. Dalam hal Peserta Sub-Registry dan Bank Pembayar yang ditunjuk adalah institusi yang sama, misalnya Peserta Sub-Registry Bank menunjuk Bank-nya sebagai Bank Pembayar, penetapan settlement limit harus diatur dalam prosedur internal Peserta. e. Bank Pembayar melakukan pengelolaan data settlement limit dalam BI-SSSS untuk Sub-Registry dengan memberikan batas nominal per transaksi dan total nominal untuk seluruh transaksi per hari, melalui ST pada menu Supervisory – Member Settlement Limit. f. Sub-Registry yang memperoleh settlement limit dari Bank Pembayar yang ditunjuk, dapat mengetahui informasi Bank Pembayar dan besarnya batas per transaksi dan batas per hari untuk pelaksanaan Setelmen Dana, melalui ST pada menu Database– Member File. Pengelolaan Data Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) a. Peserta dapat menunjuk Peserta lain sebagai perantara (broker) untuk mengajukan penawaran transaksi OPT dan/atau pembelian dalam lelang penerbitan SBN. b. Peserta yang menunjuk broker sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menetapkan broker bidding limit bagi broker. c. Broker bidding limit merupakan pemberian wewenang dari Peserta kepada broker untuk melakukan penawaran (bidding) per hari dalam transaksi OPT dan/atau lelang penerbitan SBN, paling tinggi sebesar jumlah limit bidding yang diberikan. d. Penetapan broker bidding limit sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus diatur dalam perjanjian tersendiri antara Peserta dengan broker dengan format perjanjian diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai kebutuhan. e. Dalam hal Peserta dan broker yang ditunjuk adalah institusi yang sama, misal Peserta Sub-Registry Bank menunjuk broker Bank-nya, penetapan broker bidding limit harus diatur dalam prosedur internal Peserta. f. Peserta yang menunjuk broker harus melakukan pengelolaan broker bidding limit dalam BI-SSSS untuk semua broker yang ditunjuk sebagai perantara dalam pengajuan penawaran transaki OPT dan/atau lelang penerbitan SBN. g. Pengelolaan broker bidding limit sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilakukan Peserta melalui ST pada menu Supervisory – Member Bidding Limit. h. Peserta yang ditunjuk sebagai broker dapat mengetahui informasi melalui ST pada menu Database– Member File terkait jumlah bidding limit yang diberikan. i. Bagi Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama dalam lelang SBN, apabila mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama sendiri berlaku prosedur sebagai berikut : 1) Harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan penatausahaan SBN.

155

163


4.


2) Sub-Registry memberikan broker bidding limit kepada Perusahaan Efek. Pengelolaan Data Authenticator Text Peserta Langsung (Principal Member) dan Peserta yang bukan peserta Sistem BIRTGS melakukan input data Authenticator Text pada awal sebagai Peserta dan pengkinian data Authenticator Text secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan tata cara sebagai berikut: a. Peserta melakukan input/pengkinian Authenticator Text berdasarkan pemberitahuan tertulis oleh Penyelenggara atau melalui Administrative Messages. b. Peserta membuat dan menyampaikan Authenticator Text 1, 2 dan 3 kepada Penyelenggara melalui surat sebagaimana contoh dalam Lampiran A dalam amplop tertutup yang disegel. c. Penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif atau tanggal kadaluarsa (expired date) Authenticator Text yang diinformasikan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a. d. Pada saat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peserta mengambil 2 (dua) komponen Authenticator Text dari Penyelenggara. e. Penyampaian dan pengambilan data Authenticator Text sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan oleh pegawai Peserta pemegang kuasa tertulis sebagaimana contoh surat pada Lampiran B. f. Peserta meng-input 5 (lima) komponen data Authenticator Text melalui ST Peserta pada menu Database paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal kadaluarsa (expired date). g. Peserta harus melakukan pengujian log-on di ST Peserta setelah melakukan pengkinian Authenticator Text.

156

164



BAB IV PELAKSANAAN OPERASIONAL PESERTA Operasional BI-SSSS 1. Jam operasional normal BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut : BI-SSSS BI-RTGS System opening Pukul 06.30 WIB Pukul 06.30 WIB Cut-off warning Pukul 17.00 WIB Pukul 17.00 WIB Pre-cut off Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB Cut-off Pukul 18.30 WIB Pukul 19.00 WIB 2. Kegiatan operasional yang dapat dilakukan pada saat jam operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain sebagai berikut : a. Kegiatan dari jam buka sistem (system opening) SCC sampai dengan cut-off warning (pukul 06.30-17.00 WIB) 1) Setelah SCC dibuka, Peserta dapat melakukan log-on ke SCC, kecuali Peserta yang juga sebagai peserta Sistem BI-RTGS maka proses log-on dilakukan melalui RTGS Terminal (RT) ke RTGS Central Computer (RCC). 2) Pengajuan penawaran Transaksi Dengan Bank Indonesia melalui menu Automatic Bidding System (ABS) dan Supervisory sesuai window time transaksi. 3) Pengiriman data setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder antar Peserta dan pelaporan Sub-Registry (inhouse transaction) melalui menu SSTS. 4) Bagi Peserta Bank yang memiliki limit Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI/FLIS), penggunaan dan pelunasan FLI/FLIS di Sistem BI-RTGS dilakukan selama periode ini. 5) Pengajuan penarikan jaminan (reverse) FLI/FLIS-RTGS untuk Surat Berharga yang sedang tidak menjadi jaminan penggunaan FLI/FLIS. 6) Permintaan informasi kepada Penyelenggara melalui menu Supervisory, misalnya data posisi securities holding enquiry. b. Kegiatan dari waktu cut-off warning sampai dengan waktu pre-cut off (pukul 17.00-18.00 WIB) 1) RCC melakukan special gridlock resolution untuk Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS, yaitu menyelesaikan seluruh Sistem Antrian transaksi peserta Sistem BI-RTGS berdasarkan kecukupan dana dan sistem akan membatalkan transaksi yang belum berhasil karena saldo dana tidak mencukupi. Dengan demikian, transaksi BI-SSSS secara DVP dengan status Settlement Pending (SP) di Sistem BI-RTGS akan dibatalkan. 2) Pelunasan FLI/FLIS bagi Peserta Bank yang menggunakan FLI/FLIS di Sistem BI-RTGS. 3) Pengajuan penarikan jaminan (reverse) FLI/FLIS-RTGS dan FLI/FLISKliring untuk Surat Berharga yang sedang tidak menjadi jaminan

157

165



penggunaan FLI/FLIS. 4) Pengajuan permohonan dan/atau perpanjangan FPJPS. 5) Proses eksekusi agunan FPJPS yang tidak dapat dilunasi. 6) Pengiriman pelaporan data setelmen transaksi Surat Berharga nasabah SubRegistry (inhouse transaction) melalui menu SSTS. c. Kegiatan dari waktu pre-cut off sampai dengan waktu cut-off (pukul 18.00-18.30 WIB) 1) Pengalihan nilai FLI yang tidak dapat diselesaikan menjadi transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari; 2) Pengajuan permohonan dan/atau perpanjangan FPJPS sampai dengan pukul 18.15 WIB. 3) Proses penyelesaian agunan FPJPS yang tidak dapat dilunasi. 4) Setelah waktu cut-off Penyelenggara melakukan proses system batch akhir hari. Jam operasional BI-SSSS dengan rincian jam transaksi (lelang/non lelang) dan jam operasional setelmen sebagaimana Lampiran C. Data dan Informasi BI-SSSS 2. Alur data transaksi, instruksi setelmen, dan pelaporan data setelmen nasabah SubRegistry 1) Pengiriman data antara Peserta dan Penyelenggara dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut : 1) Pengiriman data Transaksi Dengan Bank Indonesia Peserta mengirimkan penawaran transaksi kepada Penyelenggara melalui menu ABS dan/atau Supervisory. 2) Pengiriman data instruksi Setelmen Surat Berharga Peserta mengirimkan instruksi Setelmen Surat Berharga atas transaksi Surat Berharga dengan Peserta lain melalui menu SSTS. 3) Pengiriman pelaporan data setelmen nasabah Sub-Registry Peserta mengirimkan pelaporan data Setelmen Surat Berharga nasabah SubRegistry (inhouse transaction) melalui menu SSTS. 4) Peserta memasukkan nomor referensi pelaporan transaksi yang diperoleh dari Penerima Laporan Transaksi Efek pada field agreement code dalam instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 2). 2) Atas setiap pengiriman data transaksi, instruksi setelmen, dan pelaporan data setelmen nasabah Sub-Registry oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), huruf a angka 2), dan huruf a angka 3) ke Penyelenggara, Penyelenggara melakukan proses validasi untuk mengecek kesesuaian data. 3) Berdasarkan hasil validasi, Peserta memperoleh konfirmasi berupa transmit copy yang memuat informasi status penerimaan di SCC yaitu positive response untuk data yang telah sesuai dan akan diproses lebih lanjut di sistem Penyelenggara atau negative response untuk data yang tidak sesuai. 4) Dalam hal Peserta mengirimkan data instruksi Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), SCC selanjutnya melakukan

158

166



proses sebagai berikut : a. Pencocokan (matching) dengan data dari Peserta lawan transaksi, dan pengecekan kecukupan saldo pada Rekening Surat Berharga/Rekening Giro. b. Berdasarkan hasil pengecekan kecukupan saldo, Peserta menerima confirmation advice berupa informasi status pada Sistem Antrian (securities pending atau payment pending). c. Apabila saldo mencukupi, Peserta menerima completion advice dengan informasi setelmen transaksi Surat Berharga baik untuk Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS dan Setelmen Surat Berharga di BI-SSSS telah berhasil dilakukan (completed). Sedangkan apabila saldo tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Sistem Antrian, Peserta menerima completion advice dengan informasi transaksi ditolak oleh Penyelenggara (rejected). 5) Dalam hal Peserta mengirimkan pelaporan data setelmen transaksi nasabah SubRegistry sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), SCC selanjutnya melakukan proses sebagai berikut : 1) Pengecekan kecukupan saldo pada Rekening Surat Berharga Sub-Registry (Omnibus account) untuk pelaporan setelmen transaksi pledge, Securities Borrowing and Lending (SBL) dan repo collateralized borrowing (Repo CB). 2) Peserta menerima confirmation advice berupa informasi status pengiriman pada Sistem Antrian. 3) Pengiriman instruksi Setelmen Surat Berharga lebih diprioritaskan dibandingkan dengan data pelaporan setelmen transaksi, kecuali untuk data pelaporan setelmen transaksi pledge dan Repo CB prioritasnya disamakan dengan instruksi Setelmen Surat Berharga. 4) Apabila saldo pada Rekening Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1) mencukupi, Peserta menerima completion advice berupa informasi pelaporan setelmen transaksi Surat Berharga di BI-SSSS telah diterima (completed) serta BI-SSSS telah melakukan pemblokiran agunan. Sedangkan apabila saldo tidak mencukupi, Peserta menerima completion advice dengan informasi transaksi ditolak oleh Penyelenggara (rejected). 5) Dalam hal pelaporan setelmen jenis transaksi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah diterima oleh Penyelenggara, Peserta menerima completion advice. 6) Terkait dengan setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia, Peserta juga menerima completion advice sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3). 3. Bukti Instruksi Transaksi/Setelmen dan HOK Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Penatausahaan Surat Berharga yang dilakukan oleh Peserta harus berdasarkan pada bukti/dokumen yang diatur sebagai berikut: a. Pengiriman data transaksi dan instruksi Setelmen Surat Berharga kepada Penyelenggara berdasarkan bukti/dokumen instruksi tertulis dengan format

159

167



standar sesuai ketentuan internal masing-masing Peserta. b. Peserta harus menyimpan dan menatausahakan bukti/dokumen instruksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jadwal retensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Selain bukti/dokumen instruksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peserta juga harus menatausahakan HOK atau print-out hasil pelaksanaan transaksi dan setelmen yang dilakukan melalui BI-SSSS sesuai ketentuan internal Peserta. 4. Perbedaan Data Sistem Dalam hal terjadi perbedaan antara data di sistem Peserta dengan data di sistem Penyelenggara, data yang dianggap benar adalah data yang ada pada Penyelenggara. Pelaksanaan Operasional ST 1. Struktur Organisasi ST Struktur organisasi atau departemen dalam ST terdiri atas: a. Central Department 1) Central department merupakan departemen yang mengelola ST Server yang langsung terhubung dengan SCC serta terdaftar sebagai Peserta dengan 1 (satu) member code. 2) Setiap Peserta hanya mempunyai 1 (satu) central department yang dapat terhubung dengan maksimal 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) subsidiary department. 3) Central department mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai fungsi dalam ST, termasuk untuk melakukan monitoring kegiatan dari subsidiary department-nya. 4) Setiap central department harus memiliki ST Server Utama yang terhubung dengan ST Workstation baik yang berada pada central department maupun subsidiary department, dimana jumlah ST Workstation pada seluruh departemen maksimal 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) workstation. b. Subsidiary Department 1) Subsidiary department merupakan departemen yang hanya memiliki ST Workstation untuk melaksanakan berbagai fungsi ST dan memonitor kegiatan transaksi milik departemen yang bersangkutan. 2) Setiap subsidiary department diberikan department code untuk mengidentifikasi asal transaksi. 2. Wewenang Pengoperasian ST Kewenangan pengoperasian ST Server pada masing-masing Peserta ditunjukkan oleh tingkatan user yang terdiri dari level administrator, supervisor dan operator yang diatur sebagai berikut : a. Administrator 1) Penyelenggara memberikan 2 (dua) user dengan level administrator beserta password-nya kepada Peserta yang diwakili oleh Direksi atau pejabat yang diberi kuasa pada instalasi pertama. Untuk pengamanan aplikasi ST, Peserta

