PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI PEDOMAN REKONSILIASI

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-36/PB/2009 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA

PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI PEDOMAN REKONSILIASI A.

LATAR BELAKANG REKONSILIASI Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara / Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari : 1.

Sistem

Akuntansi

Instansi

(SAI)

yang

dilaksanakan

secara

berjenjang

oleh

Kementerian Negara/Lembaga dengan membentuk unit akuntansi keuangan yang dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan unit akuntansi barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB), pemrosesan data yang dilakukan menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2.

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN), yang menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri dari : a. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)  Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN).

1

 Sistem Akuntansi Umum (SAU). b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H). c. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP). d. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP). e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD). f.

Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP).

g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. h. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu internal check yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi yaitu: a. Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI. b. Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAKUN. c. Rekonsiliasi Data antara SAU dengan SAUP-H, SA-PP, SAIP, SATD, SA-BSBL, SABL,SA-TK. Agar rekonsiliasi data transaksi tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur dalam suatu pedoman yang lebih rinci. B.

KEBIJAKAN REKONSILIASI 1. KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya setiap bulan. Hasil rekonsiliasi berupa ADK dan Laporan Keuangan dikirimkan oleh satuan kerja ke UAPPA-W. Selanjutnya UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN. 2. Dit. PKN selaku UAKBUN-P melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja penerima alokasi dana dan Rekening 502.000.000. 3. Satuan Kerja di daerah yang kewenangannya Kantor Pusat (KP), sepanjang Satuan Kerja

tersebut

merupakan

Satuan

Kerja

instansi

wilayah,

tetap

harus

menggunakan kode wilayah sesuai DIPA dan tidak diperkenankan menggunakan kode wilayah 0199. Satuan Kerja instansi pusat yang berkedudukan di wilayah tersebut melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya dan selanjutnya mengirim Laporan

2

Keuangan ke Eselon I. 4.

UAPPA-E1 yang menerima data setiap bulan dari satuan kerja yang merupakan instansi pusat harus melakukan rekonsiliasi dengan Dit. APK setiap triwulan. Sedangkan Satuan Kerja yang menggunakan kode kewenangan KP tetapi merupakan Satuan Kerja wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN melalui UAPPA-W setempat.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana DK/TP dari Kmeneterian Negara/Lembaga yang tidak mempunyai kantor vertikal di Provinsi/Kab/Kota, dan hanya ada satu satuan kerja per Eselon I, maka tidak perlu melakukan rekonsiliasi di tingkat wilayah. SKPD tersebut langsung mengirimkan datanya ke Eselon I K/L yang memberi dana DK/TP tersebut. KPPN mengirimkan data SAI dan data SAU hasil rekonsiliasi ke Kanwil DJPBN.

6. Satuan kerja yang tidak satu wilayah dengan UAPPA-W-nya wajib melakukan rekonsiliasi dengan KPPN

dimana lokasi satker itu berada, dan tidak diwajibkan

melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN dimana satker tersebut berada. Satker tersebut wajib mengirimkan data ke UAPPA-W-nya, UAPPA-W yang menerima kiriman data dari satker tersebut, wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN dimana UAPPA-W satker tersebut berada. KPPN yang satu wilayah dengan satker tersebut wajib mengirimkan data ke Kanwil DJPBN. 7.

Bagian Anggaran yang mempunyai kantor vertikal di daerah, tetapi tidak mempunyai kantor wilayah harus menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W.

8.

Satuan Kerja yang melakukan pencairan dana di beberapa KPPN wajib melakukan rekonsiliasi

pada KPPN di wilayah kerjanya, sedangkan KPPN di luar wilayah kerja

Satuan Kerja yang bersangkutan yang menerima dan/atau mengeluarkan pencairan dana dari Satuan Kerja tersebut wajib melaporkan pencairan dana dari satker tersebut ke KPPN wilayah Satuan Kerja tersebut berada. 9.

Data yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran pada satker yang pencairan dananya pada beberapa KPPN, rekonsiliasi dilakukan pada KPPN setempat, sebesar dana yang disetor/dicairkan pada KPPN tersebut, tidak harus memisahkan data dalam laporan yang berasal dari KPPN lain.

10. Bagian Anggaran (BA)/Eselon 1 (E1) yang mempunyai beberapa UAPPA-W dalam satu wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen PBN berdasarkan Satuan Kerja di wilayahnya (contoh : Propinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari satu Kanwil Ditjen Pajak, masing-masing Kanwil merupakan UAPPA-W tersendiri yang membawahi beberapa Satuan Kerja/Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi lingkup wilayah kerjanya. Rekonsiliasi masing-masing UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen PBN dilakukan per Satuan Kerja untuk lingkup kerjanya).

3

11. Pada saat KPPN/Dit.PKN melakukan rekonsiliasi dangan Satuan Kerja, KPPN/Dit. PKN memastikan bahwa Satuan Kerja menyertakan laporan BMN. 12. a. Setelah dilakukan rekonsiliasi antara SAU dan SAI di seluruh tingkatan, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan dengan ketentuan sbb: - Data SAU dan SAI sudah sesuai. - Data SAU dan data SAI belum sesuai, namun sudah dapat ditelusuri oleh kedua belah pihak penyebab perbedaan data tersebut dalam hal terdapatnya Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan PNBP atau melakukan penyetoran Pengembalian Belanja di luar lingkungan kerja KPPN dan dijelaskan di BAR. - Data SAU dan data SAI belum sesuai, namun sudah dapat ditelusuri dan disepakati oleh kedua belah pihak data yang harus diperbaiki dan dijelaskan di BAR. b. Data yang belum sesuai tetap harus diperbaiki baik oleh satuan kerja, KPPN, UAPPAW, maupun Kanwil DJPBN sesuai peraturan yang berlaku. c. Apabila data telah sesuai, diterbitkan kembali BAR dengan penjelasan bahwa sudah tidak terdapat perbedaan antara data SAU dengan data SAI. d. Apabila perbedaan data tidak diselesaikan oleh satuan kerja maupun UAAPA-W maka diberlakukan Perdirjen No.19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas keterlambatan Penyampaian laporan Keuangan.Ketentuan tersebut diatas harus memperhatikan batas waktu penyelesaiaan dan penyampaian laporan keuangan. e. Khusus bagi Satuan Kerja yang letak geografisnya sulit sarana transportasi, perbaikan data dapat dilakukan pada saat rekonsiliasi bulan berikutnya. Apabila perbedaan data tidak diselesaikan oleh Satuan Kerja pada bulan berikutnya maka diberlakukan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. f.

Terkait dengan poin 5, KPPN diberi wewenang untuk menentukan Satuan Kerja yang berhak mendapat keringanan melanjutkan proses rekonsiliasi pada bulan berikutnya sehingga dapat memperbaiki data dengan benar.

