ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, TENAGA KERJA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI DKI JAKARTA
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk memenuhi Syarat-syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
DISUSUN OLEH: HADI SETIAWAN 1110084000020
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435H/2014M
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI 1. Nama Lengkap
: Hadi Setiawan
2. Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta, 14 Mei 1992
3. Alamat
: Jl. Wijayanti I C9.25 RT 006/026 Pondok Tanah Mas, Cibitung, Kab.Bekasi, Jawa Barat.
4. Telepon
: 083895793276
5. E-mail
:
[email protected]
II. PENDIDIKAN FORMAL 1. SD Negeri 06 Penggilingan
Tahun 1998-2004
2. SMP Negeri 236 Penggilingan
Tahun 2004-2007
3. SMA Negeri 12 Jakarta
Tahun 2007-2010
4. S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Tahun 2010-2014
III. PENGALAMAN ORGANISASI 1. Ketua Ekstrakulrukuler Futsal SMA N 12 Jakarta periode 2011-2012
IV.SEMINAR DAN WORKSHOP 1. Workshop Islamic Economy Revivalism: Between Theory and Practice, UIN Jakarta, 2012 2. Seminar Outlook Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Industri Keuangan dan Perbankan Syariah, UIN Jakarta, 2012 3. Studium General Jurusan IESP, UIN Jakarta, 2012
i
V. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah
: Inik Sachroni
2. Tempat/Tanggal Lahir
: Cirebon, 30 Desember 1951
3. Ibu
: Maidah
4. Tempat/Tanggal Lahir
: Jakarta, 14 November 1958
5. Alamat
: Jl. Wijayanti I C9/25 RT 006/026 Pondok Tanah Mas, Cibitung, Kab.Bekasi, Jawa Barat..
6. Telepon
: (021) 88373307
8. Anak ke dari
: Anak ke 5 dari 5 bersaudara
ii
ABSTRACT The purpose of this study to describe the influence of minimum wage provinces, labor, and infrastructure to foreign investment in DKI Jakarta. The data of this study were obtained from Jakarta Statistical Biro 1983-2012. The study uses regression method is used to (OLS) OrdinaryLeast Square with Eviews 6.0. According to results, Adjusted R-squared 0,8727 that shows 87,27% foreign investment can explained by minimum wage provinces, labor, and infrastructure. Otherwise, 12,73% foreign investment can explained by another variable outside this study. The analysis of this study shows minimum wage provinces and infrastructure have significant and positive effect to foreign investment while labor has not significant and negative effect to foreign investment in DKI Jakarta. Keywords: foreign investment, minimum wage provinces, labor, and infrastructure
iii
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di DKI Jakarta. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta periode 1983-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan (OLS) Ordinary Least Square menggunakan Eviews 6.0. Berdasarkan hasil, nilai R-squared 0,8727, yang menunjukkan bahwa 87,27% penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan oleh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur. Sedangkan 12,73% variabel penanaman modal asing dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan upah minimum provinsi dan infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif terhadap penanaman modal asing sementara tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penanaman modal asing di DKI Jakarta. Kata kunci: Penanaman modal asing, upah minimum provinsi, tenaga kerja, infrastruktur
iv
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr, Wb. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, rezeki, dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi DKI Jakarta”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terselesaikannya skripsi ini tentu dengan dukungan, bantuan, bimbingan, semangat, dan doa dari orang-orang terbaik yang ada di sekeliling penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Allah SWT, karena tanpa ridho dan segala karuniaNya tidak mungkin saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala nikmat islam, iman, sehat, dan curahan kasih sayang yang Engkau berikan. 2. Keluarga yang selalu ada untuk saya, Mama tercinta Maidah yang selalu memberikan segalanya yang terbaik dan selalu mendoakan yang terbaik, Bapak Inik yang memberikan doa dan memberikan dukungan. Aa Muchlisin v
(kakak pertama), Mba Unafa (kakak kedua), Mba Koyimah (kakak ketiga), dan Mba Nurhasanah (kakak keempat) dan semua keluarga yang selalu mendukung dan bekerja keras untuk membuat saya bisa menyelesaikan studi ini. Tanpa kalian saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak keluargaku. Kalian yang terbaik! 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan baik dan memberikan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak 4. Bapak Zuhairan Y. Yunan, S.E, M.Sc selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memimpin Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan baik memberikan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak 5. Bapak Dr. Lukman, M.Si selaku dosen pembimbing Skripsi 1 yang dengan kerendahan hatinya bersedia memberikan pengarahan, ilmu yang berharga, serta bimbingan yang berarti selama penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bimbingannya.. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak. 6. Ibu Fitri Amalia S.Pd, M.Si. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berarti selama ini. Terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang ibu berikan vi
sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu. 7. Bapak Pheni Chalid S.F, M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang dengan segala perhatiannya selalu membimbing perkembangan akademik dan memberikan arahan yang terbaik selama masa kuliah. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak. 8. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga bagi saya. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang sebesar-besarnya atas kebaikan para dosen FEB UIN Jakarta. Jajaran karyawan dan staf UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melayani dan membantu saya selama perkuliahan. 9. Puti Rahayu Fadila, yang banyak memberikan semangat dan selalu mendukung. Selalu berdoa yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allas SWT selalu memberikan berkah yang terbaik untuk hidup kamu. 10. Sahabat terbaik yang selalu ada untuk saya selama kuliah, Oblak’s Squad (Ravindra Bramastyo, Miftachul Ulum, Bagus Adetya Akbar, Muhammad Burhanuddin, Alfian Isnan, Ricky Fajar Adiputra, Drajad Daru) yang dalam suka dan duka selalu menghibur dan memberikan dukungan yang teramat sangat, selalu saya susahkan dan repotkan. Selalu menjadi tempat bersandar dalam keluh kesah selama kuliah. Selalu menjadi tempat melepas canda dan vii
tawa. Terima kasih kawan terbaik, budi baik kalian tak akan saya lupakan. Hidup Oblak! 11. Seluruh Teman-teman IESP 2010 yang tidak saya sebutkan satu per satu. Selalu kompak buat IESP 2010! Terkhusus kawan-kawan seperjuangan kelas Konsentrasi Pembangunan, Muhammad Reza Hermanto, Muhammad Adi Rahman, Ravindra Bramastyo, Miftachul Ulum, Muhammad Burhanuddin, Agus Setiawan, Umar Adi Syahputra, Denny Iswanto, Muhammad Yusuf Muharram, Sigit Aji Pambudi, Dio Syahrullah, Wildan Hidayatullah, Fajrul Syam Arzani, Fita Rahmawati, Nonni Setianingsih, dan Izzatun Purnami. Terima kasih untuk bersama-sama dalam Pembangunan! Sukses terus kawan! 12. Teman-teman futsal IESP 2010, Ridho Alfin, Miftachul Ulum, Alfian Isnan, Muhammad Yusuf Azhar, Agus Setiawan, Muhammad Burhannudin, Dykhalfath, Drajad Daru, Pebi Riswadi, Renzy Prima, Dio Syahrullah, Wildan Hidayatullah, Ali Murtadho, Rifki Hasan, Mas’ud dan kawan-kawan lain. Semangat terus kawan. Semoga kedepan kita bisa terus jaga tali silahturahim. 13. Kelompok 55 KKN Mentari – Desa Mekarjaya, Cigudeg, Bogor, yang telah menghabiskan waktu hidup satu bulan bersama dengan canda dan tawa serta pelajaran hidup yang sangat berguna bagi saya. 14. Seluruh jajaran angkutan umum patas AC 132 jurusan Bekasi-Lebak Bulus, 510 jurusan Ciputat-Kp.Rambutan, patas P9BT jurusan Kp.Rambutan-Bekasi, viii
angkutan kota D02 dan D01 yang selalu mengantarkan saya pulang-pergi kampus. Tanpa mereka semua saya tidak bisa sampai tujuan. Semoga Allah SWT. melimpahkan rezeki dan barokahnya. Seluruh pihak yang selalu membantu saya selama kuliah saya tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki penulis.Oleh sebab itu, penulis mengharapkan segala bentuk masukan, baik saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 13Juni 2014 Hadi Setiawan
ix
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP................................................................. i ABSTRACT................................................................................................ iii ABSTRAK................................................................................................. iv KATA PENGANTAR............................................................................... v DAFTAR ISI.............................................................................................. x DAFTAR TABEL.......................................................................................xiii DAFTAR GAMBAR................................................................................. xiv DAFTAR LAMPIRAN............................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang........................................................................... 1 B. Rumusan Masalah..................................................................... 13 C. Tujuan Penulisan....................................................................... 14 D. Kegunaan Penulisan.................................................................. 14 E. Manfaat Penulisan...................................................................... 15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori........................................................................... 16 1. Penanaman Modal Asing......................................................... 18 a. Pengertian Penanaman Modal Asing................................... 18 b. Jenis dan Karakteristik Investasi.......................................... 22 c. Motivasi Penanaman Modal Asing...................................... 23 d. Faktor Pengaruh Penanaman Modal Asing......................... 25 2 .Upah Minimum Provinsi ........................................................ 26 x
a. Pengertian Upah Minimum Provinsi................................... 26 b. Teori Pembentukan Harga Upah......................................... 27 c. Penetapan Upah Minimum Provinsi ................................... 30 3. Tenaga Kerja.......................................................................... 31 a. Pengertian Tenaga Kerja..................................................... 31 b. Konsep Tenaga Kerja.......................................................... 33 c. Teori Ketenagakerjaan......................................................... 35 4. Infrastruktur............................................................................ 38 a. Pengertian Infrastruktur....................................................... 38 b. Jenis dan Karakter Infrastruktur.......................................... 39 c. Manfaat Infrastruktur........................................................... 41 d. Teori Infrastruktur................................................................ 43 B. Penelitian Terdahulu.................................................................... 44 C. Kerangka Berpikir........................................................................ 53 D. Hipotesis..................................................................................... 56 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian......................................................... 57 B. Metode Penentuan Sampel…………………………………… 57 C. Metode Pengumpulan Data....................................................... 57 1. Penelitian Kepustakaan…………………………………….. 57 2. Jenis Data……………………………………………………58 D. Metode Analisis......................................................................... 58 1. Uji Asumsi Klasik................................................................. 59 a. Uji Normalitas Data............................................................ 59 b. Multikolinieritas................................................................. 59 c. Heteroskedastisitas............................................................. 60 d. Autokorelasi....................................................................... 60 xi
2. Uji Hipotesis......................................................................... 60 a. Koefisien Determinasi........................................................ 61 b. Uji-t.................................................................................... 62 c. Uji F................................................................................... 62 D. Operasional Variabel Penelitian................................................ 62 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian.......................................... 65 B. Penemuan dan Pembahasan...................................................... 66 1. Analisis Deskriptif................................................................ 66 a. Analisa Penanaman Modal Asing di DKI Jakarta.............. 66 b. Analisa Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta.............. 68 c. Analisa Upah Tenaga Kerja di DKI Jakarta....................... 70 d. Analisa Infrastruktur di DKI Jakarta.................................. 71 2. Uji Asumsi Klasik................................................................ 72 a. Uji Normalitas Data............................................................ 72 b. Multikolinieritas................................................................. 73 c. Heteroskedastisitas............................................................. 74 d. Autokorelasi....................................................................... 75 3. Pengujian Hipotesis.............................................................. 76 a. Hasil Analisis Statistik Uji-t............................................... 77 b. Interpretasi Analisis Ekonomi Hasil Uji-t.......................... 78 c. Uji-F dan Interpretasi Hasil................................................ 84 d. Uji Koefisien Determinasi dan Interpretasi Hasil.............. 84 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan.............................................................................. 86 B. Saran........................................................................................ 86 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 88 LAMPIRAN.............................................................................................. 91 xii
DAFTAR TABEL
No 1.1
Keterangan Perkembangan Investasi (PMA) Berdasarkan Menurut Lokasi
Halaman 6
Di Indonesia 1.2
Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Angkatan
8
Kerja di Provinsi DKI Jakarta 1.3
Perkembangan Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta
12
2.1
Penelitian Terdahulu
49
3.1
Operasional Variabel Penelitian
64
xiii
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Halaman
2.1
Diagram Ketenagakerjaan
35
2.2
Skema Kerangka Pemikiran
55
4.1
Perkembangan Penanaman Modal Asing di DKI Jakarta
66
4.2
Perkembangan Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta
68
4.3
Perkembangan Tenaga Kerja di DKI Jakarta
70
4.4
Perkembangan Infrastruktur di DKI Jakarta
71
4.5
Uji Histogram
73
4.6
Uji VIF
74
4.7
Uji White
75
4.8
Uji Autokorelasi
75
4.9
Hasil Regresi
76
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
No
Keterangan
Halaman
1
Data
91
2
Uji Normalitas
92
3
Uji Multikolinieritas
92
4
Uji Heteroskedastisitas
93
5
Uji Autokorelasi
94
6
Regresi Linier Berganda
94
7
Data pendidikan angkatan kerja
95
