Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Non Bank Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Likuiditas Valuta Asing

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Siti Astiyah Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Wahyu Yuwana Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Riska Rosdiana Sintia Pebriana Tresna Kholilah Safyra Primadhyta

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013


Pelaporan Lalu Lintas Devisa

DAFTAR ISI Paragraf Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia

Halaman Hal. i – iv Hal. v Hal. vi Hal. vi Hal. vi

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Umum Ruang Lingkup Kewajiban Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Penelitian Kebenaran Laporan Sanksi Administratif Lain-Lain

Lampiran

Hal. 1 – 3 Hal. 3 – 8 Hal. 8 – 27 Hal. 27 Hal. 27 – 36 Hal. 36 – 37

Hal. 38 – 355

Lampiran 1: Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN Lampiran 2: Surat Pernyataan Set dan/atau Omset Bruto Setahun Di Bawah Rp 100 Miliar Lampiran 3: Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD Selain ULN BAB I. Penjelasan Umum I.1 Tujuan Peaporan I.2 Pengertian I.3 Pelapor I.4 Cakupan Laporan I.5 Jenis Laporan I.6 Prinsip/ Aturan Pelaporan I.7 Tata Cara Pelaporan I.8 Batas Waktu Penyampaian Laporan (BWPL) I.9 Penyampaian Data Koreksi I.10 Sanksi BAB II. Penjelasan Umum Kolom Laporan II.1 Jenis Transaksi II.2 Negara II.3 Sektor Institusi II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9

Pg. 1 Pg. 2 Pg. 3 – 7 Pg. 8 Pg. 9 – 14 Pg. 15

Hubungan Keuangan Jenis Valuta Jenis Asuransi Jenis PIutang Jangka Waktu Jenis Surat Berharga

Hal. 38 – 39 Hal. 40 – 41 Hal. 42 – 347 Hal. 42 – 49 Hal. 43 Hal. 43 – 45 Hal. 45 Hal. 45 – 47 Hal. 47 Hal. 47 – 48 Hal. 48 – 49 Hal. 49 Hal. 49 Hal. 49 Hal. 50 – 176 Hal. 50 Hal. 50 Hal. 50 Hal. 50 – 51 Hal. 51 Hal. 51 Hal. 51 Hal. 51– 52 Hal. 52

i

Likuiditas Valuta Asing II.10 Jenis Derivatif II.11 Variabel yang Mendasari II.12 Jenis Aset Lainnya II.13 Jenis Penyertaan II.14 Nama II.15 Persentase penyertaan/Kepemilikan II.16 Jenis Tagihan/Kewajiban komitmen dan kontijensi II.17 NIlai Transaksi II.18 Posisi Awal II.19 Debet II.20 Kredit II.21 Keterangan Perubahan Lainnya II.22 Posisi Akhir BAB III-1 Profil Pelapor BAB III-2 Transaksi Perdagangan Barang dan Jasa serta Transaksi Internasional Lainnya BAB III-3 Saldo dan Mutasi Rekening Giro di Luar Negeri BAB III-4-1 Piutang Usaha Selain Perusahaan Asuransi dan Sekuritas BAB III-4.2 Piutang Usaha Asuransi BAB III-4.3 Piutang Usaha Sekuritas BAB III.5 BAB III.6 BAB III.7 BAB III-8 BAB III-9 BAB III-10 BAB III-11 BAB III-12 BAB IV

Derivatif Kepemilikan Surat Berharga Aset Lainnya Penyertaan Tanah dan Bangunan Ekuitas Posisi Komitmen dan Kontijensi Kustodian Mekanisme Koreksi Laporan 4.1 Koreksi Dalam Masa Penyampaian Koreksi Laporan 4.2 Koreksi di Luar Masa Penyampaian Koreksi Laporan Lampiran 3-a : Daftar Sandi Transaksi Perdagangan Barang dan Jasa serta Transaksi Lainnya Daftar Sandi Transaksi Saldo dan Mutasi Rekening GIro Luar Negeri Daftar Sandi Transaksi Piutang Usaha Daftar Sandi Transaksi Derivatif Daftar Sandi Transaksi Kepemilikan Surat Berharga Daftar Sandi Transaksi Aset Lainnya Lampiran 3-b Sandi Negara dan Valuta Lampiran 3-c Daftar Alamat Penyampaian Laporan Kegiatan LLD Bukan Bank Berdasarkan Kedudukan Pelapor

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN Lampiran 5 : Surat Penunjukan Lampiran 6 : Surat Kuasa Lampiran 7 : Petunjuk Teknis Pelaporan Utang Luar Negeri Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Hal. 52 Hal. 52 Hal. 53 Hal. 53 Hal. 53 Hal. 53 Hal. 53– 54 Hal. 54 Hal. 54 Hal. 54 Hal. 54 Hal. 54 Hal. 54 – 55 Hal. 56 – 61 Hal. 62 – 67 Hal. 68 – 74 Hal. 75 – 80 Hal. 81 – 87 Hal. 88 – 94 Hal. 95 – 114 Hal. 115 – 121 Hal. 122 – 135 Hal. 136 – 144 Hal. 145 – 149 Hal. 150 – 159 Hal. 160 – 165 Hal. 166 – 172 Hal. 173 – 180 Hal. 173 – 176 Hal. 176 – 180 Hal. 181 – 190 Hal. 191 – 205 Hal. 206 Hal. 207 Hal. 208 – 215 Hal. 216 Hal. 217 – 220 Hal. 221 – 226

Hal. 227 – 228 Hal. 229 – 230 Hal. 231 – 232 Hal. 233 – 323 Hal. 234

ii

Likuiditas Valuta Asing Penjelasan Pendaftaran Profil Pelapor ULN BAB I Penjelasan Umum I.1 Tujuan Pelaporan I.2 Jenis Laporan ULN BAB II Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian II.1 Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Laan Agrrement) II.2 Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) II.3 Data Pokok ULN Surat Utang (Securities) II.4 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Securities) II.5 Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) II.6 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) II.7 Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) II.8 Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) II.9 Rencana Penarikan II.10 Penjelasan Rencana Penarikan II.11 Rencana Pembayaran II.12 Penjelasan Rencana Pembayaran II.13 Realisasi II.14 Penjelasan Realisasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Hal. 235 – 237 Hal. 238 Hal. 238 Hal. 238 Hal. 239 – 389 Hal. 240 Hal. 241 – 244 Hal. 245 Hal. 246 – 249 Hal. 250 Hal. 251 – 252 Hal. 253 Hal. 254 – 255 Hal. 256 Hal. 257 Hal. 258 Hal. 259 Hal. 260 Hal. 261 – 262

II.15 Adjustement II.16 Penjelasan Adjustment II.17 Posisi II.18 Penjelasan Posisi II.19 Pengarsipan II.20 Penjelasan Pengarsipan II.21 Konfirmasi Pengiriman Daftar Lampiran Lampiran 1. Daftar Sandi Status Pelapor Lampiran 2. Daftar Sandi Kota/ Kabupaten Lampiran 3. Daftar Status Kepemilikan Lampiran 4. Daftar Sandi Sektor Ekonomi Lampiran 5. Daftar Sandi Jenis ULN Lampiran 6. Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya)

Hal. 263 Hal. 264 Hal. 265 Hal. 266 Hal. 267 Hal. 268 Hal. 268 Hal. 269 – 444 Hal. 269 Hal. 269 – 285 Hal. 285 – 286 Hal. 286 – 309 Hal. 310 Hal. 310 – 311

Lampiran 7. Daftar Sandi Status ULN Lampiran 8. Daftar Sandi Jenis Penarikan Lampiran 9. Daftar Sandi Valuta Lampiran 10. Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga Lampiran 11. Daftar Sandi Basis Bunga Lampiran 12. Daftar Sandi Negara

Hal. 311 – 312 Hal. 312 Hal. 312 – 315 Hal. 315 Hal. 315 – 316 Hal. 316 – 320

Lampiran 13. Daftar Sandi Sektor Institusi/ Jenis Usaha Kreditor Lampiran 14. Daftar Hubungan Keuangan/ Status Pemberi Pinjaman Lampiran 15. Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian Lampiran 16. Daftar Sandi Bentuk Penggunaan ULN

Hal. 320 Hal. 320 Hal. 321 Hal. 321

iii



Lampiran 17. Daftar Sandi Jenis Penarikan Lampiran 18. Daftar Sandi Jenis Pembayaran Lampiran 19. Daftar Sandi Jenis Realisasi Lampiran 20. Daftar Sandi Jenis Transaksi Lampiran 21. Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian

Hal. 321 Hal. 321 Hal. 321 Hal. 322 Hal. 322

Lampiran 22. Daftar Sandi Jenis Adjustment Lampiran 23. Daftar Sandi Status Luna

Hal. 322 Hal. 323

Lampiran 8 : Pedoman Pelaporan (Laporan Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana ULN dan Informasi Keuangan)

Hal. 323 – 355

Keterangan Simbol I. Pendahuluan II. Pedoman Laporan A. Pengaturan Awal B. Pengisian Aplikasi 1. Beranda a. Unggah b. Web Form c. Absensi d. Hasil 2. Pengaturan a. Ubah Password b. Informasi Pokok Pelapor 3. Bantuan a. Unduh b. Hubungi Kami c. Versi Web

Hal. 325 Hal. 326 Hal. 326 – 354 Hal. 326 – 328 Hal. 328 – 354 Hal. 328 – 345 Hal. 328 – 330 Hal. 331 – 342 Hal. 343 – 345 Hal. 345 Hal. 346 – 347 Hal. 346 Hal. 347 Hal. 348 – 475 Hal. 348 – 350 Hal. 351 Hal. 351

d. Daftar Pesan e. Peta Situs f. Info Kurs Tengah BI 4. Logout III. Lampiran : Istilah dan Definisi

Hal. 352 – 353 Hal. 353 Hal. 354 Hal. 354 Hal. 355

iv



Rekam Jejak Regulasi Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

SE 14/24/DSM 2012 Pelaporan Keg. LLD LBB

14/4/PBI/2012 Perubahan atas 13/15/PBI/2011 Ps 3(1) dan (2); Ps 11(1), Ps 11(2) dihapus;

SE 15/17/DInt 2013 Pelaporan Keg. Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Utang Luar Negeri dan Informasi Keuangan

SE 12/37/DInt 2010 Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Format Indikator Keuangan

SE 15/16/DInt 2013 Pelaporan Keg. Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri

SE 13/1/DInt 2011 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

SE 15/5/DSM 2013 Pelaporan Keg. Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri

14/21/PBI/2012 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devsia

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara - 14/25/PBI/2012 Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri - 12/24/PBI/2010 Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

SE 13/21/DSM 2011 Pelaporan Keg. LLD LBB

13/15/PBI/2011 Pemantauan Kegiatan LLD Lembaga Bkn Bank

12/1/PBI/2010 Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

Keterangan : Diubah Dicabut Terkait PBI Masih Berlaku PBI Tidak Berlaku SE Masih Berlaku SE Tidak Berlaku Regulasi Terkait

v



Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri - Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/37/DInt 2010 perihal Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Indikator Keuangan Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/17/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri dan Informasi Keuangan - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/16/DInt 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/5/DSM 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri

vi

Likuiditas Valuta Asing Paragraf

1


Sumber Regulasi

BAB I Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 1 – 5

Ketentuan

Moneter Likuiditas Valas Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Umum 1.

2.

3.

4.

5.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 3 – 4

6.

7.

Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 6 SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 11 – 1 4

8.

9.

10. 11.

12. SE 15/5/DSM 2013 Romawi II Huruf G–I

13. 14.

Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. ULN Jangka Pendek adalah ULN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi. ULN Jangka Panjang adalah ULN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Manajemen Risiko adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan bukan bank dalam mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dari transaksi ULN. Risiko Pasar adalah suatu risiko yang timbul dalam transaksi keuangan akibat pergerakan faktor-faktor di pasar keuangan. Risiko Operasional adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, dan peristiwa eksternal. Risiko Likuiditas adalah suatu risiko yang muncul apabila suatu pihak tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo secara tunai. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah lembaga selain bank yang berstatus Penduduk. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan sebagaimana diatur dalam

1


Sumber Regulasi

Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 7 SE 15/16/DInt 2013 Romawi I No. 1 SE 15/17/DInt 2013 Romawi I No. 7 – 8

SE 15/5/DSM 2013 Romawi II Huruf K–P

Pasal 1 14/21/PBI/2012 Angka 8 SE 15/16/DInt 2013 Romawi I No. 4 – 8

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Laporan kegiatan LLD selain ULN yang selanjutnya disingkat Laporan adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Pendudu dan bukan Penduduk termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antar Penduduk. 16. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain. 17. Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk. 18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku. 19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku. 20. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD, yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum. 21. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang akan dilaporkan pada bulan berikutnya. 22. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat BWPL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikannya Laporan. 23. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat BWPKL adalah tanggal dan jam paling lama disampaikannya koreksi Laporan. 24. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan. 25. Hari Kerja adalah hari kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor. 26. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Pelapor. 27. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

28. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya. 29. Surat Utang (Debt Securities) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri. 30. Utang Dagang (Trade Credits) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang dan/atau jasa. 31. Utang Lainnya (Other Loans) yaitu seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Surat Utang

2


2

Sumber Regulasi

BAB II Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (1) a

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan (Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credits) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.

Ruang Lingkup (1) Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai : a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk; Yang dimaksud dengan “transaksi” meliputi seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (inter company account), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana. Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain penerimaan bunga dan dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.a

Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (1) b

SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.b

Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor. b. posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN dan/atau KFLN baik yang sudah efektif maupun belum efektif menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (on/off balance sheet), yang terdiri atas: 1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masingmasing AFLN tersebut; 2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, dan ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut; 3. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan 4. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang merupakan klaim terhadap bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor yang meliputi: 1) rekening giro di bank luar negeri; 2) piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk; 3) surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang tidak disimpan pada custodian dalam negeri, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian; 4) penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;

3



Sumber Regulasi

Ketentuan 5) tanah dan/atau bangunan di luar negeri; 6) aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan lainnya; 7) tagihan derivatif pada bukan Penduduk. Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN menjadi negatif.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 1.c – f

Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban lain yang terkait. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk, dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor. Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar negeri. Laporan meliputi posisi dan penambahan atau pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor. Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri. Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada bukan Penduduk yang tercatat pada offbalance sheet Pelapor antara lain posisi pembelian dan/atau penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan, garansi yang diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman kepada bukan Penduduk yang belum ditarik. Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian. Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat pada Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.A No. 2 Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (1) c

Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor disesuaikan dengan kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan oleh Pelapor.

c. rencana dan/atau realisasi ULN. Keterangan dan data mengenai rencana ULN meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan perubahannya, analisis manajemen risiko Pelapor, dan penilaian peringkat Pelapor. Jenis-jenis ULN yang wajib dilaporkan meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement), ULN berdasarkan surat utang (debt securities), ULN berdasarkan utang dagang (trade credit), dan/atau ULN berdasarkan utang lainnya (other loans).

4



Sumber Regulasi SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No.1 a 1)

Ketentuan 1) Laporan Rencana ULN Laporan Rencana ULN meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (roll over) utang lama, yang mencakup: a) rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun yang mencakup: (1) status ULN; (2) jenis valuta; (3) jumlah; (4) tujuan penggunaan; (5) kreditur; (6) hubungan dengan kreditur; (7) jenis utang; (8) waktu masuk pasar; (9) jangka waktu; (10) lokasi penerbitan (untuk surat utang); (11) suku bunga indikatif; (12) basis suku bunga; dan (13) sumber pembayaran ULN. b) hasil analisis Manajemen Risiko yang terdiri atas Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan risiko lainnya; dan

SE 15/17/DInt 2013 Romawi VII

Hasil analisis Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan penerapan fungsi manajemen risiko yang mencakup: a. Risiko Pasar Manajemen risiko pasar perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko akibat pergerakan faktorfaktor di pasar keuangan, antara lain mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko saham, dan risiko komoditas. b. Risiko Likuiditas Manajemen risiko likuiditas perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. c. Risiko Operasional Manajemen Risiko Operasional perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko kerugian akibat tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta kondisi eksternal. d. Risiko lainnya Manajemen Risiko lainnya perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko-risiko lainnya selain risiko pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Dalam menerapkan fungsi Manajemen Risiko, Pelapor dapat memperhatikan indikator-indikator yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu: a. Indikator keuangan mikro, yaitu indikator rasio keuangan

5


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan per sektor ekonomi (Financial Ratio Indicators by Economic Sectors) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk tabel indikator dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Pelapor, baik ULN Jangka Panjang maupun ULN Jangka Pendek. b. Indikator keuangan makro, yaitu indikator ULN nasional yang diformulasikan dalam bentuk debt indicator ratio dan dapat digunakan untuk menerapkan prinsip kehatihatian atas exposure ULN Pelapor dalam skala makro (nasional) khususnya dari perspektif moneter. Indikator keuangan mikro dan makro dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain melalui email dan/atau website Bank Indonesia-Investor Relation Unit (IRU).

SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1 a 1) c)

c) penilaian peringkat perusahaan Pelapor, bagi Pelapor yang telah memiliki peringkat perusahaan, baik peringkat dari lembaga pemeringkat domestik maupun lembaga pemeringkat internasional.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1 a 2)

2) Laporan Perubahan Rencana ULN a) Laporan Perubahan Rencana ULN meliputi perubahan rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan. b) Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan dengan mengemukakan item perubahan dan alasan perubahan tersebut.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi III

3) Cakupan Laporan ULN 1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi: a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. ULN berdasarkan Surat Utang (Debt Securities), yang meliputi antara lain Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (Banker’s Acceptance), Obligasi, Commercial Papers (CP), Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), dan Floating Rate Notes (FRN); c. ULN berdasarkan Utang Dagang (Trade Credits); d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (Other Loans). 2. ULN lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan wajib dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum. 3. ULN perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi: a. ULN dengan nominal paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau b. ULN yang apabila dijumlahkan telah mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen ULN ditandatangani atau diterbitkan, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 7.

6


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan 4. ULN yang dilaporkan tidak termasuk penerusan pinjaman utang pemerintah (two step loan), giro, tabungan, dan deposito. 4) Jenis Laporan ULN Jenis Laporan ULN meliputi: 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya merupakan laporan yang berisi profil ULN yang disampaikan apabila terdapat perjanjian ULN baru dan/atau perubahannya dan didasarkan pada: a. penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. penerbitan Surat Utang (Debt Securities); c. pengakuan atas Utang Dagang (Trade Credits); dan/atau d. Utang Lainnya (Other Loans). 2. Laporan Data Rekapitulasi ULN merupakan laporan yang berisi transaksi penarikan dan/atau pembayaran ULN sehingga mencerminkan realisasi dan posisi ULN yang disampaikan secara bulanan. 3. Laporan ULN disampaikan sesuai Lampiran 7.

Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (2)

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya/pihak lain.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 1. b

Laporan Informasi Keuangan 1) Laporan Informasi Keuangan meliputi data kinerja keuangan Pelapor pada periode pelaporan sebelumnya, pada saat Pelapor memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang, yang disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Laporan Informasi Keuangan Tahunan Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester I dengan menggunakan data keuangan tahunan sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya. b) Laporan Informasi Keuangan Interim Laporan Informasi Keuangan ini disampaikan pada semester II dengan menggunakan data keuangan tengah tahun (interim) sesuai tahun pembukuan perusahaan pada periode tahun berjalan. 2) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan telah diaudit, nama auditor harus dicantumkan dalam Laporan Informasi Keuangan tersebut. 3) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan belum diaudit, maka harus diberikan penjelasan bahwa Laporan Informasi Keuangan tersebut belum diaudit. 4) Dalam hal Laporan Informasi Keuangan sedang diaudit, maka Laporan Informasi Keuangan tersebut mencantumkan nama auditor yang sedang melakukan pemeriksaan. Contoh Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim: PT X memiliki tahun pembukuan Januari-Desember. Untuk

7


Sumber Regulasi

Pasal 2 14/21/PBI/2012 Ayat (3) – (4)

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Desember tahun 2013 (apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut). Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT X melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi Juni tahun 2014 (apabila terdapat posisi ULN Jangka Pendek dan/atau ULN Jangka Panjang pada periode tersebut). PT Z memiliki tahun pembukuan April-Maret. Untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tahunan posisi Maret 2014. Sedangkan untuk Laporan Informasi Keuangan Interim tahun 2014, maka PT Z melaporkan informasi keuangan tengah tahun (interim) posisi September 2014. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor dan/atau nasabah/pihak lain tersebut. Keterangan dan data pendukung mencakup profil/keterangan mengenai Pelapor dan profil ULN.

antara

lain

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan/rincian keterangan dan data Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.

3

BAB III Pasal 3 14/21/PBI/2012 Ayat (1)

Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Koreksi Laporan (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Laporan LLD yang lengkap memuat keterangan dan data kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan LLD yang benar memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya/dokumen pendukungnya. Penyampaian Laporan LLD yang tepat waktu adalah apabila penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi III No. 2

Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN berlaku bagi: 1) Pelapor yang berencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang baru selama 1 (satu) tahun berjalan; 2) Pelapor yang berencana untuk memperpanjang (roll over) ULN Jangka Panjang; dan/atau 3) Pelapor yang berencana memperpanjang ULN Jangka Pendek menjadi Jangka Panjang. Dalam hal Pelapor tidak memiliki rencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang, kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN tetap dilakukan dengan menyampaikan form header (null/kosong).

8


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Kewajiban penyampaian Laporan Perubahan Rencana ULN berlaku bagi Pelapor yang akan mengubah rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan. Kewajiban penyampaian Laporan Informasi Keuangan berlaku bagi Pelapor yang memiliki posisi ULN Jangka Pendek dan/atau posisi ULN Jangka Panjang, yang meliputi: 1) Pinjaman dalam rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement) dengan bukan Penduduk; 2) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional melalui penawaran umum; 3) Surat utang dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan secara private placement kepada bukan Penduduk; 4) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri melalui penawaran umum; 5) Surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan secara private placement kepada Penduduk; 6) Kewajiban lainnya kepada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah selain jenis ULN, antara lain: a) kewajiban kepada bukan Penduduk yang dicatat sebagai bagian dari komponen modal dalam bentuk sub ordinate loan dan sejenisnya; b) utang sewa pembiayaan (financial lease) yang tercatat secara on balance sheet sebagai kewajiban; dan c) jenis kewajiban lainnya yang tercatat dalam on balance sheet, tidak termasuk kewajiban dalam bentuk utang dagang dan sewa; dan/atau 7) Bentuk kewajiban dan surat utang yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 3 14/21/PBI/2012 Ayat (2) – (3)

(2) Selain wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor yang memiliki posisi ULN wajib menyampaikan informasi keuangan Pelapor kepada Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “Pelapor yang memiliki posisi ULN” tidak termasuk Pelapor perseorangan. Yang dimaksud dengan “informasi keuangan” adalah data kinerja keuangan yang meliputi data aset, kewajiban, pendapatan, dan laba bersih perusahaan.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.C

(3) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara online. (4) Periode Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : 1. Laporan IV disampaikan secara berkala setiap bulan. 2. Laporan mencakup data kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan/atau data posisi Laporan akhir bulan.

9


Sumber Regulasi SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.C

SE 15/16/DInt 2013 Romawi V SE 15/17/Dint 2013 Romawi IV No. 1

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan (5) Format Pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini. 2. Masing-masing Laporan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa baris (record) dan masing-masing baris memuat kolom (field) keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi transaksi dan sandi mitra transaksi. Contoh : Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk memiliki 6 (enam) kolom (field) yaitu kolom tujuan transaksi, negara mitra, hubungan keuangan, jenis valuta, nilai transaksi, dan nomor referensi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor melakukan transaksi ekspor sebanyak 3 (tiga) kali, maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk dalam 3 (tiga) baris (record). 3. Format Laporan ULN dan tata cara pengisian Laporan ULN diatur lebih lanjut pada Lampiran 7. Format laporan diatur dalam Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.

SE 15/5/DSM (5) Tata Cara Pelaporan adalah sebagai berikut : 2013 Romawi V.A A. LLD Selain ULN 1. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan sebagaimana terdapat dalam website pelaporan di Bank Indonesia. 2. Pelapor melaporkan seluruh kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan selama PL. 3. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan laporan dengan isi nihil dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan yang terdapat dalam website pelaporan di Bank Indonesia. 4. Apabila Pelapor tidak lagi melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini disertai laporan keuangan Pelapor. 5. Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan LLD selain ULN kembali, Pelapor wajib menyampaikan Laporan. 6. Bagi Pelapor yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di Indonesia. Contoh: Perusahaan perkebunan karet PT. X yang berkantor pusat di Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Bandar Lampung.

10


Sumber Regulasi

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.A

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan PT. X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang merupakan gabungan dari kegiatan yang mempengaruhi AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor cabang Bandar Lampung. 7. Bagi Pelapor yang tergabung dalam 1 (satu) grup perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor secara terpisah dari Laporan induk perusahaan. Contoh: Perusahaan pertambangan PT. Y merupakan holding company yang memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yakni PT. A, PT. B, dan PT. C. Laporan disampaikan secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing anak perusahaan. B. Laporan ULN 1. Pelapor ULN Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan bukan lembaga keuangan a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN. b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan nominal komitmen di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity). c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan per ULN. d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity). e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan per ULN. f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dapat

11


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity). g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan per ULN. h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang memiliki jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity). 2. Pelapor ULN Perseorangan: a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN. b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity). c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan per ULN. d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity). e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah

12


Sumber Regulasi

SE 15/17/DInt 2013 Romawi IV No. 2

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan per ULN. f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity). g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans), yang berjumlah paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan per ULN. h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang per ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu (original maturity). C. LLD Berupa Rencana ULN dan Perubahan ULN serta Informasi Keuangan a. Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor; 2) Bagi Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, laporan disampaikan oleh kantor koordinator dari kantor-kantor Pelapor yang berkedudukan di Indonesia. b. Penyampaian laporan dilakukan secara online melalui website pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2. c. Tata cara pelaporan mengacu pada Pedoman Pelaporan Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN, dan Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8. Pedoman pelaporan dimaksud juga terdapat dalam website pelaporan kegiatan LLD di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi

13


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara online, maka laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1) Online apabila gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) Offline apabila gangguan teknis belum dapat diatasi, selama jam kerja Bank Indonesia dengan menggunakan email attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

(6) Media Penyampaian Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : SE 15/5/DSM 1. Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada Bank 2013 Romawi V.B Indonesia secara online dengan menggunakan media internet pada website pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2. 2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya. 3. Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online, maka Laporan dan/atau koreksi Laporan dapat disampaikan secara offline pada Hari Kerja berikutnya menggunakan attachment e-mail, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya dengan alamat yaitu : SE 15/5/DSM 2013 Romawi VIII

SE 15/16/DInt 2013 Romawi IX

A. Bagi Pelapor yang berkedudukan: 1. di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Grup Neraca Pembayaran Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2. di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat sebagaimana terdapat dalam pedoman pelaporan sebagaimana Lampiran 4. B. Help Desk: Telepon : 021-3817040, 021-3817041, 021-3817469, 0213817606, 021-3817607, 021-3501969, 021-2310108 atau 021-2310408 atau 021- 2310847 ext. 5354/5351/5334/5337/ 5365/4678,0-800-1501969 (bebas pulsa), Faksimili : 021-3501974, 021-3800134, Email : [email protected] (7) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Pelaporan LLD Berupa Realisasi dan Posisi ULN, serta

14


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, program data entry, serta materi Laporan ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Internasional c.q. Divisi Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 E-mail: [email protected] Telepon: 021-3818126, 021-3818127, 021-3500401 - 405, 021-2310108 ext. 4077, 4124, 4219, 4556, 4572, 4657, 4658, 4926 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi VIII

(8) Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan LLD Berupa Rencana dan Perubahan ULN, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, data entry, serta materi laporan ditujukan kepada: Kantor Pusat Bank Indonesia Departemen Internasional c.q. Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hubungan Investor (APHI) Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350 Email : [email protected] Telp. : (021)-381 8308 (hunting) : (021)-231 0108 ext. 5174/5175 Faksimili : (021)-350 1950 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

4

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.B

(9) Penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN kepada Bank Indonesia dilakukan secara online dengan menggunakan media internet pada website Pelaporan Realisasi ULN di Bank Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2. Tata Cara Pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri sebagaimana terdapat dalam website Pelaporan https://www.bi.go.id/lkpbuv2.

Pasal 4 14/21/PBI/2012

(1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 meliputi: a. berdasarkan jenis usaha: 1. lembaga keuangan: a) Bank; b) lembaga keuangan bukan Bank; Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagan valuta asing. 2. bukan lembaga keuangan. b. berdasarkan kepemilikan usaha: 1. badan usaha milik negara;

15


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku. 2. badan usaha milik daerah; Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku. 3. badan usaha milik swasta; Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum. 4. badan lainnya; Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. 5. perseorangan. Perseorangan adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri. (2) Pelapor berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) huruf c. Berdasarkan ketentuan ini, Pelapor berupa Bank hanya wajib melaporkan realisasi ULN. Untuk kewajiban penyampaian Laporan LLD lainnya, Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan LLD Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia diatur dalam ketentuan ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelapor dan cakupan laporan yang harus disampaikan dilakukan antara lain berdasarkan jenis usaha, kepemilikan, dan total aset atau omset.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi III.A

A. Pelapor meliputi LBB sebagai berikut: 1. badan usaha milik negara; 2. badan usaha milik daerah yang memiliki utang luar negeri;

16



Sumber Regulasi 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi II B – F

Ketentuan lembaga keuangan non bank; perusahaan publik; perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas; perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang; perusahaan yang bergerak di sektor jasa; perusahaan penanaman modal asing; badan usaha milik swasta yang memiliki utang luar negeri; badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau Pelapor di luar angka 1 sampai dengan angka 10 yang memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir A.11 didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit. C. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf B belum tersedia, maka yang digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit. D. Pelapor wajib menyampaikan Laporan berdasarkan laporan keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta off balance sheet Pelapor. E. Pelapor sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib menyampaikan Laporan sepanjang masih melakukan kegiatan LLD selain ULN. F. LBB yang tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN harus menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 1 disertai laporan keuangan LBB. G. LBB yang tidak memiliki total aset atau omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset atau Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran 2 disertai laporan keuangan LBB. H. Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan. I. Dalam hal Pelapor ULN adalah perseorangan, pelaporan dilakukan oleh perseorangan yang bersangkutan. J. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri, utang kantor cabang luar negeri tersebut dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor ULN. K. Pendaftaran Profil Pelapor ULN 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melaporkan ULN harus mengisi data Profil Pelapor ULN. 2. Data Profil Pelapor ULN disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas fotokopi Nomor Pokok

17



Sumber Regulasi

Ketentuan Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi NPWP. 3. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor ULN, maka Pelapor ULN harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia. 4. Perubahan data Profil Pelapor ULN disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pendaftaran Profil Pelapor ULN pada halaman 1 Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini. 5. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan juga disertakan dengan Surat Kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ketentuan ini. Surat Kuasa tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Penunjukan. L. Sandi Pelapor 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melapor mengajukan surat permohonan untuk memperoleh Sandi Pelapor dengan melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN. Khusus untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi E-KTP dan NPWP. 2. Surat permohonan disampaikan kepada Bank Indonesia. 3. Berdasarkan surat permohonan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai Sandi Pelapor. 4. Pelapor ULN yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank Indonesia menyampaikan Laporan ULN dengan menggunakan Sandi Pelapor tersebut.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi IV

(4) Petugas dan Penanggung Jawab Laporan ULN adalah sebagai berikut : (1) Pelapor ULN menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5. (2) Pelapor ULN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan ULN. Contoh Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6. (3) Nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan ULN harus selalu dikinikan. (4) Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat pelapor, tata laksana pemberitahuan adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) atau sebaliknya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.H

18


5

Sumber Regulasi

Pasal 5 14/21/PBI/2012 Ayat (1)

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan kepada KPwBI yang akan dituju atau ke KPwBI dengan tembusan kepada KPBI. 2. Dalam hal Pelapor pindah alamat dari satu wilayah kerja KPwBI ke wilayah kerja KPwBI lainnya, Pelapor harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan ke KPwBI yang sebelumnya menerima Laporan dari Pelapor dengan tembusan kepada KPBI dan KPwBI yang akan dituju. 3. Dalam hal Pelapor pindah alamat namun tetap dalam wilayah kerja KPBI atau KpwBI yang sama, Pelapor harus terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat tersebut ke KPBI atau KPwBI setempat. (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut: a. Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret. b. Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli. (3) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Desember. (4) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kesalahan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan pelaporan LLD dan/atau informasi keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan (5) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya, (6) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara online, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah dengan menggunakan media antara lain email attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat. (7) Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dapat diatasi, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara online.

