BAB II PROSEDUR PERIZINAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. A. Sejarah Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

BAB II PROSEDUR PERIZINAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

A.

Sejarah Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Selama tiga setengah abad sejak abad ke-16, Bangsa Indonesia dijajah oleh

Belanda yang ketika itu mempunyai tujuan utama untuk mencari wilayah baru yang dapat dijadikan koloni dalam rangka memperluas kekuasaan, menambah kekayaan kerajaan, dan melakukan penyebaran agama. Apabila perhitungan jarak antara generasi adalah 25 tahun, maka penjajahan telah mengubah sistem sosial, norma, dan budaya bangsa Indonesia selama lebih dari 10 generasi, dimana orang pribumi telah dibiarkan miskin dan bodoh sehingga dengan leluasa kaum penjajah dapat mengeruk kekayaan alam dari wilayah jajahannya. Sejak awal kolonialisasi, kaum penjajah telah memperlakukan orang-orang pribumi hanya sebagai budak yang tidak memiliki status hukum dan boleh diperdagangkan. Hal ini tergambar dalam sistem hukum yang diterapkan diwilayah jajahan dengan menetapkan bahwa ”Burgerlijk Wetboek” atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan sejak tahun 1823, termasuk didalamnya norma dan aturan mengenai perburuhan,tidak berlaku bagi orang pribumi. Perlakuan terhadap pribumi sebagai budak belian tersebut disahkan dala berbagai aturan resmi kolonial yang menurut Dr.Agusmidah, antara lain

22 Universitas Sumatera Utara

dituangkan dalam peraturan tentang Pendaftaran Budak (Stb. 1819 No.58), Peraturan Pajak atas Pemilikan Budak (Stb. 1820 No.39a). Setelah memperoleh banyak perlawanan diwilyah jajahan dan adanya gerakan global yang menentang praktek perbudakan, Belanda mulai mengubah strategi dengan memperlunak praktek perbudakan menjadi sistem ”Perhambatan” (Bediende) dimana seseorang harus menyerahkan jasa dan tenaganya kepada orang lain yang bertindak sebagai tuan atau pemberi pekerjaan (bukan orang yang menggunakan jasa dan tenaga orang lain) tanpa menggunakan kesepakatan yang tertuang dala perjanjian kerja dengan upah yang ditentukan secara sepihak oleh situan atau pemberi pekerjaan atas dasar pengabdian, kesetian (Loyal) dan kedekatan emosi secara pribadi dengan memberi pekerjaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah 350 tahun dijajah, sistem kerja dan pembedaan pekerja belum sempat direformasi, sehingga masih ada bembedaan struktur warga negara yang melaksanakan pekerjaan di Indonesia yakni warga negara yang bekerja sebagai : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Negeri Militer 3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara 4. Pegawai Swasta Murni, serta ditambah dengan 5. Pekerja lepas, yakni Pekerja yang melaksankan pekerjaan berdasarkan kebutuhan (pekerja informal)

Universitas Sumatera Utara

Sehingga saat ini, semua pekerja dan pegawai yang melaksanakan pekerjaan relatif tanpa kesepaktan kerja yang dibuat antara pekerja/buruh (Employee) sebagai penyedia jasa dan tenaga dengan pengguna jasa dan tenaga (Employer) dalam kedudukan yang sama (Equal) yang dituangkan dalam perjanjian kerja. 39 Tenaga Kerja Asing sudah menjadi fenomena yang lumrah tidak hanya dalam sejarahnya tetapi dewasa ini yang disebut sebagai Globalisasi namun juga telah ada sejak dimulainya Industrialisasi dimuka bumi. Dilihat dari perkembangannya, latar belakang digunakannya Tenaga Kerja Asing di indonesia mengalami perubahan sesuai zamanya. Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia diberbagai lapangan dan level. Karenanya dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. 40 Berlakunya UU 13 Thaun 2003 telah mencabut UU No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bab VIII Pasal 42 sampai 49 UU 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia saat ini ditambah sebagai peraturan pelaksanaan.

39

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/06/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-diindonesia-493513.html Diakses pada 20 Juni 201 Pukul 23:00 Wib. 40 Bandingkan dengan Thoga M.Sitorus, Membatasi penggunaan Tenaga Kerja asing, (Analisa, Selasa 30 Oktober 2007).


B.

