Sistem Pembayaran Non Tunai

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana

Tim Penyusun

Ramlan Ginting Chandra Murniadi Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Indri Triyana Riska Rosdiana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Sistem Pembayaran Non Tunai

Transfer Dana

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i – ii Hal. iii Hal. iv Hal. iv Hal. iv

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Transfer Dana Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Transfer Dana Ketentuan Umum Definisi Ruang Lingkup Penyelenggara

Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

Pelaksanaan Transfer Dana Umum Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana Tata Cara Pengembalian Dana Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha dan Dinyatakan Pailit Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Transfer Dana yang Ditujukan Untuk Diterima Secara Tunai Jasa, Bunga, Atau Kompensasi Biaya Transfer Dana Pemantauan Sanksi Lain - Lain Ketentuan Peralihan

Lampiran Lampiran 1 Contoh 1 Surat Pernyataan Integritas Direksi, Komisaris, atau Pengawas Contoh 2 Surat Pernyataan Keamanan dan Keandalan Sistem atau Mekanisme Penyelenggaraan Transfer Dana Contoh 3 Penghitungan Jasa, Bunga, atau Kompensasi Contoh 4 Laporan Bulanan Transaksi Kegiatan Transfer Dana yang Dilakukan Bank Melalui Sistem atau Sarana Diluar Sistem yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia

Par. 1 – 2

Hal. 1 – 4

Par. 1 Par. 2

Hal. 1 – 3 Hal. 4

Par. 4 – 8

Hal. 4 – 18

Par. 4 – 7 Par. 8

Hal. 4 – 15 Hal. 15 – 18

Par. 9 – 15

Hal. 18 – 24

Par. 9 Par. 10 Par. 11 Par. 12 Par. 12

Hal. 18 Hal. 18 – 20 Hal. 20 – 21 Hal. 21 – 24 Hal. 21 – 22

Par. 13 – 14

Hal. 22 – 24

Par. 15

Hal. 24

Par. 16 – 18 Par. 19 Par. 20 Par. 21 – 24 Par. 25 – 26 Par. 27 Par. 28

Hal. 24 – 26 Hal. 26 – 28 Hal. 28 Hal. 28 – 33 Hal. 33 – 35 Hal. 35 – 43 Hal. 43 – 44

Hal. 45 – 115 Hal. 45 – 49 Hal. 45 Hal. 46 Hal. 47 – 48 Hal. 49

i

Sistem Pembayaran Non Tunai Lampiran 2 Penjelasan Umum Informasi Pokok Pelapor Form G0001 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri Form G0002 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri ke Indonesia Form G0003 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia Sandi Lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II) Sandi Negara Sandi Tujuan Transaksi

Lampiran 3 Bab 1 Keterangan Umum Cara Pengisian Bab 2 Sistem Validasi Bab 3 Informasi Pokok Pelapor Bab 4 Teknis Penyampaian Laporan

Transfer Dana Hal. 50 – 82 Hal. 52 Hal. 54 Hal. 55 Hal. 57 Hal. 59 Hal. 61 Hal. 76 Hal. 82

Hal. 83 – 115 Hal. 84 – 85 Hal. 86 – 94 Hal. 95 – 96 Hal. 97 – 115

ii


Transfer Dana

Rekam Jejak Regulasi Transfer Dana

SE 16/1/DKSP 2014 Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line

Butir IV.B.1.a.1) dan Contoh 5 dalam Lampiran

SE 15/23/DASP 2013

14/23/PBI/2012 Transfer Dana

SE 10/49/DASP 2008 Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan Dan Badan Usaha Selain Bank

Keterangan : SE 8/32/DASP 2006 Pendaftaran Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

8/28/PBI/2006 Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

Dicabut Terkait PBI/ KEP DIR Masih Berlaku PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iii


Transfer Dana

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana

iv

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf

1

Transfer Dana

Sumber Regulasi

BAB I Bagian Kesatu Pasal 1 14/23/PBI/2012

Ketentuan

Sistem Pembayaran Non Tunai Transfer Dana Ketentuan Umum Definisi 1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. 2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 4. Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain; d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim. 5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 6. Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. 7. Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana. 9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara. 11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.

1


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 12. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima. 13. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. 14. Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak. 15. Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. 16. Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. 17. Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. 18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama. 19. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan. 20. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 21. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit. 22. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. 23. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit. 24. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 25. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang

2


Sumber Regulasi

SE 16/1/DSKP 2014 Romawi I

Transfer Dana Ketentuan mengirimkan Perintah Transfer Debit. 26. Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (settlement) pembayaran antar-Penyelenggara. 27. Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit. 28. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 29. Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana. 30. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. 31. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 32. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 33. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (electronic money). 34. Pelapor adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. 35. Laporan adalah laporan mengenai kegiatan Transfer Dana yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara berkala kepada Bank Indonesia melalui Sistem Laporan Transfer Dana Bukan Bank. 36. Sistem Laporan Transfer Dana Bukan Bank yang selanjutnya disebut Sistem LTDBB adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui jaringan internet. 37. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan. 38. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut On-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk tampilan form melalui Sistem LTDBB. 39. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut Off-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia. 40. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor.

3

Sistem Pembayaran Non Tunai Paragraf 2

Sumber Regulasi Bagian Kedua Pasal 2 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan

Ruang Lingkup Penyelenggara Termasuk dalam pengertian Penyelenggara menurut Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai: a. peserta Sistem BI-RTGS; Yang dimaksud dengan “peserta Sistem BI-RTGS” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS. b. peserta SKNBI; dan Yang dimaksud dengan “peserta SKNBI” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. c. penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana. Yang dimaksud dengan “penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana.

3

BAB II Bagian Kesatu Pasal 3 14/23/PBI/2012 Ayat (1)

Perizinan Penyelenggaraan Transfer Dana Perizinan 1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan Transfer Dana tidak berlaku bagi Bank karena kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.A No. 2 – 3

Pengajuan Permohonan Izin sebagai Penyelenggara adalah sebagai berikut : 1. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (1) kodifikasi ini) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh direksi dari Pemohon. 2. Yang dimaksud dengan direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain adalah: a. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas; b. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah; c. pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

4


Sumber Regulasi

Pasal 3 14/23/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

Transfer Dana Ketentuan mengatur mengenai Perkoperasian, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Koperasi; d. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara, bagi Pemohon berbentuk badan hukum Perusahaan Umum. 2) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank wajib: a. berbadan hukum Indonesia; dan b. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. Contoh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia antara lain Perseroan Terbatas dan Koperasi. 3) Persyaratan yang ditetapkan antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.B

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 (ayat (1) kodifikasi ini) harus dilengkapi dengan dokumen dan/atau persyaratan sebagai berikut: a. Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi keuangan yang terdiri atas: 1) fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, yang mencantumkan secara tegas kegiatan transfer dana atau kegiatan pengiriman uang sebagai kegiatan atau salah satu kegiatan dari badan usaha yang bersangkutan; 2) asli surat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang; 3) asli dokumen yang menjelaskan susunan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan pemegang saham badan usaha sesuai dengan kondisi terakhir; 4) asli surat pernyataan dari masing-masing direksi, dan komisaris atau pengawas bahwa yang bersangkutan: a) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris/pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan; b) tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c) tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; d) tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan, dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang

5


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 1 kodifikasi ini); 5) bukti setoran modal, dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau b) untuk Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, besar modal disetor paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6) dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan Pemohon berupa: a) laporan keuangan Pemohon posisi 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Pemohon yang telah berdiri selama 3 (tiga) tahun atau lebih; b) laporan keuangan Pemohon posisi 2 (dua) tahun terakhir atau kurang, sesuai dengan masa berdirinya Pemohon, bagi Pemohon yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; atau c) laporan keuangan, neraca, daftar aktiva dan pasiva, atau dokumen lainnya yang menjelaskan kondisi keuangan, bagi Pemohon yang baru berdiri. b. Dokumen terkait kesiapan operasional yang terdiri atas: 1) Kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: a) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, baik pengiriman maupun penerimaan, yang telah menerapkan prinsip kewenangan berjenjang; b) monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima; dan c) penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan; 2) mekanisme penerapan manajemen risiko, yang meliputi antara lain risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum; 3) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi aspek teknis (infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi), sumber daya manusia (struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab), dan kesiapan tempat usaha; 5) bukti keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, paling kurang berupa: a) fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, bagi Pemohon yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain; atau b) asli surat pernyataan dari direksi dan dewan komisaris atau pengawas mengenai keamanan dan keandalan sistem atau mekanisme penyelenggaraan Transfer Dana, bagi Pemohon yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, dengan mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian

6


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 1 kodifikasi ini); 6) konsep perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara lain dan/atau pihak ketiga terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; 7) rincian informasi mengenai kantor cabang, identitas Penyelenggara lain dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, termasuk informasi mengenai Tempat Penguangan Tunai, apabila ada; dan 8) kebijakan dan prosedur tertulis penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. c. Persyaratan bahwa direksi dan dewan komisaris atau pengawas Pemohon memiliki integritas yang baik, antara lain berupa: 1) memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku; 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Pemohon. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, persyaratan ini antara lain dipenuhi dengan menyampaikan asli surat pernyataan dengan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran (Lampiran 1 kodifikasi ini). d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi, dewan komisaris atau pengawas, dan/atau pemegang saham atau pemilik pengendali Pemohon sebagai bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.A

Penyelenggara harus memiliki standar keamanan sistem dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dan pengelolaan risiko operasional yang dilakukan dengan penggunaan proven technology yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek aspek sebagai berikut: 1. Untuk sistem keamanan teknologi informasi harus memenuhi ketentuan: a. Penyelenggara yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang memenuhi prinsipprinsip sebagai berikut: 1) kerahasiaan data (confidentiality); 2) integritas sistem dan data (integrity); 3) otentikasi sistem dan data (authentication); 4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah

7


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.C

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.D

Transfer Dana Ketentuan dilakukan (non-repudiation); dan/atau 5) ketersediaan sistem (availability), yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; atau b. Penyelenggara yang tidak menyediakan sistem yang digunakan oleh Penyelenggara lain, paling kurang harus memastikan keamanan pada database dan back-up. 2. Adanya sistem dan/atau prosedur yang dapat menjamin efektivitas pengendalian internal (internal control); 3. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin dapat dilakukannya audit trail atas transaksi Transfer Dana; dan 4. Adanya sistem dan/atau prosedur yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. (4) Proses Perizinan adalah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Pemohon; dan b. pemeriksaan (on site visit) ke Pemohon untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan. 2. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen dan/atau pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Bank Indonesia memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan permohonan, atau meminta Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan. 3. Tanggapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara tertulis paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. 4. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan izin, maka pemberian izin tersebut dilakukan dengan penyampaian surat yang disertai dengan tanda izin. (5) Laporan Tanggal Efektif Dimulainya Kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (4) harus menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian izin. 2. Penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan: a. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara; dan b. dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, apabila ada.

8


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi I.E

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.F SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.D

Transfer Dana Ketentuan 4. Pemohon yang telah memperoleh izin namun tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. uraian kesiapan infrastruktur yang antara lain meliputi kesiapan operasional, kesiapan sistem yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, dan kesiapan rencana kerja sama dengan Penyelenggara lain, jika ada; dan b. uraian kendala yang dihadapi yang mengakibatkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan Transfer Dana. 5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. 6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4, jika Bank Indonesia menilai terdapat permasalahan yang bersifat struktural yang dapat mengakibatkan Pemohon tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang membatalkan izin Penyelenggara yang bersangkutan. (6) Pencantuman Dalam Daftar Penyelenggara dan Publikasi dilakukan sebagai berikut : 1. Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara yang telah menyampaikan laporan dimulainya kegiatan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam butir D.2 dan D.3 (ayat (5) kodifikasi ini) dalam daftar Penyelenggara. 2. Bank Indonesia mempublikasikan daftar Penyelenggara, antara lain dalam situs Bank Indonesia. (7) Penggunaan tenaga kerja asing oleh Penyelenggara dalam penyelenggaraan Transfer Dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. (8) Pembukaan Kantor Cabang 1. Kantor Cabang merupakan bagian dari entitas Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan operasional Transfer Dana berupa pengiriman dan/atau penerimaan Dana. 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara. 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana pembukaan kantor cabang disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan

9


4

Sumber Regulasi

Pasal 4 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan b) tanggal rencana dibukanya kantor cabang; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa analisis bisnis terkait pembukaan kantor cabang. b. Informasi mengenai realisasi pembukaan kantor cabang disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan/atau alamat kantor cabang; dan b) tanggal dibukanya kantor cabang; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa bukti telah dibukanya kantor cabang. 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan system pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. 5. Bank Indonesia berwenang menyetujui atau menolak, baik sebagian maupun seluruh rencana pembukaan kantor cabang yang diajukan oleh Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. 6. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar. (1) Tempat Penguangan Tunai yang bekerjasama dengan Penyelenggara tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tempat Penguangan Tunai bukan merupakan Penyelenggara, mengingat Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan Pengaksepan. Tempat Penguangan Tunai merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima. Penyelenggara yang bekerjasama dengan pengelola sistem Transfer Dana tidak termasuk dalam pengertian Tempat Penguangan Tunai.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.E

(2) Kerja sama dengan Tempat Penguangan Tunai adalah sebagai berikut : 1. Tempat Penguangan Tunai (TPT) merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima, yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak melakukan langkah Pengaksepan untuk kepentingan Penerima.