19



Sumber Regulasi (8)

(9)

(10)

Ketentuan Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan informasi keuangan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan/atau informasi keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Koreksi Laporan LLD selain ULN adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. 2. Koreksi terhadap Laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis Laporan yang dikoreksi. Contoh: Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (record), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara investee (anak perusahaan) pada baris ke-2 Laporan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (record) dengan sandi negara investee yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan. 3. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi IV.B

(11)

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.D No. 1

(12) Batas waktu penyampaian Laporan (BWPL) adalah sebagai berikut : a. Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 pukul 24.00 WIB setelah berakhirnya PL. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPL adalah pada Hari Kerja berikutnya. Contoh : Untuk Laporan Pelapor di Provinsi Papua Barat PL Mei 2013 tanggal 15 Juni 2013 jatuh pada hari Sabtu, sehingga BWPL jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 pukul 02.00 WIT. b. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan, Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara: 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) offline dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

20


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013. Laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 secara online. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 18 Juni 2013, Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara offline dalam Jam Kerja. c. Laporan secara online/offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia. d. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan secara offline menggunakan e-mail, Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang berisi softcopy Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.D No. 2

(13) Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan (BWPKL) Koreksi terhadap Laporan disampaikan sebagai berikut: a. Koreksi Laporan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB setelah berakhirnya PL. Contoh: Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito pada bank di Singapura untuk PL Juli 2013 pada tanggal 12 Agustus 2013. Berdasarkan konfirmasi Bank Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga memiliki simpanan (pooling account) pada grup perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2013 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu simpanan (pooling account), pada tanggal 19 Agustus 2013 perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan tersebut. b. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL adalah pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: BWPKL PL Juni 2013 untuk Pelapor di Provinsi Kalimantan Timur adalah hari Senin tanggal 22 Juli 2013 pukul 24.00 WIB atau hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 pukul 01.00 WITA karena tanggal 20 Juli 2013 jatuh pada hari Sabtu. c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan, koreksi Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya secara: 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) offline dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi. Contoh: Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013. Laporan wajib disampaikan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat paling lambat pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 secara online. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada

21


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan tanggal 23 Juli 2013, pelaporan wajib dilakukan oleh Pelapor di Provinsi Sulawesi Barat secara offline dalam Jam Kerja. d. Koreksi Laporan secara online/offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh koreksi Laporan berhasil diupload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia. e. Dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan secara offline menggunakan e-mail, Pelapor dapat melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang berisi softcopy koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi V No. 1

(14) Batas Waktu Penyampaian LLD Berupa Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN dan Informasi Keuangan adalah sebagai berikut : a. Laporan Rencana ULN disampaikan secara online paling lambat tanggal 15 Maret tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB. b. Laporan Perubahan Rencana ULN disampaikan secara online paling lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan sampai dengan pukul 24.00 WIB. c. Laporan Informasi Keuangan disampaikan secara online paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan untuk Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan tanggal 15 Desember untuk Laporan Informasi Keuangan Interim, masing-masing sampai dengan pukul 24.00 WIB. d. Apabila hari terakhir penyampaian laporan secara online jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Informasi Keuangan Tahunan tanggal 15 Juni jatuh pada hari Sabtu. Dengan demikian, Pelapor dapat menyampaikan laporan pada Hari berikutnya, yaitu Senin. Namun apabila hari Senin merupakan hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka penyampaian laporan dilakukan pada Hari berikutnya, yaitu Selasa. e. Apabila pada hari terakhir penyampaian laporan terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara online, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1) Online sampai dengan pukul 24.00 WIB, apabila gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2) Offline kepada Bank Indonesia selama jam kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, apabila gangguan teknis belum dapat diatasi.

SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No.1

(15) Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya adalah sebagai berikut : a. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat Utang (Debt Securities), pengakuan utang atas Utang Dagang (Trade Credits), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya (Other Loans).

22


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2014 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB. b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) telah dilakukan sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah tanggal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement). Contoh: Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2014 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2014 maka disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB. c. Dalam hal batas akhir pelaporan tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan pada Hari berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014 d. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada tanggal batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN, Laporan Data Pokok ULN disampaikan pada Hari berikutnya. Contoh: Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Gangguan teknis baru dapat diatasi setelah melewati pukul 14.00 WIB, maka batas waktu penyampaian Laporan Data Pokok ULN periode September 2014 berakhir pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014.

SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No. 2

(16) Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah sebagai berikut : a. Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pukul 24.00 WIB. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 24.00 WIB tanggal 15 Juli 2014 dan disampaikan setiap bulan sampai jangka waktu pinjaman berakhir.

23


Sumber Regulasi

SE 15/16/DInt 2103 Romawi VI.C No. 3

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan b. Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN adalah pada Hari berikutnya. Contoh: Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014. c. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN, Pelapor ULN harus menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN pada Hari berikutnya secara offline. d. Pelapor ULN yang tidak dapat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN karena keadaan memaksa (force majeure) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat Pelapor ULN yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat yang ditujukan kepada Bank Indonesia. (17) Batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah: a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 14.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN. Contoh: Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 14.00 WIB. b. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB pada bulan penyampaian Laporan ULN. Contoh: Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang melakukan realisasi pembayaran bunga dan pokok pada bulan Juni 2014. Laporan Data Rekapitulasi ULN telah disampaikan pada tanggal 1 Juli 2014. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 24.00 WIB. c. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah pada Hari berikutnya. Contoh: Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

24



Sumber Regulasi

Ketentuan Koreksi Laporan Data Pokok ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014. Apabila tanggal 20 Juli 2014 jatuh pada hari Minggu maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN menjadi hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 24.00 WIB.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.E

(18) Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan (MPKL) LLD adalah sebagai berikut : 1. MPKL adalah masa setelah berikutnya BWPL sebagaimana sampai dengan akhir bulan pukul 24.00 WIB. 2. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL tidak berubah. Contoh: Batas akhir MKPL untuk Pelapor di Provinsi Lampung untuk Laporan PL Oktober 2013 adalah hari Sabtu tanggal 30 November 2013 pukul 24.00 WIB. 3. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, maka batas akhir MKPL: a. Tidak berubah, jika gangguan teknis dapat diatasi sebelum pukul 24.00 WIB. b. Berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya, jika gangguan teknis belum dapat diatasi sampai dengan pukul 24.00 WIB. Contoh: Gangguan teknis terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan pukul 24.00 WIB, maka MKPL untuk Pelapor di Provinsi Sumatera Utara untuk PL Mei 2013 berakhir pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013. 4. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada butir 3.b maka penyampaian Laporan dilakukan secara offline dalam Jam Kerja. Contoh: Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam contoh butir 3.b maka penyampaian Laporan PL Mei 2013 dilakukan secara offline hari Senin tanggal 1 Juli 2013 dalam Jam Kerja.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.F

(19) Pelapor dianggap tidak menyampaikan Laporan LLD bila : 1. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila sampai dengan batas akhir MKPL, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari Pelapor. 2. Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap harus menyampaikan Laporan secara offline.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi V No. 2

(20) Pelapor dianggap terlambat dan tidak menyampaikan Laporan LLD Berupa Rencana ULN, Perubahan Rencana ULN dan Informasi Keuangan bila : a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan akhir bulan berjalan.

25


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 16 Juni. b. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan setelah akhir bulan berjalan. Contoh: Pelapor menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan pada tanggal 1 Juli.

6

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI. D

(21) Gangguan Teknis Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN disampaikan pada Hari berikutnya secara: 1. online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau 2. offline dalam jam kerja kantor Bank Indonesia jika gangguan teknis belum dapat diatasi. Contoh: 1. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis sudah dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara online paling lambat tanggal 16 Oktober 2014. 2. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan teknis belum dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode September 2014 tetap disampaikan secara offline paling lambat tanggal 16 Oktober 2014.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI. E

(22) Penerimaan Laporan ULN, Perubahan Laporan ULN dan/atau Koreksi Laporan ULN 1. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara online dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN, dan/atau koreksi Laporan ULN lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia. 2. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN secara offline dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN berhasil di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.

Pasal 6 14/21/PBI/2012

(1) Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor adalah untuk kepentingan nasabah/pihak lain, Pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah/pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya. (2) Nasabah/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor.

26

Likuiditas Valuta Asing Paragraf Sumber Regulasi 7 Pasal 7 14/21/PBI/2012

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Laporan LLD yang memuat data/informasi individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang yang mewajibkan pengungkapan keterangan dan data yang bersifat rahasia.

8

BAB IV Pasal 8 14/21/PBI/2013, Ayat (1) – (2)

Penelitian Kebenaran Laporan (1) Dalam hal diperlukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD yang disampaikan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD. Termasuk sebagai dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank statement). (2) Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.G No. 4 dan SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.F Pasal 8 14/21/PBI/2013 Ayat (3) SE 15/5/DSM 2013 Romawi V.G No. 2 dan SE 15/16/DInt 2013 Romawi VI.F

9

BAB V Pasal 9 14/21/PBI/2012

Paling lama 14 empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan.

(3) Dalam hal Pelapor tidak memberikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Laporan LLD yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar. (4) Penelitian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Sanksi Administratif (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan LLD selain rencana ULN secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Laporan LLD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia.

27


Sumber Regulasi SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.A No. 2 – 3

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan (2) Yang dimaksud dengan setiap baris (record) yang tidak benar pada Laporan rekening giro di bank luar negeri dan Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk adalah jika pada baris (record) transaksi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (field) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat. Contoh 1: Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang dari Perusahaan X di India (IN) yang merupakan afiliasi pemegang saham non Special Purpose Vehicle (SPV). Pembayaran dilakukan melalui rekening giro perusahaan Y pada bank di Singapura (SG) sebesar USD200,000 (dua ratus ribu Dolar US) ke rekening perusahaan X pada bank di India. Rekening giro perusahaan menggunakan valuta USD dengan saldo awal rekening giro pada bulan tersebut adalah USD2,000,000 (dua juta Dolar US). Disamping itu, perusahaan Y menambah saldo rekening giro di Singapura dari rekeningnya di bank dalam negeri sebesar USD50,000 (lima puluh ribu Dolar US). Perusahaan Y menyampaikan Laporan sebagai berikut: a. Saldo Laporan rekening giro di luar negeri berupa negara domisili (SG), jenis valuta (SGD), saldo awal (2000000) dan saldo akhir (1850000)

b. Transaksi Laporan rekening giro di luar negeri, berupa : (1) sandi jenis transaksi pembelian barang di dalam negeri (209900T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (200000); (2) sandi jenis transaksi bertambahnya rekening giro atas beban simpanan di bank domestik (125700T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan (41), dan nilai transaksi (50000).

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. Jenis valuta pada Laporan saldo rekening giro yang diisi SGD seharusnya USD.

28


Sumber Regulasi

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan

b. Transaksi pembelian barang pada Laporan rekening giro: 1) Sandi jenis transaksi impor yang diisi 209900T seharusnya 201200T. 2) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN. 3) Negara Penerima/Pembayar yang diisi ID seharusnya IN.

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) transaksi. Perusahaan Y dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kesalahan tersebut. Contoh 2: Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia menggunakan sarana transportasi laut milik Perusahaan Australia dengan biaya senilai AUD100,000 (seratus ribu Dolar Australia). Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T- Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta (USD), dan nilai transaksi (100000).

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa transportasi barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan transportasi laut), b. jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.

29


Sumber Regulasi


Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) transaksi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut. (3) Yang dimaksud dengan setiap baris (record) yang tidak benar pada Laporan selain Laporan adalah jika pada baris (record) posisi yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom (field) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat. Contoh: Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka waktu pembayaran 16 (enam belas) bulan kepada perusahaan E yang merupakan perusahaan satu grup di Thailand senilai USD100,000 (seratus ribu Dolar US). Kegiatan tersebut menyebabkan posisi piutang berjangka waktu 16 bulan kepada buyer tersebut menjadi USD925,000 (sembilan ratus dua puluh lima ribu Dolar US) dari posisi sebelumnya USD825,000 (delapan ratus dua puluh lima ribu Dolar US). Perusahaan D menyampaikan Laporan sebagai berikut: a. Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu (12), negara mitra (TH), sektor institusi (9500), hubungan keuangan (31), jenis valuta (USD), dan nilai posisi akhir (900000).

b. Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk dengan nilai debit (75000).

Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian yaitu: a. Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (12) seharusnya (11), serta nilai posisi saldo akhir yang diisi (900000) seharusnya (925000).

30


Sumber Regulasi


b. Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk yang diisi (75000) seharusnya (100000).

Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu) baris (record) posisi dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kesalahan tersebut.

10

SE 15/16/DInt Romawi VII.3

(4) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi administratif berupa denda yang dikenakan. Denda Atas Ketidaklengkapan dan/atau Ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. b. Pelapor ULN bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Data Rekapitulasi ULN serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN. c. Pelapor ULN yang menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN secara tidak benar dan/atau tidak lengkap, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak benar dan/atau tidak lengkap dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN. Contoh: Perusahaan “C” melakukan penarikan ULN sebesar USD10.000 dan dilaporkan ke Bank Indonesia sebesar USD100.000. Dari Laporan Data Rekapitulasi ULN yang disampaikan ada ketidakbenaran dalam pelaporan nilai nominal ULN. Terkait ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN di atas maka Perusahaan “C” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar: 1 (satu) record x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10 14/21/PBI/2012

(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (8) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

31


Sumber Regulasi SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.B No. 2 – 3

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan (2) Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari Kerja setelah berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya Laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL . Contoh: PT. B menyampaikan Laporan kepemilikan tanah dan bangunan di luar negeri untuk PL Juli 2013 yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2013. PT. B dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 7 (tujuh) hari dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). (3) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor menyampaikan Laporan secara offline, Laporan yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari. Contoh: Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2013. PT. C di Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan transaksi perdagangan barang dan jasa serta transaksi lainnya antara penduduk dengan bukan penduduk untuk PL Juli 2013 secara offline melalui CD yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2013 pukul 19.00 WITA. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja berakhir sehingga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 1

(4) Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN melampaui batas akhir sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan Rekapitulasi ULN yang bersangkutan. b. Pelapor ULN yang terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Contoh: Perusahaan “A” menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN selama bulan Agustus 2014 ke Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2014. Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk bulan Agustus 2014 seharusnya pada tanggal 15 September 2014. Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “A” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagai berikut: Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN: 2 (dua) hari x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 11 14/21/PBI/2012

(1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5 ayat (9) selain rencana ULN, dikenakan sanksi

32



Sumber Regulasi

Ketentuan administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.C

Contoh: Laporan rekening giro di bank luar negeri milik Pelapor di Provinsi Kalimantan Selatan untuk PL Agustus 2013 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 September 2013 maka Pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi yang berlaku tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan Laporan.

12

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 2

(2) Denda Atas Tidak Menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN a. Pelapor ULN dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Data Rekapitulasi ULN setelah melampaui akhir bulan penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN yang bersangkutan. b. Pelapor ULN yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data Rekapitulasi ULN. Contoh: Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi ULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 15 Juli 2014. Perusahaan “B” sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 (akhir bulan periode Laporan Data Rekapitulasi ULN Juni) tidak menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “B” dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12 14/21/PBI/2012

(1) Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau informasi keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.

SE 15/17/DInt 2013 Romawi VI No. 2

(2) Pelapor yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia kepada Direksi Pelapor. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, selain dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia juga dikenakan sanksi administratif berupa Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang. Contoh: Pelapor memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Informasi Keuangan kepada Bank Indonesia namun tidak menyampaikan Laporan Informasi Keuangan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut–

33


13

Sumber Regulasi

Pasal 13 14/21/PBI/2012 Ayat (1) – (2)

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan turut, misalnya tidak menyampaikan Laporan Informasi Keuangan Tahunan dan Laporan Informasi Keuangan Interim pada tahun 2015. Dengan demikian, Pelapor dikenakan Surat Peringatan dari Bank Indonesia dan Surat Pemberitahuan kepada otoritas/instansi yang berwenang. (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 10 dan Paragraf 11 tidak berlaku bagi Pelapor baru. Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 19 dan Paragraf 11 mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juni 2014 untuk data bulan Mei 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2014 yang disampaikan bulan Oktober 2014.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 1

Contoh: PT D mulai melaporkan kegiatan LLD-nya dalam bentuk transaksi barang dan jasa serta transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk kepada Bank Indonesia sejak PL Juni 2013 yang disampaikan pada bulan Juli 2013. Pengenaan sanksi administratif berupa denda untuk PT D berlaku untuk PL Oktober 2013 yang disampaikan pada bulan November 2013.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 2 , 3 , 5

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor dilakukan dengan surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda didahului dengan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda. (4) Pelapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.D No. 4 14

Pasal 14 14/21/PBI/2012

(1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9, Paragraf 10, dan Paragraf 11 disetorkan ke Bank Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sanksi denda ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

34


Sumber Regulasi SE 15/5/DSM 2013 Romawi VI.E No. 2 – 3

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII No. 4.c – d

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lama: a. Untuk Laporan tidak benar, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia dan sesuai pengakuan Pelapor, terdapat 5 baris (record) dalam Laporan PL Agustus 2013 yang tidak benar. Atas ketidakbenaran tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 25 Oktober 2013. Untuk itu, Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda ketidakbenaran Laporan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013. b. Untuk Laporan terlambat, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan untuk PL September 2013 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 5 November 2013. Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2013. c. Untuk tidak menyampaikan Laporan, yaitu akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Contoh: Perusahaan belum menyampaikan Laporan untuk PL Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013. Bank Indonesia menyampaikan surat penetapan sanksi administratif berupa denda tidak menyampaikan Laporan yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2013. Selanjutnya Pelapor harus menyetor sanksi administratif berupa denda dimaksud ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November 2013. (3) Pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelapor ULN denda dari Bank Indonesia. (4) Pelapor ULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda diterima oleh Pelapor ULN. Contoh: Perusahaan terlambat menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN untuk September 2014 yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan Surat

35


15

Sumber Regulasi

BAB VI Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (1)

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda yang diterima Pelapor ULN pada tanggal 5 November 2014. Pelapor ULN harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

Lain-Lain (1) Pelapor LLD selain ULN yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2) tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor dan secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan LLD, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.A

Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (2)

SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.B

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VIII.B

Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (3)

Contoh: Pada bulan September 2013 wilayah tempat kedudukan Pelapor mengalami kebakaran yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyusun Laporan karena kehilangan data untuk PL September 2013. Dalam hal ini, Pelapor dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL September 2013. (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5. Contoh: Pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2013 terjadi aksi demo seluruh karyawan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2013. Dalam hal ini Pelapor dapat menyampaikan Laporan melewati BWPL dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan ULN dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas akhir. (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.

36


Sumber Regulasi SE 15/5/DSM 2013 Romawi VII.D – F

Pelaporan Lalu Lintas Devisa Ketentuan Penjelasan secara tertulis paling kurang memuat: 1. jenis keadaan memaksa (force majeure) dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat; 2. dampak terhadap pelaporan; dan 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa (force majeure). Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih, harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa (force majeure). Contoh: Daerah tempat kedudukan Pelapor mengalami gempa bumi dan tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan. Atas kondisi tersebut, kantor cabang Pelapor di daerah lain menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) kepada kantor Bank Indonesia. Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama Pelapor belum dapat menyampaikan Laporan.

Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (4)

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII.D

Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dialami.

SE 15/16/DInt 2013 Romawi VII.E

Pengecualian berlaku setelah Pelapor ULN memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 15 14/21/PBI/2012 Ayat (5)

(5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

37

Lampiran 21

1





38

Lampiran 21

39

Lampiran 23 2





40

Lampiran 32

41

Lampiran 43

3

42

Lampiran 4 - Pedoman Pelaporan Kegiatan LLD selain ULN

43


44


45


46


47


-

48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


-

-

60


-

-

-

-

-

61


62


63


64


   

65


66


67


     

68


69


   

70


71


72


73


74


-

-

75


-

76


77


78


     

   

79


80


  -

             

81


-

82


83


84


     

85


86


87


-

             

88


-

89


90


91


     

92


93


94


             

95


-

96


97


98








99


   

 

            

  

100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


-

115


-

-

116


-

117


118


119


 

     

120


121


-

122


-

-

123


-

124


125


126


 

     

127


128


129


130


131


132


133


134


135


             

136


-

137


138


139


140


  

     

141


142


143


144


-

145


146


    

147




148


149


             

150


-

151


152


153


154


     

155


156


157


158


159


       

160


161


162


     

163


164


165


-

166


-

167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180

Lampiran 4-a Lampiran 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA SERTA TRANSAKSI LAINNYA Keterangan A. Penjualan barang Penjualan barang ke luar wilayah Indonesia. 1 Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut keluar wilayah pabean Indonesia a. Ekspor barang, f.o.b. (free on board ) b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka ekspor Penjualan barang di dalam wilayah Indonesia 2 Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut tidak keluar wilayah pabean Indonesia a. Penjualan barang b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) Penjualan barang di luar negeri 3 Meliputi penjualan barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia a. Penjualan barang b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) B. Pendapatan 4 Pendapatan Manufaktur

SJT

101100T 201300T

109900T 213900T

101800T 201900T

101600T

Meliputi pendapatan atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. 5

Pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan Meliputi pendapatan atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat milik pihak lain.

6

Pendapatan transportasi Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir. a. Pendapatan transportasi penumpang (Passenger ) Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula pendapatan seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.

7

101700T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya b. Pendapatan transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya c. Pendapatan transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi utnuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya d. Pendapatan atas jasa penunjang transportasi Merupakan pendapatan atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.

102101T 102102T 102103T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya e. Pendapatan pos dan kurir Meliputi pendapatan atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta pendapatan atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas permintaan nasabah ( door to door delivery )

102501T 102502T 102503T 105001T

Pendapatan Travel a. Perjalanan bisnis Meliputi seluruh pendapatan perjalanan dalam rangka bisnis

102201T 102202T 102203T

102401T 102402T 102403T

103001T

181

b. Perjalanan non bisnis Meliputi seluruh pendapatan perjalanan non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.

103002T

Halaman 1 dari 32

182

Lanjutan Lampiran 4-a3-a Lanjutan Lampiran Keterangan

SJT

8

Pendapatan pendidikan/pelatihan Meliputi seluruh pendapatan dalam rangka penyediaan jasa pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya) seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.

104000T

9

Pendapatan telekomunikasi Meliputi pendapatan dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke internet.

105102T

10

Pendapatan komputer Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan instalasi hardware, software dan jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang didownload); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem.

109000T

11

Pendapatan informasi 109100T Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi ( news ), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.

12

Pendapatan konstruksi di Indonesia Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun 106201T b. lebih dari satu tahun 106202T

13

Pendapatan konstruksi di luar negeri Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun 106101T b. lebih dari satu tahun 106102T

14

Pendapatan asuransi Meliputi pendapatan atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, yang meliputi: a. Asuransi langsung (direct insurance ) Asuransi jiwa (life insurance ) 1) Pendapatan asuransi jiwa - Pendapatan premi ( premium earned ) Nilai premi setelah memperhitungkan discount dan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan 2) Pendapatan asuransi jiwa - Suplemen premi ( premium supplements ) 3) Pendapatan asuransi jiwa - Pendapatan klaim (claims received ) 4) Pendapatan asuransi jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 5) Pendapatan asuransi jiwa - Beban komisi ( commission expense ) 6) Pendapatan asuransi jiwa - dikurangi: pendapatan komisi - Asuransi non-jiwa (nonlife insurance ) 1) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban premi ( premium expense ) Nilai premi setelah memperhitungkan discount dan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan 2) Pendapatan asuransi non-jiwa - Suplemen premi ( premium supplements ) 3) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban klaim ( claims expense ) 4) Pendapatan asuransi non-jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 5) Pendapatan asuransi non-jiwa - Beban komisi ( commission expense ) 6) Pendapatan asuransi non-jiwa - dikurangi: pendapatan komisi b. Reasuransi (reinsurance ) 1) Pendapatan reasuransi - Beban premi reasuransi ( reinsurance premium expense ) 2) Pendapatan reasuransi - Suplemen premi ( premium supplements ) 3) Pendapatan reasuransi - Beban klaim ( claims expense ) 4) Pendapatan reasuransi - dikurangi: klaim reasuransi 5) Pendapatan reasuransi - Beban komisi ( commission expense ) 6) Pendapatan reasuransi - dikurangi: pendapatan komisi c. Pendapatan jasa penunjang asuransi ( auxiliary insurance services ) meliputi pendapatan atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.

107101T

107102T 107103T 107104T 107105T 107106T 107201T

107202T 107203T 107204T 107205T 107206T

107301T 107302T 107303T 107304T 107305T 107306T 107400T

183


SJT

15

Pendapatan Jasa keuangan Meliputi pendapatan atas penyediaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances, penyediaan fasilitas kredit, leasing, dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta fee lainnya terkait dengan transaksi suratsurat berharga, misalnya broker, placements of issues , underwriting , redemption, dan financial derivative; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi, operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian.

108000T

16

Pendapatan atas penggunaan hak kekayaan intelektual Meliputi pendapatan atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.

110000T

17

Pendapatan penelitian dan pengembangan Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru.

112000T

18

Pendapatan di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan.

112100T

Mencakup pendapatan dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti pendapatan atas audit keuangan ( financial audit ) suatu perusahaan. 19

Pendapatan periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik Mencakup pendapatan periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.

112200T

20

Pendapatan arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. Mencakup pendapatan terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.

112300T

21

Pendapatan di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan Mencakup pendapatan atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya; serta jasa veteriner

112400T

22

Pendapatan Operational leasing 111100T Meliputi pendapatan dari leasing (rental ) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.

23

Pendapatan terkait perdagangan Mencakup pendapatan komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi agen perjalanan.

112500T

24

Pendapatan bisnis lainnya Mencakup pendapatan atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan.

119900T

25

Pendapatan di bidang seni, budaya, dan rekreasi 113000T Meliputi pendapatan yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.

26

Pendapatan atas penyediaan barang/jasa oleh pemerintah asing 114000T Meliputi pendapatan atas penyediaan barang/jasa kepada kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti penjualan alat kantor) serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).

27

Bunga, dividen dan sejenisnya a. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus: 1) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 3) Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).

118101T 118102T 118200T 118300T

184

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan

SJT

Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 5) Gold swap b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 4)

118401T 118402T 118500T 117000T

28

Pendapatan atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit Meliputi pendapatan berupa fee yang diterima pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan gold loan/deposit

118600T

29

Pendapatan tenaga kerja 116300T Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.

30

Pendapatan sewa tanah dan gedung Meliputi pendapatan sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya. a. tanah b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya

111201T 111202T 111203T

31

Hibah dan sejenisnya Meliputi penerimaan atas hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial ( social security scheme ), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset 116201T b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset 116202T c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang ( nonfinancial assets ), seperti mesin 116203T

32

Pendapatan sanksi/denda, dan sejenisnya Meliputi pendapatan terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.

116400T

33

Pendapatan pajak dan sejenisnya Meliputi restitusi pajak dari pemerintah

116100T

34

Pendapatan atas hak untuk penggunaan sumber daya alam 116500T Meliputi pendapatan terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral ( royalty ), ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .

35

Lainnya

190100T

Halaman 4 dari 32

185

Lanjutan Lampiran 4-a3-a Lanjutan Lampiran

DAFTAR SANDI TRANSAKSI PERDAGANGAN BARANG DAN JASA SERTA TRANSAKSI LAINNYA Keterangan A. Pembelian barang 1 Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia. Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut masuk wilayah pabean Indonesia a. Impor barang, f.o.b. (free on board ) b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka impor 2 Pembelian barang oleh penduduk dari bukan penduduk di dalam wilayah Indonesia Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut berasal dan tidak keluar wilayah pabean Indonesia a. Pembelian barang b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka pembelian barang di wilayah Indonesia 3 Pembelian barang di luar negeri Meliputi pembelian barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia a. Pembelian barang b. Dikurangi: Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka pembelian barang di luar negeri B. Beban 4 Biaya Manufaktur

SJT

201200T 101300T

209900T 113900T

201800T 101900T

201600T

Meliputi biaya atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. ctt; bagaimana mencatat nilai gross 5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan Meliputi biaya atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat .

6

Biaya transportasi Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir. a. Jasa transportasi penumpang (Passenger ) Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula biaya-biaya seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.

7

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya b. Jasa transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.

202101T 202102T 202103T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya c. Jasa transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.

202201T 202202T 202203T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya d. Jasa penunjang transportasi Merupakan biaya atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.

202401T 202402T 202403T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya e. Beban Jasa pos dan kurir Meliputi biaya atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta biaya untuk pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas permintaan nasabah ( door to door delivery )

202501T 202502T 202503T 205000T

Biaya Travel a. Perjalanan bisnis Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri dalam rangka bisnis b. Perjalanan non bisnis Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.

8

201700T

Biaya Pendidikan/pelatihan Meliputi seluruh biaya pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.

203001T

203002T

204000T

186

Lanjutan Lampiran 4-a3-a Lanjutan Lampiran Keterangan 9

Biaya telekomunikasi Meliputi biaya dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke internet.

SJT 205100T

10 Beban komputer Mencakup biaya instalasi hardware, software dan biaya pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-download); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem.

209000T

11 Beban informasi Mencakup biaya yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.

209100T

12 Biaya konstruksi di Indonesia Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun 206201T b. lebih dari satu tahun 206202T 13 Biaya konstruksi di luar negeri Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun b. lebih dari satu tahun 14 Biaya asuransi Meliputi biaya atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, yang meliputi: a. Asuransi langsung (direct insurance ) - Asuransi jiwa (life insurance ) 1) Beban asuransi jiwa - Beban premi (premium expense ) 2) Beban asuransi jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 3) Beban asuransi jiwa - Beban klaim (claims expense ) Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri 4) Beban asuransi jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 5) Beban asuransi jiwa - Beban komisi (commission expense ) 6) dikurangi: pendapatan komisi - Asuransi non-jiwa (nonlife insurance ) 1) Beban asuransi non jiwa - Beban premi (premium expense ) 2) Beban asuransi non jiwa - Suplemen premi (premium supplements ) 3) Beban asuransi non jiwa - Beban klaim (claims expense ) Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri 4) Beban asuransi non jiwa - dikurangi: klaim reasuransi 5) Beban asuransi non jiwa - Beban komisi (commission expense ) 6) dikurangi: pendapatan komisi b. Reasuransi (reinsurance ) 1) Beban reasuransi - Beban premi (premium expense ) 2) Beban reasuransi - Suplemen premi (premium supplements ) 3) Beban reasuransi - Beban klaim (claims expense ) Nilai klaim setelah memperhitungkan kenaikan/penurunan estimasi klaim retensi sendiri 4) Beban reasuransi - dikurangi: klaim reasuransi 5) Beban reasuransi - Beban komisi (commission expense ) 6) dikurangi: pendapatan komisi c. Beban reasuransi - Beban atas jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) meliputi beban atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.

206101T 206102T

207101T 207102T 207103T 207104T 207105T

207201T 207202T 207203T 207204T 207205T

207301T 207302T 207303T 207304T 207305T

207400T

15 Beban jasa keuangan 208000T Meliputi biaya atas penggunaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances , penyediaan fasilitas kredit, leasing, dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta fee lainnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga, misalnya broker, placements of issues , underwriting , redemption , dan financial derivative ; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi, operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian.

187

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan

SJT

16 Biaya atas Penggunaan hak kekayaan intelektual Meliputi biaya atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.

210000T

17 Biaya penelitian dan pengembangan Mencakup biaya yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru.

212000T

18 Biaya di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan. Mencakup biaya dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.

212100T

19 Biaya periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik Mencakup biaya periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.

212200T

20 Biaya arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 212300T Mencakup biaya terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis. 21 Biaya di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan Mencakup biaya atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya; serta jasa veteriner

212400T

22 Biaya Operational leasing Meliputi biaya atas leasing (rental) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.

211100T

23 Biaya terkait perdagangan Mencakup biaya komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi agen perjalanan.

212500T

24 Biaya bisnis lainnya 219900T Mencakup biaya atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan. 25 Biaya dalam bidang seni, budaya, dan rekreasi 213000T Meliputi biaya yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.

26 Biaya atas penyediaaan barang/jasa oleh pemerintah asing Meliputi biaya atas penyediaan barang/jasa dari kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti passport, visa) serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).

214000T

27 Bunga, dividen dan sejenisnya a. Bunga, bagi hasil, dan margin: 1) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 3) Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ).

218101T 218102T 218200T 218300T

4) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes, commercial papers, dan obligasi serta SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 5) Gold swap b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana

218401T 218402T 218500T 217000T

28 Biaya (Fee) atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit Meliputi fee dibayarkan kepada pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan gold loan/deposit

218600T

29 Biaya tenaga kerja Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.

216300T

30 Biaya sewa tanah dan gedung Meliputi biaya sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya. a. tanah

211201T

188

b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya

211202T 211203T

Halaman 7 dari 32

189

Lanjutan Lampiran4-a 3-a Lanjutan Lampiran Keterangan 31 Hibah dan sejenisnya Meliputi biaya untuk hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme ), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. a. Hibah atau sejenisnya yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset b. Hibah atau sejenisnya yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets), seperti mesin

SJT

216201T 216202T 216203T

32 Biaya sanksi/denda, dan sejenisnya Meliputi biaya terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.

216400T

33 Beban pajak dan sejenisnya Meliputi beban dalam rangka kewajiban pajak kepada pemerintah

216100T

34 Biaya atas hak untuk penggunaan sumber daya alam Meliputi biaya terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty), ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .

216500T

35 Lainnya

290100T

Halaman 8 dari 32

190


DAFTAR SANDI TRANSAKSI SALDO DAN MUTASI REKENING GIRO LUAR NEGERI Keterangan A. Penjualan barang Penjualan barang ke luar wilayah Indonesia. 1 Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut keluar wilayah pabean Indonesia a. Ekspor barang, f.o.b. (free on board ) b. Pengembalian dana (refunds ) 2 Penjualan barang di dalam wilayah Indonesia Meliputi penjualan barang dimana barang tersebut tidak keluar wilayah pabean Indonesia a. Penjualan barang b. Pengembalian dana (refunds ) Penjualan barang di luar negeri 3 Meliputi penjualan barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia a. Penjualan barang b. Pengembalian dana (refunds )

SJT

101100T 201300T

109900T 201310T

101800T 201900T

B. Pendapatan 4 Pendapatan Manufaktur 101600T Meliputi pendapatan atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. 5

Pendapatan atas jasa pemeliharaan dan perbaikan

101700T

Meliputi pendapatan atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat milik pihak lain. 6

Pendapatan transportasi Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir. a. Pendapatan transportasi penumpang (Passenger ) Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula pendapatan seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya b. Pendapatan transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya c. Pendapatan transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor Meliputi pendapatan atas penggunaan sarana transportasi utnuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya d. Pendapatan atas jasa penunjang transportasi Merupakan pendapatan atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.

102101T 102102T 102103T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya e. Pendapatan pos dan kurir Meliputi pendapatan atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta pendapatan atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas permintaan nasabah (door to door delivery )

102501T 102502T 102503T 105001T

102201T 102202T 102203T

102401T 102402T 102403T

191

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-a 3-a Keterangan 7

SJT

Pendapatan Travel a. Perjalanan bisnis Meliputi seluruh pendapatan perjalanan dalam rangka bisnis

103001T

b. Perjalanan non bisnis Meliputi seluruh pendapatan perjalanan non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.

103002T

8

Pendapatan pendidikan/pelatihan Meliputi seluruh pendapatan dalam rangka penyediaan jasa pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya) seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.

104000T

9

Pendapatan telekomunikasi Meliputi pendapatan dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui

105102T

10

Pendapatan komputer Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan instalasi hardware, software dan jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1)

109000T

11

Pendapatan informasi Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi ( news ), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.