160

168



diminta untuk mengubah password administrator segera pada hari yang sama setelah password diterima dari Penyelenggara. 2) Administrator bertanggungjawab untuk: a) mengelola database aplikasi ST yang antara lain meliputi database member control, department, ST Workstation, Account Identifier Data (AID), dan Authenticator Text (AT); dan b) mengelola user aplikasi ST terkait dengan petugas-petugas yang ditunjuk dan menentukan kewenangan petugas dimaksud untuk mengoperasikan berbagai fungsi dalam aplikasi ST berupa pendaftaran, perubahan dan penghapusan petugas. b. Supervisor 1) Supervisor memiliki kewenangan operasional dalam aplikasi ST untuk melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terhadap pekerjaan dari operator, antara lain menyetujui (approve) dan mengirimkan transaksi atau aktivitas administratif lainnya. 2) Kewenangan supervisor dapat dibatasi berdasarkan pemberian fungsi dan/atau pembatasan nominal (global limit) dalam pengiriman transaksi. 3) Dalam hal password user setingkat supervisor tidak dapat digunakan maka reset password harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator. c. Operator 1) Operator memiliki kewenangan untuk melakukan input/construct data ke dalam BI-SSSS sesuai dengan perintah transaksi. 2) User setingkat operator tidak dapat mengakses menu dan fungsi-fungsi supervisi. 3) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman transaksi yang dilakukan oleh operator masih memerlukan persetujuan dari supervisor. 4) Dalam hal password operator tidak dapat digunakan maka reset password harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator. 3. Pengoperasian Fungsi ST Fungsi ST yang dapat dioperasikan untuk setiap departemen tergantung pada kebijakan masing-masing Peserta. Pada umumnya setiap departemen dapat melakukan fungsi-fungsi, antara lain membuat (construct), mengubah (amend), menyetujui (approve), menolak (reject), membatalkan (cancel), menghapus (delete), membuat ulang (re-construct), mengirimkan (transmit) serta menerima transaksi Surat Berharga. 4. Fungsi Aplikasi ST Aplikasi ST memiliki fungsi sesuai menu sebagai berikut : a. Sistem Sistem ST meliputi prosedur dan proses-proses sebagai berikut: 1) Start-Up dari sistem atau subsidiary department a) Sistem start-up merupakan kegiatan mengaktifkan ST Server pada masing-masing Peserta. b) Sistem start-up dilakukan oleh Peserta setelah Penyelenggara melakukan sistem start-up.

161

169



c)

b.

c.

d.

e.

Sistem start-up dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department yang dilakukan pada setiap awal hari kerja setelah proses batch pada hari kerja sebelumnya atau setelah pemeliharaan database. d) Subsidiary department dapat melakukan department start-up yang dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department. 2) Shutdown dari sistem atau subsidiary department a) Sistem shutdown merupakan kegiatan menutup sistem aplikasi ST pada akhir hari kerja pada central department setelah seluruh subsidiary department shutdown. b) Subsidiary department shutdown harus dilakukan sebelum central department shutdown. c) Central department shutdown dilakukan oleh user setingkat administrator pada central department. Subsidiary department shutdown dilakukan oleh user setingkat administrator pada subsidiary department atau oleh user setingkat administrator pada central department. d) Setelah sistem shutdown dilanjutkan dengan proses akhir hari untuk persiapan proses hari kerja berikutnya. 3) Penutupan sistem dalam jam operasional (mid day shutdown) Peserta dapat melakukan penutupan sistem dalam jam operasional yang bersifat sementara. Setelah itu Peserta dapat mengaktifkan sistem kembali (sistem start up) oleh user setingkat administrator pada central department untuk melanjutkan kegiatan operasional. SSTS SSTS merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta untuk melakukan pengiriman instruksi setelmen transaksi Surat Berharga dengan Peserta lain ke SCC. ABS ABS merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta untuk melakukan pengiriman transaksi (bidding) ke BidCC. Audit Trail Audit Trail adalah fungsi yang digunakan untuk melihat dan/atau mencetak seluruh transaksi yang telah diproses oleh ST. Melalui fungsi ini dapat diperoleh informasi mengenai status dari transaksi baik transaksi keluar maupun transaksi masuk secara individual maupun ringkasannya dalam bentuk tayangan ataupun cetakan setiap saat pada jam operasional dengan masa retensi selama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Central department dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan subsidiary department hanya dapat melihat transaksi yang berasal dari subsidiary department yang bersangkutan. Enquiry Enquiry merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta untuk melihat dan mencetak rincian status dari suatu transaksi. Fungsi ini dapat diberikan kepada semua level kewenangan dalam BI-SSSS

162

170


f.

g.

h.

i.


yaitu kepada operator, supervisor dan administrator. Supervisory Supervisory merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta sesuai fungsi masing-masing antara lain untuk melakukan log-on/off, menggunakan BI-Facility, menetapkan settlement limit dan broker bidding limit serta mengirimkan Administrative Messages. Fungsi ini diberikan kepada level administrator atau supervisor. Batch Batch merupakan proses yang dilakukan pada akhir hari untuk persiapan awal hari kerja berikutnya antara lain untuk melakukan print end day reports, backup daily files dan reset system files. Proses batch dapat dilakukan oleh user setingkat supervisor pada central department. Database Database merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta untuk melakukan pemeliharaan file-file database. Utilities Utilities merupakan suatu fungsi dalam ST yang dapat digunakan oleh Peserta untuk menghubungkan (interface) BI-SSSS dengan sistem internal Peserta.

163

171



BAB V PELAKSANAAN TRANSAKSI DENGAN BANK INDONESIA Transaksi Dengan Bank Indonesia Kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dilakukan oleh Penyelenggara, yang mencakup : 1. Transaksi untuk dan atas nama Bank Indonesia a. Transaksi Operasi Moneter yang meliputi kegiatan : 1) Transaksi OPT: a) dalam rangka absorbsi likuiditas di pasar uang rupiah antara lain melalui penerbitan SBI/SBIS, Reverse Repo SBN, Outright jual SBN dan penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia; b) dalam rangka injeksi likuiditas di pasar uang rupiah antara lain melalui Repo dan Outright beli SBN. 2) Standing Facilities yang terdiri dari penyediaan dana rupiah (lending facility) dan penempatan dana rupiah (deposit facility)/FASBIS. b. Transaksi Fasilitas Pendanaan yang terdiri dari FLI/FLIS, FPJPS dan transaksi pengagunan (pledge) dalam rangka FPJP. 2. Transaksi untuk dan atas nama pihak lain a. Transaksi untuk dan atas nama Pemerintah dalam rangka lelang penerbitan SBN. b. Transaksi untuk dan atas nama pihak lain dalam rangka penerbitan Surat Berharga lainnya. Persyaratan Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia Pendaftaran Peserta dan Perubahannya oleh Penyelenggara a. Penyelenggara melakukan pendaftaran Peserta yang dapat ikut serta dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf A. b. Peserta yang dapat mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan terkait yaitu ketentuan Bank Indonesia mengenai Operasi Moneter dan Fasilitas Pendanaan, ketentuan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama dan lelang SBN di pasar perdana, dan/atau persyaratan peserta transaksi yang ditetapkan oleh penerbit Surat Berharga lainnya. c. Dalam hal terdapat perubahan data Peserta Transaksi Dengan Bank Indonesia, Penyelenggara melakukan perubahan berdasarkan perubahan ketentuan terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengumuman (siaran pers) dan/atau surat pemberitahuan dari Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). d. Informasi daftar Peserta yang dapat mengikuti Transaksi Dengan Bank Indonesia disampaikan oleh Penyelenggara kepada Peserta pada saat pengumuman transaksi. Pengajuan Penawaran Transaksi melalui Peserta Lain (Broker) a. Peserta dapat menunjuk Peserta lain sebagai perantara (broker) untuk

164

172


b.


mengajukan penawaran transaksi Operasi Moneter dan/atau pembelian dalam lelang penerbitan SBN. Peserta yang menunjuk broker sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menetapkan batas paling tinggi nominal penawaran (broker bidding limit) bagi broker, dengan melakukan pengelolaan pada ST sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir D.3.

Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia V. Transaksi Operasi Moneter a. Pengumuman Transaksi Operasi Moneter oleh Penyelenggara 1) Penyelenggara melaksanakan transaksi Operasi Moneter dengan mekanisme lelang dan/atau non lelang. 2) Transaksi Operasi Moneter yang dilakukan dengan mekanisme lelang antara lain penerbitan SBI/SBIS, deposit facility /FASBIS, Repo SBI/SBIS/SBN, Reverse Repo SBN dan Outright SBN. 3) Transaksi Operasi Moneter yang dilakukan dengan mekanisme non lelang antara lain Outright SBN dan lending facility. 4) Melalui sarana BidCC, Penyelenggara mengumumkan pelaksanaan transaksi Operasi Moneter kepada Peserta sesuai ketentuan terkait Operasi Moneter . 5) Pengumuman transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada angka 4) antara lain mencakup informasi mengenai ketentuan dan persyaratan, daftar/jenis Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter yang ditransaksikan (eligible assets), waktu pelaksanaan (window time), serta daftar Peserta yang dapat mengikuti transaksi Operasi Moneter . Waktu pelaksanaan (window time) transaksi Operasi Moneter dan daftar Peserta transaksi Operasi Moneter masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C dan Lampiran D. 6) Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan (window time) transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada angka 5) Penyelenggara memberikan pengumuman kepada Peserta melalui sarana Administrative Messages atau sarana lainnya. 7) Dalam waktu pelaksanaan (window time) transaksi Operasi Moneter, Penyelenggara menetapkan pre-closing yaitu sisa jangka waktu sebelum transaksi ditutup (closing). b. Pengajuan Penawaran Transaksi Operasi Moneter oleh Peserta 1) Peserta menerima pengumuman transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada butir a.4) dari Penyelenggara. 2) Selama waktu pelaksanaan (window time) transaksi Operasi Moneter, Peserta yang terdaftar sebagai peserta transaksi Operasi Moneter dapat mengajukan penawaran sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Pengajuan transaksi Operasi Moneter dilakukan melalui ST dengan menggunakan menu ABS, dan khusus untuk transaksi lending facility menggunakan menu Supervisory-BI Facility Request-Repo.

165

173



4) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2) mengajukan penawaran baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama Peserta lain yang menunjuk Peserta sebagai broker. 5) Dalam hal pengajuan penawaran dilakukan untuk dan atas nama Peserta lain, Peserta transaksi Operasi Moneter mengajukan penawaran dengan jumlah nominal sesuai dengan broker bidding limit yang diterima. 6) Peserta transaksi Operasi Moneter wajib menyampaikan penawaran dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi pendukung. 7) Penawaran transaksi Operasi Moneter yang disampaikan ke Penyelenggara akan ditolak apabila : a) tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan transaksi Operasi Moneter ; dan/atau b) nominal penawaran telah melampaui broker bidding limit yang diterima Peserta, apabila penawaran dilakukan untuk dan atas nama Peserta lain. c. Pengumuman Hasil Transaksi Operasi Moneter 1) Setelah transaksi Operasi Moneter ditutup, berdasarkan keputusan Bank Indonesia, Penyelenggara mengumumkan hasil transaksi Operasi Moneter kepada Peserta melalui BI-SSSS. 2) Pengumuman hasil transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berupa pengumuman global untuk seluruh Peserta dan pengumuman individual kepada masing-masing Peserta transaksi Operasi Moneter. 3) Pengumuman individual kepada masing-masing Peserta transaksi Operasi Moneter hanya diterima oleh Peserta yang memenangkan transaksi Operasi Moneter, termasuk Peserta tidak langsung yang melakukan penawaran melalui broker. 4) Pada waktu dan tanggal setelmen, Penyelenggara melakukan setelmen sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab VII. VI. Transaksi Fasilitas Pendanaan a. Persyaratan Fasilitas Pendanaan 1) Peserta yang dapat mengajukan Fasilitas Pendanaan adalah Bank. 2) Surat Berharga yang dapat diagunkan oleh Bank dan faktor pengurang dari harga pasar Surat Berharga yang diagunkan (hair cut) sesuai dengan ketentuan Fasilitas Pendanaan yang berlaku. 3) Jumlah paling tinggi Fasilitas Pendanaan (cash value/proceed pinjaman) yang dapat diperoleh Peserta dihitung berdasarkan nilai nominal Surat Berharga yang diagunkan, harga pasar Surat Berharga, dan hair cut sesuai ketentuan Fasilitas Pendanaan yang berlaku. 4) Informasi harga pasar Surat Berharga di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diperoleh Peserta dari Penyelenggara melalui menu Enquiry-Securities Enquiry atau menu Database-Securities File.

166

174



5) Penyelenggara mengenakan biaya atau imbalan atas penggunaan Fasilitas Pendanaan kepada Peserta. 6) Persyaratan administratif dalam pengajuan permohonan Fasilitas Pendanaan oleh Peserta kepada Penyelenggara dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Fasilitas Pendanaan yang berlaku. b.