10


Transfer Dana

Sumber Regulasi 2.

3.

4.

5.

Ketentuan Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, maka Penyelenggara antara lain wajib: a. menetapkan persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara; b. menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap TPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan melalui TPT; d. memiliki prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme monitoring; dan e. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang dilakukan oleh TPT, termasuk tanggung jawab atas: 1) ketersediaan Dana pada saat Penerima melakukan penguangan; dan 2) keterlambatan, kekeliruan, dan tidak terlaksananya penguangan Dana oleh TPT. Kerja sama antara Penyelenggara dan TPT harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat: a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak; b. mekanisme atau prosedur penyelesaian permasalahan atau pengaduan dari Penerima; c. mekanisme atau prosedur penyelesaian masalah antara Penyelenggara dengan TPT; dan d. penetapan pembayaran fee atau imbalan kepada TPT, dan larangan bagi TPT untuk mengenakan biaya tambahan kepada Penerima di luar biaya yang ditetapkan oleh Penyelenggara. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama dengan TPT kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis Penyelenggara. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat TPT; dan b) tanggal rencana dimulainya kerja sama; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa: a) persyaratan umum untuk menjadi TPT bagi Penyelenggara; b) kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penguangan Dana hasil transfer oleh TPT termasuk batasan nilai Dana dan frekuensi penguangan yang dapat dilakukan

11


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan melalui TPT; c) prosedur pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penguangan Dana yang dilakukan oleh TPT, termasuk mekanisme monitoring; d) konsep perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dan TPT; dan analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 3)a) sampai dengan butir 3)c) tidak perlu disampaikan oleh Penyelenggara jika Penyelenggara sebelumnya telah menyampaikan seluruh dokumen tersebut kepada Bank Indonesia dan tidak terdapat perubahan dalam dokumen dimaksud. b. informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat TPT; dan b) tanggal dimulainya kerja sama; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. 6. Penyampaian informasi dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. 7. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, menetapkan dan/atau membatasi jumlah TPT yang dapat bekerjasama dengan Penyelenggara. 8. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 secara lengkap dan benar.

5

Pasal 5 14/23/PBI/2012

Dalam memberikan izin kepada badan usaha bukan Bank sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang meminta informasi mengenai badan usaha bukan Bank kepada otoritas yang berwenang.

6

Pasal 6 14/23/PBI/2012

(1) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (Paragraf 3 ayat (1) kodifikasi ini) tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain. (2) Dalam hal Penyelenggara merencanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, Penyelenggara wajib menyampaikan rencana dimaksud melalui laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

12


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha bukan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha bukan Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Badan Usaha bukan Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri dan status Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha bukan Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih Badan Usaha bukan Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih Badan Usaha bukan Bank. (3) Berdasarkan laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status perizinan Penyelenggara. Dalam menetapkan status perizinan Penyelenggara, Bank Indonesia antara lain dapat mewajibkan Penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara terkait kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana dan/atau mengajukan izin baru sebagai Penyelenggara apabila diperlukan.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.A

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan/atau penetapan status perizinan Transfer Dana dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan adalah sebagai berikut : A. Penggabungan Dalam hal Penyelenggara yang telah memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Penyelenggara yang telah atau belum memperoleh izin Penyelenggara dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang sudah berizin, maka Penyelenggara tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; atau 2. jika badan hukum hasil penggabungan adalah Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang belum memperoleh izin sebagai Penyelenggara, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank

13


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.B

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.C

Transfer Dana Ketentuan Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana. B. Peleburan Dalam hal terjadi peleburan yang melibatkan Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil peleburan wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Transfer Dana. C. Pemisahan 1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan: a. seluruh aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 2 (dua) badan hukum atau lebih yang menerima peralihan dan badan hukum Indonesia yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum (pemisahan murni); atau b. sebagian aktiva dan pasiva badan hukum beralih karena hukum kepada 1 (satu) badan hukum lain atau lebih yang menerima pengalihan, dan badan hukum yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada (pemisahan tidak murni). 2. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada butir 1.a, maka: a. Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan pemisahan murni tersebut; dan b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan murni bermaksud untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia. 3. Dalam hal Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank melakukan pemisahan tidak murni (spin off), maka: a. izin sebagai Penyelenggara tetap melekat pada badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off), dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Transfer Dana; dan b. dalam hal badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank hasil pemisahan tidak murni (spin off) bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, maka badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank dimaksud wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia.

14


Sumber Regulasi SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.D

SE 15/23/DASP 2013 Romawi V.E

7

Pasal 7 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1, C.2.a dan C.3.a (ayat (4) A.1, C.2.a dan C.3.a kodifikasi ini) harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan harus disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, laporan kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada. (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada butir A.2, huruf B, butir C.2.b, dan butir C.3.b. (ayat (4).A.2, huruf B, butir C.2.b, dan butir C.3.b. kodifikasi ini) harus disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada otoritas yang berwenang mengawasi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, jika ada. 2. Tata cara pengajuan permohonan dan pemrosesan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara dan proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Surat Edaran ini (Paragraf 3 kodifikasi ini). Bank Indonesia berwenang perizinan sebagai Penyelenggara.

menetapkan

kebijakan

pembatasan

Pembatasan Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu.

8

Bagian Kedua Pasal 8 14/23/PBI/2012

Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (1) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. Yang dimaksud dengan “otoritas negara setempat” adalah otoritas yang berwenang memberikan persetujuan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana di negara tersebut. Bentuk persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat yang antara lain dapat berupa izin atau registrasi. (2) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.

15


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Kerjasama antar Penyelenggara wajib dilakukan secara tertulis dalam rangka mempertegas hubungan hukum antar Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan Transfer Dana. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling kurang memuat: a. penerapan asas resiprositas antar para pihak; Penerapan asas resiprositas dimaksudkan untuk menjaga adanya perlakuan yang sama antara Penyelenggara dalam negeri dengan Penyelenggara luar negeri, misalnya adanya pengaturan mengenai kesamaan hak dalam melakukan kerjasama dengan Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya, dan penggunaan fitur yang sama oleh masing-masing pihak. b. hak dan kewajiban para pihak; c. mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir; dan d. mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana. Permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana antara lain berupa kekeliruan pelaksanaan transfer kepada Penerima yang tidak berhak, keterlambatan dalam pelaksanaan Transfer Dana, kekeliruan pencantuman nominal Transfer Dana, dan mekanisme pengembalian Dana. (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank. (5) Penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri adalah sebagai berikut :

SE 15/23/DASP 2013 Romawi II.B

Penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke Luar Negeri diatur sebagai berikut : 1. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri, Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. 2. Penyelenggara harus menyampaikan informasi tertulis mengenai rencana dan realisasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Indonesia, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai penyampaian rencana bisnis

16


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Penyelenggara. 3. Dalam hal Bank Indonesia belum menetapkan tata cara penyampaian rencana bisnis Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tersendiri, maka penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Informasi mengenai rencana kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal 31 Oktober untuk rencana kerja sama pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berikutnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat penyelenggara asing; b) persetujuan dari otoritas negara setempat; c) cakupan kerja sama; d) tanggal rencana dimulainya kerja sama; dan e) jangka waktu kerja sama; 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa: a) konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau konsep perjanjian kerja sama; dan b) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait pelaksanaan kerja sama. b. Informasi mengenai realisasi kerja sama disampaikan: 1) paling lambat pada tanggal: a) 31 Juli untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun tersebut; dan b) 31 Januari untuk realisasi kerja sama yang dilaksanakan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya; 2) paling kurang mencakup: a) nama dan alamat penyelenggara asing; b) tanggal dimulainya kerja sama; dan c) informasi lainnya, dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang disampaikan dalam rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada butir a.2); 3) dengan disertai dokumen pendukung paling kurang berupa pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang telah disetujui para pihak, atau fotokopi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani. 4. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian informasi mengenai rencana bisnis kegiatan sistem pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila ada. 5. Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak, serta menetapkan dan/atau membatasi kerja sama Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2. 6. Persetujuan, penolakan, penetapan dan/atau pembatasan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penyelenggara paling lambat 35 (tiga puluh lima)

17


9

Sumber Regulasi

BAB III Bagian Kesatu Pasal 9 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan hari kerja terhitung sejak Penyelenggara menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap dan benar. 7. Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. 8. Dalam menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, Penyelenggara wajib mematuhi peraturan perundangundangan lain yang terkait, antara lain kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang ditetapkan dan diatur oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelaksanaan Transfer Dana Umum (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Transfer Dana dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada pemberi Perintah Transfer Dana atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim atas terlaksananya Perintah Transfer Dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undangundang yang mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana dan peraturan pelaksanaannya. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim antara lain mencakup penyediaan dan penyampaian informasi kepada Pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan Perintah Transfer Dana.

10

Bagian Kedua Pasal 10 14/23/PBI/2012 Ayat (1) Huruf a – b

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa (1) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) (Paragraf 9 ayat (2) kodifikasi ini) tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana; Yang dimaksud dengan ”keadaan bahaya” adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan ”huru-hara” termasuk pertikaian antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya

18


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan kegiatan operasional Penyelenggara. Yang dimaksud dengan ”Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana” adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh sistem akuntansi dan/atau Sistem Transfer Dana Penyelenggara tersebut, pengertian Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana termasuk kantor Penyelenggara tempat pusat kendali komputer dioperasikan. b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim; Yang dimaksud dengan ”kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim” antara lain kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan sambaran petir.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV.B No. 2

Pasal 10 14/23/PBI/2012 Ayat (1) Huruf c – d

Pihak Penyelenggaran Transfer Dana wajib menyampaikan Laporan Insidentil dalam hal terjadi gangguan. a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, atau kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; Yang dimaksud dengan ”kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana” adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendukung dan sistem cadangan atau sistem pengganti. Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Penyelenggara Pengirim tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai

19


Sumber Regulasi

Pasal 10 14/23/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

Transfer Dana Ketentuan penghentian sementara Penyelenggara Pengirim dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. (2) Tanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pengirim sebelumnya mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada Penyelenggara Pengirim; dan Yang dimaksud dengan “pemberitahuan secara segera” adalah pemberitahuan dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Penyelenggara untuk menyampaikan pemberitahuan. b. melaksanakan Perintah Transfer Dana paling lambat: (1) 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; (2) 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; (3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi III.A

11

Bagian Ketiga Pasal 11 14/23/PBI/2012

Penyelenggara wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal: 1. Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; 2. Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan; atau 3. Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan.

Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana (1) Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa: a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau Kekeliruan dalam menyampaikan jumlah Dana dapat terjadi antara lain karena jumlah Dana yang disampaikan lebih kecil atau lebih besar dari jumlah Dana yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana. b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak. Kekeliruan melakukan Pengaksepan dapat terjadi jika Perintah Transfer Dana yang ditujukan untuk diteruskan kepada Penerima A yang merupakan Penerima yang berhak, namun dilakukan Pengaksepan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk kepentingan nasabah B.

20


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. (3) Perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana, antara lain dengan cara: Perbaikan atas kekeliruan diberitahukan oleh Penyelenggara yang melakukan perbaikan atas kekeliruan kepada pihak yang menerbitkan dan/atau menerima Perintah Transfer Dana. a. melakukan pembatalan atau perubahan Perintah Transfer Dana; dan/atau Perubahan antara lain dilakukan dengan melakukan koreksi sesuai isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim. Dalam hal Penyelenggara melakukan pembatalan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, maka pembatalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pembatalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana. b. menerbitkan Perintah Transfer Dana baru kepada Penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penerima yang tidak berhak.

