Kajian Tematis
Peran Media dalam Pembangunan Perdamaian dan Rekonsiliasi Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara
Penelitian dan Penyusunan Laporan oleh:
tnstitut Studi Arus lnformasi tlsAl) (Jakarta, lndonesia) Dengan PendamPingan Teknis dari:
International Media Support (lMS)
Jufi 2OO4
Laporan ihdependen ini disusun oleh lnstituf SfudiArus lrtforrnasi (lSAl) dengan pendampingan teknis dari lnternationat Media Supporf (lMS) dan tidak harus mewakili pandangan UNDP atau BAPPENAS.
Media diSu/awesi Tengah, Maluku Utam dan Maluku
Singkatan
AiI ARSSI BBC CG CPRU
Aliansi Jumalis lndependen Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia
British Broadcasting Corporation Common Ground (Indonesia) Crisis Prevention and Recovery Unit
DANIDA
DanishlntemationalDevelopmentAgency
DFID EC
Departrnent for International Development (UK)
FKKAUB
Forum Kerukunan dur Komunikasi Antarumat Berasama
HRW ICCO ICFJ ICG IDP IFJ IMS INGO INSI ISAI KPI
Human fughts Watch
Komisi Penlaran lndonesia
LPS-HAM
Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia
MDG MDLF MMC NGO
Millennium Development Goals
European Commission
Interchurch Organisation for Development Co-operation (NL)
lnternational Cente for Joumalists lntemational Crisis Group lnternally Displaced Person International Federation of Journalists lnternational Media Support lntemational Non-Govemmental Organisation International News Safety Institute Institut Studi Arus Informasi
Media Development Loan Fund
Maluku Media Cenhe Non-Governmental Organisation
NORAD
Norwegian Agency for Development Cooperation
OTI
Office ofTransitional Initiatives (USAID)
PRSSNI
PWI Rzu SEAPA SIDA SruPP SPS TAF UNDP
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional lndonesia Persatuan Wartawan Indonesia
Radio Republik Indonesia Southeast Asian Press Alliance
SwedishlnternationalDevelopmentCooperationAgency Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (tidak berlaku lagi) Serikat Penerbit Sumtkabar The Asia Foundation
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
LINHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
LJNICEF
United Nations Children's Fund
USAID VOA
United States Agency for lnternational Development Voice of America
Media di $ulawosi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Kata Pengantar Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan (Crisis Prevention and RecoveV UniVCPRU;, salah satu unit di United Nations Development Programme (UMP) Indonesia, telah aktif di Maluku Utara dan Maluku selama tiga tahun terakhir ini dengan kegiatan utama meliputi prakana-prakarsa pemulihan multisektoral yang melengkapi upaya Pemerintah Republik lndonesia mencapai pemulihan pascakonflik, melaksanakan pembangunan perdamaian jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. UNDP juga sedang mengembangkan prognm tiga tahun di Sulawesi Tengah yang bertujuan mendukung prose.s perdamaian, memberikan tanggapan jangka pendek bagi masyarakat rentan, dan merancang program untuk masa depan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat dan masyarakat madani. Di tiga provinsi tersebut LrNDP lekerja sama dengan berbagai mitra pada tingkat provinsi dan kabupaten seperti Pemerintah, lem$agalembaga PBB, LSM Intemasional, dan organisasi masyarakat madani' Pada tahun 2004, CPRU bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai suatu proses perencanaan dalam rangka mengidentifikasi tantangan dan peluang utama pencegahan kisis dan perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah yang bergejolak di Indonesia. Dari proses tersebut akan diperoleh prioritas-prioritas fase prggram selanjutnya di daerah provinsi, serta revisi strategi dan prioritas Program Pencegahan Krisis dan Pemulihan secan keseluruhan. Analisis di daerah tersebut menekankan tiga provinsi - Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Tengah - tempat CPRU/IJNDP telah mendukung berbagai program semenjak tahun 2001. Masing-masing analisis provinsi memiliki tiga komponen, yaitu (i) lokakarya multipemangku kepentingan (multistalceholder) tingkat prsvinsi, (ii) penelitian yang mencakup studi pustaka, survei persepsi lokal serta studi kasus, dan (iii) kajian tematis atas aspek-aspek utama pencegahan laisis dan pembangunan perdamaian )iang telah 4iidentifikasi. Kajian-kajian tingkat provinsi yang diamanatkan oleh UNDP mencakup isu tematis (a) pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, O) tata pemerintahan daerah yang demokratis, (c) media massa dan informasi, (d) kohesi sosial dan pemuda, dan (e) perempuan dan jender. Kesimpulan utama kajian-kajian tersebut dirangkum dalam makalah sintesis yang bersama dengan semua laporan tematis lainnya dapat dilihat di website LINDP Indonesia qWW*yndB.,qfid.