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Suatu kegiatan investasi pada umumnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi mampu berperan sebagai salah satu penyokong utama dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada peningkatan produksi dan bersumber pada penambahan investasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi cerminan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dengan begitu pembentukan modal (investasi) yang besar perlu dilakukan di Negara berkembang agar dapat terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Melalui investasi yang semakin meningkat pertumbuhan ekonomi akan dapat dipercepat dan kemakmuran masyarakat ditingkatkan (Sadono Sukirno, 2007:271). Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah ekonomi maupun nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut antara lain berupa dihasilkannya barang dan jasa, kesempatan kerja, pemanfaatan aset produksi, surplus usaha maupun nilai tambah social adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka makin tinggi aktivitas ekonomi disuatu daerah, makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan 1
sebaliknya. Setiap aktiivitas ekonomi diawali dengan aktivitas investasi. Dengan demikian pemerintah perlu proaktif untuk memanfaatkan setiap peluang investasi menjadi kenyataan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Henry, 2009:284). Di negara berkembang permasalahan yang kerap muncul adalah kurangnya persediaan modal untuk mendukung proses produksi. Terbatasnya alat-alat modal dalam perekonomian dapat dilihat dari jumlah alat modern yang digunakan dalam kegiatan produksi. Hal tersebut berdampak pada produktivitas dan organisasi produksi yang sangat tidak efisien dan selanjutnya menyebabkan tingkat pendapatan rendah pada masyarakat di negara berkembang. Lebih lanjut permasalahan kekurangan pembentukan modal disebabkan ketidakmampuan dana modal dan tabungan masyarakat untuk proses investasi. Itu semua mendorong adanya pembentukan modal yang berasal dari dana asing yang mampu menyediakan modal besar. Investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Investasi merupakan tambahan modal baru pada simpanan modal perusahaan (Case dan Fair, 2007:270). Investasi menurut sumber dananya dapat berupa investasi asing dan investasi dalam negeri. Investasi asing dapat disebut penanaman modal asing (PMA). Menurut jenisnya, investasi dapat dikelompokkan menjadi investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Investasi langsung (direct investment) adalah jenis investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis) pada sektor riil. Sementara itu investasi tidak langsung 2
(indirect investment) adalah jenis investasi pada aset keuangan seperti deposito, surat berharga, saham dan obligasi yang bertujuan mendapat balas jasa berupa dividen atau capital gain atau disederhanakan dengan istilah bunga (Henry, 2009:10). Investasi dapat berperan cukup vital pada pengembangan wilayah sekaligus penentu peningkatan output yang mampu dihasilkan dalam suatu wilayah. Ini dikarenakan investasi dapat menjadi akumulasi modal yang dapat kemudian digunakan untuk membuat pabrik baru, pengadaan mesin-mesin baru, dan pembangunan fisik di daerah. Penambahan akumulasi modal yang langsung bergerak di sektor riil akan mendorong tingkat produktivitas. Sektor riil akan berjalan dengan baik dengan adanya penambahan modal yang didapatkan dari proses investasi. Secara aspek makro, investasi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari 5 komponen nilai tambah akibat adanya investasi yaitu; balas jasa modal yang diterima oleh masyarakat pemilik modal, upah dan gaji yang diterima masyarakat pekerja, sewa sarana produksi yang diterima oleh masyarakat pemilik faktor produksi, surplus usaha yang diterima oleh masyarakat pengusaha, dan akhirnya investasi merupakan fungsi dari kesejahteraan masyarakat (Henry, 2009:278). Kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Dampak ganda investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi lainnya. Kegiatan 3
investasi berhubungan langsung dan sangat erat dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Didik Rachbini, 2008:12). Selain itu, jika membicarakan investasi dalam sistem produksi, maka erat kaitannya tentang faktor input. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa adanya penambahan modal menjadi salah satu hal yang mendorong produktivitas. Adanya penambahan modal menjadikan salah satu faktor produksi dapat mendorong kualitas dan kuantitas faktor lain yang digunakan bersama faktor tersebut untuk dapat meningkatkan produktivitas. Investasi dapat masuk ke suatu wilayah apabila para investor merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan investasi tersebut. Kegiatan investasi di suatu daerah salah satunya ditentukan oleh potensi ekonomi dan iklim usaha yang dimilikinya. Iklim usaha adalah kondisi yang dapat merangsang munculnya usaha atau investasi. Oleh karena itu iklim usaha ini sangat berpengaruh pada kesinambungan investasi. Iklim usaha dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkait satu sama lain dalam membangun suasana yang menyenangkan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah investasi, baik masyarakat sekitar lokasi, pelaku investasi (investor), maupun pemerintah yang mewakili kepentingan negara. Berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan ikilm investasi diantaranya adalah kepastian berusaha semisal kepastian hukum undang-undang dan peraturan pemerintah; tersedianya sumber daya investasi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang kompetitif akan membantu terbentuknya ikilm investasi; sarana dan prasarana fisik untuk pengembangan investasi yang mudah 4
didapat, diakses, murah biayanya, serta prosesnya lancar akan memberikan kontribusi signifikan pada pembentukan iklim investasi (Henry, 2009:76-78). Beberapa faktor tersebut menjadi daya tarik investasi bagi suatu daerah. Setiap daerah berusaha menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya di daerah mereka. Hal tersebut membuat pemerintah daerah berusaha menjadikan wilayahnya potensial untuk kegiatan investasi. Menurut Henry (2009:284-286) di era otonomi dan globalisasi ekonomi yang berjalan serempak saat ini, pemerintah daerah kabupaten/kota dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Era otonomi daerah daerah telah merubah model pembangunan yang dulunya bersifat sentralistis (top down), menjadi desentralisasi/otonomi (bottom-up). Dengan adanya proses otonomi, pemerintah daerah mampu untuk mandiri di dalam membangun daerahnya. Begitupun yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi ekonomi yang mendukung sebagai pusat kegiatan perekonomian. Wilayah ini menjadi potensial sebagai pengembangan potensi perekonomian dikarenakan wilayah ini menjadi pusat pemerintahan yang memudahkan proses birokrasi. Hal ini menjadi pendorong wilayah ini sebagai pusat kegiatan bisnis dan jasa di Indonesia. Roda perekonomian di DKI Jakarta menjadi pendorong tumbuhnya penanaman modal khususnya yang berasal dari asing. Penanaman modal asing yang ada di wilayah ini dominan dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Wilayah DKI Jakarta masih menjadi tempat yang paling banyak menyerap penanaman modal asing 5
dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi penanaman modal asing menurut lokasi di Indonesia. Tabel 1.1 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Lokasi Di Indonesia
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LOKASI SUMUT SUMBAR KEP. RIAU DKI JAKARTA JABAR JATENG JATIM BANTEN BALI KALTIM KALTENG SULUT SULSEL MALUKU PAPUA
NILAI PMA (DALAM RUPIAH) 2010 2011 2012 1.645.655.700 6.557.190.000 6.271.025.400 71.787.300 199.230.000 728.850.000 1.505.715.900 1.911.390.000 5.219.537.800 58.422.776.490 15.375.204.000 537.041.700 16.076.720.400 14.032.145.400 2.528.912.100 9.924.821.400 4.966.954.200 2.060.931.600 4.014.636.600 26.352.300 2.995.075.200
41.969.670.000 33.402.780.000 1.522.500.000 11.414.400.000 18.893.790.000 4.194.270.000 5.240.880.000 4.730.190.000 1.915.740.000 779.520.000 101.790.000 11.414.400.000
39.918.628.600 40.919.582.600 2.346.897.000 22.339.738.400 26.397.003.400 4.684.076.000 19.573.023.800 5.099.034.600 453.830.600 5.661.706.800 82.603.000 11.684.923.200
Sumber: BPS, BKPM (data diolah) Berdasarkan data diatas, wilayah DKI Jakarta memiliki nilai penanaman modal asing paling besar dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta unggul dalam nilai penanaman modal asing dibandingkan dengan provinsi lain. Berdasarkan data diatas dapat dilihat perkembangan penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi gambaran potensi wilayah DKI Jakarta untuk dapat menyerap banyak investasi.
6
Jika dilihat dalam beberapa tahun belakangan, trend yang terjadi adalah nilai investasi asing di DKI Jakarta mengalami perubahan yang tidak menentu dan cenderung mengalami penurunan nilai penanaman modal asing. Terdapat ketidakstabilan nilai penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di DKI Jakarta. Tentunya hal ini menjadi dampak yang buruk bagi kondisi perekonomian di DKI Jakarta. Beberapa hal menjadi dampak sangat tidak menentunya tingkat penanaman modal asing (PMA). Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, DKI Jakarta masih paling besar untuk penanaman modal asing, perubahan penanaman modal asing dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Dalam perubahan investasi tercermin ketidakpastian penanaman modal asing yang masuk ke DKI Jakarta. Iklim investasi yang tidak stabil menjadikan patokan investor asing masuk dan menanamkan modalnya. Nilai investasi asing yang tidak stabil menjadi hal yang tidak baik dalam menunjang peningkatan perekonomian di wilayah ini. Hal yang terjadi belakangan adalah timbul beberapa gejolak sosial yang membuat iklim investasi di DKI Jakarta menjadi buruk. Gejolak sosial tersebut merupakan gangguan stabilitas kegiatan perekonomian di masyarakat. Salah satu halnya berupa terjadinya
demonstrasi
besar-besaran
para
pekerja
yang
menuntut
untuk
meningkatkan upah minimum provinsi dan penghapusan sistem kerja kontrak. Dengan adanya demonstrasi yang berujung pada menutup akses jalan menyebabkan proses kegiatan perekonomian di wilayah ini terganggu. Bahkan tak jarang sampai 7
membuat kelumpuhan aktivitas masyarakat. Selain itu dengan kondisi pekerja yang mogok kerja menyebabkan tingkat produktivitas wilayah ini menjadi menurun dan memaksa terjadinya berbagai kerugian. Kondisi ketidakstabilan itu juga yang menyebabkan salah satu iklim investasi di DKI Jakarta menjadi memburuk di mata penanam modal asing. Tujuan pekerja menuntut upah naik adalah didasari pada tingkat kesejahteraan para pekerja yang kurang. Dengan semakin meningkatnya biaya hidup di DKI Jakarta, pemenuhan kebutuhan pekerja semakin sulit dicapai dengan tidak adanya peningkatan upah. Ditambah lagi kondisi wilayah ini menjadi tujuan sebagian besar pencari kerja dari berbagai daerah.. Jumlah angkatan kerja yang bertambah di kota ini yang memaksa persaingan untuk mendapatkan kerja semakin ketat. Hal itu dapat dilihat pada tabel 1.2, perkembangan upah minimum provinsi dan jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta. Tabel 1.2 Upah Minimum Provinsi dan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi DKI Jakarta UMP (dalam Angkatan Kerja Tahun Rupiah) (dalam jiwa) 2006 900.600 3.531.799 2007 972.605 3.842.944 2008 972.605 4.191.966 2009 1.069.865 4.118.390 2010 1.188.010 4.689.761 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (data diolah) Jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun belakangan, kondisi upah minimum provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan, namun jumlahnya tidak signifikan. Berbeda dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja yang 8
jumlahnya signifikan tiap tahun. Hal yang terjadi adalah penolakan keras dari pihak buruh dan serikat pekerja dengan melakukan demonstrasi menuntut peningkatan upah layak dengan turun ke jalan dan mogok kerja. Dengan begitu, kondisi yang terjadi adalah ketidaknyamanan akan iklim investasi di DKI Jakarta. Hal itu disebabkan produktivitas menurun dan mengakibatkan menurunnya keuntungan perusahaan. Padahal dalam aspek produksi dikatakan, produksi dan penggunaan modal mendorong produktivitas tenaga kerja dan umumnya meningkatkan penawaran tenaga kerja dan mendorong upah naik (Case dan Fair, 2007:261). Menurut teori pertumbuhan Harod-domar (1946), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi. Oleh karena itu kapasitas produksi yang besar akibat adanya investasi membutuhkan produktivitas tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja akan meningkat. Kapasitas produksi yang besar membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja yang produktif dibutuhkan untuk memenuhi kapasitas produksi akibat adanya investasi. Dalam konsep ketenagakerjaan di Indonesia, yang dimaksud tenaga kerja produktif adalah
angkatan kerja. Menurut indikator ketenagakerjaan BPS,
angkatan kerja terbagi menjadi dua yaitu angkatan kerja yang bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya 9
terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa (Mulyadi, 2006:60). Investor asing akan lebih berminat untuk melakukan penanaman modal asing apabila diasusmsikan tersedianya tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya (Robudi 2011:17). Semakin berlimpah tenaga kerja yang tersedia juga menggambarkan tingginya
penawaran
tenaga
kerja dan mendorong upah naik.
Hal ini terdapat dalam teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Penawaran tenaga kerja yang meningkat akan mendorong tingkat dana upah bertambah, karena untuk penawaran kerja yang meningkat butuh membayarkan upah yang meningkat juga. Diharapkan jika
jumlah
tenaga
kerja
semakin
meningkat maka penanaman modal asing
akan meningkat. Dari apa yang dikemukakan tersebut, maka penanaman modal ditentukan pengaruhnya oleh jumlah tenaga kerja produktif yang banyak dan diikuti upah yang meningkat untuk dapat memperbesar kapasitas produksi. Dari beberapa teori yang dikemukakan, maka kapasitas produksi yang besar akibat
investasi
menyebabkan
peningkatan
penawaran
tenaga
kerja
akan
meningkatkan. Sementara itu menurut teori dana upah Mill tingkat upah naik akibat meningkatnya penawaran tenaga kerja akan meningkatkan penanaman modal asing. Hal ini menggambarkan apabila upah minimum provinsi naik, tingkat kesejahteraan 10
tenaga kerja terpenuhi dan berdampak pada produktivitas kerja yang meningkat. Kondisi tenaga kerja yang terpenuhi kebutuhannya tidak membuat mereka melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja yang mengakibatkan tingkat produktivitas meningkat.
Hal tersebut berdampak pada penanaman modal asing
yang
mengakibatkan keuntungan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Penanaman modal asing bergantung pada faktor lain yang terkait dengan kapasitas produksi. Kondisi yang terjadi di DKI Jakarta adalah ketersediaan infrastruktur berupa panjang jalan yang tidak memungkinkan untuk menunjang kegiatan perekonomian di wilayah ini. Panjang jalan di wilayah ini mengalami peningkatan yang sedikit bahkan cenderung stagnan. Hal ini disebabkan kondisi demografis DKI Jakarta yang tidak luas dan pembangunan fisik yang masif memaksa penambahan panjang jalan sangat sulit dilakukan. Padahal ketersediaan panjang jalan membuat proses kegiatan aktivitas perekonomian menjadi lebih produktif. Salah satu contoh sederhana adalah dengan tersedianya panjang jalan untuk proses distribusi barang dari produsen kepada konsumen yang mampu menjangkau hingga keseluruh wilayah. Kondisi yang terjadi sekarang adalah panjang jalan yang peningkatannya tidak sebesar jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalan mengakibatkan kemacetan dan membuat proses aktivitas perekonomian mengalami kerugian. Panjang jalan di provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini.