12

Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 12 14/23/PBI/2012

Tata Cara Pengembalian Dana Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Paragraf 10 kodifikasi ini) serta Pengirim meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer, maka Penyelenggara Pengirim wajib melakukan pengembalian Dana dengan cara: Pengembalian Dana dapat dilakukan sepanjang Dana masih ada di Penyelenggara Pengirim. a. mengkredit Rekening Pengirim; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lainnya untuk pengambilan Dana secara tunai dalam hal Pengirim tidak memiliki Rekening di Penyelenggara Pengirim. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pembatalan dan pengembalian Dana dari Pengirim.

21


Sumber Regulasi

Paragraf 2 13

Pasal 13 14/23/PBI/2012

Transfer Dana Ketentuan (3) Pengembalian Dana dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau kepada Pengirim yang meminta pembatalan dan pengembalian. (4) Penyelenggara yang terlambat melakukan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha, dan Dinyatakan Pailit (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.0 sampai dengan saat dilakukan penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha; b. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau c. telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu. (2) Penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim dengan meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima Dalam meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim antara lain harus menyampaikan atau menyediakan Dana yang cukup untuk pelaksanaan Perintah Transfer Dana sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Transfer Dana tersebut.

14

Pasal 14 14/23/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

(1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan” antara lain adalah Dana masih berada di Sistem Transfer Dana pada Penyelenggara Pengirim dan belum berpindah kepada Penyelenggara Penerima.

22


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (2) Perintah Transfer Dana dianggap belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut: a. Penyelenggara sudah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana tersebut namun belum melakukan langkah untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana tersebut; dan b. Dana masih berada di Penyelenggara. Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, Dana dianggap masih berada di Penyelenggara jika Penyelenggara belum mengalokasikan Dana hasil transfer pada rekening Penerima.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VI

(3) Penghentian Kegiatan Transfer Dana Dan Penghapusan Penyelenggara Dari Daftar Penyelenggara diatur sebagai berikut : 1. Penghentian kegiatan Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Penyelenggara atau berdasarkan keputusan Bank Indonesia. Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara dilakukan dengan mencabut izin kegiatan Transfer Dana yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. 2. Penghentian kegiatan Transfer Dana atas permintaan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara menyampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai laporan rencana penghentian penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya; b. melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan usaha, dengan melampirkan: 1) dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pengirim dan/atau Penerima; dan 2) surat pernyataan dari pengurus dan/atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan Transfer Dana menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus dan/atau pemilik. 3. Penghentian kegiatan Transfer Dana oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan jika: a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya; b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank; c. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana;

23


Sumber Regulasi

Paragraf 3 15

16

Transfer Dana Ketentuan d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana. e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Memburuknya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dapat tercermin dari tidak adanya transaksi Transfer Dana yang dilakukan melalui Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu. 4. Informasi penghentian kegiatan Transfer Dana dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara oleh Bank Indonesia disampaikan melalui website Bank Indonesia.

Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 15 14/23/PBI/2012

Mekanisme pengembalian Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.

BAB IV Pasal 16 14/23/PBI/2012

Transfer Dana yang Ditujukan Untuk Diterima Secara Tunai (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil tunai Dana hasil transfer, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Penerima. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Penerima. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengembalikan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal.

24


17

Transfer Dana

Sumber Regulasi

Ketentuan (5) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Akhir melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya.

Pasal 17 14/23/PBI/2012

(1) Dalam hal pengembalian Dana kepada Pengirim Asal dilakukan secara tunai, Penyelenggara Pengirim Asal yang menerima pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) (Paragraf 16 ayat (4) kodifikasi ini) wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Pengirim Asal untuk mengambil Dana hasil transfer dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya pengembalian Dana; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Pengirim Asal. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Pengirim Asal. (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal menyerahkan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Penyerahan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

18

Pasal 18 14/23/PBI/2012

(1) Penyerahan Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) (Paragraf 17 ayat (4) kodifikasi ini) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dana diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang terdekat atau yang mewilayahi kantor Penyelenggara Pengirim Asal; Yang dimaksud dengan “kantor Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi” adalah kantor Balai Harta Peninggalan yang lingkup kerjanya mencakup lokasi kantor Penyelenggara Pengirim Asal. Yang dimaksud dengan “kantor Penyelenggara Pengirim Asal” adalah kantor Penyelenggara Pengirim Asal yang melakukan Transfer Dana atau kantor pusat Penyelenggara Pengirim Asal.

25


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan b. Dana diserahkan secara tunai atau melalui transfer untuk untung rekening Balai Harta Peninggalan; dan c. Dana yang diserahkan dicatat dalam berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling kurang meliputi: 1. fotokopi identitas Pengirim Asal; 2. fotokopi identitas pejabat Penyelenggara Pengirim Asal yang menyerahkan Dana kepada Balai Harta Peninggalan; dan 3. bukti transfer jika penyerahan dana dilakukan melalui Transfer Dana. Berita acara penyerahan paling kurang memuat: 1. informasi sebagaimana tercantum dalam Perintah Transfer Dana; 2. informasi tanggal penyerahan Dana ke Balai Harta Peninggalan; dan 3. informasi pegawai atau pejabat Penyelenggara Pengirim Asal dan pegawai atau pejabat Balai Harta Peninggalan yang melakukan proses penyerahan dan penerimaan Dana. (2) Penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melakukan penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal dapat mengenakan biaya transfer yang dibebankan pada Dana yang akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Biaya yang dapat dibebankan oleh Penyelenggara Pengirim Asal adalah biaya yang telah dibayarkan Penyelenggara Pengirim Asal untuk mentransfer Dana ke rekening Balai Harta Peninggalan.

19

BAB V Pasal 19 14/23/PBI/2012

Jasa, Bunga, Atau Kompensasi (1) Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara: a. mengkredit rekening pihak yang berhak; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lain dalam hal pihak yang berhak tidak memiliki rekening di Penyelenggara. Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi III. B – D

(2) Tata cara perhitungan dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : A. Penghitungan Jangka Waktu Penghitungan jangka waktu pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana;

26


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 2. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal pelaksanaan Transfer Dana sesuai isi Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara, dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana; 3. dihitung sejak tanggal Pengaksepan sampai dengan tanggal Penyelenggara melakukan pengembalian Dana, dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana. B. Besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang memiliki simpanan di Penyelenggara, maka: a. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan pemenuhan terhadap hak pemilik simpanan. b. Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Nominal Dana x Jumlah Hari x Suku Bunga Simpanan Nasabah x 1/365 Yang dimaksud dengan suku bunga simpanan nasabah adalah suku bunga simpanan tahunan yang berlaku di Penyelenggara, untuk pemilik simpanan yang bersangkutan. c. Khusus untuk Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha simpanan berdasarkan prinsip syariah, penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. d. Dalam hal simpanan tidak memberikan manfaat/imbalan berupa bunga/bagi hasil, atau besar manfaat/imbalan adalah sebesar 0% (nol persen), maka penghitungan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan sesuai dengan penghitungan bagi pihak yang tidak memiliki simpanan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Yang dimaksud dengan simpanan adalah simpanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, perkoperasian, atau pos. 2. Dalam hal pihak yang berhak menerima jasa, bunga, atau kompensasi merupakan pihak yang tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, maka: a. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi pada prinsipnya merupakan denda terhadap Penyelenggara karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Nominal Dana x Jumlah Hari x Suku Bunga JIBOR Overnight x 1/365 Informasi mengenai nilai Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dapat diperoleh melalui situs Bank Indonesia. Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

27


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 1 kodifikasi ini). C. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Jasa, Bunga, atau Kompensasi pada Kondisi Tertentu Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan/atau huruf C tidak berlaku dalam hal telah terdapat pengaturan khusus mengenai hal tersebut pada Sistem Transfer Dana tertentu, atau dalam kondisi darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Contoh dari ketentuan yang memuat pengaturan khusus mengenai kewajiban pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan/atau besarnya jasa, bunga, atau kompensasi adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BIRTGS atau SKNBI.

20

BAB VI Pasal 20 14/23/PBI/2012

Biaya Transfer Dana (1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. Yang dimaksud Penyelenggara Penerima termasuk Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerima Akhir. (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima dengan cara melakukan pendebetan rekening, permintaan pembayaran secara tunai kepada Pengirim Asal atau Penyelenggara sebelumnya, atau dibebankan pada nilai Dana yang ditransfer. (3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib menginformasikan besarnya biaya Transfer Dana kepada Pengirim Asal. (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang dengan menempatkan pengumuman di setiap kantor Penyelenggara Pengirim mengenai besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap layanan Transfer Dana yang disediakan Penyelenggara Pengirim.

21

BAB VII Pasal 21 14/23/PBI/2012 Ayat (1) – (6)

Pemantauan (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara. (2) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan upaya mendorong perubahan. Pengamatan (monitoring) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana.

28


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. Yang dimaksud dengan “pemantauan langsung” adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan melakukan kunjungan pada Penyelenggara. Yang dimaksud dengan “pemantauan tidak langsung” adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan Penyelenggara atau dari sumber lainnya. (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. (6) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib: a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau online mengenai kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana; Laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara berupa laporan berkala dan laporan insidentil. Laporan berkala antara lain berupa laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, sedangkan laporan insidentil antara lain berupa laporan kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan Transfer Dana atau laporan pergantian pengurus. b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Transfer Dana.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV.A

(7) Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Transfer Dana diatur sebagai berikut: A. Laporan Penyelenggara berupa Bank Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: 1. Laporan Berkala a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi: 1) Laporan bulanan transaksi kegiatan Transfer Dana yang dilakukan melalui sistem atau sarana di luar sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran (Lampiran 1 kodifikasi ini). Contoh sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

29


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV.B.1.a.2) – 3)

Transfer Dana Ketentuan adalah Sistem BI-RTGS dan SKNBI. 2) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut. 3) Laporan keluhan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) disampaikan secara on-line sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan bagi kantor pusat bank umum atau laporan bagi bank perkreditan rakyat. 2. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, dan kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. 3. Laporan Lainnya a. Selain laporan berkala dan laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan. b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia. B. Laporan Penyelenggara berupa Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana kepada Bank Indonesia, sebagai berikut: 1. Laporan Berkala a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, yang meliputi: 1) Laporan bulanan fraud dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis fraud dan besarnya kerugian, baik berupa realisasi kerugian (actual losses) maupun potensi kerugian (potential losses), yang diakibatkan oleh fraud tersebut.

30


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi IV.B.2 – 5

Transfer Dana Ketentuan 2) Laporan triwulanan keluhan nasabah dalam kegiatan Transfer Dana, yang paling kurang meliputi informasi jenis keluhan nasabah dan jangka waktu penyelesaian keluhan tersebut. b. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) disampaikan secara manual paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir a.2) disampaikan secara manual setiap tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. 2. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh Penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Penyelenggara sendiri, yang antara lain meliputi laporan insiden yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara, seperti kebakaran gedung, kegagalan sistem, atau kegagalan network. b. Laporan insiden sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan sesegera mungkin melalui telepon atau faksimili yang diikuti dengan laporan tertulis yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian. 3. Laporan Perubahan Dokumen Perizinan Laporan perubahan dokumen perizinan merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan yang bersifat mendasar terkait dokumen atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses pemberian izin, yang antara lain meliputi: a. Laporan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) laporan dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan telah terjadi perubahan anggaran dasar, yang dapat berupa fotokopi akta perubahan anggaran dasar Penyelenggara yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena perubahan pengurus, Bank Indonesia berwenang melakukan uji kepatutan dan kelayakan antara lain melalui wawancara dengan direksi dan/atau dewan komisaris atau pengawas yang baru; 3) dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar karena adanya perubahan direksi Penyelenggara, maka Direktur yang baru harus menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir I.B.1.a.4). b. Laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, atau monitoring Dana yang dikirim dan/atau diterima. 4. Laporan Pengambilalihan a. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan

31


Transfer Dana

Sumber Regulasi

5.

Pasal 21 14/23/PBI/2012 Ayat (7) – (8)

Ketentuan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Penyelenggara yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Penyelenggara tersebut, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara yang bersangkutan. b. Dalam hal terjadi pengambilalihan pada Penyelenggara berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Penyelenggara yang akan diambil alih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia. 2) Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan. 3) Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana pengambilalihan kepada otoritas yang berwenang mengawasi Penyelenggara, jika ada. 4) Laporan harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah pengambilalihan, termasuk: a) rencana penggunaan sistem; b) rencana pengembangan sistem; c) kesiapan infrastruktur; dan d) laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen jika terjadi pengembangan sistem yang ada. Laporan Lainnya a. Selain laporan berkala, laporan insidentil, laporan perubahan dokumen perizinan, dan laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Bank Indonesia dapat meminta laporan lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh Penyelenggara, apabila diperlukan. b. Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam permintaan tertulis dari Bank Indonesia.

