Sistem Pembayaran Tunai

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Tunai Pengelolaan Uang Rupiah

DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1

1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).

Kod difikasii Peratturan B Bank In ndonessia

Siiste em P Pem mba aya aran n Tu una ai Peengellolaa an Ua ang R Rupia ah

Tim Peny yusun Ramlan G Ginting Chandra M Murniadi uryandanii Gantiah Wu Siti Asttiyah hyu Yuwana Hidayaat Wah Komala Dewi Wiirza Ayu N Novriana Vimaala Dewi N Nurcahyaani Au ulia Rizka Destiana Saafyra Prim madhyta

Pusat Riset dan Edukkasi Bank Sentral (PRES) donesia Bank Ind Telp: 021 29817321 Fax.: 021 1 2311580 email: [email protected] Hak Ciptta © 2013, B Bank Indonessia 2013

Sistem Pembayaran Tunai

Pengelolaan Uang Rupiah

DAFTAR ISI Paragraf

Halaman Hal. i – ii Hal. iii Hal. iv Hal. iv Hal. iv

Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Pengelolaan Uang Rupiah Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Umum Macam dan Pecahan Uang Rupiah Ciri, Desain, dan Bahan Baku Uang Rupiah Pengelolaan Uang Rupiah Perencanaan Uang Rupiah Pencetakan Uang Rupiah Pengeluaran Uang Rupiah Pengedaran Uang Rupiah Pengedaran Uang Rupiah Layanan Kas dan Distribusi Uang Rupiah Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan/atau Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Bank Penukaran Uang Rupiah Penyetoran Uang Rupiah ke Bank

Pencabutan dan Penarikan Pemusnahan Uang Rupiah Koordinasi dengan Pemerintah Penentuan Keaslian Uang Rupiah Kerjasama Penanggulangan Uang Rupiah Palsu Uang Rupiah Khusus Penyediaan Sarana Sosialisasi Uang Rupiah Emisi Baru dan Kriteria Contoh Uang Rupiah Pengawasan Sanksi Ketentuan Penutup

Par. 1 Par. 2 – 3 Par. 4 – 7 Par. 8 Par. 9 Par. 10 Par. 11 Par. 12 – 21

Hal. 1 – 3 Hal. 3 Hal. 3 – 5 Hal. 5 – 6 Hal. 6 Hal. 6 – 7 Hal. 7 Hal. 7 – 25

Par. 12 Par. 13 – 15 Par. 16

Hal. 7 Hal. 7 – 20 Hal. 20 – 21

Par. 17 – 20 Par. 21

Hal. 21 – 25 Hal. 25

Par. 22 Par. 23 Par. 24 Par. 25 – 27 Par. 28 Par. 29 Par. 30 – 31

Hal. 26 Hal. 27 Hal. 27 Hal. 27 – 31 Hal. 31 Hal. 31 – 32 Hal. 32

Par. 32 Par. 33 – 35 Par. 36

Hal. 33 – 34 Hal. 34 – 35 Hal. 35

Par. 37 Par. 38 – 39 Par. 40

Hal. 35 Hal. 35 Hal. 36

Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012 Ketentuan Umum Pemusnahan Uang Rupiah Penempatan Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

i


Lampiran Lampiran 1 Tabel Waktu dan Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Lampiran 2 Rencana Penyetoran Uang di Bank Indonesia Lampiran 3 Rencana Penarikan Uang di Bank Indonesia Lampiran 4 Laporan Proyeksi Cash Flow Lampiran 5 Laporan Realisasi TUKAB Lampiran 6 Alamat Kantor Bank Indonesia Lampiran 7 Surat Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat Lampiran 8 Berita Acara Serah Terima Uang yang Diragukan Keasliannya oleh Masyarakat Lampiran 9 Surat Permintaan Klarifikasi oleh Bank Lampiran 10 Berita Acara Serah Terima Uang yang Diragukan Keasliannya oleh Bank Lampiran 11 Laporan Penemuan Uang Palsu Lampiran 12 Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Bank Indonesia Periode 28 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Lampiran 13 Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Bank Indonesia Periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012


Hal. 37 – 59 Hal. 37 – 38 Hal. 39 Hal. 40 Hal. 41 – 45 Hal. 46 – 48 Hal. 49 – 50 Hal. 51 Hal. 52 – 53 Hal. 54 Hal. 55– 56 Hal. 57 Hal. 58

Hal. 59

ii



Rekam Jejak Regulasi Pengelolaan Uang Rupiah

15/10/PBI/2013 Jumlah dan Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012

14/7/PBI/2012 Pengelolaan Uang Rupiah - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

SE 13/12/DPU 2011 Perubahan atas SE 10/8/DPU/2008 tentang Penukaran Uang Rupiah

SE 13/9/DPU 2011 Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia

Butir VI.2, Bab VII.A

SE 10/8/DPU 2008 Penukaran Uang Rupiah

SE 9/37/DPU 2007 Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia

9/10/PBI/2007 Perubahan atas 6/14/PBI 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah

SE 6/49/DPU 2004 Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang

Pasal 9

SE 6/25/DPU 2004 Penukaran Uang Rupiah

6/14/PBI/2004 Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah

2/17/PBI/2000 Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah

Keterangan: Diubah Dicabut

1/12/PBI/1999 Uang Rupiah Khusus

Berhubungan PBI Masih Berlaku

SE 10/4/UPPB/1997 Tata cara pelaporan penemuan uang rupiah palsu/dimanipulasikan atau diragukan keasliannya

13/52/KEP/DIR/UPU/1980 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

iii



Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Regulasi Terkait : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/10/PBI/2013 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/12/DPU 2011 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU 2004 perihal Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan Uang Palsu oleh Bank

iv

Sistem Pembayaran Tunai Paragraf

1


Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 14/7/PBI/2012

Ketentuan

Stabilitas Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran Tunai Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Umum 1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri. 3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Uang Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Uang Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Uang Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 6. Uang Rupiah Kertas (UK) adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari Kertas Uang. 7. Uang Rupiah Logam (UL) adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari Logam Uang. 8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar (UTLE) adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan uang Rupiah rusak. 9. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah yang antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, atau coretan. 10. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 11. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang Rupiah yang ukuran fisiknya berbeda dengan ukuran aslinya, antara lain karena robek atau mengerut. 12. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau dalam rangka memperingati peristiwa yang bersifat nasional atau internasional dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya. 13. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara. 14. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. 15. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1



Sumber Regulasi 16.

17. 18.

19.

20.

21. 22. 23.

SE 13/9/DPU 2011 Romawi I Angka 1,3,4,5,13,14,15, 16,17,18,19

24. 25.

26. 27. 28.

29.

30. 31.

32.

33. 34.

Ketentuan Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan Uang Rupiah dalam periode tertentu. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Uang Rupiah. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. Bank adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Uang adalah Uang Rupiah Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia. Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang ke Bank Indonesia. Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang yang masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami Posisi Long atau Posisi Short. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana posisi long seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan posisi short seluruh Bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana posisi short seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan posisi long seluruh bank untuk pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Transaksi Uang Kartal Antar Bank yang selanjutnya disingkat TUKAB adalah kegiatan antar Bank yang meliputi permintaan, penawaran dan penukaran ULE

2


Sumber Regulasi

SE 10/8/DPU 2008 Romawi I Angka 9 SE 6/49/DPU 2004 Romawi I Angka 4,5

2

3

4

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau jenis pecahan uang. 35. Layanan Penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar (ULE) dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. 36. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 37. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.

BAB II Pasal 2 14/7/PBI/2012

Macam dan Pecahan uang Rupiah

Pasal 3 14/7/PBI/2012

(1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah. (2) Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III Pasal 4 14/7/PBI/2012

Ciri, Desain, dan Bahan Baku Uang Rupiah

(1) Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam. (2) Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan.

(1) Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah. (2) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. (3) Ciri umum Uang Rupiah kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”; c. frasa “Bank Indonesia”; d. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; e. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia; f. nomor seri pecahan; g. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan h. tahun emisi dan tahun cetak. (4) Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “Republik Indonesia”; c. frasa “Bank Indonesia”; d. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan e. tahun emisi. (5) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.

3


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (6) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (overt)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (semicovert)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV). Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup (covert/forensic)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik.

5

Pasal 5 14/7/PBI/2012

(1) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (Paragraf 4 ayat (2) dalam kodifikasi ini) tidak memuat gambar orang yang masih hidup. (2) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah. Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah” adalah sisi desain Uang Rupiah yang terdapat gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”.

6

Pasal 6 14/7/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman. (2) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup warna, gambar, ukuran, besar, bahan baku Uang Rupiah, dan tanda lainnya. (3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat digunakan oleh tunanetra.

7

Pasal 7 14/7/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang. (2) Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat sintetis, atau campuran antara kertas dengan serat sintetis. (3) Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, baja, atau bahan logam lainnya. (4) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan bahan baku Uang Rupiah dan jasa yang terkait dengan pengadaan bahan baku Uang Rupiah. Yang dimaksud dengan “jasa yang terkait dengan pengadaan bahan baku uang Rupiah” antara lain jasa forwarding dan asuransi terkait kegiatan pengadaan bahan baku uang Rupiah.

4


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (5) Pengadaan bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Yang dimaksud dengan “mengutamakan produk dalam negeri” adalah dalam hal mutu telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, keamanan proses dan prosedur yang diterapkan oleh calon penyedia bahan baku uang Rupiah telah sesuai dengan standar internasional dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka: a. dalam hal harga negosiasi terakhir yang diajukan oleh 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah adalah sama, maka pengutamaan produk dalam negeri dilakukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada bahan baku Uang Rupiah yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi; dan/atau b. dalam hal terdapat calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dalam negeri yang menawarkan produk dengan nilai tingkat komponen dalam negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, maka ditentukan harga evaluasi akhir berdasarkan harga negosiasi terakhir dengan memperhitungkan preferensi harga paling tinggi 15% (lima belas persen). Penentuan pemenang penyedia bahan baku Uang Rupiah dilakukan berdasarkan harga evaluasi akhir. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon penyedia bahan baku Uang Rupiah dengan harga evaluasi akhir yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi. Nilai tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian. (6) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan di Bank Indonesia.

