31
BAB II
PENGATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
A. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di PT. Toyo Kanetsu Indonesia Sebagaimana diketahui PT. Toyo Kanetsu Indonesia merupakan salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) milik negara Jepang yang berada di Indonesia. Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 50 PT Toyo Kanetsu Indonesia adalah termasuk sebagai perusahaan PMA yang menggunakan modal asing sepenuhnya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha pembuatan (fabrikasi), tanki-tanki minyak dan gas bumi, spare part dan khususnya dalam spesifikasi pembuatan tanki bola, seperti yang terdapat di LNG dan Pertamina. 51 Untuk daerah kawasan domestik Indonesia PT. Toyo Kanetsu Indonesia telah memegang banyak proyek utama di Indonesia dalam bidang industri ini, antara lain dari PGN (Perusahaan Gas Negara), Pertamina, LNG Arun, dan juga dari perusahaan swasta lainnya seperti PT. Petrokimia Nusantara Interindo, PT. Chandra asri Petrochemical Centre, PT. Asahimas Subentra Chemical, dan masih banyak lagi. Dari Pertamina proyeknya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia antara lain: 50 51
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Company Profile PT.Toyo Kanetsu Indonesia, 2012.
31
Universitas Sumatera Utara
32
Pertamina Palembang, Bali, Medan, Kepulauan Riau, Duri, Dumai, Tanjung uban, juga banyak tersebar di daerah kepulauan jawa misalnya, Anyer, Cilegon, Balongan, Plaju, Cilacap, daerah Kalimantan, Irian Jaya, Bontang dan masih banyak lagi. Selain untuk kawasan domestik Indonesia PT. Toyo Kanetsu Indonesia juga memiliki beberapa proyek di luar negeri, antara lain: di Negara Malaysia, Singapura, Qatar, Oman, Angola, Jepang, Australia, China, Korea, Iran, Yaman, Algeria, Pakistan, United Arab Emirates, Vietnam, Mesir, Thailand, Philipina, Saudi Arabia, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Hongkong, Kenya, Libya dan masih banyak lagi.52 Salah satu tujuan dari penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
53
Oleh karena itu dengan pengerjaan proyek yang
terbilang cukup banyak dan tersebar di berbagai kawasan dan negara-negara, tentunya PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam mengerjakan proyek tersebut. Tenaga ahli tersebut kebanyakan didatangkan dari luar negara Indonesia. Dalam penerapannya ada beberapa yang menjadi alasan dan pentingnya mengapa perusahaan PT. Toyo Kanetsu Indonesia memperkerjakan TKA antara lain adalah selain karena belum adanya tenaga kerja lokal yang mampu dalam mengerjakan pekerjaan tertentu, juga karena dalam mengerjakan pekerjaan untuk
52 53
Company profile PT. Toyo Kanetsu Indonesia 2012 Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Universitas Sumatera Utara
33
suatu proyek tertentu yang mempunyai batas waktu pengerjaannya berdasarkan job order. TKA tersebut digunakan hanya sebagai tenaga ahli dalam suatu proyek yang akan didampingi oleh tenaga kerja lokal (alih teknologi kepada tenaga kerja lokal). Selain itu juga karena sering terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan oleh tenaga kerja lokal, maka secara kronologis di lapangan sangat membutuhkan TKA untuk memback up tenaga kerja lokal agar dapat menyelesaikan pekerjaanya secara tepat waktu.54 Dapat disimpulkan dari alasan-alasan tersebut bahwa perusahaan mengganggap TKA memiliki skill dan kemampuan yang lebih ahli dari pada tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maka pentingnya penggunaan TKA di PT Toyo Kanetsu Indonesia adalah untuk sebagai tenaga ahli dan alih teknologi dan keterampilan dari TKA kepada tenaga kerja lokal melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal sesuai Pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Penanaman Modal, bahwa perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan TKA diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia (lokal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga bahwa PT. Toyo Kanetsu Indonesia sebagai perusahaan PMA wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia (lokal) melalui pelatihanpelatihan kerja sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal.
54
Hasil wawancara dengan Bapak Yuherman selaku HRD PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam, tanggal 25 Februari 2012.