Kajian tematis berikut membahas isu peran media dalam kqnflik dan pembangunan perdamaian dan dilaksanakan melalui kerjasama antara Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang beralamatkan di Jakarta (lihat mtnv,isai.gr.i0 dan Intemational Media Support (IMS) yang beralamatkan di Kopenhagen (lihat y,ww,,l-p!:sndk). IMS diminta qleh UNDP dan I$AI untuk memberi pendampingan teknis dan masukan strategis untuk proses kajian. ISAI dan IMS nrengucapkan terima kasih kepada peneliti-peneliti di daerah untuk pekerjaan yang mereka lalarkan di Maluku, Maluku Uara dan Sulawesi Tengah, serta kepada para narasumber dan responden yang berpartisipasi dalam kajian ini. Terima kasih juga diucapkan kepada erganisasiorganisasi nasional dan intemasional untuk informasi dan pengalaman yang mqreka bagi dengan tim pengkaji. UNDP mengucapkan terima kasih kepada Bappenas dan peer reviqrter lainnya. Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dana Department for International Development Inggris dan UNDP.
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utan dan Maluku
Daftar lsi
1. 1.1
1,2 1.3
1.4 1.5
2.
Medla dan Konflik Anallsis dan Definisl Hubungan Timbal Balik antara Medla dan Konflik......
Struktur....... lsiPemberitaan Media dan Konflik diSulaweslTengah, Maluku Utara dan Maluku
LANSEKAP MEDIA DI INDONESIA- PERSPEKTIF NASIONAL..................,....,.12
Media........... Media...........
1.6
Perundang-undangan
1.7
Lembaga-Lembaga Organisasl dan Perkumpulan Pers Jaringan Media Komersial
1.8 1.9
MEDIA DAN KONFLIK DI SULAWESITENGAH
2.1
2.2 2.3 2.4 2.5
3 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5
4
MEDIA DAN KONFLIK DI
....,......12 ................12 13
1.10 Latar Belakang Konflik... 1,11 MediadiSulawesiTengah 1.12 MedlaTradisional............. 1.13 TeknologllnformaslBaru.............. 1.14 Arus Informasl 2
11
15 15 17
25
MALUKU..
Konflik...
Latar Belakang Media diMaluku
................29 .......29
Teknologl lnformasi Baru...,...,...... Arus lnformasi
MEDIA DAN KONFLIK DI MALUKU
UTARA.....