11
Tabel 1.3 Perkembangan Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006 2007 2008 2009
Panjang Jalan (dalam meter) 6540221 6540221 7208537 7208537
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (data diolah) Perkembangan panjang jalan di DKI Jakarta dalam beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatannya cenerung stagnan dan tidak bertambah secara besar peningkatannya. Hal ini seharusnya dilakukan guna menambah jangkauan aktivitas perekonomian yang umumnya menggunakan akses darat melalui jalan raya. Jika proses produksi lancar dengan ditunjang infrastruktur baik yang disediakan oleh wilayah tersebut akan membuat kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya. Masalah yang harus di diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah. Salah satu masalah yang menjadi penting adalah tentang infrastruktur. Kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh para investor. Faktor ini penting untuk menunjang keberlangsungan produktivitas output dan implikasinya pada keuntungan ekonomis yang didapat oleh perusahaan (Didik, 2008:16). Terdapat teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing yang menjadi dasar pengembangan penanaman modal asing. Salah 12
satunya
adalah
yang
pertama
kali dikembangkan oleh John Dunning, yaitu
Electic Theory. Terdapat beberapa hal
yang akan mempengaruhi terjadinya
penanaman modal asing. Hal tersebut adalah adanya keunggulan kepemilikan dari investor asing yang
dapat berupa produk
yang
lebih efisien, keunggulan
teknologi, keahlian manajemen dan jaringan pemasaran yang lebih baik. Salah satu faktor tersebut adalah butuh jaringan pemasaran yang lebih baik. Jaringan pemasaran yang baik harus ditunjang ketersediaan infrastruktur yang baik. (Robudi, 2011:29). Berdasarkan beberapa uraian diatas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah tidak menentunya investasi yang terjadi di daerah DKI Jakarta. Tidak menentunya investasi tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji variabel yang dapat mempengaruhi nilai investasi asing sehingga nantinya dapat menjadi prioritas pengambilan kebijakan yang tepat saat untuk mengatasi permasalahan investasi asing yang ada di wilayah DKI Jakarta. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, makan rumusan masalah penulisan adalah:
13
1. Seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1983-2012 secara bersama-sama? 2.
Seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1983-2012 secara parsial?
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah: 1. Menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1983-2012 secara bersama-sama. 2. Menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1983-2012 secara parsial. D. Kegunaan Penulisan Manfaat yang ingin diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di DKI Provinsi Jakarta pada tahun 1983-2012.
14
2. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1983-2012. E. Manfaat penulisan Manfaat yang ingin diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini dapat menjadi prioritas pengambilan kebijakan yang tepat saat untuk mengatasi permasalahan investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap investasi asing di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 19832012. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan keterkaitan variabel-variabel tersebut sehingga mampu menjadi grand theory dalam penelitian ini. Dalam teori pertumbuhan Harod-domar (1946), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan jumlah tenaga kerja produktif untuk menghasilkan output. Investor asing akan lebih berminat untuk melakukan penanaman modal asing apabila tersedia tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya (Robudi 2011:17). Semakin berlimpah tenaga kerja yang tersedia juga tingginya
penawaran
tenaga
menggambarkan
kerja. Hal ini terdapat dalam teori dana upah yang
dikemukakan oleh John Stuart Mill, tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Penawaran tenaga kerja yang meningkat akan mendorong tingkat dana upah bertambah, karena untuk meningkatkan penawaran kerja butuh pembayaran upah yang meningkat juga. Dari apa yang dikemukakan dalam kedua teori tersebut, maka 16
penanaman modal ditentukan pengaruhnya oleh jumlah tenaga kerja produktif yang banyak dan diikuti upah
yang meningkat untuk dapat memperbesar kapasitas
produksi. Penanaman modal asing sangat bergantung pada faktor lain yang terkait peningkatan kapasitas produksi. Terdapat teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing yang menjadi dasar pengembangan penanaman modal asing. Teori tersebut adalah yang pertama kali dikembangkan oleh John Dunning, yaitu Electric Theory. Terdapat hal yang akan mempengaruhi terjadinya PMA. Hal tersebut adalah investor asing yang
adanya
dapat berupa produk
keunggulan yang
kepemilikan
dari
lebih efisien, keunggulan
teknologi, keahlian manajemen dan jaringan pemasaran yang lebih baik. Salah satu faktor tersebut adalah butuh jaringan pemasaran yang lebih baik
Jaringan
pemasaran yang baik harus ditunjang ketersediaan infrastruktur yang baik. (Robudi 2011:29). Masalah yang harus di diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah. Salah satu masalah yang menjadi penting adalah tentang infrastruktur. Jika proses produksi lancar dengan ditunjang infrastruktur baik yang disediakan oleh wilayah tersebut akan membuat kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya (Didik 2008:16). 1. Penanaman Modal Asing 17
a. Pengertian Penanaman Modal Asing Penanaman modal atau yang lebih umum dikatakan investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Investasi merupakan tambahan modal baru pada simpanan modal perusahaan (Case dan Fair, 2007:270). Todaro (2000:388) mendefinisikan investasi atau penanaman modal adalah bagian dari total pendapatan nasional (national
income) atau pengeluaran nasional
(national expenditure) yang secara khusus diperuntukkan
memproduksi
barang-
barang kapital atau modal pada suatu periode tertentu. Menurut Sukrino (2000:69), Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran
untuk
membeli
barang-barang
modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama
menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan
digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Dengan kata investasi
merupakan
kegiatan
perbelanjaan
untuk
meningkatkan
lain
kapasitas
memproduksi sesuatu dalam perekonomian. Secara konsep, investasi adalah kegitan mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya saat ini (sekarang), dengan harapan 18
mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumberdaya ini biasanya diterjemahkan kedalam satuan moneter atau uang. Dengan demikian secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa keuntungan) dikemudian hari (Henry, 2009:278). Secara aspek mikro, investasi adalah mengalokasikan sumber daya saat ini dengan tujuan mendapatkan manfaat dimasa datang. Bila dilakukan dengan tujuan bisnis, maka tujuan akhir investasi adalah untuk mendapat laba. Sedangkan secara aspek makro, investasi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari 5 komponen nilai tambah akibat adanya investasi yaitu; balas jasa modal yang diterima oleh masyarakat pemilik modal, upah dan gaji yang diterima masyarakat pekerja, sewa sarana produksi yang diterima oleh masyrakat pemilik faktor produksi, surplus usaha yang diterima oleh masyarakat pengusaha, dan akhirnya investasi merupakan fungsi dari kesejahteraan masyarakat (Henry, 2009:278). Secara aspek makro, investasi erat kaitannya dengan perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendapatan pengeuaran. Peranan dan fungsi investasi dalam sistem perekonomian dapat dilihat dengan menghitung pendapatan nasional pendekatan pengeluaran. Dalam kegiatan perekonomian setiap negara, investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dan vital. Pada hakekatnya investasi merupakan penorbanan awal untuk menciptakan nilai tambah melalui 19
kegiatan produksi yang menghasilkan output barang dan jasa untuk dipasarkan di dalam negeri maupun untuk ekspor. Dalam kenyataannya keinginan setiap negara untuk memelihara pertumbuhan ekonominya, tergantung pada sejauh mana negara tersebut dapat menumbuhkan investasi secara terus menerus. Kemampuan suatu negara dalam mengembangkan investasi di negaranya dapat diukur melalui parameter penyisihan dana untuk investasi atau pembentukan modal tetap (fixed capital formation) dari produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan. (Henry, 2009:48). Ada tiga sumber utama modal asing dalam sistem perekonomian
terbuka,
yaitu:
suatu
pinjaman
negara
yang
menganut
luar negeri (debt), penanaman
modal asing langsung (Foreign Direct Investment), dan investasi portofolio. Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. Selain itu penanaman modal asing merupakan alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Penanaman modal asing juga bagian dari hasil
perusahaan
yang berdasarkan
undang - undang
ini keuntungan yang
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. 20
Definisi lain masih dalam undang-undang tersebut adalah aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan dunia. Disamping peningkatan income dan output, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah membawa teknologi yang lebih mutakhir, besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan. Investasi negara
tujuan.
asing
Masuknya perusahaan
meningkatkan
baru
dalam
kompetisi
sektor
yang
di tidak
diperdagangkan meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan. Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan. Dalam UU Penanaman Modal No. 25
Tahun
2007, yang
disebut
sebagai
Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya yang berpatungan
dengan
penanaman
ini
mengambil membeli
modal bagian saham;
penanam
dapat
saham
modal dalam negeri. Adapun bentuk
dilakukan pada
dan melakukan
maupun
melalui
saat pendirian cara
lain
sesuai
beberapa cara, yaitu Perseroan
Terbatas,
dengan
ketentuan
perundang- undangan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan 21
bahwa
setiap Perusahaan yang didalamnya terdapat Modal Asing, tanpa melihat
batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai PMA (Robudi 2011:12).
b. Jenis dan Karakteristik Investasi Investasi menurut jenis dikelompokkan menjadi investasi langsung (direct investment) dan investasi tidak langsung (indirect investment). Investasi langsung (direct investment) adalah jenis investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis) pada sektor riil. Investasi langsung juga menghasilkan dampak berganda yang besar bagi sektor ekonomi terkait dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sementara itu investasi tidak langsung (indirect investment) adalah jenis investasi pada aset keuangan seperti deposito, surat berharga, saham dan obligasi yang bertujuan mendapat balas jasa berupa dividen atau capital gain atau disederhanakan dengan istilah bunga. Pada hakekatnya investasi tidak langsung adalah turunan atau derifatif dari investasi langsung sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung (Henry, 2009:10-11). Dari segi karakteristik investasi dapat dikelompokkan anatara lain pemerintah (public investment), swasta (private investment), campuran pemerintah dan swasta. Public investment umumnya tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tapi untuk tujuan kebutuhan masyarakat seperti jalan raya, irigasi, rumah sakit, pelabuhan dan sebagainya. Investasi ini disebut social overhead capital (SOC).
22
Sedangkan barang yang memberikan faedah umum dari hasil investasi ini disebut economic overhead capital (EOC). Menurut Henry (2009:12) investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Private investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini disebut juga dengan istilah investasi dengan profit motif. Investasi dengan karakteristik seperti ini dapat dilakukan oleh pribadi dan perusahaan seperti usaha mikro atau rumah tangga, usaha kecil menengah, dan usaha besar baik berbentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jenis investasi campuran pemerintah dan swasta adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam melakukan investasi untuk membangun prasarana dan sarana guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan dengan investasi publik adalah dengan adanya istilah penyertaan modal negara atau daerah dan lembaga atau badan usaha yang berada di luar pemerintah antara lain perusahaan swasta nasional dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN), perusahaan swasta asing dengan penanaman modal asing (PMA) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). c. Motivasi Penanaman Modal Asing Menurut Henry (2009: 278), dari sisi motivasi investasi dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu Autonomus Invetment dan Induced Investment. Autonomus 23
Invetment adalah Investasi yang terjadi secara otomatis sesuai perkembangan kebutuhan hidup seseorang, atau sekelompok orang, atau organisasi, bahkan Negara. Investasi ini didorong oleh kebutuhan di masa depan (by nature). Investasi ini tergantung
dari
kemampuan
masing-masing
orang
atau
kelompok
untuk
melakukannya atau lebih tepatnya tergantung dari pendapatan yang dimiliki bersangkutan. Induced Investment adalah investasi yang disengaja karena ada harapan mendapatkan manfaat atau laba. Investasi ini dilakukan karena keinginan masa depan (by designed). Investasi ini lebih condong pada pengertian ekonomi atau bisnis, yaitu usaha yang terkait dengan tujuan mendapat manfaat di kemudian hari. Pada umumnya investasi ini adalah kelompok investasi yang dilakukan oleh swasta. Investasi ini tergantung dari peluang mendapatkan manfaat atau laba dari kegiatan yang bersangkutan. Menurut Jeff (2010) dalam Robudi (2011:28) Kebanyakan perusahaan dapat pemegang
meningkatkan
mempertimbangkan PMA karena diharapkan tingkat
keuntungan dan
PMA
meningkatkan kekayaan
saham. Motif dilakukannya FDI adalah yaitu meningkatkan keuntungan,
mengurangi biaya dan gabungan keduanya. Revenue-Related Motives adalah Motivasi peningkatan
keuntungan dilakukan sebagai usaha meningkatkan sumber
permintaan dari produk, memasuki pasar yang baru yang menguntungkan, eksploitasi keunggulan monopoli, sebagai reaksi atas pembatasan yang dilakukan negara asing, dan diverisifikasi resiko secara internasional.