Universitas Sumatera Utara
34
Bahwa tujuan daripada itu agar suatu saat tenaga kerja lokal pendamping tersebut dapat menggantikan posisi TKA sebagai tenaga ahli. PT. Toyo Kanetsu Indonesia sebagai PMA dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus terlebih dahulu mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (lokal). Dan berhak juga menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Oleh karena itu saat ini PT. Toyo Kanetsu Indonesia, batam memiliki kurang lebih 700 orang pekerja secara keseluruhan, meliputi Tenaga Kerja Indonesia (lokal) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Khusus TKA yang bekerja di PT. Toyo Kanetsu Indonesia saat ini berjumlah 33 orang. TKA tersebut didatangkan dari berbagai negara-negara antara lain Jepang, Philipina, Malaysia, Singapura, dan India yang diperkerjakan sebagai tenaga ahli. Adapun jabatan-jabatan yang dipegang TKA tersebut antara lain sebagai:55 1. President Director 2. Plant Manager 3. Technical Advisor 4. Production Engineer 5. Welding Engineer 6. Engineering Supervisor
55
Hasil wawancara dengan Bapak Indonesia, Batam, tanggal 12 November 2011
Masrizal selaku GA.Supervisor PT. Toyo Kanetsu
Universitas Sumatera Utara
35
7. Production Supervisor 8. Health Safety & Environment Supervisor 9. QA & QC Supervisor TKA
dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan tertentu berdasarkan kepada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tata cara penggunaan TKA di PT. Toyo Kanetsu Indonesia selama ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan TKA sebagai dasar hukum yang harus dipatuhi. Sebagai negara hukum yang melindungi kepentingan negara dan juga warga negaranya. Mengingat saat ini adalah zaman era pasar dan perdagangan bebas, tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Meskipun makna kata bebas itu sendiri mempunyai arti yang luas, pasar perdagangan bebas diartikan sebagai masuknya barang-barang dan jasa secara bebas ke antar negara-negara. Bebas tidak diartikan dengan tanpa syarat. Masuknya barang dan jasa secara bebas ke negara Indonesia tentunya
ada syarat-syarat dan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan
khususnya pedagang jasa mengenai TKA yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia tentunya sangatlah tidak sembarangan. Untuk sampai masuk dan bekerja di Indonesia tentunya memiliki tata cara atau prosedur yang harus dipenuhi.
Universitas Sumatera Utara
36
Sebelum TKA bisa dimasuk dan bekerja di Indonesia TKA harus memiliki izin terlebih dahulu. Setiap pemberi kerja/pengusaha yang memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin tersebut adalah izin RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Bahwa pemberi kerja yang akan memperkerjakan TKA harus memiliki RPTKA. RPTKA tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) sesuai amanat undang-undang.56 TKA yang akan bekerja di Indonesia khusus wilayah Batam sebelum masuk ke Indonesia harus mengurus dokumen-dokumen penting terlebih dahulu yang berkaitan dengan izin masuk. Pengurusan dokumen TKA dilakukan dan diurus oleh pemberi kerja/pengusaha yang akan mempekerjakan TKA dalam hal ini perusahaan yang dimaksud PT. Toyo Kanetsu Indonesia, di kota Batam. Sebelum TKA diperkerjakan di PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam TKA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :57 a. Harus Berbadan Sehat Dalam arti sebelum bekerja di PT. Toyo Kanetsu Indonesia TKA wajib melakukan tes kesehatan diri atau sering disebut (Medical Check Up) b. Mempunyai keahlian yang sesuai dengan jabatan yang diberikan karena TKA tersebut hanya akan ditempat pada jabatan yang sesuai dengan keahliannya. Hal ini sesuai Pasal 21 ayat (2) Permen Nomor 2 Tahun 2008. 56
Lihat pasal 3 per-02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA Hasil wawancara dengan Bapak Yuherman, selaku HRD PT. Indonesia,Batam, tanggal 20 November 2011. 57
Toyo
Kanetsu
Universitas Sumatera Utara
37
c. Tidak mempunyai catatan kriminal kepolisian d. Melampirkan : 1. Fotokopi Paspor (minimal masa berlaku paspor 14 bulan) 2. Daftar riwayat hidup 3. Fotokopi Ijazah/Pengalaman kerja 4. Pas foto (Red Background). Kesemua syarat tersebut disamping sebagai persyaratan wajib yang telah ditentukan bagi oleh perusahaan syarat lainnya yang telah ditetapkan dalam Permen Nomor 2 Tahun 2008 antara lain: a. Bahwa TKA harus memiliki pendidikan dan /atau pengalaman kerja sekurangkurangnya 5 tahun sesuai dengan jabatan yang diduduki. b. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja lokal khususnya tenaga kerja Indonesia pendamping. c. Dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Sebelum menggunakan TKA terlebih dahulu PT. Toyo Kanetsu Indonesia wajib melapor melalui surat Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) untuk mendapatkan izin rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh departemen terkait yaitu Depnakertrans, dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja melalui Direktur Pengendalian Penggunaan TKA. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUK Pasal 43 yang mewajibkan perusahaan yang memperkerjakan TKA memiliki RPTKA.