.................41
Latar Belakang Konflik Medla dl Maluku Utara............ Medla Tradlslonal
SARAN DAN MASUKAN UNTUK DUKUNGAN ATAS MEDIA DI SUI.AWESI TENGAH, MALUKU DAN MALUKU ...........51
4,1 4.2 4.3 4.4 4.5
UTARA
MenguatkanLlngkunganMedladiTingkatProvlnsl................. Mengembangkan Ketrampilan dan Sumber Daya yang Profeslonal. Arus dan Akses terhadap Informasl Mendukung Komunikasl Berbasis Masyarakat Pertimbangangertlmbangan dalam Pelaksanaan
.....,.....52
..,,.......,..,.,...il .........,..,...'..60 ........62
Media diSulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
Ringkasan Eksekutif Media, baik umum, altematif maupun tradisionaVnonkonvensional, )ang andal, akurat dan objehi{, dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik lewat fungsi-fungsi yang tertanam di dalamnp, yaitu menyebarkan
informasi secara bertanggung
jawab,
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, memajukan tata pemerintahan yang partisipatif dan transparan, dan mengungkapkan keluhankeluhan masyarakat. Dalam hal ini, efek media terhadap konflik dapat ditilik dari segi dampak
negatif yang ditimbulkan oleh media yang cenderung berpropaganda dalam hal meningkatkan ketegangan dan memprovokasi konflih serta dari segi dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh media jika dilandasi
pada standar profesional yang baku, yang ditimpal dengan ketersediaan berbagai akses terhadap informasi, sumber daya keuangan yang memadai dan kepatuhan kepada kode etik Media seperti itu dapat memberikan sumbangan positif terhadap rekonsiliasi masyarakat, mengubah persepsi yang salah dan memperluas saling pengertian mengenai penyebab dan akibat konflik.
Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah dilanda konflik tidak lama setelah dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Reformasi menrbawa kebebasan pers,
yang tertang dalam UU Pers (30 Agustus 1999), yang berarti bahwa konflik yang terjadi di ketiga provinsi tersebut diliput oleh media 'bebas' untuk pertiama kali dalam 30 tahun lebih.
Media nasional melakukan liputan png cukup menyeluruh atas konflik png terjadi di
ketiga provinsi
itu.
Meskipun
begitr,r,
kontinuitas dan kedalaman peliputan sangat bervariasi akibat timbulnya beberapa konflik di lndonesia di awal ent pasca-Orde Baru.
Peliputan nasional juga cenderung menitikberatkan Ambon dan Maluku, sementiara perhatian untuk kedua provinsi lainnya kurang konsisten.
Media di masing-masing provinsi (umum, alternatif tradisional, dan nonkonvensional) mengangkat konflik dari berbagai sudut dan dengan intensitas yang beragam. Banyak
tidak berhasil menyajikan liputan
masa-masa awal media di ketiga provinsi menjadi sasaran serangan fisik dan tindak perlakuan salah (abuse) )ang dilakukan kelompok-kelompok kqmbatan. Prasarana dan bangunan-bangunan media dirusak atau dijarah sehingga kemudian banyak yang memutuskan untuk tutup pada saat konflik mencapai suhu tertinggi. berarti bahwa ketiga-tiganya pemah melewati masa tanpa atiau hampir tanpa
Ini
peliputan oleh media masa lokal, sehingga menjadikan rumor dan propaganda sebagai sumber infqrmasi lokalyang utama. Media lokal di ketiga provinsi waktu itu, dan sampai sekarang, dituding bias. Terkadang tuduhan dilancarkan oleh pihak kombatan yang beranggapan bahuna media seharusnya menjadi corong mulut mereka, dan saat terjadi konflik kadang media memang berpihak atau dipaka
untuk memihak kelompok tertentu. Dalam be$erapa kasus, peliputan )ang tidak memenuhi kaidah independensi dan keberimbangan disebabkan karena pemilik-
pemilik media tidak cularp terisolasi dari masyarakat dan pemberitaan mereka seringkali
bias karena opini publik Selain itu, usahausaha media itu merupakan Sagian dari lingkungan bisnis lokal dan oleh karena itu
keberlanjutannya terganhrng
kepada
pemasukan dari masprakat setempat. Kendala lain dalam peliputan yang berimbang sampai
sekarang adalah Jumalisme amplop', yakni praktek jumalisme yang memberikan imbalan kepada wartawan yang meliput peristiwa tertenfu untuk menambah pemasukan pribadi.