24
Cost-Related melalui
Motives
mengambil
adalah Motivasi pengurangan
keuntungan
sepenuhnya
dari
biaya dilakukan skala
ekonomis,
penggunaaan faktor produksi asing yang lebih murah atau lebih baik, penggunaan sumber daya alam penggunaan
negara
asing
untuk
mengurangi
biaya
transportasi,
teknologi negara asing dan sebagai reaksi perubahan nilai tukar
(Robudi 2011:28). d. Faktor Pengaruh Penanaman Modal Asing Terdapat beberapa teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing yang menjadi dasar pengembangan penanaman modal asing. Salah
satunya
adalah
yang
pertama kali dikembangkan oleh John
Dunning, yaitu Electic Theory. Terdapat hal yang akan mempengaruhi terjadinya penanaman modal asing. Hal tersebut antara lain adalah adanya kepemilikan dari investor asing yang efisien, keunggulan
dapat berupa produk
keunggulan yang
lebih
teknologi, keahlian manajemen dan jaringan pemasaran
yang lebih baik. Keunggulan ini menjadi dasar adanya perusahaan asing (Robudi, 2011:29). Secara umum, keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara tujuan investasi dipengaruhi oleh kondisi dari negara tujuan investasi (pull factor) dan Kondisi dan strategi dari negara investor asing (push factors). Pull factors yang kondisi
mempengaruhi
pasar negara
tujuan
masuknya
investasi
investasi, ketersediaan
asing
antara
sumber
lain adalah
daya yang ada, 25
daya saing, kebijakan pemerintah terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan pemerintah terkait Penanaman Modal Asing,
misalnya insentif atas
investasi asing dalam bidang fiskal. Kondisi dan strategi dari negara investor asing (push factors )Push factors
yang
mempengaruhi
masuknya
investasi
asing
antara lain adalah strategi produksi dari perusahaan yang akan melakukan investasi asing,
serta
persepsi
resiko dari
investor
asing terhadap
negara tujuan
investasi (Robudi, 2011:29-30) Sementara itu dalam teori pembangunan yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dikemukakan bahwa penanaman modal dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan: penanaman modal otonomi (autonomus investment) dan penanaman modal terpengaruh (induced investment). Penanaman modal otonomi ditentukan oleh perkembangan jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam yang baru dan kemajuan teknologi. Sedangkan penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai akibat adanya kenaikan dalam produksi nasional, pendapatan, penjualan, atau keuntungan perusahaan. Dari kedua jenis penanaman modal tersebut, penanaman modal terpengaruh adalah yang lebih besar jumlahnya (Sadono, 2007:253). 2. Upah Minimum Provinsi a. Pengertian Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha 26
atau kerjanya. Pembayaran upah pada prinsipnya diberikan dalam bentuk uang. Upah pada dasarnya merupakan suatu imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Soesanto, 1991:23). Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada, biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja, produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, perbedaan jenis pekerjaan. Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi. Sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu: 1) Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja. 2) Upah Riil , yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukarantersebut. b. Teori Pembentukan Harga Upah Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam hal upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja, dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang terbentuknya harga upah tenaga kerja. Teori Dana Upah dikemukakan oleh 27
John Stuart Mill. Menurut teori ini tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Keadaan terbalik apabila penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaannya maka upah cenerung naik. Upah pada umumnya melebihi tingkat penghidupan minimum. Upah dibayarkan dari modal. Karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada yang dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal dengan orang yang bekerja. Upah dapat naik karena peningkatan cadangan modal yang dipakai untuk memberi upah tenaga kerja atau karena pengurangan jumlah tenaga kerja. Jika upah naik, penawaran tenaga kerja juga akan naik. Persaingan antara pekerja tidak hanya akan menurunkan upah tetapi juga sebagian buruh kehilangan pekerjaan atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pendapatan yang diinvestasikan sebagai persekot upah kepada pekerjalah yang menciptakan pekerjaan dan bukan pendapatan yang digunakan pada barang-barang konsumen, dimana kenaikan konsumsi akan menyebabkan kemerosotan investasi. Jadi, naiknya investasi menyebabkan naiknya cadangan upah dan kemajuan teknologi (Jhinghan 2012:86)
28
Teori Upah Wajar (alami). Teori dari David Ricardo menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja. Teori Upah Besi dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita ketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja. Teori Upah Etika menurut kaum Utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga. Pendapatan adalah nilai maksimal yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, pendapatan merupakanbalas jasa yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang punya majikan tapi tidak tetap. 29
c. Penetapan Upah Minimum Provinsi Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Selain itu dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 telah ditetapkan tentang perlindungan upah sebagai pelaksanaan dari UU No.14 tahun 1969 tentang ketemtuan pokok mengenai tenaga kerja yang mengatur perlindungan upah secara nasional. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Pada awalnya Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum. Seperti telah dikemukakan, bahwa dengan PP No.8 tahun 1981 telah ditetapkan tentang perlindungan upah yang pada pokoknya mengatur perlindungan upah secara umum yang berpangkal tolak kepada fungsi upah yang harus mampu menjamin kelangsungan hidup bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pertimbangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 disebutkan bahwa upah yang diterima
30
pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat tingkat upah yang belum memenuhi kebutuhan minimal pekerja dan keluarganya. Maka dari itu, terdapat beberapa ketentuan; upah minimum adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap dengan ketentuan pokok serendah-rendahnya 75% dari upah minimum, upah minimum sub sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu, upah minimum sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sekor tertentu dalam daerah tertentu, upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu. 3. Tenaga Kerja a. Pengertian Tenaga Kerja Tenaga kerja (manpower) menurut Mulyadi (2006:59) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja juga didefinisikan sebagai penduduk berumur mencari
pekerjaan,
10 tahun atau lebih yang bekerja,
dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah
maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985 : 45).
31
Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (Badan Pusat Statistik 2003). Sedangkan menurut Ida Bagus Mantra (2000:225) bahwa Angkatan Kerja
terdiri dari penduduk
tetapi sementara
yang
tidak bekerja
bekerja, mempunyai pekerjaan
dan tidak
sekali tapi mencari pekerjaan secara tahun
atau tidak
bekerja
atau
tetap
mempunyai pekerjaan sama
aktif. Mereka yang berumur 15
tidak mencari
pekerjaan
karena sekolah,
mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja. Banyak angkatan penduduk angkatan diharapkan akhirnya
kerja tergantung terutama kerja
yang
mampu
komposisi
penduduk banyak memacu
sedikitnya
penduduknya. Kenaikan
golongan
usia kerja
pula. Angkatan
kerja
pertumbuhan
jumlah
akan menghasilkan yang
ekonomi
banyak yang
itu pada
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan dalam konsep ketenagakerjaan, terdapat komponen lain yang masuk dalam kategori tenaga kerja antara lain angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja.Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor-force participation rate) adalah persentase dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Istilah tenaga kerja (man power) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah mengambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai 32
presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut (Mulyadi, 2006:60).TPAK dapat dihitung dengan rumus perhitungan angkatan kerja dibagi tenaga kerja dikali 100%. Angkatan kerja (labor force) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, dan tingkat pengangguran (unemployment rate) didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa (Mulyadi, 2006:60). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa dalam struktur ketenagakerjaan terdapat angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja dan tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penelitian ini hanya mengambil meneliti tentang jumlah angkatan kerja yang bekerja. Hal ini berkaitan dengan pendekatan angkatan kerja yang bekerja dinilai produktivitasnya untuk menghasilkan output bagi suatu kegiatan perekonomian. Ini berkaitan dengan pengaruhnya terhadap penanaman modal asing yang ada di wilayah tersebut. b. Konsep Angkatan Kerja Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja 15 tahun meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun dan tanpa batas atas usia kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan 33
pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainya. Sedangkan bekerja dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya. Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk didalamnya adalah pekerja dengan waktu singkat, pekerja bebas, stand-by work dan pekerja yang tak beraturah lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, dimana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerja secara total, sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi. Kriteria satu jam ini bisa berarti satu jam per minggu maupun satu jam per hari. Berikut diagram ketenagakerjaan menurut indicator pasara tenaga kerja, Badan Pusat Statistik. 34
Gambar 2.1 Diagram Ketenagakerjaan Penduduk
Usia kerja
Angkatan kerja
Bukan usia kerja
Bukan angkatan kerja
Pengangguran Sekolah n Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja, BPS Bekerja
Mengurus RT
Lainnya
Sementara itu, definisi untuk pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan. Pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikatagorikan sebagai bukan angkatan kerja), yang sudak punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikatagorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless). c. Teori Ketenagakerjaan Terdapat
beberapa
teori
penting
dalam
kaitannya
dengan
masalah
ketenagakerjaan. Adapun teori yang menjadi dasar penelitian ini tentang pengaruh 35
tenaga kerja terhadap penanaman modal atau investasi adalah teori pertumbuhan Harod-domar (1946). Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi (Mulyadi, 2006:11). Oleh karena itu kapasitas produksi yang besar akibat adanya investasi membutuhkan tenaga kerja produktif untuk menghasilkan output. Maka apabila tenaga kerja naik maka investasi naik, begitupun sebalinya. Sementara itu terdapat beberapa teori lain tentang ketenagakerjaan. Teori Klasik Adam smith (1729-1790) melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Thomas Robert Malthus (1766-1834) mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, kekurangan pangan dan sebagainya.
36
Selain itu, John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Jika tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga. Setelah itu terdapat Teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Bersamaan dengan terserapnya kelebiham pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi ketimpangan tingkat pendapatan perkotaan dan pedesaan (Mulyadi, 2006:58). Teori Fei-Ranis (1961) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana penganggur semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi 37
lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari perolehan upah institusional (Mulyadi, 2006:59). 4. Infrastruktur a. Pengertian Infrastruktur Dalam kamus besar bahasa indonesia infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dsb. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah (Mankiw, 2003: 38). Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan fungsi-fungsi
pemerintahan
atau dibutuhkan dalam
oleh agen- agen publik untuk
penyediaan
air, tenaga listrik,
pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem pendukung
utama
fungsi-fungsi sistem sosial
dan
lainnya untuk
Infrastruktur
merupakan
sistem ekonomi dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan
sebagai
fasilitas- fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:
38
1) Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk
menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga,
telekomunikasi,
air,
kanal,
dan
irigasi
sanitasi,
gas), public work (jalan, bendungan,
drainase) dan sektor transportasi
(jalan,
rel,
pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). 2) Infrastruktur sosial, meliputi
pendidikan,
kesehatan, perumahan dan
rekreasi. 3) Infrastruktur administrasi,
meliputi
penegakan
hukum,
kontrol
administrasi dan koordinasi. Familoni (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan. Definisi lain tentang infrastruktur, yaitu bahwa infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undangundang, sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran; sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. b. Jenis dan Karakteristik Infrastruktur Infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukkannya. Infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi 39
dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbabagi negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikaasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi, dan drainase serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, angkutan kota. Sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan (Familoni ,2004:20). Pembedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Disagregasi investasi tersebut dibedakan dalam dua kategori. Pertama, jaringan transportasi dan komunikasi luas (jalan kereta api, jalan raya, pelbuhan dan sistem telepon). Kedua, infrastruktur yang merupakan aset dengan cakupan lokal (trasnportasi kota, distribusi listrik, dan sistem air bersih). Pembedaan ini berkaitan dengan intensitas intervensi yang berbeda pada tiap level pemerintahan. Pembedaan kategori berkaitan dengan karateristik antar region (Herranz-Loncan, 2008:66). Infrastruktur dapat digolongkan dalam economic overhead capital (EOC), yaitu barang-barang yang memberikan faedah umum seperti pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya. EOC ini bentuk dari social overhead capital (SOC). Keuntungan bagi investasi-investasi ini (SOC) baru terasa bilamana timbul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, yang juga menaikan pendapatan akan memberikan keuntungan pada investasi ini. Ini juga dapat disebut public investment. Public investment ini disebut investasi otonom atau 40
autonomus investment yaitu investasi yang timbul bukan karena adanya tambahan pendapatan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Komite
Percepatan
Penyediaan penyediaannya
Nomor
Infrastruktur,
infrasturktur
yang
diatur
transportasi,
infrastruktur jalan, infrastruktur
42 Tahun
2005 tentang
menjelaskan beberapa jenis
pemerintah,
yaitu:
infrastruktur
pengairan, infrastruktur air minum
dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur
ketenagalistrikan, dan
infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan
infrastruktur
tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. c. Manfaat Infrastruktur Menurut Didik (2008:16), masalah yang harus di diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah. Faktor tersebut merupakan permasalah krusial yang dihadapi di Indonesia secara umum. Salah satu masalah yang menjadi penting setelah dijelaskan sebelumnya masalah ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan akibat penuntutan kenaikan upah dan masalah tenaga kerja adalah tentang infrastruktur. Kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh para investor. Kondisi infrastruktur yang tidak mendukung terhadap pengembangan industri menyebabkan investor malas untuk mengembangkan usahanya di Indonesia 41