Universitas Sumatera Utara
38
Keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud memuat : 58 a.
Alasan penggunaan TKA
b.
Jabatan dan/atau kedudukan TKA
c.
Besarnya upah TKA
d.
Jumlah TKA
e.
Lokasi kerja TKA
f.
Jangka waktu penggunaan TKA
g.
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping, dan
h.
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang diperkerjakan RPTKA sebagaimana dimaksud dapat diberikan untuk jangka waktu lama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperlihatkan kondisi pasar kerja dalam negeri. Apabila pemohon (perusahaan) telah memenuhi syarat maka direktur tersebut harus menerbitkan rekomendasi (TA-01) perihal persetujuan permohonan visa untuk bekerja bagi TKA, dengan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM up. Kepala Divisi Keimigrasian selaku pelaksana. Rekomendasi visa (TA-01) berlaku untuk jangka waktu 2 bulan sejak diterbitkan. Dalam hal untuk memperoleh persetujuan VITTAS (Visa Tinggal Terbatas) bagi TKA, maka untuk memperoleh (Visa approval) maka perusahaan/pemohon perlu melampirkan :59
58 59
Lihat Pasal 12 dan 13 Permen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam
Universitas Sumatera Utara
39
1. Surat permohonan dari perusahaan 2. Surat jaminan 3. Formulir persetujuan visa (Perdim 21A) 4. Fotokopi paspor 5. TA-01 asli 6. Fotokopi RPTKA 7. Daftar riwayat hidup TKA Proses kedatangan TKA yang akan bekerja di PT. Toyo Kanetsu Indonesia pengurusannya mulai dari tempat asal negara TKA yang bersangkutan hingga tiba di Indonesia menggunakan jasa agen tersendiri yang berada di Singapura. Yang dimaksud dengan agen tersebut adalah perusahaan pelayanan pengurusan izin memperkerjakan TKA yang ditunjuk secara langsung dan resmi oleh KBRI Singapura.60 Tujuannya dalam rangka kelancaran pelayanan secara cepat dan tepat dalam
memberikan izin untuk memperkerjakan TKA dan mengurus masalah-
masalah TKA dari luar negeri yang akan bekerja di Indonesia, khususnya bagi PT. Toyo Kanetsu Indonesia. Dalam hal untuk mendapatkan Visa 312 (visa untuk izin kerja sementara) diajukan ke KBRI Singapura melalui agen (Stay Visa Embassy Indonesian Singapore) dengan melampirkan : 1.
Fotokopi persetujuan visa
60
Hasil wawancara dengan bapak Masrizal selaku GA.Supervisor PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam, tanggal 20 November 2011.
Universitas Sumatera Utara
40
2. Pas photo 3 x 4 = 4 lembar 3. Paspor asli Visa 312 merupakan tipe Visa yang dikeluarkan pemerintah (Keimigrasian) untuk menggantikan Visa kerja 457b untuk tujuan pekerjaan sementara. Menurut hukum Imigrasi Indonesia, TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan memerlukan izin kerja sementara. Oleh sebab itu Visa tipe 312 ini hanya untuk Warga Negara Asing yang tujuannya bekerja sementara di Indonesia.61 Setelah Ditjen Imigrasi mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka selanjutnya adalah pemberi kerja TKA mengajukan permohonan untuk mendapatkan IMTA kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan izin kerja (work permit) dengan melampirkan :62 1.
Surat permohonan
2.
Bukti Pembayaran DPKK (Dana Kompensasi Penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri sebesar (USD 1200/Thn) untuk setiap TKA)
3.
Fotokopi TA – 01 + Visa Approval
4.
Fotokopi VITTAS
5.
Pasfoto berwarna 4 x 6 = 2 Lembar
6.