Barangkali kendala terbesar
dalam peliputan profesional adalah rendahnya tingkat pendidikan dan profesionalisme di kalangan praktisi media. Pemahaman konseptual dan
ketrampilan profesi kewartawanan untuk melakukan peliputan yang objehif dan independen masih lemah, terutama karena lebih dari 30 tahun media dikekang oleh pemerintah. Tidak seperti kebefasan png sekarang terjadi di era pasca-Orde Baru, pada jaman pemerintahan Sgeharto berita diturunkan secara terpusat dari media dan kantor berita negara.
png
Banyak media dan tenaga profesional telah
)ang
menerima dukungan dan berpartisipasi dalam lokakarya yang diselenggarakan L$M dan
konsisten, independen dan berimbang dan di
Media di Sulawesf Tengah, Maluku Utara dan Maluku
perkumpulan nasional dan intemasional, lembaga-lembaga PBB, dan donor
tingl@t provinsi,
(ii)
mengembangkan ketrampilan dan sumber daya profesional, (iii)
intemasional. Tetapi, meskipun telah menerima pengetahuan baru lewat lokakarya, masyarakat
memfasilitasi arus dan akses terhadap informasi, dan (iv) mendukung komunikasi
media masih harus berhadapan dengan
berbasis masyarakat.
kendala-kendala stuktural yang menghalangi penerapan kehampilan yang mereka peroleh di lapangan. Selain itu, penafsiran lokal atas isi
pemberitaan (content) seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bukan menjadi masalah. Rendahnya profesionalisme media di masa lalu telah seringkali menyulut mmor dan kesalahan
persepsi dengan konsekuensi yang sangat
desfuktif Status quo
ini juga
telah
menghalangi upaya untuk menangani dan menyelesaikan isu-isu konflik laten. Di samping itu, pasar komersial png lemah dan tidak adanya struktur peraturan perundangundangan yang jelas menjadikan media rentan terhadap bentuk-bentuk manipulasi dan tindak perlakuan salah lang dapat memicu konflik Saran-saran
ini
png
diberikan dalam laporan
bertujuan untuk mendukung peran media
dalam mengurangi potensi terjadinya konflik kekerasan sesuai dengan keunikan masingmasing provinsi sebagaimana diuraikan dalam bab-bab tentang masing-masing provinsi. Saran-saran tersebut berkisar dari perspektif
jangka panjang yang bersifat paling umum, yaitu mengembangkan lingkungan yang kuat dan bergairah tempat media dapat memenuhi
pemnannya sebagai 'kekuatan keempat' (fourth estate), sehingga memberi dampak yang positif terhadap pencegahan dan penyelesaian konflih hingga tingkatan yang
paling spesifik yang secara
langsung
pada masyarakat akar rumput melalui pemanfaatan saluran berdampak positif
komunikasi altematif dan tradisional di daerah.
Lewat pendekatan
ini
masing-masing media tadisional dan altematif dapat memberi
andil dalam menyelesaikan konflik dengan cara )/ang sesuai dengan ciri khas lingkungan setempat, dan media massa umum dan altematif dapat berperan secara jangka panjang dalam mencegah dan menyelesaikan konflik
dengan cara bertindak melawan manipulasi dan tindak perlakuan salah, memberagamkan penyebaran dan akses terhadap informasi, dan menyediakan kehampilan dan sumber daya.
Kegiatan-kegiatan yang disarankan berkenaan dengan empat bidang, yaitu (i) memperkuat lingkungan media massa pada
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
1
. Pendahuluan
Media yang profesional merupakan komponen penting untuk kestabilan negara demokrasi yang majemuk Sebagai 'kekuatan
keempat' (fourth estate), media
adalah
'pelindung demokrasi, pembela kepentingan
media dan kebebasan berekspresi di daerahdaerah yang terkena dampak konflik. Sejurnlah akademisi dan praktisi media telah diminta unnrk memberi saran dan masukannya untuk laporan ini.'
umum... menyingkapkan
penyelewengan wewenang pemerintah dan membela hak-hak
demohatis warga negara'.