(8) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai informasi tertentu. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara adalah pihak yang mempunyai kaitan penting dalam penyelenggaraan Transfer Dana namun dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia.

32


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan Permintaan laporan atau keterangan kepada pihak-pihak yang bekerjasama dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan pengamatan (monitoring) dan penilaian (assessment) terhadap Penyelenggara. (9) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.

22

Pasal 22 14/23/PBI/2012

Dalam upaya mendorong perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) (Paragraf 21 ayat (2) kodifikasi ini), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, permintaan peninjauan susunan kepengurusan, kerjasama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri.

23

Pasal 23 14/23/PBI/2012

(1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian seperti akuntan publik atau konsultan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. (2) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan.

24

Pasal 24 14/23/PBI/2012

Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Paragraf 21 kodifikasi ini), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. Pelaksanaan koordinasi dilakukan Bank Indonesia antara lain dalam hal tukar menukar informasi, korespondensi dan/atau pertemuan antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawas terkait.

25

BAB VIII Pasal 25 14/23/PBI/2012

Sanksi (1) Pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 21 ayat (6) (Paragraf 3 ayat (1), Paragraf 3 ayat (2), Paragraf 6 ayat (2), Paragraf 8 ayat (2), Paragraf 8 ayat (3), Paragraf 8 ayat (5), Paragraf 10 ayat (3), Paragraf 11 ayat (2), Paragraf 12 ayat (1), Paragraf 12 ayat (2), Paragraf 12 ayat (4), Paragraf 13 ayat (1), Paragraf 14 ayat (1), Paragraf 16 ayat (1), Paragraf 17 ayat (1), Paragraf 20 ayat (3), dan/atau Paragraf 21 ayat (6) kodifkasi ini)

33


Sumber Regulasi

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VII.A

Transfer Dana Ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Penyelenggara, maka pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan dengan cara: 1. pendebetan rekening Penyelenggara yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara memiliki rekening di Bank Indonesia; atau 2. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

SE 16/2/DKSP 2014 Romawi VII

Tata Cara Pengenaan Sanksi Pelaporan Online A. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dan/atau form header sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5 dan butir IV.C.2.c.1).c) (Paragraf 27 ayat (3) butir III.A.5 dan butir III.C.2.c.1).c) kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form. B. Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5 (Paragraf 27 ayat (3) butir III.A.5 kodifikasi ini) namun masih dalam periode On-Line sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1 (Paragraf 27 ayat (3) butir III.C.1 kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form. C. Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan melebihi periode Online sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 (Paragraf 27 ayat (3) butir III.C.1 kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form. D. Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal: 1. belum menyampaikan Laporan dan/atau form header sampai periode penyampaian Laporan berikutnya; dan/atau 2. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal keadaan memaksa (force majeure). E. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai pelanggaran, besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan kepada Pelapor, dan nomor rekening dalam rangka pengenaan sanksi kewajiban membayar. F. Pelapor yang dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana

34


26

27

Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan dimaksud dalam huruf A, huruf B dan/atau huruf C wajib menyampaikan tanda bukti telah dilakukan kewajiban membayar kepada: 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor.

Pasal 26 14/23/PBI/2012

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (Paragraf 25 kodifikasi ini), Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana, atau mencabut izin yang telah diberikan kepada badan usaha bukan Bank, antara lain dalam hal: a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya; b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank; c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana; d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana; atau e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

BAB IX

Lain-Lain

Pasal 27 14/23/PBI/2012 Ayat (1)

(1) Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia diakui sebagai Penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VII.B – C

(2) Penyampaian permohonan izin dan laporan, termasuk surat menyurat kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok disampaikan kepada: a. Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 2, Jalan

35


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan sebelum tanggal 1 Juli 2013; atau b. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, dengan alamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Gedung D, Lantai 4, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, untuk permohonan yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2013 dan setelahnya. 2. Bagi Pemohon atau Penyelenggara yang berkantor pusat atau berdomisili/bertempat kedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya. (3) Penyampaian Laporan secara On-line Dalam hal Bank Indonesia telah memberlakukan sistem penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Bab IV secara on-line, maka penyampaian laporan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penyampaian laporan secara on-line tersebut.

SE 16/1/DKSP 2014 Romawi II – VI

I. Ruang Lingkup Laporan dan Penanggung Jawab Laporan A. Ruang Lingkup Laporan 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia. 2. Dalam hal Pelapor memiliki kantor cabang, penyampaian Laporan dilakukan oleh kantor pusat Pelapor. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah data transaksi kegiatan Transfer Dana yang meliputi data: a. transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke luar negeri; b. transaksi Transfer Dana dari luar negeri ke Indonesia; dan c. transaksi Transfer Dana dalam wilayah Republik Indonesia. B. Penanggung Jawab Laporan 1. Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk penyusunan dan penyampaian Laporan. 2. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diberitahukan kepada Bank Indonesia secara On-Line. 3. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab Direksi bagi Pelapor berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Perusahaan Umum, atau Pengurus bagi Pelapor berbentuk badan hukum Koperasi. 4. Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pelapor harus melaporkan perubahan tersebut secara On-Line.

36


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan II. Format Laporan A. Penyusunan Laporan mengacu pada: 1. Buku Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana Lampiran 1 (Lampiran 2 kodifikasi ini); dan 2. Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan sebagaimana Lampiran 2 (Lampiran 3 kodifikasi ini);, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. B. Laporan disusun dengan format sebagai berikut: 1. Form G0001 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke luar negeri); 2. Form G0002 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari luar negeri ke Indonesia); dan 3. Form G0003 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam wilayah Republik Indonesia), yang tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1. III. Penyampaian Laporan A. Batas Waktu Penyampaian Laporan 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B wajib disampaikan paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan. Contoh: Laporan bulan Februari 2014 dilaporkan paling lambat tanggal 7 Maret 2014. 2. Dalam hal ditemukan kesalahan data pada Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, koreksi Laporan wajib disampaikan paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. 3. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada butir III.B atau nihil, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header paling lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. 4. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan setelah Bank Indonesia menerima Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan Pelapor yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LTDBB. 5. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia menerima Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1. Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan data Transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke Luar Negeri untuk Laporan bulan Februari 2014 apabila Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal

37


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 7 Maret 2014. 6. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang belum disampaikan. B. Tata Cara Penyampaian Laporan 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, akurat, dan lengkap. 2. Pelapor wajib menyampaikan Laporan sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada butir III.B (Paragraf 27 ayat (3) butir II.B kodifikasi ini). 3. Pelapor melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2 (butir II.A.2 Paragraf 27 ayat (3) kodifikasi ini). 4. Dalam hal Pelapor melakukan penggabungan atau peleburan dengan Pelapor atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank lain, masing-masing Pelapor peserta penggabungan atau peleburan tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan. Contoh: a. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor X dan Pelapor Y wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014 sampai dengan terjadinya penggabungan atau peleburan secara operasional. Sementara itu, laporan bulan Maret 2014 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil penggabungan atau peleburan. b. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan perusahaan B, maka Pelapor X wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014 sampai dengan terjadinya penggabungan atau peleburan. 5. Dalam hal Pelapor melakukan pemisahan murni, Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukannya pemisahan. Contoh: Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor A secara operasional telah melakukan pemisahan menjadi Pelapor B dan Pelapor C, maka Pelapor A wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014. Sementara itu, laporan bulan Maret 2014 merupakan Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor B dan Pelapor C hasil pemisahan.

38


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan C. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan, Secara On-Line, Off-Line, dan Dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure) 1. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi Laporan Secara On-Line a. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line. b. Sistem LTDBB dibuka secara On-Line sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan. Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Februari 2014 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Maret 2014. 2. Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau Koreksi Laporan Secara Off-Line a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line dilakukan apabila: 1) Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang akan disampaikan telah melampaui batas waktu penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line; dan/atau 2) terjadi gangguan teknis terhadap Sistem LTDBB di Pelapor dan/atau Bank Indonesia. b. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang melampaui batas waktu penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line sebagaimana dimaksud pada butir C.1.b dilakukan secara Off-Line. Contoh: Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Februari 2014 disampaikan secara Off-Line, apabila Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dan diterima oleh Bank Indonesia setelah akhir bulan Maret 2014. c. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan Secara Off-Line Karena Gangguan Teknis di Pelapor dan/atau Bank Indonesia. 1) Gangguan Teknis di Pelapor a) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada Hari Kerja kelima bulan Laporan berikutnya, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani pejabat Pelapor yang berwenang mengenai gangguan teknis yang dialami, pada hari yang sama. b) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada: (1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin

39


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau (2) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1). Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. c) Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a), Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan. d) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a) wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya kepada: (1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka (1). Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. Contoh: Pada tanggal 7 Maret 2014 Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 10 Maret 2014 pukul 12:00 waktu setempat.

40


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan 2) Gangguan Teknis di Bank Indonesia 1) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya kepada Pelapor. 2) Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Hari Kerja kelima bulan Laporan berikutnya, Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya secara Off-Line. 3) Keadaan Memaksa (Force Majeure) a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 dan butir IV.C.2 (Paragraf 27 ayat (3) butir III.C.1 dan butir III.C.2 kodifikasi ini) tidak berlaku bagi Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure). b. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan karena keadaan memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada: 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok; atau 2) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1). Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor. c. Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi.

41


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan IV. Hak Akses A. Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan, Bank Indonesia memberikan hak akses berupa 1 (satu) user id dan password terhadap Sistem LTDBB kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya. B. Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LTDBB yang diberikan oleh Bank Indonesia. V. Penyampaian Pertanyaan Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/ atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut: 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran mengenai materi dan ketentuan Laporan. 2. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi mengenai aplikasi dan otomasi sistem penyampaian Laporan. 3. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan mengenai akses Sistem LTDBB di Bank Indonesia. Pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas disampaikan melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 29818000.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VII.D

(4) Penempatan Tanda Izin dan Nomor Izin oleh Penyelenggara Badan Usaha Berbadan Hukum Bukan Bank 1. Setiap Penyelenggara yang telah efektif menyelenggarakan kegiatannya wajib menempatkan tanda izin di tempat usaha yang bersangkutan, yakni di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna jasa. Fotokopi tanda izin ditempatkan pula di setiap kantor cabang Penyelenggara. 2. Dalam hal Penyelenggara memasang papan nama atas kegiatan Transfer Dana yang dilakukan berdasarkan izin dari Bank Indonesia, maka pada papan nama tersebut dicantumkan nomor izin yang telah diperoleh dari Bank Indonesia.

Pasal 27 14/23/PBI/2012 Ayat (2) – (10)

(5) Dalam hal Penyelenggara menggunakan Uang Elektronik (Electronic Money) sebagai sarana dalam Pengiriman Uang, Penyelenggara tersebut selain wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang juga wajib memperoleh izin sebagai penerbit Uang Elektronik dari Bank Indonesia. (6) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada perorangan Warga Negara Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan Pengiriman Uang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun termasuk jika yang bersangkutan meninggal dunia. (7) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan Bank Indonesia kepada badan usaha selain Bank tidak dapat dialihkan, kecuali dengan izin Bank Indonesia. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku pula dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan antar badan usaha selain Bank. (9) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan belum memperoleh izin

42


Transfer Dana

Sumber Regulasi

(10) (11)

(12)

(13)

28

Ketentuan sebagai Penyelenggara, maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Dalam hal terjadi penggabungan dimana badan usaha selain Bank hasil penggabungan sebelumnya telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia maka badan usaha selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan kepada Bank Indonesia untuk tetap dapat bertindak sebagai Penyelenggara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. kesiapan infrastruktur, termasuk sistem dan sumber daya manusia yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan b. penerapan pengelolaan risiko dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang. Penyelenggara yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan, harus melaporkan rencana tersebut kepada Bank Indonesia c.q. DASP atau KBI yang mewilayahi, yang memuat sekurangkurangnya informasi mengenai pihak-pihak yang akan melakukan pengambilalihan, penggabungan atau peleburan dan tanggal efektif berlakunya pengambilalihan, penggabungan atau peleburan. Laporan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif dilakukannya pengambilalihan, penggabungan atau peleburan. Dalam hal pengaturan penghitungan jangka waktu dalam Surat Edaran ini menggunakan hitungan bulan, maka jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

BAB X

Ketentuan Peralihan

Pasal 28 14/23/PBI/2012

(1) Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Money Transfer Operator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang harus telah mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

SE 15/23/DASP 2013 Romawi VIII No. 2 – 4

(2) Tanda izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang yang masih berlaku dan telah diberikan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tetap berlaku dan diakui sebagai tanda izin Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. (3) Badan usaha berbadan hukum Indonesia yang telah mengajukan permohonan izin sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini namun belum memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang atau Transfer Dana harus memenuhi dan/atau menyesuaikan persyaratan untuk menjadi Penyelenggara sesuai butir I.B (Paragraf 3 ayat (3) dalam kodifikasi ini) Surat Edaran Bank Indonesia ini.