8

BAB IV Pasal 8 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah (1) Bank Indonesia melakukan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan: a. Perencanaan; b. Pencetakan; c. Pengeluaran; d. Pengedaran; e. Pencabutan dan penarikan; dan f. Pemusnahan uang Rupiah. (2) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e. (3) Bank Indonesia melaksanakan seluruh tahapan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti prosedur pengamanan.

5


Sumber Regulasi

9

BAB V Pasal 9 14/7/PBI/2012

10

BAB VI Pasal 10 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Prosedur pengamanan dalam pengelolaan uang Rupiah mengikuti ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tahapan pengelolaan uang Rupiah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance

Perencanaan Uang Rupiah (1) Bank Indonesia melakukan Perencanaan dan penentuan jumlah Uang Rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan Uang Rupiah, serta perkiraan jumlah Uang Rupiah yang dimusnahkan. (2) Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan.

Pencetakan Uang Rupiah (1) Bank Indonesia melakukan pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah. (2) Penunjukkan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengadaan jasa pencetakan Uang Rupiah di Bank Indonesia. (3) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah, maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara badan usaha milik negara dan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidaksanggupan yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) dan bencana sosial, seperti bencana alam, pemogokan, atau terjadinya suatu kondisi yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah. Yang dimaksud dengan “persyaratan pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya antara Bank Indonesia dengan badan usaha milik negara” antara lain persyaratan spesifikasi, harga, volume, dan jadwal. (4) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara, dan harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (5) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang disepakati sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain dalam rangka menjaga ketersediaan Uang Rupiah. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain Bank Indonesia dapat mensyaratkan cara pengadaan tertentu dalam penunjukkan lembaga lain.

6


11

12

Sumber Regulasi

BAB VII Pasal 11 14/7/PBI/2012

BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 12 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (6) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia.

Pengeluaran Uang Rupiah (1) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. (3) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea materai.

Pengedaran Uang Rupiah Pengedaran Uang Rupiah (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah kepada masyarakat. (2) Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar” adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan jumlah nominal dan jenis pecahan uang Rupiah tertentu. (3) Bank Indonesia menentukan nomor seri Uang Rupiah Kertas dalam rangka Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “menentukan nomor seri” adalah menentukan susunan huruf dan/atau angka serta bentuk nomor seri untuk dicantumkan dalam desain Uang Rupiah Kertas sebagai salah satu unsur pengaman.

13

Bagian Kedua Pasal 13 14/7/PBI/2012

Layanan Kas dan Distribusi Uang Rupiah (1) Kegiatan pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) (Paragraf 12 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dilakukan melalui kegiatan layanan kas dan distribusi Uang Rupiah. (2) Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyetoran, penarikan, dan penukaran. Yang dimaksud dengan “penyetoran” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “penarikan” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank untuk melakukan penarikan Uang Rupiah dari Bank Indonesia.

7


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Yang dimaksud dengan “penukaran” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. (3) Penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank. (4) Bank dan/atau pihak lain yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu melakukan penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia dengan benar. Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah. Penyortiran dan penghitungan Uang Rupiah telah dilakukan oleh bank dengan benar apabila tercampurnya uang Rupiah Tidak Layak Edar dengan Uang Rupiah yang masih layak edar, selisih lebih atau kurang, dan/atau jumlah Uang Rupiah Palsu, tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (5) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan penyetoran serta penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 13/9/DPU 2011 Romawi II.1

Pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang diatur sebagai berikut: a. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia. b. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang dan/atau 1 (satu) kali Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam 1 (satu) Hari Kerja, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Penyetoran Uang yang masih layak edar dan Penarikan Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda. Contoh: Bank A melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000 dalam kondisi layak edar dan melakukan Penarikan Uang pecahan 20.000 dalam 1 (satu) Hari Kerja. 2) Penyetoran Uang dalam kondisi tidak layak edar dan Penarikan Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau berbeda. Contoh: Bank B melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000 dalam kondisi tidak layak edar dan melakukan Penarikan Uang pecahan 10.000 dan/atau pecahan lainnya dalam 1 (satu) Hari Kerja. c. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia setempat. Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A di Bandung mewakili seluruh kantor cabang Bank A di Bandung melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di kantor Bank Indonesia Bandung.

8



Sumber Regulasi d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.


Ketentuan Bank melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang melalui kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam Bank yang sama. Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor cabang Bank A di dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia. Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia, dengan menyampaikan surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian kerjasama dengan Pihak Lain dan dokumen terkait lainnya kepada kantor Bank Indonesia setempat. Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari 1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia. Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan kepada petugas Bank Indonesia. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang memadai. Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang, apabila Bank melakukan kegiatan tersebut melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masingmasing kantor Bank Indonesia. Bank selama berada di dalam lingkungan kantor Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan UTLE yang disampaikan kepada bank sebagai pedoman untuk melakukan penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank Indonesia atau untuk melaksanakan TUKAB.

A. Penyetoran Uang: 1. Penyetoran Uang diatur sebagai berikut: a. Bank yang memiliki Posisi Long hanya dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi Short, dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat mengalami Posisi Net Long. b. Bank dapat melakukan penyetoran ULE dan/atau UTLE dalam 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang. c. Uang yang disetorkan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus terlebih dahulu dilakukan pemilahan dan penyortiran, berdasarkan standarisasi ULE dan UTLE yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9


Sumber Regulasi

SE 13/9/DPU 2011 Romawi III.1 –III.8

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan d. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh dan/atau Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank Indonesia. e. Untuk Uang Rusak dan/atau Uang Cacat dilakukan melalui proses penukaran Uang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan penukaran Uang Rupiah yang berlaku. f. Untuk UTLE berupa Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dengan jumlah kurang dari 1 (satu) brood dilakukan penukaran di loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penukaran Uang Rupiah yang berlaku. g. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia, menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia. h. Dalam hal bank melakukan penyetoran ULE dan UTLE dalam 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bank harus menyerahkan 2 (dua) warkat Penyetoran Uang masing-masing untuk penyetoran ULE dan UTLE. i. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia harus memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut: 1) UK dalam kondisi masih layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis pecahan; 2) UK dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 1 (satu) brood untuk setiap jenis pecahan; 3) UL dalam kondisi masih layak edar dalam jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kantong plastik transparan untuk setiap jenis pecahan; 4) UL dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah kelipatan 1 (satu) kantong plastik transparan untuk setiap jenis pecahan. j. Dalam hal Bank yang menyetorkan UTLE sebagaimana dimaksud pada huruf i juga mengalami Posisi Short, maka Bank tersebut dapat pula melakukan Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja. 2. Rencana Penyetoran Uang a. Penyampaian rencana Penyetoran Uang oleh Bank kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang. Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini)

10



Sumber Regulasi

3.

4.

5.

6.

Ketentuan b. Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penyetoran Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. d. Format rencana Penyetoran Uang adalah sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 2 dalam kodifikasi ini) Kegiatan Penyetoran Uang Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah nominal tertentu ke Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) Bank yang telah menyetorkan ULE tidak dapat melakukan penarikan ULE dalam jenis pecahan yang sama untuk 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank tersebut melakukan penyetoran ULE. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank A tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011. 2) Dalam hal terdapat Bank yang melakukan penyetoran ULE, maka pada hari yang sama Bank lain yang tidak menyetorkan ULE tidak dapat melakukan Penarikan Uang untuk jenis pecahan yang sama. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya tidak dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011. 3) Pembatasan Penarikan Uang selama 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1), hanya berlaku bagi Bank yang menyetorkan ULE, sehingga bagi Bank yang tidak menyetorkan ULE dapat melakukan Penarikan Uang untuk setiap jenis pecahan. Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 dan/atau pecahan lain pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011. Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara garis besar (per pak dan/atau per brood) untuk UK dan (per kantong plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan Uang terhadap Uang yang disetorkan oleh Bank antara lain dengan melakukan penghitungan secara rinci dan mendeteksi keaslian Uang. Dalam hal berdasarkan kegiatan penghitungan rinci terhadap Uang setoran Bank ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang yang disetorkan oleh Bank, maka: a. Bank Indonesia akan memberikan pembinaan berupa surat pembinaan tertulis dan dicatat dalam buku administrasi pembinaan (log book). b. Untuk Bank yang telah menerima surat pembinaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali pada jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan, setelah diterbitkannya surat pembinaan tertulis yang ketiga Bank Indonesia melakukan uji petik