(Didik, 2008:83). Hal tersebut berkaitan erat pada kelancaran proses produksi yang dirasakan oleh perusahaan yang berinvestasi di suatu wilayah. Faktor ini penting untuk menunjang keberlangsungan produktivitas output dan implikasinya pada keuntungan ekonomis yang didapat oleh perusahaan. Jika proses produksi lancar dengan ditunjang infrastruktur baik yang disediakan oleh wilayah tersebut akan membuat kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya. Sebagai contoh di Indonesia, daerah yang berada di bagian utara Jawa seperti Jakarta, Pekalongan, Cirebon, Semarang, dan Surabaya memiliki tingkat ekonomi yang jauh lebih baik daripada daerah jawa bagian selatan. Hal itu disebabkan di daerah utara Jawa memiliki infrastruktur yang memadai sehingga para investor mau menanamkan modalnya dan memperluas usahanya (Didik, 2008:84). Jika suatu daerah mempunyai infrastruktur yang bagus, sudah dipastikan daerah tersebut memliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak bagus (Didik, 2008:83). Dalam sebuah studi yang disebutkan terdapat masalah utama yang dihadapi pengusaha di Indonesia berturut-turut antara lain, masalah infrastruktur yang buruk, birokrasi yang tidak efisien, akses dana yang terbatas, kebijakan yang tidak stabil, dan perpajakan (Zaenudin, 2009:157). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa faktor teratas adalah masalah infrastruktur. Faktor ini merupakan gambaran pentingnya infrastruktur dalam menunjang proses investasi di suatu wilayah. Infrastruktur dapat memiliki peran sangat penting dalam perekonomian. 42
d. Teori Infrastruktur Teori Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, peningkatan dalam kuantitas dan kualitas pekerja (labor), kenaikan dalam kapital (melalui tabungan dan investasi) dan peningkatan dalam teknologi. Namun peran teknologi dalam model ini masih eksogenous, dimana teknologi pertumbuhan
ekonomi,
infrastruktur dalam
itu sendiri bukan
merupakan hasil dari
akan tetapi merupaka given. Investasi
model
Solow
ini dimasukkan
dalam
fisik
seperti
faktor kapital
(Meiningtyas, 2007:9-10). Teori Pertumbuhan Endogenous adalah teori ekonomi lain yang peranan
memasukkan
infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi adalah Teori Pertumbuhan
Endogenous yang diperkenalkan oleh Romer. Teori ini pada dasarnya
menyatakan
bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dikatakan eksogen, melainkan endogen karena kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh investasi dari sumber daya manusia dan industri berbasis ilmu pengetahuan. Konsekuensi lebih lanjut dari
teori
meningkatkan
ini adalah
pentingnya
efisiensi alokasi
penyediaan
sumber
daya
infrastruktur sehingga
yang
dapat
menghasilkan
increasing return to scale dalam proses produksi (Meiningtyas, 2007:10). Teori pembangunan tidak seimbang yang dikemukakan oleh A.Q. Hirschman, disebutkan terdapat pemikiran
antara sektor prasarana dan sektor produktif,
persoalan pokok yang dianalisisnya adalah apabila proyek-proyek yang dilaksanakan 43
memerlukan modal dan sumber daya melebihi dari yang tersedia, bagaimana cara menentukan proyek yang didahulukan agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia menciptakan tingkat perkembangan ekonomi yang maksimal. Berdasarkan pada prinsip pemilihan proyek Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya diantara sektor social overhead capital (SOC) dengan sektor directly productives activities (DPA), yaitu antara sektor prasarana dengan sektor yang secara langsung menghasilkan barang yang diperlukan masyarakat. Dengan kombinasi dua sektor tersebut didapatkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa jumlah biaya yang harus dibelanjakan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu tergantung kepada besarnya SOC yang tersedia dalam masyarakat (Sadono, 2007:293). Jika suatu daerah mempunyai infrastruktur yang bagus, sudah dipastikan daerah tersebut memliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak bagus (Didik, 2008:83). B. Penelitian Terdahulu Leonard K. Chenga dan Yum K. Kwanb (2000). What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience. Dengan memperkirakan efek dari faktor-faktor penentu investasi asing langsung (FDI) di 29 wilayah Cina 1985-1995, ditemukan bahwa pasar regional yang besar, infrastruktur yang baik, dan kebijakan preferensial memiliki dampak positif tetapi biaya upah memiliki efek negatif pada FDI. Pengaruh pendidikan adalah positif tetapi tidak 44
signifikan secara statistik. Selain itu, ada juga efek self-reinforcing yang kuat FDI pada dirinya sendiri. Tidak ada keseimbangan FDI daerah antara 1985 dan 1995, tapi ada konvergensi dalam penyimpangan dari keseimbangan FDI. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini adalah metode yang dilakukan yaitu dengan metode panel data. Sementara penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS. Jörn-Steffen Pischke (2005) Labor market institutions, wages, and investment: review and implicatios. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan meningkatnya ketimpangan upah di Amerika Serikat, tetapi struktur upah yang relatif stabil di Eropa pada tahun 1980an yang disebabkan perbedaan keputusan invetasi oleh perusahaan-perusahaan untuk pekerjaan yang biasanya dipegang oleh pekerja kurang terampil. Variabel yang digunakan adalah pasar tenaga kerja, upah, dan investasi. Metode yang dilakukan adalah dengan penyampaian bukti empiris yang kira-kira sesuai dengan penalaran teoritis disertai dengan data-data dan hasil pengamatan terdahulu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang menggunakan penyampaian bukti empiris dan juga adanya variabel independent lain yaitu infrastruktur. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS. Lucio Castro, Paulo Regis, dan Daniel Saslavsky (2007). Infrastructure and the Location of Foreign Direct Investment A Regional Analysis. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan faktor-faktor penentu lokasi FDI dan peran infrastruktur publik menggunakan teknik ekonometrik spasial untuk panel data 45
regional dan FDI provinsi Argentina . Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ruang untuk lokasi FDI , menunjukkan beberapa efek persaingan dalam arus masuk FDI antara provinsi-provinsi tetangga . Jalan beraspal tampaknya juga penting tapi proxy lain infrastruktur tampaknya tidak menjadi begitu penting . Menurut hasil penelitian kami, kenaikan 10 % di jalan beraspal per kapita menambah FDI antara 17 % dan 33 % dalam perekonomian daerah asal rata-rata dan memperluas jaringan jalan beraspal di daerah tetangga akan meningkatkan FDI antara 12 % dan 14 %. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode penelitian dengan panel data dan penggunaan proxy jalan beraspal. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS dan menggunakan proxy panjang jalan pada variabel infrastruktur. Muhammad Zaenuddin (2009) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam. Hasil regresi analisis menunjukkan bahwa variabel biaya pemeliharaan , tenaga kerja dan ekspor secara statistik mempengaruhi FDI di Batam . Sedangkan variabel tarif sewa dan listrik tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor yang mempengaruhi keputusan investasi di dalam Batam. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square ( OLS ) dan menggunakan data panel. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan dan metode data panel. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS. Selain itu penelitian ini menggunakan
46
variabel independen lain seperti biaya pemeliharaan dan ekspor, sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan variabel upah minimum provinsi. Puput Wijayanti dan Edy Yusuf AG (2010) Pengaruh ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan perkapita dan suku bunga terhadap investasi industri Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang. Variasi perubahan permintaan tenaga kerja Kecil
dan
dijelaskan
Menengah oleh
di
Kabupaten
variabel unit usaha,
Semarang
sebesar
pada
Industri
85,3
nilai investasi, dan upah
persen
minimum
Kabupaten Sedangkan sisanya 14,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang mempengaruhi investasi di Kota Semarang.. Metode analisis data yang digunakan adalah time series dengan waktu dari tahun 1990-2009. Alat analisis penelitian
ini
adalah
yang
digunakan
dalam
menggunakan metode kointegrasi dan ECM (Error
Correction Model). Perbedaan pada penelitian ini adalah pada metode penelitian yaitu menggunakan ECM. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel independen nilai unit usaha, sedangkan penulis menggunakan variabel upah minimum provinsi. Robudi Musa Sitinjak (2011). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa atas faktor-faktor yang mempengaruhi Penanaman 47
Modal
Asing
bunga 1996
yaitu Nilai
Tambah
riil, Jumlah Tenaga Kerja, Infrastruktur,
dampak
dan
Langsung
dampak
di Indonesia,
perubahan
data
panel dan
krisis Asia
model
estimasi
dengan
menggunakan
Fixed Efect. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan terhadap peningkatan tingkat
suku
bunga
Penanaman riil
Penanaman Modal Asing
Suku
kebijakan pemerintah di bidang Investasi.
Analisis dilakukan dengan model analisis regresi metode
Bruto,
Modal
berpengaruh
Asing
signifikan
signifikan
Langsung. Sementara, dan
negatif
terhadap
Langsung. Selain itu, hasil analisis juga membuktikan
bahwa krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel upah minimum provinsi dan juga menggunakan data panel. Sementara itu penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode OLS. Bobby Kresna Dewata dan I Wayan Yogi Swara (2013) Pengaruh Total Ekspor, Libor, Dan Upah Tenaga Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa total ekspor, LIBOR dan
upah
tenaga kerja, sebagai variasi (naik turunnya) nilai investasi asing
langsung di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.
Hasil
analisis
data menunjukkan koefisien
determinasi (R ) sebesar 0,861 berarti 86,1 persen variasi (naik turunnya) investasi
asing
langsung
di
Indonesia
tahun
1990-2012 dipengaruhi total 48
ekspor,
LIBOR dan upah tenaga
kerja, sedangkan sisanya sebesar 13,9
persen dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) variabel lain dimasukkan
dalam
berpengaruh
positif dan signifikan,
upah
kerja berpengaruh
tenaga
model
penelitian.
Secara
LIBOR
negatif
dan
parsial
yang tidak total
ekspor
tidak berpengaruh, signifikan
terhadap
dan
investasi
asing langsung di Indonesia tahun 1990-2012. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penggunaan variabel independen yaitu LIBOR dan total ekspor, selain itu objek penelitian yaitu Indonesia.
Tahun 2000
Peneliti Leonard K. Chenga dan Yum K. Kwan.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Variabel What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience
Pasar regional, infrastruktur, kebijakan preferensial, biaya upah, pendidikan dan FDI
Hasil Ditemukan bahwa pasar regional yang besar, infrastruktur yang baik, dan kebijakan preferensial memiliki dampak positif tetapi biaya upah memiliki efek negatif pada FDI. Pengaruh pendidikan adalah positif tetapi tidak signifikan secara statistik. Selain itu, ada juga efek self-reinforcing yang kuat FDI pada dirinya sendiri.
49
2005
Tahun 2007
Jörn-Steffen Pischke
Labor market institutions, wages, and investment: review and implicatios
Pasar tenaga kerja, upah, dan investasi
Peneliti
Judul
Variabel
Lucio Castro, Paulo Regis, dan Daniel Saslavsky.
Infrastructure and the Location of Foreign Direct Investment A Regional Analysis
Infrastruktur publik dan Investasi asing langsung (FDI)
Meningkatnya ketimpangan upah di Amerika Serikat, tetapi struktur upah yang relatif stabil di Eropa pada tahun 1980an yang disebabkan perbedaan keputusan invetasi oleh perusahaanperusahaan untuk pekerjaan yang biasanya dipegang oleh pekerja kurang terampil. Hasil Jalan beraspal penting tapi proxy lain infrastruktur tampaknya tidak menjadi penting.Tiap kenaikan 10 % di jalan beraspal per kapita menambah FDI antara 17 % dan 33 % dalam perekonomian daerah tuan rumah rata-rata dan memperluas jaringan jalan beraspal di daerah tetangga akan meningkatkan FDI antara 12 % dan 14 %
50
2009
Tahun 2010
2011
Muhammad Zaenuddin
Peneliti
Analisis faktorfaktor yang mempengaruhi investasi PMA di Batam
FDI,tingkat sewa,biaya pemeliharaan , pasokan tenaga kerja,nilai ekspor, listrik
Judul
Variabel
Puput Pengaruh Wijayanti dan ketersediaan Edy Yusuf AG tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan perkapita dan suku bunga terhadap investasi industri Kota Semarang Robudi Musa Analisa FaktorSitinjak Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia
Tenaga kerja, infrastruktur, pendapatan per kapita, suku bunga dan investasi
Nilai tambah bruto, suku bunga, tenaga kerja, dummy krisis, penanaman modal asing
Hasil regresi analisis menunjukkan bahwa variabel biaya pemeliharaan , tenaga kerja dan ekspor secara statistik mempengaruhi FDI di Batam . Sedangkan variabel tarif sewa dan listrik tidak memiliki pengaruh yang signifikan
Hasil Variabel tenaga kerja dan infrastruktur berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi. Sedangkan variabel pendapatan per kapita dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hasil analisis menunjukkan Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung. Tingkat suku bunga riil berpengaruh 51
Tahun 2013
Peneliti
Judul
Variabel
Bobby Kresna Dewata dan I Wayan Yogi Swara.
Pengaruh Total Ekspor, Libor, Dan Upah Tenaga Kerja Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia
Investasi asing, Nilai Total ekspor, LIBOR (London Inter Bank Offering Rate), dan Upah Tenaga Kerja.
signifikan dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing Langsung. Hasil analisis membuktikan krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung Hasil Hasil analisis data menunjukkan secara serempak total ekspor, LIBOR dan upah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Investasi asing di Indonesia, Secara parsial total ekspor berpengaruh positif dan signifikan, LIBOR tidak berpengaruh, dan upah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing langsung di Indonesia tahun 1990-2012.
C. Kerangka Berpikir 52
Keterkaitan hubungan antar variabel upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Dalam teori Harod-domar (1946), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas produksi yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi. Kapasitas produksi yang besar membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. Investor asing akan lebih berminat untuk melakukan investasi asing apabila diasusmsikan tersedianya tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya (Robudi, 2011:17). Semakin berlimpah tenaga kerja yang
tersedia juga
menggambarkan tingginya penawaran tenaga kerja. Hal ini terdapat dalam teori dana upah yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Penawaran tenaga kerja yang meningkat akan mendorong tingkat dana upah bertambah, karena untuk meningkatkan penawaran kerja yang meningkat butuh membayarkan upah yang meningkat juga. Diharapkan jika jumlah tenaga kerja semakin meningkat maka , penanaman modal asing akan meningkat. Dari apa yang dikemukakan teori Harrod-Domar, maka penanaman modal ditentukan pengaruhnya 53
oleh jumlah tenaga kerja produktif yang banyak dan diikuti upah yang meningkat untuk dapat memperbesar kapasitas produksi. Investasi asing sangat bergantung pada faktor lain yang terkait peningkatan kapasitas produksi. Terdapat teori yang menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing
yang
menjadi
dasar
pengembangan
penanaman modal asing. Salah satu yang terkenal adalah yang pertama kali dikembangkan oleh John Dunning, yaitu Electic Theory. Terdapat hal yang akan mempengaruhi terjadinya penanaman modal asing. Hal yang mempengaruhi tersebut salah satunya adalah jaringan pemasaran
yang lebih baik. Jaringan pemasaran
yang baik harus ditunjang ketersediaan infrastruktur yang baik (Robudi, 2011:29). Masalah yang harus di diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain ketidakstabilan sosial dan masalah keamanan pusat dan daerah, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan nilai mata uang atau nilai tukar rupiah. Salah satu masalah yang menjadi penting adalah tentang infrastruktur. Proses produksi lancar dengan ditunjang infrastruktur baik yang disediakan oleh wilayah tersebut akan membuat kenyamanan investor dalam menanamkan modalnya (Didik, 2008:16). Kondisi infrastruktur merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh para investor. Faktor ini penting untuk menunjang keberlangsungan produktivitas output dan implikasinya pada keuntungan ekonomis yang didapat oleh perusahaan. Secara umum kerangka berpikir yang melihat keterkaitan antar variabel dapat dilihat dari skema berikut: 54
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
Latar Belakang Penelitian
Rumusan Masalah
Variabel Independen: -Upah Minimum Provinsi - Tenaga Kerja - Infrastruktur
Variabel Dependen: Penanaman Modal Asing
Model Ekonometrika
Uji Asumsi Klasik: - Normalitas Data - Multikolinieritas - Heterokedastisitas - Autokorelasi
Regeresi Linier Berganda: - Koefisien Determinasi - Uji-t - Uji F Interpretasi dan Hasil
Kesimpulan
55
D. Hipotesis Dari rumusan permasalahan yang ada, dirumuskan hipotesis yang berkaitan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut: a. H0: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja, dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara bersama-sama. H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja, dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara bersama-sama. b. Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja, dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial. H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja, dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial.
