Lampiran I Sural Direklur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S- ~3'!-O /PB.6/2015 Tanggal: po Maret 2015
PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT KPPN TA. 2015 Kebijakan rekonsiliasi eksternal Tingkat KPPN TA. 2015 sebagaimana diatur dalam Surat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal di tingkat KPPN TA. 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Rekonsiliasi eksternal di tingkat KPPN TA. 2015 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPAN. 2. Kondisi KPPN pada tahun 2015 dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: KPPN yang sudah mengimplementasikan SPAN sejak tahun 2014, KPPN yang roll-out SPAN bulan Januari 2015, dan KPPN yang rolf-out SPAN pada bulan Februari 2015. Sehubungan dengan hal tersebut maka: a. Untuk KPPN yang sudah mengimplementasikan SPAN sejak tahun 2014, seluruh transaksi keuangan TA. 2015 telah diproses menggunakan aplikasi SPAN. Rekonsiliasi eksternal dilaksanakan atas seluruh data transaksi keuangan yang telah diproses menggunakan aplikasi SPAN dimaksud; b. Untuk KPPN yang roll-out SPAN bulan Januari 2015, transaksi gaji bulan Januari 2015 masih diproses menggunakan aplikasi existing dan telah digabung ke dalam database SPAN melalui proses Daily Transaction Conversion (OTC). Rekonsiliasi eksternal dilakukan atas transaksi keuangan TA. 2015 yang telah diproses menggunakan aplikasi SPAN dan transaksi gaji bulan Januari 2015 yang telah digabung ke dalam database SPAN melalui proses OTC. Rekonsiliasi atas transaksi gaji bulan Januari 2015 dilaksanakan menggunakan aplikasi SPAN Khusus Rekonsiliasi; c. Untuk KPPN yang roll-out SPAN mulai bulan Februari 2015, transaksi bulan Januari 2015 dan transaksi gaji bulan Februari 2015 masih diproses menggunakan aplikasi existing dan telah digabung ke dalam database SPAN melalui proses OTC. Rekonsiliasi eksternal dilakukan atas transaksi keuangan TA. 2015 yang telah diproses menggunakan aplikasi SPAN dan transaksi bulan Januari 2015 serta transaksi gaji bulan Februari 2015 yang telah digabung ke dalam database SPAN melalui proses OTC. Rekonsiliasi atas transaksi bulan Januari 2015 dan transaksi gaji bulan Februari 2015 dilaksanakan menggunakan aplikasi SPAN Khusus Rekonsiliasi; 3. Oalam rangka penyiapan data SPAN yang akan digunakan dalam proses rekonsiliasi atas transaksi bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 yang dilaksanakan pada awal April 2015, Oirektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 26 Maret 2015 melalui Command Center SPAN telah memberitahukan kepada seluruh KPPN yang melaksanakan Roll-out SPAN tahun 2015 bahwa koreksi atas transaksi TA. 2015 pada aplikasi Existing dapat dilaksanakan paling lambat pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 24.00WIB.
4.
Satker
mitra
kerja
KPPN
selaku
penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual (SAIBA). 5.
Untuk kepentingan
rekonsiliasi,
UAKPAlUAKPA-BUN
menggunakan
aplikasi
memproses Sistem
data
Akuntansi
untuk Instansi
Satker mitra kerja KPPN selaku UAKPAlUAKPA-BUN
menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan, dan Neraca beserta Arsip Data Komputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA. Pengiriman ADK ke KPPN diproses melalui aplikasi SAIBA pad a menu uti/ity-pengiriman ke KPPN. 6.
Penyampaian laporan keuangan dan ADK sebagaimana dilampiri Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.
7.
Rekonsiliasi
dilakukan
pendapatan,
8.
dimaksud
atas data pagu belanja, estimasi pendapatan
pengembalian
pendapatan.
belanja,
pada
angka
4
yang dialokasikan,
pengembalian
belanja,
mutasi
UP/TUP, serta posisi Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada Badan Layanan Umum, dan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Elemen data yang direkonsiliasi meliputi: a.
Rekonsiliasi
b.