Pengertian Pemberian Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing Izin adalah merupakan dispensasi dari sebuah larangan. Dalam hal

mempekerjakan tenaga kerja asing, seperti telah diuraikan di depan, sebenarnya penggunaan tenaga kerja asing dilarang, namun untuk mengisi kekosongan tenaga kerja karena keahlian tertentu masih dimungkinkan penggunaan tenaga kerja asing. Maka untuk itu diberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, dengan pengawasan sesuai dengan peraturan yang mengatur yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai pelaksanaan dari UUK. Izin Kerja pada prinsipnya ialah izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada majikan atau perusahaan tertentu untuk mempekerjakan tenaga asing di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu. Ada 2 (dua) macam izin, yaitu : 1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing; 2. Izin melakukan pekerjaan bebas Menurut jenisnya ada 3 (tiga) macam izin kerja tenaga kerja asing, yaitu : a. Izin kerja tenaga asing (baru); Izin yang diberikan untuk mempekerjakan tenaga asing tertentu untuk pertama kali. b.

Izin kerja tenaga asing (perpanjangan).


c. Izin kerja tenaga asing (pindah jabatan). Izin yang diberikan untuk memindahkan jabatan baru. Untuk selanjutnya dalam uraian pembahasan disebut dengan istilah Izin. 41 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 menegaskan bahwa majikan dilarang mempekerjakan orang asing tanpa izin dari Menteri. Ditegaskan kata “majikan” dalam pasal ini menunjukkan bahwa izin hanya diperlukan apabila tenaga kerja asing tersebut bekerja dalam suatu hubungan kerja. Pertimbangan pemberian izin tersebut dititkberatkan pada penilaian pemanfaatan kehadiran tenaga asing diwilayah Indonesia untuk menunjang pembangunannegara pada waktu sekarang. Dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa izin diberikan dengan memperhatiakan : 1. Keadaan pasar kerja 2. Perkembangan pasar kerja 3. Aspirasi nasional untuk menduduki tempat-tempat yang penting dalam segala lapangan masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pendidikan, kejujuran, dan rencana pembangunan yang kongkret. 42 Sebelum dipaparkan lebih jauh tentang pengawasan pemberian izin, disini akan diuraikan dulu tentang arti perizinan. Perizinan yang berasal dari kata dasar izin, mempunyai makna beraneka ragam sesuai bidangnya.

41

http://dumtrek.blogspot.com/2012/01/penegakan-hukum-terhadap-pelanggaran.html diakses pada 23 April 2013, pukul 13.20 Wib. 42 Abdul Rachmad Budiono,S.H.,M.H, Hukum Perburuhan Di Indonesia,( PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995),halaman 260-261


Izin (verguning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168). Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan dan bersnaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1)

UUK.

Dengan

dikeluarkannya

Peraturan

Menteri

Nomor

PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44). 1) Tata Cara Permohonan Pengesahan RPTKA Selain harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 menyebutkan bahwa “pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA” yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan : 1. formulir RPTKA yang sudah dilengkapi; 2. surat ijin usaha dari instansi yang berwenang; 3. akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;


4. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; 5. bagan struktur organisasi perusahaan; 6. surat

penunjukan

TKI

sebagai

pendamping

TKA

yang

dipekerjakan; 7. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan 8. rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan. Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat : 1. Identitas pemberi kerja TKA; 2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan; 3. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan; 4. Jumlah TKA; 5. Lokasi kerja TKA; 6. Jangka waktu penggunaan TKA; 7. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan; dan 8. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia. 2) Pengesahan RPTKA Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai prosedur yang ditetapkan, Dirjen atau Direktur harus menerbitkan keputusan


pengesahan RPTKA. Penerbitan keputusan pengesahan RPTKA dilakukan oleh Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; serta Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima puluh) orang. Keputusan pengesahan RPTKA ini memuat : 1. Alasan penggunaan TKA; 2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; 3. Besarnya upah TKA; 4. Jumlah TKA; 5. Lokasi kerja TKA; 6. Jangka waktu penggunaan TKA; 7. Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA; dan 8. Jumlah TKI yang dipekerjakan. 3) Perubahan RPTKA Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi: a. penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA; b. perubahan jabatan; dan/atau c. perubahan lokasi kerja. 4) Persyaratan TKA Bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yakni: memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan


didudukinya; bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. 5) Perijinan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh Direktur Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA-01) dengan melampirkan (Pasal 23) : 1. Copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA; 2. Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; 3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; 4. Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; 5. Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; dan 6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar. Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja TKA mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan (Pasal 24): 1. copy draft perjanjian kerja; 2. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;


3. copy polis asuransi; 4. copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan 5. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar. 6) Perpanjangan IMTA Mengenai perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan : 1. Copy IMTA yang masih berlaku; 2. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; 3. Copy polis asuransi; 4. Pelatihan kepada TKI pendamping; 5. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan 6. Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh : 1. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi;


2. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi; 3. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; 7) IMTA Untuk Pekerjaan Darurat Pekerjaan yang bersifat darurat atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yang mana jenis pekerjaan mendesak itu ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. Permohonan pengajuan IMTA yang bersifat mendesak ini disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan : 1. Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang; 2. Copy polis asuransi; 3. Fotocopy paspor TKA yang bersangkutan; 4. Pasfoto TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 5. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan 6. Bukti ijin keimigrasian yang masih berlaku. 8) IMTA Untuk Kawasan Ekonomi Khusus Untuk memperoleh IMTA bagi TKA yang bekerja di kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada


Pejabat yang ditunjuk di kawasan ekonomi khusus. Tata cara memperoleh IMTA di kawasan ekonomi khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5 (lima). 9) IMTA Untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan : 1. Copy RPTKA yang masih berlaku; 2. Copy izin tinggal tetap yang masih berlaku; 3. Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; 4. Copy ijasah atau pengalaman kerja; 5. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; 6. Copy polis asuransi; dan 7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 10) IMTA Untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib memiliki ijin tertulis dari Direktur. Jangka waktu penggunaan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Untuk menjapatkan ijin pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan : 1. Copy ijin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke; 2. RPTKA yang telas disahkan oleh direktur; 3. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;


4. Copy polis asuransi; dan 5. Perjanjian kerja TKA dengan pemberi kerja. 11) Alih Status Pemberi kerja TKA instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional lainnya harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP yang digunakan sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru. 12) Perubahan Nama Pemberi Kerja Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, pemberi kerja harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah RPTKA disetujui, Direktur Penyediaan dan penggunaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP sebagai dasar perubahan IMTA, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan dengan melampirkan : 1. Copy RPTKA yang masih berlaku; 2. Copy KITAS/KITAP yang masih berlaku; 3. Copy IMTA yang masih berlaku; 4. Copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.


13) Perubahan lokasi Kerja Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku. 14) Pelaporan Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen. Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. 15) Pengawasan Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan 16) Pencabutan Ijin Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang mencabut IMTA.43 Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia.Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja adalah setiap 43

Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, dan pasal 1 angka (13) “Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia” Jadi dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang yang bukan warga Negara Republik Indonesia yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekonologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaanperusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. 44 C.

Prosedur Perizinan bagi Tenaga Kerja Asing Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “setiap pemberi kerja yang memperkerjakan

44

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/06/sejarah-perkembangan-ketenagakerjaan-diindonesia-493513.html Diakses tanggal 20 Mei 2013.


Tenaga Kerja Asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.” 45 Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1958 tentang, Penempatan Tenaga Kerja Asing menyatakan bahwa “majikan dilarang memperkerjakan tanpa izin dari Menteri”. 46 Izin merupakan dispensasi dari sebuah larangan. Untuk mengisi kekosongan tenaga kerja karena keahlian tertentu masih dimungkinkan penggunaan TKA sehingga diberikan izin untuk mempekerjakan TKA. Izin tersebut diberikan dengan pengawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 tahun 2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan TKA sebagai pelaksanaan dari UUK. Izin Kerja pada prinsipnya ialah izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada majikan atau perusahaan tertentu untuk mempekerjakan tenaga asing di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu. Ada 2 (dua) macam izin, yaitu : 1. Izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing; 2. Izin melakukan pekerjaan bebas. Menurut jenisnya ada 3 (tiga) macam izin kerja TKA, yaitu : 1. Izin kerja tenaga asing (baru); Izin yang diberikan untuk mempekerjakan tenaga asing tertentu untuk pertama kali. 2. Izin kerja tenaga asing (perpanjangan).

45

Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia N0. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan . 46 Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.


3. Izin kerja tenaga asing (pindah jabatan); Izin yang diberikan untuk memindahkan jabatan baru. Untuk selanjutnya dalam uraian pembahasan disebut dengan istilah Izin. TKA yang akan di pekerjakan di Indonesia tentu saja harus mendapatkan izin untuk masuk kedalam wilayah Indonesia yang diwakili dengan adanya Visa. Yang dimaksud dengan “Visa” dalam Undang-undang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan

ke

wilayah

Indonesia

(Pasal

6

ayat

(1)

Undang-undang

Keimigrasian). 47 Selanjutnya, Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri. Rencana Penggunaan TKA. RPTKA merupakan dokumen awal yang harus disiapkan pemberi kerja yang berisi Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berguna sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan TKA (IMTA). Kepmen No. 228/MEN/2003 tentang tata cara pengesahan RPTKA menentukan bahwa pemberi kerja TKA merupakan: 48 1. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

47

Sujono sukanto, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan ketenagakerjaan, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2001), halaman 31 48 Agusmidah (buku I), Opcit, halaman 105-106

Hukum

dan


2. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. 3. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri. 4. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 5. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, atau keagamaan. 6. Usaha jasa impresariat yaitu usaha mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi,

olahragawan

serta

pelaku

seni

hiburan

lainnya

yang

bekewarganegaraan asing. Berikut adalah gambaran prosedur yang harus dilaksanakan oleh TKA untuk mendapatkan izin bekerja di Indonesia: 1. Pemberi kerja yang ingin mendapatkan pengesahan RPTKA harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis dengan melampirkan: 49 a) Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi; b) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; c) Akte pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum; d) Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat e) Bagan struktur organisasi perusahaan; f) Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping; dan

49

Ibid, halaman 106


g) Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 42 (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Untuk bisa mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), berarti Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut juga harus berada pada jabatan-jabatan yang memang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asinglebih spesifik lagi menyebutkan jabatan-jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki oleh TKA di Indonesia, antara lain: 50 (1).

