PEDOMAN REKONSILIASI A.
Latar Belakang Rekonsiliasi Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi
antara
transaksi
keuangan
yang
diakuntansikan
oleh
Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari : 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU. 2.
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membentuk unit akuntansi keuangan yang dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W),
Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan unit akuntansi barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB),
pemrosesan data yang dilakukan menghasilkan Laporan Keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu internal check yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi. Agar rekonsiliasi data transaksi tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur dalam suatu pedoman yang lebih rinci.
B.
Kebijakan Rekonsiliasi 1. Sesuai dengan Permenkeu 59/PMK.06/2005 bahwa semua satker harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi berupa ADK dan Laporan Keuangan dikirimkan ke UAPPA-W. Selanjutnya UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN. 2. Satker di daerah yang kewenangannya Kantor Pusat (KP), sepanjang
satker
tersebut merupakan satker instansi wilayah, tetap harus menggunakan kode wilayah sesuai DIPA dan tidak diperkenankan menggunakan kode wilayah 0199. Satker instansi pusat yang berkedudukan di wilayah tidak melakukan rekonsiliasi dengan kanwil DJPBN setempat (contohnya Akademi Kepolisian merupakan satker instansi pusat yang ada di daerah).
1
3. UAPPA-E1 yang menerima data setiap bulan dari satuan kerja yang merupakan instansi pusat
harus melakukan rekonsiliasi dengan Dit. APK setiap triwulan.
Sedangkan satker yang menggunakan kode kewenangan KP tetapi merupakan satker wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN melalui UAPPA-W setempat. 4. Satuan kerja yang tidak satu wilayah dengan UAPPA-W nya, tidak diwajibkan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN. UAPPA-W yang menerima kiriman data dari satker tersebut di atas wajib melakukan rekonsiliasi dengan kanwil Ditjen PBN setempat (contoh : Polres Bekasi yang ada di wilayah Jawa Barat tetapi UAPPA-W ada di DKI Jakarta, maka Polres Bekasi tidak perlu rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN Jawa Barat) 5. BA/E1 yang mempunyai beberapa UAPPA-W dalam satu wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN berdasarkan satker di wilayahnya (contoh : Propinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari satu Kanwil Ditjen Pajak, masingmasing Kanwil merupakan UAPPA-W tersendiri yang membawahi beberapa satker/KPP yang menjadi lingkup wilayah kerjanya. Rekonsiliasi masing-masing UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen PBN dilakukan per satker untuk lingkup kerjanya). 6. BA yang mempunyai kantor vertikal di daerah, tetapi tidak mempunyai kantor wilayah harus menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W. 7. Data yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran pada satker yang pencairan dananya pada beberapa KPPN, rekonsiliasi dilakukan pada KPPN setempat, sebesar dana yang disetor/dicairkan pada KPPN tersebut, tidak harus memisahkan data dalam laporan yang berasal dari KPPN lain. 8. Dalam melakukan rekonsiliasi dangan KPPN, KPPN memastikan bahwa satker menyertakan laporan BMN pada semua tingkatan. 9. Setiap rekonsiliasi SAU dan SAI di seluruh tingkatan diterbitkan berita acara rekonsiliasi. Jika hasil rekonsiliasi belum sama, diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Sementara. Jika hasil rekonsiliasi sudah sama diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Final. BAR final diterbitkan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan. 10. Setiap penerbitan BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR). 11. Yang bertanggungjawab menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) adalah KPPN/Kanwil Ditjen PBN sebagai kuasa BUN sesuai dengan kewenangannya.
2
C.
Unsur-Unsur Rekonsiliasi 1. Unsur Anggaran Unsur Anggaran yang direkonsiliasi terdiri dari Estimasi Pendapatan dan Allotment. 2. Unsur Realisasi Unsur Realisasi yang direkonsiliasi terdiri dari Pendapatan, Pengembalian Pendapatan, Belanja, Pengembalian Belanja, Pembiayaan, dan Pengembalian Pembiayaan.
D.
Prosedur Rekonsiliasi
1. Prosedur rekonsiliasi Internal Rekonsiliasi internal terdiri dari rekonsiliasi di tingkat KPPN, Kanwil, Tingkat Pusat, KPPN Jakarta Khusus dan Bendahara Umum Negara (BUN). 1.1
Tingkat KPPN
1.1.1 Rekonsiliasi Bank Sistem pengendalian intern mengharuskan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan. Transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan pada buku bank KPPN dan setiap berkala akan menerima laporan dari bank berupa rekening koran bank. Pada prinsipnya saldo buku bank menurut KPPN harus sama dengan saldo Rekening koran bank, akan tetapi ada kemungkinan perbedaan antara kedua saldo tersebut. Perbedaan atau selisih antara saldo kas menurut buku KPPN yang dicatat oleh seksi Bendum dengan saldo kas menurut Rekening Koran pada setiap akhir periode dapat terjadi karena : •
Time Lag : perbedaan waktu pencatatan transaksi dalam suatu periode
•
Error : kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank ataupun oleh KPPN
Rekonsiliasi Bank dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: 1.
Pada setiap akhir periode, KPPN akan menerima
Rekening Koran
Bank dari setiap rekening yang dimiliki; 2.
Bandingkan antara saldo buku KPPN dengan saldo Rekening Koran Bank;
3.
Telusuri penyebab terjadinya perbedaan antara saldo Rekening Koran Bank dengan saldo buku KPPN;
4.
Sajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN; Lihat contoh rekonsiliasi bank pada daftar I Lampiran Pedoman rekonsiliasi.
3
5.
Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo buku KPPN;
6.
Penyesuaian yang mempengaruhi saldo kas menurut buku bank KPPN harus dilakukan koreksi data sehingga saldo kas menurut rekonsiliasi bank sama dengan saldo kas menurut data;
7.
Penyesuaian pada buku bank KPPN dilakukan mengikuti petunjuk koreksi yang ditetapkan (diatur dalam suatu ketetapan).
8.