43


Sumber Regulasi

Transfer Dana Ketentuan (4) Paling lambat tanggal 31 Oktober 2013, Penyelenggara wajib menyampaikan informasi mengenai: a. penyelenggaraan Transfer Dana dari dan/atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir II.B (Paragraf 8 ayat (6) dalam kodifikasi ini) Surat Edaran Bank Indonesia ini; b. kerja sama antar Penyelenggara di Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir II.C Surat Edaran Bank Indonesia ini; c. pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada butir II.D (Paragraf 3 ayat (8) dalam kodifikasi ini) Surat Edaran Bank Indonesia ini ; dan d. kerja sama dengan TPT sebagaimana dimaksud pada butir II.E (Paragraf 4 ayat (2) dalam kodifikasi ini) Surat Edaran Bank Indonesia ini ; yang telah dilakukan sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dan yang akan dilakukan di tahun 2013.

44

Lampiran 1 CONTOH 1 SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DIREKSI, KOMISARIS ATAU PENGAWAS

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama

:

NIK

:

Tempat/tanggal lahir

:

Alamat

:

dalam hal ini bertindak dalam jabatan saya selaku [anggota Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas] [Nama Pemohon] dengan ini menyatakan bahwa: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Saya tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan; Saya tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; Saya tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan permohonan; Saya tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan; Saya memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan memiliki sikap mematuhi ketentuan yang berlaku; Saya memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Saya memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana yang dilakukan oleh [Nama Pemohon].

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima dan mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemintaan pengunduran diri saya, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Yang Membuat Pernyataan, MATERAI Rp. 6.000,[Nama Lengkap]

45

CONTOH 2 SURAT PERNYATAAN KEAMANAN DAN KEANDALAN SISTEM ATAU MEKANISME PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini,* No. 1. 2. 3.

Nama ... ... dst

Jabatan

dari [Nama Pemohon] dengan ini menyatakan bahwa sistem atau mekanisme penyelenggaran Transfer Dana yang digunakan oleh perusahaan kami telah memenuhi keamanan dan keandalan dari aspek: 1. Perangkat Lunak (Software), mencakup: a. Database, antara lain rancangan database, konfigurasi database, administrasi dan monitoring database. b. Sistem Operasi (Operating Systems) c. Packaged Software/Developed Application, antara lain pengembangan dan pengujian sistem, kontrol dan pemeliharaan perubahan, administrasi aplikasi (antara lain keamanan dan konfigurasi aplikasi). 2. Perangkat Keras (Hardware) 3. Dukungan Infrastruktur, antara lain jaringan dan keamanan infrastuktur. 4. Keamanan Informasi, antara lain sistem manajemen akses, audit trail, antarmuka sistem*, dan pelaporan. 5. Business Continuity Planning, antara lain backup dan recovery data, prosedur business continuity planning dan disaster recovery planning. 6. Hubungan Dengan Vendor*, antara lain kontrak dengan penyedia layanan outsource, dan service level agreements (SLA). Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan kami bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima dan mematuhi segala tindakan dan/atau keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemintaan pengunduran diri kami, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. [Kota], [Tanggal Bulan Tahun] Yang Membuat Pernyataan, MATERAI Rp. 6.000,1. [Nama Lengkap]

2. [Nama Lengkap]

3. [Nama Lengkap] * Diisi oleh semua anggota Direksi/Pengurus dan Dewan Komisaris/Pengawas

46

CONTOH 3 PENGHITUNGAN JASA, BUNGA, ATAU KOMPENSASI

A.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara terlambat melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 1 Mei 2013 Pengirim Asal menyampaikan Perintah Transfer Dana kepada Penyelenggara untuk mengirimkan Dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Penyelenggara melakukan Pengaksepan pada hari yang sama, namun baru melaksanakan Perintah Transfer Dana pada tanggal 3 Mei 2013. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Pengirim Asal memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 4% (empat per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp10.000.000,00 x 2 hari x 4% x 1/365 = Rp2.191,78

2.

Dalam hal Pengirim Asal tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp10.000.000,00 x 2 hari x 4,2% x 1/365 = Rp2.301,37

B.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 6 Mei 2013 Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana untuk menyampaikan Dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. XYZ selaku Penerima. Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan dengan menyampaikan Dana kepada pihak lain, yaitu PT. ABC. Penyelenggara Penerima Akhir kemudian melakukan koreksi dengan cara menyampaikan Dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada PT. XYZ pada tanggal 8 Mei 2013. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Penerima memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 5% (lima per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp15.000.000,00 x 2 hari x 5% x 1/365 = Rp4.109,59

2.

Dalam hal Penerima tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp15.000.000,00 x 2 hari x 4,2% x 1/365 = Rp3.452.05

C. Contoh ...

47

C.

Contoh penghitungan jasa, bunga, atau kompensasi dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan Transfer Dana setelah melakukan Pengaksepan Pada tanggal 13 Mei 2013 Pengirim Asal menyampaikan Perintah Transfer Dana kepada Penyelenggara untuk mengirimkan Dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah). Penyelenggara melakukan Pengaksepan pada hari yang sama, namun tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana sampai terdapat pembatalan dan permintaan pengembalian Dana dari Pengirim Asal pada tanggal 16 Mei 2013 yang dipenuhi oleh Penyelenggara di hari yang sama. Dalam kondisi tersebut, Penyelenggara memiliki kewajiban membayar jasa, bunga, atau kompensasi dengan penghitungan sebagai berikut: 1.

Dalam hal Pengirim Asal memiliki simpanan dengan tingkat suku bunga 4% (empat per seratus) per tahun di Penyelenggara, maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp20.000.000,00 x 3 hari x 4% x 1/365 = Rp6.575,34

2.

Dalam hal Pengirim Asal tidak memiliki simpanan di Penyelenggara, dan suku bunga JIBOR Overnight adalah sebesar 4,2% (empat koma dua per seratus) maka besarnya jasa, bunga, atau kompensasi yang harus dibayarkan oleh Penyelenggara adalah sebesar: Rp20.000.000,00 x 3 hari x 4,2% x 1/365 = Rp6.904,11

48

CONTOH 4 LAPORAN BULANAN TRANSAKSI KEGIATAN TRANSFER DANA YANG DILAKUKAN BANK MELALUI SISTEM ATAU SARANA DI LUAR SISTEM YANG DISELENGGARAKAN OLEH BANK INDONESIA LAPORAN KEGIATAN TRANFER DANA No

Via/sarana*

Incoming** Volume

1

...

2

...

3

dst

*

** ***

Nilai (Rp)

Outgoing*** Volume

Nilai(Rp)

Diisi dengan nama layanan, jaringan, Penyelenggara lain, dan/atau penyedia sistem atau sarana lainnya yang digunakan Bank untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, misalnya nama layanan Transfer Dana yang disediakan sendiri oleh bank, nama penyedia layanan Transfer Dana antar bank, nama Penyelenggara yang menyediakan sistem Transfer Dana bekerjasama dengan bank, atau penyedia layanan pengiriman pesan keuangan. Incoming adalah Transfer Dana yang masuk ke Bank. Outgoing adalah Transfer Dana yang keluar dari Bank.

49

LAMPIRAN 2I SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/DKSP TANGGAL 10 JANUARI 2014 PERIHAL LAPORAN

PENYELENGGARAAN

TRANSFER

DANA

OLEH PENYELENGGARA TRANSFER DANA BADAN USAHA

BERBADAN

HUKUM

INDONESIA

BUKAN

BANK SECARA ON-LINE

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

50

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM ............................................................................................... I.

Informasi Pokok Pelapor ..................................................................................

II.

Form G0001 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri .....................................................................................................

III.

5

6

Form G0002 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri ke Indonesia ....................................................................................................

IV.

3

8

Form G0003 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia ..........................................................................................

10

V.

Sandi Lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II) ...........

12

VI.

Sandi Negara ...................................................................................................

27

VII.

Sandi Tujuan Transaksi ..................................................................................

33

2

51

PENJELASAN UMUM

A.

Tujuan Pelaporan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen, salah satu tugasnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara optimal maka Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dari kegiatan sistem pembayaran yang salah satunya adalah Transfer Dana. Kegiatan Transfer Dana yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia maupun yang bersifat lintas batas perlu didata dengan baik

dan

akurat.

Pengaturan

mengenai

penyusunan

dan

penyampaian Laporan secara On-Line ditujukan agar seluruh Pelapor melakukan

kegiatannya

secara

lebih

tertib,

transparan,

dan

bertanggung jawab sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong kelancaran jasa pembayaran. Data dan informasi yang disampaikan oleh Pelapor dituangkan

dalam

bentuk

Laporan

yang

disajikan

menurut

sistematika sesuai dengan buku pedoman ini. B.

Pelapor Laporan disusun dan disampaikan oleh Pelapor. Dalam hal Pelapor memiliki kantor cabang, penyampaian Laporan dilakukan oleh kantor pusat Pelapor.

C.

Format Laporan Data dan informasi dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor memuat informasi yang bersifat posisi atau outstanding pada periode Laporan. Penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dikirim dilakukan melalui form sebagai berikut: 1.

Form G0001 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri.

2.

Form G0002 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri ke Indonesia.

3.

Form G0003 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia. 3

52

D.

Cara Pelaporan dan Penyusunan Laporan Bank Indonesia memberikan pilihan kepada Pelapor mengenai cara pelaporan, yaitu melalui sarana pelaporan dalam bentuk excel macro

yang

disediakan

oleh

Bank

Indonesia

atau

melalui

pengembangan sistem aplikasi sendiri sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan teknologinya. Laporan ini disusun dalam bentuk text file dengan berpedoman pada template dan spesifikasi dalam buku pedoman ini. E.

Penyampaian Laporan Laporan disampaikan secara elektronis melalui sistem LTDBB. Komunikasi

pelaporan

yang

digunakan

adalah

melalui

media

internet. F.

Waktu Penyampaian Laporan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan Laporan. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line masih diterima oleh Sistem LTDBB sampai dengan akhir bulan periode penyampaian Laporan, namun Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang disampaikan melampaui batas waktu penyampaian Laporan dinyatakan terlambat dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Pengiriman Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan setelah melampaui batas waktu penyampaian Laporan secara On-Line akan ditolak oleh Sistem LTDBB dan harus disampaikan secara OffLine.

G.

Penyampaian Koreksi Laporan Koreksi

Laporan

yang

disampaikan

ke

Bank

Indonesia

dilakukan dengan mengirimkan ulang 1 (satu) form meskipun hanya terdapat 1 (satu) field kesalahan pada form yang bersangkutan. Bagi pelapor yang menggunakan sarana pelaporanexcel macro, koreksi dapat dilakukan dengan me-retrieve data yang telah disampaikan untuk dikoreksi atas data yang salah tersebut. 4

53

CAKUPAN INFORMASI YANG DILAPORKAN

I.

Informasi Pokok Pelapor Formulir Informasi Pokok Pelapor yang disediakan melalui Sistem LTDBB harus diisi oleh Pelapor untuk mendapatkan hak akses berupa user id dan password. Formulir Informasi Pokok Pelapor harus diperbarui dalam hal terjadi perubahan informasi pokok. Format: Informasi Pokok Pelapor Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank

Nama Pelapor

:

Sandi Pelapor

:

Alamat

:

Nama Kota

:

Penanggung jawab Laporan a. Nama

:

b. Nomor Telepon

:

c. Nomor Faks

:

d. E-mail

:

5

54

II.