109100T

12

Pendapatan konstruksi di Indonesia Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun b. lebih dari satu tahun

106201T 106202T

Pendapatan konstruksi di luar negeri Meliputi pendapatan atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun b. lebih dari satu tahun

106101T 106102T

13

14

Pendapatan asuransi Meliputi pendapatan atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, yang meliputi: a. Asuransi langsung (direct insurance ) - Asuransi jiwa (life insurance ) 1) Pendapatan premi (premium earned ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Pendapatan klaim (claims received) 4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 5) Komisi diterima (commission received ) - Asuransi non-jiwa (nonlife insurance ) 1) Pendapatan premi (premium earned ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Pendapatan klaim (claims received) 4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 5) Komisi diterima (commission received ) b. Reasuransi (reinsurance ) 1) Pendapatan premi (premium earned ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Pendapatan klaim (claims received) 4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 5) Komisi diterima (commission received )

107101T 107102T 107103T 107104T 107105T 107201T 107202T 107203T 107204T 107205T

107301T 107302T 107303T 107304T 107305T

c. Pendapatan atas jasa penunjang asuransi ( auxiliary insurance services ) 107400T meliputi pendapatan atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.

Halaman 10 dari 32

192

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran 4-a3-a Keterangan

SJT

15

Pendapatan keuangan 108000T Meliputi pendapatan atas penyediaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) fee jasa intermediasi terkait dengan letters of credit , bankers' acceptances, penyediaan fasilitas

16

Pendapatan atas penggunaan hak kekayaan intelektual Meliputi pendapatan atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.

110000T

17

Pendapatan penelitian dan pengembangan Mencakup pendapatan yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru.

112000T

18

Pendapatan di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan.

112100T

Mencakup pendapatan dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan. 19

Pendapatan periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik Mencakup pendapatan periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat.

112200T

20

Pendapatan arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. Mencakup pendapatan terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis.

112300T

21

Pendapatan di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan Mencakup pendapatan atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya; serta jasa veteriner

112400T

22

Pendapatan Operational leasing Meliputi pendapatan dari leasing (rental ) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.

111100T

23

Pendapatan terkait perdagangan Mencakup pendapatan komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi agen perjalanan.

112500T

24

Pendapatan bisnis lainnya Mencakup pendapatan atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan.

119900T

25

Pendapatan di bidang seni, budaya, dan rekreasi Meliputi pendapatan yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.

113000T

26

Pendapatan atas barang/jasa yang diberikan ke pemerintah asing Meliputi pendapatan atas penyediaan barang/jasa kepada kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti penjualan alat kantor) serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).

114000T

27

Bunga, dividen dan sejenisnya a. Bunga, bagi hasil, margin, dan bonus: 1) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 3) Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ). 4) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun

118101T 118102T 118200T 118300T

118401T 118402T

193

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan 5) Gold swap b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 28

SJT 118500T 117000T

Pendapatan atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit 118600T Meliputi pendapatan berupa fee yang diterima pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan

gold loan/deposit 29

Pendapatan tenaga kerja Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.

30

Pendapatan sewa tanah dan gedung Meliputi pendapatan sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya. a. tanah b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya

116300T

111201T 111202T 111203T

31

Hibah dan sejenisnya Meliputi penerimaan atas hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset 116201T b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset 116202T c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets), seperti mesin 116203T

32

Pendapatan sanksi/denda, dan sejenisnya Meliputi pendapatan terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.

116400T

33

Pendapatan pajak dan sejenisnya Meliputi restitusi pajak dari pemerintah

116100T

34

Pendapatan atas hak untuk penggunaan sumber daya alam Meliputi pendapatan terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral ( royalty ), ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .

116500T

35

Simpanan a. Bertambahnya OCA atas beban OCA lainnya milik Perusahaan pelapor. b. Bertambahnya OCA atas beban giro/simpanan lainnya pada lembaga di luar negeri c. Bertambahnya OCA atas beban giro/simpanan di bank domestik

36

Setoran Jaminan Meliputi penerimaan dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu

37

Perdagangan valuta asing Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward: a. Transaksi spot (termasuk penukaran valuta asing secara langsung dengan pedagang valuta asing atau pihak lainnya) 1) valuta asing terhadap rupiah 2) antar valuta asing b. Transaksi forward : 1) valuta asing terhadap rupiah 2) antar valuta asing

38

Transaksi surat-surat berharga Meliputi penjualan saham dan surat-surat berharga lainnya serta meliputi penjualan unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah. a. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk: 1) Saham 2) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity ) lebih dari satu tahun a) Obligasi b) Medium Term Notes (MTNs) c) Surat berharga jangka panjang lainnya

125500T 125600T 125700T

128000T

126100T 126200T 126300T 126400T

131100T 132100T 132200T 132300T

194

LanjutanLampiran Lampiran 3-a 4-a Lanjutan Keterangan

SJT 3) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun a) Treasury Bills b) Promissory Notes (PNs/Promes) c) Surat berharga jangka pendek lainnya

b. Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk: 1) Efek ekuitas a) Saham b) Efek ekuitas lainnya, seperti warrant dan right 2) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) lebih dari satu tahun (jangka panjang): a) Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) b) Obligasi Perusahaan c) Medium Term Notes (MTNs) d) Lembaga Surat berharga Keuangan jangka Nonpanjang Bank dan lainnya. perusahaan lainnya

133100T 133200T 133300T

134100T 134200T

135100T 135200T 135300T 135400T

3) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun (jangka pendek): a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) b) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) c) Promissory Notes (PNs/Promes ) - induk perusahaan/kantor pusat di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud - anak perusahaan/kantor cabang di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud - perusahaan dalam satu grup di luar negeri dengan bank penerbit saham dimaksud - non-afiliasi dengan bank penerbit saham dimaksud (lainnya?) d) Negotiable Certificate of Deposit (NCD) d) Lembaga Surat berharga Keuangan jangka Non pendek Bank dan lainnya. perusahaan lainnya

136100T 136200T 136300T

136400T 136500T

c. Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund )

137200T

39

Penyertaan dalam Reksadana Meliputi penerimaan dalam rangka penyertaan di reksadana (termasuk unit trust, dan lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek)

137300T

40

Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement (Repo) Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penjualan surat berharga secara repo oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun b. Penjualan kembali surat berharga repo oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara repo dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun d. Pembelian surat berharga yang dijual secara repo dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun

41

Transaksi derivatif dan employee stock options a. Transaksi derivatif dan transaksi terkait lainnya Meliputi penerimaan dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, broker, atau dealer. 1) Keuntungan atas transaksi forward atau sejenisnya (seperti swaps dan futures ) 2) Penerimaan untuk forward rate agreement (FRA) 3) Penerimaan dalam transaksi interest swap atau currency swap , seperti penerimaan bunga bulanan untuk transaksi the floating leg dan pembayaran annual coupon untuk the fixed leg 4) Penerimaaaan untuk initial/repayable margin seperti initial margin dalam transaksi repo surat berharga, securities lending 5) Penerimaaaan untuk variation /nonrepayable margin 6) Penerimaan premium dalam transaksi option 7) Penerimaan pokok (principal ) dalam transaksi currency swap di awal transaksi (first leg ). Termasuk penerimaan dimuka dalam transaksi over the counter (OTC) swaps 8) Penerimaan pokok (principal) dalam transaksi currency swap pada saat transaksi berakhir (final leg) 9) Penerimaaan premi dalam transaksi credit default swap

138101T 138102T 138201T 138202T

126500T 126700T 126801T 126900T 127000T 126600T 127100T 127200T 127300T

195

LanjutanLampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan

SJT

b. Employee stock options 127400T Merupakan call options yang diterbitkan sebagai bentuk kompensasi dan insentif bagi pegawai perusahaan. Dikenal juga sebagai executive stock options karena biasanya hanya diberikan pada manajer senior perusahaan. Penerima ESO mendapat hak untuk melakukan exercise pada tanggal tertentu atau pada setiap saat sebelum atau segera setelah mengundurkan diri atau pensiun dari perusahaan.

42

43

Transaksi pinjaman a. Pemberian pinjaman dengan jangka waktu : 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun b. Penarikan pinjaman dengan jangka waktu : 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun c. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu: 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun d. Financial leasing Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli. e. Factoring Meliputi penjualan piutang/tagihan keuangan, dengan debitur: 1) Bank di Indonesia, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 2) Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 3) Bank di luar negeri, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 4) Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun

Working capital/cashcall

122100T 122200T 123100T 123200T 123300T

124001T 124002T 124101T 124102T 124201T 124202T 124301T 124302T 124400T

Meliputi penerimaan dana yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku, dan membayar upah

44

Gold swap Meliputi penerimaaan atas transaksi gold swap (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang ( cash provider ) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas ( gold owner ) dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penyerahan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun b. Pengembalian dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun c.. Penerimaan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun d. Penerimaan dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun

45

46

Penerimaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal a. Penerimaan modal 1) di Indonesia 2) di luar Indonesia b. Divestasi penyertaan modal 1) di Indonesia 2) di luar Indonesia

124701T 124702T 124801T 124802T

120101T 120102T 120201T 120202T

Jual beli hak paten, hak cipta, lisensi, dan sejenisnya Meliputi penjualan hak kepemilikan waralaba ( franchise ), trademarks, dan hasil dari penelitian dan pengembangan

196

a. Franchise dan trademarks b. Hasil penelitian dan pengembangan

119101T 119102T

Halaman 14 dari 32

197

Lanjutan Lampiran 4-a3-a Lanjutan Lampiran Keterangan 47

Jual beli tanah, dan gedung Meliputi penjualan: a. Tanah b. Gedung

48

Penyelesaian saldo rekening ( netting ) Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

49

Advance payment Meliputi seluruh pembayaran dimuka dalam rangka: a. barang ekspor dan impor b. asuransi c. lainnya (sebutkan)

SJT

119201T 119202T 112900T

101400T 107500T 107600T

50

Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement ) Meliputi penerimaan atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka Initial Publlic Offering (IPO) dan private placement .

107700T

51

Kelebihan pembayaran ( refund ) serta kelebihan pengakuan utang/piutang Meliputi seluruh penerimaan karena pengembalian atas kelebihan pembayaran serta kelebihan pengakuan utang/piutang di luar ekspor/impor

113900T

52

Penerimaan dibawah threshold Meliputi seluruh penerimaan dengan nilai per transaksi di bawah USD10,000

53

Reimbursement atas dana talangan Meliputi seluruh penerimaan sebagai pengganti atas pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk kegiatan tertentu

107800T

54

Penerimaan dari Bank Dalam Negeri

170100T

55

Lainnya

190200T

Halaman 15 dari 32

198

Lanjutan 4-a3-a LanjutanLampiran Lampiran

DAFTAR SANDI TRANSAKSI SALDO DAN MUTASI REKENING GIRO LUAR NEGERI Keterangan A. Pembelian barang 1 Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia. Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut masuk wilayah pabean Indonesia a. Impor barang, f.o.b. (free on board ) b. Pengembalian dana (refunds ) dalam rangka impor 2 Pembelian barang di dalam wilayah Indonesia Meliputi pembelian barang dimana barang tersebut berasal dan tidak keluar wilayah pabean Indonesia a. Pembelian barang b. Pengembalian dana (refunds ) 3 Pembelian barang di luar negeri Meliputi pembelian barang di luar negeri dimana barang tersebut tidak melalui wilayah pabean Indonesia a. Pembelian barang b. Pengembalian dana (refunds )

SJT

201200T 101300T

209900T 101310T

201800T 101900T

B. Beban 4 Pembayaran Manufaktur bukan Biaya Manufaktur 201600T Meliputi biaya atas jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan. 5

Biaya pemeliharaan dan perbaikan Meliputi biaya atas pemeliharaan dan perbaikan barang, seperti pemeliharaan kapal, perbaikan pesawat .

6

Biaya transportasi Transportasi merupakan proses pemindahan orang dan objek lain dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan jasa pendukungnya. Termasuk transportasi adalah jasa pos dan kurir. a. Jasa transportasi penumpang (Passenger ) Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula biaya-biaya seperti kelebihan bagasi dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.

7

201700T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya b. Jasa transportasi barang (Freight ) dalam rangka ekspor dan impor Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya c. Jasa transportasi barang (Freight ) di luar ekspor dan impor Meliputi biaya atas penggunaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka ekspor dan impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak. 1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya d. Jasa penunjang transportasi Merupakan biaya atas jasa penunjang transportasi yang meliputi berbagai jasa yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa:penanganan cargo; pergudangan; pengepakan; panduan navigasi; pemeliharaan dan pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan fee untuk agen transportasi.

202101T 202102T 202103T

1) Transportasi laut 2) Transportasi udara 3) Transportasi lainnya e. Jasa pos dan kurir Meliputi biaya atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta biaya untuk pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara express atas permintaan nasabah (door to door delivery )

202501T 202502T 202503T 205000T

Biaya Travel a. Perjalanan bisnis Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri dalam rangka bisnis b. Perjalanan non bisnis Meliputi seluruh biaya perjalanan ke luar negeri non bisnis, seperti dalam rangka pengobatan, dan liburan.

202201T 202202T 202203T

202401T 202402T 202403T

203001T

203002T

Halaman 16 dari 32

199


SJT

8

Biaya Pendidikan/pelatihan Meliputi seluruh biaya pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, dan konsumsi.

204000T

9

Biaya telekomunikasi 205100T Meliputi biaya dalam rangka telekomunikasi a.l.: (1) transmisi suara, gambar, data atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, e-mail, dan faksimili, (2) jasa akses secara online seperti penyediaan akses ke internet.

10 Pembayaran komputer Mencakup biaya instalasi hardware, software dan biaya pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan software atas permintaan pembeli; (2) penjualan software yang diproduksi masal (termasuk yang di-download); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem software dan aplikasi; (5) jasa konsultasi hardware dan software; (6) jasa instalasi hardware dan software; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem.

209000T

11 Pembayaran informasi Mencakup biaya yang berkaitan dengan penyediaan informasi (news), a.l. meliputi: (1) jasa keagenan berita yang mencakup penyediaan berita, foto, dan artikel di media; serta (2) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala.

209100T

12 Biaya konstruksi di Indonesia Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun 206201T b. lebih dari satu tahun 206202T 13 Biaya konstruksi di luar negeri Meliputi biaya atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi (berupa gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, dan lainnya) di luar Indonesia dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun 206101T b. lebih dari satu tahun 206102T 14 Biaya asuransi Meliputi biaya atas penyediaan berbagai jenis asuransi, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, yang meliputi: a. Asuransi langsung (direct insurance ) - Asuransi jiwa ( life insurance ) 1) Pembayaran premi (premium expense ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Pembayaran klaim (claims expense ) 4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 5) Komisi diterima (commission received ) 6) dikurangi: pendapatan komisi - Asuransi non-jiwa ( nonlife insurance ) 1) Pembayaran premi (premium expense ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Pembayaran klaim (claims expense ) 4) dikurangi: Premi reasuransi/retrosesi 5) Komisi diterima (commission received ) 6) dikurangi: pendapatan komisi

207101T 207102T 207103T 207104T 207105T

207201T 207202T 207203T 207204T 207205T 207301T

b. Reasuransi (reinsurance ) 1) Beban premi reasuransi (reinsurance premium expense ) 2) Suplemen premi (premium supplements ) 3) Beban klaim (claims expense ) 4) dikurangi: klaim reasuransi 5) Pembayaran reasuransi - Komisi diterima (commission received ) 6) dikurangi: pendapatan komisi

207302T 207303T 207304T 207305T

c. Jasa penunjang asuransi (auxiliary insurance services ) meliputi beban atas penyediaan jasa yang terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa broker dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.

207400T

15 Pembayaran jasa keuangan Meliputi biaya atas penggunaan jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga

208000T

16 Pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual Meliputi biaya atas penggunaan (termasuk reproduksi dan distribusi) hak paten, hak cipta, merek dagang, copyrights , dan waralaba (franchise ) dan sejenisnya.

210000T

Halaman 17 dari 32

200

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-a 3-a Keterangan

SJT

17 Pembayaran penelitian dan pengembangan 212000T Mencakup biaya yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru. 18 Biaya di bidang hukum, akuntansi termasuk konsultasi pajak, konsultasi manajemen, dan kehumasan. Mencakup biaya dalam rangka pemberian jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen dan kehumasan, seperti pendapatan atas audit keuangan (financial audit ) suatu perusahaan.

212100T

19 Pembayaran periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik 212200T Mencakup biaya periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; dan penyelenggaraan jajak pendapat. 20 Pembayaran arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya. 212300T Mencakup biaya terkait dengan desain arsitektur; perencanaan, desain, dan pengawasan proyek bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya; serta jasa survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan inspeksi teknis. 21 Pembayaran di bidang pengolahan sampah dan polusi, pertanian, dan pertambangan 212400T Mencakup biaya atas jasa pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya; serta jasa veteriner 22 Pembayaran Operational leasing Meliputi biaya atas leasing (rental) barang seperti rig dan carter sarana transportasi tanpa awak seperti kapal laut.

211100T

23 Pembayaran terkait perdagangan Mencakup biaya komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk fee broker keuangan dan komisi agen perjalanan.

212500T

24 Pembayaran bisnis lainnya Mencakup biaya atas jasa penempatan personel, pelayanan keamanan dan investigasi; penerjemahan dan interpretasi, fotografi; pembersihan bangunan.

219900T

25 Pembayaran di bidang seni, budaya, dan rekreasi Meliputi biaya yang terkait dengan: (1) audiovisual, yaitu jasa dan fee atas produksi film, program radio dan televisi, rekaman musik, pertunjukan musik dan teater, kegiatan olahraga atau sirkus. Termasuk disini adalah sewa, fee atas penggunaan hak distribusinya, dan fee yang diterima oleh aktor, sutradara, dan produser yang terlibat; serta (2) budaya dan rekreasi lainnya seperti jasa yang terkait dengan aktivitas di museum, perpustakaan, arsip, serta aktivitas olah raga, rekreasi dan budaya lainnya.

213000T

26 Pembayaran atas barang/jasa yang diberikan ke pemerintah asing Meliputi biaya atas penyediaan barang/jasa dari kedutaaan/konsulat/atase asing (seperti passport, visa) serta organisasi internasional (seperti PBB, Bank Dunia, IMF dan IDB).

214000T

27 Bunga, dividen dan sejenisnya a. Bunga, bagi hasil, dan margin: 1) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk (seperti promissory notes , commercial papers , dan obligasi serta Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank - SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 2) Rekening giro dan simpanan, termasuk tabungan dan deposito mudharabah. 3) Pinjaman (termasuk financial leasing, murabahah, musyarakah, salam paralel, istishna' paralel, dan ijarah ). 4) Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk (seperti promissory notes, commercial papers , dan obligasi serta SIMA). a) Sampai dengan satu tahun b) Lebih dari satu tahun 5) Gold swap b. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana 28 Biaya (Fee) atas transaksi securities lending dan gold loan/deposit Meliputi fee dibayarkan kepada pemilik surat berharga/emas dalam rangka transaksi securities lending dan gold

218101T 218102T 218300T

218401T 218402T 218500T 217000T 218600T

loan/deposit 29 Biaya tenaga kerja 216300T Meliputi gaji, upah dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja. 30 Biaya sewa tanah dan gedung Meliputi biaya sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya. a. tanah b. ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah dan sejenisnya

211201T 211202T 211203T

Halaman 18 dari 32

201

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-a 3-a Keterangan

SJT

31 Hibah dan sejenisnya Meliputi biaya untuk hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (social security scheme), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk cash) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli fixed asset c. Hibah atau sejenisnya dalam bentuk barang (nonfinancial assets ), seperti mesin

216201T 216202T 216203T

32 Biaya sanksi/denda, dan sejenisnya Meliputi biaya terkait denda/sanksi dan kegiatan sejenis, seperti denda atas keterlambatan penyerahan barang.

216400T

33 Beban pajak dan sejenisnya Meliputi beban dalam rangka kewajiban pajak kepada pemerintah

216100T

34 Biaya atas hak untuk penggunaan sumber daya alam Meliputi biaya terkait hak penggunaan sumber daya alam a.l. dalam rangka penggalian deposit mineral (royalty), ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), dan kegiatan sejenis .

216500T

35 Simpanan a. Berkurangnya OCA atas untung OCA lainnya milik Perusahaan pelapor. b. Berkurangnya OCA atas untung giro/tabungan lainnya pada lembaga di luar negeri c. Berkurangnya OCA atas untung giro/tabungan lainnya di bank domestik

225500T 225600T 225700T

36 Setoran Jaminan Meliputi pembayaran dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu

228000T

37 Perdagangan valuta asing Meliputi penyelesaian transaksi spot dan forward: a. Transaksi spot (termasuk penukaran valuta asing secara langsung dengan pedagang valuta asing atau pihak lainnya) 1) valuta asing terhadap rupiah 2) antar valuta asing b. Transaksi forward : 1) valuta asing terhadap rupiah 2) antar valuta asing 38 Transaksi surat-surat berharga Meliputi pembelian saham dan surat-surat berharga lainnya serta meliputi pembelian unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah. a. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk: 1) Saham 2) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity ) lebih dari satu tahun a) Obligasi b) Medium Term Notes (MTNs) c) Surat berharga jangka panjang lainnya 3) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun a) Treasury Bills b) Promissory Notes (PNs/Promes ) c) Surat berharga jangka pendek lainnya b. Surat berharga yang diterbitkan oleh penduduk: 1) Efek ekuitas a) Saham b) Efek ekuitas lainnya, seperti warrant dan right 2) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) lebih dari satu tahun (jangka panjang): a) Obligasi pemerintah Republik Indonesia seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) b) Obligasi Perusahaan c) Medium Term Notes (MTNs) d) d) Lembaga Surat berharga Keuangan jangka Nonpanjang Bank dan lainnya. perusahaan lainnya

226100T 226200T 226300T 226400T

231100T 232100T 232200T 232300T

233100T 233200T 233300T

234100T 234200T

235100T 235200T 235300T 235400T

3) Surat utang berjangka waktu (berdasarkan original maturity) sampai dengan satu tahun (jangka pendek): a) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) b) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) c) Promissory Notes (PNs/Promes ) - induk perusahaan/kantor pusat di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud - anak perusahaan/kantor cabang di luar negeri dari bank penerbit saham dimaksud

236100T 236200T 236300T

Halaman 19 dari 32

202

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan - perusahaan dalam satu grup di luar negeri dengan bank penerbit saham dimaksud - non-afiliasi dengan bank penerbit saham dimaksud (lainnya?) d) Negotiable Certificate of Deposit (NCD) d) d) Lembaga Surat berharga Keuangan jangka Non pendek Bank dan lainnya. perusahaan lainnya c. Reksadana yang diperdagangkan (Exchange Traded Fund ) 39 Penyertaan dalam Reksadana Meliputi pembayaran dalam rangka penyertaan di reksadana (termasuk unit trust, dan lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek) 40 Transaksi Surat-Surat Berharga Secara Repurchase Agreement (Repo) Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga dimana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penjualan surat berharga secara repo oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun b. Penjualan kembali surat berharga repo oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara repo dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun d. Pembelian surat berharga yang dijual secara repo dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun 41 Transaksi derivatif dan employee stock options a. Transaksi derivatif dan transaksi terkait lainnya Meliputi pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, broker, atau dealer. 1) Kerugian atas transaksi forward atau sejenisnya (seperti swaps dan futures ) 2) Pembayaran untuk forward rate agreement (FRA) 3) Pembayaran dalam transaksi interest swap atau currency swap , seperti pembayaran bunga bulanan untuk transaksi the floating leg dan pembayaran annual coupon untuk the fixed leg 4) Pembayaran untuk initial/repayable margin seperti initial margin dalam transaksi repo surat berharga, securities lending 5) Pembayaran untuk variation /nonrepayable margin 6) Pembayaran premium dalam transaksi option 7) Pembayaran pokok (principal ) dalam transaksi currency swap di awal transaksi (first leg ). Termasuk penerimaan/pembayaran dimuka dalam transaksi over the counter (OTC) swaps 8) Pembayaran pokok (principal) dalam transaksi currency swap pada saat transaksi berakhir (final leg) 9) Pembayaran premi dalam transaksi credit default swap b. Employee stock options Merupakan call options yang diterbitkan sebagai bentuk kompensasi dan insentif bagi pegawai perusahaan. Dikenal juga sebagai executive stock options karena biasanya hanya diberikan pada manajer senior perusahaan. Penerima ESO mendapat hak untuk melakukan exercise pada tanggal tertentu atau pada setiap saat sebelum atau segera setelah mengundurkan diri atau pensiun dari perusahaan.

42 Transaksi pinjaman a. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu : 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun b. Penarikan pinjaman dengan jangka waktu : 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun c. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu: 1) Sampai dengan satu tahun 2) Lebih dari satu tahun d. Financial leasing Meliputi leasing berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli. e. Factoring Meliputi pembelian piutang/tagihan keuangan, dengan debitur: 1) Bank di Indonesia, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b)Lebih dari satu tahun 2) Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b)Lebih dari satu tahun 3) Bank di luar negeri, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b)Lebih dari satu tahun 4) Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu: a) Sampai dengan satu tahun b)Lebih dari satu tahun 43 Working capital/cashcall

SJT

236400T 236500T 237200T 237300T

238301T 238302T 238401T 238402T

226500T 226700T 226801T 226900T 227000T 226600T 227100T 227200T 227300T 227400T

222100T 222200T

223100T 223200T 223300T

224001T 224002T 224101T 224102T 224201T 224202T 224301T 224302T 224400T

203

Meliputi pengiriman dana yang akan digunakan antara lain untuk membeli bahan baku, dan membayar upah

Halaman 20 dari 32

204

LanjutanLampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a Keterangan 44 Gold swap Meliputi penerimaaan atas transaksi gold swap (penukaran emas dengan uang) dimana pihak pemberi uang ( cash provider ) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas (gold owner ) dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penyerahan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun b. Pengembalian dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun c.. Penerimaan dana oleh cash provider dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun d. Penerimaan dana oleh gold owner dalam transaksi gold swap dengan jangka waktu perjanjian: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun 45 Penerimaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal a. Penerimaan modal 1) di Indonesia 2) di luar Indonesia b. Divestasi penyertaan modal 1) di Indonesia 2) di luar Indonesia

SJT

224501T 224502T 224601T 224602T

220101T 220102T 220201T 220202T

46 Jual beli hak paten, hak cipta, lisensi, dan sejenisnya Meliputi pembelian hak kepemilikan waralaba (franchise ), trademarks, dan hasil dari penelitian dan pengembangan a. Franchise dan trademarks b. Hasil penelitian dan pengembangan 47 Jual beli tanah, dan gedung Meliputi pembelian: a. Tanah b. Gedung 48 Penyelesaian saldo rekening ( netting ) Meliputi penyelesaian saldo rekening antara kantor cabang dengan kantor cabang lainnya/kantor pusat dari suatu perusahaan atau antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 49 Advance payment Meliputi seluruh pembayaran dimuka dalam rangka: a. barang ekspor dan impor b. asuransi c. lainnya (sebutkan)

219101T 219102T

219201T 219202T 212900T

201400T 207500T 207600T

50 Pembayaran/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan IPO dan private placement ) 207700T Meliputi pembayaran atau pengembalian uang pemesanan surat berharga dalam rangka Initial Publlic Offering (IPO) dan private placement . 51 Kelebihan pembayaran (refund) serta kelebihan pengakuan utang/piutang 213900T Meliputi seluruh pembayaran karena pengembalian atas kelebihan penerimaan serta kelebihan pengakuan utang/piutang di luar ekspor/impor 52 Pembayaran/penerimaan dibawah threshold Meliputi seluruh pembayaran dengan nilai per transaksi di bawah USD10,000 53 Pembayaran ke Bank Dalam Negeri 54 Dana talangan Meliputi seluruh pembayaran untuk kegiatan tertentu dimana dana yang telah dikeluarkan akan ditagihkan kembali ke pihak yang terkait kegiatan dimaksud 55 Lainnya

270100T 207800T

290200T

Halaman 21 dari 32

205


DAFTAR SANDI TRANSAKSI PIUTANG USAHA FORM : C0005-C0006 Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Debet Piutang Premi Debet Piutang Reasuransi Debet Piutang Retrosesi Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Kredit Piutang Premi Kredit Piutang Reasuransi Kredit Piutang Retrosesi Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) Adjusment Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Adjusment Debet Piutang Premi Adjusment Debet Piutang Reasuransi Adjusment Debet Piutang Retrosesi Adjusment Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) Adjusment Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Adjusment Kredit Piutang Premi Adjusment Kredit Piutang Reasuransi Adjusment Kredit Piutang Retrosesi Adjusment Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) Perubahan Lain Debet Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Perubahan Lain Debet Piutang Premi Perubahan Lain Debet Piutang Reasuransi Perubahan Lain Debet Piutang Retrosesi Perubahan Lain Debet Piutang Klaim (Claims Receivable) Perubahan Lain Kredit Premi Dibayar Dimuka (Prepaid Premiums) Perubahan Lain Kredit Piutang Premi Perubahan Lain Kredit Piutang Reasuransi Perubahan Lain Kredit Piutang Retrosesi Perubahan Lain Kredit Piutang Klaim (Claims Receivable) Debet Piutang Penjualan Barang Kredit Piutang Penjualan Barang Adjusment Debet Piutang Penjualan Barang Adjusment Kredit Piutang Penjualan Barang mutasi lainnya debet piutang penjualan mutasi lainnya kredit piutang penjualan Debet Piutang Nasabah Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Debet Piutang Margin Debet Piutang perusahaan efek Debet Rekening nasabah Kredit Piutang Nasabah Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Kredit Piutang Margin Kredit Piutang perusahaan efek Kredit Rekening nasabah Adjusment Debet Piutang Nasabah Adjusment Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Adjusment Debet Piutang Margin Adjusment Debet Piutang perusahaan efek Adjusment Debet Rekening nasabah Adjusment Kredit Piutang Nasabah Adjusment Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Adjusment Kredit Piutang Margin Adjusment Kredit Piutang perusahaan efek Adjusment Kredit Rekening nasabah Perubahan Lain Debet Piutang Nasabah Perubahan Lain Debet Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Perubahan Lain Debet Piutang Margin Perubahan Lain Debet Piutang perusahaan efek Perubahan Lain Debet Rekening nasabah Perubahan Lain Kredit Piutang Nasabah Perubahan Lain Kredit Efek Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) Perubahan Lain Kredit Piutang Margin Perubahan Lain Kredit Piutang perusahaan efek Perubahan Lain Kredit Rekening nasabah

124021A 124022A 124023A 124024A 124025A 224021A 224022A 224023A 224024A 224025A 324021A 324022A 324023A 324024A 324025A 424021A 424022A 424023A 424024A 424025A 524021A 524022A 524023A 524024A 524025A 624021A 624022A 624023A 624024A 624025A 140001A 240001A 340001A 440001A 540001A 640001A 124031A 124032A 124033A 124034A 124035A 224031A 224032A 224033A 224034A 224035A 324031A 324032A 324033A 324034A 324035A 424031A 424032A 424033A 424034A 424035A 524031A 524032A 524033A 524034A 524035A 624031A 624032A 624033A 624034A 624035A Halaman 22 dari 32

206

Lanjutan 3-a Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI DERIVATIF FORM : C0011-C0012 Debet Spot Debet Forward/Futures Debet Swap Debet Option Debet Spot Debet Forward/Futures Debet Swap Debet Option Kredit Spot Kredit Forward/Futures Kredit Swap Kredit Option Kredit Spot Kredit Forward/Futures Kredit Swap Kredit Option Adjusment Debet Spot Adjusment Debet Forward/Futures Adjusment Debet Swap Adjusment Debet Option Adjusment Debet Spot Adjusment Debet Forward/Futures Adjusment Debet Swap Adjusment Debet Option Adjusment Kredit Spot Adjusment Kredit Forward/Futures Adjusment Kredit Swap Adjusment Kredit Option Adjusment Kredit Spot Adjusment Kredit Forward/Futures Adjusment Kredit Swap Adjusment Kredit Option Perubahan Lain Debet Spot Perubahan Lain Debet Forward/Futures Perubahan Lain Debet Swap Perubahan Lain Debet Option Perubahan Lain Debet Spot Perubahan Lain Debet Forward/Futures Perubahan Lain Debet Swap Perubahan Lain Debet Option Perubahan Lain Kredit Spot Perubahan Lain Kredit Forward/Futures Perubahan Lain Kredit Swap Perubahan Lain Kredit Option Perubahan Lain Kredit Spot Perubahan Lain Kredit Forward/Futures Perubahan Lain Kredit Swap Perubahan Lain Kredit Option

126100A 126300A 126500A 126600A 126100K 126300K 126500K 126600K 226100A 226300A 226500A 226600A 226100K 226300K 226500K 226600K 326100A 326300A 326500A 326600A 326100K 326300K 326500K 326600K 426100A 426300A 426500A 426600A 426100K 426300K 426500K 426600K 526100A 526300A 526500A 526600A 526100K 526300K 526500K 526600K 626100A 626300A 626500A 626600A 626100K 626300K 626500K 626600K Halaman 23 dari 32

207

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-a 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA FORM : C0013-C0014 Debet Bunga/Deviden Saham Listed Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Debet Bunga/Deviden Promissory Notes Debet Bunga/Deviden Commercial Papers Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes

121611A 121612A 121613A 121811A 121812A 121711A 121712A 121713A

208

Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Kredit Bunga/Deviden Saham Listed Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Listed Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted Adjusment Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Adjusment Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units Adjusment Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Adjusment Debet Bunga/Deviden Promissory Notes Adjusment Debet Bunga/Deviden Commercial Papers Adjusment Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes Adjusment Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance Adjusment Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Adjusment Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Adjusment Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Adjusment Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit Adjusment Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Adjusment Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit Adjusment Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities Adjusment Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Listed Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted Adjusment Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Adjusment Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units Adjusment Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Adjusment Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes Adjusment Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers Adjusment Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes Adjusment Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance

121714A 121715A 121716A 121717A 121718A 121719A 121720A 121721A 121722A 121723A 121599A 221611A 221612A 221613A 221811A 221812A 221711A 221712A 221713A 221714A 221715A 221716A 221717A 221718A 221719A 221720A 221721A 221722A 221723A 221599A 321611A 321612A 321613A 321811A 321812A 321711A 321712A 321713A 321714A 321715A 321716A 321717A 321718A 321719A 321720A 321721A 321722A 321723A 321599A 421611A 421612A 421613A 421811A 421812A 421711A 421712A 421713A 421714A Halaman 24 dari 32