13. Setiap penerbitan BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR). 14. KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Dit. PKN sebagai Kuasa BUN bertanggungjawab menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) sesuai dengan kewenangannya. C. JENIS-JENIS REKONSILIASI 1. Rekonsiliasi Internal Rekonsiliasi internal terdiri dari rekonsiliasi bank dan rekonsiliasi SAU-SAKUN. 2. Rekonsiliasi Eksternal Rekonsiliasi Eksternal terdiri dari rekonsiliasi DIPA, rekonsiliasi LRA dan rekonsiliasi Neraca.

4

PROSEDUR REKONSILIASI I. TINGKAT KPPN A. PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL 1. REKONSILIASI BANK Dalam rangka penyajian Kas yang valid dan akurat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan pencocokan antara saldo Rekening Koran Bank dengan Saldo menurut KPPN (Buku Bank). Sistem pengendalian intern mengharuskan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan. Transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan pada buku bank KPPN dan setiap berkala akan menerima laporan dari bank berupa rekening koran bank. Pada prinsipnya saldo buku bank menurut KPPN harus sama dengan saldo Rekening koran bank, akan tetapi ada kemungkinan perbedaan antara kedua saldo tersebut. Perbedaan atau selisih antara saldo kas menurut buku KPPN yang dicatat oleh seksi Bendum dengan saldo kas menurut Rekening Koran pada setiap akhir periode dapat terjadi karena : 

Time Lag : perbedaan waktu pencatatan transaksi dalam suatu periode.



Error : kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank ataupun oleh KPPN.

Rekonsiliasi Bank dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: a. Pada setiap akhir periode, KPPN akan menerima Rekening Koran Bank dari setiap rekening yang dimiliki. b. Bandingkan antara saldo buku KPPN dengan saldo Rekening Koran Bank. c. Telusuri penyebab terjadinya perbedaan antara saldo Rekening Koran Bank dengan saldo buku KPPN. d. Sajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN.Lihat contoh rekonsiliasi bank pada Daftar I Lampiran Pedoman rekonsiliasi. e. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo buku KPPN. f.

Penyesuaian yang mempengaruhi saldo kas menurut buku bank KPPN harus dilakukan koreksi data sehingga saldo kas menurut rekonsiliasi bank sama dengan saldo kas menurut data.

g. Penyesuaian pada buku bank KPPN dilakukan mengikuti petunjuk koreksi yang ditetapkan (diatur dalam suatu ketetapan). h. Saldo Kas Penyesuaian ini akan menjadi Saldo Kas KPPN.

5

Pedoman Penyesuaian: Saldo Kas menurut Rekening Koran Penyesuaian :

Saldo Kas menurut Buku Bank KPPN Penyesuaian :

1. Deposit in Transit (+)

1. Nota kredit (+) 2. Kesalahan pencatatan bendum (+ atau -) 3. Nota debet lainnya (-)

2. Outstanding cek (-) 3.

Jasa giro (-)

4.

Kesalahan bank ( + atau - )

Saldo akhir kas setelah penyesuaian

Saldo akhir kas setelah penyesuaian

1. Deposit in Transit Hal ini terjadi jika penerimaan sudah dicatat oleh seksi Bendum sebagai penerimaan, sedangkan oleh Bank Persepsi yang menampung semua penerimaan belum dicatat sebagai penerimaan pada Rekening Koran yang diterima dari Bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening Koran Bank dengan menambah saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh dari Transaksi ini adalah : Nota Kredit yang belum dibukukan oleh pihak Bank/ Kantor Pos. 2. Outstanding Check Hal ini terjadi jika SP2D telah dikeluarkan dan dicatat sebagai pengurang kas oleh seksi Bendum tetapi belum disajikan sebagai pengurang kas di bank pada rekening koran bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening koran bank dengan mengurangi saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh transaksi ini adalah:SP2D yang sudah disahkan dan dicatat oleh KPPN tetapi belum dicairkan oleh pihak bank. 3. Jasa Giro Sesuai dengan SE-11 9/A/56/1091, SE-47/A/2003 bahwa pada BO I dikenakan jasa giro sebesar 2 % setahun dihitung dari saldo terendah setiap bulannya, dan atas jasa giro tersebut harus disetorkan ke Bank Persepsi. Sedangkan pada BO II, BO III dan Bank Persepsi tidak dikenakan jasa giro. Apabila pada akhir tahun bank mengkredit KPPN atas jasa giro atau bunga maka pada rekoniliasi Bank, jasa giro atau bunga tersebut harus dikurangkan dengan saldo menurut rekening koran Bank. 4. Kesalahan Bank Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain. kesalahan jumlah dan kesalahan pemindahbukuan. Penyesuaian atas kesalahan dimaksud dilakukan dengan menambah atau mengurang saldo kas Rekening Koran sesuai dengan kesalahan yang terjadi.

6

Contoh : - Bank salah membukukan jumlah rupiah dari SP2D, Nota Kredit atau Nota Debet yang ada. - Bank telah mendebet KPPN dalam rekening koran, sementara KPPN belum membukukan pengeluaran. Karena sesuatu dan lain hal pengeluaran tersebut belum sampai ke bank tujuan (misalnya Bank Indonesia), Sehingga Bank Indonesia belum bisa menerbitkan Nota Kredit. Karena belum menerima nota kredit atas pelimpahan tersebut, KPPN belum membukukan transaksi dimaksud. Seharusnya pengeluaran tersebut dibukukan sebagai pemindahbukuan.

KPPN

mencatat pengeluran pada saat Bank persepsi melimpahkan ke BI, bukan menunggu Nota Kredit dari BI. 5. Nota Kredit Nota Kredit terjadi manakala terdapat penambahan kas pada rekening koran bank atas penerimaan yang berasal dari berbagai jenis penerimaan negara antara lain PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang belum dicatat sebagai penerimaan oleh KPPN. Penyesuaian dilakukan terhadap saldo kas buku bank Bendum. Contoh: Sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun uang yang diterima pada BO III PBB maupun BPHTB harus dilimpahkan atau dibagi hasilkan. Namun pada akhir tahun kadangkala ditemui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB pada BO III belum dilimpahkan ke bank persepsi, dan jasa giro pada BO I belum disetorkan ke Bank Persepsi. Penyesuaian yang harus dilakukan adalah menambah jumlah saldo kas menurut buku bank Bendum sejumlah penerimaan PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang memang belum dicatat sebagai penerimaan oleh KPPN. Penerimaan lain sehubungan dengan mengendapnya uang pada BO III adalah pendapatan berupa denda atas keterlambatan pelimpahan.