11


Sumber Regulasi


Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan dengan persentase tertentu terhadap jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia. Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 Bank Indonesia melakukan uji petik dengan persentase tertentu terhadap setoran Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A di loket setoran Bank Indonesia. c. Dalam hal berdasarkan uji petik di loket setoran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank, maka Bank Indonesia melakukan penolakan setoran Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank tersebut. d. Pelaksanaan uji petik terhadap setoran Uang pecahan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penolakan terhadap setoran Uang Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Bank Indonesia memberikan surat pembinaan tertulis ketiga kepada Bank. Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011, terhadap Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A dilakukan uji petik di loket setoran Bank Indonesia. 7. Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank dan/atau Pihak Lain atas permintaan Bank Indonesia atau atas permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan surat permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia. 8. Petugas Bank dan/atau Pihak Lain yang akan menyaksikan penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana dimaksud pada angka 6 (angka 7 dalam kodifikasi ini), harus memenuhi ketentuan tata tertib di area kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan apabila petugas Bank dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas, maka Bank Indonesia dapat menolak Petugas Bank dan/atau Pihak Lain untuk menyaksikan penghitungan secara rinci atas Uang setoran dimaksud. 9. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank, apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang disetorkan oleh Bank ditemukan adanya selisih, yang antara lain disebabkan karena: a. jumlah lembar atau keping suatu pecahan kurang atau lebih; b. terdapat pecahan (denominasi) lain; c. terdapat uang dicabut dan ditarik dari peredaran yang telah melampaui jangka waktu penggantian; d. terdapat uang rusak yang tidak mendapatkan penggantian; dan/atau e. ditemukan Uang Palsu. B. Penarikan Uang 1. Penarikan uang diatur sebagai berikut: a. Bank yang memiliki Posisi Short hanya dapat melakukan Penarikan Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB

12


Sumber Regulasi

SE 13/9/DPU 2011 Romawi IV

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan dengan Bank yang memiliki Posisi Long dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia setempat mengalami posisi Net Short. b. Bank Indonesia dapat menetapkan jumlah nominal dari masing-masing jenis pecahan Uang yang dapat ditarik oleh Bank, dengan memperhatikan Posisi Long Bank di dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat dan persediaan jenis pecahan Uang yang ada di Bank Indonesia. c. Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut: 1) UK paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis pecahan; 2) UL paling sedikit dalam jumlah 10 (sepuluh) kantong plastik atau dos untuk setiap jenis pecahan. 2. Rencana Penarikan Uang a. Penyampaian rencana Penarikan Uang oleh Bank kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang. Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini) b. Penyampaian rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan maka rencana Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana lain yang dapat digunakan. d. Format rencana Penarikan Uang adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 3 dalam kodifikasi ini) 3. Kegiatan Penarikan Uang: Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dituangkan oleh Bank dalam rencana penarikan uang sebagaimana dimaksud pada angka 1. (angka 2 dalam kodifikasi ini) 4. Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran ULE yang diperoleh dari setoran Bank, tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda dengan kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label Bank penyetor.

13



Sumber Regulasi

5.

6.

7.

8.

SE 13/9/DPU 2011 Romawi VIII

Ketentuan Contoh: setoran ULE Bank A di kantor Bank Indonesia Surabaya yang belum dilakukan penghitungan ulang secara rinci, dapat dibayarkan kepada Bank A atau Bank B yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Surabaya atau kantor Bank Indonesia lainnya. Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat, faksimili, atau surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE bahwa setorannya tersebut telah dibayarkan kepada Bank yang berbeda. Contoh: setoran ULE dari Bank A di kantor Bank Indonesia Semarang dibayarkan kepada Bank B, maka kantor Bank Indonesia Semarang menginformasikan kepada Bank A mengenai pembayaran ULE hasil setorannya dimaksud. Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah uang yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (angka 6 dalam kodifikasi ini) dikecualikan untuk ULE hasil setoran dari Bank yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci sebagaimana dimaksud pada angka 3. (angka 4 dalam kodifikasi ini) Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah uang yang diterima dari Bank Indonesia, setelah uang tersebut dibawa keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.

C. Kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa 1. Bagi bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa diatur sebagai berikut: a. Dengan persetujuan Bank Indonesia, Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa dapat melakukan, antara lain: 1) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di luar waktu layanan kas di Bank Indonesia; 2) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja; 3) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Bank melakukan penyetoran ULE; 4) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama pada hari kerja dimana bank melakukan penyetoran ULE. b. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu, antara lain adalah dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, Penarikan Uang secara besar-besaran oleh nasabah (rush), penyetoran dana tunai terkait prefund. c. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan proses Penyetoran Uang dan Penarikan Uang oleh Bank ke Bank Indonesia tidak dapat berjalan normal dan di luar kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia untuk mengatasinya yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, huruhara, pemberontakan, perang, atau dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, serta perubahan kebijakan Pemerintah. 2. Permohonan untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang karena kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan oleh Bank secara tertulis kepada Bank Indonesia.

14


14

Sumber Regulasi

Pasal 14 14/7/PBI/2012 Ayat (1)

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan 3. Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan memaksa maka Bank dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (1) Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi uang Rupiah antar-Bank sebelum dapat memperoleh layanan penyetoran dan/atau penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (Paragraf 13 ayat (2) dalam kodifikasi ini) Yang dimaksud dengan “transaksi Uang Rupiah antar-Bank” adalah transaksi uang kartal antar-Bank.

SE 13/9/DPU 2011 Romawi V

Pasal 14 14/7/PBI/2012 Ayat (2)-(5)

a. Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE di Bank lain dengan jenis pecahan yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia. b. Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis antar Bank (Bye Laws) TUKAB yang berlaku. c. Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada butir IV.3 (Paragraf 13 ayat (6) butir B.4 dalam kodifikasi ini) menemukan ada selisih pada waktu dilakukan penghitungan secara rinci, maka penyelesaian adanya selisih tersebut berpedoman pada Bye Laws TUKAB yang berlaku. (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan likuiditas Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (force majeure), dan/atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan. (3) Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank (bye-laws). (4) Dalam rangka pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) (Paragraf 13 ayat (2) dalam kodifiaksi ini), Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Laporan yang disampaikan antara lain mengenai posisi kelebihan atau kekurangan likuiditas uang Rupiah layak edar, transaksi uang kartal mingguan, dan proyeksi cash flow bulanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis laporan serta mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

15


Sumber Regulasi SE 13/9/DPU 2011 Romawi VI

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Penyampaian Laporan dan Informasi Terkait Kegiatan Penyetoran dan Penarikan Uang: 1. Laporan a. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan 1) Bank menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai: a) perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank terhadap ULE; dan b) perkiraan jumlah UTLE yang masuk dan rencana penyetoran UTLE ke Bank Indonesia, yang dirinci dalam periode mingguan, melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank terhadap ULE sebagaimana dimaksud pada butir 1).a), tidak termasuk rencana Bank untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang ke Bank Indonesia serta rencana Bank untuk melakukan TUKAB. 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 25 setiap bulannya untuk Laporan Proyeksi Cashflow bulan berikutnya. 4) Format Laporan Proyeksi Cashflow dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 4 dalam kodifikasi ini) 5) Dalam hal tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka batas waktu penyampaian laporan dimajukan pada Hari Kerja sebelumnya. b. Laporan Realisasi TUKAB secara mingguan 1) Bank menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB setiap minggunya melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama hari Selasa pada minggu berikutnya. 3) Dalam hal hari Selasa minggu berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka batas waktu penyampaian laporan menjadi Hari Kerja berikutnya. 4) Format Laporan Realisasi TUKAB dan tata cara pengisian laporan adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 5 dalam kodifikasi ini) c. Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengalami kerusakan, maka penyampaian laporan dimaksud dapat disampaikan melalui sarana tertulis lain.

16


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan 2. Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square a. Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Dalam hal sistem informasi dalam penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square mengalami kerusakan maka penyampaian informasi dapat disampaikan melalui faksimili atau sarana tertulis lain. c. Waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square diatur sebagai berikut: 1) Tahap I a) wilayah Indonesia Bagian Barat Mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan paling lama pukul 09.00 WIB. b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Mulai pukul 07.40 WIB atau WITA atau WIT sampai dengan paling lama pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT. 2) Tahap II a) wilayah Indonesia Bagian Barat Mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 16.00 WIB, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I. b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Mulai pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT sampai dengan paling lama pukul 16.15 WIB atau WITA atau WIT, sepanjang bank mengalami perubahan Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I. Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini) d. Bank yang tidak menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I sebagaimana dimaksud pada butir c.1) tidak dapat melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya. e. Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan dan melakukan rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan yang diterima dari Bank dan menyampaikan hasil rekapitulasinya kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada: 1) Tahap I a) wilayah Indonesia Bagian Barat Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada pukul 09.30 WIB.

17


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada pukul 10.00 WIB atau WITA atau WIT. 2) Tahap II a) wilayah Indonesia Bagian Barat Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.15 WIB. b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.30 WIB atau WITA atau WIT. Tabel waktu penyampaian informasi posisi long, posisi short dan/atau posisi square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. (Lamprian 1 dalam kodifikasi ini) f. Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada tahap I sebagaimana dimaksud pada butir e.1), menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia, baik itu Posisi Net Long atau Posisi Net Short. g. Berdasarkan hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada tahap II sebagaimana dimaksud pada butir e.2), Bank menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.a dan butir IV.1.a. (Paragraf 13 ayat (6) butir A.2.a dan B.2.a dalam kodifikasi ini) h. Berdasarkan faksimili yang disampaikan oleh bank sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bank Indonesia menyampaikan hasil rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang, dengan pengaturan sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Penyampaian rekapitulasi rencana penyetoran uang dan/atau rencana penarikan uang dimulai sejak pukul 16.45 WIB. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 17.00 WIB atau WITA atau WIT. Tabel waktu penyampaian rekapitulasi rencana penyetoran uang dan/atau rencana penarikan uang, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini)

18


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan i. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat, baik itu Posisi Net Long maupun Posisi Net Short yang menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. 3. Dalam hal Bank melakukan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang, diatur sebagai berikut: a. Bank yang telah menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang dapat menyampaikan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran UTLE paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana penyetoran UTLE untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g. c. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran ULE paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana penyetoran ULE untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, setelah terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. d. Dalam hal perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdampak pada terjadinya Penarikan Uang ke Bank Indonesia maupun terdapat perubahan jumlah Penarikan Uang ke Bank Indonesia, maka Bank harus menyampaikan permohonan melalui faksimili dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia. e. Perubahan rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal rencana Penarikan Uang untuk masing-masing jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, dan dilakukan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB. f. Penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut: 1) wilayah Indonesia Bagian Barat Perubahan rencana penyetoran uang dan/atau rencana penarikan uang disampaikan paling lama pukul 08.00 WIB pada hari kerja pelaksanaan penyetoran uang dan/atau penarikan uang. 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.30 WIB atau WITA atau WIT pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang. Tabel waktu penyampaian perubahan rencana penyetoran uang dan/atau rencana penarikan uang, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. (Lampiran 1 dalam kodifikasi ini) g. Ketentuan perubahan rencana penyetoran uang dan/atau rencana penarikan uang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan

19


15

Sumber Regulasi

Pasal 15 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan huruf f tidak berlaku untuk Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa. Bank Indonesia melakukan kegiatan distribusi uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) (Paragraf 13 ayat (1) dalam kodifikasi ini) yang meliputi distribusi Uang Rupiah: a. antarkantor Bank Indonesia; b. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau c. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas. Pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan.