Formulir Isian IMTA (dengan tanda tangan di atas materai)
61
Fragomen,Del Rey, Bernsen & Loewy, Indonesia-Visa 312 Application Process Replaces the 457b Single work Visa, http://www.goinglobal.com/en/career_news/topic/3/260/, diakses tanggal 24 April 2011. 62 Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam
Universitas Sumatera Utara
41
7.
Fotokopi KITAS
8.
Fotokopi paspor TKA
9.
Daftar riwayat hidup TKA
10. Fotokopi Ijazah dan pengalaman kerja 11. Surat penunjukan dan fotokopi KTP Tenaga Kerja Indonesia Pendamping 12. Copi kontrak kerja. Menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA disebutkan bahwa IMTA diberikan paling lama 1(satu) tahun, dan dapat diperpanjang. Perpanjangan IMTA diberikan sesuai dengan jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1(satu) tahun.63 Dalam hal perusahaan akan memperpanjang IMTA, maka pemohon mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing selambat-lambatnya 30 hari sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir. Permohonan perpanjangan IMTA dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA yang dilampiri dengan :64 1.
IMTA
2.
Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA
3.
Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping 63 64
Lihat Pasal 28 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam
Universitas Sumatera Utara
42
4.
Copi RPTKA yang masih berlaku
5.
Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
6.
Materai Rp. 6.000 IMTA perpanjangan ini digunakan juga sebagai dasar untuk memperpanjang
KITTAS. Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku izin tinggal. Setelah TKA mendapatkan visa dan tiba di Indonesia (Batam) pemohon wajib melapor kedatangan TKA ke kantor Imigrasi untuk mendapatkan KITTAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan. Syarat-syarat pengurusan KITTAS melampirkan : 65 1.
Surat permohonan
2.
Formulir yang telah diisi, Map Merah (Perdim 24,25,26 dan 27)
3.
Fotokopi TA-01
4.
Fotokopi Persetujuan VISA
5.
Fotokopi RPTKA
6.
Paspor asli Setelah menerima IMTA pemohon/perusahaan wajib melaporkan keberadaan
TKA kepada kantor dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, kantor Dinas Pendapatan Daerah dan kantor Kependudukan dimana TKA diperkerjakan.
65
Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam.
Universitas Sumatera Utara
43
Untuk mendapatkan surat keterangan domisili TKA di kantor Lurah setempat, perlu mengajukan serta melampirkan :66 1.
Surat permohonan
2.
Fotokopi paspor
3.
Fotokopi KITTAS
4.
Pas foto 3 x 4 = 2 lembar Selanjutnya melaporkan ke Dinas Kependudukan untuk mendapatkan ID
Card/SKTT, syaratnya :67 1.
Mengajukan surat permohonan
2.
Fotokopi paspor
3.
Fotokopi KITTAS
4.
Surat domisili dari lurah
5.
Pas Photo 3 x 4 = 2 lembar
6.
Map merah
7.
Pengisian formulir TKA juga perlu melaporkan diri ke kantor kepolisian setempat (Poltabes)
untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik (SKLD) dan surat tanda melapor diri, dengan melampirkan :68 1.
Surat permohonan
2.
Fotokopi Paspor 66
Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam. Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam. 68 Data-data Pengurusan Dokumen TKA PT. Toyo Kanetsu Indonesia, Batam. 67
Universitas Sumatera Utara
44
3.
Fotokopi KITTAS
4.
Fotokopi IMTA
5.
Fotokopi buku biru
6.
Surat domisili dari lurah
7.
Pasfoto 4 x 6 = 2 lembar, dan 2 x 3 = 2 lembar
8.
Map merah
9.