6. Nota Debet Peristiwa ini terjadi manakala terdapat pengurangan kas pada rekening koran bank atas biaya-biaya antara lain biaya administrasi bank, pajak atas bunga dan lain sebagainya yang belum dibukukan sebagai pengurang kas pada buku bank Bendum di KPPN. Penyesuaian terhadap saldo kas buku bank Bendum dilakukan dengan mengurang i saldo menurut buku Bendum dengan menerbitkan nota debet. 7. Kesalahan pencatatan oleh KPPN Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPN dalam hal ini Seksi Bendum dapat disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain kesalahan jumlah, kesalahan pemindah bukuan dan lain sebagainya, maka penyesuaian dilakukan dengan menambah atau

7

mengurangi saldo kas buku bank Bendum sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Contoh : KPPN salah membukukan jumlah rupiah dari SP2D, Nota Kredit atau Nota Debet yang ada. KPPN belum membukukan pendapatan. Sementara bank sudah mengkredit KPPN pada rekening Koran. Sebagai ilustrasi Pada akhir Tahun 2007 diambil kebijakan bahwa bank harus buka sampai dengan jam 22.00 pada tanggal 28 Desember 2007 untuk menampung penerimaan Negara. Kenyataannya penerimaan Negara masih terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 misalnya Rp.100.000,-. Dalam Rekening Koran Bank Persepsi akan disajikan angka Rp.100.000,- tersebut dan Buku Bank KPPN belum mencatatnya, sehingga kas menurut Buku Bank KPPN akan lebih kecil dibandingkan dengan Kas menurut Rekening Koran Bank. Pada kertas kerja rekonsiliasi bank, akan ditambahkan pendapatan pada Buku Bank KPPN, dan sebesar pendapatan tersebut harus dibukukan oleh KPPN sebagai pendapatan pada tahun 2007.

2. REKONSILIASI DENGAN REKENING KORAN SATKER BLU Rekonsiliasi Rekening Satker BLU dengan KPPN dilakukan sebagai berikut: a. Pada setiap akhir periode, KPPN meminta semua rekening koran yang dimiliki oleh satker BLU (rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan rekening deposito). b. Bandingkan antara saldo Buku Bank KPPN dengan saldo Rekening Koran Bank. c. Telusuri penyebab terjadinya perbedaan antara saldo Rekening Koran Bank dengan saldo Buku Bank KPPN. d. Sajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN. Lihat contoh rekonsiliasi bank pada Daftar II Lampiran Pedoman Rekonsiliasi. e. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah sa ldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo Buku Bank KPPN. f.

Penyesuaian yang mempengaruhi saldo kas menurut Buku Bank KPPN harus dilakukan koreksi data sehingga saldo kas menurut rekonsiliasi bank sama dengan saldo kas menurut data.

g. Penyesuaian pada Buku Bank KPPN dilakukan mengikuti petunjuk koreksi yang ditetapkan (diatur dalam suatu ketetapan). h. Saldo Kas Penyesuaian ini akan menjadi Saldo Akhir Kas BLU.

8

3. REKONSILIASI SAU - SAKUN Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAKPA. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : o

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA

dengan LAK. o

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengem balian Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK.

o

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK.

o

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan

LAK. o

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK:

o

Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca

KUN. Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan.

B. PROSEDUR REKONSILIASI EKSTERNAL REKONSILIASI KPPN DENGAN UAKPA REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan: Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data BUN-P dan KPPN dengan data UAKPA.

b. Rekonsiliasi Pagu Belanja: Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.

c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan: Bandingkan data BA, Es1, Kode Satker, Mata Anggaran, Jumlah Rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN direkonsiliasi. c.1 Pendapatan Pajak Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak belum dapat dilakukan, namun demikian untuk meyakini kebenaran Laporan Realisasi Penerimaan Pajak pada satker Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pada saat rekonsiliasi diwajibkan untuk melampirkan

9

Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pajak yang dihasilkan dari bagian Pengolahan Data dan

Informasi

(PDI)

sebagai

bahan

pencocokan

dengan

Laporan

Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah yang dihasilkan oleh SAI. Hal ini dilakukan karena Satker merekam penerimaan pajak pada aplikasi SAI dengan menggunakan dokumen sumber yang dihasilkan dari PDI. c.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c.2.1 Pada saat rekonsiliasi antara satker dan KPPN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan. c.2.2 Apabila penyetor melakukan penyetoran pada bank yang bukan merupakan bank persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan, satker harus dapat membuktikannya dengan melampirkan

Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai

NTPN/NTB). Atas transaksi di atas harus dijelaskan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

d.

Rekonsiliasi Realisasi Belanja:  Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.  Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA.

e.

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja.  Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. (dari potongan SPM/SP2D). 

Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data UAKPA.

f.

Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan. Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA.

10

REKONSILIASI NERACA Bandingkan

Kas

di

Bendahara

Pengeluaran

dengan

Kartu

Pengawasan

di

Seks i

Perbendaharaan KPPN. Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data KPPN dengan data UAKPA. SPM/SP2D belanja modal yang dikeluarkan pada tahun berjalan harus sama dengan kenaikan aset pada satker, jika tidak sama maka perlu diyakini telah dicatat didalam buku ekstrakontabel. Pada saat melakukan rekonsiliasi UAKPA diwajibkan untuk membawa laporan BMN UAKPA. HASIL REKONSILIASI Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar III Lampiran Pedoman Rekonsiliasi.  KPPN Khusus Jakarta VI Sehubungan Satker yang mencairkan dananya di KPPN Khusus Jakarta VI tersebar di seluruh Indonesia, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Satker yang lokasinya berdekatan dengan lokasi KPPN Jakarta Khusus dapat melakukan rekonsiliasi secara langsung di KPPN Khusus Jakarta VI. Satker yang datang langsung, bahan yang harus dibawa yaitu data softcopy (ADK) dan Laporan Realisasi Anggaran dalam bentuk hardcopy beserta dokumen pendukung lainnya seperti Dokumen Anggaran, SPM/SP2D dan lain sebagainya. Prosedur rekonsiliasi data sama dengan KPPN biasa. HASIL REKONSILIASI Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

untuk rekonsiliasi tingkat KPPN

pada Daftar III Lampiran Pedoman Rekonsiliasi. 2. Satker yang lokasinya jauh dengan Lokasi KPPN Khusus Jakarta VI dapat melakukan rekonsiliasi data satker yang dikirim melalui fasilitas internet/email. Satker yang melakukan rekonsiliasi melalui internet, bahan yang harus dikirim yaitu data softcopy (ADK) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengiriman

11

LRA dapat dilakukan dalam bentuk file PDF atau dikirim lewat sarana faksimili atau sarana lain yang memungkinkan. HASIL REKONSILIASI BAR diterbitkan apabila Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama. Jika belum sama KPPN Khusus Jakarta VI hanya mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) ke satker melalui email. Berita acara rekonsiliasi ditandatangani oleh Kepala KPPN Khusus Jakarta VI selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses penandatanganan BAR dapat dilakukan dengan membuat BAR sebanyak 3 rangkap yang ditandatangani oleh Kepala KPPN Khusus Jakarta VI selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kemudian mengirimkan 2 rangkap ke satker untuk ditandatangani Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Satu lembar BAR dikirimkan kembali ke KPPN Khusus Jakarta VI. II.TINGKAT KANWIL A. REKONSILIASI INTERNAL REKONSILIASI SAU-SAKUN Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAPPA-W. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : a. Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK. b. Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengembalian Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK. c. Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK. d. Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK. e. Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK: f.

Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca KUN.

Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan.

B. REKONSILIASI EKSTERNAL REKONSILIASI KANWIL DJPBN DENGAN UAPPA-W REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan: Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker,

12

Akun, jumlah rupiah antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.

b. Rekonsiliasi Pagu Belanja: Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.

c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan: Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data Kanwil Ditjen

PBN dengan data UAPPA-W untuk pendapatan yang berasal dari potongan

SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN direkonsiliasi.

d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja: 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja: 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W (dari potongan SPM/SP2D).

 Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.

f. Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan: Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-W.

REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data Kanwil dengan data UAPPA-W. UAKPA diwajibkan untuk membawa laporan BMN UAKPA pada saat melakukan rekonsiliasi.

13

HASIL REKONSILIASI 1.

Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W kemungkinan ada

perbedaan

karena perbedaan wilayah kerja antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W. Perbedaan dimaksud akan bisa diselesaikan dengan cara :  KPPN yang mencairkan transaksi atas satker yang UAPPA-W berbeda harus mengirimkan Bukti Jurnal dan Data Transaksi (BJDT) dari satker dimaksud ke Kanwil dimana UAPPA-W tersebut melakukan rekonsiliasi.  Kanwil Ditjen PBN sebagai mitra kerja UAPPA-W satker tersebut melakukan rekonsiliasi, apabila perbedaannya adalah transaksi yang dicairkan/diterima dari KPPN yang berbeda wilayah, maka atas rekonsiliasi dapat diterbitkan BAR dengan menyebutkan perbedaan transaksi tersebut. 2.

Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama mak a dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil cq Kepala Bidang Aklap selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Penanggungjawab Rekonsiliasi di UAPPA-W selaku Pembantu Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat Kanwil pada Daftar IV lampiran Pedoman Rekonsiliasi.

III.

TINGKAT BUN PUSAT

A.

PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL

1.

REKONSILIASI BANK Dalam rangka penyajian kas yang valid dan akurat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan pencocokan antara saldo Rekening Koran Bank dengan Buku Bank. Sistem pengendalian intern mengharuskan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan. Transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan pada buku bank dan setiap berkala akan menerima laporan dari bank berupa rekening koran bank. Pada prinsipnya saldo buku bank harus sama dengan saldo Rekening koran bank, akan tetapi ada kemungkinan perbedaan antara kedua saldo tersebut. Perbedaan atau selisih antara saldo kas yang dicatat oleh seksi Bendum dengan saldo kas menurut Rekening Koran pada setiap akhir periode dapat terjadi karena :  Time Lag : perbedaan waktu pencatatan transaksi dalam suatu periode.  Error : kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank ataupun oleh KPPN.

Rekonsiliasi Bank dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut: a. Pada setiap akhir periode, Pusat akan menerima Rekening Koran Bank dari setiap rekening yang dimiliki.

14

b. Bandingkan antara saldo buku R. KUN dengan saldo Rekening Koran Bank. c. Telusuri penyebab terjadinya perbedaan antara saldo Rekening Koran Bank dengan saldo buku BUN-P. d. Sajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku BUN-P. Lihat contoh rekonsiliasi bank pada Daftar I Lampiran Pedoman rekonsiliasi. e. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo buku BUN-P. f.

Penyesuaian yang mempengaruhi saldo kas menurut buku bank BUN-P harus dilakukan koreksi data sehingga saldo kas menurut rekonsiliasi bank sama dengan saldo kas menurut data.

g. Penyesuaian pada buku bank BUN-P dilakukan mengikuti petunjuk koreksi yang ditetapkan (diatur dalam suatu ketetapan). Saldo Kas Penyesuaian ini akan menjadi Saldo Kas R. KUN. Pedoman Penyesuaian: Saldo Kas menurut Rekening Koran Penyesuaian :

Saldo Kas menurut Buku Bank BUN-P Penyesuaian :

1. Deposit in Transit (+)

1. Nota kredit (+) 2. Kesalahan pencatatan bendum (+ atau -) 3. Nota debet lainnya (-)

2. Outstanding cek (-) 5.

Jasa giro (-)

6.

Kesalahan bank ( + atau - )

Saldo akhir kas setelah penyesuaian

Saldo akhir kas setelah penyesuaian

1. Deposit in Transit Hal ini terjadi jika penerimaan sudah dicatat oleh seksi Bendum sebagai penerimaan, sedangkan oleh Bank Persepsi yang menampung semua penerimaan belum dicatat sebagai penerimaan pada Rekening Koran yang diterima dari Bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening Koran Bank dengan menambah saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh dari Transaksi ini adalah : Nota Kredit yang belum dibukukan oleh pihak Bank/Kantor Pos 2. Outstanding Check Hal ini terjadi jika SP2D telah dikeluarkan dan dicatat sebagai pengurang kas oleh seksi Bendum tetapi belum disajikan sebagai pengurang kas di bank pada rekening koran

15

bank. Penyesuaian perlu dilakukan pada Rekening koran bank dengan mengurangi saldo kas menurut Rekening Koran pada akhir periode tersebut. Contoh transaksi ini adalah : SP2D yang sudah disahkan dan dicatat tetapi belum dicairkan oleh pihak bank. 3. Jasa Giro Sesuai dengan SE-11 9/A/56/1091, SE-47/A/2003 bahwa pada BO I dikenakan jasa giro sebesar 2 % setahun dihitung dari saldo terendah setiap bulannya, dan atas jasa giro tersebut harus disetorkan ke Bank Persepsi. Sedangkan pada BO II, BO III dan Bank Persepsi tidak dikenakan jasa giro. Apabila pada akhir tahun bank mengkredit KPPN atas jasa giro atau bunga maka pada rekonsiliasi Bank, jasa giro atau bunga tersebut harus dikurangkan dengan saldo menurut rekening koran Bank.

4. Kesalahan Bank Kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain. kesalahan jumlah dan kesalahan pemindahbukuan. Penyesuaian atas kesalahan dimaksud dilakukan dengan menambah atau mengurang saldo kas Rekening Koran sesuai dengan kesalahan yang terjadi. 5. Nota Kredit Nota Kredit terjadi manakala terdapat penambahan kas pada rekening koran bank atas penerimaan yang berasal dari berbagai jenis penerimaan negara antara lain PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang belum dicatat sebagai penerimaan oleh KPPN. Penyesuaian dilakukan terhadap saldo kas buku bank Bendum. Contoh: Sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun uang yang diterima pada BO III PBB maupun BPHTB harus dilimpahkan atau dibagi hasilkan. Namun pada akhir tahun kadangkala ditemui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB pada BO III belum dilimpahkan ke bank persepsi, dan jasa giro pada BO I belum disetorkan ke Bank Persepsi. Penyesuaian yang harus dilakukan adalah menambah jumlah saldo kas menurut buku bank Bendum sejumlah penerimaan PBB, BPHTB, jasa giro dan penerimaan lainnya yang memang belum dicatat sebagai penerimaan. Penerimaan lain sehubungan dengan mengendapnya uang pada BO III adalah pendapatan berupa denda atas keterlambatan pelimpahan.