56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanaman modal asing (PMA). Sedangkan variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan time series (tahunan) periode 1983 sampai dengan 2012. B. Metode Penentuan Sampel Metode yang digunakan dalam pemilihan objek pada penelitian ini adalah dengan sampling sistematis yang berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dalam penelitian kali ini diambil populasi berdasarkan urutan tahun yaitu selama 30 tahun yang diurutkan dari 1 sampai 30. Peneliti mengambil data populasi di Provinsi DKI Jakarta. C. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder. Metode ini dilakukan guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari 57
sumber yang tepat dan dapat mendukung penulisan skripsi ini. Adapun sumber yang digunakan antara lain menggunakan literatur buku, jurnal ilmiah, artikel dari media massa cetak maupun elektronik, dan bahan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 2. Jenis Data Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melainkan didapatkan melalui media peantara atau pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder periode tahun 1983 sampai dengan 2012 yang diperoleh dan dikelola dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, dan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). D. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda
merupakan
suatu
metode yang digunakan
untuk menguraikan pengaruh variabel yang bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya.
Regresi
linier
berganda
tidak
hanya
melihat
keterkaitan antar
variabel namun juga mengukur besaran hubungan kausalitasnya. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik data dari variabel dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 6.0.
58
Untuk pengujian variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis sebagai berikut: 1. Uji Asumsi Klasik Untuk dapat melanjutkan membahas tentang pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini, maka harus dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik antara lain adalah uji normalitas data, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. a. Uji Normalitas Data Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi dalam hal ini variabel dependen dan independent memiliki distribusi normal atau tidak. Cara melihat hal tersebut adalah dengan membandingkan nilai probability pada uji histogram dengan nilai probabilitas penelitian =5% (0,05). Apabila nilai probability hasil uji histogram lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi secara normal (Wing Wahyu, 2011:5.39). b. Multikolinieritas Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Apabila pada model persamaan regresi mengandung gejala multikolinieritas, terdapat korelasi yang mendekati sempurna antar variabel bebas. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari correlation matrix dan Uji VIF . Apabila hasil dari correlation matrix berada diantara 0,8 sampai dengan 1, maka data terindikasi gejala multikoliniearitas. Apabila hasil dari correlation matrix berada dibawah 0,8 , maka data terbebas gejala 59
multikoliniearitas. (Wing Wahyu, 2011:5.5). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka data terbebas gejala multikolinieritas. c. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS yang tidak bernilai konstan. Uji ini dilakukan untuk dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mengetahuinya adalah uji White. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dari obs*Rsquared. Apabila nilai probabilitas dari obs*R-squared lebih besar daripada nilai probabilitas penelitian =5% (0,05) maka dapat dikatakan data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. (Wing Wahyu, 2011:5.16). d. Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara data observasi yang diuraikan menurut waktu (time-series) dan ruang (cross section). Cara untuk mengetahui gejala ini adalah Cara untuk mengetahui gejala ini adalah dengan melihat nilai Durbun-Watson pada hasil regresi. Apabila nilai Durbin-Watson terletak antara 1,54 dan 2,46 maka data terbebas dari gejala auotokorelasi (Wing Wahyu, 2011:5.16). 2. Uji Hipotesis Dalam melakukan pengujian
terhadap
hipotesis yang diajukan,
dilakukan
analisis regresi melalui uji t dan uji F. untuk mengetahui pengaruh variabel60
variabel
Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan
infrastruktur terhadap penanaman modal asing di DKI Jakarta, maka dirumuskan model regresi sebagai berikut: PMA = ß0+ ß1UMP + ß2TK+ ß3INFR+ e Keterangan: PMA
: Penanaman modal asing
UMP
: Upah minimum provinsi
TK
: Tenaga kerja
INFR
: Infrastruktur
ß0
: Konstanta.
ß1, ß2, ß3
: Koefisien Regresi Berganda
e
: Error term a. Koefisien Determinasi Koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian. Besaran koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Apabila R2 mendekati nilai 1, maka menggambarkan variabel independen dapat memberikan banyak informasi yang menjelaskan variabel dependen. Begitupun sebaliknya jika mendekati nilai 0, maka menggambarkan variabel independen belum memberikan banyak informasi yang menjelaskan variabel dependen. b. Uji-t 61
Uji-t menunjukkan secara individual
seberapa
dalam
jauh
pengaruh satu
variabel independen
menerangkan variasi variabel independen (Ghozali,
2011:98). Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka Ho gagal ditolak dan H1 ditolak, berarti bahwa secara individu variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2) Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 gagal ditolak, berarti bahwa secara individu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. c. Uji-F Menurut Ghozali (2011:98), Uji-F menunjukkan semua variabel independen
dalam
seberapa
menerangkan variasi
jauh
pengaruh
variabel independent
secara bersama-sama. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka Ho gagal ditolak dan H1 ditolak, berarti bahwa semua variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
2) Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan H1 gagal ditolak, berarti bahwa semua variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
E. Operasional Variabel Penelitian 1. Penanaman Modal Asing 62
Penanaman melakukan oleh
usaha
penanam
Modal Asing di
wilayah
modal
adalah kegiatan negara
menanam
Republik Indonesia
modal yang
untuk
dilakukan
asing. Modal yang ditanamkan dalam bentuk uang
dinyatakan dalam milyar rupiah. 2. Upah Minimum Provinsi Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam bentuk uang menurut persetujuan atau peraturan perundangan daerah yang berlaku. Upah minimum provinsi dinyatakan dalam juta rupiah. 3. Tenaga Kerja Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (Badan Pusat Statistik 2003). Jumlah angkatan kerja dinyatakan dalam jiwa. 4.
Infrastruktur
Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan
untuk publik untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan
sosial. Dalam penelitian ini variabel infrastruktur berdasarkan data panjang jalan yang dinyatakan dalam meter.
63
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Definisi
No
Variabel
1
Penanaman Modal Penanaman Modal Asing adalah jumlah Aasing dana asing yang ditanamkan untuk melakukan usaha dalam bentuk uang Upah Minimum Upah Minimum Provinsi standar minimum Provinsi yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh dalam bentuk uang menurut persetujuan atau peraturan perundangan daerah yang berlaku Tenaga Kerja Angkatan kerja adalah penduduk yang 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis
2
3
4
Infrastuktur
Satuan Milyar (Rp) Juta (Rp)
Juta (Jiwa)
Infrastruktur didefinisikan sebagai panjang Meter jalan yang tersedia di provinsi DKI Jakarta (panjang)
64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu kota Negara Republik Indonesia yang wilayahnya terdapat di pulau Jawa. DKI Jakarta terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Pada sebelah utara membentang pantai dari barat
ke
timur
sepanjang
dengan wilayah Provinsi Jawa
± 40 km. Di sebelah selatan dan timur berbatasan Barat,
sedangkan
di
sebelah
utara berbatasan
dengan Laut Jawa, dan pada sebelah barat dengan Provinsi Banten. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah berupa daratan seluas 661,52 km² dan berupa lautan seluas 6.977,50 km² , hal itu berdasarkan pada SK Gubernur DKI Jakarta No.1227 Tahun 1989. Sementara itu menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, 2005 luas wilayah DKI Jakarta berdasarkan Kotamadya dan Kabupaten adalah sebagai berikut; Jakarta Pusat 47,90 km, Jakarta Timur 187,73 km, Jakarta Barat 126,15 km, Jakarta Utara 142,30 km, Jakarta Selatan 145,73 km, dan Kabupaten Kepulauan Seribu 11,71 km. Di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu sendiri terdapat kurang lebih 100 pulau yang tersebar di Kepulauan
Seribu. Selain itu terdapat
juga
kurang lebih
30
buah
sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta bukan hanya menjadi 65
pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia, namun juga menjadi pusat perekonomian yang meliputi kegiatan bisnis dan perniagaan, industri, dan juga kegiatan penyedia jasa lainnya. Hal ini menjadi kekuatan pusat perekonomian di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. B. Penemuan dan Pembahasan 1. Analisis Deskriptif a. Analisa Penanaman Modal Asing di DKI Jakarta Dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal dengan
penanam
asing
sepenuhnya
maupun
yang
berpatungan
modal dalam negeri.
Gambar 4.1 Perkembangan Penanaman Modal Asing di DKI Jakarta 100
dalam milyar
80
60
40
20
. 0 1985
1990
1995
2000
2005
2010
PMA
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (data diolah) 66
Perkembangan penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi selama tahun 1983 hingga tahun 2012. Hal tersebut terlihat pada grafik yang disajikan gambar diatas. Pada mulanya perkembangan penanaman modal asing antara tahun 1983 hingga 1995 mengalami perkembangan yang stabil pada kisaran dibawah 20 milyar rupiah. Hal ini disebabkan antara lain karena provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam pengembangan potensi perekonomian yang menyebabkan arus penanaman modal asing masih rendah. Menurut data dapat terlihat peningkatan terlihat setelah tahun 1995 dan terus mengalami fluktuasi, hal ini gambaran setelah itu pengembangan potensi perekonomian wilayah ini mulai berkembang disertai pembangunan yang besarbesaran di provinsi DKI Jakarta menyebabkan peningkatan arus modal asing yang masuk. . Setelah pada tahun 1995 perkembangan PMA lebih terlihat meningkat, namun tidak terlepas dari penurunan drastis akibat dampak guncangan krisis ekonomi yang melanda seluruh Indonesia pada tahun 1998 yang juga berkibat menurunkan PMA di provinsi DKI Jakarta. Tepatnya pada tahun 1997 nilai PMA sebesar Rp 28.471.722.150 langsung menurun drastis pada tahun 1998 menjadi sebesar Rp 5.648.925.900, dan tahun 1999 sebesar Rp 5.520.583.700. Nilai PMA tertinggi pada tahun 2008 sebesar Rp 96.210.309.800. Sedangkan nilai PMA terendah pada tahun 1985 sebesar Rp 274.622.880. Faktor yang menyebabkan bervariasinya penanaman modal asing di provinsi DKI Jakarta antara lain disebabkan 67
tingkat upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja dan tersedia infrastruktur yang baik. b. Analisa Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pembayaran upah pada prinsipnya diberikan dalam bentuk uang. Gambar 4.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 1600000
dalam rupiah
1200000
800000
400000
0 1985
1990
1995
2000
2005
2010
UMP
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (data diolah)
Perkembangan upah minimum provinsi di DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Jika dilihat dari grafik perkembangan upah minimum provinsi DKI Jakarta, pada tahun 1983 hingga 1990 peningkatannya cenderung stabil. Selepas tahun 1990 peningkatan upah minimum provinsi cenderung 68
lebih meningkat tajam. Hal ini terlihat peningkatan upah yang cukup drastis pada tahun 2004 ke 2005. Pada tahun 2004 nilai upah minimum provinsi sebesar 671.550 rupiah meningkat menjadi 819.100 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005. Peningkatan upah minimum provinsi yang selalu meningkat tiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor. Upah minimum provinsi sendiri penetapannya melalui standar kehidupan layak atau disebut KHL. Standar kehidupan layak yang dinilai didalamnya terdapat beberapa kebutuhan pokok yang menjadi standar untuk terpenuhi. Kebutuhan pokok yang dinilai cenderung naik setiap tahunnya diakibatkan salah satu faktornya adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi. Kebutuhan pokok yang dalam standar kehidupan layak harus terpenuhi. Tekanan tersebut yang menjadi salah satu faktor peningkatan nilai upah minimum provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya upah minimum provinsi semakin mengikuti banyaknya kebutuhan minimum yang semakin meningkat. Perkembangan kenaikan upah minimum provinsi terus mengarah peningkatan yang tajam diikuti pemenuhan kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin meningkat setiap tahunnya.