Pengisian formulir Setelah semua syarat dan prosedur pengurusan TKA telah terpenuhi, barulah
TKA dapat masuk ke Indonesia dan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan isi kontrak perjanjian kerjanya dengan PT. Toyo Kanetsu Indonesia. Semua syarat yang telah ditetapkan perusahaan serta pengurusan dokumen TKA untuk dapat masuk dan bekerja di PT. Toyo Kanetsu Indonesia, semuanya disesuaikan serta merujuk pada UUK dan Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Penggunaan TKA di PT. Toyo Kanetsu Indonesia di Batam terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2009 hingga saat ini tahun 2012. Ditandai dengan meningkatnya jumlah TKA yang diperkerjakan oleh perusahaan. Sejak tahun 2009 sebanyak 15 orang, bertambah selama tahun 2010 berjumlah 22 orang, meningkat di tahun 2011 berjumlah 27 orang, dan di pertengahan tahun 2012
Universitas Sumatera Utara
45
sebanyak 25 orang, hingga sekarang berjumlah 33 orang TKA yang bekerja di perusahaan tersebut.69 Kenyataan ini memperlihatkan bahwa selama ini Tenaga Kerja lokal belum sepenuhnya mampu menguasai dan menggantikan posisi TKA sebagai tenaga ahli, meskipun telah adanya tenaga kerja lokal pendamping, yang sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Perusahaan PT. Toyo Kanetsu Indonesia diwajibkan melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan setiap 6 bulan sekali kepada Direktur Pengendalian Penggunaan TKA sesuai Pasal 41 ayat (1) Permen Nomor 2 Tahun 2008. Pelaksanan pengawasan terhadap perusahaan yang memperkerjakan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan.
B. Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Peraturan dan Undang-Undang tentang Tenaga Kerja pada mulanya timbul pada saat setelah revolusi industri. Hal ini dikarenakan pada saat itu pengusaha sering kali mengorbankan para buruh/pekerjanya setelah ditemukannya mesin-mesin. Mesin-mesin tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebagai pengganti tenaga hewan, sehingga dalam usahanya pengusaha sering kali mengeksploitasi tenaga manusia secara berlebihan dengan memperlakukan dan memperkerjakan manusia layaknya
69
Data list of expatriate & expire document, PT. Toyo Kanetsu Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
46
memperkerjakan mesin, bahkan cenderung para pengusaha tersebut lebih menghargai mesin-mesin itu daripada pekerjanya. Di Indonesia sendiri pembentukan Undang-Undang Tenaga Kerja telah melalui berbagai proses dan
tahap
pembentukan.
Pembentukan
peraturan
ketenagakerjaan dapat dilihat antara lain saat disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1997
tentang Ketenagakerjaan
yang menggantikan
Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969, yang ditandai penolakan-penolakan cukup besar dari kalangan pekerja/buruh, sehingga Undang-Undang tersebut masuk dalam Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1997, kemudian ditunda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 untuk jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000, hingga akhirnya pada tahun 2003 disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan masih berlaku hingga sekarang. Walaupun masih begitu
banyak
persoalan
materi
dan
pelaksanaan
dari
Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini yang tidak bebas dari konflik, selain dari pada ketidakmatangan materi dan lain-lainnya. Hal ini mengakibatkan pada akhirnya ada beberapa pihak mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Hukum ketenagakerjaan adalah merupakan sarana utama dalam membuat kebijakan pemerintah dibidang hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi
Universitas Sumatera Utara
47
negara, juga dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.70 Antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Secara fundamental hukum ketenagakerjaan haruslah berlandaskan pada dua Pasal yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang dasar perekonomian negara Indonesia yang intinya adalah perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.71 Dewasa ini Indonesia sering menghadapi masalah ketenagakerjaan yang sangat serius. Semenjak Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik pada pertengahan tahun 1990-an. Krisis ekonomi membuat banyak perusahaan skala kecil menengah mengalami kesulitan beroperasi, bahkan harus ditutup. Disamping itu, krisis politik yang berbuntut dengan goncangan keamanan dalam negeri, menyebabkan risiko berinvestasi di Indonesia mengalami peningkatan, ini membuat banyak investor asing yang menarik modal mereka dari Indonesia dan mengalihkan investasi mereka ke negara lain, seperti Vietnam dan Kamboja. Krisis politik dan ekonomi adalah pemicu masalah ketenagakerjaan di Indonesia dewasa ini. Hal lain yang menambah buruknya kondisi ketenagakerjaan di Indonesia adalah dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang 70 Naoyuki Sakumoto, Labour Law And Policy In Indonesia, dalam Koesnadi Hardjasoemantri dan Naoyuki Sakumoto, Current Development Of Law In Indonesia, Institute Of Developing Economies Japan Eksternal Trade Organization,Tokyo,1999, hal.128 71 Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum, PT.Sofmedia, Medan, 2011,hal.208
Universitas Sumatera Utara
48
tidak diimbagi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Situasi ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengganguran di Indonesia. Sebagaimana diketahui undang-undang yang mengatur tentang masalah tenaga kerja telah diatur dalam peraturan undang-undang tersendiri yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau biasa sering disingkat dengan singkatan UUK. UUK ini sendiri dibuat dan disahkan dalam rangka menggantikan undang-undang bidang ketenagakerjaan lainnya yang dianggap dan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Dalam UUK mengenai masalah tenaga kerja asing diatur dalam beberapa Pasal khusus yang tercantum, yakni mulai Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UUK. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan ketentuan umum penempatan tenaga kerja asing di Indonesia adalah : 1.