Transaksi FLI/FLIS 1) Penyelenggara mendaftarkan Peserta yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk dapat menggunakan FLI/FLIS di BI-SSSS. 2) FLI/FLIS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu FLI/FLIS-RTGS dan FLI/FLISKliring. 3) FLI/FLIS-RTGS dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan Peserta yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS yaitu sejak buka sistem sampai dengan cut-off warning. 4) FLI/FLIS-Kliring dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan Peserta yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil kliring debet dalam pelaksanaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). 5) Pelunasan FLI/FLIS dilakukan oleh Peserta selama jam operasional Sistem BI-RTGS sampai dengan pre-cut off. 6) Dalam hal Peserta akan menggunakan FLI/FLIS, Peserta harus memindahkan Surat Berharga yang akan dijadikan agunan melalui menu Supervisory-FLI/FLIS sesuai waktu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C. 7) Apabila pemindahan Surat Berharga telah sesuai dengan ketentuan FLI/FLIS yang berlaku, sistem di Penyelenggara melakukan Setelmen Surat Berharga yang diagunkan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab VII. 8) Dalam hal Peserta tidak dapat melunasi FLI/FLIS sampai dengan pre-cut off, FLI/FLIS dimaksud diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sesuai ketentuan yang berlaku.

c.

Transaksi FPJPS 1) Peserta mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia sejak cutoff warning sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah pre-cut off BISSSS melalui menu Supervisory-BI Facility Request. 2) Permohonan FPJPS dilakukan dengan mengajukan jumlah nominal FPJPS yang diminta dan jenis Surat Berharga yang akan dijadikan agunan dalam FPJPS sesuai ketentuan dan persyaratan FPJPS yang berlaku. 3) Dalam hal permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, Bank Indonesia menolak permohonan dimaksud. 4) Peserta menerima informasi persetujuan/penolakan FPJPS dari Bank Indonesia melalui ST. 5) Untuk FPJPS yang telah disetujui, Bank Indonesia melakukan setelmen FPJPS sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

167

175


d.


Bab VII. 6) Dalam hal Peserta mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS, pengajuan perpanjangan melalui ST dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5). Transaksi Pengagunan (pledge) FPJP 1) Peserta yang mengajukan permohonan FPJP dengan menggunakan underlying asset berupa Surat Berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS, mengajukan surat permohonan pengagunan (pledge) Surat Berharga dalam rangka transaksi FPJP kepada Bank Indonesia yang berisi informasi antara lain seri Surat Berharga, nominal, waktu pelaksanaan transaksi pledge dan jangka waktu pledge sebagaimana contoh dalam Lampiran I. 2) Pelaksanaan setelmen transaksi agunan (pledge) Surat Berharga pada angka 1) dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan dilakukan sebagaimana prosedur setelmen transaksi agunan (pledge) pada Bab IX butir B.5. 3) Dalam hal Peserta mengajukan permohonan penggantian agunan atau perubahan jangka waktu pledge agunan FPJP dilakukan hal-hal sebagai berikut : a) Peserta mengajukan permohonan penggantian agunan atau perubahan jangka waktu pledge agunan FPJP dengan dilampiri copy Hasil Olahan Komputer (HOK) transaksi pengagunan (pledge) FPJP yang akan diganti atau diubah. b) Peserta dan Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi agunan (pledge) Surat Berharga dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan. c) Peserta dan Bank Indonesia melakukan prosedur early termination terhadap agunan yang digantikan atau agunan yang diubah jangka waktu pledge-nya; dan d) Prosedur early termination dan pelaksanaan setelmen transaksi agunan mengacu pada prosedur setelmen transaksi agunan (pledge) pada bab IX butir B.5.

VII.Transaksi Lelang Penerbitan SBN Atas Nama Pemerintah a. Pengumuman Lelang Penerbitan SBN oleh Penyelenggara 1) Penyelenggara melaksanakan transaksi penerbitan SBN untuk dan atas nama pemerintah dengan mekanisme lelang. 2) Penyelenggara mengumumkan pelaksanaan transaksi melalui sarana BidCC kepada Peserta sesuai pengumuman lelang yang dilakukan pemerintah, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain mencakup informasi mengenai jumlah indikatif, jenis atau seri SBN, jangka waktu SBN, metode lelang, alokasi penawaran non kompetitif, tanggal dan waktu pelaksanaan lelang (window time), tanggal setelmen serta daftar peserta

168

176



lelang penerbitan SBN. b. Pengajuan Penawaran Lelang oleh Peserta 1) Peserta menerima pengumuman lelang SBN sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dari Penyelenggara. 2) Selama waktu pelaksanaan lelang (window time), peserta lelang dapat mengajukan penawaran SBN sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan menu ABS. 3) Pengajuan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain (Peserta lain atau nasabah). 4) Dalam hal pengajuan penawaran dilakukan untuk dan atas nama Peserta lain, Peserta lelang mengajukan penawaran dengan jumlah nominal paling banyak sebesar broker bidding limit yang diterima. 5) Peserta lelang wajib menyampaikan penawaran dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi pendukung. 6) Penawaran lelang yang disampaikan ke Penyelenggara akan ditolak apabila: a) tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan lelang SBN; dan/atau b) untuk penawaran atas nama Peserta lain, nominal penawaran telah melampaui broker bidding limit yang diterima. c. Keputusan Lelang oleh Pemerintah 1) Setelah lelang ditutup, Penyelenggara mengirimkan data penawaran lelang kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU melalui sarana BI-SSSS atau sarana lainnya. 2) Departemen Keuangan cq. DJPU mengirimkan surat pemberitahuan keputusan hasil lelang kepada Bank Indonesia cq. DPM, dengan melampirkan rincian hasil pemenang lelang. 3) Selain data tertulis, pengiriman data rincian hasil pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 2) juga dilakukan melalui sarana BISSSS atau sarana lainnya. d. Pengumuman Hasil Lelang 1) Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir c.2), Penyelenggara mengumumkan hasil lelang kepada Peserta melalui BI-SSSS. 2) Pengumuman lelang sebagaimana angka 1) berupa pengumuman global untuk seluruh Peserta dan pengumuman individual kepada masing-masing Peserta lelang. 3) Pengumuman individual kepada masing-masing Peserta lelang hanya diterima oleh Peserta yang memenangkan lelang, termasuk Peserta tidak langsung yang melakukan penawaran melalui broker. 4) Pada tanggal dan waktu setelmen, Penyelenggara melakukan setelmen sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII huruf B. VIII. Transaksi Operasi Moneter Lainnya Dalam hal Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan Operasi Moneter dengan

169

177



perubahan dan/atau penambahan jenis Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter sebagai underlying transaksi Operasi Moneter maka pelaksanaan transaksi dimaksud dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

170

178



BAB VI PENATAUSAHAAN REKENING SURAT BERHARGA

1.

2.

A. Penatausahaan Rekening Surat Berharga Sistem Penatausahaan a. Penatausahaan Rekening Surat Berharga di BI-SSSS dilakukan secara two tier system sebagai berikut : 1) Central Registry, yaitu Bank Indonesia cq. DASP, yang melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk Peserta Bank, Sub-Registry dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia untuk memiliki Rekening Surat Berharga; dan 2) Sub-Registry, yaitu Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan penatausahaan Rekening Surat Berharga untuk kepentingan nasabah. b. Pencatatan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry bersifat global (omnibus account), dengan rincian pencatatan individual nasabah dilakukan tersendiri pada sistem yang dimiliki Sub-Registry. c. Pencatatan Surat Berharga pada Central Registry dan Sub-Registry merupakan bukti kepemilikan yang sah. d. Penyelenggara menetapkan ketentuan dan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh Sub-Registry dalam rangka Penatausahaan Surat Berharga atas nama nasabah, yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai SubRegistry. Pencatatan Kepemilikan Rekening Surat Berharga a. Pencatatan kepemilikan Rekening Surat Berharga adalah sebagai berikut : 1) Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank, Sub-Registry dan lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. 2) Pemilik Surat Berharga di Sub-Registry dibedakan atas : a) status residen yang terdiri dari nasabah residen (client resident) dan nasabah non residen (client non-resident); dan b) tipe investor yang terdiri dari perusahaan asuransi (insurance), reksadana (mutual fund), dana pensiun (pension fund), yayasan (foundation), perusahaan sekuritas (securities company), perusahaan (corporate), lembaga keuangan (financial institution), perorangan (individual) dan lainnya (others). b. Pencatatan dalam Rekening Surat Berharga Peserta dapat dibedakan atas subrekening sebagai berikut : 1) Investasi (investment) yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang diperoleh Peserta Bank dalam rangka program Pemerintah antara lain program rekapitalisasi perbankan. 2) Perdagangan atau aktif (active) yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan kepemilikan Surat Berharga yang dapat diperdagangkan baik yang berasal dari sub-rekening investasi maupun hasil pembelian Surat

171

179


3.


Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder. 3) Jaminan atau agunan (collateral) ke Bank Indonesia yaitu sub-rekening untuk menampung pencatatan Surat Berharga yang dijaminkan atau diagunkan Peserta Bank dalam rangka Fasilitas Pendanaan dan/atau pencatatan transaksi repo collateralized borrowing sebagai berikut : a) untuk mencatat jaminan FLI/FLIS pada sub-rekening BI-Facility (hold FLI/FLIS); b) untuk mencatat collateral prefund FLI/FLIS Kliring pada sub-rekening BI-Facility (hold FtS); c) untuk mencatat agunan FPJPS pada sub-rekening BI-Facility (hold FPJP/FPJPS), dalam hal pengajuan FPJPS dilakukan melalui BI-SSSS. d) untuk mencatat agunan repo collateralized borrowing pada sub-rekening BI-Facility (hold Repo). 4) Agunan dalam proses eksekusi (BI-Special Account) yaitu sub-rekening untuk menampung agunan Surat Berharga atas FPJPS dalam kondisi Bank peminjam wanprestasi. 5) Agunan (pledge) antar Peserta (termasuk transaksi pledge kepada Bank Indonesia dalam rangka FPJP) dibedakan atas sub-rekening: a) untuk mencatat agunan yang diberikan kepada Peserta lain (pledge-out); b) untuk mencatat agunan yang diterima dari Peserta lain (pledge-in). 6) Collateralized borrowing dibedakan atas sub-rekening : a) untuk mencatat agunan yang diberikan kepada Peserta lain dalam rangka transaksi repo untuk memperoleh pinjaman (collateralized borrowingout atau CB-Out); b) untuk mencatat agunan yang diterima dari Peserta lain dalam rangka transaksi repo untuk pemberian pinjaman (collateralized borrowing-in atau CB-In). c. Peserta Bank memiliki semua jenis sub-rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b, sedangkan Peserta Sub-Registry hanya memiliki sub-rekening active, pledge dan collateralized borrowing. d. Pencatatan Surat Berharga pada sub-rekening pledge-in dan CB-In sebagaimana dimaksud dalam butir b.5)b) dan butir b.6)b) memuat informasi pencatatan Surat Berharga bagi Peserta penerima agunan atau pembeli, namun status kepemilikan tetap pada Peserta pemberi agunan atau penjual. e. Surat Berharga yang dijaminkan dan diagunkan Peserta, baik kepada Bank Indonesia dalam rangka Fasilitas Pendanaan maupun kepada Peserta lainnya, tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Pembayaran Hak Pemilik Rekening Surat Berharga a. Penyelenggara melakukan pembayaran bunga (kupon) atau imbalan dan pokok/nominal Surat Berharga saat jatuh waktu kepada Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry. b. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan atas beban penerbit Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter. c. Pembayaran dilakukan berdasarkan pencatatan pada pemilik Rekening Surat

172

180


d.

a.

b.

c. d. e.

f.

g.

h.


Berharga di Central Registry sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter yang berlaku. Dalam hal penerima pembayaran adalah Peserta Sub-Registry, Sub-Registry wajib meneruskan pembayaran dimaksud pada hari yang sama kepada nasabah yang berhak sesuai pencatatan kepemilikan individual di sistem Sub-Registry . B. Ketentuan dan Persyaratan Setelmen 1. Ketentuan Setelmen Setelmen transaksi Surat Berharga terdiri dari : 1) Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana; dan 2) Setelmen Surat Berharga tanpa Setelmen Dana. Setelmen transaksi Surat Berharga di BI-SSSS bersifat final yaitu sistem tidak mengakomodasi pembatalan setelmen (unwinding) atas setiap transaksi Surat Berharga yang telah dilakukan setelmennya di BI-SSSS. Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar perdana dan di pasar sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP. Setelmen transaksi Surat Berharga secara DVP dilakukan secara gross to gross atau gross to net. Setelmen Surat Berharga secara gross dilakukan dengan memindahkan kepemilikan Surat Berharga antar Peserta berdasarkan data transaksi per transaksi (trade by trade). Setelmen Dana dilakukan secara : 1) gross dengan melakukan pemindahan dana antar Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS, berdasarkan data transaksi per transaksi (trade by trade) dari BI-SSSS. 2) net dengan melakukan pemindahan dana antar Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS, berdasarkan sejumlah transaksi dari BI-SSSS pada periode tertentu. Setelmen Dana secara net dilakukan untuk setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia sebagai berikut : 1) Setelmen transaksi Operasi Moneter dalam rangka setelmen hasil lelang SBI, SBIS, Term Deposit dan Deposit Facility /FASBIS; 2) Setelmen transaksi penerbitan SBN untuk dan atas nama Pemerintah. Setelmen transaksi Surat Berharga dapat dilakukan secara FoP dalam rangka : 1) Pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik Surat Berharga dengan identitas yang sama; 2) Perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, tukar menukar, pinjam meminjam Surat Berharga dan pengalihan karena penetapan pengadilan; 3) Transaksi lainnya misalnya penerbitan Surat Berharga dalam rangka penempatan Surat Berharga oleh penerbit Surat Berharga (private placement) dan transaksi tukar menukar dalam rangka Exchange Traded Fund yang telah disetujui Bapepam-LK.