209

LanjutanLampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA FORM : C0013-C0014 Adjusment Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Adjusment Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Adjusment Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Adjusment Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit Adjusment Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Adjusment Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit

421715A 421716A 421717A 421718A 421719A 421720A 421721A 421722A

210

Adjusment Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities Adjusment Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Listed Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Unlisted Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Money market fund shares/units Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Promissory Notes Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Commercial Papers Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Banker's Acceptance Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Utang Repo Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Certificate of Deposit Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Asset Backed Securities Perubahan Lain Debet Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Listed Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Unlisted Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Saham Lainnya (termasuk saham repo) Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Money market fund shares/units Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Other investment fund shares/units Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Promissory Notes Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Commercial Papers Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden T-Bills / T-Notes Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Banker's Acceptance Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Obligasi / Bonds Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Notes / FRN Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Medium Term Notes / MTN Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Repo Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Utang Lainnya Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Certificate of Deposit Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Negotiable Certificate Deposit Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Floating Rate Certificate of Deposit Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Asset Backed Securities Perubahan Lain Kredit Bunga/Deviden Surat Berharga Lainnya Debet Saham Listed Debet Saham Unlisted Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) Debet Money market fund shares/units Debet Other investment fund shares/units Debet Promissory Notes Debet Commercial Papers Debet T-Bills / T-Notes Debet Banker's Acceptance Debet Obligasi / Bonds Debet Floating Rate Notes / FRN Debet Medium Term Notes / MTN Debet Surat Utang Repo Debet Surat Utang Lainnya Debet Certificate of Deposit Debet Negotiable Certificate Deposit Debet Floating Rate Certificate of Deposit Debet Asset Backed Securities

421723A 421599A 521611A 521612A 521613A 521811A 521812A 521711A 521712A 521713A 521714A 521715A 521716A 521717A 521718A 521719A 521720A 521721A 521722A 521723A 521599A 621611A 621612A 621613A 621811A 621812A 621711A 621712A 621713A 621714A 621715A 621716A 621717A 621718A 621719A 621720A 621721A 621722A 621723A 621599A 120611A 120612A 120613A 120811A 120812A 120711A 120712A 120713A 120714A 120715A 120716A 120717A 120718A 120719A 120720A 120721A 120722A 120723A Halaman 25 dari 32

211

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA FORM : C0013-C0014 Debet Surat Berharga Lainnya Kredit Saham Listed Kredit Saham Unlisted Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) Kredit Money market fund shares/units Kredit Other investment fund shares/units Kredit Promissory Notes Kredit Commercial Papers Kredit T-Bills / T-Notes Kredit Banker's Acceptance

120599A 220611A 220612A 220613A 220811A 220812A 220711A 220712A 220713A 220714A

212

Kredit Obligasi / Bonds Kredit Floating Rate Notes / FRN Kredit Medium Term Notes / MTN Kredit Surat Utang Repo Kredit Surat Utang Lainnya Kredit Certificate of Deposit Kredit Negotiable Certificate Deposit Kredit Floating Rate Certificate of Deposit Kredit Asset Backed Securities Kredit Surat Berharga Lainnya Adjusment Debet Saham Listed Adjusment Debet Saham Unlisted Adjusment Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) Adjusment Debet Money market fund shares/units Adjusment Debet Other investment fund shares/units Adjusment Debet Promissory Notes Adjusment Debet Commercial Papers Adjusment Debet T-Bills / T-Notes Adjusment Debet Banker's Acceptance Adjusment Debet Obligasi / Bonds Adjusment Debet Floating Rate Notes / FRN Adjusment Debet Medium Term Notes / MTN Adjusment Debet Surat Utang Repo Adjusment Debet Surat Utang Lainnya Adjusment Debet Certificate of Deposit Adjusment Debet Negotiable Certificate Deposit Adjusment Debet Floating Rate Certificate of Deposit Adjusment Debet Asset Backed Securities Adjusment Debet Surat Berharga Lainnya Adjusment Kredit Saham Listed Adjusment Kredit Saham Unlisted Adjusment Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) Adjusment Kredit Money market fund shares/units Adjusment Kredit Other investment fund shares/units Adjusment Kredit Promissory Notes Adjusment Kredit Commercial Papers Adjusment Kredit T-Bills / T-Notes Adjusment Kredit Banker's Acceptance Adjusment Kredit Obligasi / Bonds Adjusment Kredit Floating Rate Notes / FRN Adjusment Kredit Medium Term Notes / MTN Adjusment Kredit Surat Utang Repo Adjusment Kredit Surat Utang Lainnya Adjusment Kredit Certificate of Deposit Adjusment Kredit Negotiable Certificate Deposit Adjusment Kredit Floating Rate Certificate of Deposit Adjusment Kredit Asset Backed Securities Adjusment Kredit Surat Berharga Lainnya Perubahan Lain Debet Saham Listed Perubahan Lain Debet Saham Unlisted Perubahan Lain Debet Saham Lainnya (termasuk saham repo) Perubahan Lain Debet Money market fund shares/units Perubahan Lain Debet Other investment fund shares/units Perubahan Lain Debet Promissory Notes Perubahan Lain Debet Commercial Papers Perubahan Lain Debet T-Bills / T-Notes

220715A 220716A 220717A 220718A 220719A 220720A 220721A 220722A 220723A 220599A 320611A 320612A 320613A 320811A 320812A 320711A 320712A 320713A 320714A 320715A 320716A 320717A 320718A 320719A 320720A 320721A 320722A 320723A 320599A 420611A 420612A 420613A 420811A 420812A 420711A 420712A 420713A 420714A 420715A 420716A 420717A 420718A 420719A 420720A 420721A 420722A 420723A 420599A 520611A 520612A 520613A 520811A 520812A 520711A 520712A 520713A Halaman 26 dari 32

213

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-a Lanjutan 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI KEPEMILIKAN SURAT BERHARGA FORM : C0013-C0014 Perubahan Lain Debet Banker's Acceptance Perubahan Lain Debet Obligasi / Bonds Perubahan Lain Debet Floating Rate Notes / FRN Perubahan Lain Debet Medium Term Notes / MTN Perubahan Lain Debet Surat Utang Repo Perubahan Lain Debet Surat Utang Lainnya Perubahan Lain Debet Certificate of Deposit Perubahan Lain Debet Negotiable Certificate Deposit

520714A 520715A 520716A 520717A 520718A 520719A 520720A 520721A

214

Perubahan Lain Debet Floating Rate Certificate of Deposit Perubahan Lain Debet Asset Backed Securities Perubahan Lain Debet Surat Berharga Lainnya Perubahan Lain Kredit Saham Listed Perubahan Lain Kredit Saham Unlisted Perubahan Lain Kredit Saham Lainnya (termasuk saham repo) Perubahan Lain Kredit Money market fund shares/units Perubahan Lain Kredit Other investment fund shares/units Perubahan Lain Kredit Promissory Notes Perubahan Lain Kredit Commercial Papers Perubahan Lain Kredit T-Bills / T-Notes Perubahan Lain Kredit Banker's Acceptance Perubahan Lain Kredit Obligasi / Bonds Perubahan Lain Kredit Floating Rate Notes / FRN Perubahan Lain Kredit Medium Term Notes / MTN Perubahan Lain Kredit Surat Utang Repo Perubahan Lain Kredit Surat Utang Lainnya Perubahan Lain Kredit Certificate of Deposit Perubahan Lain Kredit Negotiable Certificate Deposit Perubahan Lain Kredit Floating Rate Certificate of Deposit Perubahan Lain Kredit Asset Backed Securities Perubahan Lain Kredit Surat Berharga Lainnya

520722A 520723A 520599A 620611A 620612A 620613A 620811A 620812A 620711A 620712A 620713A 620714A 620715A 620716A 620717A 620718A 620719A 620720A 620721A 620722A 620723A 620599A Halaman 27 dari 32

215

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-a 3-a

DAFTAR SANDI TRANSAKSI ASET LAINNYA FORM : C0015-C0016 140001A debet Kas dalam valas 140002A debet Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 140003A debet Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140004A debet Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140005A debet Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 140006A debet Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 140007A debet Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 140008A debet Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) 140009A debet Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva tetap) 140010A debet Pinjaman yg diberikan *) 140011A debet Tagihan lainnya *) debet Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 140102A debet Bunga Pinjaman yg diberikan 140110A debet Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 140111A 240001A kredit Kas dalam valas 240002A kredit Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 240003A kredit Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240004A kredit Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240005A kredit Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 240006A kredit Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 240007A kredit Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 240008A kredit Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) 240009A kredit Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva tetap) 240010A kredit Pinjaman yg diberikan *) 240011A kredit Tagihan lainnya *) 240102A kredit Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 240110A kredit Bunga Pinjaman yg diberikan 240111A kredit Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 340001A Adjusment debet Kas dalam valas 340002A Adjusment debet Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 340003A Adjusment debet Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340004A Adjusment debet Premi asuransi freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340005A Adjusment debet Premi asuransi nonjiwa selain freight dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi) 340006A Adjusment debet Piutang klaim asuransi jiwa (untuk perusahaan non asuransi) 340007A Adjusment debet Piutang klaim asuransi freight (untuk perusahaan non asuransi) 340008A Adjusment debet Piutang klaim asuransi nonjiwa selain freight (untuk perusahaan non asuransi) Adjusment debet Uang muka (advance payment) untuk pembelian barang dan jasa (termasuk pembelian aktiva 340009A tetap) 340010A Adjusment debet Pinjaman yg diberikan *) 340011A Adjusment debet Tagihan lainnya *) Adjusment debet Bunga Simpanan lainnya berupa tabungan, deposito, dan lainnya 340102A Adjusment debet Bunga Pinjaman yg diberikan 340110A Adjusment debet Bunga Tagihan lainnya (termasuk biaya dibayar dimuka [prepayment] selain untuk asuransi) 340111A 440001A Adjusment kredit Kas dalam valas 440002A Adjusment kredit Simpanan (Tabungan, deposito dan simpanan lainnya, kecuali giro) *) 440003A Adjusment kredit Premi asuransi jiwa dibayar dimuka (untuk perusahaan non asuransi)

216

Lampiran 4-b Lampiran 3-b

SANDI NEGARA DAN VALUTA No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

NEGARA

AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA/ ALJAZAIR AMERICA SAMOA ANDORRA ANDORRA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTARCTICA ANTIGUA AND BARBUDA ARGENTINA ARMENIA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBAIJAN BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BARBADOS BELARUS BELGIUM BELIZE BENIN BERMUDA BHUTAN BHUTAN BOLIVIA BOSNIA-HERZEGOWINA BOTSWANA BOUVET ISLAND BRAZIL BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY BRUNEI DARUSSALAM BULGARIA BURKINA FASO BURUNDI CAMBODIA CAMEROON CANADA CAPE VERDE CAYMAN ISLANDS CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CHAD CHILE CHILE CHINA CHRISTMAS ISLANDS COCOS (KEELING) ISLAND COLOMBIA COMOROS CONGO CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE COOK ISLAND COSTA RICA CROATIA CUBA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DJIBOUTI DOMINICAN REPUBLIC

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

AF AL DZ AS AD AD AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AT AZ BS BH BD BB BY BE BZ BJ BM BT BT BO BA BW BV BR IO IO IO BN BG BF BI KH CM CA CV KY CF TD CL CL CN CX CC CO KM CG CD CK CR CI HR CU CY CZ DK DJ DO

AFN ALL DZD USD ADP FRF ESP AOA XCD NOK XCD ARS AMD AWG AUD ATS AZM BSD BHD BDT BBD BYR BEF BZD XOF BMD INR BTN BOB BAM BWP NOK BRL USD GBP SCR BND BEN XOF BIF KHR XAF CAD CVE KYD XAF XAF CLP CLF CNY AUD AUD COP KMF XAF CDF NZD CRC XCD HRK CUP CYP CZK DKK DJF DOP

KETERANGAN

Afghanistan Afghani Albanian Lek Algerian Dinar US Dollar Andorran Peseta French Franc Spanish Peseta Angolan Kwanza East Caribbean Dollar Norwegian Krone Antigua Dollar Argentine Peso Armenia Dram Aruban Guilder Australian Dollar Austrian Schilling Azerbaijan Mant Bahamas Dollar Bahraini Dinar Bangladesh Taka Barbados Dollar Belarus Rouble Belgian Franc Belize Dollar CFA Franc BCEAO Bermudian Dollar Indian Rupee Bhutan Ngultrum Bolivian Boliviano Bosnia-Herze Conv Marka Botswana Pula Bouvet Is Kroner Brazilian Real US Dollar Pound Sterling (United Kingdom Pound) Seychelles Rupee Brunei Dollar Bulgarian Lev CFA Franc BCEAO Burundi Franc Cambodia Riel Franc de la Communaute financiere Africaine Canadian Dollar Cape Verde Escudo Cayman Islands Dollar Franc de la Communaute financiere Africaine Franc de la Communaute financiere Africaine Chilean Peso Chilean Fomento China Renminbi Christmas Island Dollar Cocos (Keeling) Island Dollar Colombian Peso Comoros Franc Franc de la Communaute financiere Africaine Democratic Rep.Congo Franc New Zealand Dollar Costa Rican Colon CFA Franc BCEAO Croatian Kuna Cuban Peso Cypriot Pound Czech Koruna Danish Krone Djibouti Franc Dominican Republic Peso Halaman 1 dari 4

217

Lanjutan Lampiran 4-b3-b Lanjutan Lampiran


NEGARA

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

DOMONICA ECUADOR EGYPT EL SALVADOR EQUATORIAL GUINEA ERITREA ESTONIA ETHIOPIA EUROPEAN COMMUNITY FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) FAROE ISLANDS FIJI FINLAND FRANCE FRANCE, METROPOLITAN FRENCH GUIANA FRENCH POLYNESIA FRENCH SOUTHERN TERRITORIES GABON GAMBIA GEORGIA GERMANY GHANA GIBRALTAR GREENLAND GRENADA GUADELOUPE GUAM GUATEMALA GUINEA GUINEA BISSAU GUYANA HAITI HEARD AND MCDONALD ISLAND HONDURAS HONGKONG HUNGARY ICELAND INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRELAND ISRAEL ITALIA IVORY COAST JAMAICA JAPAN JORDAN KAZAKHSTAN KENYA KIRIBATI KOREA SELATAN KOREA UTARA KUWAIT KYRGYZSTAN LAINNYA LATVIA LEBANON LESOTHO LIBERIA LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MACEDONIA MADAGASCAR MALAGASI

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

DM EC EG SV GQ ER EE ET EUR FK FO FJ FI FR FX GF PF TF GA GM GE DE GH GI GL GD GP GU GT GN GW GY HT HM HN HK HU IS IN ID IR IQ IE IL IT CI JM JP JO KZ KE KI KR KP KW KG N1 LA LV LB LS LR LY LI LT LU MO MK MG MG

XCD ECS EGP SVC XAF ERN EEK ETB Euro FKP DKK FJD FIM FRF FRF FRF XPF FRF XAF GMD GEL DEM GHC GIP G DKK XCD FRF USD GTQ GNF XOF GYD HTG AUD HNL HKD HUF ISK INR IDR IRR IQD IEP ILS ITL XOF JMD JPY JOD KZT KES AUD KRW KPW KWD KGS N11 LAK LVL LBP LSL LRD LYD CHF LTL LUF MOP MKD MGF MGF

KETERANGAN

East Caribbean Dollar Ecuadorean Sucre Egyptian Pound El Salvador Colon Franc de la Communaute financiere Africaine Eritreian Nakfa Estonian Kroon Ethiopian Birr Falkland Islands Pound Faroe Island Krone Fiji Dollar Finnis Markka French Franc French Franc French Guiana Franc Franc Pacific Is.Fran French Franc Franc de la Communaute financiere Africaine Gambian Dalasi Georgian Lari German Mark Ghana Cedi ibraltar Pound Greenland Krone Grenada Dollar Guadeloupe Franc Guam Dollar Guatemala Quetzal Guinea Franc Guinea Bissau Franc Guyana Dollar Haiti Gourde Australian Dollar Honduras Lempira Hong Kong Dollar Hungarian Forint Icelandic Krona Indian Rupee Indonesian Rupiah Iranian Rial Iraqi Dinar Irish Punt Israeli Shekel Italian Lira CFA Franc BCEAO Jamaican Dollar Japanese Yen Jordanian Dinar Kazakhstan Tenge Kenyan Shilling Australian Dollar Korean Won North Korean Won Kuwaiti Dinar Kyrgyzstan Som atau sandi yang telah ditentukan Laos New Kip Latvian Lats Lebanese Pound Loti Lesatho Liberian Dollar Libyan Dinar Liechtenstein Franc Lithuanian Litas Luxembourg Franc Macau Pataca Macedonian Denar Madagascar Franc Malagasy Franc Halaman 2 dari 4

218

Lanjutan Lampiran Lampiran 4-b Lanjutan 3-b


137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

NEGARA

MALAWI MALAYSIA MALDIVES MALI MALI MALTA MARSHALL ISLANDS MARTINIQUE MAURITANIA MAURITIUS MAYOTTE MEXICO MICRONESIA, FEDERATED STATE OF MOLDOVA, REPUBLIC OF MONACO MONGOLIA MONTSERRAT MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR (BURMA) NAMIBIA NAMIBIA NAURU NEPAL NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW CALEDONIA NEW ZEALAND NICARAGUA NIEUE NIGER NIGERIA NORFOLK ISLANDS NORTHERN MARIANA ISLAND NORWAY OMAN PAKISTAN PALAU PANAMA PAPUA NEW GUINEA PARAGUAY PERU PHILIPPINES PITCAIRN POLAND PORTUGAL PUERTO RICO QATAR REUNION ROMANIA RUSSIAN FEDERATION RWANDA SAINT LUCIA SAMOA SAMOA SAN MARINO SAO TOME & PRINCIPE SAUDI ARABIA SENEGAL SEYCHELLES SIERA LEONER SINGAPORE SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC) SLOVENIA SOLOMON ISLANDS SOMALIA SOUTH AFRICA SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I. SPAIN SPAIN

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

MW MY MV ML ML MT MH MQ MR MU YT MX FM MD MC MN MS MA MZ MM NA NA NR NP NL AN NC NZ NI NU NE NG NF MP NO OM PK PW PA PG PY PE PH PN PL PT PR QA RE RO RU RW LC WS WS SM ST SA SN SC SL SG SK SI SB SO ZA GS ES ES

MWK MYR MVR XOF MLF MTL USD FRF MRO MUR FRF MXN USD MDL FRF MNT XCD MAD MZM MMK NAD ZAR AUD NPR NLG ANG XPF NZD NIO NZD XOF NGN AUD USD NOK OMR PKR USD PAB PGK PYG PEN PHP NZD PLN PTE USD QAR FRF ROL RUB RWF XCD WST USD ITL STD SAR XOF SCR SLL SGD SKK SIT SBD SOS ZAR GBP ESP ESB

KETERANGAN

Malawi Kwacha Malaysian Ringgit Maldives Rufiyaa Mali Republic Franc Malian Franc Maltese Lira US Dollar French Franc Mauritania Ouguiya Maurutius Rupee French Franc Mexican Peso US Dollar Moldova Lei French Franc Mongolia Tugrik Montserrat Dollar Moroccan Dirham Mozambique Metical Myanmar Kyat Namibia Dollar Rand (South African Rand) Australian Dollar Nepalese Rupee Netherlands Guilder/ Gulden/ Florin Netherlands Antillian Guilder / Florin Franch Pacific Is.Fran New Zealand Dollar Nicaragua Cordoba New Zealand Dollar Niger Republic Franc Nigeria Naira Norfolk Islands Dollar US Dollar Norwegian Krone Omani Rial Pakistan Rupee US Dollar Panamanian Balboa Papua New Guinea Kina Paraguayan Guarani Peruvian Nuevo Philippines Peso New Zealand Dollar Polish Zloty/New Zloty Portuguese Escudo US Dollar Qatari Rial Reunion Franc Romanian Leu Russian Rouble Rwanda Franc East Caribbean Dollar Samoan (West) Tala Samoan Dollar San Marino Lira Sao Tome Dobra Saudi Riyal Senegal Franc Seychelles Rupee Sierra Leone Leone Singapore Dollar Slovakian Koruna Slovenia Tolar Solomon Islands Dollar Somali Schilling South Afrian Rand Pound Sterling Spanish Peseta (convertiable Peseta Acc) Spanish Peseta Halaman 3 dari 4

219

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-b 3-b


207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

NEGARA

SRI LANGKA/CEYLON ST. HELENA ST. KITTAND NEVIS/ SAINT KITTS C. AND NEVIS ST. PIERRE & MIQUELON ST. VINCENT & THE GRENADES SUDAN SUDAN SURINAME SURINAME SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND SWAZILAND SWEDIA/SWEDEN SWISS/SWITZERLAND SYRIAN ARAB REPUBLIC TAIWAN/REP. OF CHINA/PROVINCE OF CHINA TAJIKISTAN TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR) THAILAND TIMORLESTE TOKELAU TONGA TRINIDAD & TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN TURKS & CAICOS ISLAND TUVALU UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRAT UNITED KINGDOM (INGGRIS) UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY US MINOR OUTLYING ISLANDS UZBEKISTAN VANUATU VATICAN CITY STATE (HOLY SEE) VENEZUELA VIETNAM VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VIRGIN ISLANDS (BRITISH) VIRGIN ISLANDS (US) WALLIS AND FUTUNA ISLANDS WEST AFRICA WESTERN SAHARA WESTERN SAHARA WESTERN SAHARA YEMEN YUGOSLAVIA YUNANI (lihat Greece) ZAMBIA ZIMBABWE ZIMBABWE ZIMBABWE ZIMBABWE

SANDI NEGARA

SANDI VALUTA

LK SH KN PM VC SD SD SR SR SJ SZ SE CH SY TW TJ TZ TH TL TK TO TT TN TR TM TC TV UG UA AE GB US UY UM UZ VU VA VE VN VG VG VG VI WF XO EH EH EH YE YU GR ZM ZW ZW ZW ZW

LKR SHP XCD FRF XCD SDP SDD SRG SRD NOK SZL SEK CHF SYP TWD TJS TZS THB USD NZD TOP TTD TND TRL TMM USD AUD UGX UAH AED GBP USD UYU USD UZS VUV ITL VEB VND USD GBP XCD USD XPF XOF MAD ESP MRO YER YUM GRD ZMK ZWD XDR XAG XAU

KETERANGAN

Sri Langka Rupee St. Helena Pound St. Kitts Dollar French Franc St. Vincent Dollar Sudanese Pound Sudanese Dinar Surinam Guilder Surinam Dollar Norwegian Krone Swaziland Lilangeni Swedish Krone Swiss Franc Syrian Pound Taiwan Dollar Tajikistan Somoni Tanzanian Shilling Thai Bath East Timor Dollar Tokelau Dollar Trinidad & Tobago Dollar Tunisian Dinar Turkish Lira Turkmenistan Manat Turks & Caicos Dollar Australian Dollar Ugandan Shilling Ukrainian Hryvna UAE Dirham Pound Sterling US Dollar Uruguay Peso US Dollar Uzbekistan Sum Vanuatu Vatu Vatican City Lira Venezuelan Bolivar Vietnam Dong US Dollar Pound Sterling East Caribbean Dollar US Dollar Wallis and Futuna Islands Franc CFA Franc BCEAO Morrocoan Dirham Spanish Peseta Mauritian Ouguiya Yemeni Rial Yugoslav Dinar Greek Drachma Zambian Kwacha Zimbabwe Dollar Special Drawing Right Silver Gold Halaman 4 dari 4

220

Lampiran 3-c 4-c Lampiran

DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN LLD BUKAN BANK BERDASARKAN KEDUDUKAN PELAPOR Tempat Penyampaian Laporan No.

Tempat Kedudukan Perusahaan Pelapor *)

01. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor.

02. Pemerintah Propinsi Banten

Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Alamat

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Kantor Pusat Bank Indonesia

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Neraca Pembayaran Gedung Menara Syafrudin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110

0800-1501969 (bebas pulsa), 3817040, 3817041 dan 3817469, 2310108 (ext: 5354/5351/5334/5337/ 5365/4678)

0800-1501829 (bebas pulsa), 3866063, dan 3501974

Serang

Jl. Yusuf Martadilaga No.12 Serang - Banten 42117

0254-223788 - 223776 - 223781 223836

0254-223875

03. Pemerintah Propinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, KBI Cirebon, dan KBI Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Sukabumi

Bandung

Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111

022- 4230223, 4230224, 4230227, 4230231, 4230235, 4230507

022-4237787

04. Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.

Cirebon

Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111

Hunting : 022- 4238575, 4240015, 0231202684-85, 202689, 242338

0231-209135

Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112

0265- 331813, 335040, 335044

0265-333528

05. Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya

221

06. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KBI Purwokerto dan KBI Solo yaitu meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Semarang

Jl. Imam Bardjo SH No. 4, PO BOX 8070 Semarang - 50241

024- 8310246, 8310257 (hunting)

024-8310339

Halaman 1 dari 5

222

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-c3-c




07. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.

Purwokerto

08. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.

Solo

09. Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Pemerintah Propinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KBI Jember, KBI Kediri, KBI Malang yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

11. Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Alamat

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Jl. Jend. Gatot Subroto No.98 Purwokerto 53116

0281 - 631632-35

Jl. Jend. Sudirman No. 4 Solo 57111

0271 - 647755, 646318, 646314 (hunting) 0271- 647132

Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121

0274- 377755-56-67(hunting)

0274-371706-07

Surabaya

Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60175

031- 3520011 s.d 19; 3520021 s.d 23 (Sentral)

031-3520025

Malang

Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119

0341- 366054 (hunting)

0341-324820

Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123

0354- 682112, 682601, 682622, 671710, 0354-682951, 696655 687863 (hunting)

Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 68133

0331- 485478 (hunting)

Yogyakarta

12. Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.

Kediri

13. Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.

Jember

0281 - 632601

0331-484467

Halaman 2 dari 5

223

Lanjutan Lampiran 4-c 3-c Lanjutan Lampiran



Kantor Bank Indonesia

14. Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi wilayah kerja KBI Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.

Banda Aceh

15. Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.

Lhokseumawe

Alamat

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh - 23242

0651- 33200, 32880, 33942, 32320, 32520 (hunting)

0651-34116, 34117

Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312

0645- 44000, 42644, 43539

0645-43581

16. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KBI Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai.

Medan

Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20000

061- 4150500

061-4152777, 4536777

17. Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.

Sibolga

Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513

0631- 22033, 22871

0631-22383

Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematangsiantar - 21116

0622-26999

0622-21555

Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128

0751- 31700-03, 30378-79, 39109

0751-27313, 31039

Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi - 36122

0741 - 62277, 62445, 62578, 63354, 63342 0711- 354126, 352158,352864, 354188,

0741 - 62112

18. Kota Pematang Siantar

19. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat 20. Pemerintah Propinsi Jambi 21. Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung.

Pematang Siantar

Padang Jambi Palembang

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126

0711-312013

354258 Halaman 3 dari 5

224

Lanjutan Lampiran Lanjutan Lampiran4-c 3-c



22. Pemerintah Propinsi Riau dikurangi wilayah kerja KBI Batam yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru.

23. Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam 24. Pemerintah Propinsi Bengkulu 25

Pemerintah Propinsi Lampung

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pekanbaru

Batam

Bengkulu Bandar Lampung

Alamat

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126

0761- 32000 (sentral); 31055, 31089, 31689, 31226, 31460, 47429, 32410, 21502 (hunting)

0761-31046

Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam - 29400

Sentral : 0778- 462280 (hunting)

0778-462254

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116

0736- 21735, 26221, 21787

0736-21736

Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung 35211

0721- 486355, 486659, 487775, 489611, 0721-481131, 481391 480770, 480017

26. Pemerintah Propinsi Bali

Denpasar

Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234

0361- 248982 (hunting)

27. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram

Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126

28. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang

Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85112

0370- 623600, 635131, 635132, 631237, 0370-631793, 639123 635183 0380- 832047, 832931, 832364 (hunting) 0380-822103

Jl. Rahadi Usman No. 3, Pontianak - 78111

0561- 734134, 734018, 768569, 768571

0561-732033

Jl. Diponegoro No. 17, Palangkaraya - 73111

0536- 3222500, 3222007, 3220742

0536-3223855

Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122

0541- 741022-23, 741375

0541-732644

29. Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat 30. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

31. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KBI Balikpapan yaitu meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Tarakan.

Pontianak Palangkaraya

Samarinda

0361-222988, 248993

Halaman 4 dari 5

225

Lanjutan Lampiran 4-c 3-c Lanjutan Lampiran




Alamat

Nomor Telepon

Nomor Faksimili

32. Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan

Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111

0542- 733782, 733803, 411355-56, 411351

0542-411354

33. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111

0511-3354678

34. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara

Manado

Jl. 17 Agustus No. 56, Manado - 95117

0511- 68182, 68183, 66031, 55797 -> 4368179, 4368180, 4368182, 4368183, 4366031 0431- 868102-03-06, 868718, 868720, 868112

35. Pemerintah Propinsi Gorontalo

Gorontalo

Jl. H. Nani Wartabone No.35 Kota Gorontalo - 96115

824444 (Hunting)

827993

36. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah

Palu

Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111

0451- 421181, 423484 (hunting)

0451-421180

37. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

Makassar

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113

0411- 3615188-89

0411-3615170

38. Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara

Kendari

Jl. Sultan Hasanuddin No. 150, Kendari - 93122

0401- 3121655, 3122717, 3121878

0401-3122718

39. Pemerintah Kota Tegal

Tegal

Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal

0283-350500 (Sentral)

0283-356560

40. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Pemerintah Propinsi Maluku 41. 42. Pemerintah Propinsi Papua

Ternate

Jl. Jos Sudarso, Ternate - 97720

0921- 321217-19

0921-3124017

Ambon

Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124

0911- 352761-63,351423

0911-356517

Jayapura

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111

0967- 534581, 534930, 522935

0967-535201

0431-866933, 874386

Catatan : *) Kedudukan kantor pusat bagi perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia atau kedudukan kantor perusahaan/kantor koordinator bagi perusahaan yang berkantor pusat di luar Indonesia

Halaman 5 dari 5

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO

226

Lampiran 54 4





227

Lampiran 54

228

Lampiran 5 LAMPIRAN I5 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/16/DInt

TAHUN 2013

PERIHAL PELAPORAN

KEGIATAN

LALU

LINTAS

DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI

SURAT PENUNJUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili ............ (direksi) ............ dan dengan demikian mewakili ............ (perusahaan) ............

berdasarkan

............

(anggaran

dasar

perusahaan)

............

menunjuk: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Sebagai Penanggung Jawab 1 dan: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Sebagai Penanggung Jawab 2 KHUSUS untuk dan atas nama ............ (nama perusahaan) ............ untuk dicatatkan di Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk: 1. melaporkan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............; dan

229

2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen baru atau keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............ kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/

/DInt tanggal

............ 2013.

....................., ............................... Yang ditunjuk,

Yang menunjuk,

...............................

...............................

...........................

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL

JEFFREY KAIRUPAN

230

Lampiran 6 6 LAMPIRAN II SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/16/DInt

TAHUN 2013

PERIHAL PELAPORAN

KEGIATAN

LALU

LINTAS

DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu mewakili ............ (direksi) ............ dan dengan demikian mewakili ............ (perusahaan) ............

berdasarkan

............

(anggaran

dasar

perusahaan)

............

menunjuk: Nama

:

Jabatan

:

Alamat

: KHUSUS

untuk dan atas nama ............ (nama perusahaan) ............ untuk dicatatkan di Bank Indonesia sebagai pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk: 1. melaporkan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............; dan 2. memberikan informasi/keterangan baik dalam bentuk dokumen atau keterangan lisan yang berkaitan dengan utang luar negeri ............ (nama perusahaan) ............ kepada Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/21/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu

231

Lintas Devisa dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/

/DInt tanggal

............ 2013.

....................., ............................... Yang ditunjuk,

Yang menunjuk,

...............................

...............................

...........................

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)


JEFFREY KAIRUPAN

232

Lampiran 7 7 LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/16/DInt

TAHUN 2013

PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA REALISASI DAN POSISI UTANG LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

DEPARTEMEN INTERNASIONAL

233

Lampiran 7

1 Lampiran III 8 – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa Realisasi dan Posisi ULN

FORMULIR PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN

Profil Pelapor ULN 1.

Nama

:

2.

NPWP

:

3.

Alamat

:

4

Kabupaten/ Kota

:

5

Kode Pos

:

6

Nomor Telepon

:

7

Nomor Faksimili

:

8

E-mail Utama

:

9

E-mail Optional

:

10

Sektor Ekonomi

:

11

Kepemilikan

Diisi sesuai jenis sek tor ek onomi pada lampiran

Status Kepemilikan

:

BUMN

Koperasi

BUMD

Yayasan

BUMS Asing

Perorangan

BUMS Nasional

Status Kepemilikan Lainnya

BUMS Campuran/ Patungan

Keterangan Lainnya

: %

Total Persentase Kepemilikan Asing : 12

Tanggal Aktif Kepemilikan

:

13

Status Pelapor

:

14

Jenis

:

15

Penanggung Jawab Laporan SIUL

:

LSB

BPR

Bank Konvensional

BPRS

Bank Syariah

Lembaga Keuangan Non Bank

Bank UUS

Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan

Devisa

Non Devisa

Penanggung Jawab 1

Penanggung Jawab 2

Nama Nomor telepon Nomor Extensi Handphone Nomor Faksimili Email 16

Group Perusahaan Group Perusahaan 1

Group Perusahaan 2

Group Perusahaan 3

Nama Perusahaan Negara Domisili Jenis Perusahaan Persentase Kepemilikan Asing Persentase Kepemilikan Asing Lainnya

17

Sandi Pelapor

:

Diisi oleh Bank Indonesia

Dengan ini kami menyatakan kebenaran data tersebut diatas , -

(Nama Jelas dan Jabatan)

PENJELASAN …

234

2 Lampiran III – Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan LLD Berupa Realisasi dan Posisi ULN

PENJELASAN PENDAFTARAN PROFIL PELAPOR ULN Penjelasan mengenai pengisian data Profil Pelapor ULN sebagai berikut: 1.