Saldo Kas Penyesuaian ini akan menjadi Saldo Kas KPPN;
Pedoman Penyesuaian : Saldo Kas menurut Rekening Koran
Saldo Kas menurut Buku Bank KPPN
Penyesuaian :
Penyesuaian :
1. Deposit in Transit (+)
1. Nota kredit (+)
2. Outstanding cek (-)
2. Kesalahan pencatatan bendum (+ atau -)
3. Jasa giro (-)
3. Nota debet lainnya (-)
4. Kesalahan bank ( + atau - ) Saldo akhir kas setelah penyesuaian
Saldo akhir kas setelah penyesuaian
1. Deposit in Transit Hal ini terjadi jika penerimaan sudah dicatat oleh seksi Bendum sebagai penerimaan, sedangkan oleh Bank Persepsi yang menampung semua penerimaan belum dicatat sebagai penerimaan pada Rekening Koran yang diterima dari Bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening Koran Bank dengan menambah saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh dari Transaksi ini adalah : Nota Kredit yang belum dibukukan oleh pihak Bank/Kantor Pos
2. Outsanding Check Hal ini terjadi jika SP2D telah dikeluarkan dan dicatat sebagai pengurang kas oleh seksi Bendum tetapi belum disajikan sebagai pengurang kas di bank pada rekening koran bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening koran bank dengan mengurangi saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh transaksi ini adalah : SP2D yang sudah disahkan dan dicatat oleh KPPN tetapi belum dicairkan oleh pihak bank.
3. Jasa Giro Hal ini terjadi karena Bank memberikan jasa giro atas saldo kas yang ada pada selain BO I. Oleh sebab itu, saldo kas menurut rekening bank harus dikurangkan sejumlah jasa giro tersebut.
4
4. Kesalahan Bank Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain; kesalahan jumlah dan kesalahan pemindahbukuan. Penyesuaian atas kesalahan dimaksud dilakukan dengan menambah atau mengurang saldo kas Rekening Koran sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Contoh : bank salah membukukan jumlah rupiah dari SP2D, Nota Kredit atau Nota Debet yang ada.
5. Nota Kredit Nota Kredit terjadi manakala terdapat penambahan kas pada rekening koran bank atas penerimaan yang berasal dari berbagai jenis penerimaan negara antara lain PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang belum dicatat sebagai penerimaan oleh KPPN. Penyesuaian dilakukan terhadap saldo kas buku bank Bendum. Contoh: Setiap hari Selasa dan Jumat jumlah uang yang ada pada BO III harus dilimpahkan. Namun pada akhir tahun kadangkala ditemui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB pada BO III belum dilimpahkan ke bank persepsi, dan jasa giro pada BO I belum disetorkan ke Bank Persepsi. Penyesuaian yang harus dilakukan adalah menambah jumlah saldo kas menurut buku bank Bendum sejumlah penerimaan PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang memang belum dicatat sebagai penerimaan oleh KPPN. Penerimaan lain sehubungan dengan mengendapnya uang pada BO III adalah pendapatan berupa denda atas keterlambatan pelimpahan.
6. Jasa giro bank Sesuai dengan SE-119/A/56/1091, SE-47/A/2003 bahwa pada BO I dikenakan jasa giro sebesar 2 % setahun dihitung dari saldo terendah setiap bulannya, dan atas jasa giro tersebut harus disetorkan ke Bank Persepsi. Sedangkan pada BO II, BO III dan Bank Persepsi tidak dikenakan jasa giro.
7. Kesalahan pencatatan oleh Bendum Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Bendum dapat disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain kesalahan jumlah, kesalahan pemindah bukuan dan lain sebagainya, maka penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo kas buku bank Bendum sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Contoh : Bendum salah membukukan jumlah rupiah dari SP2D, Nota Kredit atau Nota Debet yang ada.
8. Nota Debet Peristiwa ini terjadi manakala terdapat pengurangan kas pada rekening koran bank atas biaya-biaya antara lain biaya administrasi bank, pajak atas bunga dan lain sebagainya yang belum dibukukan sebagai pengurang kas pada buku bank Bendum di KPPN.
5
Penyesuaian terhadap saldo kas buku bank Bendum
dilakukan dengan mengurangi
saldo menurut buku Bendum dengan menerbitkan nota debet.
1.1.2 Rekonsiliasi SAU - SAKUN Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAKPA. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : a. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK; b. Bandingkan
jumlah
rupiah
dan
Mata
Anggaran
Pengembalian
Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK; c.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK;
d. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK; e. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK: f.
Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca KUN.
Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan.
1.2
Tingkat Kanwil Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAPPA-W. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : a. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK; b. Bandingkan
jumlah
rupiah
dan
Mata
Anggaran
Pengembalian
Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK; c.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK;
d. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK; e. Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK: f.
Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca KUN.
Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan.
6
1.3
Tingkat Pusat Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAPPA-E1/UAPA. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : a.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK;
b.
Bandingkan
jumlah
rupiah
dan
Mata
Anggaran
Pengembalian
Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK; c.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK;
d.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK;
e.
Bandingkan jumlah rupiah dan Mata Anggaran Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK:
f.
Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca KUN.
Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan dan penyelesaiannya disampaikan ke KPPN terkait. Perbaikan data setelah tahun anggaran ditutup mengacu ke Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Koreksi Kesalahan.
2. Prosedur rekonsiliasi eksternal 2.1 Rekonsiliasi KPPN dengan UAKPA 2.1.1 Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan; Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA. 2.1.2 Rekonsiliasi Pagu Belanja; Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA; 2.1.3 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan; Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN tidak direkonsiliasi. 2.1.4 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Pendapatan; •
Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA;
7
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian pendapatan antara data KPPN dengan data UAKPA.
2.1.5 Rekonsiliasi Realisasi Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah,
Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara
Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA; •
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.
2.1.6 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah,
Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara
Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA; (dari potongan SPM/SP2D) •
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.
2.1.7 Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan; Bandingkan
jumlah
penerimaan
pembiayaan,
pengembalian
penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pengembalian pengeluaran pembiayaan antara data KPPN dengan data UAKPA . 2.1.8 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi final yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 5 lampiran Pedoman Rekonsiliasi ; 2.1.9 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara ,
lihat format Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 2 lampiran Pedoman Rekonsiliasi. Perbedaan tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab
terjadinya
perbedaan.