6. Nota Debet Peristiwa ini terjadi manakala terdapat pengurangan kas pada rekening koran bank atas biaya-biaya antara lain biaya administrasi bank, pajak atas bunga dan lain sebagainya yang

16

belum dibukukan sebagai pengurang kas pada buku bank. Penyesuaian terhadap saldo kas buku bank Bendum dilakukan dengan mengurangi saldo menurut buku Bendum dengan menerbitkan nota debet. 7. Kesalahan pencatatan Kesalahan pencatatan yang dilakukan disebabkan oleh berbagai macam hal antara lain kesalahan jumlah, kesalahan pemindah bukuan dan lain sebagainya, maka penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo kas buku bank Bendum sesuai dengan kesalahan yang terjadi.

Contoh: - Salah membukukan jumlah rupiah dari SP2D, Nota Kredit atau Nota

Debet

yang ada. - Pendapatan belum dibukukan, tetapi bank sudah mengkredit pada rekening Koran. Sebagai ilustrasi Pada akhir Tahun 2007 diambil kebijakan bahwa bank harus buka sampai dengan jam 22.00 pada tanggal 28 Desember 2007 untuk menampung penerimaan Negara. Kenyataannya penerimaan Negara masih terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 misalnya Rp.100.000,-. Dalam Rekening Koran Bank Persepsi akan disajikan angka Rp.100.000,- tersebut dan Buku Bank belum mencatatnya, sehingga kas menurut Buku Bank akan lebih kecil dibandingkan dengan Kas menurut Rekening Koran Bank. Pada kertas kerja rekonsiliasi bank, akan ditambahkan pendapatan pada Buku Bank, dan sebesar pendapatan tersebut harus dibukukan sebagai pendapatan pada tahun 2007.

2. REKONSILIASI SAU - SAKUN Rekonsiliasi SAU - SAKUN dilakukan sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan UAPPA-E1/UAPA. Tahapan rekonsiliasi SAU – SAKUN dapat dilakukan sebagai berikut : a.

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK.

b.

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengembal ian Pendapatan dan Hibah (6 digit) antara LRA dengan LAK.

c.

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK.

d.

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pengembalian Belanja (6 digit) antara LRA dengan LAK.

e.

Bandingkan jumlah rupiah dan Akun Pembiayaan (6 digit) antara LRA dengan LAK.

17

f.

Bandingkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca SAU dengan Neraca KUN.

Jika terjadi perbedaan, telusuri penyebab terjadinya perbedaan dan penyelesaiannya disampaikan ke KPPN terkait. Perbaikan data setelah tahun anggaran ditutup mengacu ke Peraturan Jenderal Perbendaharaan No. 69 tahun 2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.

B. PROSEDUR REKONSILIASI EKSTERNAL REKONSILIASI UAPPA-E1 DENGAN DIREKTORAT APK UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen PBN c.q. Dit. APK setiap semester. Hal-hal yang direkonsiliasi adalah:

REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan: Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-E1 yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-W di lingkungan wilayah kerjanya dan data Satker

Pusat

yang mengirimkan

laporan

keuangannya langsung ke UAPPA-E1. b. Rekonsiliasi Pagu Belanja: Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPPA-E1 yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-W di lingkungan wilayah kerjanya dan data Satker Pusat yang mengirimkan laporan keuangannya langsung ke UAPPA-E1. c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan: Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah menurut data Dit. APK dengan data UAPPA-E1 untuk

pendapatan yang berasal dari potongan

SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN direkonsiliasi. d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja: 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data UAPPAE1.

18

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja: 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1. (dari potongan SPM/SP2D).



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.

f. Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan: Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA-E1.

REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data UAPPA -E1 dengan data Dit. APK. Pada saat melakukan rekonsiliasi, UAPPA-E1 diwajibkan untuk membawa laporan BMN UAPPA-E1.

HASIL REKONSILIASI Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Penanggung jawab rekonsilisasi di Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggung jawab rekonsilisasi di UAPPA-E1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap dia rsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar V Lampiran Pedoman Rekonsiliasi.

REKONSILIASI UAPA DENGAN DIREKTORAT APK UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen PBN c.q. Dit. APK setiap semester. Hal-hal yang direkonsiliasi adalah: REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah menurut data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPA yang merupakan gabungan data seluruh UAPPA-E1 di lingkungan wilayah kerjanya.

19

b. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK yang merupakan penggabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPA yang merupakan gabungan data seluruh UAPPAE1 di lingkungan wilayah kerjanya.

c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Bandingkan data BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data Dit. APK dengan data UAPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. Realisasi pendapatan yang berasal dari SISPEN direkonsiliasi.

d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data UAPA.

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA. (dari potongan SPM/SP2D)



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Dit. APK dengan data UAPA.

f.

Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK yang merupakan gabungan data seluruh Kanwil Ditjen PBN dengan data UAPA yang merupakan gabungan data seluruh UAPPAE1 di lingkungan wilayah kerjanya.

REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data data UAPA dengan data Dit. APK. Pada saat melakukan rekonsiliasi UAPA diwajibkan untuk membawa laporan BMN UAPA.

20

HASIL REKONSILIASI Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU dan SAI telah sama maka diterbitkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh penanggung jawab rekonsiliasi di Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggung jawab rekonsiliasi di K/L selaku Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar VI Lampiran Pedoman Rekonsiliasi.

IV BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA (BA-BUN) 1.

REKONSILIASI UAKPA – BUN DENGAN DIT. PKN SELAKU VERABUN REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN. b. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data UAKPA-BUN dengan data Dit. PKN. c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pada saat rekonsiliasi antara satker dan Dit. PKN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan. d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN.

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan,

21

Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN. (dari potongan SPM/SP2D). 

Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Dit. PKN dengan

data UAKPA-BUN. f. Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN.

REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data Dit. PKN dengan data UAKPA-BUN. HASIL REKONSILIASI 1. Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU (Dit. PKN) dan SAI (UAKPA-BUN) telah sama

maka

dibuatkan

berita

acara

rekonsiliasi

yang

ditandatangani

oleh

penanggungjawab rekonsiliasi dari Dit. PKN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat KPPN pada Daftar III lampiran Pedoman Rekonsiliasi . 2.

BAR

ditandatangani

oleh

penanggungjawab

rekonsiliasi

dari

Dit.PKN

selaku

Bendaharawan Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari Satker yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

2.

REKONSILIASI UAPPA E1 - BUN dengan Dit. APK REKONSILIASI LRA a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara

data Dit. APK dengan data UAPPA E1 - BUN.

b. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data UAPPA E1 - BUN dengan data Dit. APK.

22

c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pada saat rekonsiliasi antara satker dan Dit. APK, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan. d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA E1 BUN.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data

UAPPA E1 – BUN.

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA E1 BUN. (dari potongan SPM/SP2D).



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Dit. APK dengan data UAPPA E1 – BUN.

f.

Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPPA E1 - BUN.

REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data Dit. APK dengan data UAPPA E1 – BUN. HASIL REKONSILIASI 1. Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU (Dit. APK) dan SAI (UAPPA E1 - BUN) telah sama maka dibuatkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh penanggungjawab rekonsiliasi dari Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari UAPPA E1-BUN selaku Kuasa Pengguna

23

Anggaran (KPA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar V Lampiran Pedoman Rekonsiliasi.

2.