173

181


a.

b.

c.

d.

e.

f.

1. 2.

3.

4.


2. Persyaratan Setelmen Pihak yang akan melakukan transaksi Surat Berharga dan tidak memiliki Rekening Surat Berharga di Central Registry harus menunjuk Peserta SubRegistry untuk melakukan Penatausahaan Surat Berharga yang dimilikinya. Peserta Sub-Registry yang bukan peserta Sistem BI-RTGS harus menunjuk Bank peserta Sistem BI-RTGS sebagai Bank Pembayar untuk melakukan Setelmen Dana. Pemilihan Bank Pembayar yang dapat digunakan oleh Sub-Registry untuk melakukan Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga nasabahnya, paling banyak 10 (sepuluh) bank. Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Sub-Registry sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus menetapkan batas Setelmen Dana (settlement limit) bagi Peserta Sub-Registry dengan melakukan pengelolaan data batas Setelmen Dana (settlement limit) pada ST sesuai prosedur pada butir III.D.2. Bank peserta Sistem BI-RTGS yang melakukan transaksi Surat Berharga atau yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar untuk melakukan Setelmen Dana, harus memiliki saldo yang mencukupi pada Rekening Giro untuk memenuhi kewajiban pembayaran baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama nasabah Sub-Registry. Peserta yang melakukan transaksi Surat Berharga, harus memiliki saldo Surat Berharga yang mencukupi pada Rekening Surat Berharga untuk memenuhi kewajiban Setelmen Surat Berharga.

C. Laporan Posisi Rekening Surat Berharga Peserta pemilik Rekening Surat Berharga memperoleh Laporan Harian Posisi Rekening Surat Berharga dari Penyelenggara setiap akhir hari saat tutup sistem. Dalam hal diperlukan, Peserta dapat meminta informasi posisi Rekening Surat Berharga selama waktu operasional dari Penyelenggara melalui menu SupervisorySecurities Holding Enquiry by Member. Laporan Posisi Harian Rekening Surat Berharga termasuk mutasi Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter yang dilakukan selama waktu operasional BISSSS yang mempengaruhi perubahan posisi pencatatan pada Rekening Surat Berharga Peserta. Dalam hal terjadi perbedaan posisi Rekening Surat Berharga antara sistem Peserta dengan sistem Penyelenggara maka yang dianggap benar adalah posisi Rekening Surat Berharga di sistem Penyelenggara.

174

182



BAB VII PENATAUSAHAAN TRANSAKSI DENGAN BANK INDONESIA

1.

A. Penatausahaan Transaksi Operasi Moneter Setelmen Transaksi Operasi Moneter Dalam Rangka Absorbsi Likuiditas a. Setelmen transaksi Operasi Moneter dalam rangka absorbsi likuiditas dipasar uang rupiah antara lain terdiri dari setelmen hasil lelang SBI/SBIS, Term Deposit, Deposit Facility/ FASBIS, Reverse Repo SBN dan Outright jual SBN. b. Penyelenggara melakukan setelmen di BI-SSSS untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan rincian waktu setelmen transaksi Operasi Moneter sesuai Lampiran C. c. Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank Peserta sebesar total nilai pembayaran (proceed) yang menjadi kewajiban Peserta. d. Setelah Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS berhasil atau status completed, Setelmen Surat Berharga di BI-SSSS dilakukan pada Rekening Surat Berharga (sub-rekening aktif), yaitu dengan : 1) mencatat SBI/SBIS/Term Deposit/Deposit Facility/FASBIS pada Rekening Surat Berharga Peserta untuk transaksi SBI/SBIS/Term Deposit/Deposit Facility/FASBIS; dan/atau 2) mendebet Rekening Surat Berharga Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta sebesar nilai nominal SBN untuk transaksi Reverse Repo SBN dan Outright jual SBN. e. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi Operasi Moneter dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. f. Selain HOK, hasil setelmen Operasi Moneter tersebut pada huruf e mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga yang dapat diperoleh informasinya melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. g. Dalam hal Setelmen Dana tidak berhasil karena saldo Rekening Giro Bank tidak mencukupi atau status settlement pending sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS, sistem membatalkan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b. h. Pada saat jatuh waktu transaksi Operasi Moneter, BI-SSSS menjalankan setelmen pada awal hari setelah buka sistem, sebagai berikut : 1) Pelunasan SBI/SBIS a) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta sebesar nilai nominal SBI/SBIS yang jatuh waktu. b) Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk Peserta Sub-Registry, sebesar nilai nominal SBI/SBIS jatuh waktu dan imbalan sesuai posisi kepemilikan SBIS yang tercatat di BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu SBI/SBIS (T-1). 2) Pengembalian Term Deposit/Deposit Facility/FASBIS a) Setelmen pada Rekening Surat Berharga dilakukan dengan mendebet

175

183



Rekening Surat Berharga Peserta sebesar nilai nominal Term Deposit/Deposit Facility/FASBIS yang jatuh waktu. b) Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Bank sebesar jumlah nominal penempatan dana di Term Deposit/Deposit Facility/FASBIS dan imbalan FASBIS. 3) Setelmen 2nd leg Reverse Repo SBN a) Setelmen Surat Berharga di BI-SSSS dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta dan mengkredit Rekening Surat Berharga Bank Indonesia, sebesar nilai nominal SBN. b) Setelah Setelmen Surat Berharga berhasil atau status completed, Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Peserta sebesar nilai proceed (termasuk penerimaan repo rate yang menjadi hak Peserta). c) Dalam hal Setelmen Surat Berharga tidak berhasil atau status settlement pending sampai dengan waktu cut-off warning BI-SSSS, sistem membatalkan setelmen 2nd leg Reverse Repo SBN. 2. Setelmen Transaksi Operasi Moneter dalam rangka Injeksi Likuiditas a. Setelmen transaksi Operasi Moneter dalam rangka injekasi likuiditas di pasar uang rupiah antara lain terdiri dari setelmen Repo, Outright beli SBN dan lending facility. b. Penyelenggara melakukan setelmen di BI-SSSS untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan rincian waktu setelmen transaksi Operasi Moneter sesuai Lampiran C. c. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta dan mengkredit Rekening Surat Berharga Bank Indonesia sebesar nilai nominal Surat Berharga, untuk transaksi Repo, Outright beli SBN dan Lending Facility. d. Dalam hal mekanisme transaksi Operasi Moneter dilakukan secara repo collateralized borrowing seperti Repo SBIS, Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan memindahkan pencatatan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Peserta dari sub-rekening aktif ke sub-rekening hold Repo SBIS. e. Selanjutnya, Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank sebesar total nilai proceed yang menjadi hak Peserta Bank. f. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi Operasi Moneter dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. g. Selain HOK, informasi hasil setelmen Operasi Moneter yang mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. h. Dalam hal Setelmen Surat Berharga tidak berhasil dilakukan, sistem membatalkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Sesuai ketentuan Operasi Moneter yang berlaku, settlement pending untuk menunggu kecukupan saldo pada Rekening Surat Berharga dalam Sistem Antrian hanya berlaku untuk Outright beli SBN sesuai waktu setelmen transaksi

176

184



Operasi Moneter sebagaimana Lampiran C. i. Pada saat jatuh waktu transaksi Repo dan Lending Facility, BI-SSSS menjalankan setelmen 2nd leg pada awal hari buka sistem, sebagai berikut : 1) Setelmen Dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank sebesar total nilai pembayaran (proceed) yang menjadi kewajiban Peserta Bank. 2) Setelah Setelmen Dana di Sistem BI-RTGS berhasil atau status completed, Setelmen Surat Berharga di BI-SSSS dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta sebesar nilai nominal SBI/SBN, atau memindahkan pencatatan dari sub-rekening hold Repo SBIS ke sub-rekening aktif Peserta Bank. 3) Dalam hal Setelmen Dana tidak berhasil karena saldo Rekening Giro Peserta Bank tidak mencukupi atau status settlement pending sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS, sistem membatalkan setelmen second leg transaksi Repo dan Lending Facility. 3. Pembayaran Sanksi Kewajiban Membayar a. Penyelenggara mengenakan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan Operasi Moneter yang berlaku, yaitu bagi Peserta Bank yang gagal melakukan setelmen sebagaimana dimaksud pada butir 1.g, butir 1.h.3)c), butir 2.h dan/atau butir 2.i.3). b. Penyelenggara mendebet Rekening Giro Peserta Bank untuk membebankan sanksi kewajiban membayar sesuai ketentuan Operasi Moneter yang berlaku, pada 1 (satu) hari kerja setelah setelmen gagal sebagaimana dimaksud pada butir 2.h. 4. Penyelesaian Surat Berharga Dalam Transaksi Repo dan Lending Facility Dalam hal setelmen second leg transaksi Repo dan Lending Facility batal sebagaimana dimaksud butir 2.i.3), Penyelenggara melakukan penyelesaian Surat Berharga yang direpokan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Dalam hal Surat Berharga berupa SBI, Penyelenggara melakukan pelunasan SBI sebelum jatuh waktu (early redemption) atas SBI yang direpokan. b. Dalam hal Surat Berharga berupa SBIS, Penyelenggara melakukan penyelesaian agunan dengan memindahkan SBIS dari sub-rekening BI-Facility (hold Repo) SBIS ke rekening Surat Berharga Bank Indonesia, untuk dilakukan pelunasan SBIS sebelum jatuh waktu (early redemption). c. Dalam hal Surat Berharga berupa SBN, transaksi dimaksud akan diperlakukan sebagai transaksi outright. d. Hasil early redemption sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau hasil perhitungan atas transaksi outright sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan untuk melunasi kewajiban transaksi Repo dan Lending Facility jatuh waktu dan kewajiban lainnya oleh Peserta kepada Bank Indonesia. 5. Setelmen Transaksi Operasi Moneter Lainnya Dalam hal Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan Operasi Moneter dengan perubahan dan/atau penambahan jenis Surat Berharga/Instrumen Operasi Moneter sebagai underlying transaksi Operasi Moneter, prosedur setelmen sesuai dengan

177

185



prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, dan prosedur pembayaran sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 3. B. Penatausahaan Fasilitas Pendanaan 1. Penatausahaan FLI /FLIS Bank yang telah terdaftar sebagai Peserta FLI/FLIS dapat menggunakan FLI/FLIS dengan prosedur sebagai berikut : a. FLI/FLIS RTGS 1) Bank melakukan penempatan Surat Berharga pada sub-rekening BIFacility (hold FLI/FLIS) sejak buka sistem sampai dengan saat cut-off warning BI-SSSS melalui menu Supervisory – BI Facility Request. 2) Setelah data diterima oleh Penyelenggara, Bank dapat menggunakan FLI/FLIS maksimum sebesar jumlah nilai tunai (cash value) dari jumlah nominal Surat Berharga yang ditempatkan untuk jaminan penggunaan FLI /FLIS sebagaimana dimaksud pada angka 1). 3) Perhitungan nilai tunai (cash value) jaminan Surat Berharga dilakukan oleh sistem sesuai ketentuan FLI/FLIS yang berlaku. 4) Jumlah nilai tunai (cash value) sebagaimana dimaksud pada angka 3) merupakan batas paling tinggi (plafond) jumlah FLI/FLIS yang dapat digunakan oleh Bank melalui Sistem BI-RTGS. 5) Bank dapat menggunakan FLI/FLIS melalui Sistem BI-RTGS sejak buka sistem sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS. 6) Bank tidak dapat melakukan penarikan Surat Berharga yang ditempatkan untuk penggunaan FLI/FLIS (reverse FLI/FLIS) dalam hal Surat Berharga dimaksud masih menjadi jaminan atas penggunaan (outstanding) FLI/FLIS di Sistem BI-RTGS. 7) Pelunasan penggunaan FLI/FLIS dilakukan pada Sistem BI-RTGS selama jam operasional sejak buka sistem sampai dengan waktu pre-cut off Sistem BI-RTGS, apabila terdapat incoming transfer yang di terima Bank melalui Sistem BI-RTGS. 8) Dalam hal Bank tidak dapat melunasi outstanding FLI/FLIS sampai dengan waktu pre-cut off Sistem BI-RTGS, sistem melakukan konversi FLI/FLIS menjadi transaksi Repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sebesar outstanding FLI/FLIS yang tidak lunas. 9) Pada akhir hari, sistem akan melakukan perhitungan biaya penggunaan FLI/FLIS dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. 10) Pembebanan biaya penggunaan FLI/FLIS dilakukan melalui Sistem BIRTGS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan mendebet Rekening Giro sebesar biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 9). b. FLI/FLIS Kliring 1) Bank melakukan penempatan Surat Berharga pada sub-rekening BI-Facility (hold FtS) sebagai collateral prefund sesuai dengan ketentuan mengenai kliring yang berlaku, melalui menu Supervisory – BI Facility Request. 2) Setelah data diterima oleh Penyelenggara, nilai collateral prefund dihitung