Untuk
meyakinkan
penyebab
perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Apabila data SAI (UAKPA) yang salah, maka Satker harus memperbaiki sesuai dokumen sumber. Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaiki dikirim ulang ke KPPN. Tetapi apabila data SAU yang salah, maka KPPN melakukan perbaikan di seksi yang terkait dan selanjutnya dilakukan posting ulang di seksi vera. Data dan Laporan Keuangan SAU yang telah diperbaiki harus dikirim ulang ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Setelah data SAI atau
8
SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan, baik data SAI maupun SAU, harus tetap memperhatikan jadual pengiriman laporan keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya.
2.2
Rekonsiliasi Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W 2.2.1 Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan; Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W. 2.2.2 Rekonsiliasi Pagu Belanja; Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W. 2.2.3 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan; Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN tidak direkonsiliasi. 2.2.4 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Pendapatan; •
Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian pendapatan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.
2.2.5 Rekonsiliasi Realisasi Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah,
Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara
Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W; •
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.
2.2.6 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah,
Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara
Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W; (dari potongan SPM/SP2D)
9
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.
2.2.7 Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan; Bandingkan
jumlah
penerimaan
pembiayaan,
pengembalian
penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pengembalian pengeluaran pembiayaan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W. 2.2.8 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi final yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil cq Kepala Bidang Aklap selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Penanggungjawab Rekonsiliasi di UAPPA-W selaku Pembantu Pengguna Anggaran (KPA), Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat Kanwil pada Daftar 6 lampiran Pedoman Rekonsiliasi; 2.2.9 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara, lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat Kanwil pada Daftar 3 lampiran Pedoman Rekonsiliasi. Perbedaan tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab
terjadinya
perbedaan.
Untuk
meyakinkan
penyebab
perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Apabila data SAI (UAPPA-W) yang salah, maka data dikembalikan ke Satker (UAKPA) untuk dilakukan perbaikan sesuai dokumen sumber. Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaik dikirim ulang ke UAPPA-W. Tetapi apabila data SAU yang salah maka data dikembalikan ke KPPN untuk dilakukan perbaikan dan posting ulang. Laporan Keuangan dan data SAU yang telah diperbaiki dikirim ulang ke Kanwil Ditjen PBN. Setelah data SAI atau SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan baik data SAI atau SAU harus
tetap
memperhatikan jadual pengiriman laporan keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya. 2.2.9 Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W kemungkinan ada perbedaan karena perbedaan wilayah kerja antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W. Perbedaan dimaksud akan bisa diselesaikan dengan cara : •
KPPN yang mencairkan transaksi atas satker yang UAPPA-W berbeda harus mengirimkan Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT) dari satker dimaksud ke Kanwil dimana UAPPA-W tersebut melakukan rekonsiliasi.
10
•
Kanwil Ditjen PBN sebagai mitra kerja UAPPA-W satker tersebut melakukan rekonsiliasi, apabila perbedaannya adalah transaksi yang dicairkan/diterima dari KPPN yang berbeda wilayah, maka atas rekonsiliasi dapat diterbitkan BAR dengan menyebutkan perbedaan transaksi tersebut.
2.3
Rekonsiliasi UAPPA-E1 dengan Dit. APK UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen PBN c.q. Dit. APK setiap semester. Hal-hal yang direkonsiliasi adalah: 2.3.1 Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan; Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah
antara data Dit. APK
yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-E1 yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-W di lingkungan wilayah kerjanya dan data Satker Pusat yang mengirimkan laporan keuangannya langsung ke UAPPA-E1. 2.3.2 Rekonsiliasi Pagu Belanja; Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-E1 yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-W di lingkungan wilayah kerjanya dan data Satker Pusat yang mengirimkan laporan keuangannya langsung ke UAPPA-E1. 2.3.3 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan; Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah menurut data Dit. APK dengan data UAPPA-E1 untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN tidak direkonsiliasi. 2.3.4 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Pendapatan; •
Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1;
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian pendapatan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.
2.3.5 Rekonsiliasi Realisasi Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1;
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.
11
2.3.6 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja;
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah,
Sumber
Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1; (dari potongan SPM/SP2D) •
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian belanja antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.
2.3.7 Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan; Bandingkan
jumlah
penerimaan
pembiayaan,
pengembalian
penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pengembalian pengeluaran pembiayaan antara data Dit. APK dengan data UAPPAE1. 2.3.8 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi final yang ditandatangani oleh Penanggung jawab rekonsilisasi di Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggung jawab rekonsilisasi di UAPPA-E1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar 7 lampiran Pedoman Rekonsiliasi; 2.3.9 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara, lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar 4 lampiran Pedoman Rekonsiliasi. Perbedaan tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab
terjadinya
perbedaan.
Untuk
meyakinkan
penyebab
perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.Apabila data SAI (UAPPA-E1) yang salah, maka data dikembalikan ke UAPPA-W agar diteruskan ke Satker (UAKPA) . Selanjutnya agar Satker
melakukan
perbaikan sesuai dokumen
sumbernya . Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaiki dikirim ulang ke UAPPA-W. Dan UAPPA-W mengirim ulang ke UAPPA-E1. Tetapi apabila data SAU yang salah maka data dikembalikan ke Kanwil DJPBN, agar diteruskan ke KPPN dan selanjutnya KPPN melakukan
perbaikan data dan posting ulang .
Laporan Keuangan dan data SAU yang telah diperbaiki dikirim ulang ke Kanwil Ditjen PBN dan selanjutnya ke Dit. APK. Setelah data SAI atau SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan baik data SAI atau SAU harus tetap memperhatikan jadual pengiriman laporan keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya.
12
2.4
Rekonsiliasi UAPA dengan Dit. APK UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen PBN c.q. Dit. APK setiap semester. Hal-hal yang direkonsiliasi adalah: 2.4.1 Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan; Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah
menurut data Dit. APK
yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPA yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-E1 di lingkungan wilayah kerjanya. 2.4.2 Rekonsiliasi Pagu Belanja; Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPA yang merupakan gabungan data seluruh UAPPAE1 di lingkungan wilayah kerjanya. 2.4.3 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan; Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Dit. APK dengan data UAPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN tidak direkonsiliasi. 2.4.4 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Pendapatan; •
Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, mata anggaran, jumlah rupiah antara data Dit. APK dengan data UAPA;
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian pendapatan antara data Dit. APK dengan data UAPA.