Direktur Personalia (Personnel Director);

(2).

Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);

(3).

Manajer Personalia (Human Resource Manager);

(4).

Supervisor

Pengembangan

Personalia

(Personnel

Development

Supervisor); (5).

Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor); 50

Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.40 tahun 2012 tentang Jabatan.


(6).

Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);

(7).

Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Emlployee Career Development Supervisor);

(8).

Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);

(9).

Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer);

(10).

Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);

(11). Spesialis Personalia (Personnel Specialist); (12). Penasehat Karir (Career Advisor); (13). Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor); (14). Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling); (15). Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator); (16). Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator); (17). Pewawancara Pegawai (Job Interviewer); (18). Analis Jabatan (Job Analyst); (19).

Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud diatas memuat: 51 a) Identitas pemberi kerja TKA b) Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam sturktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan c) Besarnya upah TKA yang harus dibayarkan;

51

Ibid.


d) Jumlah TKA; e) Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA; f) Lokasi kerja; g) Jangka waktu penggunaan TKA; h) Penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA yang di pekerjakan; 52 dan i) Rencana program pendidikan dan pelatihan TKI. Beberapa hal diatas tidak berlaku bagi usaha jasa impersariat adalah: 53 a) Copy surat penunjukan TKI sebagai pendamping b) Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagian organisasi perusahaan yang bersangkutan c) Rencana program pendidikan dan pelatihantenaga kerja Indonesia d) Uraian jabatan dan persyaratan TKA e) Penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan f) Rencana program pendidikan dan pelatihan TKI RPTKA yang dinilai layak baik dari segi alasan penggunaan TKA dan telah

melampirkan

semua

dokumen

sebagaimana

diisyaratkan

berhak

mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pengesahan RPTKA. Wewnang Pengesahan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat sebagai berikut: 54

52

Untuk tercapainya alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja warga negara Indonesia, maka diadakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing kecuali bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris 53 Agusmidah (Buku I), Opcit. Halaman 106-107 54 Ibid.


a) Dirjen, dalam hal permohonan penggunaan TKA mencapai 50 (lima puluh) orang atau lebih; b) Direktur, dalam hal permohonan TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang. Surat keputusan pengesahan RPTKA 55 sebagaimana dimaksud memuat: 56 a) Alasan penggunaan TKA; b) Jabatan dan/atau kedudukan TKA; c) Besarnya upah; d) Jumlah TKA; e) Lokasi kerja TKA; f) Jangka waktu penggunaan TKA; g) Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai pendamping (tidak berlaku untuk usaha impersariat). Permohonan perpanjangan RPTKA harus dilengkapi: a) Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan b) Surat keputusan RPTKA yang akan diperpanjang 2. Perubahan RPTKA Pemberi kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA. Perubahan RPTKA tersebut meliputi: a) penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA; b) perubahan jabatan; dan/atau c) perubahan lokasi kerja.

55

RPTKA yang telah disahkan tadi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. 56 Agusmidah (buku I), Dinamika Opcit, halaman 107


3. Persyaratan TKA Bagi Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan yakni: memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya; bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. 4. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Izin penggunaan TKA (IMTA) merupakan langkah selanjutnya setelah pemberi kerja mendapat pengesahan RPTKA. Mengenai IMTA diatur dalam Kepmenakertrans No.20/Men/2004 tentang tata cara memperoleh IMTA dan Permenakertrans

No.07/MENIV/2006

tentang

penyederhanaan

prosedur

memperoleh IMTA 57. Kepmenakertrans No. 20 Tahun 2004 memaparkan syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh TKA yaitu mencakup: 58 a) Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. b) Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja WNI khususnya TKI Pendamping. c) Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

57

IMTA dikeluarkan oleh Direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja Depnakertrans. Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus menerbitkan rekomendasi (TA-01) dan menyampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya dengan ditembuskan kepada pemberi kerja TKA (Pasal 23 ayat (2)). Selanjutnya, dalam hal persyaratan telah dipenuhi semua, Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja (Pasal 24 ayat (2)) 58 Agusmidah (buku I), Opcit.


d) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. e) TKI pendamping sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA. Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh Visa untuk bekerja dengan melampirkan: 59 a) Copy SK Pengesahan RPTKA; b) Copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; c) Daftar Riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; d) Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; e) Pas poto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar;

59

Agusmidah (Buku I), Opcit, Halaman 107. Dalam hal persyaratan telah dipenuhi semua, Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja (Pasal 24 ayat (2))


Bagan 1. Proses Penyelesaian Izin Mempekerjakan TKA (IMTA)

Permohonan

Depnakertrans

Ditjen Imigrasi

KITTAS RPTKA

IMTA

DPKK

Telex ke KBRI

5. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Mengenai perpanjangan IMTA diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. IMTA dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun, bila masa berlaku IMTA belum berakhir. Oleh karena itu permohonan perpanjangan IMTA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan

perpanjangan

IMTA

dilakukan

dengan

mengisi

formulir

perpanjangan IMTA dengan melampirkan : a) Copy IMTA yang masih berlaku; b) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; c) Copy polis asuransi; d) Pelatihan kepada TKI pendamping; e) Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan


f) Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. Perpanjangan IMTA diterbitkan oleh : a) Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah propinsi; b) Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi; Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; Selanjutnya bagi permohonan pemberi kerja TKA harus disertai: a) Copy kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan b) Copy perjanjian kerja c) Bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA Pemberi kerja diwajibkan untuk membayarkan dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana yang ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) perbulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka. Pembayaran dana kompensasi tersebut dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan keahlian dan Keterampulan (DPKK) pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri.


Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan, menyatakan: 1. Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK); 2. DPKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar US $ 100 (Seratus Dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKWNAP. 3. Pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Pengguna TKWNAP kepada Bank Rakyat Indonesia di seluruh Indonesia atas nama rekening DPKK; 4. Bank Rakyat Indonesia menerbitkan tanda bukti penerimaan DPKK yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk : a. Pengguna TKWNAP; b. Penerbit Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA); c. Departemen Tenaga Kerja Pusat. 5. Bukti pembayaran DPKK merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IKTA (Izin Kerja Tenaga Kerja Asing) DPKK sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan terhadap hal-hal sebagai berikut : 1. TKWNAP sebagai rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama;


2.

TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama dan bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;

3. TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi dan/atau lembaga terkait; 4. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan Menteri Tenaga Kerja berdasarkan pertimbagan dari Menteri teknis terkait; 5. TKWNAP bagi tenaga pengajar dan instruktur asing setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi dan/atau lembaga terkait. Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia . Beberapa hal yang tidak boleh dilanggar oleh pemberi kerja yaitu: 60 a) Pemberi kerja dilarang memperkerjaakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan; b) Pemberi kerja dilarang memperkerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lain; c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan. Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA diperusahaan

60

secara

periodik

6

(enam)

bulan

sekali

kepada

Ibid., halaman 109


Direktur/Gubernur/Bupati/Walikota/dengan tembusan kepada Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Depnakertrans, selanjutnya direktur atau Gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada menteri dengan tembusan kepada Dirjen. Bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur/Gubernur berwenang mencabut IMTA. Pengajuan permohonan IMTA ke Depnakertrans disertai dengan dokumen RPTKA dari pihak pemohon, selanjutnya Depnakertrans akan mengeluarkan IMTA berdasarkan besarnya DPKK (10 USD untuk 1 bulan). Selanjutnya IMTA yang diberikan dapat di perpanjang jika jangka waktu yang diberikan berakhir. Berikut ini bagan proses penyelesaian perpanjangan IMTA menurut Permenakertrans 7/III/2006: 61 Bagan 2. Proses Penyelesaian Perpanjangan IMTA Depnakertrans dan Dinas

RPTKA

Kanim

IMTA Perpanjangan

KITTAS

DPKK

61

Ibid., halaman 110


6. IMTA Untuk Pekerjaan Darurat Pekerjaan yang bersifat darurat atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yang mana jenis pekerjaan mendesak itu ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. Permohonan pengajuan IMTA yang bersifat mendesak ini disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan : a) Rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang; b) Copy polis asuransi; c) Fotocopy paspor TKA yang bersangkutan; d) Pasfoto TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; e) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri; dan f) Bukti ijin keimigrasian yang masih berlaku. 7. IMTA Untuk Kawasan Ekonomi Khusus Untuk memperoleh IMTA bagi TKA yang bekerja di kawasan ekonomi khusus, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk di kawasan ekonomi khusus. Tata cara memperoleh IMTA di kawasan ekonomi khusus mengikuti ketentuan dalam poin 5 (lima). 8. IMTA Untuk Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan : a) Copy RPTKA yang masih berlaku;