178

186



maksimum sebesar jumlah nilai tunai (cash value) dari jumlah nominal Surat Berharga yang ditempatkan untuk jaminan kliring, yang merupakan maksimum FLI/FLIS Kliring yang dapat digunakan oleh Bank. 3) Perhitungan nilai tunai jaminan Surat Berharga dilakukan oleh sistem sesuai ketentuan FLI/FLIS yang berlaku. 4) Bank hanya dapat menggunakan FLI/FLIS Kliring dalam rangka penyelesaian kliring debet melalui Sistem BI-RTGS. 5) Bank dapat melakukan penarikan Surat Berharga yang ditempatkan sebagai collateral prefund (reverse FtS) dari cut-off warning sampai dengan pre-cut off sepanjang tidak sedang menjadi jaminan atas penggunaan (outstanding) FLI/FLIS-Kliring. 6) Dalam hal Bank tidak dapat melunasi outstanding FLI/FLIS sampai dengan waktu pre-cut off Sistem BI-RTGS, sistem melakukan konversi FLI/FLIS menjadi transaksi Repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari sebesar outstanding FLI/FLIS yang tidak lunas. 7) Pada akhir hari, sistem akan melakukan perhitungan biaya penggunaan FLI/FLIS dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku. 8) Pembebanan biaya penggunaan FLI/FLIS dilakukan melalui Sistem BIRTGS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan mendebet Rekening Giro Bank sebesar biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 7). c. Dalam hal Peserta tidak melakukan reverse atas Surat Berharga yang terdapat pada rekening BI-Facility (hold FLI/FLIS dan/atau hold FtS) sampai dengan akhir hari maka pada hari kerja berikutnya Surat Berharga yang tercatat pada rekening dimaksud tetap dapat diperhitungkan sebagai agunan FLI/FLIS dan/atau collateral prefund untuk FtS. 2. Penatausahaan FPJPS a. Berdasarkan permohonan FPJPS yang telah disetujui DPM cq. BOpM sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir C.2.c.7), DASP cq. Bagian PlS melakukan setelmen FPJPS dengan prosedur sebagai berikut : 1) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan memindahkan pencatatan Surat Berharga yang diagunkan pada Rekening Surat Berharga Peserta dari subrekening aktif ke sub-rekening BI-Facility (hold FPJP/FPJPS). 2) Setelah Setelmen Surat Berharga berhasil dengan status completed, Setelmen Dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank sebesar jumlah nominal FPJPS yang disetujui oleh Bank Indonesia. b. Pada akhir hari, sistem akan melakukan perhitungan bunga/imbalan FPJPS sesuai tingkat bunga/imbalan dan rumus perhitungan dalam ketentuan FPJPS yang berlaku. c. Pada saat jatuh waktu FPJPS, sistem akan melakukan setelmen pelunasan FPJPS dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank melalui Sistem BI-RTGS dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Pembebanan bunga/imbalan FPJPS dilakukan pada awal hari pada saat buka sistem. Dalam hal saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi maka

179

187



transaksi masuk Sistem Antrian Sistem BI-RTGS sampai dengan waktu cutoff warning. 2) Pembebanan pelunasan FPJPS dilakukan pada pukul 16.00 WIB atau pada waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan FPJPS. Dalam hal saldo pada Rekening Giro tidak mencukupi maka transaksi masuk Sistem Antrian Sistem BI-RTGS sampai dengan waktu cut-off warning. d. Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan perpanjangan (roll-over) FPJPS dan tidak melunasi outstanding FPJPS, pada waktu cut-off BI-SSSS sistem melakukan konversi pencatatan agunan dari sub-rekening BI-Facility (hold FPJP/FPJPS) ke sub-rekening BI-Special Account. 3. Penyelesaian Agunan FPJPS Dalam hal Peserta tidak dapat melunasi FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir 2.d, Penyelenggara melakukan penyelesaian agunan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Dalam hal agunan berupa SBIS, Penyelenggara melakukan penyelesaian agunan pada sub-rekening BI-Special Account dengan melakukan pelunasan Surat Berharga sebelum jatuh waktu (early redemption). b. Dalam hal agunan berupa SBN, Penyelenggara melakukan penyelesaian agunan pada sub-rekening BI-Special Account dengan melakukan setelmen penjualan SBN (outright) berdasarkan keputusan penjualan agunan oleh Bank Indonesia. 4. Penyelesaian Agunan FPJP Dalam hal Peserta tidak dapat melunasi FPJP, Penyelenggara melakukan penyelesaian agunan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Dalam hal agunan berupa SBI, Penyelenggara melakukan pembatalan transaksi pledge second leg untuk memindahkan SBI dari Rekening Surat Berharga Bank kepada Bank Indonesia dan melakukan early redemption. b. Dalam hal agunan berupa SBN, Penyelenggara melakukan pembatalan transaksi pledge second leg untuk memindahkan SBN dari Rekening Surat Berharga Bank kepada Bank Indonesia dan melakukan setelmen penjualan SBN (outright) kepada pembeli dalam rangka eksekusi agunan.

180

188



BAB VIII PENATAUSAHAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA NEGARA ATAS NAMA PEMERINTAH A. Ketentuan Umum 1. Penatausahaan transaksi SBN atas nama pemerintah dilakukan untuk transaksi penerbitan SBN di pasar perdana dan transaksi SBN di pasar sekunder. 2. Transaksi penerbitan SBN di pasar perdana oleh pemerintah antara lain transaksi penerbitan SBN secara lelang untuk Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara), penerbitan SBN dalam rangka transaksi penjualan SBN yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah (antara lain penjualan SBSN dengan cara bookbuilding, transaksi SUN secara langsung dengan pemerintah dan/atau penjualan SUN dengan cara private placement di pasar perdana dalam negeri), penerbitan Obligasi Negara dalam rangka transaksi pertukaran (debt switching), penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) dan SBSN Ritel (Sukuk Negara Ritel) untuk investor perorangan/individual, dan penerbitan SUN dalam rangka peminjaman SUN kepada Dealer Utama. 3. Transaksi SBN di pasar sekunder oleh pemerintah antara lain transaksi pembelian kembali (buy back) dengan pelunasan tunai atau pertukaran (debt switching) dan peminjaman SUN kepada Dealer Utama. 4. Pelaksanaan penatausahaan SBN atas nama pemerintah dilakukan oleh Penyelenggara. 5. Kegiatan penatausahaan SBN terdiri dari kegiatan pencatatan kepemilikan, setelmen dan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan serta pelunasan pokok SBN. 6. Penyelenggara melakukan setelmen transaksi SBN atas nama pemerintah berdasarkan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan cq. DJPU kepada Bank Indonesia. 7. Setelmen transaksi SBN atas nama pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan secara DVP atau FoP. 8. Rekening pemerintah yang digunakan dalam rangka setelmen transaksi SBN adalah rekening yang ditatausahakan di Bank Indonesia sebagai berikut : c. Rekening Giro Pemerintah yang terdiri dari : 3) Rekening Giro Pemerintah untuk pelaksanaan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban pembayaran kupon, pelunasan pokok dan kewajiban lainnya terkait SBN; dan 4) Rekening Giro Pemerintah untuk penerimaan hasil penerbitan atau penerimaan lainnya terkait transaksi SBN. d. Rekening Surat Berharga yaitu rekening surat berharga pemerintah yang tercatat sebagai subsidiary member Bank Indonesia dengan member code INDOIDJA930BBON, untuk mencatat portofolio kepemilikan dan/atau aktivitas transaksi SBN pemerintah di pasar sekunder, misalnya dalam rangka transaksi peminjaman SUN kepada Dealer Utama. 9. Bagi pihak yang melakukan transaksi dengan pemerintah dan tidak memiliki Rekening Surat Berharga di Central Registry, pelaksanaan setelmen transaksi

181

189



dengan pemerintah dilakukan melalui Rekening Surat Berharga Sub-Registry yang menatausahakan kepemilikan SBN dari pihak dimaksud. 10. Penyelenggara melakukan pencatatan jumlah posisi SBN yang diterbitkan dan belum jatuh waktu dan melakukan pembayaran kewajiban kupon (bunga) atau imbalan dan pelunasan pokok SBN saat jatuh waktu kepada pemilik SBN yang tercatat di Central Registry. 11. Pelaksanaan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan serta pelunasan pokok SBN dilakukan atas beban Rekening Giro pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 8.a.1). 12. Informasi mengenai kegiatan setelmen transaksi, pencatatan jumlah posisi SBN dan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan serta pelunasan pokok SBN yang jatuh waktu disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU melalui sarana surat menyurat, ST Issuer Kementerian Keuangan dan/atau sarana lainnya. B. Setelmen Penerbitan SBN 1. Penyelenggara melakukan pencatatan penerbitan dan setelmen transaksi SBN berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan cq. DJPU kepada Bank Indonesia pada tanggal setelmen. 2. Pencatatan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Setelmen penerbitan SBN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setelmen Dana Setelmen Dana dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry melalui Sistem BI-RTGS baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun atas nama nasabah Sub-Registry, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai proceed setelmen sebagai berikut : 1) Dalam hal transaksi penerbitan SBN dilakukan secara lelang melalui BISSSS, pendebetan Rekening Giro Bank dilakukan secara net untuk total seluruh proceed setelmen baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama nasabah Sub-Registry; atau 2) Dalam hal transaksi penerbitan SBN dilakukan secara langsung oleh pemerintah, pendebetan Rekening Giro Bank dilakukan secara gross atau secara net sebesar proceed SBN. b. Setelmen Surat Berharga Setelmen Surat Berharga dilakukan secara net atau secara gross per transaksi dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta di Central Registry sebesar nilai nominal seri SBN yang ditransaksikan. Bagi Sub-Registry, setelmen SBN dilakukan secara total untuk seluruh nasabah. Selanjutnya, Sub-Registry melakukan pencatatan individual nasabah pembeli SBN berdasarkan jenis/tipe investor pada sistem internal Sub-Registry. 4. Dalam hal saldo Rekening Giro Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Sub-

182

190



Registry untuk pelaksanaan Setelmen Dana tidak mencukupi (status settlement pending) sampai dengan waktu cut-off warning BI-RTGS, sistem membatalkan transaksi SBN sebagai berikut : a. Dalam hal setelmen dana dilakukan secara net, pembatalan dilakukan terhadap seluruh transaksi SBN yang pembayarannya dilakukan melalui Peserta Bank atau Bank Pembayar dimaksud. b. Dalam hal setelmen dana dilakukan secara gross, pembatalan dilakukan terhadap masing-masing transaksi yang tidak dapat diselesaikan. 5. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi lelang SBN dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. 6. Selain HOK, informasi hasil setelmen lelang SBN yang mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga dapat juga dilihat melalui menu SupervisorySecurities Holding Enquiry by Member. 7. Penyelenggara menyampaikan informasi hasil pelaksanaan setelmen penerbitan SBN kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU. C. Setelmen Penerbitan ORI dan/atau SBSN Ritel 1. Berdasarkan surat keputusan hasil penjatahan ORI dan/atau SBSN Ritel dari Kementerian Keuangan cq. DJPU kepada Bank Indonesia, Penyelenggara melakukan setelmen transaksi dimaksud pada tanggal setelmen sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pelaksanaan Setelmen Surat Berharga ORI dan/atau SBSN Ritel dilakukan setelah Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Bank Pembayar sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3. Penyelenggara melakukan setelmen penjatahan ORI dan/atau SBSN Ritel sebagai berikut : a) Pendaftaran seri ORI dan/atau SBSN Ritel yang diterbitkan sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Menteri Keuangan. b) Setelmen penjatahan (allotment) dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Sub-Registry yang ditunjuk oleh nasabah pembeli ORI dan/atau SBSN Ritel. Jumlah penjatahan ORI dan/atau SBSN Ritel kepada Peserta Sub-Registry dilakukan secara global untuk masing-masing Peserta Sub-Registry. Selanjutnya Peserta Sub-Registry melakukan pencatatan pada sub-rekening aktif sesuai klasifikasi nasabah residen (client resident) dan tipe investor perorangan (individual). 4. Peserta Sub-Registry menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen penjatahan ORI dan/atau SBSN Ritel dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. 5. Selain HOK, informasi hasil setelmen penjatahan ORI dan/atau SBSN Ritel yang mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. 6. Peserta Sub-Registry melakukan pencatatan individual nasabah pembeli ORI dan/atau SBSN Ritel pada sistem internal Peserta Sub-Registry.

183

191



7. Penyelenggara menyampaikan informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi ORI dan/atau SBSN Ritel kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU. D. Setelmen Pembelian Kembali SBN oleh Pemerintah (Buyback) 1. Berdasarkan surat keputusan hasil transaksi buyback dari Kementerian Keuangan cq. DJPU kepada Bank Indonesia, Penyelenggara melakukan setelmen buyback pada tanggal setelmen yang dimulai pukul 08.00 WIB atau sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku. 2. Setelmen hasil transaksi buyback/debt switching dilakukan secara gross to gross, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Lelang Buyback Dengan Cara Tunai 1) Setelmen Surat Berharga Setelmen Surat Berharga SBN dilakukan secara gross per transaksi dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta di Central Registry yaitu Bank dan/atau Sub-Registry, sebesar nilai nominal atas seri SBN yang dimenangkan. Dalam hal Surat Berharga dilunasi sebelum jatuh waktu (early redemption) oleh pemerintah, Penyelenggara melakukan prosedur early redemption dengan menghapus pencatatan SBN dari posisi SBN yang diterbitkan pemerintah. Dalam hal Surat Berharga menjadi portofolio kepemilikan pemerintah, dilakukan pengkreditan ke Rekening Surat Berharga pemerintah. 2) Setelmen Dana Setelah Setelmen Surat Berharga berhasil dilakukan atau berstatus completed, Setelmen Dana dilakukan secara gross per transaksi dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry melalui Sistem BI-RTGS sebesar nilai proceed setelmen. 3) Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen hasil lelang buyback dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. 4) Selain HOK, informasi hasil setelmen lelang buyback yang mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. b. Buyback Dengan Cara Penukaran (Debt Switching) 1) Setelmen Surat Berharga a) Setelmen Surat Berharga Yang Ditukar (source bond) Setelmen Surat Berharga SBN dilakukan secara gross per transaksi dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta di Central Registry yaitu Bank dan/atau Sub-Registry, sebesar nilai nominal atas seri SBN yang ditukar. Dalam hal Surat Berharga yang ditukar dilunasi sebelum jatuh waktu (early redemption) oleh pemerintah, Penyelenggara melakukan prosedur early redemption dengan menghapus pencatatan SBN dari posisi SBN yang diterbitkan pemerintah.