Nama Pelapor Diisi dengan nama pelapor sesuai dengan Akta. Untuk Perusahaan dalam bentuk selain perseorangan, penulisan bentuk perusahaan dibelakang, setelah nama perusahaan. Contoh: perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas, penulisan nama pelapor dengan format: Nama Pelapor, PT.

2.

NPWP Diisi sesuai dengan ”Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” pemilik ULN (debitur), sesuai dengan Akta.

3.

Alamat Pelapor Diisi sesuai dengan ”Alamat” domisili pemilik ULN (debitur), lengkap dan jelas sesuai dengan Akta.

4.

Kabupaten/Kota Diisi dengan memilih salah satu sandi Kabupaten/Kota sesuai dengan Daftar Sandi Kabupaten/Kota pada Lampiran 2.

5.

Kode Pos Diisi sesuai dengan ”Kode Pos” domisili pemilik ULN (debitur).

6.

Nomor Telepon Diisi sesuai dengan ”Nomor telepon” pemilik ULN (debitur), lengkap dengan kode area.

7.

Nomor Faksimili Diisi sesuai dengan ”Nomor faksimili” pemilik ULN (debitur), lengkap dengan kode area.

8.

E-mail Utama Diisi sesuai dengan alamat “E-mail” pemilik ULN.

9.

E-mail Optional Diisi sesuai dengan alamat “E-mail” selain e-mail utama pemilikULN.

10. Sektor Ekonomi Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4. 11. Kepemilikan a. Status Kepemilikan Diisi dengan memilih salah satu status kepemilikan sesuai dengan Daftar Status Kepemilikan pada 0. 1) Swasta …

235


1) Swasta asing adalah saham perusahaan yang dimiliki 100% oleh asing. 2) Swasta nasional adalah saham perusahaan yang dimiliki 100% oleh domestik. 3) Swasta campuran/patungan adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh domestik dan asing. b. Keterangan lainnya Diisi sesuai dengan status kepemilikan apabila pada butir 11a dipilih status kepemilikan lainnya. c.

Total Persentase Kepemilikan Asing Diisi dengan total persentase kepemilikan asing pada perusahaan Pelapor ULN.

12. Tanggal Aktif Kepemilikan Diisi

sesuai

dengan

tanggal

dimulainya

kepemilikan

perusahaan

pelapor. 13. Status Pelapor Diisi dengan memilih salah satu sandi Status Pelapor sesuai dengan Daftar Sandi Status Pelapor pada Lampiran 1. 14. Jenis Diisi dengan memilih salah satu dari dua pilihan yang tersedia yaitu devisa dan non-devisa. Pilihan ini hanya berlaku untuk Pelapor ULN dalam bentuk Bank. 15. Penanggung jawab Laporan ULN a.

Penanggung jawab 1 Diisi dengan identitas penanggung jawab pertama yang ditunjuk oleh pemilik ULN untuk mewakili dan bertanggung jawab dalam proses pelaporan ULN ke Bank Indonesia, yang terdiri dari: 1) Nama 2) Nomor Telepon 3) Nomor Handphone 4) Nomor Faksimili 5) Alamat E-Mail

b.

Penanggung jawab 2 Diisi dengan identitas penanggung jawab kedua yang ditunjuk oleh pemilik ULN untuk mewakili dan bertanggung jawab dalam proses pelaporan ULN ke Bank Indonesia, yang terdiri dari: 1) Nama …

236


1) Nama 2) Nomor Telepon 3) Nomor Handphone 4) Nomor Faksimili 5) Alamat E-Mail 16. Group Perusahaan Diisi dengan informasi mengenai group perusahaan apabila ada. a. Group Perusahaan 1 1) Nama 2) Negara Domisili 3) Jenis Perusahaan 4) Persentase Kepemilikan Asing b. Group Perusahaan 2 1) Nama 2) Negara Domisili 3) Jenis Perusahaan 4) Persentase Kepemilikan Asing c. Group Perusahaan 3 1) Nama 2) Negara Domisili 3) Jenis Perusahaan 4) Persentase Kepemilikan Asing 5) Persentase Kepemilikan Asing Lainnya 17. Sandi Pelapor Diisi oleh Bank Indonesia

BAB I …

237


BAB I PENJELASAN UMUM

I.1.

Tujuan Pelaporan Pelaporan Utang Luar Negeri dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ULN untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional, serta Statistik Utang Luar Negeri Indonesia untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran. Terkait dengan pelaksanaan fungsi di bidang moneter, penyempurnaan Aplikasi Pelaporan Utang Luar Negeri, dilakukan sebagai berikut: 1. Pengkayaan Sandi Sektor Ekonomi secara lebih detail. 2. Pengembangan aplikasi web based untuk mempermudah pelaporan. 3. Penyatuan (integrasi) Sistem Pelaporan antara LLD dan ULN untuk efisiensi dalam proses pelaporan. Dalam penyampaian Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia, bentuk

laporan

yang

disusun

oleh

Pelapor

disajikan

menurut

sistematika dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaporan Utang Luar Negeri, yaitu mengggunakan definisi yang seragam serta sandi-sandi dan angkaangka yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar laporan tersebut dapat diolah oleh Bank Indonesia secara agregat. I.2.

Jenis Laporan ULN Setiap Pelapor menyampaikan Laporan ULN sebagai berikut: 1. Data Pokok ULN Disesuaikan dengan jenis pinjamannya yaitu: a. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) b. Surat Utang (Debt Securities) c. Utang Dagang (Trade Credits) d. Utang Lainnya (Other Loans) 2. Rencana Penarikan 3. Rencana Pembayaran 4. Realisasi 5. Adjustment 6. Posisi BAB II …

238

BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

239

II.1. Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) Jenis ULN

Status ULN

Status Restruk Lainnya

1

2

3

Nomor Nomor Tanggal Nomor Outstanding Outstanding Referensi Dokumen Penandatanganan Dokumen Lama Baru Lama Lama (ddmmyyyy) 4

5

6

7

8

9

Tanggal Pembayaran Bunga Pertama (ddmmyyyy)

Periodisasi Pembayaran Bunga (Dalam Bulan)

Valuta Total Biaya (fee)

Nominal Total Biaya (fee)

Nama Pemberi Pinjaman

Negara Pemberi Pinjaman

KCLN

18

19

20

21

22

23

24

Valuta Komitmen

Nominal Komitmen

10

11

Tanggal Jatuh ULN Tanpa Tempo Jatuh Tempo? (ddmmyyyy) (1=Ya/0=Tidak) 12

26

27

28

Jenis Tingkat Bunga

Tingkat Bunga

Basis Bunga

14

15

16

17

13

Sektor Hubungan Bentuk Institusi Penggunaan Penggunaan Keuangan/ Ikatan / Jenis ULN ULN Lainnya Status Perjanjian Usaha 25

Masa Tenggang

29

Sektor Ekonomi

Nomor Trance

Kode Trance

Negara Lokasi Proyek

Dati II Lokasi Proyek

30

31

32

33

34

II.2. Penjelasan … 7

240


II.2. Penjelasan Data Pokok ULN Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan lokasi proyek. 1.

Jenis ULN Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada Lampiran 5.

2.

Status ULN Diiisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7. Misalnya: Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01. Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai

gambaran

apabila

jenis

restrukturisasinya

adalah

refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23. Catatan: Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu. 3.

Status Restruk Lainnya Diisi sesuai dengan status restrukturisasi ULN apabila sandi status restruk yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

4.

Nomor Dokumen Diisi sesuai dengan nomor perjanjian kredit.

5.

Nomor Referensi Lama Diisi sesuai dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6.

Nomor Dokumen Lama Diisi sesuai dengan nomor dokumen ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

7.

Outstanding Lama Diisi sesuai dengan nominal outstanding ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8. Outstanding …

241


8.

Outstanding Baru Diisi

sesuai

dengan

nominal

outstanding

ULN

setelah

direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru). 9.

Tanggal Penandatanganan Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.

10. Valuta Komitmen Diisi dengan memilih salah satu valuta komitmen ULN yang tercantum pada Perjanjian Pinjaman sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 11. Nominal Komitmen Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen perjanjian pinjaman. 12. Tanggal Jatuh Tempo Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen perjanjian pinjaman. 13. ULN Tanpa Jatuh Tempo Diisi 0 (nol) apabila ULN tidak memiliki jatuh tempo. 14. Masa Tenggang Diisi dengan ”Masa Tenggang” (Grace Period) ULN yaitu periode tenggang waktu untuk tidak membayar ULN yang dihitung mulai signing date sampai dengan pembayaran ULN pertama. 15. Jenis Tingkat Bunga Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga. Pengertian jenis tingkat bunga adalah sebagai berikut: a. Tetap (fixed) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari awal perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian pinjaman. Contoh: 3%. b. Mengambang (floating) Margin Atas adalah tingkat bunga yang berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR+3%.

c. Mengambang …

242


c. Mengambang (floating) Margin Bawah adalah tingkat bunga yang berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR-3%. 16. Tingkat Bunga Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase). 17. Basis Bunga Apabila tingkat bunga mengambang (floating) diisikan sandi basis bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11. 18. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang tercantum pada dokumen perjanjian pinjaman. 19. Periodisasi Pembayaran Bunga Diisi sesuai dengan periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan). 20. Valuta Total Biaya Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 21. Nominal Total Biaya Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka perjanjian pinjaman. 22. Nama Pemberi Pinjaman Diisi sesuai dengan ”Nama Pemberi Pinjaman”. Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead. 23. Negara Pemberi Pinjaman Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negera pemberi pinjamannya adalah Singapura. 24. KCLN Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri. 25. Sektor Institusi/Jenis Usaha Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13. 26. Hubungan …

243


26. Hubungan Keuangan/Status Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14. 27. Bentuk Ikatan Perjanjian Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15. 28. Penggunaan ULN Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16. 29. Penggunaan ULN Lainnya Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir (33) dipilih sandi A4 (Lainnya). 30. Sektor Ekonomi Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4. 31. Nomor Trance Diisi sesuai dengan nomor trance dengan format numerik pada kolom yang tersedia. 32. Kode Trance Diisi sesuai dengan ”Kode” dengan keterangan spesifik loan, dapat dalam bentuk huruf dan/atau angka trance dengan format numerik pada kolom yang tersedia. 33. Negara Lokasi Proyek Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12. 34. Dati II Lokasi Proyek Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran 2.

II.3. Data …

244

II.3. Data Pokok ULN Surat Utang (Securities) Jenis ULN

Status ULN

1

2

Tanggal Pembayaran Bunga Pertama (ddmmyyyy) 19

Status Nomor Nomor Tanggal Nomor Outstanding Outstanding Restruk Referensi Dokumen Penandatanganan Dokumen Lama Baru Lainnya Lama Lama (ddmmyyyy) 3

4

5

6

7

8

21

22

23

Nominal Komitmen

10

11

9

Periodisasi Nominal Nama Negara Valuta Total Pembayaran Bunga Total Biaya Pemegang Pemegang Biaya (fee) (Dalam Bulan) (fee) SU SU 20

Valuta Komitmen

24

KCLN

Negara Penerbitan SU

25

26

Jenis Tanggal Jatuh Bank Penarik Negara Bank Penarikan Tempo (Khusus SU- Penarik(Khusus (Khusus SU(ddmmyyyy) Non BA) SU-Non BA) Non BA) 12

13

Bursa

Sektor Institusi/ Jenis Usaha

Hubungan Keuangan/ Status

Bentuk Ikatan Perjanjian

27

28

29

30

14

Tingkat Bunga

Basis Bunga

16

17

18

15

Penggunaan Penggunaan ULN ULN Lainnya 31

Jenis Tingkat Bunga

32

Sektor Ekonomi

Negara Lokasi Proyek

Dati II Lokasi Proyek

33

34

35


245


II.4. Penjelasan Data Pokok ULN Surat Utang (Securities) Diisi dengan data pokok ULN berdasarkan Surat Utang dan lokasi proyek. 1.

Jenis ULN Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Surat Utang sesuai dengan Daftar Sandi Jenis ULN pada Lampiran 5. Diisi sesuai dengan jenis Surat Utang apabila sandi jenis Surat Utang yang dipilih adalah sandi 40 (Lainnya).

2.

Status ULN Diisi dengan cara memilih salah satu sandi status ULN sesuai dengan Daftar Sandi Status ULN pada Lampiran 7. Misalnya: Jika ULN dilaporkan untuk pertama kali, diisi sandi 01. Jika ULN merupakan restrukturisasi dari ULN yang sudah terdaftar sebelumnya maka diisi sesuai dengan sandi jenis restrukturisasi. Sebagai

gambaran

apabila

jenis

restrukturisasinya

adalah

refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23. Catatan: Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu. 3.

Status Restruk Lainnya Diisi apabila sandi satus ULN yang dipilih adalah sandi 28 (Lainnya).

4.

Nomor Dokumen Diisi sesuai dengan nomor dokumen Surat Utang.

5.

Nomor Referensi Lama Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6.

Nomor Dokumen Lama Diisi

sesuai

dengan

nomor

dokumen

Surat

Utang

yang

direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru). 7.

Outstanding Lama Diisi

sesuai dengan

nominal

outstanding

Surat Utang

yang

direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru). 8. Outstanding …

246


8.

Outstanding Baru Diisi sesuai dengan nominal outstanding Surat Utang setelah direstrukturisasi apabila Sandi Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9.

Tanggal Penandatanganan Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Utang.

10. Valuta Komitmen Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Surat Utang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 11. Nominal Komitmen Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Surat Utang. 12. Tanggal Jatuh Tempo Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Surat Utang. 13. Jenis Penarikan Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada Lampiran 17. 14. Bank Penarik Diisi nama bank penarik atau nama bank dimana dana yang diperoleh dari pencairan Surat Utang ditempatkan. 15. Negara Bank Penarik Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negara pemberi pinjamannya adalah Singapura. 16. Jenis Tingkat Bunga Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis tingkat bunga sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga pada Lampiran 10. Pengertian jenis tingkat bunga adalah sebagai berikut: a.

Tetap (fixed) adalah tingkat bunga yang tidak berubah dari awal perjanjian pinjaman sampai dengan akhir perjanjian pinjaman. Contoh: 3%.

b. Mengambang …

247


b.

Mengambang (floating) Margin Atas adalah tingkat bunga yang berubah-ubah diatas basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR+3%.

c.

Mengambang (floating) Margin Bawah adalah tingkat bunga yang berubah-ubah dibawah basis bunga yang digunakan. Contoh: LIBOR-3%.

17. Tingkat Bunga Diisi nominal tingkat bunga pinjaman (dalam persentase). 18. Basis Bunga Apabila tingkat bunga mengambang (floating) diisikan sandi basis bunga sesuai Daftar Sandi Basis Bunga pada Lampiran 11. 19. Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran bunga pertama yang tercantum pada dokumen Surat Utang. 20. Periodisasi Pembayaran Bunga Diisi periodisasi pembayaran bunga (dalam bulan). 21. Valuta Total Biaya Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 22. Nominal Total Biaya Diisi sesuai dengan nominal total biaya yang harus dikeluarkan dalam penerbitan Surat Utang. 23. Nama Pemegang Surat Utang Diisi sesuai dengan nama pemegang Surat Utang. Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead. 24. Negara Pemegang Surat Utang Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12. 25. KCLN Diisi dengan memilih sandi 0 (nol) apabila pinjaman dilakukan oleh kantor cabang di luar negeri dan sandi 1 (satu) apabila pinjaman tidak dilakukan oleh kantor cabang luar negeri. 26. Negara Penerbitan Surat Utang Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” negara tempat penerbitan Surat Utang. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12. 27. Bursa …

248


27. Bursa Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” negara penjualan Surat Utang melalui bursa.

Sesuai dengan Daftar Sandi Negara

pada Lampiran 12. 28. Sektor Institusi/Jenis Usaha Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13. 29. Hubungan Keuangan/Status Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14. 30. Bentuk Ikatan Perjanjian Diisi dengan memilih salah satu sandi bentuk ikatan sesuai dengan Daftar Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian pada Lampiran 15. 31. Penggunaan ULN Diisi dengan memilih salah satu sandi penggunaan ULN sesuai dengan Daftar Sandi Penggunaan ULN pada Lampiran 16. 32. Penggunaan ULN Lainnya Diisi sesuai dengan penggunaan ULN lainnya apabila pada butir (33) dipilih sandi A4 (Lainnya). 33. Sektor Ekonomi Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor ekonomi sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Ekonomi pada Lampiran 4. 34. Negara Lokasi Proyek Diisi dengan memilih salah satu sandi negara lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12. 35. Dati II Lokasi Proyek Diisi dengan memilih salah satu sandi kota/kabupaten lokasi proyek sesuai dengan Daftar Sandi Kota/Kabupaten pada Lampiran 2.

II.5. Data …

249

II.5. Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) Jenis ULN

Status ULN

1

2

Status Nomor Nomor Tanggal Nomor Outstanding Outstanding Restruk Referensi Dokumen Penerbitan Dokumen Lama Baru Lainnya Lama Lama (ddmmyyyy) 3

4

5

6

7

8

9

Valuta Komitmen

Nominal Komitmen

Tanggal Jatuh Tempo (ddmmyyyy)

Jenis Penarikan

Bank Penarik

Negara Bank Penarik


Negara Pemberi Pinjaman

10

11

12

13

14

15

16

17

Sektor Hubungan Institusi/ Jenis Keuangan/ Usaha Status 18

19

17

II.6. Penjelasan …

250


II.6. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Dagang (Trade Credit) Diisi dengan Data Pokok Utang Dagang. 1.

Jenis ULN Diisi dengan memilih sandi 30 (Utang Dagang).

2.


gambaran

apabila

jenis

restrukturisasinya

adalah

refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23. Catatan: Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Perjanjian Pinjaman, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu. 3.


4.

Nomor Dokumen Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Dagang.

5.

Nomor Referensi Lama Diisi dengan nomor referensi ULN yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

6.


sesuai

dengan

nomor

dokumen

Utang

Dagang

yang


Outstanding Lama Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Dagang yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

8.

Outstanding Baru Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Dagang setelah direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

9. Tanggal …

251


9.

Tanggal Penerbitan Diisi tanggal penerbitan dokumen Utang Dagang atau tanggal pengakuan Utang Dagang oleh pelapor.

10. Valuta Komitmen Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Utang Dagang dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 11. Nominal Komitmen Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Utang Dagang. 12. Tanggal Jatuh Tempo Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Utang Dagang. 13. Jenis Penarikan Diisi dengan memilih sandi jenis penarikan 2 (barang). 14. Bank Penarik Diisi dengan nama bank penarik atau nama bank dimana dana yang diperoleh dari pencairan Utang Dagang ditempatkan, apabila sandi jenis penarikan yang dipilih adalah selain sandi 2 (barang). 15. Negara Bank Penarik Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili bank penarik, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. Contoh: Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura maka negara pemberi pinjamannya adalah Singapura. 16. Nama Pemberi Pinjaman Diisi sesuai dengan ”Nama Pemberi Pinjaman”. Apabila pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead. 17. Negara Pemberi Pinjaman Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12. 18. Sektor Institusi/Jenis Usaha Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13. 19. Hubungan Keuangan/Status Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14. II.7. Data …

252

II.7. Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) Jenis ULN

Jenis ULN Lainnya

Status ULN

Status Restruk Lainnya

Nomor Dokumen

Nomor Referensi Lama

1

2

3

4

5

6

Nomor Tanggal Tanggal Jatuh Outstanding Outstanding Valuta Nominal Dokumen Penandatanganan Tempo Lama Baru Komitmen Komitmen Lama (ddmmyyyy) (ddmmyyyy) 7

8

9

10

11

12

13

Jenis Penarikan


14

15

Sektor Negara Hubungan Institusi/ Pemberi Keuangan/ Jenis Pinjaman Status Usaha 16

17

18


253


II.8. Penjelasan Data Pokok ULN Utang Lainnya (Other Loan) Diisi Data Pokok Utang Dagang. 1.

Jenis ULN Diisi sandi 40 (Utang Lainnya).

2.

Jenis ULN Lainnya Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis Utang Lainnya sesuai dengan Daftar Jenis ULN (Utang Lainnya) pada Lampiran 6.

3.


gambaran

apabila

jenis

restrukturisasinya

adalah

refinancing maka diisi dengan sandi nomor 23. Catatan: Sandi 30 digunakan jika ada penambahan plafon pada jenis ULN Surat Utang, dimana dalam dokumen perjanjian tidak disebutkan nilai komitmen tertentu. 4.


5.

Nomor Dokumen Diisi sesuai dengan nomor dokumen Utang Lainnya.

6.

Nomor Referensi Lama Diisi

sesuai

dengan

nomor

referensi

Utang

Lainnya

yang



sesuai

dengan

nomor

dokumen

Utang

Lainnya

yang


Outstanding Lama Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Lainnya yang direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru). 9. Outstanding …

254


9.

Outstanding Baru Diisi sesuai dengan nominal outstanding Utang Lainnya setelah direstrukturisasi apabila Status ULN yang dipilih adalah selain 01 (baru).

10. Tanggal Penandatanganan Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan dokumen Utang Lainnya atau tanggal pengakuan Utang Lainnya oleh pelapor. 11. Valuta Komitmen Diisi sesuai dengan valuta komitmen ULN yang tercantum pada Utang Lainnya dengan memilih salah satu valuta pada Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9. 12. Nominal Komitmen Diisi sesuai dengan nominal komitmen yang tercantum dalam dokumen Utang Lainnya. 13. Tanggal Jatuh Tempo Diisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum pada dokumen Utang Lainnya. 14. Jenis Penarikan Diisi sesuai dengan memilih salah satu sandi jenis penarikan yang dilakukan, sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan ULN pada Lampiran 8. 15. Nama Pemberi Pinjaman Diisi

sesuai

denganDiisi

”Nama

Pemberi

Pinjaman”.

Apabila

pinjaman sindikasi dapat disebutkan nama agent/lead. 16. Negara Pemberi Pinjaman Diisi dengan memilih salah satu sandi ”Negara” domisili pemberi pinjaman. Sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12. 17. Sektor Institusi/Jenis Usaha Diisi dengan memilih salah satu sandi sektor institusi/jenis usaha kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha pada Lampiran 13. 18. Hubungan Keuangan/Status Diisi dengan memilih salah satu sandi hubungan keuangan/status kreditur sesuai dengan Daftar Sandi Hubungan Keuangan/Status pada Lampiran 14.

II.9. Rencana …

255

II.9. Rencana Penarikan Nomor Referensi ULN/ Nomor Dokumen

Tanggal Rencana Penarikan (ddmmyyyy)

Jenis Penarikan

Nama Bank Penarik

Negara Bank Penarik

Valuta

Nilai Rencana Penarikan

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

1

2

3

4

5

6

7

8


256


II.10. Penjelasan Rencana Penarikan Rencana penarikan hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman

dengan

rencana.

Rencana

penarikan

dapat

dilakukan

beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total penarikan tidak melebihi komitmen dalam perjanjian. 1.

Nomor Referensi/Nomor Dokumen Diisi nomor referensi atau nomor perjanjian kredit.

2.

Tanggal Rencana Penarikan Diisi sesuai dengan tanggal rencana penarikan ULN yang akan dilakukan.

3.

Jenis Penarikan Sandi Jenis Penarikan diisi dengan salah satu sandi Jenis Penarikan sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Penarikan pada Lampiran 8.

4.

Nama Bank Penarik Diisi sesuai dengan nama bank penarik dimana ULN ditarik.

5.

Negara Bank Penarik Diisi dengan memilih salah satu sandi negara domisili pemberi pinjaman, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

6.

Valuta Rencana Penarikan Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

7.

Nilai Rencana Penarikan Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang akan ditarik.

8.

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN yang akan ditarik sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian ULN.

II.11. Rencana …

257

II.11. Rencana Pembayaran Nomor Referensi ULN/ Nomor Dokumen 1

Tanggal Rencana Pembayaran (ddmmyyyy) 2

Jenis Pembayaran

Nama Bank Pembayar

Negara Bank Pembayar

Valuta

Nilai Rencana Pembayaran

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian

3

4

5

6

7

8


258


II.12. Penjelasan Rencana Pembayaran Rencana pembayaran hanya diisi untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana. Rencana pembayaran dapat dilakukan beberapa kali sampai dengan jatuh tempo. Total rencana pembayaran sama dengan total rencana penarikan. 1.

Nomor Referensi/Nomor Dokumen Diisi dengan menulis nomor referensi atau nomor dokumen ULN.

2.

Tanggal Rencana Pembayaran Diisi sesuai dengan tanggal rencana pembayaran ULN yang akan dilakukan.

3.

Jenis Pembayaran Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis pembayaran sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Pembayaran pada Lampiran 18.

4.

Nama Bank Pembayar Diisi sesuai dengan nama bank pembayar ULN yang akan dibayarkan.

5.

Negara Bank Pembayar Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

6.

Valuta Rencana Pembayaran Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

7.

Nilai Rencana Pembayaran Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana pembayaran ULN yang akan dibayarkan.

8.

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian Diisi sesuai dengan nominal nilai rencana penarikan ULN sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.

II.13. Realisasi …

259

II.13. Realisasi Nomor Referensi ULN 1

Nomor Jenis Dokumen Realisasi 2

3

Tanggal Transaksi (ddmmyyyy)

Jenis Transaksi

Nama Bank Tempat Transaksi

Negara Bank Tempat Transaksi

4

5

6

7

Valuta Nilai Transaksi Transaksi 8

9

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian 10

Penyebab Penyebab Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Lainnya 11

12

27


260


II.14. Penjelasan Realisasi Diisi realisasi penarikan dan realisasi pembayaran atas ULN pada periode berjalan. 1.

Nomor Referensi Diisi dengan nomor referensi ULN.

2.

Nomor Dokumen Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN.

3.

Jenis Realisasi Diisi dengan memilih salah satu sandi Jenis Realisasi. Dipilih sandi 1 (Realisasi Penarikan) apabila jenis realisasi yang dilaporkan adalah

realisasi

penarikan

dan

dipilih

sandi

2

(Realisasi

Pembayaran) apabila jenis realisasi yang dilaporkan adalah realisasi pembayaran. 4.

Tanggal Transaksi Diisi sesuai dengan tanggal transaksi rencana pembayaran ULN yang akan dilakukan.

5.

Jenis Transaksi Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis transaksi sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Transaksi pada Lampiran 20.

6.

Nama Bank Tempat Transaksi Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran).

7.

Negara Bank Tempat Transaksi Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara yang ada pada Lampiran 12.

8.

Valuta Transaksi Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

9.

Nilai Transaksi Diisi

sesuai

dengan

nominal

nilai

transaksi

realisasi

(penarikan/pembayaran). 10. Nilai Sesuai Valuta Perjanjian Diisi

sesuai

dengan

nominal

nilai

realisasi

ULN

(penarikan/pembayaran) sesuai valuta yang ada pada Dokumen ULN.

11. Penyebab …

261


11. Penyebab Ketidaksesuaian Diisi khusus untuk ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana dengan memilih salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian sesuai dengan Daftar Sandi Ketidaksesuaian pada Lampiran 21. 12. Penyebab Ketidaksesuaian Lainnya Diisi sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian apabila sandi penyebab ketidaksesuaian yang dipilih adalah sandi 4 (lainnya).

II.15. Adjustment …

262

II.15. Adjustment Nomor Referensi ULN 1

Nomor Jenis Dokumen Realisasi 2

3

Tanggal Transaksi (ddmmyyyy)

Jenis Transaksi

Nama Bank Tempat Transaksi

4

5

6

Negara Bank Tempat Transaksi 7

Valuta Nilai Transaksi Transaksi 8

9

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian 10

Penyebab Ketidaksesuaian 11

30


263


II.16. Penjelasan Adjustment Diisi nilai nominal adjustment realisasi penarikan dan/atau realisasi pembayaran yang dilakukan sebelum periode laporan. 1.

Nomor Referensi Diisi dengan nomor referensi ULN lama yang dilakukan adjustment.

2.

Nomor Dokumen Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN yang dilakukan adjustment.

3.

Tanggal Transaksi Diisi

sesuai

dengan

tanggal

transaksi

ULN

yang

dilakukan

adjustment. 4.

Adjustment Realisasi Diisi dengan memilih salah satu sandi jenis adjustment realisasi sesuai dengan Daftar Sandi Jenis Adjustment pada Lampiran 22.

5.

Bank Tempat Transaksi Diisi dengan menulis nama bank yang digunakan transaksi pada proses realisasi ULN (penarikan/pembayaran) yang dilakukan adjustment.

6.

Negara Bank Tempat Transaksi Diisi dengan memilih salah satu sandi negara, sesuai dengan Daftar Sandi Negara pada Lampiran 12.

7.

Valuta Transaksi Diisi dengan memilih salah satu sandi valuta sesuai dengan Daftar Sandi Valuta pada Lampiran 9.

8.

Nilai Adjustment Diisi

sesuai

dengan

nominal

sebenarnya

realisasi

penarikan

dan/atau realisasi pembayaran ULN yang dilakukan Adjustment. 9.

Nilai Sesuai Valuta Perjanjian Diisi sesuai dengan nominal nilai realisasi penarikan dan/atau realisasi pembayaran yang dilakukan Adjustment, sesuai valuta yang ada pada Dokumen Perjanjian Pinjaman.

10. Penyebab Ketidaksesuaian Diisi

khusus

ULN

berdasarkan

Perjanjian

Pinjaman

dengan

rencana, apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana maka dipilih salah satu sandi penyebab ketidaksesuaian dengan merujuk Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian pada Lampiran 21. II.17. Posisi …

264

II.17. Posisi Nomor Referensi ULN 1

Nomor Dokumen 2

Jenis Realisasi 3

Nilai Posisi Awal 4

Nilai Posisi Akhir 5

Akumulasi Tunggakan 6

32


265


II.18. Penjelasan Posisi Diisi posisi awal dan akhir ULN, khusus ULN berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Surat Utang Non-Banker’s Acceptance. 1.


2.

Nomor Dokumen Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen Surat Utang Non-Banker’s Acceptance.

3.

Nilai Posisi Awal Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan sebelumnya.

4.

Nilai Posisi Akhir Diisi sesuai dengan nominal nilai posisi akhir periode pelaporan.

5.

Akumulasi Tunggakan Bunga Diisi sesuai dengan nominal nilai akumulasi tunggakan bunga sampai dengan periode pelaporan.

II.19. Pengarsipan …

266

II.19. Pengarsipan Nomor Referensi ULN

Nomor Dokumen

1

2

Tanggal Transaksi (ddmmyyyy) 3

Status Lunas 4

34


267


II.20. Penjelasan Pengarsipan Diisi jika terjadi pelunasan ULN. 1.


2.

Nomor Dokumen Diisi dengan nomor Dokumen Perjanjian Pinjaman atau nomor dokumen ULN.

3.

Tanggal Pelunasan Diisi sesuai dengan tanggal pelunasan ULN yang telah dilakukan.

4.

Status Lunas Diisi dengan memilih salah satu sandi status lunas sesuai dengan Daftar Sandi Status Lunas pada Lampiran 23.

II.21. Konfirmasi Pengiriman Langkah

Konfirmasi

Pengiriman

dilakukan

oleh

pelapor

untuk

mengkonfirmasi kebenaran data ULN yang akan dikirimkan kepada Bank Indonesia. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan ULN periode berjalan apabila telah menyampaikan konfirmasi pengiriman ULN. Pelapor dapat mencetak konfirmasi pengiriman pelaporan dari aplikasi. Hal-hal yang dikonfirmasi adalah : 1.

Loan Warning List

2.

Aktivitas Pelaporan Periode Berjalan a. Pendaftaran ULN baru b. Realisasi ULN c. Adjustment ULN d. Pengarsipan

3.

Informasi Posisi Akhir ULN Diisi sesuai dengan nilai posisi akhir ULN pada bulan Laporan ULN.