2.4.5 Rekonsiliasi Realisasi Belanja; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA;
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data UAPA.
2.4.6 Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja ; •
Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA; (dari potongan SPM/SP2D)
•
Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian belanja antara data Dit. APK dengan data UAPA.
13
2.4.7 Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan; Bandingkan
jumlah
penerimaan
pembiayaan,
pengembalian
penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pengembalian pengeluaran pembiayaan antara data Dit. APK dengan data UAPA. 2.4.8 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka diterbitkan berita acara rekonsiliasi final yang ditandatangani oleh penanggung jawab rekonsiliasi di Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggung jawab rekonsiliasi
di K/L selaku
Pengguna Anggaran (KPA), lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar 7 lampiran Pedoman Rekonsiliasi; 2.4.9 Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara, lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar 4 lampiran Pedoman Rekonsiliasi. Perbedaan tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab
terjadinya
perbedaan.
Untuk
meyakinkan
penyebab
perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
Apabila data SAI (UAPA) yang salah, maka
data dikembalikan ke UAPPA-E1 agar diteruskan ke UAPPA-W dan Satker (UAKPA) . Selanjutnya agar Satker
melakukan
perbaikan
sesuai dokumen sumbernya . Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaiki dikirim ulang ke UAPPA-W selanjutnya diteruskan ke UAPPA-E1. Dan UAPPA-E1 mengirim ulang ke UAPA. Tetapi apabila data SAU yang salah maka data dikembalikan ke Kanwil Ditjen PBN, agar diteruskan ke KPPN untuk dilakukan perbaikan data dan posting ulang. Laporan Keuangan dan data SAU yang telah diperbaiki dikirim ulang ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan selanjutnya ke Dit. APK. Setelah data SAI atau SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan baik data SAI atau SAU harus
tetap memperhatikan jadual pengiriman laporan
keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya.
2.5
Rekonsiliasi untuk KPPN Khusus Jakarta VI dan Data Rekening BUN (502) Untuk Satker
yang mencairkan dananya di KPPN Jakarta Khusus atau
mendapat dana dari Rekening BUN, prosedur rekonsiliasi data dilakukan sebagai berikut :
14
2.5.1 KPPN Khusus Jakarta VI Sehubungan Satker yang mencairkan dananya di KPPN Khusus Jakarta VI tersebar di seluruh Indonesia,
maka pelaksanaan
rekonsiliasi dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Satker yang lokasinya berdekatan dengan lokasi KPPN Jakarta Khusus dapat melakukan rekonsiliasi secara langsung di KPPN Khusus Jakarta VI; 2. Satker yang lokasinya jauh dengan Lokasi KPPN Khusus Jakarta VI dapat melakukan rekonsiliasi data satker yang dikirim melalui fasilitas internet/email. Hal-hal yang diperlukan saat rekonsiliasi adalah 1. Satker yang datang langsung, bahan yang harus dibawa yaitu data softcopy (ADK) dan Laporan Realisasi Anggaran dalam bentuk hardcopy beserta dokumen pendukung lainnya seperti Dokumen
Anggaran,
SPM/SP2D
dan
lain
sebagainya.
Prosedur rekonsiliasi data sama dengan KPPN biasa. Untuk Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasinya (BAR) : a. Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi final yang ditandatangani
oleh
Kepala
KPPN
selaku
Kuasa
Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 5 lampiran Pedoman Rekonsiliasi; b. Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara, Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 2 lampiran Pedoman Rekonsiliasi
Perbedaan tersebut ditelusuri
ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab
terjadinya
perbedaan.
Untuk
meyakinkan
penyebab perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Apabila data SAI (UAKPA) yang salah, maka Satker harus memperbaiki sesuai dokumen sumber. Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaiki dikirim ulang ke KPPN. Tetapi apabila data SAU yang salah, maka KPPN harus melakukan perbaikan di seksi yang terkait dan selanjutnya dilakukan posting ulang di seksi vera. Data dan Laporan Keuangan SAU yang telah diperbaiki dikirim ulang ke
15
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Setelah data SAI atau SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan, baik data SAI maupun SAU, harus tetap memperhatikan jadual pengiriman laporan keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya.
2. Satker yang melakukan rekonsiliasi melalui internet, bahan yang harus dikirim yaitu data softcopy (ADK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengiriman LRA dapat dilakukan dalam bentuk file PDF atau dikirim lewat sarana faksimili atau sarana lain yang memungkinkan. Untuk pembuatan BAR : BAR Final diterbitkan apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama. Jika belum sama KPPN Khusus Jakarta VI hanya mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) ke satker melalui email. Berita acara rekonsiliasi final ditandatangani oleh Kepala KPPN Khusus Jakarta VI selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses penandatanganan BAR dapat dilakukan dengan membuat BAR sebanyak 3 rangkap yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Khusus Jakarta VI selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian mengirimkan 2 rangkap ke satker untuk ditandatangani Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Satu lembar BAR dikirimkan kembali ke KPPN Khusus Jakarta VI.
2.5.2 Data Rekening BUN (502) Setiap satker penerima alokasi dana melalui rekening
BUN harus
melakukan rekonsiliasi dengan Vera BUN. Bahan yang harus disediakan oleh satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi adalah : a. Data Softcopy (ADK); b. Bukti Jurnal Data Transaksi (BJDT)
baik transaksi penerimaan
dan pengeluaran yang dilakukan oleh Satker melalui Rekening BUN yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi Instansi (SAI); c.
Bukti-bukti pendukung lainnya baik dokumen anggaran,dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran dan dokumen pendukung lainnya;
Prosedur pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan sebagai berikut :
16
a. Cetak Jurnal SAU baik transaksi penerimaan atau pengeluaran dari satker yang bersangkutan melalui aplikasi Sik_BUN; b. Cocokkan data Jurnal SAU yang dihasilkan Aplikasi Sik_BUN dengan Bukti Jurnal Data Transaksi (BJDT) yang dihasilkan dari aplikasi SAI; c.
Apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI tidak sama, diterbitkan berita acara rekonsiliasi sementara, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Sementara untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 2 lampiran Pedoman Rekonsiliasi.