Bandingkan elemen data pagu belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN dan SiAP. Rekonsiliasi Belanja
c.
Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP. Rekonsiliasi Pengembalian Belanja
Bandingkan
Pagu Belanja
elemen data belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana,
Bandingkan elemen data pengembalian belanja yaitu: Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP. d.
Rekonsiliasi
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak
Bandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun, BAES1, danjumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP. e. Rekonsiliasi Pendapatan Bukan Pajak Bandingkan elemen data Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP.
KPPN, Akun,
f.
Rekonsiliasi
g.
Bandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yaitu: Satker, KPPN, Akun, BAES1 dan jumlah rupiah antara data SAIISABUN dan SiAP. Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan
h.
Bandingkan elemen data Mutasi Uang Persediaan yaitu: Satker, BAES1, dan jumlah rupiah antara data SAI/SABUN dan SiAP. Rekonsiliasi Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengembalian
Pendapatan Bukan Pajak
KPPN.
Akun,
Bandingkan Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdapat pad a Neraca SAIISABUN dengan Neraca SiAP. i.
j.
Rekonsiliasi
Kas pada Badan Layanan Umum
Bandingkan SAI/SABUN
Kas pada Badan Layanan dengan Neraca SiAP.
Rekonsiliasi
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga
Umum
yang
Bandingkan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga pada Neraca SAIISABUN dengan Neraca SiAP.
terdapat
pada
Neraca
dari Hibah dari Hibah yang terdapat
9.
SABUN sebagaimana UAKPA
dimaksud pad a angka 8 adalah SABUN yang dilaksanakan
BUN pada Kementerian
Negara/Lembaga
alokasi dana dari Bagian Anggaran
hal
SAIBA
belum
dapat
melakukan
pendapatan dan belanja Badan langsung, rekonsiliasi dikecualikan
penugasan
BUN Belanja Subsidi dan/atau
yang proses penyusunan laporan keuangannya tetapi menggunakan aplikasi SAIBA. 10. Dalam
yang memperoleh tidak
Belanja
menggunakan
proses
akuntansi
dan
Lain-lain
aplikasi
atas
oleh
SPAN
pengesahan
Layanan Umum (BLU) serta pengesahan hibah atas data transaksi pendapatan dan belanja BLU,
belanja yang bersumber dari hibah langsung, posisi Kas pad a BLU, dan Kas Lainnya di KlL dari Hibah; 11. Untuk KPPN yang melaksanakan eksternal
atas database
SPAN
roll-out SPAN tahun 2015, dalam proses rekonsiliasi hasil DTC, tidak
perlu
memilih
parameter
"Nom or
Dokumen". Apabila terdapat perbedaan data antara data SAI dengan SiAP atas transaksi pad a parameter Satker, akun, dan tanggal tertentu, Satker dan KPPN melakukan penelusuran pad a dokumen terkait dan menindaklanjuti hasil rekon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 12. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani akuntansi pad a KPPN atas nama Kuasa BUN. 13. BAR dapat dicetak secara otomatis dari aplikasi SPAN dengan syarat elemen data berikut ini bernilai sama, yaitu: pagu belanja, belanja, dan pengembalian belanja. 14. Selain elemen data sebagaimana dimaksud pada angka 13, rekonsiliasi juga wajib dilaksanakan at as elemen data sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku.
diatur pada angka 7 dan BAR diterbitkan
15. Dalam hal penerbitan BAR otomatis tidakdapat dilakukan atau formatnya belum sesuai dengan ketentuan dalam Surat ini, KPPN menerbitkan BAR secara manual dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat ini. 16. Rekonsiliasi
data laporan keuangan
sampai dengan diterbitkannya
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 17. Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan
hari
Iibur/diliburkan
BAR dilaksanakan maka
rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. 18. Rekonsiliasi data laporan keuangan bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 sampai dengan diterbitkannya BAR diatur sebagai berikut: a. Satker menyampaikan laporan keuangan berupa LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan, dan Neraca bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 beserta Arsip Data Komputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SAIBA dilampiri LPJ Bendahara bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 ke KPPN dalam rangka rekonsiliasi tanggal 10 April 2015; b.