DAFTAR …

268


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sandi

Daftar Sandi Status Pelapor

Status Pelapor

Keterangan Lembaga Selain Bank

1

LSB

2

Bank Konvensional

3

Bank Syariah

4

Bank UUS

Bank Unit Usaha Syariah

5

BPR

Bank Perkreditan Rakyat

6

BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

11

Lembaga Keuangan Non Bank

12


Lampiran 2

Daftar Sandi Kota/Kabupaten

Sandi

Keterangan

0100 Jawa Barat 0102

Kab. Bekasi

0103

Kab. Purwakarta

0106

Kab. Karawang

0108

Kab. Bogor

0109

Kab. Sukabumi

0110

Kab. Cianjur

0111

Kab. Bandung

0112

Kab. Sumedang

0113

Kab. Tasikmalaya

0114

Kab. Garut

0115

Kab. Ciamis

0116

Kab. Cirebon

0117

Kab. Kuningan

0118

Kab. Indramayu

0119

Kab. Majalengka 0121 …

269


0121

Kab. Subang

0122

Kab. Bandung Barat

0180

Kota Banjar

0188

Kab./Kota Lainnya di Jabar

0191

Kota Bandung

0192

Kota Bogor

0193

Kota Sukabumi

0194

Kota Cirebon

0195

Kota Tasikmalaya

0196

Kota Cimahi

0197

Kota Depok

0198

Kota Bekasi

0200 Banten 0201

Kab. Lebak

0202

Kab. Pandeglang

0203

Kab. Serang

0204

Kab. Tangerang

0288

Kab./Kota Lainnya di Banten

0291

Kota Cilegon

0292

Kota Tangerang

0293

Kota Serang

0294

Kota Tangerang Selatan

0300 DKI Jakarta 0391

Wil. Kota Jakarta Pusat

0392

Wil. Kota Jakarta Utara

0393

Wil. Kota Jakarta Barat

0394

Wil. Kota Jakarta Selatan

0395

Wil. Kota Jakarta Timur

0396

Wil. Kepulauan Seribu

0500 D.I Yogyakarta 0501

Kab. Bantul

0502

Kab. Sleman

0503

Kab. Gunung Kidul

0504

Kab. Kulon Progo

0588

Kab./Kota Lainnya

0591

Kota Yogyakarta 0900 …

270


0900 Jawa Tengah 0901

Kab. Semarang

0902

Kab. Kendal

0903

Kab. Demak

0904

Kab. Grobogan

0905

Kab. Pekalongan

0906

Kab. Tegal

0907

Kab. Brebes

0908

Kab. Pati

0909

Kab. Kudus

0910

Kab. Pemalang

0911

Kab. Jepara

0912

Kab. Rembang

0913

Kab. Blora

0914

Kab. Banyumas

0915

Kab. Cilacap

0916

Kab. Purbalingga

0917

Kab. Banjarnegara

0918

Kab. Magelang

0919

Kab. Temanggung

0920

Kab. Wonosobo

0921

Kab. Purworejo

0922

Kab. Kebumen

0923

Kab. Klaten

0924

Kab. Boyolali

0925

Kab. Sragen

0926

Kab. Sukoharjo

0927

Kab. Karanganyar

0928

Kab. Wonogiri

0929

Kab. Batang

0988

Kab./Kota Lainnya Jateng

0991

Kota Semarang

0992

Kota Salatiga

0993

Kota Pekalongan

0994

Kota Tegal

0995

Kota Magelang

0996 …

271


0996

Kota Surakarta/Solo

0997

Kotif Klaten

0998

Kotif Cilacap

0999

Kotif Purwokerto

1200 Jawa Timur 1201

Kab. Gresik

1202

Kab. Sidoarjo

1203

Kab. Mojokerto

1204

Kab. Jombang

1205

Kab. Sampang

1206

Kab. Pamekasan

1207

Kab. Sumenep

1208

Kab. Bangkalan

1209

Kab. Bondowoso

1211

Kab. Banyuwangi

1212

Kab. Jember

1213

Kab. Malang

1214

Kab. Pasuruan

1215

Kab. Probolinggo

1216

Kab. Lumajang

1217

Kab. Kediri

1218

Kab. Nganjuk

1219

Kab. Tulungagung

1220

Kab. Trenggalek

1221

Kab. Blitar

1222

Kab. Madiun

1223

Kab. Ngawi

1224

Kab. Magetan

1225

Kab. Ponorogo

1226

Kab. Pacitan

1227

Kab. Bojonegoro

1228

Kab. Tuban

1229

Kab. Lamongan

1230

Kab. Situbondo

1271

Kota Batu

1288

Kab./Kota Lainnya di Jatim

1291 …

272


1291

Kota Surabaya

1292

Kota Mojokerto

1293

Kota Malang

1294

Kota Pasuruan

1295

Kota Probolinggo

1296

Kota Blitar

1297

Kota Kediri

1298

Kota Madiun

1299

Kota Jember

2300 Bengkulu 2301

Kab. Bengkulu Selatan

2302

Kab. Bengkulu Utara

2303

Kab. Rejang Lebong

2304

Kab. Lebong

2305

Kab. Kepahiang

2306

Kab. Mukomuko

2307

Kab. Seluma

2308

Kab. Kaur

2309

Kab. Bengkulu Tengah

2388

Kab./Kota Lainnya di Bengkulu

2391

Kota Bengkulu

3100 Jambi 3101

Kab. Batanghari

3104

Kab. Sarolangun

3105

Kab. Kerinci

3106

Kab. Muaro Jambi

3107

Kab. Tanjung Jabung Barat

3108

Kab. Tanjung Jabung Timur

3109

Kab. Tebo

3110

Kab. Muara Bungo

3111

Kab. Merangin

3112

Kab. Bungo

3188

Kab./Kota Lainnya di Jambi

3191

Kota Jambi

3192

Kota Sungai Penuh

3200 Nanggroe Aceh Darussalam 3201 …

273


3201

Kab. Aceh Besar

3202

Kab. Pidie

3203

Kab. Aceh Utara

3204

Kab. Aceh Timur

3205

Kab. Aceh Selatan

3206

Kab. Aceh Barat

3207

Kab. Aceh Tengah

3208

Kab. Aceh Tenggara

3209

Kab. Aceh Singkil

3210

Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen

3211

Kab. Aceh Tamiang

3212

Kab. Gayo Luwes

3213

Kab. Aceh Barat Daya

3214

Kab. Aceh Jaya

3215

Kab. Nagan Raya

3216

Kab. Aceh Simeuleu

3217

Kab. Bener Meriah

3218

Kab. Pidie Jaya

3219

Kab. Subulussalam

3288

Kab./Kota Lainnya di Aceh

3291

Kota Banda Aceh

3292

Kota Sabang

3293

Kota Lhokseumawe

3294

Kota Langsa

3295

Kota Simeulue

3300 Sumatra Utara 3301

Kab. Deli Serdang

3302

Kab. Langkat

3303

Kab. Karo

3304

Kab. Simalungun

3305

Kab. Labuhan Batu

3306

Kab. Asahan

3307

Kab. Dairi

3308

Kab. Tapanuli Utara

3309

Kab. Tapanuli Tengah

3310

Kab. Tapanuli Selatan 3311 …

274


3311

Kab. Nias

3312

Kota Rantau Prapat

3313

Kab. Toba Samosir

3314

Kab. Mandailing Natal

3315

Kab. Nias Selatan

3316

Kab. Humbang Hasundutan

3317

Kab. Pakpak Bharat

3318

Kab. Samosir

3319

Kab. Serdang Bedagai

3320

Kab. Angkola Sipirok

3321

Kab. Batu Bara

3322

Kab. Padang Lawas

3323

Kab. Padang Lawas Utara

3324

Kab. Labuanbatu Selatan

3325

Kab. Labuanbatu Utara

3326

Kab. Nias Barat

3327

Kab. Nias Utara

3388

Kab./Kota Lainnya di Sumut

3391

Kota Tebing Tinggi

3392

Kota Binjai

3393

Kota Pematang Siantar

3394

Kota Tanjung Balai

3395

Kota Sibolga

3396

Kota Medan

3397

Kota Gunung Sitoli

3398

Kota Kisaran

3399

Kota Padang Sidempuan

3400 Sumatra Barat 3401

Kab. Agam

3402

Kab. Pasaman

3403

Kab. Limapuluh Koto

3404

Kab. Solok Selatan

3405

Kab. Padang Pariaman

3406

Kab. Pesisir Selatan

3407

Kab. Tanah Datar

3408

Kab. Sawahlunto/Sijunjung

3409 …

275


3409

Kab. Kepulauan Mentawai

3410

Kab. Pasaman Barat

3411

Kab. Dharmasraya

3412

Kab. Solok

3488

Kab./Kota Lainnya di Sumbar

3491

Kota Bukittinggi

3492

Kota Padang

3493

Kota Sawahlunto

3494

Kota Padang Panjang

3495

Kota Solok

3496

Kota Payakumbuh

3497

Kota Pariaman

3500 Riau 3501

Kab. Kampar

3502

Kab. Bengkalis

3504

Kab. Indragiri Hulu

3505

Kab. Indragiri Hilir

3508

Kab. Rokan Hulu

3509

Kab. Rokan Hilir

3510

Kab. Pelalawan

3511

Kab. Siak

3512

Kab. Kuantan Singingi

3513

Kab. Kepulauan Meranti

3588

Kab./Kota Lainnya di Riau

3591

Kota Pekanbaru

3592

Kota Dumai

3600 Sumatra Selatan 3606

Kab. Musi Banyuasin

3607

Kab. Ogan Komering Ulu

3608

Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim)

3609

Kab. Lahat

3610

Kab. Musi Rawas

3611

Kab. Ogan Komering Ilir

3612

Kab. Pangkalan Balai

3613

Kab. Banyuasin

3614

Kab. Ogan Komeing Ulu Selatan 3615 …

276


3615

Kab. Ogan Komeing Ulu Timur

3616

Kab. Ogan Ilir

3617

Kab. Empat Lawang

3688

Kab./Kota Lainnya di Sumsel

3691

Kota Palembang

3693

Kota Lubuklinggau

3694

Kota Prabumulih

3695

Kota Baturaja

3697

Kota Pagar Alam

3700 Bangka Belitung 3701

Kab. Bangka

3702

Kab. Belitung

3703

Kab. Bangka Barat

3704

Kab. Bangka Selatan

3705

Kab. Bangka Tengah

3706

Kab. Belitung Timur

3707

Kab. Bangka Belitung

3788

Kab./Kota Lainnya di Kep. Bangka

3791

Kota Pangkal Pinang

3800 Kep. Riau 3801

Kab. Karimun

3802

Kab. Lingga

3803

Kab. Natuna

3804

Kab. Bintan (d/h Kab. Kepulauan Riau)

3805

Kab. Anambas

3888

Kab./Kota Lainnya di Kep. Riau

3891

Kota Tanjung Pinang

3892

Kota Batam

3900 Lampung 3901

Kab. Lampung Selatan

3902

Kab. Lampung Tengah

3903

Kab. Lampung Utara

3904

Kab. Lampung Barat

3905

Kab. Tulang Bawang

3906

Kab. Tanggamus

3907

Kab. Lampung Timur 3908…

277


3908

Kab. Way Kanan

3909

Kab. Pesawaran

3910

Kab. Pringsewu

3911

Kab. Tulang Bawang Barat

3912

Kab. Mesuji

3988

Kab./Kota Lainnya di Lampung

3991

Kota Bandar Lampung

3992

Kota Metro

5100 Kalimantan Selatan 5101

Kab. Banjar

5102

Kab. Tanah Laut

5103

Kab. Tapin

5104

Kab. Hulu Sungai Selatan

5105

Kab. Hulu Sungai Tengah

5106

Kab. Hulu Sungai Utara

5107

Kab. Barito Kuala

5108

Kab. Kota Baru

5109

Kab. Tabalong

5110

Kab.Tanah Bumbu

5111

Kab. Balangan

5188

Kab./Kota Lainnya di Kalsel

5191

Kota Banjarmasin

5192

Kota Banjarbaru

5300 Kalimantan Barat 5301

Kab. Pontianak

5302

Kab. Sambas

5303

Kab. Ketapang

5304

Kab. Sanggau

5305

Kab. Sintang

5306

Kab. Kapuas Hulu

5307

Kab. Bengkayang

5308

Kab. Landak

5309

Kab. Sekadau

5310

Kab. Melawi

5311

Kab. Kayong Utara

5312

Kab. Kubu Raya 5388 …

278


5388

Kab./Kota Lainnya di Kalbar

5391

Kota Pontianak

5392

Kota Singkawang

5400 Kalimantan Timur 5401

Kab. Kutai Kartanegara

5402

Kab. Berau

5403

Kab. Pasir

5404

Kab. Bulungan

5405

Kab. Kutai Barat

5406

Kab. Kutai Timur

5407

Kab. Bulungan Selatan

5408

Kab. Bulungan Utara

5409

Kab. Nunukan

5410

Kab. Malinau

5411

Kab. Penajam Paser Utara

5412

Kab. Tana Tidung

5488

Kab./Kota Lainnya di Kaltim

5491

Kota Samarinda

5492

Kota Balikpapan

5493

Kota Tarakan

5494

Kota Bontang

5800 Kalimantan Tengah 5801

Kab. Kapuas

5802

Kab. Kotawaringin Barat

5803

Kab. Kotawaringin Timur

5804

Kab. Murung Raya

5805

Kab. Barito Timur

5806

Kab. Barito Selatan

5807

Kab. Gunung Mas

5808

Kab. Barito Utara

5809

Kab. Pulang Pisau

5810

Kab. Seruyan

5811

Kab. Katingan

5812

Kab. Sukamara

5813

Kab. Lamandau

5888

Kab./Kota Lainnya di Kalteng

5892 …

279


5892

Kota Palangkaraya

6000 Sulawesi Tengah 6001

Kab. Donggala

6002

Kab. Poso

6003

Kab. Parimo/Banggai

6004

Kab. Toli-Toli

6005

Kab.Banggai Kepulauan

6006

Kab. Morowali

6007

Kab. Buol

6008

Kab. Tojo Una-Una

6009

Kab. Parigi Moutong

6010

Kab. Sigi

6088

Kab./Kota Lainnya di Sulteng

6091

Kota Palu

6100 Sulawesi Selatan 6101

Kab. Pinrang

6102

Kab. Gowa

6103

Kab. Wajo

6105

Kab. Bone

6106

Kab. Tana Toraja

6107

Kab. Maros

6109

Kab. Luwu

6110

Kab. Sinjai

6111

Kab. Bulukumba

6112

Kab. Bantaeng

6113

Kab. Jeneponto

6114

Kab. Selayar

6115

Kab. Takalar

6116

Kab. Barru

6117

Kab. Sidenreng Rappang

6118

Kab. Pangkajene Kepulauan

6119

Kab. Soppeng (d/h Watansoppeng)

6120

Kab. Polewali

6121

Kab. Enrekang

6122

Kab. Luwu Timur (d/h Luwu Selatan)

6124

Kab. Luwu Utara

6125 …

280


6125

Kab. Toraja Utara

6188

Kab./Kota Lainnya di Sulsel

6191

Kota Makassar

6192

Kota Pare-Pare

6193

Kota Palopo

6194

Kota Watampone

6200 Sulawesi Utara 6202

Kab. Minahasa

6203

Kab. Bolaang Mongondow

6204

Kab. Kepulauan Sangihe

6205

Kab. Kepulauan Talaud

6206

Kab. Minahasa Selatan

6207

Kab. Minahasa Utara

6208

Kab. Talaud

6209

Kab. Minahasa Tenggara

6210

Kab. Bolaang Mongondow Utara

6211

Kab. Kepulauan Sitaro

6212

Kab. Bolaang Mongondow Selatan

6213

Kab. Bolaang Mongondow Timur

6288

Kab./Kota Lainnya di Sulut

6291

Kota Manado

6292

Kota Kotamobagu

6293

Kota Bitung

6294

Kota. Tomohon

6300 Gorontalo 6301

Kab. Gorontalo

6302

Kab. Bualemo

6303

Kab. Bonebolango

6304

Kab. Pohuwato

6305

Kab. Gorontalo Utara

6388

Kab./Kota Lainnya di Gorontalo

6391

Kota Gorontalo

6400 Sulawesi Barat 6401

Kab. Polewali Mandar

6402

Kab. Majene

6403

Kab. Mamasa 6404 …

281


6404

Kab. Mamuju Utara

6405

Kab. Mamuju

6488

Kab./Kota Lainnya di Sulbar

6491

Kota Mamuju

6900 Sulawesi Tenggara 6901

Kab. Buton

6902

Kab. Kendari

6903

Kab. Muna

6904

Kab. Kolaka

6905

Kab. Wakatobi

6906

Kab. Konawe

6907

Kab. Konawe Selatan

6908

Kab. Bombana

6909

Kab. Kolaka Utara

6910

Kab. Buton Utara

6911

Kab. Konawe Utara

6988

Kab./Kota Lainnya di Sulteng

6990

Kota Bau-Bau

6991

Kota Kendari

7100 Nusa Tenggara Barat 7101

Kab. Lombok Barat

7102

Kab. Lombok Tengah

7103

Kab. Lombok Timur

7104

Kab. Sumbawa

7105

Kab. Bima

7106

Kab. Dompu

7107

Kab. Sumbawa Barat

7108

Kab. Lombok Utara

7188

Kab./Kota Lainnya di NTB

7191

Kota Mataram

7192

Kota. Bima

7200 Bali 7201

Kab. Buleleng

7202

Kab. Jembrana

7203

Kab. Tabanan

7204

Kab. Badung

7205 …

282


7205

Kab. Gianyar

7206

Kab. Klungkung

7207

Kab. Bangli

7208

Kab. Karangasem

7288

Kab./Kota Lainnya di Bali

7291

Kota Denpasar

7400 Nusa Tenggara Timur 7401

Kab. Kupang

7402

Kab. Timor-Tengah Selatan

7403

Kab. Timor-Tengah Utara

7404

Kab. Belu

7405

Kab. Alor

7406

Kab. Flores Timur

7407

Kab. Sikka

7408

Kab. Ende

7409

Kab. Ngada

7410

Kab. Manggarai

7411

Kab. Sumba Timur

7412

Kab. Sumba Barat

7413

Kab. Lembata

7414

Kab. Rote

7415

Kab. Manggarai Barat

7416

Kab. Sumba Tengah

7417

Kab. Sumba Barat Daya

7418

Kab. Manggarai Timur

7419

Kab. Nagekeo

7420

Kab. Sab Raijua

7488

Kab./Kota Lainnya di NTT

7491

Kota Kupang

8100 Maluku 8101

Kab. Maluku Tengah

8102

Kab. Maluku Tenggara

8103

Kab. Maluku Tenggara Barat

8104

Kab. Buru

8105

Kota Seram Bagian Barat

8106

Kota Seram Bagian Timur 8107 …

283


8107

Kota Kepulauan Aru

8108

Kab. Maluku Barat Daya

8109

Kab. Buru Selatan

8188

Kab./Kota Lainnya di Maluku

8191

Kota Ambon

8192

Kota Tual

8200 Papua 8201

Kab. Jayapura

8202

Kab. Biak Numfor

8210

Kab. Yapen-Waropen

8211

Kab. Merauke

8212

Kab. Paniai

8213

Kab. Jayawijaya

8214

Kab. Nabire

8215

Kab. Mimika

8216

Kab. Puncak Jaya

8217

Kab. Sarmi

8218

Kab. Keerom

8221

Kab. Pegunungan Bintang

8222

Kab. Yahukimo

8223

Kab. Tolikara

8224

Kab. Waropen

8226

Kab. Boven Digoel

8227

Kab. Mappi

8228

Kab. Asmat

8231

Kab. Supiori

8232

Kab. Mamberamo Raya

8233

Kab. Dogiyai

8234

Kab. Lanny Jaya

8235

Kab. Mamberamo Tengah

8236

Kab. Nduga Tengah

8237

Kab. Yalimo

8238

Kab. Puncak

8239

Kab. Intan Jaya

8240

Kab. Nduga

8288

Kab./Kota Lainnya di Papua 8291 …

284


8291

Kota Jayapura

8300 Maluku Utara 8301

Kab. Maluku Utara

8302

Kab. Halmahera Tengah

8303

Kab. Halmahera Utara

8304

Kab. Halmahera Timur

8305

Kab. Halmahera Barat

8306

Kab. Halmahera Selatan

8307

Kab. Kepulauan Sula

8308

Kab. Pulau Morotai

8388

Kab./Kota Lainnya di Maluku Utara

8390

Kota Ternate

8391

Kota Tidore Kepulauan

8400 Irian Jaya Barat 8401

Kab. Sorong

8402

Kab. Fak-Fak

8403

Kab. Manokwari

8404

Kab. Sorong Selatan

8405

Kab. Raja Ampat

8406

Kab. Kaimana

8407

Kab. Teluk Bintuni

8408

Kab. Teluk Wondama

8409

Kab. Tembrauw

8410

Kab. Maybrat

8488

Kab./Kota Lainnya di Irja Barat

8491

Kota Sorong

9999 Di Luar Indonesia

Lampiran 3 Sandi

Daftar Status Kepemilikan

Status Kepemilikan

Keterangan

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

BUMS Swasta Asing

Badan Usaha Milik Swasta Asing

BUMS Swasta Nasional

Badan Usaha Milik Swasta Nasional

BUMS …

285


BUMS Swasta Campuran

Badan

Usaha

Milik

Swasta

Campuran Koperasi Yayasan Perseorangan Status Kepemilikan Lainnya

Lampiran 4 A

A.1

Daftar Sandi Sektor Ekonomi

010000 Pertanian dan Perburuan 011000 Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura 011110 Pertanian Padi 011121 Pertanian Palawija Jagung 011122 Pertanian Palawija Ketela Pohon 011123 Pertanian Palawija Ubi Jalar 011124 Pertanian

Palawija

Umbi-Umbian

Lainnya 011125 Pertanian Palawija Kacang Tanah 011126 Pertanian Palawija Kedele 011129 Pertanian Palawija Kacang-Kacangan Lainnya 011130 Perkebunan

Tebu

dan

Tanaman

Pemanis Lainnya 011140 Perkebunan Tembakau 011150 Perkebunan

Karet

dan

Penghasil

Getah Lainnya 011160 Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya 011170 Perkebunan Tanaman Obat/ Bahan Farmasi 011180 Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri 011190 Perkebunan Tanaman Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 011211 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Sekali Bawang Merah 011219 …

286


011219 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Sekali Lainnya 011220 Pertanian Hortikultura Sayuran Yang Dipanen Lebih Dari Sekali 011231 Pertanian

Hortikultura

Bunga-

Bungaan Anggrek 011239 Pertanian

Hortikultura

Bunga-

Bungaan Lainnya 011240 Pertanian Tanaman Hias Lainnya 011250 Pembibitan

dan

Hortikultura

Sayuran

Pembenihan dan

Bunga-

Bungaan 011311 Pertanian

Buah-Buahan

Musiman

Buah-Buahan

Musiman

Buah-Buahan

Sepanjang

Jeruk 011319 Pertanian Lainnya 011321 Pertanian

Tahun Pisang 011329 Pertanian

Buah-Buahan

Sepanjang

Tahun Lainnya 011330 Perkebunan Kelapa 011340 Perkebunan Kelapa Sawit 011351 Perkebunan Tanaman Kopi 011352 Perkebunan Tanaman Teh 011353 Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao) 011360 Perkebunan Jambu Mete 011370 Perkebunan Lada 011380 Perkebunan Cengkeh 011391 Perkebunan Tanaman Rempah Panili 011392 Perkebunan Tanaman Rempah Pala 011399 Perkebunan Tanaman Rempah Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 012000 Peternakan 012110 Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong 012191 Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong

012192 …

287


012192 Pembibitan

dan

Budidaya

Ternak

Perah 012210 Pembibitan dan Budidaya Babi 012291 Pembibitan dan Budidaya Unggas 013000 Kombinasi Pertanian Atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming) 014000 Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 015000 Perburuan

Penangkapan

dan

Penangkaran

Satwa Liar A.2

020000 Kehutanan 020100 Pengusahaan Hutan Tanaman 020200 Pengusahaan Hutan Alam 020300 Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu 020400 Jasa Kehutanan 020500 Usaha Kehutanan Lainnya 021000 Kehutanan

B

B.1

050000 Perikanan 050111 Penangkapan Ikan Tuna 050119 Penangkapan Ikan Lainnya 050121 Penangkapan Udang Laut 050122 Penangkapan Crustacea Lainnya di Laut 050190 Lainnya 050211 Budidaya Biota Laut Udang 050212 Budidaya Biota Laut Tuna 050213 Budidaya Biota Laut Rumput Laut 050219 Budidaya Biota Laut Lainnya 050220 Pembenihan Biota Laut 050310 Penangkapan Ikan di Perairan Umum 050320 Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum 050411 Budidaya Biota Air Tawar Udang 050419 Budidaya Biota Air Tawar Lainnya 050421 Budidaya Biota Air Payau Udang 050429 Budidaya Biota Air Payau Lainnya 050490 Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau 050510 Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut 050580 …

288


050580 Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat 050590 Jasa Perikanan Lainnya 051000 Perikanan 052000 Budidaya Biota di Laut 053000 Penangkapan Biota di Perairan Umum 054000 Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau 055000 Jasa Perikanan C

C.1

100000 Pertambangan

Batubara,

Penggalian

Gambut,

Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara 101000 Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 102000 Pembuatan Briket Batubara C.2

110000 Pertambangan serta Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 111000 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi 111010 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 111020 Pengusahaan Tenaga Panas Bumi 112000 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 120000 Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium

C.4

130000 Pertambangan Bijih Logam 131000 Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi 132000 Pertambangan Logam dan Bijih Timah 132010 Pertambangan Bijih Timah 132020 Pertambangan Bijih Bauksit 132030 Pertambangan Bijih Tembaga 132040 Pertambangan Bijih Nikel 132061 Pertambangan Emas 132062 Pertambangan Perak 132090 Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta

C.5

140000 Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia 141000 Penggalian Batu-Batuan, Tanah Liat, dan Pasir 142000 Pertambangan

dan

Penggalian

Yang

Tidak

Diklasifikasikan di Tempat Lain 142100 …

289


142100 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia, dan Bahan Pupuk 142200 Ekstraksi Garam 142900 Pertambangan dan Penggalian Lainnya D

D.1

150000 Industri Makanan dan Minuman 151000 Pengolahan

dan

Pengawetan

Daging,

Ikan,

Buah-Buahan, Sayuran, Minyak, dan Lemak 151110 Industri Pemotongan Hewan Industri Pengolahan dan Pengawetan 151120 Daging 151200 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan serta Biota Perairan Lainnya 151300 Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran 151410 Industri

Minyak

Mentah

(Minyak

Makan) dari Nabati dan Hewani 151430 Industri Minyak Goreng dari Kelapa 151440 Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah 151450 Industri

Minyak

Goreng

dari

Biji

Kelapa Sawit 152000 Industri Susu dan Makanan dari Susu 153000 Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung, dan Pakan Ternak 153110 Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras 153180 Industri Kopra 153190 Industri Penggilingan Lainnya 153200 Industri Tepung dan Pati 153300 Industri Pakan Ternak 154000 Industri Makanan Lainnya 154100 Industri Roti dan Sejenisnya 154200 Industri Gula dan Pengolahan Gula 154300 Industri Coklat dan Kembang Gula 154400 Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So'un, dan Sejenisnya

154911 …

290


154911 Industri Pengolahan Teh 154912 Industri Pengolahan Kopi 154930 Industri Kecap 154940 Industri Tempe dan Tahu 154990 Industri Makanan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 155000 Industri Minuman D.2

160000 Industri Pengolahan Tembakau 160010 Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau 160050 Industri Rokok 160090 Industri Bumbu Rokok serta Kelengkapan Rokok Lainnya 161000 Industri Pengolahan Tembakau

D.3

170000 Industri Tekstil Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan 171000 Akhir Tekstil 172000 Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani 173000 Industri Perajutan 174000 Industri Kapuk

D.4

180000 Industri Pakaian Jadi Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, 181000 Kecuali Pakaian Jadi Berbulu Industri Pakaian Jadi Barang Jadi dari Kulit 182000 Berbulu dan Pencelupan Bulu

D.5

190000 Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk 191000 Kulit Buatan) 192000 Industri Alas Kaki

D.6

200000 Industri Kayu, Barang-Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Mebeller), dan Barang-Barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya 201000 Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya 202100 Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya

202900 …

291


202900 Industri Anyam-Anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu D.7

210000 Industri Kertas, Barang Dari Kertas, dan Sejenisnya 210100 Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas, dan Karton/Paper Board 210200 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton 210900 Industri Barang dari Kertas dan Kartan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 211000 Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya

D.8

220000 Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman 221000 Industri Penerbitan Industri Percetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pencetakan Termasuk 222000 Reproduksi/Cetak Ulang) 223000 Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video

D.9

230000 Industri Barang-Barang dari Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, BarangBarang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan Bahan Bakar Nuklir 231000 Industri Barang-Barang dari Batubara Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-Barang dari 232000 Hasil Pengilangan Minyak Bumi 233000 Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)

D.10 240000 Industri Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia 241000 Industri Bahan Kimia Industri 241100 Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk 241200 Industri Pupuk 241300 Industri Plastik dan Karet Buatan 242000 D.10.2. Industri Barang-Barang Kimia Lainnya 242100 Industri Bahan Baku Pemberantas

Hama …

292


Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh 242200 Industri Cat, Pernis, dan Lak 242300 Industri Farmasi dan Jamu 242400 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya 242940 Industri Minyak Atsiri 242990 Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya 243000 Industri Serat Buatan D.11 250000 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang Dari Plastik 251000 Industri Karet dan Barang dari Karet 251210 Industri Pengasapan Karet 251220 Industri Remilling Karet 251230 Industri Karet Remah (Crumb Rubber) 251900 Industri

Barang-Barang

Lain

dari

Karet 252000 Industri Barang Dari Plastik D.12 260000 Industri Barang Galian Bukan Logam 261000 Industri Gelas dan Barang dari Gelas 262000 Industri Barang-Barang dari Porselin 263000 Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik Industri Semen, Kapur, dan Gips, serta Barang264000 Barang dari Semen, dan Kapur 265000 Industri Barang-Barang Dari Batu 266000 Industri Barang-Barang Dari Asbes 269000 Industri Barang-Barang Galian Bukan Logam Lainnya D.13 270000 Industri Logam Dasar 271000 Industri Logam Dasar Besi dan Baja 272000 Industri Logam Dasar Bukan Besi 273000 Industri Pengecoran Logam 273100 Industri Pengecoran Besi dan Baja 273200 Industri Pengecoran Besi dan Baja

Logam

Bukan

D.14 …

293


D.14 280000 Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin

dan

Peralatannya 281000 Industri Barang-Barang Logam Siap Pasang Untuk

Bangunan,

Pembuatan

Tangki,

dan

Generator Uap 289000 Industri Barang Logam Lainnya, dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-Barang dari Logam 289300 Industri Alat-Alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam 289900 Industri Barang Logam Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain D.15 290000 Industri Mesin dan Perlengkapannya 291000 Industri Mesin-Mesin Umum 292000 Industri Mesin-Mesin Untuk Keperluan Khusus 292100 Industri

Mesin

Kehutanan,

Pertanian

serta

Jasa

dan

Penunjang

Pemeliharaan dan Perbaikannya 292400 Industri

Mesin-Mesin

Pertambangan,

Untuk

Penggalian,

dan

Konstruksi 292500 Industri

Mesin

Untuk

Pengolahan

Makanan, Minuman, dan Tembakau 292600 Industri Mesin-Mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-Barang dari Kulit 292900 Industri Mesin-Mesin Khusus Lainnya 293000 Industri Peralatan Rumah Tangga Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain D.16 300000 Industri Mesin Dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data D.17 310000 Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya 311000 Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator 312000 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik 313000 Industri Kabel Listrik dan Telepon

314000 …

294


314000 Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai 315000 Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan 319000 Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain D.18 320000 Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, Serta Perlengkapannya 321000 Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya 322000 Industri Alat Transmisi Komunikasi 323000 Industri Radio,

Televisi, Alat-Alat Rekaman

Suara dan Gambar, dan Sejenisnya D.19 330000 Industri

Peralatan

Peralatan

Kedokteran,

Navigasi,

Peralatan

Alat-Alat

Optik,

Ukur,

Jam,

dan

Lonceng 331000 Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-Alat Optik 332000 Industri

Instrumen

Optik

dan

Peralatan

Fotografi 333000 Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya D.20 340000 Industri Kendaraan Bermotor 341000 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 342000 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 343000 Industri

Perlengkapan

dan

Komponen

Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih D.21 350000 Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih 351000 Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu 352000 Industri

Kereta

Api,

Bagian-Bagian,

dan

Perlengkapannya, serta Perbaikan Kereta Api Pesawat 353000 Industri Perlengkapannya, serta Terbang

Terbang Perbaikan

dan Pesawat

359000 …

295


359000 Industri Alat Angkut Lainnya 359100 Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga, serta Komponen dan Perlengkapannya 359900 Industri

Alat

Angkut

Yang

Tidak

Diklasifikasikan di Tempat Lain D.22 360000 Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya 361000 Industri Furnitur 369000 Industri Pengolahan Lainnya D.23 370000 Daur Ulang 371000 Daur Ulang Barang-Barang Logam 372000 Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam E

E.1

400000 Listrik, Gas, dan Air Panas 401000 Ketenagalistrikan 401001 Ketenagalistrikan Pedesaan 401002 Ketenagalistrikan Lainnya 402000 Gas 403000 Uap dan Air Panas

F

E.2

410000 Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih

F.1

450000 Konstruksi 451000 Penyiapan Lahan Penyiapan Tanah Pemukiman 451001 Transmigrasi (PTPT) 451002 Pencetakan Lahan Sawah 451009 Penyiapan Lahan Lainnya 452000 Konstruksi Gedung dan Bangunan Sipil 452111 Konstruksi Perumahan Sederhana Bank Tabungan Negara 452112 Konstruksi Perumahan Sederhana Perumnas 452113 Konstruksi Perumahan Sederhana Lainnya Tipe s.d 21 452114 Konstruksi Perumahan Sederhana Lainnya Tipe 22 s.d 70 452115 Konstruksi

Perumahan

Menengah,

Besar, Mewah (Tipe di atas 70) 452120 Konstruksi Gedung Perkantoran

452130 …

296


452130 Konstruksi Gedung Industri 452141 Konstruksi Gedung Perbelanjaan Pasar Inpres 452149 Konstruksi Gedung Perbelanjaan Lainnya 452190 Konstruksi Gedung Lainnya 452211 Bangunan Jalan Raya 452212 Bangunan Jalan Tol 452213 Bangunan Jalan Jembatan dan Landasan 452220 Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api 452240 Bangunan Pengairan (Irigasi) 452270 Bangunan Dermaga (Pelabuhan) 452290 Bangunan Sipil Lainnya 452301 Konstruksi

Bangunan

Listrik

Pedesaan 452309 Konstruksi Bangunan Elektrikal dan Komunikasi Lainnya 452400 Konstruksi Khusus 453000 Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil 453100 Instalasi Gedung 453200 Instalasi Bangunan Sipil 454000 Penyelesaian Konstruksi Gedung 455000 Penghancur Bangunan Dengan Operatornya G

G.1

500000 Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan 501000 Penjualan Mobil 502000 Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil Penjualan Sepeda Motor serta Suku Cadang 503000 dan Aksesorisnya 503001 Penjualan Sepeda Motor Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris 503002 Sepeda Motor 504000 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan

G.2

510000 Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan Impor (Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor) 511000 …

297


511000 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 512000 Perdagangan Pertanian,

Besar

Dalam

Binatang

Negeri

Hidup,

Hasil

Makanan,

Minuman, dan Tembakau 512111 Perdagangan Jagung 512112 Perdagangan Tembakau 512113 Perdagangan Karet 512114 Perdagangan Cengkeh 512115 Perdagangan Lada 512116 Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit 512117 Perdagangan Kapas 512119 Perdagangan

Besar

Dalam

Negeri

Hasil Pertanian Lainnya 512120 Perdagangan

Besar

Dalam

Negeri

Dalam

Negeri

Dalam

Negeri

Binatang Hidup 512130 Perdagangan

Besar

Hasil Perikanan 512141 Perdagangan Kayu 512149 Perdagangan Hasil

Besar

Kehutanan

dan

Perburuan

Lainnya 512201 Perdagangan Dalam Negeri Beras 512202 Perdagangan Dalam Negeri Gula 512203 Perdagangan Dalam Negeri Kopi 512204 Perdagangan Dalam Negeri Teh 512205 Perdagangan Dalam Negeri Garam 512206 Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit 512207 Perdagangan Dalam Negeri Kopra 512208 Perdagangan Dalam Negeri Rokok 512209 Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya 513100 Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit

513900 …

298


513900 Perdagangan

Besar

Barang-Barang

Keperluan Rumah Tangga Lainnya 514000 Perdagangan Besar Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) 514100 Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, serta Produk Sejenis 514200 Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam 514301 Perdagangan Dalam Negeri Semen 514302 Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton 514309 Perdagangan Dalam Negeri BahanBahan Konstruksi Lainnya 514901 Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama 514909 Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya 515000 Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya 519000 Perdagangan Besar Lainnya 519001 Perdagangan

Dalam

Negeri

Kertas

Koran 519009 Perdagangan Dalam Negeri Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain G.3

520000 Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil, dan Sepeda Motor 521000 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang 521100 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau 521900 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan

Makanan,

Minuman,

dan

Tembakau 522000 Perdagangan

Eceran

Komoditi

Makanan,

Minuman, atau Tembakau 522100 Perdagangan

Eceran

Komoditi

Makanan dari Hasil Pertanian 522200 …

299


522200 Perdagangan

Eceran

Komoditi

Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan 523000 Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau 523100 Perdagangan Farmasi,

Eceran Bahan Kimia, Kosmetik,

dan

Alat

Laboratorium 523200 Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi 523300 Perdagangan Rumah

Eceran

Tangga

dan

Perlengkapan Perlengkapan

Dapur 523400 Perdagangan

Eceran

Bahan

Konstruksi 523500 Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas 523600 Perdagangan Eceran Kertas, BarangBarang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, Komputer 523700 Perdagangan

Eceran

Mesin-Mesin

(Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang (Onderdil), Termasuk Alat-Alat Transportasi 523800 Perdagangan Eceran Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan 523900 Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya (Bukan

Makanan,

Minuman,

atau

Tembakau) 524000 Perdagangan Eceran Barang Bekas 525000 Perdagangan Eceran Kaki Lima 525100 Perdagangan

Eceran

Kaki

Lima

Komoditi dari Hasil Pertanian

525200 …

300


525200 Perdagangan

Eceran

Kaki

Lima

Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan 525300 Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Frmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium 525400 Perdagangan

Eceran

Kaki

Lima

Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi 525500 Perdagangan Perlengkapan

Eceran

Kaki

Lima

Rumah

Tangga

dan

Perlengkapan Dapur 525600 Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas 525700 Perdagangan

Eceran

Kaki

Lima

Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer 525800 Perdagangan

Eceran

Barang-Barang

Kaki

Kerajinan,

Lima Mainan

Anak-anak, dan Lukisan 525900 Perdagangan

Eceran

Kaki

Lima

Barang-Barang Bekas 526000 Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya 527000 Perdagangan Eceran Lainnya 527100 Perdagangan Eceran Melalui Media 527200 Perdagangan Eceran Keliling G.4

530000 Perdagangan Ekspor Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor 531000 Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 532000 Perdagangan Pertanian,

Ekspor

Bahan

Binatang

Hidup,

Baku

Hasil

Makanan,

Minuman, dan Tembakau 532111 Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit

532112 …

301


532112 Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan 532119 Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lainnya 532120 Perdagangan Ekspor Binatang Hidup 532130 Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan 532141 Perdagangan Ekspor Kayu 532142 Perdagangan Ekspor Rotan 532149 Perdagangan

Ekspor

Hasil

Hutan

Selain Kayu dan Rotan 532201 Perdagangan Ekspor Udang Olahan 532202 Perdagangan Ekspor Teh 532203 Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk 532204 Perdagangan Ekspor Tembakau 532209 Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lainnya 533000 Perdagangan Ekspor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga 533101 Perdagangan Ekspor Tekstil 533102 Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi 533103 Perdagangan Ekspor Kulit 533900 Perdagangan Ekspor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya 534000 Perdagangan

Ekspor

Produk

Antara

(Intermediate Products) Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang

Bekas,

dan

Sisa-Sisa

Tak

Terpakai (Scrap) 534100 Perdagangan

Ekspor

Bahan

Bakar

Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis 534201 Perdagangan Ekspor Bijih Timah 534202 Perdagangan

Ekspor

Bijih

Logam

Selain Timah 534203 Perdagangan Ekspor Batu Bara 534209 Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan dan Penggalian) Lainnya 534301 …

302


534301 Perdagangan Ekspor Kayu Lapis 534309 Perdagangan Ekspor Konstruksi

(Kecuali

Bahan-Bahan Bahan

Hasil

Penggalian) Lainnya 534900 Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Barang

Products),

Bekas,

dan

Barang-

Sisa-Sisa

Tak

Terpakai (Scrap) 535000 Perdagangan

Ekspor

Mesin-Mesin,

Suku

Cadang, dan Perlengkapannya 539000 Perdagangan Ekspor Lainnya 539011 Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian 539012 Perdagangan Ekspor Kopi Bijian 539013 Perdagangan Ekspor Tembakau 539014 Perdagangan Ekspor Karet 539015 Perdagangan Ekspor Lada 539016 Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah 539017 Perdagangan

Ekspor

Minyak

Biji

Kelapa Sawit 539018 Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra 539019 Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lainnya 539021 Perdagangan

Ekspor

Hewan

Yang

Sudah Diolah 539022 Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lainnya 539023 Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi 539029 Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lainnya 539031 Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan 539032 Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan Selain dari Kayu dan Rotan 539034 Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi

539039 …

303


539039 Perdagangan

Ekspor

Yang

Tidak

Diklasifikasikan di Tempat Lain G.5

540000 Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor 541000 Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 542000 Perdagangan Pertanian,

Impor

Bahan

Binatang

Baku

Hidup,

Hasil

Makanan,

Minuman, dan Tembakau 542101 Perdagangan Impor Cengkeh 542102 Perdagangan Impor Biji Gandum 542103 Perdagangan Impor Jagung 542104 Perdagangan Impor Kacang Kedelai 542109 Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian,

dan

Binatang

Hidup

Lainnya 542201 Perdagangan Impor Beras 542202 Perdagangan Impor Gula 542209 Perdagangan

Impor

Makanan,

Minuman, dan Tembakau Lainnya 543000 Perdagangan Impor Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga 543100 Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit 543900 Perdagangan

Impor

Barang-Barang

Keperluan Rumah Tangga Lainnya 544000 Perdagangan Impor Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-Barang Bekas, dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) 544100 Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat serta Produk Sejenis 544200 Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam 544301 Perdagangan Impor Besi Beton 544309 Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi Lainnya

544901 …

304


544901 Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama 544902 Perdagangan Impor Farmasi 544909 Perdagangan

Impor

Barang

Antara

Lainnya 545000 Perdagangan Impor Mesin-Mesin, Suku Cadang, dan Perlengkapannya 545001 Perdagangan

Impor

Suku

Cadang

545009 Perdagangan

Impor

Suku

Cadang

Mesin-Mesin,

Suku

Industri Cadang,

dan

Perlengkapannya Lainnya 549000 Perdagangan Impor Lainnya H

H.1

550000 Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 551000 Penyediaan Akomodasi 551100 Hotel Bintang 551200 Hotel Melati 551900 Jasa Akomodasi Lainnya 552000 Restoran/Rumah Makan, Bar, dan Jasa Boga 552009 Penyediaan Makan Minum Lainnya 552100 Restoran/Rumah Makan

I

I.1

600000 Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa 601000 Angkutan Jalan Rel 602000 Angkutan Jalan 602100 Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang 602200 Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek Untuk Penumpang 602300 Angkutan Jalan Untuk Barang 603000 Angkutan Dengan Saluran Pipa

I.2

610000 Angkutan Air 611000 Angkutan Laut 611100 Angkutan Laut Domestik 611200 Angkutan Laut Internasional 612000 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 612100 Angkutan Sungai dan Danau

612200 …

305


612200 Angkutan Penyeberangan Domestik I.3

620000 Angkutan Udara 621000 Angkutan Udara Berjadwal 622000 Angkutan Udara Tidak Berjadwal 623000 Angkutan Udara Khusus

I.4

630000 Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata 631000 Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang 632000 Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa Wilayah Berikat 633000 Jasa

Penunjang

Angkutan

Kecuali

Jasa

Bongkar Muat dan Pergudangan 634000 Jasa Perjalanan Wisata 635000 Jasa Pengiriman dan Pengepakan I.5

640000 Pos dan Telekomunikasi 641000 Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos, dan Jasa Kurir 642000 Jaringan Telekomunikasi 643000 Jasa Telekomunikasi 644000 Telekomunikasi Khusus

J

J.1

650000 Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun 651000 Perantara Moneter (Bank) 659000 Perantara Keuangan Lainnya (Non Bank) 659001 Perantara

Keuangan

Lainnya

(Non

Lainnya

(Non

Bank) Leasing 659009 Perantara

Keuangan

Bank) Selain Leasing J.2

660000 Asuransi dan Dana Pensiun

J.3

670000 Jasa Penunjang Perantara Keuangan 671000 Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun 672000 Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun

K

K.1

700000 Real Estate 701000 Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Asrama

701001 …

306


701001 Real Estate Perumahan Sederhana Perumnas 701002 Real Estate Perumahan Sederhana Selain Perumnas s.d Tipe 21 701003 Real Estate Perumahan Sederhana Selain Perumnas Tipe 22 s.d. 70 701004 Real Estate Perumahan Menengah, Besar atau Mewah (Tipe Diatas 70) 701005 Real

Estate

Perumahan

Flat/

Apartemen 701006 Real

Estate

Gedung

Perbelanjaan

(Mall, Plaza) 701007 Real Estate Gedung Perkantoran 701008 Real

Estate

Gedung

Rumah

Toko

(Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan) 701009 Real Estate Lainnya 702000 Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak 703000 Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata K.2

710000 Jasa

Persewaan

Mesin

dan

Peralatannya

(Tanpa

Operator), Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga, dan Pribadi 711000 Persewaan Alat-Alat Transportasi 711100 Persewaan Alat Transportasi Darat 711200 Persewaan Alat Transportasi Air 711300 Persewaan Alat Transportasi Udara 712000 Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya 712100 Persewaan

Mesin

Pertanian

dan

Mesin

Konstruksi

dan

Peralatannya 712200 Persewaan

Teknik Sipil serta Peralatannya 712300 Persewaan

Mesin

Kantor

dan

Peralatannya (Termasuk Komputer) Mesin Lainnya dan 712900 Persewaan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 713000 …

307


713000 Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain K.3

720000 Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait 721000 Jasa

Konsultasi

Piranti

Keras

(Hardware

Piranti

Lunak

Consulting) 722000 Jasa

Konsultasi

(Software

Consulting) 723000 Pengolahan Data 724000 Jasa Kegiatan Data Base 725000 Perawatan dan Reparasi Mesin-Mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer 729000 Kegiatan

Lain

Yang

Berkaitan

dengan

Komputer K.4

730000 Penelitian dan Pengembangan (Swasta) 731000 Penelitian

dan

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan Alam dan Teknologi 732000 Penelitian

dan

Pengembangan

Ilmu

Pengetahuan Sosial dan Humaniora K.5

740000 Jasa Perusahaan Lainnya 741000 Jasa

Hukum,

Konsultasi

Akuntansi

Pajak,

dan

Pembukuan,

Penelitian

Pasar,

dan

Konsultasi Bisnis dan Manajemen 742000 Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, serta Analisis dan Testing 743000 Jasa Periklanan 749000 Jasa

Perusahaan

Lainnya

Yang

Tidak

Diklasifikasikan di Tempat Lain 749001 Pedagang Valuta Asing 749009 Jasa Perusahaan Lainnya L

L.1

750000 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 751000 Administrasi Pemerintahan, dan Kebijaksanaan Ekonomi dan Sosial 752000 Hubungan Keamanan

Luar

Negeri,

Pertahanan,

dan

753000 Jaminan Sosial Wajib M…

308


M

M.1

800000 Jasa Pendidikan 801000 Jasa Pendidikan Dasar 802000 Jasa Pendidikan Menengah 803000 Jasa Pendidikan Tinggi 804000 Jasa Pendidikan Lainnya

N

N.1

850000 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 851000 Jasa Kesehatan Manusia (Rumah Sakit dan Praktek Dokter Lainnya) 851001 Jasa Kesehatan Manusia - Rumah Sakit 851002 Jasa Kesehatan Manusia - Poliklinik/ Rumah Bersalin 851003 Jasa Kesehatan Manusia - Tempat Perawatan/Pengobatan 851004 Jasa Kesehatan Manusia - Profesi Dokter 852000 Jasa Kesehatan Hewan 853000 Jasa Kegiatan Sosial

O

O.1

900000 Jasa Kebersihan

O.2

910000 Organisasi Bisnis, Pengusaha, dan Profesional 912000 Organisasi Buruh 919000 Organisasi Lainnya

O.3

920000 Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga 921000 Kegiatan

Perfilman,

Radio,

Televisi,

dan

Hiburan Lainnya 922000 Kegiatan Kantor Berita 923000 Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya O.4

930000 Jasa Kegiatan Lainnya

P

P.1

950000 Jasa Perseorangan Yang Melayani Rumah Tangga

Q

Q.1

990000 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Lampiran …

309


Lampiran 5

Daftar Sandi Jenis ULN

Sandi

Keterangan

01

LA Dengan Rencana

02

LA Tanpa Rencana

03

LA Revolving

11

Asset Back Securities

12

Banker's Acceptances

13

Bond (Obligasi)

14

Certificate of Deposits

15

Commercial Papers

16

Floating Rate Certificate of Deposits

17

Floating Rate Notes

18

Medium Term Notes

19

Negotiable Certificate of Deposits

20

Promissory Notes

21

Money Market

22

Subordinated Notes

29

Surat Utang Lainnya

30

Utang Dagang

40

Lainnya

Lampiran 6

Daftar Sandi Jenis ULN (Utang Lainnya)

Sandi Keterangan 101

Utang Asuransi - Utang Usaha – Utang Premi

102

Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Claim

103

Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Reasuransi

104

Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Retrosesi

105

Utang Asuransi - Utang Usaha - Utang Komisi

106

Utang Asuransi - Utang Usaha - Titipan Premi (Policy Holder Deposits)

201

Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Estimasi Claim Retensi Sendiri (Cadangan Claim)

202

Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)

203

Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 204 …

310


204

Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Dana Tabarru

205

Utang Asuransi - Cadangan Teknis - Tabungan Peserta

301

Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Kepada Nasabah

302

Utang Perusahaan Sekuritas - Efek Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (REPO)

303

Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Margin

304

Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Perusahaan Efek

305

Utang Perusahaan Sekuritas - Rekening Nasabah

306

Utang Perusahaan Sekuritas - Utang Reverse REPO

307

Utang Perusahaan Sekuritas - Beban Yang Masih Harus Dibayar (Beban Transaksi)

401

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Uang Muka (Advance Payment Yang

Diterima

Untuk

Penjualan

Barang

dan

Jasa

(Termasuk

Penjualan Aktiva Tetap) 402

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi Freight

403

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Non-Jiwa Selain Freight

404

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Premi Asuransi Jiwa

405

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Utang Sewa Guna Usaha

406

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pendapatan Diterima Dimuka

407

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Kewajiban Lainnya

408

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Dalam Rangka Financial Leasing

451

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi REPO - Repurchase Agreement

452

Utang Selain Asuransi dan Sekuritas - Pinjaman Terkait Transaksi REPO - Sell Buy Back Agreement

Lampiran 7

Daftar Sandi Status ULN

Sandi

Keterangan

01

Baru

20

Bunga Dikapitalisasi

21

Rescheduling

22

Reconditioning

23

Refinancing

24 …

311


24

Debt Reduction

25

Debt to Equity Swap

26

Pengalihan Kreditur

27

Rollover

28

Lainnya

30

Penambahan Plafon

40

Koreksi

Lampiran 8

Daftar Sandi Jenis Penarikan

Sandi

Keterangan

1

Tunai

2

Barang

3

Jasa

Lampiran 9

Daftar Sandi Valuta

No

Sandi Keterangan

No

Sandi Keterangan

1

ADP

Andorran Peseta

41

CNY

China Renminbi

2

AED

UAD Dirham

42

COP

Colombian Peso

3

AFN

Afhganistan afgani

43

CRC

Costa Rican Colon

4

ALL

Albanian Lek

44

CUP

Cuban Peso

5

AMD

Armenia Dram

45

CVE

Cape Verde Escudo

6

ANG

Netherlands Antillian

46

CYP

Cypriot Pound

Guilder/Florin 7

AOA

Angolan Kwanza

47

CZK

Czech Koruna

8

ARA

Austral

48

DEM

German Mark

9

ARP

Peso

49

DJF

Djibouti Franc

10

ARS

Argentine Peso

50

DKK

Danish Krone

11

ATS

Schilling

51

DOP

Dominican Republic

12

AUD

Australian Dollar

52

DZD

Alergian Dinar

13

AWG

Aruban Guilder

53

ECS

Ecuadoran Sucre

14

AZN

Azerbaijan Manaf

54

EEK

Estonian Kroon

15

BAM

Bosniar Dinar

55

EGP

Egyptian Pound

16

BBD

Barbados Dollar

56

ERN

Eritreian Nakfa

17

BDT

Bangladesh Taka

57

ESP

Spanish Peseta

18

BEC

Convertible Belgian

58

ETB

Birr

19 …

312


19

BEF

Belgian Franc

59

EUR

Euro

20

BEL

Financial Belgian Franc

60

FIM

Finnis Markka

21

BFF

Burkina Faso Frenc

61

FJD

Fiji Dollar

22

BGN

Bulgarian Lev

62

FKP

Falkland Island Pound

23

BHD

Bahraini Dinar

63

FRF

Andorran Franc

24

BIF

Burundi Franc

64

GBP

Pound Sterling

25

BMD

Bermudian Dollar

65

GEL

Georgian Lari

26

BND

Brunei Dollar

66

GGP

Guernsey Pound

27

BOB

Boliviano

67

GHS

Ghana Cedi

28

BRL

Brazil Real

68

GIP

Gibraltar Pound

29

BRR

Cruzeiro Real

69

GMD

Gambian Dalasi

30

BSD

Bahamas Dollar

70

GNF

Guniea Franc

31

BTN

Bhutan Ngultrum

71

GNS

Guinea

Franc/Guinea

Syli 32

BUK

Burma

72

GRD

Greek Drachma

33

BWP

Botswana Pula

73

GTQ

Guatemala Quetzal

34

BYR

Belarussian Rouble

74

GWP

Guinea-Bissau Peso

35

BZD

Belize Dollar

75

GYD

Guyana Dollar

36

CAD

Canadian Dollar

76

HKD

Hong Kong Dollar

37

CDF

Congolese Francs

77

HNL

Honduras Lempira

38

CHF

Swiss Franc

78

HRD

Croation Dinar

39

CLF

Unidades de Fomento

79

HRK

Kuna

40

CLP

Chilean Peso

80

HTG

Haiti Gourde

No

Sandi Keterangan

No

Sandi Keterangan

81

HUF

Hungarian Forint

121 MMK

Myanmar Kyat

82

IDR

Indonesian Rupiah

122 MNT

Tugrik

83

IEP

Irish Punt

123 MOP

Macau Pataca

84

ILS

Israeli Shekel

124 MRO

Mauritania Ouguiya

85

IMP

Manx Pound

125 MTL

Maltese Lira

86

INR

Indian Rupee

126 MUR

Maurutius Pupee

87

IQD

Iragi Dinar

127 MVR

Rutiyaa

88

IRR

Iranian Rial

128 MVS

Moldova Leu

89

ISK

Iceland Krona

129 MWK

Malawi Kwacha

90

ITL

Italian Lira

130 MXN

Mexican Peso

91

JEP

Jersey Pound

131 MYR

Malaysian Ringgit

92

JMD

Jamaican Dollar

132 MZN

Mozambique Metical

93

JOD

Jordanian Dinar

133 NAD

Namibia Dollar

94

JPY

Japanesse Yen (100)

134 NGN

Nigeria Naira

95 …

313


95

KES

Kenya Shilling

135 NIO

Nicaragua Cordoba

96

KGS

Kyrgyzstan som

136 NLG

Netherlands Guilder/Gulden/Florin

97

KHR

Riel

137 NOK

Norwegian Krone

98

KMF

Comoros Franc

138 NPR

Nepalese Rupee

99

KPW

North Korean Won

139 NZD

New Zealand Dollar

100 KRW

Won

140 OMR

Omani Rial

101 KWD

Kuwaiti Dinar

141 PAB

Panamanian Balboa

102 KYD

Cayman Islands Dollar

142 PEI

Inti

103 KZT

Kazakhstan Tenge

143 PEN

Peruvian New Sol

104 LAK

Laos New Kip

144 PGK

Papua New Guinea Kina

105 LBP

Lebanese Pound

145 PHP

Philippines Peso

106 LKR

Sri Langka Rupee

146 PKR

Pakistan Rupee

107 LRD

Liberian Dollar

147 PLN

Polish Zloty/ New Zloty

108 LSL

Loti

148 PLZ

Zloty

109 LSM

Lesotho Maloti

149 PTE

Portuguese Escudo

110 LTL

Lithuanian Litas

150 PYG

Paraguay Guarani

111 LTT

Litas

151 QAR

Qatari Rial

112 LUF

Luxembourg Franc

152 RON

Romanian Leu

113 LVL

Latvian Latse

153 RSD

Serbia Dinar

114 LVR

Latvian Rouble

154 RUB

Russian Ruble

115 LYD

Libyan Dinar

155 RWF

Rwanda Franc

116 MAD

Moroccan Dirham

156 SAR

Saudi Riyal

117 MDL

Moldova Lei

157 SBD

Solomon Islands Dollar

118 MGF

Malagasy Franc

158 SCR

Seychelles Rupee

119 MKD

Macedonian Dinar

159 SDD

Sudanese Dinar

120 MLF

Malian Franc

160 SDG

Sudanese Pound

No

Sandi Keterangan

No

Sandi Keterangan

161 SEK

Swedish Krone

186 UAH

Ukraine Hryvna

162 SGD

Singapore Dollar

187 UGX

Ugandan Shilling

163 SHP

St. Helena Pound

188 USD

US Dollar

164 SIT

Slovenia Tolar

189 UYU

Uruguay Peso

165 SKK

Slovakia Koruna

190 UZS

Uzbekistan Sum

166 SLL

Sierra Leone Leone

191 VEB

Bolivar

167 SOS

Somali Schilling

192 VEF

Bolivares Fuertes

168 SPL

Seborga Luigini

193 VND

Vietnam Dong

169 SRD

Surinam Guilder

194 VUV

Vanuatu Vatu

170 STD

Sao Tome Dobra

195 WST

Tala

171 …

314


171 SUR

USSR Rouble

196 XAF

Franc

de

la

Communaute financiere Africaine 172 SVC

El Salvador Colon

197 XAG

Silver

173 SYP

Syrian Pound

198 XAU

Gold

174 SZL

Swaziland Lilangeni

199 XCD

Antigua Dollar

175 THB

Thai Bath

200 XDR

Special Drawing Right

176 TJR

Tajik Ruble

201 XOF

Benin Franc

177 TJS

Tajikistan Ruble

202 XPD

Palladium ounces

178 TMM

Turkmenistan Manat

203 XPF

CFA Franc BAEC

179 TND

Tunisian Dinar

204 XPT

Platinum Ounces

180 TOP

Paanga

205 YER

Yemeni Rial

181 TRY

Turkish Lira

206 YUD

New Dinar

182 TTD

Trinidad & Tobago Dollar

207 YUN

New Yugoslavian

183 TVD

Tuvalu Dollar

208 ZAR

Rand (South African Rand)

184 TWD

Taiwan Dollar

209 ZMK

Zambian Kwacha

185 TZS

Tanzanian Shilling

210 ZWD

Zimbabwe Dollar

Lampiran 10

Daftar Sandi Jenis Tingkat Bunga

Sandi

Keterangan

1

Tetap

2

Mengambang Margin Atas

3

Mengambang Margin Bawah

Lampiran 11

Daftar Sandi Basis Bunga

Sandi

Keterangan

01

JIBOR

02

SIBOR

03

LIBOR

04

EURIBOR

05

TIBOR

06

COF

07

HIBOR

08

SIBOR dan TIBOR

09

SBI

10 …

315


10

FED FUND

11

MRR

12

DUTCH

13

OTHER

Lampiran 12

Daftar Sandi Negara

No

Sandi Keterangan

No

Sandi Keterangan

1

AL

Albania

41

CN

China

2

AM

Armenia

42

CR

Costa Rica

3

AN

Netherlands Antilles

43

CU

Cuba

4

AO

Angola

44

CV

Cape Verde

5

AQ

Antartica

45

CX

Christmas Island

6

AR

Argentina

46

CY

Cyprus

7

AS

America Samoa

47

CZ

Czech Republic

8

AT

Austria

48

DE

Germany

9

AU

Australia

49

DJ

Djibouti

10

AW

Aruba

50

DK

Denmark

11

AZ

Azerbaijan

51

DM

Dominica

12

BA

Bosnia and

52

DO

Dominican Republic

Herzegowina 13

BB

Barbados

53

DZ

Algeria/ Aljazair

14

BD

Bangladesh

54

ED

Ecuador

15

BE

Belgium

55

EE

Estonia

16

BF

Burkina Fazo

56

EG

Egypt

17

BG

Bulgaria

57

EH

Western Sahara

18

BH

Bahrain

58

ER

Eritrea

19

BI

Burundi

59

ES

Spain

20

BJ

Benin

60

ET

Ethiopia

21

BM

Bermuda

61

FI

Finland

22

BN

Brunei Darussalam

62

FJ

Fiji

23

BO

Bolivia, Plurinational

63

FK

Falkland Islands

State of 24

BR

Brazil

(Malvinas) 64

FM

Micronesia, Federated State of

25

BS

Bahamas

65

FO

Faroe Islands

26 …

316


26

BT

Bhutan

66

FR

France

27

BV

Bouvet Island

67

FX

France, Metropolitan

28

BW

Botswana

68

GA

Gabon

29

BY

Belarus

69

GB

United Kingdom

30

BZ

Belize

70

GD

Grenada

31

CA

Canada

71

GE

Georgia

32

CC

Cocos (Keeling) Island

72

GF

French Guiana

33

CD

Congo, The Democratic

73

GH

Ghana

74

GI

Gibraltar

Republic of the 34

CF

Central African Republic

35

CG

Congo

75

GL

Greenland

36

CH

Switzerland

76

GM

Gambia

37

CI

Cote D'ivoire

77

GN

Guinea

38

CK

Cook Island

78

GP

Guadeloupe

39

CL

Chile

79

GQ

Equatorial Guinea

40

CM

Cameroon

80

GR

Greece

81

GS

South Georgia And

121 LS

Lesotho

South Sandwich Islands 82

GT

Guatemala

122 LT

Lithuania

83

GU

Guam

123 LU

Luxembourg

84

GW

Guinea Bissau

124 LV

Latvia

85

GY

Guyana

125 LY

Libyan Arab Jamahiriya

86

HK

Hongkong

126 MA

Morocco

87

HM

Heard And McDonald

127 MC

Monaco

Island 88

HN

Honduras

128 MD

Moldova, Republic of

89

HR

Croatia

129 MG

Madagascar

90

HT

Haiti

130 MH

Marshall Islands

91

HU

Hungary

131 MK

Macedonia, The Former Yogoslav Republic

92

ID

Indonesia

132 ML

Mali

93

IE

Ireland

133 MM

Myanmar (Burma)

94

IL

Israel

134 MN

Mongolia

95

IN

India

135 MO

Macao 96…

317


96

IO

British Indian Ocean

136 MP

Northern Mariana Islands

Territory 97

IQ

Iraq

137 MQ

Martinique

98

IR

Iran, Islamic Republic

138 MR

Mauritania

Iceland

139 MS

Montserrat

100 IT

Italy

140 MT

Malta

101 JM

Jamaica

141 MU

Mauritius

102 JO

Jordan

142 MV

Maldives

103 JP

Japan

143 MW

Malawi

104 KE

Kenya

144 MX

Mexico

105 KG

Kyrgyzstan

145 MY

Malaysia

106 KH

Cambodia

146 MZ

Mozambique

107 KI

Kiribati

147 N1

Others

108 KM

Comoros

148 NA

Namibia

109 KN

Saint Kitts and Nevis

149 NC

New Caledonia

110 KP

Korea, Democratic

150 NE

Niger

Of 99

IS

People's Republic 111 KR

Korea, Republic Of

151 NF

Norfolk Islands

112 KW

Kuwait

152 NG

Nigeria

113 KY

Cayman Islands

153 NI

Nicaragua

114 KZ

Kazakhstan

154 AG

Antigua And Barbuda

115 LA

Lao People's Democ.

155 AE

United Arab Emirat

Rep. 116 LB

Lebanon

156 AF

Afghanistan

117 LC

Saint Lucia

157 NL

Netherlands

118 LI

Liechtenstein

158 NO

Norway

119 LK

Sri Langka

159 NP

Nepal

120 LR

Liberia

160 AI

Anguilla

161 NU

Nieue

201 SZ

Swaziland

162 NZ

New Zealand

202 TC

Turks And Caicos Island

163 OM

Oman

203 TD

Chad

164 PA

Panama

204 TF

French Southern Territories

165 PE

Peru

205 TG

Togo

166 PF

French Polynesia

206 TH

Thailand

167 …

318


167 PG

Papua New Guinea

207 TJ

Tajikistan

168 PH

Philippines

208 TK

Tokelau

169 PK

Pakistan

209 TM

Turkmenistan

170 PL

Poland

210 TN

Tunisia

171 PM

Saint Pierre and

211 TO

Tonga

Miquelon 172 PN

Pitcairn

212 TR

Turkey

173 PR

Puerto Rico

213 TT

Trinidad And Tobago

174 PT

Portugal

214 TV

Tuvalu

175 PW

Palau

215 TW

Taiwan, Province Of China

176 PY

Paraguay

216 TZ

Tanzania, United Republic of

177 QA

Qatar

217 UA

Ukraine

178 RE

Reunion

218 UG

Uganda

179 RO

Romania

219 UM

United States Minor Outlying Islands

180 RU

Russian Federation

220 US

United States Of America

181 RW

Rwanda

221 UY

Uruguay

182 SA

Saudi Arabia

222 UZ

Uzbekistan

183 SB

Solomon Islands

223 VA

Holy See (Vatican City State)

184 SC

Seychelles

224 VC

Saint Vincent and The Grenadines

185 SD

Sudan

225 VE

Venezuela

186 SE

Sweden

226 VG

Virgin Islands (British)

187 SG

Singapore

227 VI

Virgin Islands (US)

188 SH

Saint Helena

228 VN

Vietnam

189 SI

Slovenia

229 VU

Vanuatu

190 SJ

Svalbard And Jan

230 WF

Wallis And Futuna Islands

Mayen Island 191 SK

Slovakia

231 WS

Samoa

192 SL

Siera Leoner

232 XO

West Africa

193 SM

San Marino

233 YE

Yemen

194 SN

Senegal

234 YT

Mayotte

195 SO

Somalia

235 YU

Yugoslavia

196 SR

Suriname

236 ZA

South Africa 197 …

319


197 ST

Sao Tome & Principe

198 SU

Union

of

237 ZM

Soviet 238 ZW

Zambia Zimbabwe

Sociallis Republics 199 SV

El Salvador

239 AD

Andorra

200 SY

Syrian Arab Republic

240 NR

Nauru

241 GG

Guernsey

247 TL

Timor-Leste

242 IM

Isle of Man

248 BL

Saint Barthelemy

243 JE

Jersey

249 MF

Saint Martin

244 XX

Lembaga Internasional

250 ME

Montenegro

245 AX

Aland Islands

251 PS

Palestinian

Territory,

Occupied 246 CO

Colombia

Lampiran 13

252 RS

Daftar Sandi Sektor Institusi/Jenis Usaha Kreditor

Sandi

Keterangan

9000

Pemerintah

9100

Bank Sentral

9200

Bank

9300

Asuransi dan Dana Pensiun

9400

Lembaga Keuangan Bukan Bank

9500


9600

Lembaga Internasional

9900

Lainnya

Lampiran 14

Serbia

Daftar Hubungan Keuangan/Status Pemberi Pinjaman

Sandi

Keterangan

12

Perusahaan induk atau pihak yang memiliki saham perusahaan minimal 10%

21

Anak perusahaan (subsidiary), branch, perusahaan asosiasi (associate) yang merupakan SPV

22

Anak perusahaan (subsidiary), branch, perusahaan asosiasi (associate) yang bukan merupakan SPV (Non-SPV)

31

Perusahaan dalam satu grup (fellow subsidiaries)

41

Non-Afiliasi

Lampiran …

320


Lampiran 15

Daftar Sandi Sandi Bentuk Ikatan Perjanjian

Sandi

Keterangan

1

Bilateral (pinjaman langsung dari satu kreditur)

2

Sindikasi (pemberi pinjaman lebih dari satu)

3

Spesial Purpose Vehicle

9

Lainnya

Lampiran 16

Daftar Sandi Penggunaan ULN

Sandi

Keterangan

A1

Investasi

A2

Modal kerja

A3

Refinancing

A4

Lainnya

Lampiran 17

Daftar Sandi Jenis Penarikan

Sandi

Keterangan

1

Tunai

2

Barang

3

Jasa

Lampiran 18

Daftar Sandi Jenis Pembayaran

Sandi

Keterangan

11

Pokok Tunai

12

Pokok Barang

13

Pokok Jasa

21

Bunga Tunai

22

Bunga Barang

31

Diskon

32

Retur

Lampiran 19

Daftar Sandi Jenis Realisasi

Sandi

Keterangan

1

Realisasi Penarikan

2

Realisasi Pembayaran

Lampiran …

321


Lampiran 20

Daftar Sandi Jenis Transaksi

Sandi

Keterangan

11

Penarikan Pokok Tunai

12

Penarikan Pokok Barang

13

Penarikan Pokok Jasa

21

Pembayaran Pokok Tunai

22

Pembayaran Pokok Barang

23

Pembayaran Pokok Jasa

31

Pembayaran Bunga Tunai

32

Pembayaran Bunga Barang

33

Pembayaran Bunga Jasa

41

Pembayaran Diskon

42

Pembayaran Retur

Lampiran 21

Daftar Sandi Penyebab Ketidaksesuaian

Sandi

Keterangan

1

Keterlambatan Pelaporan

2

Sesuai Kebutuhan Arus Kas

3

Sesuai Perkembangan Proyek

4

Lainnya

Lampiran 22

Daftar Sandi Jenis Adjustment

Sandi

Keterangan

111

Penarikan Pokok Tunai

112

Penarikan Pokok Barang

113

Penarikan Pokok Jasa

211

Pembayaran Pokok Tunai

212

Pembayaran Pokok Barang

213

Pembayaran Pokok Jasa

221

Pembayaran Bunga Tunai

222

Pembayaran Bunga Barang

Lampiran …

322


Lampiran 23

Daftar Sandi Status Lunas

Sandi

Keterangan

01

Biasa

02

Merger

03

Restrukturisasi

04

Debt to Equity Swap

05

Debt Forgiveness

06

Lunas Koreksi

07

Take Over


JEFFREY KAIRUPAN

323

Lampiran SE No. 15/17/DInt tanggal 29 April 2013

1

_____________________________________________________________________________________

LAMPIRAN 8 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/DINT TANGGAL 29 APRIL 2013 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BERUPA RENCANA UTANG LUAR NEGERI, PERUBAHAN RENCANA UTANG LUAR NEGERI, DAN INFORMASI KEUANGAN

324


3

_____________________________________________________________________________________

KETERANGAN SIMBOL Pada saat login ke dalam sistem aplikasi laporan akan terdapat beberapa simbol seperti di bawah ini: Simbol

Keterangan

Untuk menambahkan data baru, dan akan menampilkan form inputan sesuai dengan menu masing-masing Ada 2 fungsi yaitu menyimpan data ke dalam database dan meng-update data Untuk kembali ke tampilan sebelumnya Untuk menghapus data Untuk mencari data Untuk menambah data dengan Sandi Rekening Baru Untuk mengirim data ke dalam database Untuk memilih tanggal data. Untuk kembali ke halaman paling awal Untuk kembali ke sepuluh (10) halaman sebelumnya Untuk kembali ke satu (1) halaman sebelumnya Untuk maju ke satu (1) halaman berikutnya Untuk maju ke sepuluh (10) halaman berikutnya Untuk maju ke halaman paling akhir Untuk memilih file yang berada dalam komputer Untuk mengunggah data ke server Untuk melihat jadwal pelaporan Untuk melihat semua daftar form

I. Pendahuluan…

325


4

_____________________________________________________________________________________

I. Pendahuluan Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) adalah sistem yang digunakan untuk memonitor data Utang Luar Negeri (ULN) sektor swasta (Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan Perorangan) sejak tahun 2000. Mulai tahun 2013, sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD). Pedoman pelaporan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk pelaporan secara teknis bagi para Pelapor dalam menggunakan aplikasi pelaporan yang berisi cara/tahapan pengisian sistem aplikasi. Dalam pedoman ini juga akan dilengkapi dengan penjelasan mengenai tombol dan fungsinya yang ada dalam sistem aplikasi.