Form G0001 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri merupakan laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang melakukan transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke luar negeri. Format: LAPORAN TRANSAKSI TRANSFER DANA BUKAN BANK DARI INDONESIA KE LUAR NEGERI FORM G0001

Nama Penyelenggara

:

Bulan Pelaporan

:

Kota / Kabupaten Asal Pengiriman

Negara Tujuan Pengiriman

Nama Penerima

Nama Pengirim

Volume / Frekuensi Transaksi

Nominal Transaksi

Tujuan Transaksi

Keterangan: 1. Kota/Kabupaten Asal Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 4 (empat) digit berdasarkan

nama

Kota

atau

Kabupaten

asal

pengiriman.

Pengisian data disesuaikan dengan sandi lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II). 2. Negara Tujuan Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit. Pengisian data disesuaikan dengan sandi negara. 3. Nama Penerima Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama penerima transfer dana. 4. Nama Pengirim Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama pengirim transfer dana. 6

55

5. Volume/frekuensi Transaksi Diisi volume/frekuensi banyaknya jumlah transaksi transfer dana selama periode laporan. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 12 (dua belas) digit. 6. Nominal Transaksi Nilai nominal masing-masing transaksi transfer dana dalam satuan penuh rupiah. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 15 (lima belas) digit. 7. Tujuan Transaksi Tujuan transaksi merupakan tujuan dilakukannya transfer dana. Field ini diisi dengan character sebanyak 1 (satu) digit. Pengisian data disesuaikan dengan sandi tujuan transaksi.

7

56

III. Form G0002 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri ke Indonesia Laporan Transaksi

Transfer Dana Bukan Bank dari Luar

Negeri ke Indonesia merupakan laporan yang disampaikan Pelapor yang melakukan transaksi Transfer Dana dari luar negeri ke Indonesia. Format: LAPORAN TRANSAKSI TRANSFER DANA BUKAN BANK DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA FORM G0002

Nama Penyelenggara

:

Bulan Pelaporan

:

Negara Asal Pengiriman

Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman

Nama Pegirim

Nama Penerima

Frekuensi Pengiriman

Total Nilai

Keterangan: 1. Negara Asal Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan nama negara asal pengiriman. Pengisian data disesuaikan dengan sandi negara. 2. Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 4 (empat) digit berdasarkan

nama

Kota

atau

Kabupaten

asal

pengiriman.

Pengisian data disesuaikan dengan sandi lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II). 3. Nama Penerima Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama penerima transfer dana. 4. Nama Pengirim Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama pengirim transfer dana. 8

57

5. Volume/frekuensi Transaksi Diisi volume/frekuensi banyaknya jumlah transaksi transfer dana selama periode laporan. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 12 (dua belas) digit. 6. Nominal Transaksi Nilai nominal masing-masing transaksi transfer dana dalam satuan penuh rupiah. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 15 (lima belas) digit.

9

58

IV. Form G0003 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia merupakan laporan yang disampaikan Pelapor yang melakukan transaksi Transfer Dana dalam Wilayah Republik Indonesia. Format: LAPORAN TRANSAKSI TRANSFER DANA BUKAN BANK DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA FORM G0003

Nama Penyelenggara

:

Bulan Pelaporan

:

Kota Kabupaten Asal Pengiriman

Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman

Nama Penerima

Nama Pengirim

Volume / Frekuensi Transaksi

Nominal Transaksi

Tujuan Transaksi

Keterangan: 1. Kota/Kabupaten Asal Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 4 (empat) digit berdasarkan

nama

Kota

atau

Kabupaten

asal

pengiriman.

Pengisian data disesuaikan dengan sandi lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II). 2. Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman Field ini diisi dengan character sebanyak 4 (empat) digit berdasarkan nama Kota atau Kabupaten tujuan pengiriman. Pengisian data disesuaikan dengan sandi lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II). 3. Nama Penerima Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama penerima transfer dana.

10

59

4. Nama Pengirim Field ini diisi dengan character sebanyak 50 (lima puluh) digit berupa nama pengirim transfer dana. 5. Volume/frekuensi Transaksi Diisi volume/frekuensi banyaknya jumlah transaksi transfer dana selama periode laporan. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 12 (dua belas) digit. 6. Nominal Transaksi Nilai nominal masing-masing transaksi transfer dana dalam satuan penuh rupiah. Field ini diisi dengan numeric sebanyak 15 (lima belas) digit. 7. Tujuan Transaksi Tujuan transaksi merupakan tujuan dilakukannya transfer dana. Field ini diisi dengan character sebanyak 1 (satu) digit. Pengisian data disesuaikan dengan sandi tujuan transaksi.

11

60

V.

Sandi Lokasi Daerah Tingkat I (DATI I) atau Daerah Tingkat II (DATI II) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA PROVINSI JAWA BARAT Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Kab. Bekasi Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kab. Garut Kab. Ciamis Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka Kab. Subang Kab. Bandung Barat Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Depok Kota Bekasi Kota Banjar Kab./Kota Lainnya PROVINSI BANTEN Kepala Daerah Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Kab./Kota Lainnya

SANDI 0100 0102 0103 0106 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0121 0122 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0180 0188 0200 0201 0202 0203 0204 0291 0292 0293 0294 0288 12

61

NO. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA PROVINSI DKI JAKARTA Kepala Daerah DKI Jaya Wil. Kota Jakarta Pusat Wil. Kota Jakarta Utara Wil. Kota Jakarta Barat Wil. Kota Jakarta Selatan Wil. Kota Jakarta Timur Kab. Kepulauan Seribu PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Kepala Daerah D.I Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kota Yogyakarta Kab./Kota Lainnya PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Pekalongan Kab. Tegal Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Magelang Kab. Temanggung Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kab. Boyolali Kab. Sragen

SANDI 0300 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0500 0501 0502 0503 0504 0591 0588 0900 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910 0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922 0923 0924 0925 13

62

NO. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kab. Batang Kota Semarang Kota Salatiga Kota Pekalongan Kota Tegal Kota Magelang Kota Surakarta/Solo Kab./Kota Lainnya PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Malang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Kediri Kab. Nganjuk Kab. Tulungagung Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Situbondo Kota Surabaya

SANDI 0926 0927 0928 0929 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0988 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1291 14

63

NO.

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA

SANDI

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kota Mojokerto Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Batu Kab./Kota Lainnya PROVINSI BENGKULU Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Mukomuko Kab. Seluma Kab. Kaur Kab. Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kab./Kota Lainnya PROVINSI JAMBI Kepala Daerah Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Merangin Kab. Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kab./Kota Lainnya PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Kepala Daerah Provinsi NAD Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Selatan

1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1271 1288

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2391 2388 3100 3101 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3111 3112 3191 3192 3188 3200 3201 3202 3203 3204 3205 15

64

NO. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen Kab. Aceh Tamiang Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Simeuleu Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kab. Subulussalam Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Lhokseumawe Kota Langsa Kab./Kota Lainnya PROVINSI SUMATERA UTARA Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Simalungun Kab. Labuhan Batu Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Selatan Kab. Nias Kab. Toba Samosir Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Pakpak Bharat Kab. Samosir Kab. Serdang Bedagai Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuanbatu Selatan

SANDI 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3291 3292 3293 3294 3288 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3321 3322 3323 3324 16

65

NO. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Labuanbatu Utara Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kota Gunung Sitoli Kota Tebing Tinggi Kota Binjai Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Medan Kota Padang Sidempuan Kab/Kota Lainnya PROVINSI SUMATERA BARAT Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Kab. Agam Kab. Pasaman Kab. Lima Puluh Kota Kab. Solok Selatan Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Tanah Datar Kab. Sijunjung Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kab/Kota Lainnya PROVINSI RIAU Kepala Daerah Provinsi Riau Kab. Kampar Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Rokan Hilir Kab. Pelalawan

SANDI 3325 3326 3327 3377 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3399 3388 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3488 3500 3501 3502 3504 3505 3508 3509 3510 17

66

NO. 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi Kab. Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kab./Kota Lainnya PROVINSI SUMATERA SELATAN Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim) Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyuasin Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan Kab. Ogan Komeing Ulu Timur Kab. Ogan Ilir Kab. Empat Lawang Kota Palembang Kota Lubuklinggau Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kab./Kota Lainnya PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kepala Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Timur Kab. Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang Kab./Kota Lainnya PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kepala Daerah Provinsi Kep. Riau Kab. Karimun Kab. Lingga Kab. Natuna Kab. Bintan (d/h Kabupaten Kepulauan Riau) Kab. Kep. Anambas Kota Tanjung Pinang

SANDI 3511 3512 3513 3591 3592 3588 3600 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3613 3614 3615 3616 3617 3691 3693 3694 3697 3688 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3791 3788 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3891 18

67

NO. 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kota Batam Kab./Kota Lainnya PROVINSI LAMPUNG Kepala Daerah Provinsi Lampung Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Barat Kab. Tulang Bawang Kab. Tanggamus Kab. Lampung Timur Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Mesuji Kab. Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab./Kota Lainnya PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Barito Kuala Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab.Tanah Bumbu Kab. Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kab./Kota Lainnya PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Ketapang Kab. Sanggau Kab. Sintang

SANDI 3892 3888 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3991 3992 3988 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5191 5192 5188 5300 5301 5302 5303 5304 5305 19

68

NO. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang Kab./Kota Lainnya PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara Kab. Berau Kab. Paser Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kab./Kota Lainnya PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Malinau Kab. Tana Tidung Kota Tarakan Kab./Kota Lainnya PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Seruyan

SANDI 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5391 5392 5388 5400 5401 5402 5403 5405 5406 5411 5413 5491 5492 5494 5488 5500 5404 5409 5410 5412 5493 5588 5800 5801 5802 5803 5806 5808 5804 5805 5807 5809 5810 20

69

NO. 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Katingan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kota Palangkaraya Kab./Kota Lainnya PROVINSI SULAWESI TENGAH Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Donggala Kab. Poso Kab. Banggai Kab. Toli-Toli Kab.Banggai Kepulauan Kab. Morowali Kab. Buol Kab. Tojo Una-Una Kab. Parigi Moutong Kab. Sigi Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara Kota Palu Kab./Kota Lainnya PROVINSI SULAWESI SELATAN Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Pinrang Kab. Gowa Kab. Wajo Kab. Bone Kab. Tana Toraja Kab. Maros Kab. Luwu Kab. Sinjai Kab. Bulukumba Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Kep. Selayar Kab. Takalar Kab. Barru Kab. Sidereng Rappang Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng) Kab. Enrekang Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan) Kab. Luwu Utara

SANDI 5811 5812 5813 5892 5888 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6091 6088 6100 6101 6102 6103 6105 6106 6107 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6121 6122 6124 21

70

NO. 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo Kab./Kota Lainnya PROVINSI SULAWESI UTARA Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kab. Minahasa Kab. Bolaang Mongondow Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Sitaro Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Timur Kota Manado Kota Kotamobagu Kota Bitung Kota. Tomohon Kab./Kota Lainnya PROVINSI GORONTALO Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kab./Kota Lainnya PROVINSI SULAWESI BARAT Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah Kota Mamuju Kab./Kota Lainnya PROVINSI SULAWESI TENGGARA Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

SANDI 6125 6191 6192 6193 6188 6200 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6209 6210 6211 6212 6213 6291 6292 6293 6294 6288 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6391 6388 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6491 6488 6900 22

71

NO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Buton Kab. Muna Kab. Kolaka Kab. Wakatobi Kab. Konawe Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Utara Kab. Kolaka Timur Konawe Kepulauan Kota Bau-Bau Kota Kendari Kab./Kota Lainnya PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kota Mataram Kota. Bima Kab./Kota Lainnya PROVINSI BALI Kepala Daerah Provinsi Bali Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem Kota Denpasar Kab./Kota Lainnya PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang

SANDI 6901 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6990 6991 6988 7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7191 7192 7188 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7291 7288 7400 7401 23

72

NO. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Timor-Tengah Selatan Kab. Timor-Tengah Utara Kab. Belu Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Kab. Lembata Kab. Rote Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Nagekeo Kab. Raijua Kab. Malaka Kota Kupang Kab./Kota Lainnya PROPINSI MALUKU Kepala Daerah Provinsi Maluku Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Buru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual Kab./Kota Lainnya PROVINSI PAPUA Kepala Daerah Provinsi Papua Kab. Jayapura Kab. Biak Numfor Kab. Yapen-Waropen Kab. Merauke Kab. Paniai

SANDI 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 7419 7420 7421 7491 7488 8100 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8191 8192 8188 8200 8201 8202 8210 8211 8212 24

73

NO. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Jayawijaya Kab. Nabire Kab. Mimika Kab. Puncak Jaya Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Pegunungan Bintang Kab. Yahukimo Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Dogiyai Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Nduga Tengah Kab. Yalimo Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kota Jayapura Kab./Kota Lainnya PROVINSI MALUKU UTARA Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kab./Kota Lainnya PROVINSI PAPUA BARAT Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Kab. Sorong Kab. Fak-Fak Kab. Manokwari