'
diasumsikan batrwa negara dengan demokrasi
yang kuat dan mapan lebih tahan terhadap konflik Masyarakat media yang profesional
dan bergairah dapat
mencegah dan konflik melalui fungsi yang dalamnya, yaitu rnenyebarkan
menyelesaikan
tertanam
di
1
Dalam hal ini,
informasi, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, memajukan tata pemerintahan yang partisipatif dan tansparan, dan mengangkat keluhan-keluhan masyarakat.
.l Media dan Konflik: Analisis dan Definisi
Untuk bisa mernbantu media agar dapat secara efektif berperan dalam penanganan konflik, maka sangat penting untuk memahami dengan jelas akar sebab, pola kekerasan dan dinamika konflik. Proses ini membutuhkan pendekatan yang rinci dan spesifik, yang
idealnya akan menjadi landasan untuk
pengkajian
permasalahan-permasalahan tematis. Konflik sebaiknya dipandang sebagai sesuatu yang sirkular dan bukan linear, yang
Walaupun pengaruh media semasa konflik dari dulu telah diakui, sebenamla baru dalam
tahap-tahap prakonflik, sedang konflilq dan
beberapa tahun belakangan ini saja organisasi pembangunan intemasional menggarapnya sebagai aspek yang dapat memberi darnpak
belum tentu mengikuti kaidah tertentu. Dengan
positif terhadap konfli( baik melalui fungsinya sebagai penyalur informasi nuupun melalui
kemarnpuannya
untuk
dan Situasi Konflik'
yang
diselenggarakan pada bulan Mei 2003:
'Media ,nenyanga pembangunan
dan
denokratisasi dan merupakail unsur vital dalam penyelesaian konf ik dan pemMngunan perdanraian...
Media yang independen adalah fondasi demokrasi dau seringkali menjadi satu-sahotya jarninan unluk transparansi dan tan pemerintahan yang baik dalarn
penanganan kon/lik
dan upaya
penbangunan
pascakonflik'.2
Pemikiran yang dijabarkan
datr
demikian, secara teori konflik dapat saja bergerak dari tahap konflik terselubung ke tahap prakonflik atau ke tahap pascakonflik, dan seterusnya.'
mengangkat
permasalahan dan peristiwa secara objekti{, andal dan akurat. Hal ini telah diakui oleh para peserta pertemuan roundtable SIDAAJNESCO bertopik 'Bantuan bagi Media di Wilayah
Panas
pascakonlliloya saling bertumpang tindih,
di bagian ini
berlandaskan pada pertimbangan metodologis dan pengalaman lapangan Intemational Media
Support (MS) dan krstitut Studi Anrs Informasi (ISAD di bidang pengembangan
I
Pustaka yang digunakan dalam menyusun bagian ini
termasuk 'Conflict Sensitive Joumalism' (MS/ IMPACS, Ross Howard, Maret 2003); 'An Operational Framework for Media and Peacebuilding' (MPACS, Ross Howard, Januari 2002); 'Assistance to Media in Tension Areas and Conflict Situations'
(SIDA/ UNESCO, Vaxholm Mei 2003); 'Working with the Media in Conflicts and other Emergencies' (Conflict and Humanitarian Affairs Departrnent and Social Development Department, DFID, September 2000); 'special Report: Use and Abuse of Media in Vulnerable Societies' (USIP, Special Report I10, Oktober 2003); 'Reporting the World' (Conflict & Peace Forums, Jake Lynch, 2002); 'Using the Media for Conflict Transformation: the Common Ground Experience' (Berghof Handbook for Contlict Transformation, wwrv.bershof-handbook.net 2003). a Michael Lund dalam karyanya yang berjudul 'Media as an Instrument for Managing Conflicts and Building
Peace' (Juni 2002) menulis bahwa konflik dapat dianggap sebagai sesuatu yang melewati berbagai tahapan: "Tahapan-tahapan tersebut biasanya meliputi
'Mass Media: Fourth Estate' (Mick Underwood,
berbagai aspek yang berlangsung pada saat yang
wrwv.cultsock.ndircct.co.uk, Juni 2003). 2 Seminar bertajuk Assistance to Media in Tension Areas and Conllict Situations: Conclusion of Senlronr
bersamaan seperti perdamaian stabil sebagai kebalikan
'
Diraasrbrr and Proposed
Reconntendaliots (SIDAruNESCO, Vaxholm 25-27 Mei 2003).