b) Copy izin tinggal tetap yang masih berlaku; c) Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; d) Copy ijasah atau pengalaman kerja; e) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; f) Copy polis asuransi; dan g) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 9. IMTA Untuk Pemandu Nyanyi/Karaoke Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke wajib memiliki ijin tertulis dari Direktur. Jangka waktu penggunaan TKA sebagai pemandu nyanyi/karaoke diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Untuk menjapatkan ijin pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan : a) Copy ijin tempat usaha yang memiliki fasilitas karaoke; b) RPTKA yang telas disahkan oleh direktur; c) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; d) Copy polis asuransi; dan e) Perjanjian kerja TKA dengan pemberi kerja. 10. Alih Status Pemberi kerja TKA instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi pemerintah atau lembaga pemerintah atau badan internasional lainnya


harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP yang digunakan sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru. 11. Perubahan Nama Pemberi Kerja Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, pemberi kerja harus mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah RPTKA disetujui, Direktur Penyediaan dan penggunaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP sebagai dasar perubahan IMTA, dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan dengan melampirkan : a) Copy RPTKA yang masih berlaku; b) Copy KITAS/KITAP yang masih berlaku; c) Copy IMTA yang masih berlaku; d) Copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 12. Perubahan lokasi Kerja Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur Penyediaan dan Penggunaan tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.


13. Pelaporan Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen. Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota melaporkan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. 14. Pengawasan Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 15. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Pemerintah tersebut disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 dan khusus untuk Retribusi Perpanjangan IMTA baru mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. 62 Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang telah memiliki IMTA dan menteri yang bertanggung jawab di 62

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.


bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai retribusi. Sementara itu, pemilihan retribusi perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah. 63 Sementara itu, untuk penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan. Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 64 Berikut ini merupakan hal-hal pokok yang diatur dalam PP No. 97 Tahun 2012 terkait dengan Retibusi Perpanjangan IMTA, antara lain: 1) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing (Pasal 1 ayat (3)).

63

Agusmidah (Buku I), Opcit, halaman 111. Huruf b pada unsur Menimbang dalam Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 64


2) Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 1 ayat (4)). 3) Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5)). 4) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat (6)). 5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribus diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu (Pasal 1 ayat (7)). 6) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh (Pasal 2 ayat (3)): a. Pemerintah Provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. 7) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (Pasal 13 ayat (1)).


8) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan (Pasal 13 ayat (2)). 9) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (Pasal 14 ayat (1)). 10) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi (Pasal 14 ayat (2)). 11) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan (Pasal 15 ayat (1)). 12) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 15 ayat (2)). 13) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal (Pasal 16 ayat (1)). 14) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah (Pasal 16 ayat (2)). 15) Bagi

pemerintah

daerah

yang

telah

melaksanakan

pemungutan

Perpanjangan IMTA sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,


penerimaannya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP (Pasal 17 ayat (1)). 16) Mekanisme penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran PNBP (Pasal 17 ayat (2)). 17) Ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 (Pasal 18). 15. Pencabutan Ijin Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang mencabut IMTA. Guna mendukung iklim investasi, pemerintah mempermudah prosedur IMTA dengan menyederhanaan prosedur dan waktu pengurusan izin yang dituangkan dalam Permenakertrans No. 07/III/Men/2006 tentang IMTA. Peraturan yang berlaku per 1 Mei 2006 ini memuat prosedur yang lebih singkat dibandingkan dengan ketentuan lama yang tertuang dalam SK Menakertrans No. 20 Tahun 2004. Berdasarkan aturan baru tersebut, rekomendasi pengurusan Visa dari Depnakertrans harus sudah dikeluarkan selambat-lambatnya satu hari setelah permohonan mengajukan permintaan rekomendasi. Jika permohonan sudah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, paling lambat 4 (empat) hari IMTA sudah harus dikeluarkan dan dalam hal perpanjangan IMTA memakan waktu kurang dari seminggu.


Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing pemerintah juga memberi kewajiban bagi perusaahan atau korporasi membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kahadiran tenaga kerja asing dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara dimana adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 65 Besanya dana kompensasi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar US$15, sedangkan kompensasi untuk tenaga kerja asing di Indonesia sebesar US$100. 66 Dalam rangka pelaksanaan Transfer of Knowledge dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, kepada pemberi kerja diwajibkan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping (Pasal 49 UUK). D.