69
c. Analisa Tenaga Kerja di DKI Jakarta Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang 15 tahun
ke
atas
yang
secara
aktif
melakukan
kegiatan
ekonomis. Jumlah
angkatan kerja dinyatakan dalam jiwa. Gambar 4.3 Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi DKI Jakarta 5000000 4500000
dalam jiwa
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1985
1990
1995
2000
2005
2010
AK
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (data diolah) Perkembangan angkatan kerja di provinsi DKI Jakarta dari tahun 1983 hingga 2012 cenderung mengalami fluktuasi dalam jumlahnya. Hal yang terlihat dalam grafik gambar perkembangan angkatan kerja menunjukkan setelah tahun 1985 dan juga tahun 1995 mengalami penurunan. Tepatnya pada tahun 1986 jumlah angkatan kerja
2.919.434 jiwa, pada tahun 1987 jumlahnya menurun menjadi sebesar
1.551.663 jiwa. Hal itu terjadi lagi pada
tahun 1995 sebesar 3.545.230 jiwa
mengalami penurunan sebesar 2.609.457 jiwa pada tahun 1996. Peningkatan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan selepas tahun 2009 dan pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja
memiliki jumlah tertinggi sebesar
4.838.596 jiwa. Sedangkan jumlah terendah pada tahun 1987 sebesar 1.551.663 jiwa. 70
Perubahan jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang menjadi penyebab antara lain tersedianya lapangan pekerjaan dan kondisi perekonomian di DKI Jakarta. d. Analisa Infrastruktur di DKI Jakarta Infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan
atau dibutuhkan
publik untuk
memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur ini diukur dari panjang jalan yang tersedia di seluruh wilayah DKI Jakarta. Gambar 4.4 Perkembangan Panjang Jalan Provinsi DKI Jakarta 8000000
dalam meter
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000 1985
1990
1995
2000
2005
2010
PJLN
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta(data diolah)
71
Perkembangan panjang jalan di provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 30 tahun sejak tahun 1983 hingga tahun 2012. Jika dilihat dari grafik gambar perkembangan panjang jalan di provinsi DKI Jakarta, pada mulanya tahun 1983 hingga selepas tahun 2000 panjang jalan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selepas itu panjang jalan mengalami kondisi stagnan atau tidak mengalami penambahan.. Setelah tahun 2005 panjang jalan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan antara lain akibat pembangunan fisik yang mengambil jalur jalan sehingga mengurangi panjang jalan yang ada di provinsi DKI Jakarta. Contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti halte busway yang mengambil ruas jalan sehingga mengurangi panjang jalan yang ada. Panjang jalan mengalami peningkatan paling besar pada tahun 2001 dan tahun 2002. Pada tahun 2001 panjang jalan di DKI Jakarta sepanjang 6.528.481 meter, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 panjang jalan bertambah menjadi 7.636.758 meter. Sedangkan pengurangan panjang jalan di DKI Jakarta terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006. Pada tahun 2005 panjang jalan di DKI Jakarta 7.645.085 meter, sedangkan pada tahun 2006 panjang jalan mengalami pengurangan menjadi 6.540.221 meter. 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Data Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi dalam hal ini variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau tidak normal. Cara 72
melihat hal tersebut adalah dengan membandingkan nilai probability pada uji histogram dengan nilai probabilitas penelitian =5% (0,05). Apabila nilai probabilitas hasil uji histogram lebih besar daripada 0,05, maka data terdistribusi secara normal (Wing Wahyu, 2011:5.39). Gambar 4.5 Hasil Uji Histogram 6
Series: Residuals Sample 1983 2012 Observations 30
5
4
3
2
1
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
6.37e-16 -0.154069 1.475981 -1.167514 0.602671 0.432920 2.850301
Jarque-Bera Probability
0.965110 0.617204
0 -1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Sumber: Lampiran 2 halaman 92 (data olahan Eviews 6.0) Pada hasil uji histogram yang terlihat dalam gambar 4.5, nilai probability 0,612 lebih besar dari nilai probability penelitian dengan taraf signifikansi =5% (0,05), maka data terdistribusi secara normal. b. Multikolinieritas Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Apabila pada model persamaan regresi mengandung gejala multikolinieritas, terdapat korelasi yang mendekati sempurna antar variabel bebas. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari nilai VIF. Data terbebas multikolinieritas jika nilai VIF dibawah 10,00. 73
Gambar 4.6 Hasil Uji VIF Standardized Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Std. Error -84.198
Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
183.894
-.458 .651
Tolerance
VIF
ump
3.851
1.066
.726 3.614 .001
.326
3.063
tk
3.958
60.004
.013
.066 .948
.337
2.964
16.968
28.987
.100
.585 .563
.450
2.223
infr
a. Dependent Variable: pma Sumber: Lampiran 3 halaman 92 (data olahan SPSS 16) Pada tabel Uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF, Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas. Begitupun sebaliknya, nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas. c. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS yang tidak bernilai konstan. Uji ini dilakukan untuk dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mengetahuinya adalah uji White. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas dari obs*Rsquared. Apabila nilai probabilitas dari obs*R-squared lebih besar daripada nilai probabilitas penelitian =5% (0,05) maka dapat dikatakan data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. (Wing Wahyu, 2011:5.16).
74
Gambar 4.7 Hasil Uji White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS
1.763741 13.27464 9.224424
Prob. F(9,20) Prob. Chi-Square(9) Prob. Chi-Square(9)
0.1392 0.1506 0.4168
Sumber: Lampiran 4 halaman 93 (data olahan Eviews 6.0) Berdasarkan hasil uji White yang dapat dilihat dalam gambar 4.6 diatas, nilai probabilitas dari obs*R-squared 0,1506 lebih besar daripada nilai probabilitas penelitian =5%
(0,05). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan data
terbebas dari gejala heteroskedastisitas. d. Autokorelasi Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara data observasi yang diuraikan menurut waktu (time-series) dan ruang (cross section). Cara untuk mengetahui gejala ini adalah dengan melihat nilai Durbun-Watson pada hasil regresi. Apabila nilai Durbin-Watson terletak antara 1,54 dan 2,46 maka data terbebas dari gejala auotokorelasi (Wing Wahyu, 2011:5.16). Gambar 4.8 Uji Autokorelasi R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.885875 0.872706 0.636492 10.53316 -26.86812 67.27328 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
1.869823 1.783978 2.057875 2.244701 2.117642 1.871345
75
Sumber: Lampiran 5 halaman 94 (data olahan Eviews 6.0)
Berdasarkan hasil uji regresi, nilai Durbin-Watson 1,871. Nilai tersebut terletak diantara nilai 1,54 dan 2,46. Hal ini berarti data dalam penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari gejala auotokorelasi.
3. Pengujian Hipotesis Gambar 4.9 Hasil Regresi Dependent Variable: LNPMA Method: Least Squares Date: 06/23/14 Time: 12:34 Sample: 1983 2012 Included observations: 30 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C UMP TK INFR
-3.154924 1.626713 -0.147401 0.819702
0.784848 0.454824 0.256096 0.123714
-4.019791 3.576580 -0.575572 6.625811
0.0004 0.0014 0.5699 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.885875 0.872706 0.636492 10.53316 -26.86812 67.27328 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
1.869823 1.783978 2.057875 2.244701 2.117642 1.871345
Sumber: Lampiran 6 halaman 94 (data olahan Eviews 6.0) Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan terhadap data, maka didapatkan model regresi dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square) yang dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:
76
lnPMA = -3,154 + 1,626 UMP – 0,147 TK + 0,819 INF + e Di mana: lnY : Logaritma PMA (Penanaman Modal Asing) X1
:UMP (Upah Minimum )
X2
:TK (Tenaga Kerja)
X3
:INFR (Infrastruktur)
e
:error term a. Hasil Analisis Statistik Uji-t Pengujian ini dilakukan
untuk
menguji
apakah
variabel
bebas
(upah minimum provinsi, tenaga kerja dan infrastruktur) berpengaruh secara parsial tehadap variabel terikatnya penanaman modal asing (PMA), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai probabilitas penelitian dengan taraf signifikansi 5 % (0,05). Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 1) Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan upah minimum provinsi terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi, terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial 2) Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan tenaga kerja terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara tenaga kerja terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial.
77
3) Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara parsial. Berikut hasil uji regresi pada gambar 4.8 untuk dapat menjawab hipotesis penelitian: 1) Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki nilai probabilitas 0,0014 < 0,05 yang berarti H0 pada hipotesis 1 ditolak. 2) Variabel Tenaga Kerja memiliki nilai probabilitas 0,569> 0,05 yang berarti H0 pada hipotesis 2 diterima. 3) Variabel Infrastruktur memiliki nilai probabilitas 0,000< 0,05 yang berarti H0 pada hipotesis 3 ditolak. b. Interpretasi Analisis Ekonomi Hasil Uji-t Berdasarkan hasil regresi didapatkan konstanta sebesar -3,154, yang berarti apabila upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur dianggap konstan maka penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta menurun sebesar 3,154% dalam periode tahun 1983-2012. Hal ini disebabkan penanaman modal asing memiliki kecenderungan penurunan akibat variabel upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur dianggap konstan. Ini berarti kecenderungan kontribusi upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur mampu sensitif dalam perubahan nilai penanaman modal asing. Nilai minus yang terdapat pada hasil konstanta 78
disebabkan salah satunya karena kemungkinan adanya faktor lain diluar penelitian yang menjadi faktor pengaruh penanaman modal asing di DKI Jakarta. Hal ini terjadi disebabkan keterbatasan penelitian yang mencakup keterbatasan akan variabel dan tahun lain diluar penelitian. Hasil estimasi dari regresi selanjutnya minimum provinsi berpengaruh signifikan
menjelaskan dan
bahwa
positif
variabel
terhadap
upah
penanaman
modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini berarti kenaikan upah minimum provinsi akan menaikan penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Hasil estimasi juga menunjukkan
jika upah minimum provinsi
meningkat
sebesar
1 persen
maka
pernanaman modal asing naik sebesar 1,626 persen. Hal
ini
diketahui
dari nilai koefisien variabel upah minimum provinsi pada hasil estimasi
model regresi. Hasil tersebut didukung oleh teori dana upah J.S Mill yang telah dijelaskan pada bab 2
sebelumnya yaitu
penanaman modal asing
meningkatnya
tingkat upah
dapat
membuat
meningkat. Ini dikarenakan dana upah yang dibutuhkan
untuk membayarkan tenaga kerja yang jumlahnya meningkat dalam proses produksi. Kebutuhan dana upah untuk membayar pekerja yang meningkat dibutuhkan dari penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing tidak hanya semata-mata dipandang sebagai kontribusi modal tetap untuk proses produksi akan tetapi mampu sebagai penyokong kontribusi modal lancar dalam proses produksi yang berlangsung.
79
Arus penanaman modal asing yang meningkat dalam kontribusi dana upah dalam jangka panjang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dikarenakan upah layak yang diterima para pekerja akan meningkatkan produktivitas output dan diasumsikan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini telah dibahas pada bab 2 sebelumnya yaitu teori upah etika, menurut kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal, tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga. Hal ini secara langsung akan berdampak pada produktivitas pekerja pada perusahaan dikarenakan kesejahteraan yang terpenuhi. Hal ini menggambarkan apabila upah minimum provinsi naik, tingkat kesejahteraan tenaga kerja terpenuhi dan berdampak pada produktivitas kerja yang meningkat, sehingga mengakibatkan keuntungan bagi pengusaha untuk berinvestasi. Sementara itu pada variabel tenaga kerja hasilnya berpengaruh tidak signifikan terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini menunjukkan tenaga kerja yang produktif dilihat dari angkatan kerja tidak menggambarkan pengaruh terhadap penanaman modal asing. Hasil ini sama dengan penelitian yang dikemukakan oleh Robudi (2011:51) dimana peningkatan jumlah tenaga kerja relatif tidak diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dipersepsikan oleh
tenaga
kerja. Sehingga peningkatan
investor sebagai peningkatan resiko konflik 80
dengan buruh, berupa demosntrasi, mogok kerja dan potensi kecemburuan sosial dengan tenaga kerja asing yang ada. Temuan penelitian lain yang dikemukakan Puput dan Edy (2010:24) dimana tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap investasi di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena berdasarkan data yang diperoleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja terus meningkat akan tetapi nilai investasi mengalami penurunan sehingga kenaikan tenaga kerja tidak mempengaruhi investasi di kota Semarang. Selain itu tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap penanaman modal asing yang mengakibatkan produktivitas tidak sesuai harapan. Hal ini akibat rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak dibekali pendidikan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan data terbaru yang menunjukan bahwa tingkat presentase pendidikan angkatan kerja di DKI Jakarta masih didominasi tingkat pendidikan SLTP ke bawah sebesar 37,74%. Sedangkan tenaga kerja yang memenuhi standar pendidikan dalam meningkatkan produktivitas (SMA ke atas) presentasenya lebih kecil, SMA Umum 24,89%, SMA kejuruan 18,54%, diploma dan Universitas 18,83%. Data tesebut dapat dilihat pada tabel di lampiran. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang pengaruh positif yang dijelaskan oleh Leonard dan Yum (2000). Jumlah tenaga kerja produktif yang melimpah tidak berpengaruh yang signifikan bahkan negatif terhadap penanaman modal asing di provinsi DKI Jakarta. Kuantitas tenaga kerja tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja sehingga tidak mampu berkontribusi signifikan terhadap penanaman modal asing di provinsi DKI Jakarta. Jumlah tenaga 81
kerja yang banyak di provinsi DKI Jakarta nyatanya tidak serta merta membuat keuntungan
investor
yang
menanamkan
modal,
banyak
permasalahan
ketenagakerjaan yang masih belum ditangani sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap arus penanaman modal asing. Banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak terdidik menjadi penyebab kontribusi terhadap produktivitas rendah dan berpengaruh negatif terhadap penanaman modal asing. Tingkat produktivitas yang rendah mengakibatkan kerugian bagi pengusaha dan menyebabkan arus penanaman modal asing menurun akibat ketidakpercayaan para investor terhadap pengembalian keuntungan modal mereka. Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di provinsi DKI Jakarta antara lain rata-rata kualitas pendidikan tenaga kerja yang masih rendah sehingga tidak memiliki kontribusi dalam peningkatan keuntungan perusahaan. Tenaga kerja yang tersedia masih banyak yang belum memiliki ketrampilan baik untuk terjun langsung dalam menghasilkan output. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan lain yang sudah dibahas sebelumnya adalah pemberian upah yang layak dengan kondisi hidup tenaga kerja di provinsi DKI Jakarta. Salah satu penyebab kurangnya produktivitas yang dihasilkan pekerja adalah masalah upah. Pada variabel infrastruktur hasil estimasi menjelaskan variabel infrastruktur berpengaruh signifikan dan postif terhadap penanaman modal asing di provinsi DKI Jakarta yang berarti peningkatan panjang jalan akan menaikan tingkat penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Hasil estimasi
juga
menunjukkan jika 82
panjang jalan meningkat
sebesar 1 persen maka
naik sebesar 0,819 persen. Hal
ini diketahui
dari
pernanaman modal asing nilai koefisien variabel
panjang jalan pada hasil estimasi model regresi. Hasil ini didukung oleh penelitian Leonard dan Yum (2000) tentang kaitan penanaman modal asing dengan infrastruktur yang baik di wilayah Cina. Hasil penelitian lain yang mendukung menurut Lucio ,dkk (2007) menjelaskan variabel infrastruktur yang diukur dari panjang jalan beraspal memiliki pengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing di wilayah Argentina. Hasil ini juga sesuai dengan teori Electric yang dikemukakan Dunning dimana terdapat faktor keunggulan yang
yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu adanya
kepemilikan
dari
lebih efisien, keunggulan
pemasaran
yang lebih
investor
asing yang
dapat
berupa
produk
teknologi, keahlian manajemen dan jaringan
baik. Salah satu faktor adalah jaringan pemasaran yang
lebih baik. Jaringan pemasaran yang baik harus ditunjang ketersediaan infrastruktur yang baik. Dalam hal ini, ketersediaan infrastruktur yang baik berpengaruh signifikan dan positif terhadap penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini panjang jalan menjadi tolok ukur yang menggambarkan infrastruktur. Panjang jalan yang tersedia di provinsi DKI Jakarta menunjang keberlangsungan lancarnya proses produksi. Dengan adanya peningkatan jumlah panjang jalan maka kelancaran proses produksi akan berlangsung baik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya proses produksi yang menggunakan akses darat dalam menjangkau tujuan. Sebagian besar proses kegiatan produksi membutuhkan akses darat yaitu 83
menggunakan jalan sebagai penunjang utama. Dimulai dari proses perpindahan arus barang dan distribusi barang jadi, hingga mampu melancarkan kegiatan produksi hingga sampai tangan konsumen. Dengan begitu ketersediaan panjang jalan sebagai infrastruktur penunjang mampu meningkatkan keuntungan pengusaha dan para investor. c. Uji-F dan Interpretasi Hasil Pengujian
ini dilakukan
(upah minimum provinsi,
untuk
menguji
apakah
variabel
bebas
tenaga kerja dan infrastruktur) berpengaruh secara
bersama-sama tehadap variabel terikatnya Penanaman modal asing (PMA), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai probabilitas penelitian dengan taraf signifikansi 5 % (0,005). Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: Ho: Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan upah minimum provinsi, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara bersama-sama. H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum provinsi, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap investasi asing di DKI Jakarta secara bersama-sama. Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai prob(F-statistic) 0,000000 lebih kecil dari nilai probabilitas penelitian dengan taraf signifikansi =5% (0,05) maka H0 ditolak. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel independen (upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penanaman modal asing (PMA) di provinsi DKI Jakarta. 84
d. Uji Koefisien Determinasi dan Interpretasi Hasil Analisis Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan pada gambar 4.8 diatas sebelumnya, ditemukan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.8727. Nilai Adjusted Rsquared 0.8727 berarti menunjukan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini berada pada angka 87,27%. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 87,27% penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta
dapat
tenaga kerja, dan infrastruktur.