Perbedaan
tersebut ditelusuri ke unsur elemen data transaksi, untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan. Untuk meyakinkan penyebab perbedaan, telusuri ke dokumen sumber terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Apabila data SAI (UAKPA) yang salah, maka Satker harus memperbaiki sesuai dokumen sumber. Data dan Laporan Keuangan SAI yang telah diperbaiki dikirim ulang ke KPPN. Tetapi apabila data SAU yang salah, maka KPPN harus melakukan perbaikan di seksi yang terkait dan selanjutnya dilakukan posting ulang di seksi vera.
Data dan Laporan
Keuangan SAU yang telah diperbaiki harus dikirim ulang ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Setelah data SAI atau SAU diperbaiki, perlu dilakukan rekonsiliasi ulang sampai didapat data SAI dan SAU yang sama sehingga dapat diterbitkan BAR Final. Pengiriman ulang data perbaikan, baik data SAI maupun SAU, harus tetap memperhatikan jadual pengiriman laporan keuangan yang telah ditentukan ke tingkat vertikal di atasnya. d. Apabila hasil dari rekonsiliasi sudah sama diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Final (BAR Final), lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Final untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar 5 lampiran Pedoman Rekonsiliasi. e. BAR ditandatangani oleh penanggungjawab rekonsiliasi dari Vera BUN selaku Bendaharwan Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari
Satker yang bersangkutan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran.
2.6
Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
17
Berita Acara Rekonsiliasi merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan. BAR terdiri dari BAR Sementara dan BAR Final. 2.6.1
Berita Acara Rekonsiliasi Sementara Merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan memuat hal-hal yang masih terdapat perbedaan data sehingga masih memerlukan perbaikan. Berita Acara Rekonsiliasi Sementara ditandatangani oleh atas nama Kuasa BUN
sesuai
dengan
kewenangannya
dan
Kuasa
Pengguna
Anggaran. 2.6.2
Berita Acara Rekonsiliasi Final Merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan telah menunjukan hasil yang sama antara data SAU dan SAI. Berita Acara Rekonsiliasi Final ditandatangani oleh atas nama Kuasa BUN sesuai dengan kewenangannya dan Kuasa Pengguna Anggaran.
DIREKTUR JENDERAL
MULIA P. NASUTION NIP. 060046519
18
Daftar 1 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi CONTOH REKONSILIASI ANTARA SALDO KAS MENURUT REKENING KORAN DAN SALDO KAS MENURUT KPPN KPPN :BANDA ACEH TA : 2005 Saldo Rekening per 31 Desember 2005 URAIAN I
BANK TUNGGAL 1 . BI Cabang Banda Aceh (100)
REKENING KORAN
BUKU BANK
0
0
BANK OPERASIONAL I 1 . BRI Banda Aceh Non Gaji (110) 2 . BRI Banda Aceh Gaji (111)
89,821,181,032 17,140,330,000
19,646,033,541 17,140,330,000
III BANK OPERASIONAL II 1 . BRI Banda Aceh (120) 2 . Bank Mandiri Banda Aceh (122) 3 . BNI 1946 Banda Aceh (124) 4 . BPD Banda Aceh (DAU) 5 . BPD Banda Aceh (129)
12,421,995,266 4,952,251,000 9,742,857,172 120,143,000,000 1,881,014,919
11,813,777,318 4,278,974,981 9,730,408,032 120,143,000,000 1,447,937,119
0 46,015 0 0 0 33,013,198 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3,031,015,009
3,020,869,009
259,166,703,611
187,221,330,000
II
IV BANK OPERASIONAL III 1 . BRI Sigli PBB (130) 2 . Bank Mandiri Banda Aceh PBB (131) 3 . BPD Sabang PBB (132) 4 . BRI Banda Aceh PBB (Aceh Besar) (133) 5 . BRI Sigli BPHTB (136) 6 . Bank Mandiri Banda Aceh BPHTB (137) 7 . BPD Sabang BPHTB (138) 8 . BRI Banda Aceh BPHTB (Aceh Besar) (139) GIRO POS SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2005 REKONSILIASI Saldo per 31 Desember 2005 menurut BRI Banda Aceh BO I Non Gaji (110) SP2D yang belum dibukukan oleh bank Biro Gilyet tgl 29 Des 2005 blm dibukukan bank SP2D tgl 23-12-2005 no 799353B sebesar Rp 8.897.000,dibukukan oleh bank Rp 8.912.000,SP2D tgl 23-12-2005 no 799641B sebesar Rp 40.338.000,dibukukan oleh bank Rp 40.388.000,Transaksi salah dibukukan SP2D gaji yang dibukukan pada BO I non gaj SP2D BLN Rek Khusus yang belum dikredit Rekening tgl 23-12-2005 Rp 87.902.091,- seharusnya Rp 87.897.091,BRI Banda Aceh BO II Gaji (120) Transaksi yg salah dibukukan dlm R/K SP2D yg belum dibukukan oleh bank Transaksi untuk BPD Sabang yg salah dibukukan Bank Mandiri Banda aceh BO II Gaji (122) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Bunga setelah pajak dari bln Nov 2004 - Nov 2005 Bunga setelah pajak dari bln Des 2005 Transfer bunga ke rekening Persepsi Jan - Nov 2005 Transfer bunga ke rekening Persepsi Des 2005 Biro Gilyet tgl 27 Des 2005 blm dibukukan bank BNI 1946 Banda Aceh BO II Gaji (124) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Biro Gilyet tgl 27-12-2005 bl dibukukan oleh bank BPD Banda Aceh BO II Gaji (129) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Sentral giro Pos (301) SP2D yng belum dibukukan oleh PT Pos Bank Mandiri BO III (131) Bunga yang seharusnya tidak ada Bank Mandiri BO III (137) Bunga yang seharusnya tidakada Pelimpahan BPHTB belum dibukukan bendum Saldo setelah rekonsiliasi
REKENING KORAN 259,166,703,611
BUKU BANK 187,221,330,000
(74,667,864,306) (1,624,497,000) 15,000 50,000 54,349,640 124,294,175 5,938,500,000 5,000 (825,568) (609,577,380) 2,185,000 (680,576,137) (33,958,410) (1,963,605) 30,425,817 2,796,316 10,000,000 (37,449,140) 25,000,000 (433,077,800) (10,146,000) (46,015) (1,733) 187,254,341,465
33,011,465 187,254,341,465
Daftar 2 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat KPPN antara KPPN dan Satker (UAKPA) : Berita Acara Rekonsiliasi Sementara Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi
Anggaran
antara
satuan
kerja
/
satuan
kerja
perangkat
daerah......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA),
dengan
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
(KPPN)............................................. kode (..........), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan
Realisasi
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
anggaran.......... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............
tahun
anggaran........... Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
( NIP....................