Proses rekonsiliasi
paling lambat
sampai dengan penerbitan BAR oleh KPPN dilaksanakan
paling
lambat tanggal 15 April 2015. 19. Penerbitan BAR oleh KPPN selaku UAKBUN-D diatur sebagai berikut: a. Apabila data SAI/SABUN dan SiAP sama maka BAR diterbitkan; b. Apabila
data SAI/SABUN
dan SiAP berbeda dimana
perbedaan
disebabkan
oleh
kesalahan data SiAP dan/atau diakibatkan oleh permasalahan pada SPAN, misalnya terdapat transaksi jurnal manual SPAN yang tidak dapat terekonsiliasi dan revisi
POK pada satker yang tidak tercatat pada SPAN, maka BAR diterbitkan. Atas perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di dalam BAR. c. Apabila terjadi perbedaan yang disebabkan kesalahan data SAI/SABUN, UAKPNUAKPA BUN wajib melakukan perbaikan data laporan keuangan berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPPN dengan memperhatikan batas akhir rekonsiliasi. BAR diterbitkan apabila sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAI/SABUN dan SiAP. d. Apabila perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diakui oleh satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan sesuai format terlampir. Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, BAR diterbitkan dengan menjelaskan perbedaan dimaksud secara memadai; e. BAR dicetak minimal rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar pertama untuk KPPN selaku Kuasa BUN Daerah dan lembar kedua untuk Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 20. Terhadap UAKPNUAKPA-BUN yang tidak atau terlambat melakukan rekonsiliasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. 21. Berdasarkan data laporan keuangan yang sudah direkonsiliasi, UAKPNUAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan ke KPPN dengan ketentuan sebagai berikut: a. UAKPNUAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Dalam hal tanggal 10 bertepatan dengan hari libur/diliburkan maka penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. c. Penyampaian laporan keuangan UAKPNUAKPA BUN bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 ke KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 17 April 2015. d. Dalam hal SAIBA belum dapat menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas secara bulanan, penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan c tidak termasuk Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. e. Terhadap UAKPNUAKPA-BUN yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan keuangan ke KPPN sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. 22. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, KPPN agar berkoordinasi dengan Kanwil DJPBN untuk selanjutnya melaporkan/menyampaikan permasalahan tersebut kepada Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan/atau Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Lampiran II Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nemer : S-.2;?O/PB.6/2015 Tanggal: !10 Maret 2015
Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat KPPN BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR(1) Pada hari ini .... (2)... tanggal ... (3)... bulan .... (4)... tahun ...(5)... telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca periode ...(6) ... 20XX antara Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah (7) ( (8) ) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... (9) .... (. ..(10) ...) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode .... (11) ...Tahun Anggaran ... (12) ... beserta Arsip Data Komputer (ADK). Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. an. Kuasa Bendahara Umum Negara .............. (13) .
............ (15) NIP
(17)
. .
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
............... (14)
.
.
(16)
.
NIP
(18)
.
Kode
I
Keterangan
(1)
Nomor BAR, misalnya: BAR-001/WPB.13/KP.086/2015
(2)
Nama hari ditandatanganinya
(3)
Tanggal ditandatanganinya
(4)
Bulan ditandatanganinya
(5)
Tahun ditandatanganinya
(6)
Bulan transaksi yang direkonsiliasi,
(7)
Nama Satker
(8)
Kode Satker terdiri dari kode BA.Es1.satker,
(9)
Nama KPPN
(10)
Kode KPPN
(11 )
Bulan transaksi yang direkonsiliasi,
misalnya Januari
(12)
Tahun transaksi yang direkonsiliasi,
misalnya 2015
(13)
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
(14)
Kepala Seksi/Subagian UAKPAlUAKPA BUN
BAR: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at BAR
BAR BAR misalnya Januari
misalnya 024.04.575443.
....... selaku Pejabat Penanggungjawab
(15)
Nama Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ • Akuntansi dan Kepatuhan Internal
(16)
!