SANDI 8213 8214 8215 8216 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8226 8227 8228 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8241 8291 8288 8300 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8390 8391 8388 8400 8401 8402 8403 25

74

NO. 5 6 7 8 9 10 11 12

13

NAMA PROVINSI, KABUPATEN, KOTA Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Kaimana Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Tembrauw Kab. Maybrat Kab. Pegunungan Arfak Kab. Manokwari Selatan Kota Sorong Kab./Kota Lainnya

SANDI 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8491 8488

26

75

VI. Sandi Negara NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

NAMA NEGARA

AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA/ ALJAZAIR AMERICA SAMOA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTARCTICA ANTIGUA AND BARBUDA ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIJAN BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BARBADOS BELARUS BELGIUM BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BOLIVIA BOSNIA-HERZEGOWINA BOTSWANA BOUVET ISLAND BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BRUNEI DARUSSALAM BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBODIA CAMEROON CANADA CAPE VERDE CAYMAN ISLANDS CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

SANDI NEGARA

AF AL DZ AS AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BO BA BW BV BR IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF

27

76

NO.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

NAMA NEGARA

CHAD CHILE CHINA CHRISTMAS ISLANDS COCOS (KEELING) ISLANDS COLOMBIA COMOROS CONGO, REPUBLIC OF CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE COOK ISLANDS COSTA RICA COTE D'IVOIRE CROATIA CUBA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DJIBOUTI DOMONICA DOMINICAN REPUBLIC EAST TIMOR EGYPT EL SALVADOR ECUADOR EQUATORIAL GUINEA ERITREA ESTONIA ETHIOPIA EUROPEAN COMMUNITY FAEROE ISLANDS FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FIJI FINLAND FRANCE FRANCE, METROPOLITAN FRENCH POLYNESIA FRENCH SOUTHERN TERRITORIES FRENCH GUIANA GABON GAMBIA GEORGIA GERMANY

SANDI NEGARA

TD CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU CY CZ DK DJ DM DO TL EG SV EC GQ ER EE ET FO FK FJ FI FR FX PF TF GF GA GM GE DE

28

77

NO.

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

NAMA NEGARA

GHANA GIBRALTAR GREENLAND GRENADA GUADELOUPE GUAM GUATEMALA GUERNSEY, C.L GUINEA GUINEA BISSAU GUYANA HAITI HEARD AND MCDONALD ISLAND HONDURAS HONGKONG SAR HUNGARY ICELAND INDIA INDONESIA IRAQ IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF IRELAND ISLE OF MAN ISRAEL ITALY IVORY COAST JAMAICA JAPAN JERSEY, C.L JORDAN KAZAKHSTAN KENYA KIRIBATI KOREA SELATAN KOREA UTARA KUWAIT KYRGYZ REPUBLIC LAO PEOPLE'S DEMOC. REP. LATVIA LEBANON LESOTHO LIBERIA

SANDI NEGARA

GH GI GL GD GP GU GT GG GN GW GY HT HM HN HK HU IS IN ID IQ IR IE IM IL IT CI JM JP JE JO KZ KE KI KR KP KW KG LA LV LB LS LR

29

78

NO.

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

NAMA NEGARA

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAO SAR MACEDONIA, FYR OF MADAGASCAR MALAGASI MALAWI MALAYSIA MALDIVES MALI MALTA MARSHALL ISLANDS MARTINIQUE MAURITANIA MAURITIUS MAYOTTE MEXICO MICRONESIA, FEDERATED STATE OF MOLDOVA, REPUBLIC OF MONACO MONGOLIA MONTSERRAT MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR (BURMA) NAMIBIA NAURU NEPAL NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW CALEDONIA NEW ZEALAND NICARAGUA NIGER NIGERIA NIEUE ISLAND NORFOLK ISLANDS NORTHERN MARIANA ISLAND NORWAY OMAN

SANDI NEGARA

LY LI LT LU MO MK MG MG MW MY MV ML MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC MN MS MA MZ MM NA NR NP NL AN NC NZ NI NE NG NU NF MP NO OM

30

79

NO.

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

NAMA NEGARA

PAKISTAN PALAU PANAMA PAPUA NEW GUINEA PARAGUAY PERU PHILIPPINES PITCAIRN ISLANDS POLAND PORTUGAL PUERTO RICO QATAR REUNION ROMANIA RUSSIAN FEDERATION RWANDA SAINT LUCIA SAMOA SAN MARINO SAO TOME & PRINCIPE SAUDI ARABIA SENEGAL SEYCHELLES SIERA LEONER SINGAPORE SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) SLOVENIA SOLOMON ISLANDS SOMALIA SOUTH AFRICA SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLAND SPAIN SRI LANGKA/CEYLON ST. HELENA ST. KITT AND NEVIS ST. PIERRE & MIQUELON ST. VINCENT & THE GRENADES SUDAN SURINAME SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND SWAZILAND

SANDI NEGARA

PK PW PA PG PY PE PH PN PL PT PR QA RE RO RU RW LC WS SM ST SA SN SC SL SG SK SI SB SO ZA GS ES LK SH KN PM VC SD SR SJ SZ

31

80

NO.

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

NAMA NEGARA

SWEDEN SWITZERLAND SYRIAN ARAB REPUBLIC TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA TAJIKISTAN TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR) THAILAND TOGO TOKELAU ISLAND TONGA TRINIDAD & TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN TURKS & CAICOS ISLAND TUVALU UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRAT UNITED KINGDOM (INGGRIS) UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY US MINOR OUTLYING ISLANDS UZBEKISTAN VANUATU VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VENEZUELA VIETNAM VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VIRGIN ISLANDS (US) WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WEST AFRICA WESTERN SAHARA YEMEN YUGOSLAVIA YUNANI (lihat Greece) ZAMBIA ZIMBABWE LEMBAGA INTERNASIONAL LAINNYA

SANDI NEGARA

SE CH SY TW TJ TZ TH TG TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US UY UM UZ VU VA VE VN VG VI WF XO EH YE YU GR ZM ZW XX N1

32

81

VII. Sandi Tujuan Transaksi NO. 1 2 3

JENIS TRANSAKSI Usaha Non Usaha - Pendidikan Non Usaha - Lainnya

SANDI TUJUAN TRANSAKSI 1 2 3

BANK INDONESIA,

ROSMAYA HADI KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

33

82

LAMPIRANII3 LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/DKSP TANGGAL 10 JANUARI 2014 PERIHAL LAPORAN

PENYELENGGARAAN

TRANSFER

DANA

OLEH PENYELENGGARA TRANSFER DANA BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK SECARA ON-LINE

PETUNJUK TEKNIS APLIKASI LAPORAN

1

83

Bab 1 KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN Character dan Numeric

2

84

KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN

Character -

Rata kiri, sisa di belakangnya diisi spasi.

-

Apabila dikosongkan diisi spasi sebanyak jumlah panjang field. Contoh: Sandi Pelapor character 9, misalnya 123456789.

Numeric -

Angka di depan desimal diisi rata kanan, dan sisa di depannya diisi ‘0’.

-

Angka di belakang desimal diisi rata kiri, dan sisa di belakangnya diisi ‘0’.

-

Rata kanan, apabila dinolkan maka diisi ‘0’ sebanyak panjang field. Contoh:

Volume

numeric

(9),

misalnya

Rp1000,

cara

mengisi:

000001000.

3

85

Bab 2 SISTEM VALIDASI Header dan Content

4

86

RECORD HEADER PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA OLEH BADAN USAHAN BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK

Record Header a. Sandi pelapor Type Character (9) Validasi: - Sesuai daftar sandi pelapor. - Berisi 9 (sembilan) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. b. Jenis Periode Laporan Sandi: Monthly ‘M’ Type Character (1) Validasi: - Diisi jenis periode laporan sebanyak 1 (satu) digit sesuai sandi di atas. - Selain sandi di atas maka ditolak. - Validasi berdasarkan Jenis Laporan dan No. Form. c. Periode Data Laporan Type Sysdate (8) Validasi: - Diisi 8 (delapan) digit periode laporan - Mekanisme pengisian sebagai berikut: - Diisi untuk 4 (empat) digit pertama yyyy, 2 digit selanjutnya diisi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 atau 12, 2 digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak. Contoh: Perusahaan A menyampaikan data laporan bulan Juni 2013 yang disampaikan di bulan Juli 2013, maka kolom ini diisi dengan 20130601. - Berisi 8 (delapan) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

5

87

d. Jenis Laporan Sandi jenis laporan: Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank: G Type Character (1) Validasi: - Diisi dengan sandi jenis laporan: G - Selain sandi diatas maka ditolak. e. Nomor Form Type Character (4) Validasi: - Hanya berisi nomor form yang dilaporkan, di luar itu ditolak. Contoh: untuk form Transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke Luar Negeri diisi ‘0001’.

f.

Jumlah Record Isi Type Numeric (9) Validasi: - Berisi jumlah record yang dilaporkan. - Berisi 9 (sembilan) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. - Harus sesuai dengan jumlah record transaksi.

6

88

Form G0001 Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri

Record Isi 1. Kota/Kabupaten Asal Pengiriman Type Character (4) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Lokasi (Dati I/II). - Berisi 4 (empat) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Negara Tujuan Pengiriman Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Negara. - Berisi 2 (dua) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Nama Penerima Type Character (50) Validasi: - Diisi nama penerima transfer dana. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 4. Nama Pengirim Type Character (50) Validasi: - Diisi nama pengirim uang. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 5. Volume/Frekuensi Transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 (dua belas) digit volume/frekuensi banyaknya transaksi.

7

89

6. Nominal transaksi Type Numeric (15) Validasi: - Diisi sebanyak 15 (lima belas) digit nilai nominal masing-masing transaksi dalam satuan penuh Rupiah.

7. Tujuan Transaksi Sandi Tujuan Transaksi: Usaha

1

Non Usaha – Pendidikan

2

Non Usaha – Lainnya

3

Type Character (1) Validasi: - Diisi sesuai sandi tujuan transaksi, selain sandi di atas ditolak. - Berisi 1 (satu) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

8

90

Form G0002 Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri ke Indonesia

Record Isi

1. Negara Asal Pengiriman Type Character (2) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Negara. - Berisi 2 (dua) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman Type Character (4) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Lokasi (Dati I/II). - Berisi 4 (empat) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Nama Penerima Type Character (50) Validasi: - Diisi nama penerima transfer dana. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 4. Nama Pengirim Type Character (50) Validasi: - Diisi nama transfer dana. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 5. Volume/Frekuensi Transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 (dua belas) digit volume/frekuensi banyaknya transaksi.

9

91


10

92

Form G0003 Transaksi Transfer Dana di dalam Wilayah Republik Indonesia

Record Isi

1. Kota/Kabupaten Asal Pengiriman Type Character (4) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Lokasi (Dati I/II). - Berisi 4 (empat) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 2. Kota/Kabupaten Tujuan Pengiriman Type Character (4) Validasi: - Diisi sesuai lampiran sandi Lokasi (Dati I/II). - Berisi 4 (empat) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. 3. Nama Penerima Type Character (50) Validasi: - Diisi nama penerima transfer dana. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 4. Nama Pengirim Type Character (50) Validasi: - Diisi nama transfer dana. - Berisi 50 (lima puluh) digit, lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 5. Volume/Frekuensi Transaksi Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 (dua belas) digit volume/frekuensi banyaknya transaksi.

11

93


7. Tujuan Transaksi Sandi Tujuan Transaksi: Usaha

1

Non Usaha – Pendidikan

2

Non Usaha – Lainnya

3

Type Character (1) Validasi: - Diisi sesuai sandi tujuan transaksi, selain sandi di atas ditolak. - Berisi 1 (satu) digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

12

94

Bab 3 INFORMASI POKOK PELAPOR

13

95

Informasi Pokok Pelapor Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Transfer Dana oleh Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank

Nama Pelapor

:

Sandi Pelapor

:

Alamat

:

Nama Kota

:

Penanggung jawab Laporan a. Nama

:

b. Nomor Telepon

:

c. Nomor Faks

:

d. E-mail

:

14

96

Bab 4 TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN Akses dan Penggunaan

15

97

A. KETERANGAN SIMBOL Pada saat login ke dalam sistem senantiasa akan tampil ikon atau simbol seperti disampaikan di bawah ini: Simbol

Keterangan Untuk menambahkan data baru, dan akan menampilkan Form inputan sesuai dengan menu masing-masing. Ada 2 fungsi: 1. Digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. 2. Digunakan untuk melakukan pengkinian data. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Untuk menghapus data. Untuk mencari data. Untuk mengirim data ke dalam database. Untuk memilih tanggal data. Untuk kembali ke halaman awal paging. Untuk kembali 10 (sepuluh) halaman dalam paging. Untuk kembali 1 (satu) halaman dalam paging. Untuk maju 1 (satu) halaman dalam paging. Untuk maju 10 (sepuluh) halaman dalam paging. Untuk maju ke halaman paling akhir. Untuk memilih file yang berada dalam komputer. Untuk mengunggah data ke server. Untuk melihat jadwal pelaporan. Untuk melihat semua list form.