)
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
(
) NIP....................
20
Daftar 3 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat Kanwil antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPAW: Berita Acara Rekonsiliasi Sementara Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi
Anggaran
antara
kantor
wilayah/koordinator
wilayah
kementerian
negara/lembaga ......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN)............................................................ kode (.................), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan
Realisasi
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
anggaran.......... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............
tahun
anggaran........... Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
( NIP....................
)
(
)
NIP....................
21
Daftar 4 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi Format Berita Acara Rekonsiliasi tingkat Pusat antara Dit. APK dengan UAPPA-Es 1 dan UAPA :
Berita Acara Rekonsiliasi Sementara Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara kementerian negara/lembaga/bagian anggaran......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan Realisasi anggaran..........
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ anggaran...........
tahun
Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Kesalahan/ketidakcocokan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. A.n. Bendahara Umum Negara,
( NIP....................
)
A.n. Pengguna Anggaran
(
)
NIP....................
.
22
Daftar 5 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat KPPN antara KPPN dan Satker (UAKPA) : Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi
Anggaran
antara
satuan
kerja
/
satuan
kerja
perangkat
daerah......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA),
dengan
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
(KPPN)............................................ kode (..........), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan
Realisasi
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
anggaran.......... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............
tahun
anggaran........... Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
( NIP....................
)
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
(
) NIP....................
23
Daftar 6 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat Kanwil antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPAW: Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan
Realisasi
Anggaran
antara
kantor
wilayah/koordinator
wilayah
kementerian
negara/lembaga ......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN)............................................................ kode (.................), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan
Realisasi
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
anggaran.......... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............
tahun
anggaran........... Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,
A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
( NIP....................
)
(
)
NIP....................
24
Daftar 7 Lampiran Pedoman Rekonsiliasi
Format Berita Acara Rekonsiliasi tingkat Pusat antara Dit. APK dengan UAPPA-Es 1 dan UAPA :
Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ……… tanggal …... bulan ....…. tahun....... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara kementerian negara/lembaga/bagian anggaran......................................... kode (............), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode....... tahun anggaran........ 2. Laporan Realisasi anggaran..........
Anggaran
Pengembalian
Belanja
periode.........
tahun
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode...... tahun anggaran........ 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode............ anggaran...........
tahun
Pada tanggal......... bulan....... tahun........ Selanjutnya Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
A.n. Bendahara Umum Negara,
( NIP....................
)
A.n. Pengguna Anggaran
(
)
NIP....................
.
25
Daftar 1 Lampiran Pedoman Analisa KPPN :………………………….., Bulan : ………………… 2006 Analisa Intern 1. Laporan Arus Kas Periksa Apakah masih ada transaksi yang Mata Anggarannya Tidak sesuai dengan BPS Periksa apakah sudah tidak ada pemakaian Mata Anggaran Pusat Perkiraan Saldo Awal Kas pada LAK 2006
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp)
Keterangan
0
Saldo Besi LKP 2005
0
Saldo Awal Kas 2006
0
Saldo Akhir Kas 2005
0
Penerimaan Pemindahbukuan (akun 8143)
0
Pengeluaran Pemindahbukuan (akun 8243) Note: Apabila jumlah tidak sama telusuri perbedaannya ke dokumen pemindahbukuan terkait
0
Saldo Akhir Kas pada LAK
0
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
Saldo Akhir Kas pada LKP Saldo Akhir Kas pada LAK
0
Saldo Rekening Koran /Bank 2. Laporan LRA Masih adakah Kode BA/Es1 yang belum terisi/salah. Masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi atau salah. Masih adakah data DIPA (anggaran) Satker yang belum tercantum/belum lengkap Apakah akun pendapatan sudah sesuai dengan kode BA dan Es1 yang bersangkutan terutama untuk Pendapatan-pendapatan Khusus Perkiraan Realisasi Belanja Daerah Akun 61
Saldo (Rp)
Realisasi Belanja BA 70
0
Realisasi Belanja Daerah Akun 62
0
Realisasi Belanja BA 71
0
Penerimaan Perpajakan Netto (41) Penerimaan Perpajakan pada LRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan Perpajakan pada LRA Pengemb.Pend. Nega
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0
Penerimaan PNBP pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Penerimaan Hibah Netto (43) Penerimaan Hibah pad aLRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan Hibah pada LRA Pengemb.Pend. Negara &
0
0 0 0
Penerimaan Perpajakan pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Penerimaan PNBP Netto (42) Penerimaan PNBP pada LRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan PNBP pada LRA Pengemb.Pend. Negara &
Keterangan
0
0 0 0 0
Penerimaan Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Pegawai Netto (5111) Bel. Pegawai pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Pegawai pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
0 0 0
Belanja Pegawai pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Barang Netto (5211) Bel. Barang pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Barang pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis B
0 0 0 0
Belanja Barang pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Modal Netto (5311) Bel. Modal pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Modal pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis B
0 0 0 0
Belanja Modal pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Pemb. Bunga Utang Netto(5411) Bel. Bunga Utang pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Bunga Utang pada LRA Pengemb.Belanja Menurut J
0 0 0 0
Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Subsidi Netto (5511) Bel. Subsidi pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Subsidi pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
0 0 0 0
Belanja Subsidi pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Hibah Netto (5611) Bel. Hibah pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Hibah pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis Be Belanja Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0 0 0 0 0
21
Belanja Bantuan Sosial Netto (5711) Bel. Bantuan Sosial pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Bantuan Soaial pada LRA Pengemb.Belanja Menuru
0 0 0
Belanja Bantuan Sosial pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Lain-lain Netto (5811) Bel. Lain-lain pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Lain-lain pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0
Belanja Lain-lain pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja daerah Netto (6111) Bel Daerah pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Daerah pada LRA Pengem. Belanja Menurut Jenis
0 0
0 0 0 0
Belanja Daerah pada LRA on the Face (LRAKPPN.S)
0
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negari Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
0
Jumlah pembiayaan pada LRA on the face (LRAKPPN.S) 3. Neraca KUN Perkiraan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp)
Saldo Rekening KPPN (dari LKP)
0
Kas dalam Transito Pengeluaran Kiriman Uang pada LAK Penerimaan Kiriman Uang pada LAK
0
Kas dalam Transito pada Neraca KUN
0
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Transito pada LAK Penerimaan Transito pada LAK (negatif) UP yang belum di setor
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0
Utang PFK pada Neraca KUN
0
SAL pada Neraca KUN
0
Saldo Awal Kas pada LAK+UP TAYL (kalau ada)
0
SILPA/SIKPA (Arus Kas Bersih dr Ak.Op+dr Ak.Inv.Non Keu + dr.Ak. Pembiayaan) Realisasi Penerimaan pada LAK(Jumlah Arus Kas Masuk dr Ak.OP + dr Ak.Inv.N Realisasi Pengeluaran pada LAK (Jumlah Arus Kas Masuk dr Ak.OP + dr Ak.Inv.