BAR

ditandatangani

oleh

penanggungjawab

rekonsiliasi

dari

Dit.

APK

selaku

Bendaharawan Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari UAPPA E1-BUN yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

3.

REKONSILIASI UAPA - BUN dengan Dit. APK REKONSILIASI LRA a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN. b. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarik an antara data UAPA–BUN dengan data Dit. APK. c. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Rekonsiliasi terhadap Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Pada saat rekonsiliasi antara satker dan Dit. APK, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara

(SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk

melakukan pencocokan. d. Rekonsiliasi Realisasi Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN.



Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN.

e. Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja 

Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN.

24

(dari potongan SPM/SP2D). 

Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN.

f. Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Akun, Jumlah Rupiah, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN. REKONSILIASI NERACA Bandingkan jumlah aset lancar, aset tetap, kewajiban dan ekuitas dana antara data Dit. APK dengan data UAPA–BUN.

HASIL REKONSILIASI 1. Apabila Laporan Hasil Rekonsiliasi antara data SAU (Dit. APK) dan SAI (UAPA–BUN) telah sama

maka

dibuatkan

berita

acara

rekonsiliasi

yang

ditandatangani

oleh

penanggungjawab rekonsiliasi dari Dit. APK selaku Kuasa Bendahara Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari UAPA–BUN selaku Pengguna Anggaran (PA), Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap dikirimkan Kesatker dan 1 (satu) rangkap diarsipkan. Lihat format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk rekonsiliasi tingkat Pusat pada Daftar VI lampiran Pedoman Rekonsiliasi. 2.

BAR

ditandatangani

oleh

penanggungjawab

rekonsiliasi

dari

Dit.

APK

selaku

Bendaharawan Umum Negara dan penanggungjawab rekonsiliasi dari UAPA–BUN yang bersangkutan selaku Pengguna Anggaran. BAR harus dilampiri dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Berita Acara Rekonsiliasi merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan telah menunjukan hasil yang sama antara data SAU dan SAI. Berita Acara Rekonsiliasi

ditandatangani

oleh atas

nama

Kuasa BUN

sesuai

dengan

kewenangannya dan Kuasa Pengguna Anggaran.

25

DAFTAR I LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

CONTOH REKONSILIASI ANTARA SALDO KAS MENURUT REKENING KORAN DAN SALDO KAS MENURUT KPPN Saldo Rekening per 31 Desember 2005

KPPN: BANDA ACEH URAIAN I

BANK TUNGGAL 1 . BI Cabang Banda Aceh (100)

REKENING KORAN

BUKU BANK

0

0

BANK OPERASIONAL I 1 . BRI Banda Aceh Non Gaji (110) 2 . BRI Banda Aceh Gaji (111)

89,821,181,032 17,140,330,000

19,646,033,541 17,140,330,000

III BANK OPERASIONAL II 1 . BRI Banda Aceh (120) 2 . Bank Mandiri Banda Aceh (122) 3 . BNI 1946 Banda Aceh (124) 4 . BPD Banda Aceh (DAU) 5 . BPD Banda Aceh (129)

12,421,995,266 4,952,251,000 9,742,857,172 120,143,000,000 1,881,014,919

11,813,777,318 4,278,974,981 9,730,408,032 120,143,000,000 1,447,937,119

0 46,015 0 0 0 33,013,198 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3,031,015,009

3,020,869,009

259,166,703,611

187,221,330,000

II

IV BANK OPERASIONAL III 1 . BRI Sigli PBB (130) 2 . Bank Mandiri Banda Aceh PBB (131) 3 . BPD Sabang PBB (132) 4 . BRI Banda Aceh PBB (Aceh Besar) (133) 5 . BRI Sigli BPHTB (136) 6 . Bank Mandiri Banda Aceh BPHTB (137) 7 . BPD Sabang BPHTB (138) 8 . BRI Banda Aceh BPHTB (Aceh Besar) (139) GIRO POS SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2005 REKONSILIASI Saldo per 31 Desember 2005 menurut BRI Banda Aceh BO I Non Gaji (110) SP2D yang belum dibukukan oleh bank Biro Gilyet tgl 29 Des 2005 blm dibukukan bank SP2D tgl 23-12-2005 no 799353B sebesar Rp 8.897.000,- dibukukan oleh bank Rp 8.912.000,SP2D tgl 23-12-2005 no 799641 B sebesar Rp 40.338.000,- dibukukan oleh bank Rp 40.388.000,Transaksi salah dibukukan SP2D gaji yang dibukukan pada BO I non gaj SP2D BLN Rek Khusus yang belum dikredit Rekening tgl 23-12-2005 Rp 87.902.091,- seharusnya Rp BRI87.897.091,Banda Aceh BO II Gaji (120) Transaksi yg salah dibukukan dlm R/K SP2D yg belum dibukukan oleh bank Transaksi untuk BPD Sabang yg salah dibukukan Bank Mandiri Banda aceh BO II Gaji (122) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Bunga setelah pajak dari bln Nov 2004 - Nov 2005 Bunga setelah pajak dari bln Des 2005 Transfer bunga ke rekening Persepsi Jan - Nov 2005 Transfer bunga ke rekening Persepsi Des 2005 Biro Gilyet tgl 27 Des 2005 blm dibukukan bank BNI 1946 Banda Aceh BO II Gaji (124) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Biro Gilyet tgl 27-12-2005 bl dibukukan oleh bank BPD Banda Aceh BO II Gaji (129) SP2D yg belum dibukukan oleh bank Sentral giro Pos (301)

REKENING KORAN BUKU BANK 259,166,703,611 187,221,330,000 (74,667,864,306) (1,624,497,000) 15,000 50,000 54,349,640 124,294,175 5,938,500,000 5,000 (825,568) (609,577,380) 2,185,000 (680,576,137) (33,958,410) (1,963,605) 30,425,817 2,796,316 10,000,000 (37,449,140) 25,000,000 (433,077,800)

26

SP2D yng belum dibukukan oleh PT Pos Bank Mandiri BO III (131) Bunga yang seharusnya tidak ada Bank Mandiri BO III (137) Bunga yang seharusnya tidakada Pelimpahan BPHTB belum dibukukan bendum Saldo setelah rekonsiliasi

(10,146,000) (46,015) (1,733) 33,011,465 187,254,341,465 187,254,341,465

27

DAFTAR II LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

REKONSILIASI SALDO KAS ANTARA BANK DENGAN KPPN KPPN: JAKARTA V BULAN DESEMBER 2008 NO

KODE BANK TUNGGAL BO I

A I

BANK

REKENING KORAN

KPPN

1

100

BANK INDONESIA

-

-

2

109

NIHIL

-

-

3

118 BO II 121 122

BANK BRI Cab. PS MINGGU

-

-

BANK MANDIRI CAB CILANDAK BRI CAB PS MINGGU

75,808,663,400 67,666,498,300

75,808,663,400 67,666,498,300

6

124 BO III

BNI CAB KRAMAT

15,446,444,900

15,446,444,900

7

131

8

136 BANK PERSEPSI

1

II 4 5

III

BANK MANDIRI CAB BEJ (PBB)