Bagian Ketiga 16

Pasal 16 14/7/PBI/2012

Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan/atau Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Bank (1) Dalam rangka menjaga kualitas Uang Rupiah yang beredar dan mencegah beredarnya Uang Rupiah Palsu di masyarakat, Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank wajib melakukan Pengolahan Uang Rupiah dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah” antara lain meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, pengemasan, pengangkutan, dan pengisian anjungan tunai mandiri. Kegiatan penyortiran merupakan kegiatan memilih dan memilah Uang Rupiah antara lain menurut keaslian, kelayakan edar, pecahan, dan tahun emisi. Dalam kegiatan penyortiran termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama pada bagian depan dan bagian belakang Uang Rupiah, yang searah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

SE 13/9/DPM 2011 Romawi II.4

Bank harus melakukan pemilahan, penyortiran dan pengemasan Uang yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut: a. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UK 1) UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah; 2) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban UK Bank yang bersangkutan yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain, tanggal pengolahan UK dan paraf petugas Bank dan/atau Pihak Lain; 3) UK yang telah diikat menjadi 1 (satu) pak, selanjutnya diikat menjadi 1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama; 4) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama, dikemas dalam kantong plastik transparan dan diberikan segel serta label yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain;

20


17

Sumber Regulasi

Bagian Keempat Pasal 17 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan 5) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UK, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain. b. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UL 1) UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi; 2) UL yang telah dipilah dan disortir, selanjutnya dikemas dalam kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan segel serta label yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau Pihak Lain; 3) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal penyetoran UL, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan, tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank dan/atau Pihak Lain.

Penukaran Uang Rupiah (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberi layanan Penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut: a. penukaran Uang Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau b. penukaran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Cacat, dan/atau Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya diberi penggantian sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Bank Indonesia tidak memberi penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Yang dimaksud dengan “uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah uang Rupiah yang karena suatu sebab, fisik dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah.

SE 10/8/DPU 2008 Romawi II

18

Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran kepada masyarakat untuk menukarkan : 1. ULE dengan ULE dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau 2. UTLE dengan ULE dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.

Pasal 18 14/7/PBI/2012

(1) Bank Indonesia memberi penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dengan nilai yang sama nominalnya. (2) Penggantian atas Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali.

SE 10/8/DPU 2008 Romawi V.1

Penetapan Besarnya Penggantian Uang - Uang Rupiah Lusuh atau Cacat a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan Uang Lusuh atau Uang Cacat. b. Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada butir 1.a (butir a dalam kodifikasi ini) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.

21

Sistem Pembayaran Tunai Paragraf Sumber Regulasi 19 Pasal 19 14/7/PBI/2012


(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan Bank Indonesia memberi penggantian atas Uang Rupiah Rusak dengan ketentuan sebagai berikut: a. Uang Rupiah Kertas 1. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan: a) Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau b) Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan, dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama. 2. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. b. Uang Rupiah Logam 1. Dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 2. Dalam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. c. Uang Rupiah Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) 1. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 2. Dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang Rupiah masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang Rupiah lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya. Uang Rupiah Lusuh atau Uang Rupiah Cacat dalam kondisi rusak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya. Uang Rupiah Rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya dan memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penggantian. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menurut Bank Indonesia kerusakan uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja. Kerusakan Rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama. Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja.

22


Sumber Regulasi SE 10/8/DPU 2008 Romawi V.2

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Penetapan Besarnya Penggantian Uang 1. Uang Rusak a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang Rusak. b. Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a (butir 1.a dalam kodifikasi ini) diatur sebagai berikut: 1) UK a) dalam hal fisik UK lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; b) dalam hal fisik UK sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. 2) UL a) dalam hal fisik UL lebih besar dari 1/2 (setengah) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; b) dalam hal fisik UL sama dengan atau kurang dari 1/2 (setengah) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. 3) UK yang terbuat dari bahan plastik (polimer) a) dalam hal fisik UK mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; b) dalam hal fisik UK mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya. c. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap UK sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1) (butir 1.b.1) dalam kodifikasi ini), hanya diberikan dalam hal: 1) Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Yang dimaksud satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau 2) Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama. Uang Rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk Uang Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan. d. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Lusuh atau Uang Cacat berupa UK dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1), butir 2.b.3) dan/atau butir 2.c. (butir 1.b.1), butir 1.b.3) dan/atau butir 1.c dalam kodifikasi ini) e. Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Lusuh atau Uang Cacat berupa UL dalam kondisi rusak, hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2). (butir 1.b.2) dalam kodifikasi ini)

23


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan f. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak yang terdiri lebih dari 2 (dua) bagian terpisah baik yang disambungkan kembali dengan perekat maupun tidak disambungkan. g. Dalam menetapkan penggantian atas Uang Rusak, Bank Indonesia menilai besarnya keutuhan fisik Uang Rusak.

SE 13/12/DPU 2011 Romawi VI

Uang Rusak yang Diduga Dilakukan Secara Sengaja atau Dilakukan Secara Sengaja 2. Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud dalam butir V.2 (butir 1 dalam kodifikasi ini) apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan Uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja. 3. Kerusakan Uang diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang meyakinkan Bank Indonesia misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, pola kerusakannya sama, dan/atau jumlah Uang yang ditukarkan relatif banyak. 4. Kerusakan Uang dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian secara laboratoris dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang dirusak secara sengaja.

SE 10/8/DPU 2008 Romawi VII

Uang Rusak yang Memerlukan Penelitian Secara Laboratoris 5. Dalam hal diperlukan proses penelitian secara laboratoris terhadap Uang Rusak yang diterima dari masyarakat, maka Bank Indonesia dapat menahan Uang Rusak dalam rangka menilai besarnya keutuhan dan/atau menetapkan penggantian atas Uang Rusak tersebut. 6. Dalam hal Uang Rusak akan ditahan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1, masyarakat menyerahkan surat pernyataan yang antara lain berisi kesediaan bahwa: a. Uang Rusak ditahan oleh Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian secara laboratoris; dan b. apabila Uang Rusak setelah dilakukan penelitian secara laboratoris tidak dikembalikan oleh Bank Indonesia, sepanjang kondisi fisik Uang Rusak tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan.

SE 13/12/DPU 2011 Romawi VII.A

Uang Rusak yang Tidak Mendapat Penggantian 7. Bank Indonesia mengembalikan Uang Rusak yang tidak mendapat penggantian kepada masyarakat pemilik Uang Rusak. 8. Bank Indonesia memberikan tanda pada Uang Rusak yang tidak mendapat penggantian dengan mencantumkan frasa “TIDAK DIGANTI” atau tanda lainnya sebelum dikembalikan kepada pemilik Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada angka 1. (angka 7 dalam kodifikasi ini) 9. Bank Indonesia dapat menahan Uang Rusak yang tidak mendapat penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 2 (angka 8 dalam kodifikasi ini) untuk selanjutnya dimusnahkan, sepanjang mendapat persetujuan dari pemilik Uang Rusak dimaksud. 10. Dalam hal pemilik Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyetujui Uang Rusak miliknya dimusnahkan oleh Bank Indonesia, pemilik Uang Rusak dimaksud menandatangani surat pernyataan yang antara lain berisi persetujuan bahwa Uang Rusak miliknya dimusnahkan oleh Bank Indonesia.

24

Sistem Pembayaran Tunai Paragraf Sumber Regulasi 20 Pasal 20 14/7/PBI/2012

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (1) Bank yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran uang Rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah yang layak edar dan jenis pecahan yang sesuai, bank menyediakan layanan penukaran uang Rupiah. Sepanjang bank masih memiliki persediaan uang Rupiah yang layak edar yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka bank tersebut tidak boleh menolak permintaan penukaran uang Rupiah dari masyarakat. Dalam pengertian “masyarakat” termasuk pula pihak-pihak yang tidak memiliki rekening di bank yang bersangkutan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

21

SE 10/8/DPU 2008 Romawi III

Tempat dan Waktu Penukaran Uang 1. Pelaksanaan Layanan Penukaran dilakukan: a. di kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau b. di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. 2. Penukaran uang yang dilakukan di kantor Bank Indonesia, hanya dapat dilayani dalam waktu layanan penukaran yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

SE 10/8/DPU 2008 Romawi IV

Tata Cara Penukaran Uang 1. Tata cara penukaran UK diatur sebagai berikut : a. UK yang akan ditukarkan harus dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta disusun searah, dan dipisahkan antara ULE dan UTLE. b. UK dalam jumlah 100 (seratus) lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu pak. c. UK dalam jumlah 10 (sepuluh) pak dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat menjadi satu brood. d. UK dalam jumlah 10 (sepuluh) brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dikemas dalam plastik transparan. 2. Tata cara penukaran UL diatur sebagai berikut: a. UL yang akan ditukarkan harus dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi, serta dipisahkan antara ULE dan UTLE. b. UL dalam jumlah 500 (lima ratus) keping dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dimasukkan ke dalam kantong.