0
0 0 0
Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN Jumlah Utang PFK Penerimaan PFK pada LAK Pengeluaran PFK pada LAK (negatif)
Keterangan
0
0 0 0
SILPA/SIKPA pada Neraca KUN
0
Jumlah Aset Rekening Kas di KPPN Kas di Bendahara Pengeluaran
0 0 0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
0 0 0
Utang PFK SAL+SILPA/SIKPA
4. Neraca SAU Perkiraan
Jumlah (Rp)
Kas di Bedahara Pengeluaran Uang Muka dari KPPN Jumlah Aset Tetap Tanah sebelum disesuaikan Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0 0 0
Jumlah Aset Aset
0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca SAU Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Dana
0 0
Jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana per KPPN 1, KPPN …….. 2, KPPN …….. 3. dst Jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana di Neraca SAU Kanwil
Keterangan 0
0
Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Khusus Kanwil DJPBN Jumlah Aset per KPPN 1. KPPN ….. 2. KPPN ….. 3. dst Jumlah Aset di Neraca SAU Kanwil
Saldo (Rp) 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daftar 1 Lampiran Pedoman Analisa KPPN :………………………….., Bulan : ………………… 2006 Analisa Intern 1. Laporan Arus Kas Periksa Apakah masih ada transaksi yang Mata Anggarannya Tidak sesuai dengan BPS Periksa apakah sudah tidak ada pemakaian Mata Anggaran Pusat Perkiraan Saldo Awal Kas pada LAK 2006
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp)
Keterangan
0
Saldo Besi LKP 2005
0
Saldo Awal Kas 2006
0
Saldo Akhir Kas 2005
0
Penerimaan Pemindahbukuan (akun 8143)
0
Pengeluaran Pemindahbukuan (akun 8243) Note: Apabila jumlah tidak sama telusuri perbedaannya ke dokumen pemindahbukuan terkait
0
Saldo Akhir Kas pada LAK
0
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
Saldo Akhir Kas pada LKP Saldo Akhir Kas pada LAK
0
Saldo Rekening Koran /Bank 2. Laporan LRA Masih adakah Kode BA/Es1 yang belum terisi/salah. Masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi atau salah. Masih adakah data DIPA (anggaran) Satker yang belum tercantum/belum lengkap Apakah akun pendapatan sudah sesuai dengan kode BA dan Es1 yang bersangkutan terutama untuk Pendapatan-pendapatan Khusus Perkiraan Realisasi Belanja Daerah Akun 61
Saldo (Rp)
Realisasi Belanja BA 70
0
Realisasi Belanja Daerah Akun 62
0
Realisasi Belanja BA 71
0
Penerimaan Perpajakan Netto (41) Penerimaan Perpajakan pada LRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan Perpajakan pada LRA Pengemb.Pend. Nega
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0
Penerimaan PNBP pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Penerimaan Hibah Netto (43) Penerimaan Hibah pad aLRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan Hibah pada LRA Pengemb.Pend. Negara &
0
0 0 0
Penerimaan Perpajakan pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Penerimaan PNBP Netto (42) Penerimaan PNBP pada LRA Pend. Negara & Hibah Menurut MA Pengembalian Penerimaan PNBP pada LRA Pengemb.Pend. Negara &
Keterangan
0
0 0 0 0
Penerimaan Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Pegawai Netto (5111) Bel. Pegawai pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Pegawai pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
0 0 0
Belanja Pegawai pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Barang Netto (5211) Bel. Barang pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Barang pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis B
0 0 0 0
Belanja Barang pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Modal Netto (5311) Bel. Modal pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Modal pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis B
0 0 0 0
Belanja Modal pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Pemb. Bunga Utang Netto(5411) Bel. Bunga Utang pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Bunga Utang pada LRA Pengemb.Belanja Menurut J
0 0 0 0
Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Subsidi Netto (5511) Bel. Subsidi pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Subsidi pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
0 0 0 0
Belanja Subsidi pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Hibah Netto (5611) Bel. Hibah pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Hibah pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis Be Belanja Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0 0 0 0 0
21
Belanja Bantuan Sosial Netto (5711) Bel. Bantuan Sosial pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Bantuan Soaial pada LRA Pengemb.Belanja Menuru
0 0 0
Belanja Bantuan Sosial pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja Lain-lain Netto (5811) Bel. Lain-lain pada LRA Belanja Menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Lain-lain pada LRA Pengemb.Belanja Menurut Jenis
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0
Belanja Lain-lain pada LRA on the face (LRAKPPN.S) Belanja daerah Netto (6111) Bel Daerah pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja Pengembalian Bel. Daerah pada LRA Pengem. Belanja Menurut Jenis
0 0
0 0 0 0
Belanja Daerah pada LRA on the Face (LRAKPPN.S)
0
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negari Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
0
Jumlah pembiayaan pada LRA on the face (LRAKPPN.S) 3. Neraca KUN Perkiraan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp)
Saldo Rekening KPPN (dari LKP)
0
Kas dalam Transito Pengeluaran Kiriman Uang pada LAK Penerimaan Kiriman Uang pada LAK
0
Kas dalam Transito pada Neraca KUN
0
Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Transito pada LAK Penerimaan Transito pada LAK (negatif) UP yang belum di setor
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0
Utang PFK pada Neraca KUN
0
SAL pada Neraca KUN
0
Saldo Awal Kas pada LAK+UP TAYL (kalau ada)
0
SILPA/SIKPA (Arus Kas Bersih dr Ak.Op+dr Ak.Inv.Non Keu + dr.Ak. Pembiayaan) Realisasi Penerimaan pada LAK(Jumlah Arus Kas Masuk dr Ak.OP + dr Ak.Inv.N Realisasi Pengeluaran pada LAK (Jumlah Arus Kas Masuk dr Ak.OP + dr Ak.Inv.