184

192



Dalam hal Surat Berharga menjadi portofolio kepemilikan pemerintah, dilakukan pengkreditan ke Rekening Surat Berharga pemerintah. b) Setelmen Surat Berharga Penukar (destination bond) Penyelenggara melakukan pencatatan penerbitan SBN seri penukar dan mengkredit ke Rekening Surat Berharga Peserta di Central Registry yaitu Bank dan/atau Sub-Registry, sebesar nilai nominal seri SBN penukar. 2) Setelmen Dana Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas selisih tunai sebagai berikut: a) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban pemerintah, Setelmen Dana dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk SubRegistry, sebesar selisih tunai. b) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta, Setelmen Dana dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar Sub-Registry dan mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar selisih tunai. 3) Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen hasil transaksi buyback dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. 4) Selain HOK, informasi hasil setelmen lelang buyback yang mempengaruhi posisi pencatatan Rekening Surat Berharga dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. 3. Dalam hal terjadi gagal setelmen karena Peserta dan/atau Sub-Registry tidak memiliki saldo yang mencukupi pada Rekening Surat Berharga maka Penyelenggara melakukan setelmen bagi Peserta yang gagal setelmen setelah saldo pada Rekening Surat Berharga yang bersangkutan mencukupi, sesuai batas waktu setelmen yang ditetapkan pemerintah. 4. Penyelenggara menyampaikan informasi hasil pelaksanaan setelmen lelang buyback kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU. E. Setelmen Peminjaman SUN Oleh Dealer Utama 1. Setelmen peminjaman SUN dan perpanjangan peminjaman SUN dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. DJPU. 2. Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman SUN. 3. Penyelenggara melakukan setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dimulai pada pukul 08.00 WIB. 4. Setelmen peminjaman SUN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Setelmen peminjaman SUN 1) Dealer Utama membayar biaya peminjaman SUN (lending fee) melalui Sistem BI-RTGS kepada Rekening Giro Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 2) Dealer Utama menyampaikan bukti pembayaran biaya peminjaman SUN

185

193



(lending fee) sebagaimana angka 1) kepada Penyelenggara. 3) Dealer Utama atau Sub-Registry atas nama Dealer Utama dan Penyelenggara melakukan setelmen dengan mekanisme transaksi secara FoP melalui menu SSTS-Transfer sebagai berikut: a) Memindahkan seri SUN yang dijaminkan melalui BI-SSSS dari Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Rekening Surat Berharga Sub-Registry yang ditunjuk oleh Dealer Utama ke Rekening Surat Berharga pemerintah, sebesar nilai nominal seri SUN yang dijaminkan; b) Penyelenggara mencatat penerbitan SUN yang akan dipinjamkan kepada Dealer Utama, sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan mengkredit Rekening Surat Berharga pemerintah pada member code INDOIDJA930BBON. c) Dealer Utama atau Sub-Registry yang ditunjuk oleh Dealer Utama sebagai peminjam (borrower) dan Penyelenggara atas nama pemerintah yang meminjamkan (lender), melakukan input dan pengiriman data setelmen transaksi peminjaman SUN pada ST. b. Setelmen Pengembalian Peminjaman SUN 1) Pada saat jatuh waktu pengembalian pinjaman SUN, Penyelenggara melakukan prosedur pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama dengan mendebet Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Rekening Surat Berharga Sub-Registry yang ditunjuk Dealer Utama, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam. 2) Setelah setelmen early redemption sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan atau pada tanggal setelmen peminjaman SUN jatuh waktu, setelmen pengembalian peminjaman SUN dilakukan dengan memindahkan seri SUN yang dijaminkan dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga pemerintah ke Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Rekening Surat Berharga Peserta Sub-Registry yang ditunjuk Dealer Utama sebesar nilai nominal SUN yang dijaminkan. 3) Dalam hal prosedur pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dilakukan karena saldo Rekening Surat Berharga Dealer Utama atau Rekening Surat Berharga Sub-Registry yang ditunjuk Dealer Utama tidak mencukupi sampai dengan batas waktu setelmen Surat Berharga di BI-SSSS maka setelmen pengembalian peminjaman SUN dinyatakan gagal. c. Setelmen Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. DJPU menyetujui perpanjangan peminjaman SUN maka pada tanggal setelmen : 1) Prosedur sebagaimana dimaksud pada butir b.1) dan butir b.2) tidak dilaksanakan; 2) Dealer Utama membayar biaya perpanjangan peminjaman SUN sesuai

186

194



prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan menyampaikan bukti pembayaran sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a.2); 3) Pada saat jatuh waktu perpanjangan peminjaman SUN, pengembalian peminjaman SUN dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Proses Penyelesaian Jaminan SUN Dalam hal prosedur pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SUN yang dipinjam oleh Dealer Utama tidak dapat dilakukan, dilaksanakan prosedur sebagai berikut: 1) Pemerintah dapat melakukan penawaran penjualan SUN yang dijaminkan kepada Dealer Utama lainnya. 2) Penawaran penjualan dilakukan dengan mekanisme pertukaran yaitu SUN jaminan ditukar dengan SUN seri yang sama dengan seri yang dipinjamkan pemerintah. 3) Berdasarkan transaksi penukaran SUN oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bank Indonesia atas nama pemerintah dan Dealer Utama sebagai lawan transaksi melakukan setelmen melalui BI-SSSS dengan cara transfer FoP. 4) Dalam hal terdapat selisih tunai dari transaksi pertukaran SUN sebagaimana dimaksud pada angka 3), penyelesaian pembayaran dilakukan secara bilateral antara Dealer Utama yang membeli jaminan dengan Dealer Utama yang gagal setelmen. 5) Berdasarkan hasil transaksi penukaran SUN oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2), Penyelenggara melakukan prosedur pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption). 5. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen peminjaman SUN dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. 6. Penyelenggara menyampaikan informasi hasil pelaksanaan setelmen peminjaman SUN kepada Kementerian Keuangan cq. DJPU. F. Pembayaran Kupon (Bunga) atau Imbalan dan Pelunasan Pokok SBN 1. Pembayaran Kupon (Bunga) atau Imbalan Saat Jatuh Waktu Untuk seri SBN dengan kupon (bunga) atau imbalan, prosedur pembayaran dilakukan sebagai berikut : a. Pembayaran kupon (bunga) atau imbalan didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan SBN di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon (bunga) atau imbalan (T-2). b. Peserta yang tercatat pada Rekening Surat Berharga di Central Registry, menerima pemberitahuan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan pada masing-masing ST pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran (T-1). c. Penyelenggara melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan pada tanggal jatuh waktu (T-0) kupon (bunga) atau imbalan, dengan mendebet Rekening Giro pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau

187

195



Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry, sebesar nilai kupon (bunga) atau imbalan. d. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0), wajib meneruskan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan kepada nasabah pemilik SBN, dengan mengkredit rekening dana nasabah yang tercatat di Sub-Registry sebesar nilai kupon (bunga) atau imbalan yang menjadi hak nasabah. 2. Pelunasan Pokok SBN Saat Jatuh Waktu a. Pada saat jatuh waktu, SBN dilunasi sebesar nilai nominal SBN. b. Pembayaran pelunasan pokok SBN berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SBN di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok SBN (T-2). c. Pemilik SBN yang tercatat pada Rekening Surat Berharga di Central Registry menerima pemberitahuan pembayaran pokok pada masing-masing ST pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok SBN (T-1). d. Penyelenggara melakukan pembayaran pokok SBN pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mendebet Rekening Giro pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry, sebesar nilai nominal SBN. e. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0), wajib meneruskan pembayaran pokok SBN kepada nasabah pemilik SBN, dengan mengkredit rekening dana nasabah yang tercatat di Sub-Registry sebesar nilai nominal yang menjadi hak nasabah. f. Setelmen pelunasan pokok SBN dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta dan mengurangi posisi SBN yang diterbitkan pemerintah, sebesar nilai nominal SBN jatuh waktu. 3. Pelunasan Pokok SBN Sebelum Jatuh Waktu (Early Redemption) a. Berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan pelunasan pokok SBN sebelum jatuh waktu (early redemption) dari Kementerian Keuangan cq. DJPU kepada Bank Indonesia, Penyelenggara melakukan setelmen transaksi dimaksud yang dimulai pukul 08.00 WIB. b. Setelmen early redemption dapat dilakukan secara DVP atau FoP. c. Pemilik Rekening Surat Berharga di Central Registry yang akan menjual SBN kepada pemerintah sebelum jatuh waktu, wajib memiliki saldo pada Rekening Surat Berharga yang mencukupi sejumlah nominal SBN yang akan dilakukan early redemption. d. Setelmen early redemption dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta dan mengurangi posisi SBN yang diterbitkan Pemerintah, sebesar nilai nominal SBN jatuh waktu. e. Dalam hal early redemption dilakukan secara DVP, Penyelenggara melakukan pembayaran sebagai berikut : 1) Pembayaran pokok SBN, dengan mendebet Rekening Giro pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry, sebesar nilai setelmen sesuai harga yang telah disepakati antara pemerintah dan pemilik SBN; dan/atau 2) Untuk seri SBN dengan kupon (bunga) atau imbalan, dilakukan

188

196


f.


pembayaran accrued interest atau bagian imbalan, dengan mendebet Rekening Giro pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk Sub-Registry, sebesar nilai accrued interest atau bagian imbalan. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0), wajib meneruskan pembayaran pokok SBN dan/atau accrued interest atau bagian imbalan, dengan mengkredit rekening dana nasabah yang tercatat di Sub-Registry sebesar nilai pokok SBN dan/atau accrued interest atau bagian imbalan yang menjadi hak nasabah.

BAB IX …

189 BAB IX …

197



BAB IX PENATAUSAHAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA ANTAR PESERTA A. Ketentuan Umum 1. Peserta pemilik Rekening Surat Berharga dapat melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder dengan Peserta lain, melalui menu SSTS untuk transaksi Surat Berharga sebagai berikut : a. Transaksi jual beli secara putus (outright atau sale). b. Transaksi repo, yang terdiri atas : 1) repo dengan perpindahan kepemilikan (sell buyback); dan 2) repo tanpa perpindahan kepemilikan (collateralized borrowing). c. Transaksi transfer. d. Transaksi pengagunan (pledge). e. Transaksi pinjam meminjam (securities borrowing and lending). 2. Setelmen untuk transaksi outright dan repo sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b dilakukan secara DVP, sedangkan setelmen untuk transaksi transfer, pengagunan, dan pinjam meminjam sebagaimana dimaksud pada butir 1.c, butir 1.d dan butir 1.e dilakukan secara FoP. 3. Setelmen transaksi transfer sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dilakukan dalam rangka: a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik Surat Berharga dengan identitas yang sama; b. perpindahan kepemilikan Surat Berharga dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan dan pinjam meminjam; dan/atau c. transaksi lainnya, misalnya penerbitan Surat Berharga dalam rangka penyertaan modal (private placement) atau Exchange Traded Fund (ETF), sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan, Bapepam-LK untuk transaksi terkait Pasar Modal atau Bank Indonesia untuk transaksi terkait perbankan. 4. Pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan prinsip matching yaitu data instruksi setelmen yang diinput dan dikirim oleh kedua belah pihak Peserta kepada Penyelenggara harus sesuai (match). 5. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi dari satu Peserta belum sesuai karena data lawan transaksi tidak cocok atau belum diterima di SCC maka data instruksi setelmen tersebut akan masuk dalam Sistem Antrian. 6. Sistem Antrian pada BI-SSSS sesuai ketentuan sebagai berikut : a. Setelmen transaksi Surat Berharga dalam Sistem Antrian dilakukan dengan Metode FAFO. b. Penyelenggara menetapkan batas waktu data instruksi setelmen dapat berada dalam Sistem Antrian karena data belum matching atau data yang telah matching tetapi masih menunggu kecukupan saldo. Pada saat ini Sistem Antrian

190

198


7.

8.