-

-

BANK MANDIRI CAB BEJ (BPHTB)

-

-

203

BANK DANAMON

-

-

2

204

BANK BUKOPIN

-

-

3

207

BANK ARTA GRAHA

-

-

4

210

BANK MANDIRI

-

-

5

212

BRI

-

-

6

213

BNI

-

-

7

214

BANK LIPPO

-

-

8

215

BCA

-

-

9

216

BANK MANDIRI SYARIAH

-

-

10

221

BANK SUMITOMO

-

-

11

222

BANK MITSUBISHI/DBS

-

-

12

225

BANK FINCONESIA

-

-

13

228

BANK CENTURY

-

-

14

229

BANK PANIN

-

-

15

231

BII

-

-

16

233

BANK RESONA PERDANIA

-

-

17

237

BANK OF TOKYO

-

-

18

238

BANK OF AMERICA

-

-

19

244

BANK NIAGA

-

-

20

245

-

-

21

255

BANK DKI BANK NUSANTARA PARAHYANGAN

-

-

KAS BLU

-

SENTRAL GIRO GABUNGAN Saldo Kas

-

B

C

225,447,362,228

GIRO POS 1

310

158,921,606,600

384,368,968,828

SALDO KAS 31-12-2008

158,921,606,600

384,368,968,828

KAS BLU

225,447,362,228

SALDO KAS

384,368,968,828

REKONSILIASI

Penyesuaian

384,368,968,828

28

REKONSILIASI SALDO KAS ANTARA BANK DENGAN KPPN (BLU) KPPN : JAKARTA V BULAN DESEMBER 2008

NO I A

KODE BLU BLU

BANK

1

401

RUMAH SAKIT FATMAWATI

2

402

RSPI SULIANTI SAROSO

3

403

4

REKENING KORAN

KPPN

SELISIH

12,306,749,337

12,306,749,337

-

2,912,741,778

2,912,741,778

-

RUMAH SAKIT PERSAHABATAN

12,468,350,585

12,468,350,585

-

404

RS CIPTO MANGUNKUSUMO

34,322,046,119

34,322,049,119

-

5

405

RSJ Dr. SOEHARTO HEERDJAN

617,674,635

617,674,635

-

6

406

RSAB HARAPAN KITA

35,185,133,339

35,185,133,339

-

7

407

RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA

112,232,887,130

112,232,887,130

-

8

408

RS KANKER DHARMAIS

15,048,342,234

15,048,342,234

-

9

409

553,755,123

353,434,071

200,321,052

225,647,680,280

225,447,362,228

REKENING KORAN 225,647,680,280

KPPN 225,447,362,228

Total BLU

REKONSILIASI SALDO KAS REKENING KORAN DENGAN KPPN

Saldo BLU per 31 Desember 2008 menurut Adjusment/penyesuaian : 1

RS KETERGANTUNGAN OBAT Mempertanggungjawabkan di SPM pengesahan Triwulan I 2009 Saldo BLU Setelah Penyesuaian

(200,321,052)

225,447,362,228

225,447,359,228

BLU RSJ SOEHARTO HEERDJAN Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

1

129279339

2

BANK

REKENING KORAN

KPPN

SELISIH

45,506,871

-

-

00000379-01-000002-30-0

442,680,557

-

-

3

CASH ON HAND

128,465,400

-

-

4

CASH ON HAND

974,635

-

-

617,627,463

617,674,635

(47,172)

617,674,635

(480,864)

Saldo Akhir Kas

Setoran PPh

Saldo Akhir Kas Setelah Penyesuaian

(433,692)

617,193,771

Catatan: KAS BLU menurut SAI sudah sesuai dengan saldo KPPN sebesar Rp617.674.635

29

BLU Rumah Sakit FATMAWATI Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

BANK

REKENING KORAN

1

50101000008309

BANK BRI

5,800,581,337

2

0501-01-00124440-3

Deposito BRI

1,500,000,000

3

0501-01-001240-40-9

Deposito BRI

1,500,000,000

4

0501-01-001177-40-2

Deposito BRI

1,500,000,000

5

0501-01-001232-40-6

Deposito BRI

2,000,000,000

6

CASH ON HAND

KPPN

SELISIH

6,168,000

Saldo Akhir Kas

12,306,749,337

12,306,749,337

-

BLU Rumah Sakit Persahabatan Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

BANK

REKENING KORAN

1

96501000009301

BANK BRI

1,896,974,547

2

00000965-01-000003-30-5

BANK BRI

2,145,160,926

3

00000155-01-0088-06

BANK BRI

4,976,796,842

4

00000955-01-00

BANK BRI

1,522,179,509

BANK BRI

1,702,695,590

5 6

CASH ON HAND

KPPN

SELISIH

224,543,171

Saldo Akhir Kas

12,468,350,585

12,468,350,585

-

BLU RSPI SULIANTI SAROSO Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

1

00001205-01-000001-30-6

2

120-00-0454732-4

Saldo Akhir Kas

Pendapatan Jasa Giro yang Belum disyahkan oleh KPPN CEK BEREDAR

Saldo Akhir Kas Setelah Penyesuaian

BANK

BANK BRI BANK MANDIRI

REKENING KORAN

KPPN

SELISIH

2,833,380,751 99,140,217

2,932,520,968

2,912,741,778

19,779,190

(8,615,690) (11,163,500)

2,912,741,778

2,912,741,778

30

BLU RS CIPTO MANGUNKUSUMO Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

1

122-00-8300026-8

2

122-00-0454260-4

3

122-00-9400006-7

4

122-00-8800039-6

5

122-000434906-7

6

122-00-0422441-9

7

122-00-0426773-1

8

122-00-0422441-9

9 10 11

122-00-0409089-3 UANG MUKA KERJA CASH ON HAND

BANK BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI BANK MANDIRI

Saldo Akhir Kas

REKENING KORAN

KPPN

SELISIH

11,226,672,577.76 12,135,251,945.80 1,037,729,658.64 213,166,198.65 1,530,186,932.37 2,024,809,484.18 64,246,100.13 24,425,032.76 2,378,873,901.53 3,686,684,287.18 3,000.00

34,322,049,119.00

34,322,049,119

-

BLU RSAB HARAPAN KITA Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

BANK

REKENING KORAN

1

096201000016306

BANK BRI

4,733,305,275

2

57730700019

LIPPO

1,447,403,622

3

842096969

BCA

1,859,950,249

4

1160004910528

MANDIRI

2,855,875,937

5

1160005051348

MANDIRI

67,400,253

6

00003638000

DB

7

096201001108407

7,500,000,000

8

2430200171

9

xxxxxxx

DEPO BRI DEPO BUKOPIN DEPO BUKOPIN

10

04220004011

DEPO LIPPO

2,171,174,921

11

096201000017302

BRI

1,150,643,848

12

57730700094

LIPPO

1,814,076,832

13

57730700078

LIPPO

25,615,374

14

0000638001

DB

15

096201000843402

DEPO BRI

500,000,000

16

096201000867406

DEPO BRI

1,100,000,000

17

096201000858407

DEPO BRI

1,100,000,000

18

096201000877401

DEPO BRI

1,100,000,000

19

096201000036306

BRI

513,348,113

20

096201000035300

BRI CASH ON HAND

201,869,460

21

Saldo Akhir Kas

CASH DI BENDAHARA PENERIMAAN

KPPN

SELISIH

464,000

1,000,000,000 5,000,000,000

1,107,490,158

63,502,800

35,312,120,842

35,185,133,339

126,987,503

114,699,823

31

35,426,820,665

UANG MUKA PASIEN (Utang) UANG MUKA OPERASIONAL (Kas yang Belum Dipertanggungjawabkan)