Pemberi kerja harus mendaftarkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap TKA yang dipekerjakannya kecuali pada pekerja asing di perwakilan negara asing yang bertindak sebagai pegawai diplomatik dan konsuler (Pasal 42 ayat (1) UUK). Tujuan dari pendaftaran pekerja asing di Indonesia adalah untuk kepentingan administrasi dan berguna untuk pendataan TKA yang bekerja di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah, bidang kerja dan asal usul dari pekerja tersebut.
2.
TKA hanya dapat ditempatkan pada bidang kerja tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 ayat (3) UUK). Yang menjadi masalah adalah bahwa jiwa dari
Universitas Sumatera Utara
49
ketentuan ini justru berbalikan dengan jiwa perdagangan bebas dalam konteks World Trade Organization (WTO). Di dalam lingkup WTO prinsip yang berlaku sebenarnya adalah liberalisasi perdagangan di sektor jasa. Artinya, bahwa semua sektor jasa akan dibuka akses pasarnya dan hanya bidang-bidang tertentu yang kemudian dengan alasan-alasan tertentu dapat dikecualikan dari liberalisasi perdagangan. Pada tahun 1994 Indonesia telah mengikatkan diri sebagai anggota WTO, dengan meratifikasi The Agreement of World Trade Organization Establishment, dan secara resmi menyatakan keterikatan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu hal penting yang menjadi bagian dari komitmen internasional itu adalah kewajiban dari anggota WTO untuk membuka akses pasar negara anggotanya, baik terhadap perdagangan barang maupun jasa termasuk Indonesia. Salah satu bentuk perdagangan jasa di Indonesia yang paling “rentan” namun paling “potensial” untuk dimasuki oleh pedagang jasa asing adalah pedagang keterampilan dan keahlian, yang biasanya disebut sebagai TKA.72 3.
Bila jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir, TKA itu tidak dapat diperpanjang masa kerjanya, namun posisi/jabatan orang tersebut dapat digantikan oleh TKA lainnya.
4.
Setiap pemberi kerja (pengusaha) yang hendak mempekerjakan TKA ke Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
72
Ida Susanti, Bayu Seto, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 472.
Universitas Sumatera Utara
50
yang disahkan oleh Menteri. Pengecualian dari ketentuan tersebut adalah pada penempatan TKA di instansi
pemerintah, badan-badan internasional dan
perwakilan negara asing (Pasal 43 UUK). Guna RPTKA ini adalah sebagai jaminan bagi TKA tentang pekerjaan yang akan diberikan kepadanya, karena dijabarkan dengan jelas di dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah Indonesia dalam mengetahui jenis pekerjaan yang akan diserahkan kepada TKA. 5.
Pemberi kerja TKA wajib memperhatikan jabatan dan standar kompetensi yang berlaku (Pasal 44 UUK). Misalnya, apabila untuk menduduki jabatan sebagai general manager seorang pekerja harus berpendidikan setara dengan pendidikan S2 di Indonesia dan berpengalaman kerja selama 5 (lima) tahun.
6.
Pasal 45 UUK menegaskan bahwa pemberi kerja TKA wajib untuk memperkerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia untuk mendampingi TKA, guna kepentingan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia. Ketentuan seperti ini tidak berlaku untuk jabatan direksi atau komisaris dari perusahaan di Indonesia.
7.
Selain itu TKA juga tidak diperkenankan untuk memasuki semua jenis pekerjaan. Dalam Pasal 46 UUK disebutkan bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Ketentuan terhadap jabatan tertentu dan waktu tertentu tersebut bagi TKA diatur dalam Keputusan Menteri No. 1111 tahun 1986, yaitu bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang
Universitas Sumatera Utara
51
sebagian modalnya berasal dari pinjaman luar negeri dapat menggunakan TKA untuk menduduki atau mengisi jabatan direktur/manajer keuangan dan jangka waktu Penggunaan TKA tersebut dibatasi waktu berlakunya sesuai jangka waktu kontrak pinjaman. Asumsi yang berlaku saat ini adalah bahwa orang Indonesialah yang lebih memahami hukum perburuhan Indonesia. Dengan demikian posisi personalia hanya dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. 8.