Perkembangan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) di Indonesia Sejak masa Orde Baru hingga saat ini, kebijakan Pemerintah terhadap

masuknya TKA ke Indonesia pada dasarnya tetap konsisten yaitu bersifat selektif terhadap jabatan-jabatan tertentu yang memang belum memungkinkan diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari Indonesia dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu

65

Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigarasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi 66 Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


dari menteri. Penggunaan TKA juga tak lepas dari pesatnya penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, memajukan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perkonomian yang berdaya saing. 67 Salah satu tujuan penggunaan TKA adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekonologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. 68 Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warga Negara Indonesia sendiri. Penempatan TKA sampai sekarang tidak banyak berbeda daripada sebelum kemerdekaan. Keadaan ini akan berlangsung terus, jika pemerintah tidak mulai turut campur dalam penempatan tenaga itu dengan tegas. Didalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur- unsur 67

Penjelasan Umum UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

68

H.R.Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, (Penerbit Restu agung, Jakarta,2008) , Hal 322.


kolonial dalam struktur ekonomi Negara kita dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional. 69 Pemerintah membatasi penggunaan TKA (TKA) dan melakukan pengawasan penggunaan TKA atas dasar peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja warga negera Indonesia (TKI). Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka sangat diperlukan pemahaman yang mendasar akan penggunaan TKA agar kehadiran mereka tidak menjadi boomerang bagi TKI yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan nasional. 70 Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) penggunaan TKA di Indonesia diatur dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan TKA. Undang-undang Penempatan Tenaga Asing tersebut telah dicabut dengan UUK dalam Pasal 192 angka 9. Selanjutnya pengaturan mengenai penggunaan TKA tidak lagi diatur dalam suatu perundangan tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. UUK isinya (antara lain) adalah pengaturan Penggunaan TKA (TKA) yang dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Dengan perubahan undang-undang Ketenagakerjaan tersebut telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan tenaga kerja, khusus berkaitan dangan pengaturan TKA dimana perkembangannya teryata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam 69 70

H. S. Syarif, opcit, Halam an 35 Abdul Latief, Opcit.


Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan dan substansi hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan TKA yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen negara (BIN) maupun Pemda. Secara umum dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tentang TKA di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang; 2. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 3. Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya menyangkut BAB VIII tentang penggunaan TKA; 5. Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan Di Lembaga Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Membayar Kompensasi; 6. Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA);


7. Permenakertrans No. 02/Men/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi TKA; 8. Kepmenakertrans No. 20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan TKA; 9. Kepmenakertrans No. 21/Men/IV/2004 tentang Penggunaan TKA Sebagai Pemandu Nyanyi; 10. Permenakertrans No. 07/MEN/III/2006 juncto No. 15/MEN/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Ijin Mempekerjakan TKA; 11. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 12. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1).


Istilah TKWNAP ini dianggap kurang tepat, karena seorang tenaga kerja asing bukan saja datang (sebagai pendatang) dari luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi ada kemungkinan seorang tenaga kerja asing lahir dan bertempat tinggal di Indonesia karena status keimigrasian orang tuanya (berdasarkan asas ius soli atau ius sanguinis). Pada prinsipnya, Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu (Pasal 2). Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA). Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Dalam UUK,


pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja. UUK menegaskan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Pengertian Tenaga Kerja Asing juga dipersempit yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan kembali bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah membatasi penggunaan TKA dan melakukan pengawasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjadi syarat-syarat penggunaan atau pun penempatan TKA adalah sebagai berikut : 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; Perlunya pemberian izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dimaksudkan agar penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing


dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia secara Optimal. 2. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu; 3. TKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang mana kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya. 4. Pemberi Kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pemberi Kerja TKA wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standard kompetensi yang berlaku.Standard kompetensi adalah Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Tenaga Kerja Warga Negara Asing antara lain Pengetahuan, Kahlian, Keterampilan di bidang tertentu dan pemahaman budaya Indonesia. 71 Pemberi kerja Tenaga Kerja asing wajib : a. menunjuk Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing. Artinya Tenaga Kerja pendamping TKA tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan Tenaga Kerja Asing yang didampinginya. Pendamping tersebut lebih dititk beratkan pada alih teknologi dan alih

71

Berkaitan dengan point 5 ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.20 Tahun 2004 tentang Tata cara Memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain : a. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun dan skill(kemampuan) yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; b. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahlian dan keterampilannya (transfer of technology) kepada Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia khusunya TKI pendamping; c. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.


keahlian agar Tenaga Kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti Tenaga Kerja Asing yang didampinginya. b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang sesuai dengan Kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Maksudnya, Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam Negeri maupun dengan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia untuk berlatih di luar Negeri. 5. Pemberi Kerja wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya.Kewajiban membayar kompensasi dimaksud adalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memulangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Dalam rangka itu, Pemerintah mengeluarkan sejumlah perangkat hukum mulai dari perizinan, jaminan perlindungan kesehatan sampai pada pengawasan. Sejumlah peraturan yang diperintahkan oleh UUK antara lain : 1)

Kepmen tentang Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu (Pasal 42 ayat (5));

2)

Kepmen

tentang

Tata

Cata

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 43 ayat (4));


3)

Kepmen tentang Jabatan dan Standar Kompetensi (Pasal 44 ayat (2));

4)

Kepmen tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang di Jabat oleh Tenaga Kerja Asing (Pasal 46 ayat (2));

5)

Kepmen tentang Jabatan-jabatan Tertentu di Lembaga Pendidikan yang Dibebaskan dari Pembayaran Kompensasi (Pasal 47 ayat (3)).

