2012 PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

Pusat Peraturan Pajak Online

SE - 27/PJ/2012 PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA Contributed by Administrator Friday, 11 May 2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 27/PJ/2012 ÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂÂÂ Â TENTANG

PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan BelanjaÂ Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kepatuhanÂ Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di antaranya melalui pengawasanÂ pembayaran masa. Data penerimaan menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pembayaran masaÂ terhadap penerimaan pajak nasional sebesar 75%.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Ketentuan ini dibuat agar terdapat bentuk pengawasan yang http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!

Generated: 14 August, 2017, 13:09


intensif dan optimal terhadapÂ pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan oleh WP, mencakup kegiatan penggalianÂ potensi, pengawasan kepatuhan, bimbingan, himbauan, konsultasi teknis perpajakan,Â rekonsiliasi data, dinamisasi, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan usulan pemeriksaan.

2. Tujuan Memberikan keseragaman serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan pengawasanÂ pembayaran masa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP sebagaiÂ bagian dari pengawasan terhadap kepatuhan WP.

C. Ruang Lingkup

1. Ketentuan ini mengatur pelaksanaan kegiatan dan prosedur pengawasan pembayaran masa di KPP dan Kanwil DJP serta tindak lanjutnya. Pengawasan pembayaran masa dilakukan atasÂ pembayaran seluruh jenis pajak yang dilakukan oleh WP sendiri maupun yang dipotong dan atauÂ dipungut oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23,Â PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri, PPN Impor,Â PPn BM Dalam Negeri, dan PPn BM Impor.

2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

a. Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untukÂ setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;

b. Pengawasan Pembayaran Masa meliputi kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



pembayaranÂ masa WP baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP dan KanwilÂ DJP pada suatu bulan tertentu;

c. Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan pembayaran masa meliputi :

1) Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Masa, khususnya terhadapÂ penyampaian SPT Masa yang wajib disampaikan secara rutin per bulan yaituÂ PPN, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21;

2) Bimbingan;

3) Himbauan;

4) Konsultasi teknis perpajakan (konseling);

5) Rekonsiliasi data;

6) Dinamisasi;

7) Kegiatan penggalian potensi; dan

8) Tindak lanjut :

a) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP); dan

b) Usulan pemeriksaan.

http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



9) Pengawasan Pembayaran STP.

d. Sumber data pengawasan pembayaran masa berasal dari portal DJP, terutama dataÂ pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran Masa dan Modul PenerimaanÂ Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP;

e. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi pengawasan yang ada di dalamÂ sistem administrasi perpajakan antara lain SIDJP, SIPMOD, portal DJP, dan Approweb;

f. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasanÂ pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kanwil DJP atau KPP selainÂ aplikasi yang tersedia di dalam sistem administrasi perpajakan;

g. Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak yangÂ harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang nilainya berdasarkan hasil analisaÂ pembayaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP;

h. Jenis Pembayaran Masa terdiri dari :

1) Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang jumlahÂ pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan;

2) Pembayaran http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa yangÂ jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau tidakÂ sesuai ketentuan;

3) Tidak ada pembayaran/nihil.

i Surat Himbauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan berdasarkan hasilÂ penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanyaÂ dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanÂ perundang-undangan perpajakan; dan

j Konseling adalah sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasiÂ terhadap data yang tercantum dalam Surat Himbauan.

k. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atauÂ sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 14Â Undang-Undang KUP.

D. Dasar

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiÂ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang NomorÂ 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



NomorÂ 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan; - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8Â Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasÂ Barang Mewah; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang PenghitunganÂ Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang PelaksanaanÂ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanÂ Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganÂ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangÂ Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenjualanÂ Atas Barang Mewah; - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang PerubahanÂ Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal JatuhÂ Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan TataÂ Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran DanÂ Penundaan Pembayaran Pajak.

E. Strategi Pengawasan Pembayaran Masa

1. Pada dasarnya seluruh WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masa. Untuk KPPÂ di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP MadyaÂ dilakukan terhadap seluruh WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih dariÂ 1.500, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.500 WP penentu penerimaan yangÂ diwajibkan untuk dibuat profilnya.

2. Dasar penentuan daftar WP Penentu Penerimaan pada angka 1 di atas adalah :


Powered by Joomla!



- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ/2012 Tentang PerubahanÂ KEP-27/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi WP; - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/PJ/2012 Tentang PerubahanÂ KEP-26/PJ/2012 Tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak DiÂ Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KantorÂ Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaÂ Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; - Surat Edaran Nomor SE-03/PJ/2012 tentang Prosedur Evaluasi dan Penetapan WajibÂ Pajak Terdaftar dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal PajakÂ NomorÂ PER-49/PJ/2011 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib PajakÂ Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KantorÂ Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaÂ Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya; dan - Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-415/PJ.08/2011 tanggalÂ 23 Nopember 2011 tentang Pemilihan 1.500 Wajib Pajak Besar Penentu Penerimaan.