16

98

B. Tahapan Awal 1. Mengakses Aplikasi a. Untuk mengakses aplikasi dilakukan dengan membuka Internet Explorer (IE) dengan minimum series adalah series 6.0, aplikasi LTDBB tidak dapat dibuka apabila menggunakan IE di bawah series 6.0. b. Ketik alamat link untuk masuk ke dalam web LTDBB dengan link saat ini adalah https://www.bi.go.id/lkpbuv2. c. Isi User ID dan password yang dimiliki kemudian klik “OK”. Dalam hal belum memiliki User ID dan password Pelapor harus mendaftar sebagai Pelapor baru melalui menu Sign Up dengan meng-klik “Sign Up”. 2. Sign Up Menu ini digunakan untuk mendaftar sebagai Pelapor baru. a. Pelapor mengisi data sesuai dengan gambar 5.1.

Gambar 5.1.

b. Setelah data terisi klik tombol “Submit”.

17

99

c. Apabila

data

telah

diisi

dengan

benar

maka

muncul

pemberitahuan sesuai gambar 5.2.

Gambar 5.2.

3. Login a. Pelapor mengisi User ID dan password yang dimiliki pada menu “Login page” sesuai gambar 5.3. User ID berupa kombinasi antara numeric dan character, sedangkan password terdiri dari paling sedikit 12 (dua belas) digit yang merupakan kombinasi antara numeric dan character.

Gambar 5.3.

b. Pengisian password dilakukan menggunakan keyboard yang disediakan dalam web dengan cara meng-klik lambang keyboard pada sisi kanan kolom password, sesuai dengan gambar 5.4.

Gambar 5.4.

18

100

Pengisian

password

dengan

menggunakan

keyboard

sebagaimana gambar 5.4. dilakukan dengan meng-klik character atau numeric pada keyboard.

c. Dalam hal Pelapor melakukan pengisian User ID atau password yang tidak sesuai atau gagal aplikasi akan memberi peringatan secara otomatis seperti gambar 5.5.

Gambar 5.5.

Dalam hal terjadi kesalahan atau kegagalan pengisian User ID atau password, Pelapor dapat melakukan pengisian ulang User ID atau password.

4. Menu Utama Menu utama (home page) LTDBB dapat ditampilkan setelah pengisian User ID atau password berhasil dilakukan seperti gambar 5.6.

Gambar 5.6.

19

101

a. Beranda Menu “Beranda” digunakan untuk mengunggah data dan absensi seperti gambar 5.7.

Gambar 5.7.

1) Unggah Menu “Unggah” digunakan untuk melaporkan data secara OffLine. Pelapor dapat mengunggah satu per satu data atau dengan langsung mengunggah 5 (lima) data Pelapor seperti gambar 5.8.

Gambar 5.8.

20

102

a) Mengunggah Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri Untuk mengunggah Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri Pelapor melakukan hal-hal sebagai berikut: i.

pada template form Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri, lakukan pengisian data seperti pada gambar 5.9.

Gambar 5.9.

ii. Simpan file dalam format CSV dengan nama file terdiri dari 23 (dua puluh tiga) digit sebagai berikut : 9 digit sandi user

1 digit M

4 digit tahun

2 digit bulan

2 digit 01

5 digit D0001

Contoh: 889977858M20121001G0001.csv,

yaitu

nama

file

untuk transaksi Transfer Dana (form G0001) Pelapor dengan sandi user 889977858, yang disampaikan pada periode laporan Oktober 2013.

21

103

Gambar 5.10.

iii. Untuk mengunggah transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri, pilih lokasi dimana file yang akan di-upload seperti pada gambar 5.11.

Gambar 5.11.

Setelah data yang akan diunggah telah dipilih Pelapor dapat meng-klik tombol “Unggah”. Pelapor dapat melihat masa Laporan dengan cara meng-klik tombol “Waktu Pelaporan” untuk melihat jadwal pelaporan, tutup pelaporan, masa koreksi, dan tutup masa koreksi.

22

104

Apabila pengunggahan telah dilakukan dengan benar, maka hasil dari yang telah diunggah akan diberikan keterangan. Kemudian klik “Lanjut”, seperti pada gambar 5.12.

Gambar 5.12.

Apabila terdapat kesalahan pada nama file yang diunggah, maka akan muncul keterangan mengenai kesalahan dalam mengunggah seperti pada gambar 5.13. Pelapor dapat melakukan pengulangan unggah data yang telah diperbaiki.

Gambar 5.13.

23

105

Pelapor

dapat

mengetahui

waktu

dan

jadwal

pelaporan, jadwal koreksi, serta jadwal tutup koreksi pada menu “Waktu Pelaporan”, seperti pada gambar 5.14.

Gambar 5.14.

b) Unggah Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank Dari Luar Negeri Ke Indonesia Untuk mengunggah Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri Ke Indonesia Pelapor melakukan hal-hal sebagai berikut: i.

Pada template form Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Luar Negeri Ke Indonesia, lakukan pengisian data seperti pada gambar 5.15.

Gambar 5.15.

24

106

ii. Simpan file dalam format CSV dengan nama file terdiri dari 23 (dua puluh tiga) digit sebagai berikut: 9 digit sandi user

1 digit M

4 digit tahun

2 digit bulan

2 digit 01

5 digit D0001

Contoh: 889977858M20121001G0002.csv,

yaitu

nama

file

untuk transaksi Transfer Dana (form G0002) Pelapor dengan sandi user 889977858, yang disampaikan pada periode laporan Oktober 2013.

Gambar 5.16.

iii. Untuk mengunggah transaksi Transfer Dana Bukan Bank dari Indonesia ke Luar Negeri, pilih lokasi dimana file yang akan diunggah seperti pada gambar 5.17.

25

107

Gambar 5.17. Setelah data yang akan diunggah telah dipilih Pelapor dapat meng-klik tombol “Unggah”. Pelapor dapat melihat masa Laporan dengan cara meng-klik tombol “Waktu Pelaporan” untuk melihat jadwal pelaporan, tutup pelaporan, masa koreksi, dan tutup masa koreksi. Apabila pengunggahan telah dilakukan dengan benar, maka hasil dari yang telah diunggah akan diberikan keterangan. Kemudian klik “Lanjut”, seperti pada gambar 5.12. Apabila terdapat kesalahan pada nama file yang diunggah, maka akan muncul keterangan mengenai kesalahan dalam mengunggah seperti pada gambar 5.13. Pelapor dapat melakukan pengulangan unggah data yang telah diperbaiki. Pelapor

dapat

mengetahui

waktu

dan

jadwal

pelaporan, jadwal koreksi, serta jadwal tutup koreksi pada menu “Waktu Pelaporan”, seperti pada gambar 5.14. c) Unggah Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia Untuk mengunggah Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

26

108

i.

Pada template form Data Transaksi Pengiriman di dalam Wilayah Republik Indonesia, lakukan pengisian data seperti pada gambar 5.18.

Gambar 5.18. ii. Simpan file dalam format CSV dengan nama file terdiri dari 23 (dua puluh tiga) digit sebagai berikut: 9 digit sandi user

1 digit M

4 digit tahun

2 digit bulan

2 digit 01

5 digit D0001

Contoh: 889977858M20121001G0003.csv,

yaitu

nama

file

untuk transaksi Transfer Dana (form G0003) Pelapor dengan sandi user 889977858, yang disampaikan pada periode Laporan Oktober 2013.

Gambar 5.19. 27

109

iii. Untuk mengunggah transaksi Data Transaksi Transfer Dana Bukan Bank dalam Wilayah Republik Indonesia, pilih lokasi dimana file yang akan diunggah. Setelah data yang akan diunggah telah dipilih Pelapor dapat meng-klik tombol “Unggah”. Pelapor dapat melihat masa Laporan dengan cara meng-klik tombol “Waktu Pelaporan” untuk melihat jadwal pelaporan, tutup pelaporan, masa koreksi, dan tutup masa koreksi. Apabila pengunggahan telah dilakukan dengan benar, maka hasil dari yang telah diunggah akan diberikan keterangan. Kemudian klik “Lanjut”, seperti pada gambar 5.12. Apabila terdapat kesalahan pada nama file yang diunggah, maka akan muncul keterangan mengenai kesalahan dalam mengunggah seperti pada gambar 5.13. Pelapor dapat melakukan pengulangan unggah data yang telah diperbaiki. Pelapor

dapat

mengetahui

waktu

dan

jadwal

pelaporan, jadwal koreksi, serta jadwal tutup koreksi pada menu “Waktu Pelaporan”, seperti pada gambar 5.14. b. Absensi 1) Rekap Laporan Absensi Menu Rekap Laporan Absensi digunakan untuk melihat data yang telah dikirim atau yang telah diunggah seperti pada gambar 5.20.

28

110

Gambar 5.20. Pada menu “Rekap Laporan Absensi” harus diperhatikan mengenai Periode dan Jenis Laporannya dengan cara memilih Periode dan Jenis Laporan, kemudian Pelapor dapat meng-klik “Pilih” maka akan muncul penjelasan mengenai absensi laporan yang sudah ataupun yang belum dikirim.

Gambar 5.21. Keterangan: = Pelapor belum mengirimkan laporannya. =

Belum kirim (optional kirim).

=

Laporan yang sudah diunggah/dikirim berhasil

divalidasi. =

Laporan yang sudah diunggah/dikirim berhasil

divalidasi tetapi terlambat. =

Laporan tidak wajib untuk diunggah/dikirim.

=

Laporan yang sudah diunggah/dikirim tidak lolos

validasi. 29

111

=

Laporan sedang divalidasi.

=

Laporan siap dikirim.

=

Laporan sedang melakukan validasi teknis.

=

Laporan yang lolos validasi teknis dan menunggu

validasi antar form. Menu ini berfungsi untuk melihat data absensi apakah laporannya tersebut berhasil divalidasi atau tidak dan untuk melihat pelaporan mana saja yang belum diunggah atau dikirim. Apabila Pelapor dapat melihat lebih masing-masing form dengan meng-klik “Jenis Laporan” seperti pada gambar 5.22.

Gambar 5.22. Apabila ingin mengetahui data secara lengkap Pelapor dapat memilih data mana yang akan dilihat kemudian klik Lihat Data, tampilan yang akan muncul adalah seperti pada gambar 5.23.

30

112

Gambar 5.23. Form tersebut akan secara terperinci terlihat pada kolom bawah seperti pada gambar 5.23, apabila Pelapor akan melihat

data

tersebut

secara

keseluruhan

dilakukan adalah dengan men-gklik simbol

yang

harus

yang berada

pada kolom Valid seperti pada gambar 5.24.

Gambar 5.24. Apabila Pelapor ingin melihat hasil Laporan berdasarkan pada tampilan keseluruhan sesuai dengan yang tampil pada web, Pelapor dapat meng-klik “Cetak Report”.

5. Pengaturan Menu

“Pengaturan”

digunakan

untuk

melakukan

pengaturan

password dan Informasi Pokok Pelapor. Informasi Pokok Pelapor berfungsi sebagai kelengkapan data diri Pelapor sehingga memudahkan User untuk mengetahui mengenai data diri Pelapor dan perusahaan yang dilaporkan datanya seperti pada gambar 5.25.

31

113

Gambar 5.25.

6. Bantuan Menu “Bantuan” seperti pada gambar 5.26 digunakan untuk: a. mengunduh aplikasi, table ref, juknis, ketentuan, dan tutorial melalui menu “Unduh”; b. menghubungi PIC aplikasi LTDBB melalui menu “Hubungi Kami”; c. melihat menu “Versi Web”; d. melakukan korespondesi melalui menu “Daftar Pesan”; e. melihat menu “Peta Situs”; dan f. melihat menu “Info Kurs Tengah BI”.

Gambar 5.26.

32

114

7. Logout Menu ini adalah menu untuk menutup aplikasi dan kembali ke halaman Web Log In.

BANK INDONESIA,

ROSMAYA HADI KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

33

115

Sistem Pembayaran Non Tunai

Recommend Documents