Bagian Kelima Pasal 21 14/7/PBI/2012

Penyetoran Uang Rupiah ke Bank Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menerima penyetoran Uang Rupiah dari nasabah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan. Nasabah melakukan penyetoran uang Rupiah ke bank dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank.

25

Sistem Pembayaran Tunai Paragraf 22

Sumber Regulasi BAB IX Pasal 22 14/7/PBI/2012

SE 10/8/DPU 2008 Romawi V.3

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan

Pencabutan dan Penarikan (1) Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang Rupiah dari peredaran. (2) Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. (3) Bank Indonesia memberi penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama. (4) Hak untuk memperoleh penggantian atas uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. (5) Jangka waktu penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut: a. 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan, penukaran dilakukan di Bank Indonesia, Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan b. 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, penukaran dilakukan di Bank Indonesia. (6) Untuk Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam kondisi lusuh, cacat atau rusak, besarnya penggantian adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 (Paragraf 18 dan Paragraf 19 dalam kodifikasi ini) Penetapan Besarnya Penggantian Uang Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran a. Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian kepada masyarakat yang menukar Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. b. Besarnya penggantian atas Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.a (butir a dalam kodifikasi ini) diatur sebagai berikut: 1. Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 2. Uang Rusak berupa UK diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.1) dan butir 2.b.3) (Paragraf 19 ayat (4) butir 1.b.1) dan butir 1.b.3) dalam kodifikasi ini) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c; (Paragraf 19 ayat (4) butir 1.c dalam kodifikasi ini) 3. Uang Rusak berupa UL diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2). (Paragraf 19 ayat (4) butir 1.b.2) dalam kodifikasi ini) c. Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada butir 3.a (butir a dalam kodifikasi ini) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

26


Sumber Regulasi BAB X Pasal 23 14/7/PBI/2012


Pemusnahan Uang Rupiah (1) Bank Indonesia melaksanakan pemusnahan terhadap: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. (2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 1 November 2013 Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 15/10/PBI/2013 tentang Jumlah dan NIlai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang dirangkum dalam Paragraf 37 s.d. 40 dalam kodifikasi ini.

Koordinasi dengan Pemerintah

24

BAB XI Pasal 24 14/7/PBI/2012

Penentuan Keaslian Uang Rupiah

25

BAB XII Pasal 25 14/7/PBI/2012

(1) Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f (Paragraf 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dalam kodifikasi ini) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah. (3) Pelaksanaan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberitahuan dan tukar menukar informasi sebagai bahan pertimbangan Bank Indonesia.

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah. (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli. (3) Uang Rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan. Yang dimaksud dengan “uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.

27


26

Sumber Regulasi

Pasal 26 14/7/PBI/2012 ayat (1) SE 6/49/DPU 2004 Romawi II

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberi informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat. (5) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang Rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain. (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Klarifikasi Atas Uang yang Diragukan Keasliannya : 1. Permintaan klarifikasi oleh masyarakat a. Masyarakat yang menemukan Uang yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada : 1) Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok; atau 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi masyarakat yang berdomisili di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok. Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1. (Lampiran 6 dalam kodifikasi ini) b. Permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara : 1) menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pihak yang meminta klarifikasi yang contohnya tertera pada Lampiran 2; (Lampiran 7 dalam kodifikasi ini) 2) menyampaikan fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menandatangani berita acara serah terima Uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) yang contohnya tertera pada Lampiran 3. (Lampiran 8 dalam kodifikasi ini) 2. Permintaan klarifikasi oleh bank a. Bank yang menemukan Uang yang diragukan keasliannya dapat mengajukan permintaan klarifikasi kepada : 1) Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi kantor bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok; atau 2) Kantor Bank Indonesia setempat, bagi kantor bank yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok. Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana Lampiran 1. (Lampiran 6 dalam kodifikasi ini) b. Bank yang mengajukan permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib : 1) Mencatat identitas lengkap nasabah yang menyerahkan,

28


Sumber Regulasi

Pasal 26 14/7/PBI/2012 ayat (1)

SE 6/49/DPU 2004 Romawi III

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan menyetorkan, atau menukarkan Uang yang diragukan keasliannya, dan memberikan tanda terima Uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah; 2) menjaga kondisi fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menjaga agar Uang yang diragukan keasliannya tidak beredar kembali. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak berlaku dalam hal Uang yang diragukan keasliannya ditemukan oleh Bank dalam kegiatan pengolahan Uang. c. Permintaan klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan : 1) menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan yang contohnya tertera pada Lampiran 4; (Lampiran 9 dalam kodifikasi ini) 2) menyampaikan fisik Uang yang diragukan keasliannya; dan 3) menandatangani berita acara serah terima Uang yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan yang contohnya tertera pada Lampiran 5. (Lampiran 10 dalam kodifkasi ini) (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberi penggantian sebesar nilai nominal. (3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak sebagian, besarnya penggantian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 (Paragraf 18 dan Paragraf 19 dalam kodifikasi ini). (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberi penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi Hasil Penelitian yang Diragukan Keasliannya 1. Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya kepada pihak yang mengajukan permintaan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi secara lengkap dan benar. 2. Dalam hal permintaan klarifikasi diajukan oleh kantor bank, Bank Indonesia mengirimkan tembusan informasi hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya kepada kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing. 3. Batas waktu penyampaian informasi hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya dapat dikesampingkan apabila dalam melakukan penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya diperlukan pemeriksaan secara laboratoris. 4. Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang mengajukan permintaan klarifikasi. 5. Bank wajib menginformasikan hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya kepada nasabah yang menyerahkan, menyetorkan, atau menukarkan Uang yang diragukan keasliannya.

29


27

Sumber Regulasi SE 6/49/DPU 2004 Romawi IV

Pasal 27 14/7/PBI/2012 Ayat (1)

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan Tindak Lanjut Terhadap Uang yang Diragukan Keasliannya 1. Berdasarkan hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya, Bank Indonesia : a. memberi penggantian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dinyatakan asli, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara : 1) tunai, dalam hal pihak yang meminta klarifikasi adalah masyarakat; atau 2) mengkredit rekening Bank yang bersangkutan, dalam hal pihak yang meminta klarifikasi adalah Bank. b. tidak memberikan penggantian atas Uang yang diragukan keasliannya yang dinyatakan palsu. 2. Uang Palsu hasil penelitian dilaporkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya dinyatakan asli oleh Bank Indonesia, maka Bank memberikan penggantian Uang kepada Nasabah. (1) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang diterima dari masyarakat. Bank harus menahan uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam rangka penanggulangan peredaran uang Rupiah palsu.

SE 6/49/DPU 2004 Romawi V

Laporan Penemuan Uang Palsu 1. Penyampaian Laporan a. Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing wajib menyampaikan Laporan Penemuan Uang Palsu secara bulanan secara benar, lengkap, dan tepat waktu kepada Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengedaran Uang dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110 yang contohnya tertera pada Lampiran 6 (Lampiran 11 dalam kodifikasi ini), yang datanya bersumber dari : 1) hasil penelitian atas Uang yang diragukan keasliannya pada bulan yang bersangkutan; dan/atau 2) pemberitahuan oleh Bank Indonesia pada bulan yang bersangkutan atas penemuan Uang Palsu yang berasal dari setoran kantor Bank. b. Dalam hal Bank tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank tidak perlu menyampaikan laporan. c. Laporan yang disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing kepada kantor pusat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Laporan gabungan dari seluruh kantor Bank yang berkedudukan di Indonesia. 2. Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut: a. Laporan 1) Laporan dari kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya, misalnya : data bulan Februari 2005 diterima paling lambat tanggal 14 Maret 2005.

30


Sumber Regulasi

SE 6/49/DPU 2004 Romawi VI

Pasal 27 14/7/PBI/2012 Ayat (2)

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan 2) Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan apabila Laporan diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, misalnya: data bulan Februari 2005 diterima mulai tanggal 15 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2005. 3) Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila Laporan diterima oleh Kantor Pusat Bank Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2), misalnya: data bulan Februari 2005 diterima setelah akhir bulan Maret 2005. b. Dalam hal tanggal batas waktu diterimanya Laporan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka Laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya. 3. Sanksi Administratif Kantor pusat Bank atau Kantor Cabang Bank Asing yang terlambat menyampaikan Laporan atau tidak menyampaikan Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Terhadap uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (Paragraf 26 dalam kodifikasi ini) Yang dimaksud dengan “uang Rupiah yang diragukan keasliannya” termasuk uang Rupiah rusak yang tidak merupakan satu kesatuan dan memiliki nomor seri berbeda.

28

BAB XIII Pasal 28 14/7/PBI/2012

Kerjasama Penanggulangan Uang Rupiah Palsu Dalam rangka mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang. Kerjasama dilakukan antara lain dalam bentuk pertukaran data dan informasi, pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.

29

BAB XIV Pasal 29 14/7/PBI/2012

Uang Rupiah Khusus (1) Bank Indonesia dapat mengeluarkan Uang Rupiah Khusus baik atas inisiatif Bank Indonesia sendiri atau atas permohonan pihak lain. (2) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Uang Rupiah Khusus dikeluarkan atas permohonan pihak lain, Bank Indonesia mengenakan royalti atas pengeluaran Uang Rupiah Khusus dimaksud. (4) Macam Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.