35,185,133,339

241,687,326

35,185,133,339

19

466,687,307 225,000,000

35,185,133,358

Saldo Akhir Kas Setelah Penyesuaian

BLU RSJPD HARAPAN KITA Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

BANK

REKENING KORAN

1

116-00-8500043-9

MANDIRI

18,501,068,589

2

116-00-0214753-7

MANDIRI

5,396,923,357

3

116-00-0203259-8

MANDIRI

7,287,670,813

4

116-00-0203261-4

MANDIRI

601,882,667

5

785-30-07133-3

LIPPO

6

3423077871

BCA

4,652,526,392

7

962-01-000054-30-4

BRI

11,310,541,294

8

116-00-9904108-0

MANDIRI

5,183,808,687

9

116-00-8900368-6

MANDIRI

128,290

10

0962-01-000064-30-9

BRI

11

0962-01-000988-40-6

DEPO BRI

2,140,093,583

12

0962-01-000986-40-4

DEPO BRI

7,525,952,769

13

0962-01-000987-40-0

DEPO BRI

1,085,630,434

14

0962-01-000978-40-1

DEPO BRI

3,765,523,197

15

0962-01-001025-40-5

DEPO BRI

6,455,147,668

16

785-20-06014-2

DEPO LIPPO

5,283,163,288

17

785-20-06015-1

DEPO LIPPO

1,206,547,331

18

785-20-06105-0

2,057,060,207

19

116-0201014462

20

072-116-00036

21

072-016-59658

22

072-016-59127

23

116-0201015535

24

072-016-59798

25

072-016-37450

26

072-010-58473

27

072-016-60508

28

072-016-59062

DEPO LIPPO DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI DEPO MANDIRI

29

116-00-0529413-8

MANDIRI

1,575,356,037

Saldo Akhir Kas

PENERIMAAN PNBP

Saldo Akhir Kas Setelah Penyesuaian

KPPN

SELISIH

12,774,177,774

10,749,813,039

2,000,000,000 206,900,000 1,000,000,000 75,000,000 1,000,000,000 90,600,000 92,000,000 89,200,000 86,300,000 40,000,000

112,233,015,416

112,232,887,130

128,286

112,232,887,130

(4)

(128,290)

112,232,887,126

32

BLU RS KANKER DHARMAIS Untuk 31 Desember 2008

NO

KODE

1

116-0000060328

2

BANK

REKENING KORAN

4,821,128,136

113-0004888

MANDIRI SYARIAH MANDIRI

3

116-0004568664

MANDIRI

747,872,506

4

96201000065305

BRI

2,207,070,582

5

084-035330-3

BCA

1,651,532,570

7

1,160,000,060,286

MANDIRI

3,436,970,096

8

CASH ON HAND

Saldo Akhir Kas

SELISIH

2,729,855,793

146,504,047

15,740,933,730

PENDAPATAN Yg BLM DISETOR

15,048,342,234

692,591,496

15,048,342,234

34,484,655

(603,967,612)

OUTSTANDING CEK PENDAPATAN Yg BLM DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Saldo Akhir Kas Setelah Penyesuaian

KPPN

(54,139,229)

15,082,826,889

Catatan: Saldo KAS BLU di SAI sudah sesuai dengan saldo KPPN sebesar Rp15.048.342.234,-

33

DAFTAR III LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat KPPN antara KPPN dan Satker (UAKPA) Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ....... tanggal .... bulan ....... tahun ................... telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja ........ perangkat daerah ……………kode (…. ), yangselanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ............................................ dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .....................kode (...), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode…..tahun anggaran............. 2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode..........tahun anggaran........... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode .....tahun anggaran......... 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode........tahun anggaran........ Pada tanggal............... bulan..........tahun......... Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut : 1. DIPA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 2. LRA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 3. NERACA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

(

)

NIP…………………………

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

NIP………………………….

34

DAFTAR IV LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

Format Berita Acara Rekonsiliasi Tingkat Kanwil antara Kanwil Ditjen PBN dengan UAPPA-W Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini….. tanggal ........ bulan....... tahun . telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara kantor wilayah/koordinator wilayah kementerian negara/lembaga.................................... kode ( .... ), yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen PBN) ................................................ kode ( ............. ), yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode………tahun anggaran…….….. 2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode........ tahun anggaran ....... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode……tahun anggaran….. 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode ....... tahun anggaran ....... Pada tanggal ...... bulan ... tahun ...... Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut : 1. DIPA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 2. LRA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 3. NERACA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda) yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

( ) NIP……………………..

a.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

( ) NIP……………………..

35

DAFTAR V LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

Format Berita Acara Rekonsiliasi tingkat Pusat antara Dit. APK dengan UAPPA-Es 1 dan UAPA Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ....... tanggal .... bulan ...... tahun…..telah diselenggarakan rekonsilaisi Laporan Realisasi Anggaran antara kementerian negara/lembaga/bagian anggaran ................................kode (...), yang selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA), dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode……. tahun anggaran …….. 2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode ....... tahun anggaran ...... 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode……tahun anggaran….. 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode ...... tahun anggaran ...... Pada tanggal ...... bulan... tahun ....... Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut : 1. DIPA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 2. LRA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 3. NERACA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda) yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

( ) NIP……………………..

a.n. Pengguna Anggaran,

( ) NIP……………………..

36

DAFTAR VI LAMPIRAN PEDOMAN DAN PROSEDUR REKONSILIASI

Format Berita Acara Rekonsiliasi antara Dit. PKN dengan UAKPA Berita Acara Rekonsiliasi Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ....... tahun . telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara satuan kerja / satuan kerja perangkat daerah .................kode ( ), yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran ........... (KPA), dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN) kode ( ) , yang selanjutnya disebut Kuasa Bendahara Umum Negara. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai bahan rekonsiliasi, berupa: 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode……..tahun anggaran……….. 2. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja periode………tahun anggaran………… 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan periode……..tahun anggaran……….. 4. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan periode………. tahun anggaran……… Pada tanggal ...... bulan ..... tahun…... Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPM/STS yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum. Rekonsiliasi dilaksanakan oleh secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut : 1. DIPA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 2. LRA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) 3. NERACA Terdapat perbedaan …………………….. antara data SAU dengan data SAI dengan nilai sebesar Rp……………………………( sebutkan seluruh unsur-unsur yang berbeda ) Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,

(

)

NIP ………………………

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

NIP……………………….

37