Closing Remarks “Seminar Pengawasan Bank Indonesia di Bidang Makroprudensial, Moneter dan Sistem Pembayaran”
Yang terhormat: Bp. M. Edhie Purnawan, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Anggota Muspida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bp. Fredrik Lukas Benu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Pimpinan dan Pejabat di Bank Indonesia, Pimpinan dan Pejabat di Kantor Regional OJK Nusa Tenggara Timur, Pimpinan Perbankan di Provinsi NTT dan Para Akademisi, Para Peserta Seminar dan Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamu‘alaikum Warahmahtullah Wabarakatuh, Selamat Sore dan Salam Sejahtera untuk kita semua 1.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya, kita dapat menyelesaikan seminar “Pengawasan Bank Indonesia di Bidang Makroprudensial, Moneter dan Sistem Pembayaran”.
2.
Kami meyakini bahwa telah banyak yang diperoleh dalam pelaksanaan seminar kali ini meski pelaksanaannya relatif singkat. Keragaman sudut pandang yang diperoleh dari banyak narasumber selama seminar berlangsung tentu semakin melengkapi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya kedepan.
3.
Sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk tujuan dimaksud Bank Indonesia dilengkapi dengan pilar kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, pilar pengaturan sistem pembayaran, serta pilar makroprudensial 1 of 6
untuk mendorong terjaganya stabilitas sistem keuangan.
Hadirin yang berbahagia < Pengawasan di Tingkat Nasional dan Daerah> 4.
Seminar hari ini telah mengupas berbagai aspek mengenai pengawasan makroprudensial, moneter dan sistem pembayaran yang dilaksanakan Bank Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sebagaimana diungkapkan pada diskusi sebelumnya, kewenangan dimaksud tidak terbatas kepada pengawasan kebijakan yang berskala nasional, tetapi juga kebijakan yang pelaksanaannya perlu dipantau di tingkat regional.
5.
Untuk itu, Bank Indonesia hadir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kantor perwakilannya, yang salah satunya bertujuan untuk melakukan pengawasan dan memastikan efektivitas kebijakan Bank Indonesia terlaksana demi mencapai kesejahteraan daerah.
6.
Kehadiran Bank Indonesia di Nusa Tenggara Timur juga tidak terlepas dari tujuan dimaksud. Melalui fungsi strategic advisory, regional financial surveilance dan pengawasan sistem pembayaran serta pengedaran uang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur akan berupaya untuk mengawal pencapaian inflasi yang terkendali di kisaran 3%, sistem keuangan yang stabil dengan pertumbuhan kredit di atas 12% dan NPL di bawah 5% serta turut mendorong prospek pertumbuhan ekonomi regional sebesar 5,1 – 5,5% selama tahun 2017.
7.
Untuk mencapai tujuan kebijakan Bank Indonesia secara nasional, Bank Indonesia perlu memastikan pelaksanaan kebijakan bukan hanya pada level nasional tetapi juga pada level regional. Kebijakan Penggunaan Rupiah dan kebijakan transaksi valuta asing adalah beberapa contoh kebijakan Bank Indonesia yang berdampak 2 of 6
langsung pada perekonomian daerah yang perlu diawasi pelaksanaannya. Tentunya, pelaksanaan pengawasan tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku pihak yang bersentuhan langsung dengan penerapan kebijakan dimaksud.
Peserta seminar yang kami banggakan < Key Point Materi Seminar> 8.
Dengan memperhatikan diskusi yang berjalan serta pemikiran yang bersumber dari seluruh peserta, perkenankan saya mengambil beberapa aspek penting yang dihasilkan pada seminar hari ini.
9.
Pertama, penyusunan kebijakan sektor makroprudensial, moneter dan sistem pembayaran dilandaskan UndangUndang yang merupakan amanat tertinggi pada konstruksi hukum di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia wajib mencapai tujuan yang dirumuskan oleh Undang-Undang melalui langkah-langkah strategis pelaksanaan kebijakan termasuk pelaksanaan pengawasan dari kebijakan yang dikeluarkan.
10. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah pengukuran efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia harus dilaksanakan dengan baik agar kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Evaluasi atas efektivitas dari kebijakan dimaksud salah satunya dapat diperoleh melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sebagai contoh, penerapan kebijakan rasio Loan To Value perlu mendapat pengawasan dalam operasionalisasinya, agar tujuan pengendalian pertumbuhan kredit properti yang berlebihan (excessive) dapat tercapai. 11. Aspek berikutnya dalam pengawasan Bank Indonesia adalah adanya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia. Sebagai contoh adalah adanya peningkatan penggunaan 3 of 6
uang Rupiah di seluruh wilayah Republik Indonesia bukan sematamata hasil dorongan Bank Indonesia melalui kebijakan Penggunaan Uang Rupiah (PUR), tetapi juga karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk semakin mencintai Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. 12. Peningkatan kesadaran ini menjadi kunci dalam mencapai efektivitas kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke dalam hamparan wilayah hampir 2000 juta km2 dan dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, sehingga operasionalisasi pengawasan akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi apabila tidak disertai dengan dukungan kesadaran masyarakat. 13. Selanjutnya aspek kerjasama antar otoritas juga memainkan peran penting dalam pengawasan Bank Indonesia. Kerjasama Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang diformalkan dalam UndangUndang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), memperkuat koordinasi bagi keempat otoritas untuk saling memberikan dukungan dalam rangka mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. Secara khusus, Bank Indonesia dan OJK secara konsisten terus membangun koordinasi yang kuat dan solid sehingga dapat tercipta kultur pengawasan yang sehat serta saling melengkapi. 14. Sementara itu, pada tingkat regional, kerjasama Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya memperkokoh kemampuan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah NTT dan seluruh instansi terkait, yang telah bahu-membahu mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, antara lain melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun program clustering UMKM. Koordinasi yang baik ini dapat terlihat pada angka inflasi daerah NTT per Juli 2017 yang cukup 4 of 6
terjaga dengan baik di angka 2,61% (year on year), atau di bawah inflasi nasional sebesar 3,88% (year on year). Semoga koordinasi dan kerjasama yang baik ini dapat tetap dijaga dan lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang. 15. Aspek penting lain yang menjadi kunci dalam peranan Bank Indonesia sebagai pengawas di bidang makroprudensial, moneter dan sistem pembayaran adalah kesiapan Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian pada kondisi apapun, baik pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan maupun pada saat ekonomi dalam kondisi perlambatan. Bank Indonesia sebagai lender of the last resort adalah pertahanan terakhir bagi kondisi likuiditas perbankan agar sistem keuangan tetap terjaga. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus menerus berusaha untuk meningkatkan kapabilitasnya menjadi bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional.
Bapak-Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
16. Saat ini peluang Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semakin terbuka dengan perbaikan rating investasi Indonesia menjadi kategori investment grade oleh lembaga rating internasional serta adanya pembangunan infrastruktur nasional yang berjalan dengan cepat dan merata di seluruh Indonesia. 17. Dalam konteks ini, Bank Indonesia perlu meningkatkan perannya dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia melalui berbagai kebijakan di bidang makroprudensial, moneter dan sistem pembayaran, yang tentunya perlu didukung dengan pengawasan yang kuat dan berkualitas agar tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dapat tercapai. 18. Untuk itu, masyarakat perlu memahami bahwa pengawasan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk membatasi ruang gerak pelaku ekonomi, tetapi untuk memberikan arah bagi pelaku ekonomi agar pertumbuhan ekonomi berjalan pada koridor yang tepat. 5 of 6
19. Saya percaya bahwa pemahaman ini telah terinisiasi melalui seminar yang telah terlaksana dengan baik hari ini dan selanjutnya untuk dapat di-diseminasi-kan oleh para peserta dalam lingkup yang lebih luas, sehingga pemahaman yang diterima akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dan khususnya ‘Bumi Flobamora’1 tercinta ini. 20. Untuk mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara seminar ini serta apresiasi sebesarbesarnya kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi ilmu, pemikiran, informasi dan pengalamannya selama seminar ini. 21. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan senantiasa melimpahkan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua, menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wa billahi taufiq Wal Hidayah. Wasalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh
Erwin Rijanto Deputi Gubernur
1
Flores, Sumba, Timor, Alor
6 of 6