II. Pedoman Laporan A. Pengaturan Awal Pengaturan Regional Sebelum menggunakan aplikasi, terlebih dahulu lakukan pengaturan regional seperti berikut: masuk ke Control Panel, kemudian pilih Region and Language, seperti gambar di bawah ini.

Kemudian ubah format menjadi English (United States), kemudian klik OK seperti gambar di bawah.

Mengakses…

326


5

_____________________________________________________________________________________ Mengakses Aplikasi Untuk mengakses aplikasi, buka IE (Internet Explorer) dengan minimum series adalah series 6.0. Apabila menggunakan aplikasi dibawah series 6.0, maka aplikasi tidak dapat dibuka. Selanjutnya ketik alamat link https://www.bi.go.id/lkpbuv2/ untuk masuk ke dalam aplikasi sampai dengan muncul halaman login seperti di bawah ini.

Apabila sudah memiliki User ID dan Password, isilah User ID dan Password yang sudah dimiliki. User ID berupa kombinasi antara numerik dan huruf. Untuk password berisi minimal 12 digit yang merupakan kombinasi antara numerik dan huruf. Untuk pengetikan password harus dilakukan menggunakan keyboard yang telah disediakan dalam web dengan cara mengklik lambang keyboard pada sisi kanan password, seperti gambar di bawah ini:

Apabila User ID atau Password yang dimasukkan tidak sesuai atau gagal, maka akan muncul peringatan seperti gambar di bawah ini. Untuk dapat mengakses aplikasi kembali, silahkan melakukan login kembali dan masukkan User ID atau Password dengan benar, perhatikan caps lock menyala atau tidak.

Apabila belum memiliki User ID dan Password, maka klik tombol Pendaftaran Pelapor Baru, hingga muncul tampilan seperti di bawah ini. Menu ini digunakan untuk mendaftar sebagai pelapor baru dengan mengisi data-data pelapor kemudian klik tombol Submit.

Selanjutnya…

327


6

_____________________________________________________________________________________ Selanjutnya, user akan mendapatkan email konfirmasi dan pemberian User ID dan Password untuk mengakses aplikasi. Menu Utama Apabila login sudah berhasil , akan muncul Home Page seperti di bawah ini:

B. Pengisian Aplikasi

1. Beranda Menu Beranda terdiri dari Unggah, Web Form, Absensi dan Hasil seperti tampilan di bawah ini. Melalui menu ini, pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui 2 (dua) cara yaitu:

a. Unggah Untuk mengunggah file laporan, pilih menu Unggah dengan cara mengarahkan kursor ke menu Beranda kemudian klik menu Unggah. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini:

Melalui…

328


7

_____________________________________________________________________________________ Melalui menu ini, pelapor dapat mengunggah file satu persatu atau mengunggah beberapa file secara bersamaan. Kapasitas maksimal untuk mengunggah beberapa file dalam satu waktu adalah 5 file. Cara mengunggah adalah dengan mengklik menu Browse, dan pilih file yang akan diunggah seperti tampilan gambar di bawah ini:

Keterangan: Format file laporan Rencana ULN dan Informasi Keuangan dapat diunduh di Home Page – pengumuman. Penamaan file laporan harus mengikuti format di bawah ini:  9 digit pertama adalah sandi pelapor  1 digit huruf M (Monthly)/A(Annual)  8 digit periode laporan, YYYYMMDD (Y : year, M : month, D : date)  1 digit jenis form (E untuk laporan Rencana ULN dan Informasi Keuangan)  4 digit nomor form (0104 untuk laporan Informasi Keuangan dan 0111 untuk laporan Rencana ULN)

Setelah data yang ingin diunggah telah dipilih, selanjutnya klik tombol Unggah. Apabila batal mengunggah file, maka klik tombol Hapus. Pada menu ini, pelapor juga dapat melihat jadwal laporan dengan cara mengklik tombol Waktu Pelaporan, seperti gambar di bawah ini:

Keterangan…

329


8

_____________________________________________________________________________________

Keterangan:  Apabila laporan telah berhasil diunggah dan pelaporan tidak melampaui jadwal pelaporan, maka sistem akan memberikan konfirmasi Hasil Upload Laporan seperti gambar di bawah ini:

Untuk melanjutkan tahapan selanjutnya, klik tombol Lanjut.  Apabila jenis file laporan yang diunggah tidak sesuai dengan jenis file yang dapat diterima sistem atau waktu pelaporan melampaui jadwal pelaporan, maka sistem akan memberikan konfirmasi kesalahan seperti gambar di bawah ini.

Untuk mengkoreksi, ulangi lagi proses unggah laporan secara benar dengan mengklik Beranda -> Unggah. Selanjutnya ikuti proses Unggah file sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun, sebelum mengunggah, periksa kembali file yang akan diunggah dan pastikan sudah tidak ada kesalahan pada filenya. b. Web From…

330


9

_____________________________________________________________________________________

b. Web Form Untuk mengisi laporan secara online dapat dilakukan melalui menu Web Form dengan cara mengarahkan kursor kepada menu Beranda kemudian klik menu Web Form seperti gambar di bawah ini :

Setelah menu Web Form dipilih, akan muncul pilihan form Informasi Keuangan dan form Laporan Rencana ULN Jangka Panjang seperti gambar di bawah ini.



Form Informasi Keuangan Menu ini digunakan untuk mengisi form Informasi Keuangan. Untuk mengakses menu ini, klik Form 0104 dari kotak drop down dari menu Web Form, lalu klik tombol Pilih, seperti gambar diatas.

Selanjutnya klik tombol Periode Laporan untuk memilih periode laporan Juni (untuk laporan semester I) atau Desember (untuk laporan semester II), lalu pilih tahun pelaporan. Klik tombol Cari untuk melihat apakah sudah ada pelaporan pada periode laporan yang dipilih. Klik tombol Tambah untuk menambah atau membuat laporan form Informasi Keuangan atau klik tombol Hapus untuk menghapus laporan form Informasi Keuangan. Langkah…

331


10

_____________________________________________________________________________________ Langkah pengisian form Informasi Keuangan sebagai berikut (harus dilakukan secara berurutan):  Pilih Data Setelah mengklik tombol Tambah maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Untuk mengisi form terlebih dahulu pilih jenis Data; Current atau Previous. Data Current maupun Previous wajib diisi semua. Keterangan:  Bagi pelapor baru wajib mengisi data Current kemudian Previous.  Bagi pelapor yang sudah pernah melaporkan Informasi Keuangan, hanya wajib mengisi data Current.

 Sandi Rekening Selanjutnya adalah mengisi semua sandi rekening yang ada di laporan keuangan (10 sandi) dengan memilih Sandi Rekening 1 satu persatu seperti yang terdapat pada kotak drop down seperti di bawah ini:

 Pilih Valuta Selanjutnya, pilih Valuta untuk masing-masing sandi rekening dengan memilih salah satu pada kotak drop down, seperti gambar di bawah:

1

Definisi dari masing-masing sandi rekening terdapat di hal 42.



Nominal…

332


11

_____________________________________________________________________________________ 

Nominal Setelah mengisi jenis valuta, selanjutya isikan jumlah nominal untuk masing-masing sandi rekening dengan ketentuan pengisian di bawah ini pada field yang telah disediakan seperti gambar di bawah ini, dengan batas maksimum adalah 20 digit dan bersifat numerik.

Apabila jenis valuta yang akan dilaporkan lebih dari 1 (satu), maka klik tombol Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Nominal. Ketentuan pengisian jumlah nominal sandi rekening : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Aset Lancar :  0 (nol). Persediaan :  0 (nol). Aset Tetap :  0 (nol). Aset Lainnya :  0 (nol). Kewajiban Jangka Pendek :  0 (nol). Kewajiban Jangka Panjang :  0 (nol). Ekuitas :  atau  0 (nol). Pendapatan :  0 (nol). Biaya Bunga :  0 (nol). Laba Bersih :  atau  0 (nol).

Apabila telah selesai mengisi seluruh Sandi Rekening yang ada pada data Current, klik tombol Selesai dan Simpan seperti pada gambar di bawah ini:

Data yang telah tersimpan akan muncul seperti gambar di bawah ini :

Selanjutnya isi seluruh sandi rekening yang ada pada data Previous2 dan lakukan proses pengisian seperti langkah-langkah diatas. Apabila telah selesai mengisi seluruh Sandi Rekening yang ada pada data Previous, klik tombol Selesai dan Simpan seperti pada gambar di bawah ini:

Data… 2

Pengisian data Previous wajib dilakukan oleh pelapor baru. Bagi pelapor yang sudah pernah melaporkan Informasi Keuangan sebelumnya, maka tidak perlu mengisi data Previous.

333


12

_____________________________________________________________________________________ Data yang telah tersimpan akan muncul seperti gambar di bawah ini :

Setelah selesai mengisi seluruh sandi rekening yang ada pada data Current maupun Previous, maka klik tombol Selesai dan Simpan kemudian klik tombol Kirim. Apabila ingin mengkoreksi laporan, klik tombol Edit dan lakukan perubahan. Setelah selesai mengkoreksi, klik kembali tombol Selesai dan Simpan. Selanjutnya, klik Kirim, kemudian klik OK untuk mengirimkan laporan ke Bank Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah masuk ke dalam Absensi  Rekap Lap Absensi untuk melihat laporan pengiriman.



Laporan Rencana ULN Jangka Panjang Menu ini digunakan untuk mengisi form Laporan Rencana ULN jangka panjang, termasuk rencana perpanjangan (roll over) ULN jangka panjang dan/atau ULN jangka pendek menjadi jangka panjang. Untuk mengakses form ini, klik Form 0111 dari kotak drop down yang ada di Web Form, lalu klik tombol Pilih, seperti gambar di bawah:

Setelah klik tombol Pilih, akan muncul pesan seperti gambar di bawah.

Langkah…

334


13

_____________________________________________________________________________________

Langkah pengisian form Laporan Rencana ULN Jangka Panjang sebagai berikut: 

Pilih Valuta Isikan kolom Valuta dengan memilih jenis valuta seperti gambar di bawah. Yang dimaksud dengan valuta di field ini adalah jenis valuta untuk rencana penarikan ULN jangka panjang.



Input Jumlah Valas Selanjutnya, isikan jumlah nominal rencana ULN jangka panjang di field Jumlah Valas yang tersedia dengan batas maksimum pengisian 20 digit numerik, seperti gambar di bawah:

Apabila Jenis Valuta untuk rencana ULN lebih dari 1 (satu), klik tombol Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Jumlah Valas-nya. Apabila ingin mengkoreksi laporan, klik tombol Edit dan lakukan perubahan seperti gambar berikut:



Tujuan Penggunaan Rencana ULN (Total Harus 100%) Isikan Total Tujuan Penggunaan rencana ULN dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada dan isikan besarnya persentase dari masing-masing penggunaan seperti gambar di bawah. Apabila tujuan penggunaan ULN hanya satu, maka berikan tanda √ pada salah satu tujuan dengan persentase 100%. Namun apabila ULN akan digunakan untuk lebih dari satu tujuan, maka berikan tanda √ pada jenis penggunaannya dan isikan besarnya persentase.

Yang…

335


14

_____________________________________________________________________________________ Yang dimaksud dengan : a) Investasi adalah menggunakan ULN untuk kebutuhan investasi, misalnya investasi untuk membeli gedung baru. b) Memperkuat modal kerja adalah menggunakan ULN untuk menambah modal, misalnya untuk .membeli mesin/peralatan produksi. c) Lainnya adalah menggunakan ULN selain untuk kebutuhan investasi atau menambah modal kerja, misalnya untuk membayar utang lainnya yang akan jatuh tempo (refinancing). 

Kreditur Atau Penyedia Dana Pilih jenis Kreditur atau Penyedia Dana yang akan memberikan ULN jangka panjang ke perusahaan dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah.



Hubungan Dengan Kreditur Berdasarkan jenis kreditur yang telah dipilih sebelumnya, pilih jenis Hubungan Dengan Kreditur dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah

Yang dimaksud dengan : a) Pihak Afiliasi adalah kreditur yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan calon debitur ULN, misalnya sesama anak perusahaan dari sebuah holding company. b) Pihak Induk adalah kreditur yang memiliki perusahaan calon debitur ULN.

saham kepemilikan pada

c) Lainnya adalah jenis kreditur selain dari pihak afiliasi maupun induk, yaitu kreditur yang tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan perusahaan calon debitur ULN. Apabila Hubungan Dengan Kreditur yang dipilih adalah Lainnya, maka isikan keterangan pada field yang tersedia, misalnya perantara keuangan atau hubungan lepas. 

Jenis Utang (total harus 100%) Pilih Jenis Utang untuk rencana ULN jangka panjang dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah, apakah jenis Loan Agreement, Surat Utang atau jenis utang lainnya (selain Loan Agreement dan Surat Utang).

Yang dimaksud dengan : a) Loan Agreement adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang. Pada jenis utang ini terdapat pilihan Bilateral dan Sindikasi. Yang dimaksud dengan utang Bilateral adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang secara bilateral dengan satu kreditur tertentu, sedangkan utang Sindikasi adalah ULN yang didasarkan pada perjanjian utang dengan beberapa kreditur. b) Surat…

336


15

_____________________________________________________________________________________ b) Surat Utang adalah ULN yang berbentuk instrumen surat utang atau obligasi. Pada jenis utang ini terdapat pilihan Penawaran Umum dan Private Placement. Yang dimaksud dengan Penawaran Umum adalah ULN dalam bentuk obligasi yang diterbitkan di pasar keuangan secara terbuka ke berbagai kreditur, sedangkan Private Placement adalah ULN dalam bentuk obligasi yang diterbitkan secara tertutup hanya kepada kreditur tertentu. c) Utang lainnya adalah jenis ULN selain berdasarkan perjanjian utang atau berbentuk obligasi, misalnya dalam bentuk utang hipotik. 

Waktu Masuk Pasar Loan Agreement Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, maka selanjutnya pilih Waktu Masuk Pasar untuk ULN jenis Loan Agreement dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah.

Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Loan Agreement adalah pada saat Loan Agreement ditandatangani oleh perusahaan selaku calon debitur dan pihak kreditur. 

Waktu Masuk Pasar Surat Utang Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, maka pilih Waktu Masuk Pasar untuk ULN jenis Surat Utang dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada seperti gambar di bawah.

Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Surat Utang adalah pada saat surat utang atau obligasi diterbitkan. 

Waktu Masuk Pasar Utang Lainnya Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, maka pilih Waktu Masuk Pasar untuk ULN jenis Utang Lainnya dengan memberikan tanda √ pada kotak check box yang ada seperti gambar di bawah:

Yang dimaksud dengan waktu masuk pasar untuk jenis ULN Utang Lainnya adalah pada saat utang mulai tercatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan secara on balance sheet. 

Jangka Waktu Loan Agreement Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, maka selanjutnya isikan jangka waktu/tenor untuk ULN jenis Loan Agreement pada field yang tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.



Jangka…

337


16

_____________________________________________________________________________________ 

Jangka Waktu Surat Utang Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, maka isikan jangka waktu/tenor untuk ULN jenis Surat Utang pada field yang tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.



Jangka Waktu Utang Lainnya Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, maka isikan jangka waktu/tenor untuk ULN jenis Utang Lainnya pada field yang tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.



Lokasi Penerbitan (Surat Utang) Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, selanjutnya pilih lokasi rencana penerbitan Surat Utang dengan memilih salah satu negara dari kotak drop down seperti gambar di bawah. Yang dimaksud dengan lokasi penerbitan adalah negara dimana rencana Surat Utang akan didaftarkan (listing).



Suku Bunga Indikatif (Loan Agreement) Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Loan Agreement, untuk suku bunganya pilih Suku Bunga Indikatif, apakah Fixed atau Floating3 dan isikan besarnya persentase suku bunga dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.

Yang dimaksud dengan : a) Suku bunga Fixed adalah suku bunga yang besarnya tetap (fixed) di setiap periode pembayaran bunga. b) Suku bunga Floating atau mengambang adalah suku bunga yang besarnya berubah-ubah (floating) di setiap periode pembayaran bunga tergantung pada pergerakan indikator di pasar keuangan. 

Basis (Loan Agreement) Apabila suku bunga ULN jenis Loan Agreement adalah floating, maka pilih basis suku bunganya, apakah Basis Atas atau Basis Bawah dan pilih Jenis Basisnya pada kotak drop down seperti gambar di bawah.

3

Suku bunga indikatif untuk ULN jenis Loan Agreement dapat dilihat dalam perjanjian utang.

Yang…

338


17

_____________________________________________________________________________________ Yang dimaksud dengan : a) Basis atas adalah batas dimana suku bunga floating atau mengambang di atas basis (suku bunga acuan). Contohnya suku bunga floating adalah Libor+1,5%, maka dalam hal ini basis yang digunakan adalah basis atas dengan jenis basis (suku bunga acuan) adalah Libor. b) Basis bawah adalah batas dimana suku bunga floating atau mengambang di bawah basis (suku bunga acuan). Contohnya suku bunga floating adalah Tibor-2%, maka dalam hal ini basis yang digunakan adalah basis bawah dengan jenis basis (suku bunga acuan) adalah Tibor. 

Suku Bunga Indikatif (Surat Utang) Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Surat Utang, isikan besarnya suku bunga di field yang tersedia dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.



Suku Bunga Indikatif (Utang Lainnya) Apabila jenis rencana ULN terdapat pilihan Utang Lainnya, untuk suku bunganya pilih Suku Bunga Indikatif, apakah Fixed atau Floating dan isikan besarnya persentase suku bunga dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.



Basis (Utang Lainnya) Apabila suku bunga ULN jenis Utang Lainnya adalah floating, maka pilih basis suku bunganya, apakah Basis Atas atau Basis Bawah dan pilih jenis Basisnya pada kotak drop down seperti gambar di bawah.



Sumber Pembayaran ULN (Total Harus 100%) Informasi mengenai Sumber Pembayaran ULN diisi dengan memberikan tanda √ pada check box yang ada dan mengisikan persentase komposisi dari masingmasing sumber pembiayaan, dalam valas maupun Rupiah (total komposisi harus 100%) dengan batas maksimum 3 digit numerik seperti gambar di bawah.

Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan ULN dari : a) Hasil ekspor adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari hasil kegiatan ekspor perusahaan, baik dalam valas maupun Rupiah. b) Hasil penjualan dalam negeri adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari hasil penjualan produk-produk perusahaan di pasar dalam negeri, baik dalam valas maupun Rupiah.

c) Instrumen…

339


18

_____________________________________________________________________________________ c) Instrumen utang dalam negeri adalah sumber pembiayaan ULN yang berasal dari utang dari dalam negeri, baik dalam valas maupun Rupiah, misalnya kredit Bank domestik, obligasi yang diterbitkan di pasar domestik, dll. d) Instrumen utang luar negeri adalah pembiayaan ULN yang berasal dari utang dari luar negeri, baik dalam valas maupun Rupiah, misalnya loan dari kreditur luar negeri, obligasi yang diterbitkan di luar negeri, dll. e) Pembelian dari pasar adalah pembiayaan ULN yang berasal dari hasil pembelian valas di pasar domestik. Lainnya adalah pembiayaan ULN yang berasal dari sumber lainnya selain sumber pada huruh a s.d. e di atas. 

Rencana ULN Jangka Pendek Informasi mengenai rencana ULN jangka pendek diisi apabila perusahaan memiliki rencana ULN jangka pendek pada tahun berjalan. Pengisian dilakukan dengan cara dengan memilih jenis valuta pada kotak drop down yang ada dan mengisikan jumlah valas. Klik tombol Tambah untuk menambah kolom isian Valuta dan Jumlah Valas-nya. Kemudian diisi tujuan penggunaan ULN jangka pendek pada field yang tersedia.



Analisa Risiko Pasar (Nilai Tukar) Analisa risiko pasar untuk risiko nilai tukar dilaporkan dengan cara mengisi langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko nilai tukar seperti gambar di bawah.



Analisa Risiko Pasar (Tingkat Suku Bunga) Analisa risiko pasar untuk risiko suku bunga dilaporkan dengan cara mengisi langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko perubahan suku bunga seperti gambar di bawah.



Analisa Risiko Likuiditas Analisa risiko likuiditas dilaporkan dengan cara mengisi langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko likuiditas suku bunga seperti gambar di bawah.



Analisa Risiko Operasional Analisa risiko operasional dilaporkan dengan cara mengisia langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko operasional seperti gambar di bawah.



Analisa…

340


19

_____________________________________________________________________________________ 

Analisa Risiko Lainnya Apabila terdapat risiko lainnya selain risiko pasar, likuiditas, dan operasional, maka analisis risiko lainnya dilakukan dengan mengisinya langsung pada kotak yang tersedia tentang manajemen risiko perusahaan dalam mengelola risiko lainnya seperti gambar di bawah.



Penilaian Rating Informasi mengenai ada atau tidaknya peringkat (rating) perusahaan dilaporkan dengan cara memilih “Ya” atau “Tidak” pada kotak drop down seperti gambar berikut.



Lembaga Pemeringkat Apabila perusahaan telah memiliki peringkat, maka nama lembaga pemeringkat dilaporkan dengan cara memilih salah satu Lembaga Pemeringkat dan Asal Lembaga pada kotak drop down seperti gambar berikut.

Lembaga pemeringkat yang berasal dari : a) Domestik adalah ICRA dan Pefindo b) Internasional adalah S&P, Fitch dan Moody’s 

Nilai Peringkat Sebelumnya Bagi perusahaan yang telah memiliki peringkat, nilai peringkat sebelumnya (sebelum peringkat terakhir) dilaporkan dengan cara memilih Tanggal, Nilai peringkat sebelumnya, dan Outlook peringkat seperti gambar berikut.

Nilai : Pilih salah satu Nilai pada kotak drop down seperti gambar berikut:

Keterangan…

341


20

_____________________________________________________________________________________ Keterangan : Apabila peringkat sebelumnya tidak ada dalam pilihan diatas, pelapor dapat menuliskan keterangan mengenai peringkat sebelumnya dengan mengetikkan langsung pada field yang tersedia seperti gambar di bawah.

Outlook : Pilih salah satu pada kotak drop down seperti gambar berikut:



Nilai Peringkat Terakhir Bagi perusahaan yang telah memiliki peringkat, nilai peringkat terakhir dilaporkan dengan cara memilih Tanggal, Nilai peringkat terakhir, dan Outlook peringkat seperti gambar berikut.

Nilai : Pilih salah satu Nilai pada kotak drop down seperti gambar berikut:

Keterangan : Apabila peringkat terakhir tidak ada dalam pilihan diatas, pelapor dapat menuliskan keterangan mengenai peringkat terakhir dengan mengetikkan langsung pada field yang tersedia seperti gambar di bawah.

Outlook : Pilih salah satu pada kotak drop down seperti gambar berikut:

Apabila perusahaan tidak/belum memiliki peringkat, pelapor dapat menuliskan keterangan pada field yang tersedia seperti gambar di bawah ini.

Apabila perusahaan memiliki peringkat lebih dari satu, klik tombol Tambah untuk menambah jumlah baris. Selanjutnya, isilah data-data peringkat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ingin melakukan perubahan data, klik tombol Edit dan lakukan perubahan. Jika telah selesai mengisi form, klik tombol Kirim kemudian klik OK untuk mengirimkan laporan ke Bank Indonesia.

c. Absensi…

342


21

_____________________________________________________________________________________ c. Absensi Untuk melihat Rekap Laporan Absensi, klik Beranda Absensi  Rekap Laporan Absensi, seperti gambar di bawah ini. Menu ini digunakan untuk melihat laporan mana yang sudah dikirim ke Bank Indonesia atau diunggah dan statusnya.

Untuk memunculkan Rekap Laporan Absensi, tentukan terlebih dahulu Periode, Tahun dan Jenis Laporannya dengan mengklik masing-masing kotak drop down. Kemudian klik tombol Pilih hingga muncul tampilan seperti di bawah ini.

Keterangan simbol status:

= Pelapor belum mengirimkan laporannya. = Belum kirim (Optional kirim) = Laporan yang sudah diupload/dikirim berhasil divalidasi. = Laporan yang sudah diupload/dikirim berhasil divalidasi tapi terlambat = Laporan tidak wajib untuk diupload/dikirim. = Laporan yang sudah diupload/dikirim tidak lolos validasi. = Laporan sedang divalidasi = Laporan siap dikirim = Laporan sedang melakukan validasi teknis = Laporan yang lolos validasi teknis dan menunggu validasi antar form

Apabila…

343


22

_____________________________________________________________________________________ Apabila pelapor ingin melihat lebih rinci masing-masing form, maka pilih form yang ingin dilihat, kemudian klik tombol Lihat Data hingga muncul tampilan seperti di bawah ini.

Apabila pelapor ingin melihat data di form yang dipilih secara keseluruhan, maka klik yang berada pada kolom Valid hingga muncul seperti gambar di bawah ini

Cara tersebut juga dapat dilakukan untuk melihat kolom atau field mana yang salah atau gagal divalidasi. Apabila pelapor ingin melihat hasil laporan secara keseluruhan, klik tombol Cetak Report hingga muncul tampilan di bawah ini. Selanjutnya, apabila ingin mencetak report ke dalam Excel maupun PDF maka klik tanda atas seperti gambar di bawah ini :

ataupun

yang berada pada kiri

Setelah…

344


23

_____________________________________________________________________________________ Setelah mengklik tanda atau , pelapor dapat memiliki pilihan Open untuk melihat data atau Save untuk menyimpan data.

Untuk melihat bukti pengiriman laporan, klik View Report seperti tampilan di bawah ini:

Report yang akan muncul adalah seperti gambar berikut:

d. Hasil Untuk melihat hasil laporan, klik Beranda Hasil  Detil. Tentukan Form yang ingin dilihat, lalu tentukan pula periodenya, seperti gambar di bawah ini:

2. Pengaturan…

345


24

_____________________________________________________________________________________

1. Pengaturan Di Home Page terdapat menu pengaturan yang dapat digunakan untuk mengubah password dan melihat informasi pokok pelapor. Untuk membuka menu ini dapat dilakukan dengan mengarahkan kursor ke menu Pengaturan seperti gambar di bawah ini :

a. Ubah Password Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan kemudian klik Ubah Password seperti gambar di bawah ini :

Untuk mengubah password, isi data-data di atas, kemudian klik tombol Ubah.

346


25

_____________________________________________________________________________________ b. Informasi…

b. Informasi Pokok Pelapor Informasi Pelapor digunakan untuk mengubah profil pelapor. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan kemudian klik Informasi Pokok Pelapor seperti gambar di bawah ini :

Untuk mengubah profil pelapor, isi data-data pelapor di atas, kemudian klik tombol Simpan. Apabila pengisian data yang dilakukan masih terdapat kekurangan, maka akan muncul peringatan sebagai tanda bahwa terdapat data yang tidak sesuai. 3. Bantuan… 347


26

_____________________________________________________________________________________

2. Bantuan a. Unduh 1) Aplikasi Menu ini dapat digunakan untuk mengunduh aplikasi yang dilakukan secara Offline maupun untuk mengunduh aplikasi manual book portable, portable dan Excel yang terbaru sehingga memudahkan pelapor dalam mendapatkan aplikasi yang terbaru. Untuk masuk pada menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> UNDUH -> Aplikasi seperti tampilan di bawah ini.

Untuk mengunduh aplikasi yang diinginkan, klik Aplikasi yang diinginkan, kemudian klik tombol Disini seperti tampilan berikut. Selanjutnya pelapor dapat memiliki pilihan Open untuk membuka aplikasi atau Save untuk menyimpan aplikasi.

2) Tabel…

348


27

_____________________________________________________________________________________ 2) Tabel Ref Menu ini berfungsi untuk mendapatkan data sandi berbagai Ref. Untuk mengakses menu ini arahkan kursor pada menu Bantuan  Unduh  Tabel Ref seperti tampilan di bawah ini.

Untuk mengunduh Data sandi referensi yang diinginkan, klik Download di sini. 3) Juknis Menu ini berisi petunjuk teknis bagi pelapor mengenai cara-cara pelaporan. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Unduh -> Juknis seperti tampilan di bawah ini.

4) Ketentuan…

349


28

_____________________________________________________________________________________ 4) Ketentuan Menu ini berfungsi untuk mengunduh ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan untuk menjalankan Aplikasi Web pelaporan. Untuk mengakses pada menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Download -> Ketentuan seperti gambar di bawah ini.

Untuk mengunduh ketentuan tersebut klik Judulnya, kemudian klik Download Disini. 5) Tutorial Menu ini berfungsi untuk mengunduh tutorial petunjuk aplikasi. Untuk mengakses menu ini arahkan kursor pada menu Bantuan -> Unduh -> Tutorial seperti tampilan di bawah ini.

Apabila terdapat file tutorial, dapat diunduh dengan mengklik Download di sini.

b. Hubungi…

350


29

_____________________________________________________________________________________

b. Hubungi Kami Menu ini adalah keterangan mengenai Bank Indonesia, yang berisi Contact Person (help desk), Fax, Alamat Email dan Alamat Bank Indonesia. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Hubungi Kami seperti tampilan di bawah ini.

c. Versi Web Menu ini berfungsi untuk memberitahukan nomor versi aplikasi web ini. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Versi Web seperti tampilan di bawah ini.

d. Daftar…

351


30

_____________________________________________________________________________________

d. Daftar Pesan 1) Pesan Terkirim Menu ini berfungsi sebagai suatu wadah bagi pelapor yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait pengisian maupun keluhan atau kendala terhadap aplikasi pelaporan. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Daftar Pesan -> Pesan Terkirim seperti tampilan di bawah ini.

Apabila ingin mengirimkan pesan baru, klik tombol Pesan Baru, kemudian tuliskan pesan di kotak yang sudah disediakan, kemudian klik tombol Kirim.

2) Kotak…

352


31

_____________________________________________________________________________________ 2) Kotak Masuk Menu ini merupakan kotak masuk pesan yang dikirimkan oleh pihak BI atas pertanyaan maupun untuk pemberitahuan lainnya, sehingga dapat memudahkan pelapor dalam mengetahui perkembangan dalam pelaporan. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Daftar Pesan -> Kotak Masuk seperti tampilan di bawah ini.

e. Peta Situs Menu ini bertujuan untuk mempermudah pelapor dalam pencarian menu yang terdapat pada Web ini. Untuk mengakses menu ini, arahkan kursor pada menu Pengaturan -> Peta Situs seperti tampilan di bawah ini.

f. Info…

353


32

_____________________________________________________________________________________

f. Info Kurs Tengah BI Menu ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kurs tengah BI kepada pelapor. Untuk mengakses pada menu ini, arahkan kursor pada menu Bantuan -> Info Kurs Tengah BI seperti tampilan di bawah ini.

3. Logout Menu ini berfungsi untuk menutup aplikasi ini dengan mengklik tombol Logout.

III. Lampiran…

354


33

_____________________________________________________________________________________

I.

Lampiran : Istilah dan Definisi 1. Aset Lancar adalah suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau  dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau  berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aktiva yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar 2. Persediaan adalah aktiva:  yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;  dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau  dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan property lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa dimana pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahaan. 3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 4. Aset Lainnya merupakan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap, dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi/penyertaan maupun aktiva tak berwujud, seperti : aktiva tetap yang tidak digunakan, piutang kepada pemang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lainnya. 5. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan; atau  jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 6. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari pokok kewajiban jangka panjang dan kewajiban bunga. 7. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang sering kali disebut modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. 8. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 9. Biaya Bunga adalah bunga yang dibayarkan kepada kreditor. 10. Laba (Rugi) Bersih adalah selisih antara seluruh penghasilan dan seluruh biaya selama satu periode akuntansi.


JEFFREY KAIRUPAN

355

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia. Non Bank. Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

Recommend Documents