6) Peraturan Pemerintah tentang Besarnya Kompensasi dan Penggunaannya (Pasal 47 ayat 4). 7) Keputusan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Pasal 49). Sejak UUK diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain: 72 1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi. 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing. 3) Peraturan

Menteri

Nomor PER.02/MEN/III/2008

Tentang Tata Cara

Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

72

Keputusan Menteri yang diprakarsai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini merupakan implementasi UUK. Namun pelaksanaan undang-undang oleh Keputusan Menteri tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu bagi tenaga kerja asing ditetapkan dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP-173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.


Jabatan yang akan diduduki TKA di Indonesia telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standart tersebut. Demikian pula untuk Tenaga Kerjan pendampingnya harus memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan di bidang yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing tersebut. Adapun jabatan yang diduduki TKA di Indonesia dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu : 73 1. Pimpinan; 2. Profesional; 3. Supervisor; 4. Teknisi/Operator; 5. lain-lain. Terhadap tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi. Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan tenaga kerja asing. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi didelegasikan ke dalam bentuk Keputusan Menteri. Namun dalam prakteknya, kewenangan

73

Retno Dewi Broto, Data dan Penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia, www.google.com , diakses tanggal 1 Januari 2013 Pukul 22.00 WIB.


delegatif maupun atributif ini belum menggunakan aturan yang sesuai dengan UUK. 3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri ini dikelurakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini maka beberapa peraturan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UUK ini yakni : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

KEP.20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.21/MEN/III/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sebagai Pemandu Nyanyi/Karaoke; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/III/2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

PER.34/MEN/III/2006 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pengusaha Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja


Asing Pada Jabatan Direksi atau Komisaris; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 44). Selain harus memiliki izin mempekerjakan TKA, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan TKA diatur oleh Keputusan Menteri yaitu Kepmenakertrans Nomor: Kep.228/MEN/2003 tentang Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). RPTKA ini minimal memuat beberapa hal sebagai berikut: a. Alasan penggunaan TKA; b. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi persusahaan yang bersangkutan; c. Jangka waktu penggunaan TKA; d. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi 74 dan alih keahlian dari TKA. Terhadap setiap pengajuan/rencana penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh TKA. Hal itu bertujuan agar kehadiran TKA di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional lagi dan selalu meng-up-grade dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga

74

Untuk tercapainya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja warga negara Indonesia, maka diadakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kwalifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA kecuali bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.


kerja Indonesia maupun dengan TKA. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatanjabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Terhadap TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi. Jabatan-jabatan yang dilarang (closed list) ini harus diperhatikan oleh si pemberi kerja sebelum mengajukan penggunaan TKA. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetansi yang berlaku. Ketentuan tentang jabatan dan standar kompetrensi didelegasikan ke dalam bentuk keputusan menteri. Ketentuan tentang jabatan tersebut bertujuan agar kehadiran TKA di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional lagi dan selalu meng-up-grade dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan TKA. Oleh karenanya UUK, membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Terhadap

TKA

dilarang menduduki jabatan

yang

mengurusi

personalia

dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 tentang Jabatan-


jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi. 75 Selain karena kedua alasan tersebut diatas, pada hakekatnya tidak diperkenankan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 76Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No.75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, menyatakan bahwa “setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia”. 77 Adapun beberapa larangan-larangan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut : 1. Pasal 42 ayat (2), menyatakan bahwa “Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing”. 2. Pasal 46 ayat (1), menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu”. Selain larangan-larangan diatas, ada beberapa pengecualian dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditinjau dari Undang-Undang

75

Syarif H.S, Opcit, halaman 23. Umar Kasim, Pertandingan Pengaturan Mengenai TKA yang menduduki Jabatan Anggota Direksi atau Komisaris, www.google.com, diakses tanggal 29 Desember 2012 Pukul 17.00 WIB. 77 Pasal 2 ayat (1) Keppres No.75 Tahun 1959 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja WNA pendatang. 76


Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut : 1. Pasal 42 ayat (3), menyatakan bahwa “Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan Tenaga Kerja Asing sebagai pegawai diplomatic dan konsuler”. 2. pasal 43 ayat (3), menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu : Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan Negara Asing”.


BAB II PROSEDUR PERIZINAN BAGI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. A. Sejarah Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Recommend Documents