Nama Kepala Seksi/Subagian ....... Rekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN
selaku
Kepala
Pejabat
Rekonsiliasi
Seksi
Verifikasi,
Penanggungjawab
(17)
NIP Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansil Akuntansi dan Kepatuhan Internal
(18)
NIP Kepala Seksi/Subagian ....... selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN
Kepala Seksi Verifikasi,
Lampiran Serita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal :
Laporan Hasil Rekonsiliasi Satker:
...
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN disampaikan hal-hal sebagai berikut:
dengan
SiAP
1. Pagu Anggaran Belanja SiAP = Rp ... SAI/SA-BUN = Rp .,. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>. 2,
3.
4.
5.
Estimasi Pendapatan PNBP SiAP =Rp ... SAI/SA-BUN = Rp .. , Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>, Realisasi Belanja SiAP = Rp ... SAI/SA-BUN = Rp .,. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
bulan
...
2XXX
dapat
data SiAP dengan
data
data SiAP dengan
data
data SiAP dengan
data
Pengembalian Belanja SiAP Rp . SAI/SA-BUN = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
=
Realisasi Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI/SA-BUN Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
data
=
6.
data SiAP dengan
data
Pengembalian Pendapatan PNBP. SiAP Rp '" SAI/SA-BUN Rp .. , Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
= =
7.
Mutasi Uang Persediaan. SiAP = Rp ... SAI/SA-BUN = Rp .,. Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
8.
Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp . SAI/SA-BUN = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
data SiAP dengan
data
9.
Kas pad a Badan Layanan Umum SiAP = Rp . SAI/SA-BUN = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
SiAP = Rp . SAI/SA-BUN = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN <sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda>.
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
a,n. Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Seksi/Subagian . Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPAlUAKPA BUN
(
)
(
)
NIP
.
NIP
.
Lampiran III Sural Direklur Akuntansi dan Pelaperan Keuangan Nemer : S-153:1 /PB.6/2015 Tanggal: ~O Maret 2015
NIP/NRP Jabatan
menyatakan antara
dengan
sesungguhnya
bahwa transaksi
SAU dan SAI pada rekonsiliasi
.... (5)....
dengan
Kantor
terlampir)
setelah
kami
Pelayanan melakukan
(4)
data antara
Kuasa
Perbendaharaan penelusuran,
yang menjadi Pengguna
Negara
dokumen
perbedaan
Anggaran
(KPPN)
(KPA)
..... (6).... (data
sumbernya
tidak
kami
temukan I bukan transaksi pada satuan kerja kami *).
Apabila dikemudian
merupakan
transaksi
pada satuan kerja kami, segala kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya
transaksi
dimaksud sepenuhnya
hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan
menjadi tanggung jawab kami.
....... ,
,
,'.",
,
(7)
Yang Membuat Penyataan ... ,
...........
"
,
N IP/NRP
, ,.,." "
". (8)
,
(9) (10)
No. (1)
Kode BA·ES1
(2)
Kode Satker
(3)
Akun
(4)
Tanggal Transaksi
(5)
KPPN
No. Bukti
Nilai
(6)
(7)
(8)
Keterangan
(9)
Kode
Keterangan
(1)
Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan
(2)
Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan
(3)
Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan lengkap dengan nama satuan kerja
(4)
Diisi dengan jenis transaksi, misalnya setoran pendapatan, setoran pengembalian belanja.
(5)
Diisi nama satuan kerja
(6)
Diisi dengan nama KPPN
(7)
Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat pernyataan
(8)
Diisi nomenklatur jabatan struktural pejabat pembuat surat pernyataan
(9)
Diisi nama pejabat pembuat surat pernyataan
(10)
Diisi NIP/NRP pejabat pembuat surat pernyataan
*)
pilih salah satu yang sesuai
Kode
Keterangan
(1)
Diisi nomor urut
(2)
Diisi Kode Bagian Anggaran dan Eselon I
(3)
Diisi Kode Satuan Kerja
(4)
Diisi kode akun
(5)
Diisi tanggal transaksi
(6)
Diisi kode KPPN tempat setoran dibukukan
(7)
Diisi nomor transaksi, misalnya nomor NTPN
(8)
Diisi nilai setoran
(9)
Diisi alasan tidak diakuinya transaksi