0
0 0 0
Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN Jumlah Utang PFK Penerimaan PFK pada LAK Pengeluaran PFK pada LAK (negatif)
Keterangan
0
0 0 0
SILPA/SIKPA pada Neraca KUN
0
Jumlah Aset Rekening Kas di KPPN Kas di Bendahara Pengeluaran
0 0 0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
0 0 0
Utang PFK SAL+SILPA/SIKPA
4. Neraca SAU Perkiraan
Jumlah (Rp)
Kas di Bedahara Pengeluaran Uang Muka dari KPPN Jumlah Aset Tetap Tanah sebelum disesuaikan Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0 0 0
Jumlah Aset Aset
0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca SAU Jumlah Kewajiban Jumlah Ekuitas Dana
0 0
Jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana per KPPN 1, KPPN …….. 2, KPPN …….. 3. dst Jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana di Neraca SAU Kanwil
Keterangan 0
0
Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Khusus Kanwil DJPBN Jumlah Aset per KPPN 1. KPPN ….. 2. KPPN ….. 3. dst Jumlah Aset di Neraca SAU Kanwil
Saldo (Rp) 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daftar 2 Lampiran Pedoman Analisa
KPPN :…………….., Bulan ……………... 2006 ANALISA ANTAR LAPORAN 1. LAK dengan NERACA KUN L A K Perkiraan a Saldo Akhir Kas b
0
Pengeluaran Kiriman Uang Penerimaan Kiriman Uang Jumlah Pengeluaran Transito Penerimaan Transito (negatif) UP yang belum disetor Jumlah
0 0
d
Pengeluaran Reimbursement PP Penerimaan Reimbursement PP Jumlah
0 0
e
Pengeluaran Reimbursement REKSUS Penerimaan Reimbursement REKSUS Selisih Jumlah
0 0
f
Penerimaan PFK Pengeluaran PFK Jumlah
0 0
Saldo Besi Akhir Tahun YL/Saldo Awal Kas LAK Saldo Awal UP TAYL Jumlah
0 0
Arus Kas Bersih Aktifitas Op Arus Kas Bersih Aktifitas Investasi Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Jumlah
0 0 0
h
a
Rekening Kas di KPPN
Jumlah (Rp) 0
Saldo (Rp) 0
Keterangan NIHIL
b
Kas dalam Transito
0
0
NIHIL
c
Kas di Bendahara Pengeluaran
0
0
NIHIL
d
Uang Muka dari Rekening BUN
0
0
NIHIL
e
Uang Muka dari Rekening Khusus
0
0
NIHIL
f
Utang PFK
0
0
NIHIL
g
SAL
0
0
NIHIL
h
SilPA/SiKPA
0
0
NIHIL
0
c
g
NERACA KUN Perkiraan
Jumlah (Rp)
0
0
0
0
0
0
2. LAK dengan LRA
a
LRA Perkiraan Penerimaan Perpajakan pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Jumlah (Rp) 0
a
LAK Perkiraan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto Jumlah
b
Penerimaan PNBP pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0
b
Penerimaan Sumber Daya Alam Netto Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktiv.OP dan Non Keu Jumlah
c
Penerimaan Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0
c
Penerimaan Hibah Netto Pendapatan Hibah DN Netto Pendapatan Hibah LN Netto Jumlah
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp)
0 0
0
Keterangan NIHIL
0
NIHIL
0 0 0 0 NIHIL 0 0 0 NIHIL
d
e
f
g
h
i
Belanja Pegawai pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Belanja Barang pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Belanja Modal pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Belanja Subsidi pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
Belanja Hibah pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0
0
0
0
0
0
d
e
f
g
h
i
Belanja Gaji dan Tunjangan Netto Belanja Honor,Lembur/Vakasi Netto Belanja Kontribusi Sosial Netto Jumlah
0 0 0
Belanja Barang Netto Belanja Jasa Netto Belanja Pemeliharaan Netto Belanja Perjalanan Netto Jumlah
0 0 0 0
Belanja Modal Tanah Netto Belanja Peralatan Mesin Netto Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan Netto Belaja Modal Fisik Lainnya Netto Jumlah
0 0 0 0 0
0
0 0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
NIHIL
0
Keterangan NIHIL
0
0
Belanja Pemb. Bunga Utang Netto Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek Jumlah
0
Belanja Subsidi Netto Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Jumlah
0
0
0
Belanja Hibah Netto
0 0
j
Belanja Bantuan Sosial pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0
k
Belanja Lain-lain pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
0
l.
Belanja Daerah pada LRA on the Face (LRAKPPN.S)
0
m.
Jumlah pembiayaan pada LRA on the face (LRAKPPN.S)
j
k
0
Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Netto Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Netto Belanja Lembaga Sosial Lainnya Netto Jumlah
0 0
Belanja Lain-Lain Netto
0
Belanja Daerah Netto Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Jumlah
0 0 0 0 0
Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negari Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri jumlah
0 0
0
0
0
3. NERACA SAU dengan NERACA KUN
a
NERACA SAU Perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran (Uang Muka dari KPPN)
NERACA KUN Perkiraan 0
a
Kas di Bendahara Pengeluaran
Jumlah (Rp)
Saldo (Rp) 0