31


Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan (5) Uang Rupiah Khusus memiliki Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). (Paragraf 4 ayat (3) dan ayat (4) dalam kodifikasi ini) (6) Uang Rupiah Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk Uang Rupiah Kertas bersambung (uncut banknotes). Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Kertas bersambung (uncut banknotes)” adalah lembaran uang Rupiah kertas yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet), 4 (empat) lembar (bilyet), atau lebih dan masih merupakan satu kesatuan. (7) Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah dan dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. (8) Pengeluaran Uang Rupiah Khusus dilakukan dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. Peraturan Bank Indonesia mengatur antara lain mengenai macam, harga, ciri, dan jumlah Uang Rupiah Khusus. (9) Uang Rupiah Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas. (10) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia melakukan pengedaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Yang dimaksud dengan “pengedaran Uang Rupiah Khusus” mencakup kegiatan antara lain pendistribusian dan penjualan Uang Rupiah Khusus. (11) Dalam hal pengeluaran Uang Rupiah Khusus dilakukan atas permohonan pihak lain, distribusi dan penjualan Uang Rupiah Khusus tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan pengeluaran Uang Rupiah Khusus dimaksud.

BAB XV 30

Pasal 30 14/7/PBI/2012

Penyediaan Sarana Sosialisasi Uang Rupiah Emisi Baru dan Kriteria Contoh Uang Rupiah (1) Bank Indonesia menyediakan sarana untuk mensosialisasikan setiap Uang Rupiah emisi baru dalam bentuk spesimen Uang Rupiah Kertas, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya. Spesimen uang Rupiah kertas emisi baru disampaikan kepada bank, bank sentral negara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia. (2) Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat pembayaran yang sah.

31

Pasal 31 14/7/PBI/2012

(1) Bank Indonesia menetapkan kriteria contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi. (2) Contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan kata “spesimen”. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria contoh Uang Rupiah atau benda yang menyerupai Uang Rupiah diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

32


Sumber Regulasi BAB XVI Pasal 32 14/7/PBI/2012

SE 13/9/DPU 2011 Romawi VII


Pengawasan (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (Paragraf 16 ayat (1) dalam kodifikasi ini) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pemantauan dan Pembinaan atas Kegiatan Operasional Kas Bank 1. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap bank yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada Bank Indonesia. 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas kegiatan operasional kas Bank dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Bank meliputi antara lain kegiatan pengolahan Uang dan sarana operasional kas yang digunakan oleh Bank dan/atau Pihak Lain. 3. Bank Indonesia melakukan pembinaan dengan pengaturan sebagai berikut: a. Bank Indonesia memberikan pembinaan tertulis antara lain apabila: 1) Bank menyampaikan informasi tertulis secara tidak benar mengenai terjadinya kondisi tertentu atau keadaan memaksa; 2) Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik dari Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank Indonesia; 3) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow dan/atau Laporan Realisasi TUKAB. b. Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap Penyetoran Uang atau Penarikan Uang antara lain apabila: 1) petugas Bank atau Pihak Lain tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan; 2) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan rencana Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dalam batas waktu yang telah ditetapkan; 3) Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Cacat dan/atau Uang Rusak; 4) Bank melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang tidak sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat disetor atau ditarik; 5) Terdapat selisih jumlah pak pada waktu dilakukan penghitungan secara garis besar di loket setoran Bank Indonesia, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang terdapat selisih jumlah pak, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 6) Uang yang disetorkan oleh Bank dalam kondisi tercampur dengan jenis pecahan yang berbeda, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang;

33



Sumber Regulasi

Ketentuan 7) Dalam uang yang disetorkan oleh bank ditemukan adanya Uang Rusak dan/atau Uang Cacat, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 8) Bank melakukan Penyetoran Uang dengan pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penyetoran Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penyetoran Uang untuk pecahan yang berbeda dengan rencana Penyetoran Uang, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang; 9) Bank melakukan Penarikan Uang dengan pecahan yang tidak sesuai dengan rencana Penarikan Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang untuk pecahan yang berbeda dengan rencana Penarikan Uang; 10) Bank melakukan Penarikan Uang dengan jumlah nominal yang melampaui jumlah nominal dalam rencana Penarikan Uang, dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang untuk kelebihan jumlah nominal dimaksud. c. Bank Indonesia meminta bank untuk melakukan koreksi terhadap warkat penyetoran Uang apabila dalam setorannya di loket setoran Bank Indonesia ditemukan Uang Palsu. d. Uang Palsu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dikembalikan kepada Bank dan diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan mengenai klarifikasi atas Uang yang diragukan keasliannya.

33

34

BAB XVII Pasal 33 14/7/PBI/2012

Sanksi

Pasal 34 14/7/PBI/2012

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) (Paragraf 32 ayat (1) dalam kodifikasi ini) terdapat Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang melanggar kewajiban pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 16 dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. (2) Selain teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pembinaan kepada Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, termasuk meminta komitmen untuk perbaikan.

Bank yang tidak melakukan penghitungan dan penyortiran uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) (Paragraf 13 ayat (4) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap kegiatan penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama; c. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan penyetoran Uang Rupiah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank yang telah memperoleh surat

34


35

36

Sumber Regulasi

Pengelolaan Uang Rupiah Ketentuan teguran dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak melaksanakan perbaikan sesuai komitmen yang diberikan, dikenakan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan penyetoran Uang Rupiah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 35 14/7/PBI/2012

Bank yang menolak menerima penyetoran Uang Rupiah dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Paragraf 21 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

BAB XVIII Pasal 36 14/7/PBI/2012

Ketentuan Penutup Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) (Paragraf 4 ayat (3) dalam kodifikasi ini) mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2014.

Sistem Pembayaran Tunai Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012 Ketentuan Umum

37

BAB I Pasal 1 15/10/PBI/2013

Pemusnahan Uang Rupiah

38

BAB II Pasal 2 15/10/PBI/2013

Pasal 3 15/10/PBI/2013

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 38 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas; b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam.

39

1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. 3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

(1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang paling kurang memuat jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan.

35


Sumber Regulasi BAB III

40

Pasal 4 15/10/PBI/2013


Penempatan Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 38 ayat (1) dalam kodifikasi ini) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. (3) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode: a. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan b. tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

36

Lampiran 1 TABEL WAKTU DAN WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA

WAKTU PENYAMPAIAN No.

URAIAN (HARI SENIN-JUM'AT)

I.

WILAYAH WAKTU

II.

KANTOR BANK INDONESIA (KBI)

WIB

WIB

WITA atau WIT

1. Jakarta

1. Banda Aceh

1. Ambon

2. Bandar Lampung

2. Lhokseumawe

2. Balikpapan

3. Bandung

3. Medan

3. Banjarmasin

4. Cirebon

4. Sibolga

4. Denpasar

5. Jember

5. Padang

5. Jayapura

6. Kediri

6. Pekanbaru

6. Kendari

7. Malang

7. Jambi

7. Kupang

8. Palangkaraya

8. Bengkulu

8. Mataram

9. Palembang

9. Batam

9. Manado

10. Pontianak

10. Pematangsiantar

10. Palu

11. Purwokerto

11. Samarinda

12. Semarang

12. Ternate

13. Solo

13. Makasar

14. Surabaya 15. Tasikmalaya 16. Tegal 17. Yogyakarta III.

PENYAMPAIAN

1

PUKUL

PUKUL

PUKUL

07.10 - 09.00

07.40 - 09.30

07.40 - 09.30

paling lama 09.30

paling lama 10.00

paling lama 10.00

09.00 - 16.00

09.30 - 16.15

09.30 - 16.15

Penyampaian Posisi Long, Short, dan/atau Square a.

Tahap I* Penyampaian hasil rekapitulasi Posisi Kas Bank Tahap I

b.

Tahap II*

33 37

Lampiran 1 Penyampaian hasil rekapitulasi Posisi Kas Bank Tahap II 2

paling lama 16.15

paling lama 16.30

paling lama 16.30

paling lama 16.30

paling lama 16.45

paling lama 16.45

paling lama 16.30

paling lama 16.45

paling lama 16.45

Rekapitulasi Rencana Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang

dimulai sejak 16.45

dimulai sejak 17.00

dimulai sejak 17.00

Penyampaian Faksimili Rencana Perubahan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang (H+0)

paling lama 08.00

paling lama 08.30

paling lama 08.30

Penyampaian Rencana Penyetoran Uang dan Penarikan Uang a. b.

3

4

Rencana Penyetoran Uang Rencana Penarikan Uang

Keterangan: Penyampaian Informasi Posisi Long, Short dan/atau Square oleh Bank kepada Bank Indonesia dilakukan *) : pada: 1. Tahap I 2. Tahap II (apabila ada perubahan posisi pada tahap I)

34 38

Lampiran 2

RENCANA PENYETORAN UANG DI BANK INDONESIA

HARI / TANGGAL PENYETORAN : ULE TAHUN EMISI/ PECAHAN

JUMLAH BROOD/KANTONG

UTLE JUMLAH NOMINAL (TOTAL)

JUMLAH BROOD/KANTONG

JUMLAH NOMINAL (TOTAL)

UANG KERTAS …

100,000

…

50,000

…

20,000

…

10,000

…

5,000

…

2,000

…

1,000

…

… SUB JML UK

UANG LOGAM …

1,000

…

500

…

500

…

200

…

100

…

50

…

25

…

… SUB JML UL TOTAL

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank)

35

39

Lampiran 3 (DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)

RENCANA PENARIKAN UANG DI BANK INDONESIA HARI / TANGGAL PENARIKAN : TAHUN EMISI / JUMLAH BROOD/KANTONG

JUMLAH NOMINAL (TOTAL)

PECAHAN

UANG KERTAS

…

100,000

…

50,000

…

20,000

…

10,000

…

5,000

…

2,000

…

1,000

…

… SUB JML UK UANG LOGAM

…

1,000

…

500

…

500

…

200

…

100

…

50

…

… SUB JML UL TOTAL

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)


36

40

Lampiran 4 Format Laporan Proyeksi Cash Flow

I.