Pemberi kerja TKA berkewajiban untuk memulangkan kembali TKA ke negara asalnya setelah jangka waktu hubungan kerjanya berakhir (Pasal 48 UUK). Tujuannya adalah agar tidak ada TKA yang sudah tidak diperkerjakan suatu perusahaan tertentu, akan terlantar di Indonesia. Hal ini juga penting untuk menjaga tertib keimigrasian di Indonesia. Dengan demikian, peraturan ini selain berfungsi untuk melindungi TKA, juga sebagai alat kontrol dan kepastian bagi pemerintah bahwa pekerja yang sudah selesai bekerja di Indonesia akan meninggalkan Indonesia.
C. Kebijakan-kebijakan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Penerapannya Sejak dulu hingga sekarang masalah ketenagakerjaan pada dasarnya berkutat pada dua hal yaitu masalah kesempatan kerja dan kualitas kerja. Jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai 255 juta jiwa berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum.73 Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia bila dibandingkan 73
KPU : Jumlah Penduduk Indonesia 255 juta/Sindonews, http://m.sindonews.com/red/2012/ 10/15 /20/679990/kpu-jumlah-penduduk-indonesia255-juta, diakses tanggal 11 November 2012
Universitas Sumatera Utara
52
dengan kesempatan kerja yang masih sedikit di tanah air Indonesia ini. Kualitas tenaga kerja yang masih minim juga menyebabkan tenaga kerja Indonesia saat ini belum mampu memenuhi standar kerja secara global. Apalagi globalisasi saat ini mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia. Migrasi penduduk dan mobilisasi tenaga kerja antar negara, mobilisasi tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain, pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik investor untuk menjaga usaha investasinya. Pengawasan tersebut bagi perusahaan modal asing dengan cara menempatkan sesesorang pihak asing untuk bekerja sebagai
direktur atau presiden direktur di perusahaan permodalan asing
tersebut. Sedangkan bagi pemerintah Indonesia tujuan pengawasan adalah untuk mengatur dari terjadinya permasalahan hukum dan penggunaan TKA yang berlebihan. Maka dari itu pemerintah harus cermat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara TKA dengan tenaga kerja dalam negeri. Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam hal penempatan TKA yaitu masalah pembatasan penggunaan TKA. Yang dimaksud dengan pembatasan disini adalah bukan mengetahui banyaknya jumlah TKA melainkan pembatasan akan penempatan akan pekerjaan atau jabatan yang dapat diduduki atau dipegang oleh TKA. Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal (baik itu PMDN maupun PMA) berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jawatan
Universitas Sumatera Utara
53
dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada 19 posisi jabatan-jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA berdasarkan Kepmenkertrans Nomor 40 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut : 1. Direktur Personalia (Personal Director) 2. Manajer Hubungan Industri (Industries Relation Manager) 3. Manajer Personalia (Human Resource Manager) 4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personal Development Supervisor) 5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personal Recrutimen Supervisor) 6. Supervisor Penempatan Personalia (Personal Placement Supervisor) 7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Carrer Development Supevisor) 8. Penata Usaha Personalia (Personal Declare Administrator) 9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer) 10. Ahli Pengembangan Personalia dan Kantor (Personal and Carrers Specialist) 11. Spesialis Personal (Personal Specialist) 12. Penasehat Karir (Carrer Advisor) 13. Penasehat Tenaga Kerja (Job Adviser) 14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling) 15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator) 16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administration) 17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer) 18. Analis Jabatan (Job Analysis) 19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)
Universitas Sumatera Utara
54
Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia (lokal) dan menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mempekerjakan TKA pada jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia (lokal). Walaupun kebebasan dalam menggunakan TKA diberikan secara leluasa kepada perusahaan yang dibentuk PT. PMDN maupun PT. PMA berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Penanaman Modal dan badan hukum Indonesia lainnya (misalnya PT. dan Yayasan). Untuk kedua bentuk PT tersebut dimaksud adalah pengisian jabatan Direksi dan Komisaris suatu perusahaan. Aturan khusus penempatan TKA untuk PT. PMA murni (yang 100% modalnya dari WNA atau badan hukum asing) boleh secara bebas menunjuk direksi dan komisaris yang berstatus WNA, sedangkan untuk Join Venture antara pihak Indonesia dengan asing, maka penempatan susunan direksi dan komisarisnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.74 Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal bahwa pendirian PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 penempatan TKA dalam perseroan terbatas diperuntukkan bebas bagi posisi jabatan
74
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Pasal 3 ayat (3) dan (4).