F. Program Pengawasan di KPP Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menentukan daftar 1.500 WP penentu penerimaan bagi KPP Pratama sertaÂ seluruh WP bagi KPP lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJPÂ Jakarta Khusus dan KPP Madya yang akan dilakukan pengawasan sesuai dengan Huruf E (2.d);

2. Dalam http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa setiap Account Representative (AR)Â diharuskan :

a. Menyusun tabelaris pengawasan pembayaran masa :

1) Perbandingan masa pajak sekarang, masa pajak sebelumnya dan masa pajakÂ yang sama pada tahun sebelumnya untuk setiap jenis pajak atas seluruh WPÂ yang diawasi sesuai dengan ketentuan surat edaran ini;

2) Melakukan analisa kewajaran serta melakukan tindak lanjut atas pengawasanÂ pembayaran masa yang meliputi :

a) Pembayaran yang dianggap wajar;

b) Pembayaran yang dianggap tidak wajar;

c) Tidak ada pembayaran/nihil.

3) Melakukan tindak lanjut atas pengawasan pembayaran masa yang meliputi :

a) himbauan dan konseling;

b) tindak lanjut himbauan dan konseling; http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



i. usulan pemeriksaan

ii. memantau realisasi pembayarannya.

b. Format Tabelaris Pengawasan Pembayaran Masa dan tindak lanjutnya sesuai denganÂ Lampiran II.a;

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) melakukan kompilasi kegiatan AR sesuaiÂ tabelaris tersebut, melakukan analisa dan membuat laporan evaluasi dengan format sesuaiÂ Lampiran III sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam mengambil keputusanÂ mengenai pengawasan pembayaran masa terkait pengamanan penerimaan;

4. Kepala Seksi PDI melakukan kompilasi berdasarkan laporan evaluasi yang dibuat Kepala SeksiÂ Waskon sesuai Lampiran II.b;

5. Kepala KPP melakukan evaluasi secara keseluruhan atas pelaksanaan pengawasan pembayaranÂ masa sebagai dasar untuk penentuan kebijakan dalam rangka pengamanan penerimaan danÂ peningkatan kepatuhan WP; dan

6. Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana Lampiran I surat edaranÂ ini. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



G. Program Pengawasan di Kanwil DJP Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meneliti kebenaran dan keakuratan daftar 1.500 WP penentu penerimaan setiap KPP di wilayahÂ kerjanya sebagaimana ditentukan dalam huruf E; - Mengompilasi laporan bulanan dari KPP yang ada di wilayah kerjanya; - Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuaiÂ laporan yang disampaikan oleh KPP serta melaporkan hasil evaluasinya sesuai format LampiranÂ IV; - Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktifÂ kepada KPP di wilayah kerjanya; dan - Memberikan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil analisa pengawasan pembayaranÂ masa kepada KPP.

H. Lain-Lain

1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dan Kanwil DJPÂ dilakukan dengan memanfaatkan data pengawasan pembayaran masa yang dapat diaksesÂ melalui portal DJP, terutama data pembayaran WP pada menu Pengawasan Pembayaran MasaÂ dan Modul Penerimaan Negara (MPN) serta data lain terkait dengan potensi WP;

2. Dalam melakukan pengawasan pembayaran masa, Kanwil DJP atau KPP menggunakan aplikasiÂ pengawasan pembayaran masa yang telah tersedia di sistem administrasi perpajakan;

3. Bagi http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Kanwil DJP atau KPP yang telah mempunyai Aplikasi Pengawasan Pembayaran MasaÂ Lainnya tetap dapat memanfaatkan dengan menyesuaikan format sesuai dengan surat edaranÂ ini;

4. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut :

a. Pelaporan hasil analisa Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan setiap bulan kegiatan;

b. KPP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil DJPÂ paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana Lampiran II.b;

c. Kanwil DJP mengirim laporan hasil pengawasan pembayaran masa beserta evaluasinyaÂ dari seluruh KPP di wilayah kerjanya :

1) Kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Potensi, Kepatuhan danÂ Penerimaan dengan format sebagaimana Lampiran II.c dan Lampiran IV suratÂ edaran ini serta melampirkan laporan dari KPP; dan

2) Dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopyÂ dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke : [email protected].

5. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai bulan kegiatan Januari 2012 dan tahun-tahunÂ berikutnya;

6. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Khusus untuk pelaporan bulanan sebelum terbitnya surat edaran ini tetap menggunakanÂ format laporan sesuai surat edaran pembayaran masa sebelumnya;

7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorÂ SE-27/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pengawasan Pembayaran Masa Pada Tahun 2011Â dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2012 DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY NIP 195411111981121001

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal; - Para Direktur; - Para Tenaga Pengkaji; - Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.


Powered by Joomla!




Powered by Joomla!


2012 PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

Recommend Documents