dijelaskan
oleh
upah minimum provinsi,
Sedangkan 12,73% variabel penanaman modal
asing dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau variabel lain diluar penelitian ini.
85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang
dapat diambil dari penelitian mengenai
Analisis Pengaruh
Minimum Provinsi, Tenaga Keja dan Infrastruktur Terhadap
Upah
Penanaman Modal
Asing di DKI Jakarta Periode 1983-2012 sebagai berikut: 1. Berdasarkan secara
hasil estimasi regresi linear berganda dijelaskan
bersama-sama
berpengaruh
bahwa
upah minimum provinsi, tenaga kerja, dan infrastruktur
signifikan terhadap penanaman modal asing
di Provinsi DKI
Jakarta periode 1983-2012 pada tingkat kepercayaan 95 persen =5%. 2. Secara parsial hasil estimasi menjelaskan regresi linear berganda bahwa upah minimum provinsi dan infrastruktur berpengaruh
signifikan
dan positif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta periode 1983- 2012. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh
tidak signifikan
dan
negatif
terhadap
penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta periode 1983-2012. B. Saran 1. Upah minimum provinsi di Provinsi DKI Jakarta harus diperhatikan dengan baik, karena pemberian tingkat upah yang sesuai standar hidup layak dan mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja merupakan salah satu faktor penentu 86
meningkatnya produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan penanaman modal asing. Kebijakan yang tepat
seperti
selalu mengkaji pemberian upah yang sesuai
standar hidup layak pekerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan akan meningkatkan produktivitas
output
yang akan membuat tingkat penanaman
modal asing terus meningkat. 2.
Kondisi ketenagakerjaan di provinsi DKI Jakarta harus perlu diperhatikan
dengan baik. Tidak hanya peningkatan jumlah angkatan kerja untuk meningkatkan produktivitas output, akan tetapi perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk membuat tenaga kerja yang terampil. Hal tersebut akan mendorong produktivitas output yang meningkat dan berakibat pada peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi akan membutuhkan penanaman modal asing yang meningkat. 3. Infrastruktur di
Provinsi DKI Jakarta perlu
mendapatkan
perhatian
yang lebih dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas. Hal ini merupakan satu faktor penunjang
salah
perekonomian suatu daerah tersebut. Perlu adanya kebijakan
seperti penambahan panjang jalan dan perbaikan kondisi jalan untuk meberikan kemudahan
akses
dan
lalu-lintas
barang
agar
roda
perekonomian terus
bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan lancarnya gerak perekonomian akan mendorong penanaman modal asing di DKI Jakarta.
87
DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. Jakarta Dalam Angka. Berbagai edisi tahun 1980-2012. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Dalam Angka. e-Publikasi berbagai edisi tahun 1980-2012. jakarta.bps.go.id. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Investasi di Indonesia menurut lokasi http://www.bkpm.go.id/contents/p16/statistics/17 diakses tanggal 29 Maret 2014. Bangun, Rindang Prasetyo dan Muhammad Firdaus. 2007. Pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2):222-236. Castro, Lucio dkk. 2007. Infrastructure and the Location of Foreign Direct Investment A Regional Analysi. Journal Economics 1-45. Chenga. Leonard dan Yum K. 2000. What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience. Journal of International Economics 51:379-400. Carlina, Wendy dan Colin Mayer. 2003. Finance, Investment, and Growth. University College London, Gower Street, London. Familioni, K.A. 2004. The role ef economic and social infrastructure in economic development: A global View Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi ke-3. Badan Penerbit UNDIP: Semarang. Gujarati, D. 2001. Ekonometrika Dasar. Sumarno Zain [penerjemah]. Erlangga: Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri. 2009. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. RajaGrafindo Persada; Jakarta. Hamja, Yahya. 2012. Materi Kuliah Ekonometrik. UIN Jakarta.
88
Ilhan, Ozturk. 2007. Foreign Direct Investment - Growth Nexus: a Review Of The Recent Literature. Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cag University,Turkey. Karl E. Case , Ray C. Fair. 2001. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro .Prenhallindo: Jakarta ________________________. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi .Erlangga: Jakarta Mankiw,
G. 2000. Teori
Makroekonomi. Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta.
Mantra, Ida Bagoes. 2000. Demografi Belajar: Yogyakarta.
Umum.
Mishkin, F. 2001. The Economics of Money, Market sixth edition. Addison Wesley: USA.
Edisi Kedua.
Banking,
and
Pustaka
Financial
Mulyadi, 2006. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Noor, Henry Zainal. 2009. Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Indeks: Jakarta. Pischke, Jörn-Steffen. 2005. Labor Market Institutions, Wages, and Investment: Review and Implications. Institute for Economic Research, Munich. Rachbini, Didik J. 2008. Arsitektur Hukum Indonesia. Indeks: Jakarta Setyowati , Eni, Wuryaningsih dan Rini Kuswati 2008. Kausalitas Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Error Correction Model. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Sitinjak, Robudi Musa. 2011. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia. FEUI: Jakarta. Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. _____________. 2007. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Kencana: Jakarta. Sunariyah. 2004. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Cetakan Keempat. UPP AMP YKPN: Yogyakarta 89
Todaro, Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga: Jakarta. Wahyu, Wing. 2007. Analisis Statistika dengan Eviews. UPP STIM YKPN: Yogyakarta. Wijayanti, Puput dan Edy Yusuf. 2010. Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industri Kota Semarang. Wikipedia. http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional Upah Minimum Provinsi. Diakses tanggal 19 Desember 2013. Zaenuddin, Muhammad. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi PMA di Batam. Politeknik Batam, Batam.
90
LAMPIRAN Lampiran 1 Data
Tahun 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PMA (dalam rupiah) 736.200.900 296.246.730 274.622.880 465.692.826 827.130.150 675.620.582 1.000.633.572 2.377.768.899 1.513.461.840 2.249.633.752 2.461.793.970 2.983.061.400 4.428.364.216 10.483.529.517 28.471.722.150 5.648.925.900 5.520.583.700 11.405.288.650 32.601.400.000 11.035.795.260 45.674.642.825 17.353.459.880 25.467.433.980 24.149.715.084 55.679.326.200 96.210.309.800 57.356.406.400 58.422.776.490 41.969.670.000 39.918.628.600
Angkatan UMP Kerja Panjang Jalan (dalam rupiah) (dalam jiwa) (dalam meter) 24.000 2.819.575 3.168.000 24.000 2.997.916 3.431.000 30.000 2.939.289 3.510.000 30.000 2.919.434 3.540.000 30.000 1.551.663 3.583.000 36.000 1.732.077 4.420.000 48.000 2.113.619 4.435.000 63.000 2.435.977 4.448.000 75.000 2.745.045 5.011.000 90.000 3.151.665 5.444.000 114.000 3.366.619 5.683.000 138.000 3.452.299 5.885.000 156.000 3.545.230 5.989.000 172.000 2.609.457 6.256.000 172.500 2.933.845 6.319.000 198.500 3.780.278 6.528.000 231.000 3.920.235 6.528.461 344.257 3.815.000 6.528.439 426.250 3.207.522 6.528.481 591.266 3.379.252 7.636.758 631.544 3.847.359 7.616.269 671.550 3.265.331 7.616.269 819.100 3.565.331 7.645.085 900.600 3.531.799 6.540.221 972.605 3.842.944 6.540.221 972.605 4.191.966 7.208.537 1.069.865 4.118.390 7.208.537 1.188.010 4.689.761 6.886.040 1.290.000 4.588.418 6.897.654 1.529.150 4.838.596 6.955.842 91
Lampiran 2 Uji Normalitas 6
Series: Residuals Sample 1983 2012 Observations 30
5
4
3
2
1
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
6.37e-16 -0.154069 1.475981 -1.167514 0.602671 0.432920 2.850301
Jarque-Bera Probability
0.965110 0.617204
0 -1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Lampiran 3 Tabel 4.1 Hasil Uji VIF Standardized Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) ump tk infr
Std. Error
Beta
Collinearity Statistics t
Sig.
Tolerance
VIF
-84.198
183.894
-.458 .651
3.851
1.066
.726 3.614 .001
.326
3.063
3.958
60.004
.013
.066 .948
.337
2.964
16.968
28.987
.100
.585 .563
.450
2.223
a. Dependent Variable: pma
92
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS
1.763741 13.27464 9.224424
Prob. F(9,20) Prob. Chi-Square(9) Prob. Chi-Square(9)
0.1392 0.1506 0.4168
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/23/14 Time: 13:51 Sample: 1983 2012 Included observations: 30 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C UMP UMP^2 UMP*AK UMP*PJLN AK AK^2 AK*PJLN PJLN PJLN^2
0.910985 3.189202 -1.196151 2.855590 -1.869896 3.422931 -0.715669 -0.062607 -2.129680 0.273040
3.929897 5.971255 1.810234 1.477350 1.077166 1.683983 0.612682 0.424313 1.717684 0.126970
0.231809 0.534092 -0.660771 1.932913 -1.735941 2.032640 -1.168092 -0.147550 -1.239856 2.150426
0.8190 0.5992 0.5163 0.0675 0.0980 0.0556 0.2565 0.8842 0.2294 0.0439
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.442488 0.191608 0.436748 3.814982 -11.63423 1.763741 0.139218
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
0.351105 0.485758 1.442282 1.909348 1.591701 2.638983
93
Lampiran 5 Uji Autokorelasi R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.885875 0.872706 0.636492 10.53316 -26.86812 67.27328 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
1.869823 1.783978 2.057875 2.244701 2.117642 1.871345
Lampiran 6 Regresi Linier Berganda Dependent Variable: LNPMA Method: Least Squares Date: 06/23/14 Time: 12:34 Sample: 1983 2012 Included observations: 30 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C UMP TK INFR
-3.154924 1.626713 -0.147401 0.819702
0.784848 0.454824 0.256096 0.123714
-4.019791 3.576580 -0.575572 6.625811
0.0004 0.0014 0.5699 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.885875 0.872706 0.636492 10.53316 -26.86812 67.27328 0.000000
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat
1.869823 1.783978 2.057875 2.244701 2.117642 1.871345
94
LAMPIRAN 7 Tabel 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Agustus 2012-Agustus 2013 (ribu orang) Pendidikan tertinggi Agustus 2012 % yang ditamatkan SLTP Ke Bawah 1.825,86 37,74 SMA UMUM 1.204,34 24,89 SMA KEJURUAN 897,22 18,54 DIPLOMA DAN 911,18 18,83 UNIVERSITAS JUMLAH 4.836,60 100 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2013
Agustus 2013
%
1.635,32 1.134,83 999,33 943,36
34,70 24,08 21,20 20,02
4.712,84
100
95
