STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN TENAGA KERJA ASING SERVICE DELIVERY NO. KOMPONEN 1.
Persyaratan Pelayanan
URAIAN Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (WNA) Baru: 1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau yang diberi kuasa dari Lembaga Pendidikan (LP) yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang diberi kuasa dari Lembaga yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Lembaga Kursus; 3. Fotokopi surat izin penyelenggaraan SPK atau izin operasional satuan pendidikan nasional atau izin penyelenggaraan program pendidikan non formal yang masih berlaku; 4. Khusus bagi lembaga kursus/pendidikan nonformal harus melampirkan surat pengantar rekomendasi IMTA dari Dinas Pendidikan dimana yayasan/lembaga pendidikan itu berdomisili; 5. Untuk satuan pendidikan nasional hanya diperbolehkan mempekerjakan TKA untuk bidang studi bahasa asing; 6. Fotokopi bukti akta pendirian lembaga pendidikan dari Notaris disertai dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kecuali sekolah negeri; 7. Fotokopi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 8. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan (1 set paspor); 9. Fotokopi ijazah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau perwakilan Kedutaan negara asal di Indonesia. Bagi ijazah atau sertifikat yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 10. Fotokopi transkrip nilai; 11. Riwayat hidup dengan mencantumkan alamat luar negeri atau fotokopi kartu identitas bagi yang tidak punya alamat luar negeri, dan alamat di Indonesia serta alamat surat elektronik; 12. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bebas HIV dan bebas Narkoba yang masih berlaku. Bagi surat keterangan sehat dari dokter luar negeri yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 13. Surat pernyataan tidak terlibat dalam propaganda keagamaan, intelijen dan kegiatan di luar izin yang diberikan dan
Comment [SA1]: Perlu dikonsultasikan ke Pimpinan
NO.
KOMPONEN
URAIAN ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 serta diketahui oleh sponsor; 14. Menyerahkan rekapitulasi terbaru jumlah siswa dan guru asing dan guru lokal. Izin Perpanjangan Tenaga Kerja WNA: 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan atau yang diberi kuasa/kewenangan dari Lembaga Pendidik (LP) yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); 2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang diberi kuasa/kewenangan dari Lembaga yang bersangkutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi Lembaga Kursus; 3. Fotokopi Surat Rekomendasi IMTA tahun sebelumnya; 4. Fotokopi surat izin penyelenggaraan SPK atau izin operasional satuan pendidikan nasional atau izin penyelenggaraan program pendidikan non formal yang masih berlaku; 5. Untuk satuan pendidikan nasional hanya diperbolehkan mempekerjakan TKA untuk bidang studi bahasa asing; 6. Fotokopi bukti akta pendirian lembaga pendidikan dari Notaris disertai dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kecuali sekolah negeri; 7. Fotokopi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 8. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan (1 set paspor); 9. Fotokopi ijazah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau perwakilan Kedutaan negara asal di Indonesia. Bagi ijazah atau sertifikat yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 10. Fotokopi transkrip Nilai; 11. Riwayat hidup dengan mencantumkan alamat luar negeri atau kartu identitas bagi yang tidak punya alamat luar negeri, alamat di Indonesia dan alamat surat elektronik; 12. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bebas HIV dan bebas Narkoba yang masih berlaku. Bagi surat keterangan sehat dari dokter luar negeri yang tidak berbahasa Inggris agar diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 13. Surat pernyataan tidak terlibat dalam propaganda keagamaan, intelijen dan kegiatan diluar izin yang diberikan dan
Comment [SA2]: Perlu dikonsultasikan ke Pimpinan
NO.
KOMPONEN
URAIAN
14. 15. 16. 17. 18.
2.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 dan diketahui oleh sponsor; Menyerahkan rekapitulasi terbaru jumlah siswa dan guru asing dan guru lokal; Fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian setempat; Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (ITAS); Fotokopi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); Laporan kegiatan proses pengajaran disertai dokumentasi.
Pemohon menyampaikan dokumen permohonan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ya
Tidak
Unit Layanan Terpadu (ULT) memverifikasi formulir permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Ya
Tidak
Sekretariat Direktorat Jenderal GTK memverifikasi dan memproses permohonan dan kelengkapannya
Tidak
Ya
Sekretariat Ditjen GTK memverifikasi, memproses, menelaah, menyiapkan dan menyetujui rekomendasi IMTA
Ya
Biro PKLN melakukan pembahasan dengan instansi terkait
Ya
Biro PKLN menginformasikan penyelesaian surat persetujuan ke ULT.
Tidak
NO.
KOMPONEN
URAIAN
ULT menyerahkan surat Persetujuan Rekomendasi IMTA
Pemohon menerima surat persetujuan rekomendasi IMTA
3.
Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 10 Hari Kerja
4.
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
5.
Produk Pelayanan
surat rekomendasi izin tenaga kerja asing
6.
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
1.
2.
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Komplek Kemendikbud Gd. D Lantai 17, Senayan, Jakarta Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan kepada: a. Bagian Hukum, Tatalaksana dan Kerja Sama, Sekretariat Ditjen GTK: Gedung D, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Email:
[email protected], Telp: 02157974167, b. Unit Layanan Terpadu (ULT) : Gedung C, Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Email:
[email protected], Telp:021-5703303 / 021-57903020, SMS:0811976929, Portal:ult.kemdikbud.go.id
MANUFACTURING NO. KOMPONEN 1 Dasar Hukum
URAIAN 1. 2. 3.
4.
5. 6.
7.
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14. 15.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan.
NO. KOMPONEN URAIAN 2 Sarana dan 1. Ruang tamu Prasarana, dan/atau 2. Komputer dengan akses internet Fasilitas 3. Ruang penyimpanan dokumen 4. Printer 5. Scanner 6. Telepon 7. Faksimile 8. Mesin fotocopy 3 Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan dan memahami peraturan dan kebijakan Pelaksana tentang izin bekerja tenaga kerja asing di Indonesia; 2. Memahami tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan tentang izin bekerja tenaga kerja asing; 3. Memahami tugas dan fungsi struktur organisasi Kemendikbud; 4. Memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi; 5. Memahami bahasa Inggris; 6. Komunikatif dan sopan. 4 Pengawasan Internal Kepala Subbagian Kerjasama Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerjasama 5 Jumlah Pelaksana ± 6 orang 6 Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 7 Jaminan Keamanan Surat rekomendasi izin bekerja tenaga kerja asing dijamin dan Keselamatan keabsahannya ditandatangani tinta warna biru oleh Sekretaris Direktorat Pelayanan Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan stempel basah. 8 Evaluasi Kinerja Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu Pelaksana tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