Tata Cara Pengisian Laporan Proyeksi Cashflow 1.

Laporan Proyeksi Cashflow setiap bulannya terdiri dari laporan: a.

Minggu I, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;

b.

Minggu II, yaitu tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;

c.

Minggu III, yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;

d.

Minggu IV, yaitu tanggal 24 sampai dengan tanggal pada akhir bulan yang bersangkutan.

2.

Kolom Laporan Proyeksi Cashflow ULE adalah laporan perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank terhadap ULE.

3.

Kolom Laporan Proyeksi Cashflow UTLE adalah laporan perkiraan jumlah UTLE yang masuk dan rencana penyetoran UTLE ke Bank Indonesia.

4.

Tata cara pengisian Laporan Proyeksi Cashflow ULE a.

Kolom Aliran Masuk ULE diisi dengan perkiraan jumlah Uang masuk yang kondisinya layak edar ke Bank untuk setiap jenis pecahan antara lain yang berasal dari penyetoran nasabah dan kantor cabang.

b.

Kolom Kebutuhan ULE diisi dengan perkiraan jumlah Uang dalam kondisi layak edar yang dibutuhkan oleh Bank untuk memenuhi kebutuhannya antara lain untuk kebutuhan penarikan oleh nasabah, kebutuhan kantor cabang dan kebutuhan ATM.

c.

Kolom Long atau Short diisi dengan selisih antara Kolom Aliran Masuk ULE dikurangi dengan Kolom Kebutuhan ULE untuk setiap jenis pecahan. Kondisi ini mencerminkan posisi likuiditas Bank (Posisi Long atau Posisi Short).

37

41

Lampiran 4

5.

Tata cara pengisian Laporan Proyeksi Cashflow UTLE a.

Kolom Aliran Masuk UTLE diisi dengan perkiraan jumlah Uang masuk yang kondisinya tidak layak edar ke Bank untuk setiap jenis pecahan antara lain yang berasal dari penyetoran nasabah dan kantor cabang.

b.

Kolom Penyetoran UTLE ke Bank Indonesia diisi dengan perkiraan jumlah Uang yang kondisinya tidak layak edar yang akan disetorkan ke Bank Indonesia.

6.

Dalam mengisi Laporan Proyeksi Cashflow ULE, Bank tidak memperhitungkan rencananya untuk melakukan penyetoran dan/atau penarikan Uang ke Bank Indonesia, serta rencana untuk melakukan TUKAB.

II.

Contoh Pengisian Laporan: Untuk minggu I bulan Mei 2011 Bank A memperkirakan bahwa: a.

Aliran Masuk ULE untuk pecahan 100.000 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b.

Kebutuhan ULE untuk nasabah dan kantor cabang untuk pecahan 100.000 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

c.

Aliran Masuk UTLE untuk pecahan 10.000 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d.

Penyetoran UTLE ke Bank Indonesia untuk pecahan Rp10.000 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

maka Bank A menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow (pengisian khusus periode Minggu I) kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 25 April 2011 sebagai berikut:

38

42

Lampiran 4

Laporan Proyeksi Cashflow Periode Bulan :

(dalam ribuan) UTLE

ULE Periode Minggu

I (tgl. 1-7)

Pecahan

Uang Kertas Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 20.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Uang Logam Rp 1.000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Rp 25 TOTAL

Aliran Masuk

Kebutuhan

Long/Short

Aliran Masuk

Penyetoran Ke BI

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4)

(5)

500.000

450.000

50.000

50.000

25.000

Sehingga Bank A pada periode Minggu I bulan Mei 2011, diperkirakan berada dalam posisi Long sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pecahan 100.000, dan merencanakan untuk melakukan penyetoran UTLE pecahan 10.000 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

39 43

Lampiran 4 (DIATAS KOP SURAT RESMI BANK) Laporan Proyeksi Cashflow (dalam ribuan)

Periode Bulan : ULE Periode Minggu

I (tgl. 1-7)

II (tgl. 8-15)

III (tgl. 16-

Pecahan

Aliran Masuk (1)

Kebutuhan

Long/Short

(2)

(3) = (1) - (2)

UTLE Aliran Penyetoran Masuk Ke BI (4) (5)

Uang Kertas Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 2,000 Rp 1,000 Uang Logam Rp 1,000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Rp 25 TOTAL Uang Kertas Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 2,000 Rp 1,000 Uang Logam Rp 1,000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Rp 25 TOTAL Uang Kertas Rp 100,000

40 44

Lampiran 4 23)

IV (tgl. 24akhir bulan)

Rp 50,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 2,000 Rp 1,000 Uang Logam Rp 1,000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Rp 25 TOTAL Uang Kertas Rp 100,000 Rp 50,000 Rp 20,000 Rp 10,000 Rp 5,000 Rp 2,000 Rp 1,000 Uang Logam Rp 1,000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Rp 25 TOTAL Grand Total (Tempat), (tanggal, bulan, tahun)


41 45

Lampiran 5 Contoh Pengisian Laporan: Bank A pada periode minggu I bulan April 2011 melakukan TUKAB dengan 3 (tiga) Bank dengan rincian sebagai berikut: 1. Tanggal

4

April

2011

dengan

Bank

B

untuk

pecahan

100.000

sebesar

Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 2. Tanggal

6

April

2011

dengan

Bank

C

untuk

pecahan

50.000

sebesar

Bank

D

untuk

pecahan

20.000

sebesar

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 3. Tanggal

7

April

2011

dengan

Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka Bank A menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB Minggu I April 2011 sebagai berikut:

(dalam ribuan) Bank Counterpart Pecahan

Uang Kertas (UK) Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 20.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Sub Jumlah UK Uang Logam (UL) Rp 1.000 Rp 500 Rp 200 Rp 100 Rp 50 Sub Jumlah UL Jumlah Total (UK + UL)

Bank A

Bank B

Bank C

4 April 2011

6 April 2011

7 April 2011

10.000.000 10.000.000

5.000.000 5.000.000

2.000.000 2.000.000

-

-

-

10.000.000

5.000.000

2.000.000

Jumlah

10.000.000 5.000.000 2.000.000 17.000.000 17.000.000

42 46

Lampiran 5 Dengan demikian, Bank A menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB kepada Bank Indonesia paling lama pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 untuk periode Minggu I April 2011, dimana Bank A telah melakukan 3 (tiga) kali TUKAB dengan Bank B pada tanggal 1 April 2011, Bank C pada tanggal 4 April 2011 dan Bank D pada tanggal 7 April 2011 dengan total nominal TUKAB sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah).

(DIATAS KOP SURAT RESMI BANK)

43 47

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK (TUKAB)

Nama Bank Laporan Mingguan Periode

: : (dalam ribuan) Bank Counterpart

Pecahan

Bank ...

Bank ...

Bank ...

Bank ...

Bank ...

dst.

Tanggal Tanggal Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Jumlah

Uang Kertas (UK) Rp

100,000

Rp

50,000

Rp

20,000

Rp

10,000

Rp

5,000

Rp

2,000

Rp

1,000 …

Sub Jumlah UK Uang Logam (UL) Rp

1,000

Rp

500

Rp

200

Rp

100

Rp

50 …

Sub Jumlah UL Jumlah Total (UK + UL) (Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

(Tandatangan, Nama Jelas & Stempel Bank) Jabatan

44 48

Lampiran 6

-------------------------------------------------------------ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA No.

Nama Kantor

Alamat Kantor

1.

KBI Ambon

Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon

2.

KBI Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No.20 Balikpapan 76111

3.

KBI Banda Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh

4.

KBI Bandar Lampung

Jl. Hasanudin No.38, Bandar Lampung 35211

5.

KBI Bandung

Jl. Braga No. 108, Bandung 40111

6.

KBI Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111

7.

KBI Batam

Jl. Engku Putri Batam Center, Batam 29432

8.

KBI Bengkulu

Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu

9.

KBI Cirebon

Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon

10.

KBI Denpasar

Jl. W.R. Supratman 1, Denpasar

11.

KBI Jayapura

Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura

12.

KBI Jambi

Jl. Jend. Ahmad Yani, Telanaipura

13.

KBI Jember

Jl. Gajah Mada No.224, Jember

14.

KBI Kediri

Jl. Brawijaya No.2, Kediri

15.

KBI Kendari

Jl. Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122

16.

KBI Kupang

Jl. Tom Pello No.2, Kupang

17.

KBI Lhokseumawe

Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312

18.

KBI Malang

Jl. Merdeka Utara No.7/ Jl. Merdeka Timur No.1, Malang

19.

KBI Mataram

Jl. Pejanggik No.2, Mataram 83126

20.

KBI Medan

Jl. Balai Kota No.4, Medan

21.

KBI Manado

Jl. 17 Agustus, Manado

22.

KBI Padang

Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang

23.

KBI Palangka Raya

Jl. Diponegoro No.17, Palangka Raya 73111

24.

KBI Palembang

Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

45

49

Lampiran 6

-------------------------------------------------------

No.

Nama Kantor

Alamat Kantor

25.

KBI Palu

Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu

26.

KBI Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru

27.

KBI Pontianak

Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak

28.

KBI Purwokerto

Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116

29.

KBI Samarinda

Jl. Gajah Mada No.1 Samarinda

30.

KBI Semarang

Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang

31.

KBI Sibolga

Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513

32.

KBI Solo

Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo

33.

KBI Surabaya

Jl. Pahlawan No.105, Surabaya

34.

KBI Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112

35.

KBI Ternate

Jl. Jos Sudarso, Ternate

36.