9.


ditetapkan paling lama 4 (empat) jam. c. Setelah jangka waktu 4 (empat) jam dalam Sistem Antrian, data instruksi setelmen dibatalkan oleh sistem. d. Dalam hal Peserta akan melanjutkan kembali instruksi setelmen yang batal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Peserta harus melakukan input dan pengiriman ulang data instruksi setelmen dimaksud ke Penyelenggara. Setelah data instruksi setelmen transaksi Surat Berharga dari kedua belah pihak Peserta telah matching, sistem melakukan proses sebagai berikut : a. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga Peserta mencukupi, dilakukan prosedur sebagai berikut : 1) Untuk setelmen transaksi secara DVP, instruksi Setelmen Dana akan diproses di Sistem BI-RTGS, sebagai berikut : a) Dalam hal Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS berhasil dilakukan atau berstatus completed, Setelmen Surat Berharga akan dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga penjual/pemberi (seller) dan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli/penerima (buyer) sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan. b) Dalam hal saldo pada Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Sub-Registry tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan saat cut-off warning maka sistem membatalkan setelmen transaksi Surat Berharga dimaksud. 2) Untuk setelmen transaksi secara FoP, proses Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebet Rekening Surat Berharga penjual/pemberi (seller) dan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli/penerima (buyer) sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan. b. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga Peserta tidak mencukupi, transaksi tersebut akan masuk ke dalam Sistem Antrian. Peserta melakukan pengiriman data instruksi Setelmen Surat Berharga melalui BISSSS berdasarkan suatu perintah pembukuan atau transfer Surat Berharga dengan format yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta. Peserta dapat melakukan koreksi kesalahan dan/atau pembatalan instruksi setelmen transaksi Surat Berharga yang telah dikirim ke Penyelenggara dengan prosedur sebagai berikut: a. Status setelmen pending 1) Pembatalan instruksi setelmen dapat dilakukan oleh Peserta secara sepihak dalam hal data dimaksud belum matching dengan data lawan transaksi. 2) Pembatalan instruksi setelmen dapat dilakukan oleh Peserta berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam hal status setelmen sudah matching namun masih dalam Sistem Antrian. b. Status setelmen completed Peserta dapat melakukan koreksi atau pembatalan Setelmen Surat Berharga dengan cara menghubungi Peserta lawan transaksi secara langsung atau melalui Penyelenggara, untuk bersama-sama mengirimkan data setelmen koreksi yang benar ke SCC.

191

199



10. Peserta dapat mengirimkan transaksi titipan (future dated transaction) paling lama untuk tanggal valuta setelmen 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman data instruksi setelmen transaksi Surat Berharga ke SCC. 11. BI-SSSS melakukan setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder berdasarkan data instruksi setelmen transaksi yang dikirim Peserta melalui ST untuk transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1. B. Pelaksanaan Setelmen Transaksi Surat Berharga 1. Setelmen Transaksi Outright (Sale) Peserta melakukan setelmen transaksi outright (sale) Surat Berharga secara DVP dengan menggunakan menu SSTS Construct Sales/Transfer sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai penjual (seller) dan pembeli (buyer) melakukan input data instruksi setelmen transaksi outright (sale) pada ST masing-masing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data instruksi setelmen transaksi terkirim ke SCC. c. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak Peserta, proses matching data akan dilakukan oleh sistem. d. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi telah matching, sistem melakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir A.7.a.1) dan butir A.7.b. e. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi outright dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. f. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi outright dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. 2. Setelmen Transaksi Repo dengan Perpindahan Kepemilikan (Sell Buyback) Peserta melakukan setelmen transaksi repo sell buyback secara DVP dengan menggunakan menu SSTS Construct Repo/Pledge sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai penjual (seller) dan pembeli (buyer) repo melakukan input data instruksi setelmen transaksi repo pada ST masing-masing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data instruksi setelmen transaksi terkirim ke SCC. c. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak Peserta, proses matching data akan dilakukan oleh sistem. d. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi telah matching, sistem melakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir A.7.a.1) dan butir A.7.b. e. Pada saat repo jatuh waktu (repo second leg), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Setelmen transaksi repo second leg dilakukan sistem pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka. 2) Dalam hal saldo pada Rekening Surat Berharga pembeli repo mencukupi, Sistem BI-RTGS memproses Setelmen Dana. 3) Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar penjual mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan Setelmen Dana dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar penjual dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar pembeli sebesar nilai

192

200


3.


proceed transaksi repo second leg. 4) Setelah Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 3) berhasil dilakukan dan berstatus completed, BI-SSSS melakukan setelmen transaksi Surat Berharga dengan mendebet Rekening Surat Berharga pembeli dan mengkredit Rekening Surat Berharga penjual sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransaksikan. 5) Dalam hal saldo pada Rekening Surat Berharga pembeli tidak mencukupi untuk setelmen transaksi Surat Berharga sampai dengan batas waktu Sistem Antrian, atau saldo pada Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar penjual tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan waktu cut-off warning, sistem membatalkan setelmen transaksi repo second leg dimaksud. 6) Dalam hal setelmen transaksi repo second leg batal sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka setelmen transaksi repo first leg dianggap sebagai setelmen transaksi outright. f. Dalam hal setelmen transaksi repo second leg dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu (early termination), Peserta baik penjual maupun pembeli dengan menu Construct SSTS Early Termination melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC. 2) Setelah data matching, sistem melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e. g. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi repo dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. h. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi repo dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. Setelmen Transaksi Repo Tanpa Perpindahan Kepemilikan (Repo Collateralized Borrowing) Peserta melakukan setelmen transaksi repo collateralized borrowing secara DVP dengan menggunakan menu SSTS Construct Repo/Pledge sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai penjual (seller) dan pembeli (buyer) repo melakukan input data setelmen transaksi repo pada ST masing-masing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data setelmen transaksi terkirim ke sistem Penyelenggara SCC. c. Dalam hal instruksi setelmen transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak yang bertransaksi, sistem melakukan proses matching data. d. Dalam hal instruksi setelmen transaksi telah matching, saldo pada Rekening Surat Berharga penjual mencukupi, Sistem BI-RTGS memproses Setelmen Dana. e. Dalam hal saldo pada Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan Setelmen Dana dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar pembeli dan mengkredit Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar penjual sebesar nilai proceed transaksi.

193

201



f.

Setelah Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada huruf e berhasil dilakukan dan berstatus completed, BI-SSSS melakukan pemindahan pencatatan Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan sebagai berikut: 1) Mendebet sub-rekening aktif dan mengkredit sub-rekening CB-Out pada Rekening Surat Berharga penjual. 2) Mencatat penambahan sub-rekening CB-In pada Rekening Surat Berharga pembeli. Pencatatan pada sub-rekening CB-In tidak menambah posisi kepemilikan Surat Berharga pembeli. g. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga penjual di BI-SSSS tidak mencukupi untuk setelmen transaksi Surat Berharga sampai dengan batas waktu Sistem Antrian, atau saldo Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar pembeli tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan saat cut-off warning maka sistem membatalkan setelmen transaksi repo Surat Berharga dimaksud. h. Pada saat repo jatuh waktu (repo second leg), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Setelmen transaksi repo second leg dilakukan sistem pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka. 2) Dalam hal saldo Rekening Giro Bank atau Bank Pembayar penjual mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan Setelmen Dana dengan mendebet Rekening Giro Bank atau Bank Pembayar penjual dan mengkredit Rekening Giro Bank atau Bank Pembayar pembeli sebesar nilai proceed transaksi repo second leg. 3) Setelah Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada huruf 2) berhasil dilakukan dan berstatus completed, BI-SSSS melakukan Setelmen Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan sebagai berikut : a) Mendebet sub-rekening CB-Out dan mengkredit sub-rekening aktif sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan pada Rekening Surat Berharga penjual. b) Mencatat pengurangan sub-rekening CB-In pada Rekening Surat Berharga pembeli. 4) Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar penjual di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan waktu cut-off warning maka sistem membatalkan setelmen transaksi repo second leg dimaksud. 5) Dalam hal setelmen transaksi repo second leg batal sebagaimana dimaksud pada angka 4), sistem melakukan Setelmen Surat Berharga dengan mendebet Rekening Surat Berharga penjual dan mengkredit Rekening Surat Berharga pembeli sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan. i. Dalam hal setelmen transaksi repo second leg akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu (early termination), Peserta penjual dan pembeli melalui menu Construct SSTS Early Termination melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC. 2) Setelah data matching, sistem melakukan setelmen transaksi sesuai

194

202



prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf h. j. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi repo dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. k. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi repo dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. 4. Setelmen Transaksi Transfer Peserta melakukan setelmen transaksi transfer Surat Berharga secara FoP dengan menggunakan menu SSTS Construct Sales/Transfer sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai pemberi (seller) dan penerima (buyer) melakukan input data instruksi setelmen transfer pada ST masing-masing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data setelmen terkirim ke SCC. c. Dalam hal data instruksi setelmen transfer telah diterima SCC dari kedua belah pihak Peserta, proses matching data akan dilakukan oleh sistem. d. Dalam hal data instruksi setelmen telah matching dan saldo pada Rekening Surat Berharga pemberi mencukupi, BI-SSSS melakukan setelmen transaksi Surat Berharga dengan mendebet Rekening Surat Berharga pemberi dan mengkredit Rekening Surat Berharga penerima sebesar nilai nominal Surat Berharga yang ditransfer. e. Dalam hal saldo pada Rekening Surat Berharga pemberi tidak mencukupi untuk setelmen transaksi Surat Berharga sampai dengan batas waktu dalam Sistem Antrian, sistem membatalkan setelmen transaksi transfer Surat Berharga dimaksud. f. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. g. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi transfer dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. h. Dalam melakukan input data instruksi setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta harus mencantumkan keterangan mengenai jenis transaksi dan harga transaksi. i. Keharusan pengisian keterangan mengenai harga sebagaimana dimaksud pada huruf h, dikecualikan untuk setelmen transaksi FoP dalam rangka hibah atau warisan. 5. Setelmen Transaksi Agunan (Pledge) Peserta melakukan setelmen transaksi pledge Surat Berharga secara FoP dengan menggunakan menu SSTS Construct Repo/Pledge sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai pemberi agunan (seller) dan penerima agunan (buyer) Surat Berharga melakukan input data setelmen transaksi pledge pada ST masingmasing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data setelmen transaksi pledge terkirim ke SCC. c. Dalam hal data setelmen transaksi pledge telah diterima SCC dari kedua belah pihak, proses matching data dilakukan oleh sistem. d. Dalam hal data setelmen transaksi pledge telah matching dan saldo pada

195

203


6.


Rekening Surat Berharga pemberi agunan mencukupi, sistem melakukan setelmen transaksi pledge sebesar nilai nominal Surat Berharga yang diagunkan sebagai berikut: 1) Mendebet sub-rekening aktif dan mengkredit sub-rekening pledge-out pada rekening Surat Berharga pemberi agunan. 2) Mengkredit sub-rekening pledge-in pada rekening Surat Berharga penerima agunan. Pencatatan pada sub-rekening pledge-in tidak menambah posisi kepemilikan Surat Berharga penerima agunan. e. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga pemberi agunan tidak mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga sampai dengan batas waktu pada Sistem Antrian maka sistem membatalkan setelmen pledge Surat Berharga dimaksud. f. Pada saat pledge jatuh waktu, setelmen transaksi pledge second leg sebesar nilai nominal Surat Berharga yang diagunkan dilakukan sistem pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka dengan prosedur sebagai berikut : 1) Mendebet sub-rekening pledge-out dan mengkredit sub-rekening aktif pada Rekening Surat Berharga pemberi agunan. 2) Mencatat pengurangan sub-rekening pledge-in pada Rekening Surat Berharga penerima agunan. g. Selama jangka waktu pengagunan, tanpa persetujuan penerima agunan maka pemberi agunan secara sepihak tidak dapat menggunakan Surat Berharga dimaksud untuk keperluan lain atau tidak dapat memindahkan pencatatan Surat Berharga dari sub-rekening pledge-out ke sub-rekening aktif. h. Dalam hal setelmen transaksi pledge second leg akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu (early termination), dengan menggunakan menu Construct SSTS Early Termination, Peserta BI-SSSS baik pemberi maupun penerima agunan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC. 2) Setelah data matching, pada tanggal valuta yang telah disepakati, sistem melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf f. i. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. j. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi pledge dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member. k. Dalam hal Sub-Registry melakukan setelmen transaksi pledge Surat Berharga untuk dan atas nama nasabah yang tercatat di sistem internal Sub-Registry maka Sub-Registry harus membuat : 1) Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD) sebagai bukti pencatatan pengagunan bagi nasabah atau pihak lain penerima agunan; dan 2) Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga (KPS) yang memuat informasi perpindahan dan perubahan pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan pengagunan, bagi nasabah pemberi agunan. Setelmen Transaksi Pinjam Meminjam Surat Berharga (Securities Borrowing and Lending)