Universitas Sumatera Utara
55
direksi dan komisaris berdasarkan Kepres No. 75 Tahun 1995 tentang Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. Direksi maupun komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 94 dan 111 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tugas direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.75 Dimana tujuannya dalam hal ini bagi PMA penunjukkan pengangkatan direksi dan komisaris yang berstatus WNA adalah dalam rangka menjalankan dan sekaligus mengawasi, menjaga investasi usahanya yang tidaklah mungkin akan diserahkan atau dipegang posisi jabatan tersebut kepada tenaga kerja warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian di dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 juga diatur perihal penempatan TKA yang masuk ke Indonesia. Pengaturan penempatan tersebut dalam Undang-undang Keimigrasian adalah terkait dengan pemberian izin masuk dan izin tinggal TKA di Indonesia. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Imigrasi setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Tenaga kerja asing adalah orang asing yang bekerja di Indonesia, oleh karena itu wajib memiliki visa tinggal terbatas (VITTAS). Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing
yaitu salah satunya
sebagai tenaga ahli, pekerja dan investor. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Imigrasi dimana TKA yang masuk dan bekerja di Indonesia adalah 75
Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
Universitas Sumatera Utara
56
bekerja sebagai tenaga ahli ataupun investor. Dalam penempatannya TKA setelah mendapat visa juga tanda masuk wajib mengurus dan mengajukan permohonan kepada kepala kantor imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas (Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Imigrasi). Bagi TKA dengan adanya Telex visa, maka ia dapat mengurus untuk mendapatkan kartu izin tinggal terbatas di Indonesia (KITAS). Telex visa merupakan persetujuan dari Direktoral Jenderal Imigrasi kepada KBRI di negara TKA untuk menerbitkan visa untuk TKA yang dimaksud. Setelah terbitnya rekomendasi TA.01 Persetujuan visa itu diambil dan digunakan TKA untuk masuk ke Indonesia.
76
Ini
yang disebut sebagai tanda masuk. Kemudian KITAS ini diberikan kepada TKA yang telah mendapatkan telex visa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mengenai perolehan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kemigrasian sebelum memperoleh KITAP harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) izin tinggal tetap akan diberikan kepada TKA setelah tinggal menetap 3 tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan integrasi kepada pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan mengenai program alih teknologi, bahwa TKA yang masuk ke Indonesia sebagian besar adalah tenaga professional dan terdidik, maka manfaat
76
Adisuryo Prosetio, Aturan Memperkerjakan TKA dalam Perusahaan Joint Venture, http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4dbd6478f2429/, diakses tanggal 19 November 2012
Universitas Sumatera Utara
57
yang dapat diambil dengan kehadiran TKA adalah transfer/alih kemampuan TKA kepada tenaga kerja Indonesia berupa teknologi dan pengetahuan (transfer of technologi and knowledge). Alih pengetahuan dan kemampuan dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia adalah merupakan program pemerintah yang diwajibkan kepada pengguna dan TKA yang bekerja di Indonesia. 77 Alih teknologi dan keterampilan dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia lebih dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kewajiban penggunaan atau pemberi kerja TKA untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan keahlian. Agar tujuan peng-Indonesian tenaga kerja untuk jabatan yang diduduki oleh TKA dapat terlaksana. Pemerintah mengambil suatu kebijakan dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pendidikan dan latihan kepada tenaga kerja dalam rangka peng-indonesian kepada pengguna jasa TKA. Untuk mengantisipasi pelaksanaan pasar kerja bebas dimana akan terjadi persaingan yang semakin kuat antar TKA dengan tenaga kerja Indonesia. Oleh karenanya diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara keseluruhan. Maka dari itu untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dalam memasuki pasar kerja bebas, maka Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)
77
C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 45
Universitas Sumatera Utara
58
dirubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan TKWNAP. Disamping itu pengguna TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKA, menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja Indonesia baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga, serta mewajibkan pengguna TKA membayar iuran dana pengembangan keahlian dan keterampilan setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN 1997 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan.78
78
Ibid., hal. 48
Universitas Sumatera Utara