KBI Makassar

Jl. Jend. Sudirman No.3, Makassar

37.

KBI Yogyakarta

Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121

46

50

Lampiran 7 SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI No. ……………. Lampiran : 1 (satu) berkas

*) Kepada Yth. Direktur Direktorat Pengedaran Uang Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA **) Kepada Yth. Pemimpin Bank Indonesia …………. Jl. ………………………. ………………

Perihal : Permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya

Bersama ini kami mengajukan permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp.……………. (terbilang ………………………….) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serah Terima Uang yang diragukan keasliannya. Demikian agar Saudara maklum. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. …………., ……………………….

(Nama lengkap) *) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok. **) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi masyarakat yang berdomisili di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.

47

51

Lampiran 8 BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Pada hari ini ………. tanggal ………. bulan ………….. tahun …………., bertempat di ……………., yang bertanda tangan dibawah ini : Pihak Pertama

: Nama Alamat

Pihak Kedua

: Nama

: …………………… : ……………………

: ……………………

Pangkat/Jabatan

: ……………………

Bank Indonesia

: ……………………

Alamat

: ……………………

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp …………. (terbilang : ..…..…...) kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima uang tersebut dari Pihak Pertama dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara serah terima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama lengkap)

(Nama lengkap)

48

52

Lampiran 8 LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA Nama

: …………………………………..

Alamat

: …………………………………..

Jenis Uang (uang kertas/uang logam)

Pecahan

Tahun Emisi Lembar

Jumlah Keping

Nomor Seri

Jumlah Nominal

JUMLAH

49

53

Lampiran 9 SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI No. ……………. Lampiran : 1 (satu) berkas

*) Kepada Yth. Direktur Direktorat Pengedaran Uang Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA **) Kepada Yth. Pemimpin Bank Indonesia …………. Jl. ………………………. ………………

Perihal : Permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya

Bersama ini kami mengajukan permintaan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp…………. (terbilang …………………) dengan rincian sebagaimana tercantum pada Berita Acara Serah Terima Uang yang diragukan keasliannya. Demikian agar Saudara maklum. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih. …………., ………………………. Bank ………………………

(Nama dan jabatan) cc. : kantor pusat bank/kantor cabang bank asing. *) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok. **) Alamat surat permintaan klarifikasi, bagi bank yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.

50

54

Lampiran 10 BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Pada hari ini ……… tanggal ……… bulan …………. tahun ……...……., bertempat di ……………., yang bertanda tangan dibawah ini : Pihak Pertama

Pihak Kedua

: Nama

: ……………………

Pangkat/Jabatan

: ……………………

Bank

: ……………………

Alamat

: ……………………

: Nama

: ……………………

Pangkat/Jabatan

: ……………………

Bank Indonesia

: ……………………

Alamat

: ……………………

Dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan uang yang diragukan keasliannya sebesar Rp …………. (terbilang : ..……..…...) kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima uang tersebut dari Pihak Pertama dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran berita acara serah terima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Yang menyerahkan,

(Nama lengkap)

Yang menerima,

(Nama lengkap)

51

55

Lampiran 10 LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA Nama Bank

: …………………………………..

Status kantor Bank

: …………………………………..

Alamat

: …………………………………..

A. Uang yang diragukan keasliannya yang ditemukan bank pada saat penyerahan/penyetoran/penukaran oleh nasabah. No.

Nama Nasabah

Alamat Lengkap

Jenis Uang (uang kertas/ uang logam)

Pecahan

Tahun Emisi

Jumlah Lembar Keping

Nomor Seri

Jumlah Nominal

JUMLAH B. Uang yang diragukan keasliannya yang ditemukan bank dalam kegiatan pengolahan uang Jenis Uang (uang kertas/uang logam)

Pecahan

Tahun Emisi

Jumlah Lembar

Nomor Seri

Jumlah Nominal

Keping

JUMLAH

52

56

Lampiran 11 LAPORAN PENEMUAN UANG PALSU

Nama Bank Alamat Periode Laporan Provinsi

: ……………………… : ……………………… : ……………………… Kabupaten/ Kotamadya

Jenis Uang Palsu (uang kertas/ uang logam)

Pecahan

Tahun Emisi

Jumlah Lembar Keping

Jumlah Nominal

JUMLAH

…………………., ……………. Bank …………………………..

(Nama dan jabatan)

53

57

Lampiran 12

LAMPIRAN I PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/10 /PBI/2013 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN BANK INDONESIA PERIODE 28 JUNI 2011 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 PECAHAN

28 JUNI s.d. 30 JUNI 2011 NOMINAL JUMLAH (bilyet/keping) (juta Rupiah)

PERIODE TRIWULAN IIIIII-2011 JUMLAH NOMINAL (bilyet/keping)

(juta Rupiah)

TRIWULAN IVIV-2011 NOMINAL JUMLAH (bilyet/keping) (juta Rupiah)

TOTAL (bilyet/keping)

(juta Rupiah)

I. UANG RUPIAH KERTAS 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 TOTAL I

6.316.830 19.303.105 2.547.421 4.069.209 5.845.048 5.755.616 4.387.398 3.188 3.121

631.683,00 965.155,25 50.948,42 40.692,09 29.225,24 11.511,23 4.387,40 1,59 0,31

160.347.022 390.062.211 88.904.229 138.985.112 147.538.095 153.829.231 126.223.421 101.125 93.116

16.034.702,20 19.503.110,55 1.778.084,58 1.389.851,12 737.690,48 307.658,46 126.223,42 50,56 9,31

143.262.980 418.776.541 99.545.790 212.627.311 252.872.311 393.833.495 216.267.412 153.913 143.293

14.326.298,00 20.938.827,05 1.990.915,80 2.126.273,11 1.264.361,56 787.666,99 216.267,41 76,96 14,33

309.926.832 828.141.857 190.997.440 355.681.632 406.255.454 553.418.342 346.878.231 258.226 239.530

30.992.683,20 41.407.092,85 3.819.948,80 3.556.816,32 2.031.277,27 1.106.836,68 346.878,23 129,11 23,95

48.230.936

1.733.604,54

1.206.083.562

39.877.380,68

1.737.483.046

41.650.701,20

2.991.797.544

83.261.686,42

II. UANG RUPIAH LOGAM 1.000 500 200 100 50 25 10 5 2 1 TOTAL II III. TOTAL (I + II)

48.230.936

1.733.605,54 1.733.605 ,54

1.206.083.562

39.877.381,68 39.877.381 ,68

1.328.000 27.370.000 2.080.000 34.535.500 2.633.000 3.031.000 38.000 71.015.500 1.808.498.546

1.328,00 13.685,00 416,00 3.453,55 131,65 75,78 0,38 19.090,36 41.669.791,56

1.328.000 27.370.000 2.080.000 34.535.500 2.633.000 3.031.000 38.000 71.015.500 3.062.813.044

1.328,00 13.685,00 416,00 3.453,55 131,65 75,78 0,38 19.090,36 83.280.776,78

Keterangan : yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah Kertas

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

58

Lampiran 13

LAMPIRAN II PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/10 /PBI/2013 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN BANK INDONESIA PERIODE 1 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 PECAHAN

I. UANG RUPIAH KERTAS 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 500 100 0,5 0.25 0,1 0,05 0,01 TOTAL I

TRIWULAN II-2012 NOMINAL JUMLAH (bilyet/keping) (juta Rupiah)

117.212.089 298.895.536

11.721.208,90 14.944.776,80

104.787.302

2.095.746,04

192.081.556

1.920.815,56

304.614.439

1.523.072,20

337.654.245

PERIODE TRIWULAN IITRIWULAN IIIII-2012 III-2012 NOMINAL JUMLAH NOMINAL JUMLAH (bilyet/keping) (juta Rupiah) (bilyet/keping) (juta Rupiah)

5.232.932 17.664.678

523.293,20 883.233,90

2.334.338 6.455.048

233.433,80 322.752,40

15.759.435

315.188,70

11.113.284

130.408.047

1.304.080,47

31.735.792

192.307.708

961.538,54

675.308,49

243.272.860

168.236.137

168.236,14

112.454

TRIWULAN IVIV-2012 NOMINAL JUMLAH (juta Rupiah) (bilyet/keping)

TOTAL (bilyet/keping)

(juta Rupiah)

5.593.705 11.941.416

559.370,50 597.070,80

130.373.064 334.956.678

13.037.306,40 16.747.833,90

222.265,68

93.329.515

1.866.590,30

224.989.536

4.499.790,72

317.357,92

238.848.491

2.388.484,91

593.073.886

5.930.738,86

187.230.766

936.153,83

245.712.055

1.228.560,28

929.864.968

4.649.324,84

486.545,72

205.282.623

410.565,25

310.866.926

621.733,85

1.097.076.654

2.194.153,31

114.050.149

114.050,15

94.368.735

94.368,74

129.571.350

129.571,35

506.226.371

506.226,37

56,23

100.448

50,22

63.908

31,95

59.984

29,99

336.794

168,40

107.437

10,74

102.155

10,22

74.163

7,42

81.049

8,10

364.804

36,48

1.523.701.195

33.049.231,09

718.898.412

4.587.991,12

538.658.657

2.536.936,98

1.036.004.491

7.391.420,08

3.817.262.755

47.565.579,28

1.523.701.195

33.049.231,09

718.898.412

4.587.991,12

538.658.657

2.536.936,98

1.036.004.491

7.391.420,08

3.817.262.755

-

II. UANG RUPIAH LOGAM 1.000 500 200 100 50 25 10 5 2 1 TOTAL II III. TOTAL (I + II)

47.565.579,28

Keterangan : yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah Kertas

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

59

Sistem Pembayaran Tunai

Recommend Documents