196

204



Peserta melakukan setelmen transaksi pinjam meminjam Surat Berharga secara FoP dengan menggunakan menu SSTS Construct Securities Borrowing and Lending (SBL) sesuai prosedur sebagai berikut : a. Peserta sebagai peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender) melakukan input data setelmen transaksi SBL pada ST masing-masing Peserta. b. Setelah Peserta melakukan proses approval, data setelmen transaksi SBL terkirim ke SCC. c. Dalam hal data setelmen transaksi telah diterima SCC dari kedua belah pihak yang bertransaksi, proses matching data akan dilakukan oleh sistem. d. Dalam hal data instruksi setelmen transaksi telah matching dan saldo pada Rekening Surat Berharga masing-masing Peserta mencukupi, Setelmen pertukaran Surat Berharga dilakukan pada Rekening Surat Berharga sebagai berikut: 1) Mendebet Rekening Surat Berharga peminjam dan mengkredit Rekening Surat Berharga pemberi pinjaman sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dijaminkan oleh peminjam. 2) Mendebet Rekening Surat Berharga pemberi pinjaman dan mengkredit Rekening Surat Berharga peminjam sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjamkan. e. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga peminjam atau pemberi pinjaman di BI-SSSS tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Sistem Antrian maka sistem membatalkan setelmen transaksi SBL dimaksud. f. Pada saat SBL jatuh waktu (SBL second leg), berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Setelmen transaksi SBL second leg dilakukan sistem pada awal hari setelah BI-SSSS dibuka. 2) Dalam hal saldo Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga peminjam dan pemberi pinjaman mencukupi, Sistem BI-RTGS memproses Setelmen Dana untuk pembayaran lending fee. 3) Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar mencukupi, Sistem BI-RTGS melakukan Setelmen Dana dengan mendebet Rekening Giro Peserta Bank atau Bank Pembayar peminjam dan mengkredit Rekening Giro pemberi pinjaman sebesar nilai lending fee. 4) Setelah Setelmen Dana pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 3) berhasil dilakukan dan berstatus completed, BI-SSSS melakukan Setelmen Surat Berharga sebagai berikut : a) Mendebet Rekening Surat Berharga peminjam dan mengkredit Rekening Surat Berharga pemberi pinjaman sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjam. b) Mendebet Rekening Surat Berharga pemberi pinjaman dan mengkredit Rekening Surat Berharga peminjam sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dijaminkan. 5) Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga peminjam atau pemberi pinjaman di BI-SSSS tidak mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga, atau saldo Rekening Giro Bank atau Bank Pembayar peminjam di Sistem BI-RTGS

197

205


g.

h.

i. j.


tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan waktu cut-off warning, sistem membatalkan setelmen transaksi SBL second leg dimaksud. 6) Dalam hal setelmen transaksi SBL second leg batal sebagaimana dimaksud pada angka 5) maka setelmen transaksi SBL first leg dianggap sebagai setelmen transaksi pertukaran Surat Berharga. Dalam hal setelmen transaksi SBL second leg akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu (early termination), dengan menggunakan menu Construct SSTS Early Termination, Peserta baik penjual maupun pembeli melakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Mengirimkan data perubahan tanggal jatuh waktu ke SCC. 2) Setelah data matching, pada tanggal valuta yang telah disepakati sistem melakukan setelmen transaksi sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir f.1) sampai dengan butir f.5). Dalam hal setelmen transaksi SBL second leg sebelum tanggal jatuh waktu (early termination) gagal dilakukan, transaksi dilanjutkan kembali sesuai tanggal jatuh waktu pada kesepakatan awal. Peserta menerima informasi hasil pelaksanaan setelmen dari Penyelenggara melalui ST, yang dapat dicetak sebagai HOK. Selain HOK, informasi hasil pelaksanaan setelmen transaksi SBL dapat juga dilihat melalui menu Supervisory-Securities Holding Enquiry by Member.

C. Prosedur Pembatalan Setelmen Second Leg (Early Termination) oleh Penyelenggara 1. Jenis transaksi Surat Berharga di pasar sekunder yang memiliki 2 (dua) proses setelmen yaitu setelmen transaksi pertama (first leg) dan setelmen transaksi kedua (second leg) antara lain transaksi repo, pledge dan SBL. 2. Pada proses setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, saat setelmen transaksi pertama (first leg) telah berhasil dilakukan maka data instruksi setelmen transaksi kedua (second leg) sekaligus telah dibuat dan disimpan dalam sistem untuk dilakukan proses setelmennya pada awal hari saat tanggal jatuh waktu transaksi. 3. Untuk pelaksanaan setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada angka 2, atas kesepakatan kedua Peserta yang bertransaksi maka tanggal pelaksanaan second leg dimaksud dapat dipercepat (early termination), sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada butir B.2.f, B.3.i, butir B.5.h dan butir B.6.g. 4. Selain early termination oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara dapat melakukan pembatalan setelmen second leg (cancel second leg) dalam kondisi sebagai berikut : a. Permintaan salah satu Peserta yang bertransaksi atas dasar kuasa pembatalan dari Peserta lawan transaksi; b. Keputusan lembaga pengawas yang berwenang yang mengakibatkan setelmen transaksi second leg harus dibatalkan; atau c. Keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan setelmen transaksi second leg harus dibatalkan.

198

206

Lampiran 11 Lanjutan Lampiran 11 5.

6.


Dalam hal transaksi repo collateralized borrowing dan transaksi pledge, Penyelenggara melakukan pembatalan setelmen second leg (cancel second leg) sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memindahkan Surat Berharga dari rekening pemberi agunan atau penjual (seller) ke rekening penerima agunan atau pembeli (buyer). Prosedur permohonan pembatalan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diajukan oleh salah satu Peserta kepada Penyelenggara dengan prosedur sebagai berikut : a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk pelaksanaan early termination sebagaimana contoh dalam Lampiran E, dengan alamat sebagai berikut : Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu bukti transaksi, surat kuasa dari Peserta lawan transaksi, keputusan lembaga berwenang dan/atau keputusan pengadilan yang mengakibatkan transaksi second leg harus dibatalkan. c. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyelenggara melakukan prosedur early termination atas transaksi terkait. d. Penyelenggara menyampaikan informasi pelaksanaan early termination kepada kedua belah pihak Peserta yang bertransaksi.

199

207



BAB X KEADAAN TIDAK NORMAL/KEADAAN DARURAT DAN CONTINGENCY PLAN A.

Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat 1. Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat yang terjadi di lokasi Peserta ataupun di lokasi Penyelenggara dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS. 2. Terjadinya Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat dapat disebabkan adanya gangguan terhadap sistem, aplikasi, jaringan komunikasi dan/atau adanya kejadian di luar kekuasaan Peserta dan/atau Penyelenggara. 3. Dalam hal Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat terjadi di lokasi Peserta, Peserta yang bersangkutan melaksanakan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat sesuai dengan prosedur contingency plan yang dibuat oleh Peserta. 4. Dalam hal Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat terjadi di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara dan Peserta melaksanakan prosedur contingency plan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

B.

Prosedur Contingency Plan di Peserta Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat di lokasi Peserta, Peserta melaksanakan prosedur contingency plan berupa prosedur internal dan/atau prosedur help desk sebagai berikut: 1. Gangguan Komunikasi a. Dalam hal Pesertamengalami gangguan komunikasi, Peserta dapat menghubungi : Help Desk BI-SSSS Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 Telepon : 021- 381 8888 Faksimili : 021- 231 1426 b. Dalam hal Peserta masih mengalami gangguan komunikasi setelah menghubungi Help Desk BI-SSSS maka Peserta yang bersangkutan menggunakan back-up komunikasi (dial-up) atau, apabila telah tersedia, saluran komunikasi dengan Sentral Telepon Otomat (STO) yang berbeda. 2. Gangguan Sistem/Aplikasi (ST) a. Dalam hal Peserta, baik sebagai peserta Sistem BI-RTGS maupun yang bukan peserta Sistem BI-RTGS, mengalami gangguan pada ST maka Peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Help Desk BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada butir 1.b. b. Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a masih mengalami gangguan pada sistem/aplikasi ST setelah menghubungi Help Desk BI-SSSS

200

208



maka Peserta yang bersangkutan memindahkan operasional BI-SSSS dari ST Server Utama ke ST Server Back-up dan/atau sistem back-up. c. Bagi Peserta yang juga sebagai peserta Sistem BI-RTGS, pemindahan operasional BI-SSSS ke sistem back-up sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan apabila RT Peserta juga mengalami gangguan sehingga kegiatan operasional RT dan ST keduanya menggunakan sistem back-up. C.

Prosedur Penggunaan Fasilitas Guest Bank Dalam hal Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat di lokasi Peserta tidak dapat diatasi melalui prosedur internal dan prosedur help desk sebagaimana dimaksud pada butir B.1 dan angka 2, Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank dengan prosedur sebagai berikut : 1. Persyaratan Penggunaan Fasilitas Guest Bank a. ST Server Utama dan/atau ST Server Back-up tidak berfungsi; b. ST Server Utama tidak berfungsi dan Peserta membutuhkan waktu cukup lama untuk menghidupkan ST Server Back-up sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia sesuai window time yang berlaku; c. jaringan komunikasi antara ST Peserta dengan SCC tidak berfungsi; dan/atau d. terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan RT Server Utama dan RT Server Back-up tidak dapat digunakan. 2. Penggunaan Fasilitas Guest Bank Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank selama jam operasional BISSSS sebagaimana diatur dalam Lampiran C. b. Peserta dapat melakukan transaksi dan setelmen yang window time-nya masih terbuka melalui Fasilitas Guest Bank. c. Penyelenggara dapat menetapkan batas maksimal waktu penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank melebihi kapasitas yang tersedia. d. Penyelenggara mengenakan biaya terhadap Peserta yang menggunakan Fasilitas Guest Bank. e. Penyelenggara dapat membebaskan Peserta atas biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam Keadaan Darurat, baik berdasarkan pengumuman Bank Indonesia maupun persetujuan Bank Indonesia atas permohonan Peserta yang disertai keterangan tertulis dari lembaga yang berwenang. f. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada Peserta sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui Fasilitas Guest Bank. 3. Prosedur Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank a. Peserta Di Lokasi Kantor Pusat bank Indonesia (KPBI) Peserta dapat mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank dengan prosedur sebagai berikut:

201

209

Lampiran 11 Lanjutan Lampiran 11 1) 2)

3)

b.


Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank kepada Penyelenggara DPM cq. Bagian PTPM melalui telepon. Peserta harus menegaskan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) melalui surat yang diajukan kepada Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimili paling lambat 1 (satu) jam sebelum penggunaan Fasilitas Guest Bank. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan ke Penyelenggara atau Penyelenggara Sistem BI-RTGS dengan ketentuan sebagai berikut: a) Peserta menyampaikan surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran F ke alamat : Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Gedung D Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

Dengan tembusan kepada: Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter Bagian Penyelesaian Transaksi, Informasi dan Administrasi Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350. b) Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank setelah asli surat permohonan diterima oleh Penyelenggara. c) Peserta wajib membawa data back-up ST terakhir untuk di-restore pada Guest Bank yang akan digunakan. Peserta Di Lokasi Kantor Bank Indonesia (KBI) Bagi Peserta di lokasi KBI dan tidak memiliki kantor cabang di wilayah KPBI dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank untuk melakukan transaksi dan setelmen Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank kepada Penyelenggara DASP cq.Bagian Penyelenggaraan Setelmen melalui telepon. 2) Peserta harus menegaskan permohonan dimaksud melalui surat sebagaimana contoh pada Lampiran H ke alamat: Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bagian Penyelenggaraan Setelmen Komplek Perkantoran Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No.2

202

210


Lampiran SE No. 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 Jakarta 10350

melalui faksimili dengan tembusan kepada KBI setempat paling lambat 2 (dua) jam sebelum penggunaan Fasilitas Guest Bank. 3) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dilakukan setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan melampirkan formulir instruksi transaksi dan/atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga serta data back-up ST terakhir. 4) Formulir instruksi transaksi dan/atau instruksi setelmen transaksi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus memuat seluruh data dan informasi transaksi dan/atau setelmen transaksi Surat Berharga yang akan di-input oleh Penyelenggara pada Guest Bank atas nama Peserta. 5) Fasilitas Guest Bank dapat digunakan setelah asli surat permohonan, asli formulir instruksi transaksi dan/atau asli instruksi setelmen transaksi Surat Berharga yang akan di-input dan data back-up ST terakhir diterima oleh KBI. 6) Berdasarkan instruksi sebagaimana dimaksud pada angka 5), Penyelenggara melakukan input pada Guest Bank untuk dan atas nama Peserta. D. Prosedur Contingency Plan di Lokasi Penyelenggara Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Penyelenggara melaksanakan prosedur contingency plan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara yang mengakibatkan gangguan pada SCC Utama, penyelenggaraan BI-SSSS dialihkan dengan menggunakan SCC Back-Up. 2. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara dapat mengalihkan pengoperasian BI-SSSS ke lokasi Disaster Recovery Center (DRC) Bank Indonesia. 3. Pengalihan pengoperasian BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Penyelenggara setelah terlebih dahulu menginformasikan pengalihan dimaksud kepada seluruh Peserta. 4. Pengalihan pengoperasian BI-SSSS diinformasikan oleh Penyelenggara melalui Administrative Messages atau sarana lain yang memuat informasi mengenai prosedur contingency plan yang harus dilakukan oleh Peserta. 5. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal/Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menghentikan transaksi selama proses recovery dan tidak boleh mengirimkan transaksi sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Penyelenggara. b. Setelah proses recovery selesai, melakukan on-line retrieve untuk me-retrieve transaksi terakhir “Retrieve Txn from SCC” yang dikirim ST dan cek status transaksi. c. Melakukan pengecekan posisi saldo melalui menu “Supervisory Securities Holding Enquiry by Member”.

203

211



d. Menginformasikan kepada Penyelenggara apabila terdapat ISN SSTS Txn yang “hilang atau tidak lengkap”. 6. Dalam hal tidak berfungsinya SCC (SCC Utama dan SCC Back-Up) menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi dan/atau setelmen melalui BI-SSSS, kewajiban Peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan/atau setelmen melalui BI-SSSS ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya kondisi tidak berfungsinya SCC dimaksud.

204

212

Sistem Pembayaran Non Tunai

Recommend Documents