dari perdamaian tidak stabil; kisis yang ditingkahi ketegangan dan konfrontasi yang tinggi, dan macetnya mekanisme-mekanisme politik regional; peperangan,
kebuntuan; penurunan eskalasi
atau
gencatan;
Media diSu/awesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Pada dasarnla, media diartikan sebagai beberapa medium atau saluran yang digunakan
secara terorganisir untuk berkomunikasi dengan individu-individu dan kelompokkelompolc Bentuk media yang paling banyak dikenal adalah media cetah audio, video dan teknologi informasi baru yang, berdasarkan
struktur, fokus dan isi pemberitaan, dapat dibagi menjadi media'umum' dan 'altematif. Jika media 'umum' (atau mainsttzcrl) sudah dikenal secara umum, maka pengertian untuk media 'altematif masih simpang siur. Laporan ini tidak bermaksud untuk memberi definisi yang tuntas, tetapi di sini diasumsikan bahwa media 'altematif dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di bawah ini:
.
Media terkait berbasis isu (issue-driven) dan secara aktif mendukung media lain dan prakarsa masyarakat madani yang sepemikiran;
. Media terkait
mengejar kepentingan komersial dan hierarki sosial ekonomi;
Tajuk seringkali menekankan perspektifperspektif 'baru', memberikan penafsiran yang berbeda atas permasalahan atau peristiwa;
.
Iazimnya membidik segmen pasar yang spesifik (niche);
. .
kesusasteraan, puisi, musik, kesenian, forum sosial ekonomi pedesaan dan perkotaan, kelompok keagamaan dan upacara sosia-ehis.
Beberapa pokok bahasan mengenai isi pemberitaan dan struktur
Keuntungan bukan pertimbangan utama;
Organisasi media tersebut biasanya memiliki struktur dan sistem penggajian yang horisontal.
di
bawah
ini
lebih
menyentuh media 'umum' dan 'alternatif, tetapi beberapa diantaranya memiliki relevansi
yang sama untuk media 'tadisional
dan
nonkonvensional'.
l.2Hubungan Timbal Balik antara Media dan Konflik 'Media ibarat pedang beruala dua. Ia dapat menjadi sedata kekerssan yang mengerikan bila ntenyiarkan pesan-pesan yang bersfat tidak toleran atau disin{onnasi yang mentanipulosi sentimen nwsyarakat... Tetapi ia juga memiliki aspek lain. Ia dapat nenjadi instrurnen penyelesaian konlih yaitu
bila mempromosikan
pendekatan-pendekatan altematif terhadap kegiatan kemasyarakatan dan bukannya
.
laporan ini juga membahas media 'tradisional dan nonkonvensional', seperti
infonnasi yang disajikannya terandalkan,
menghonnati HAM, dan newakili berbagai sudut pandang. Media seperti ini memwrgki*an masyarakal untuk menetapkan pilihan secara baik yang dilandasi pada infuruasi, sesualu yang menjadi komponen dasar (precunor) tata penrerintahan yang denoktatis. Ia dapat nrcredakan konflik dan memupuk rasa enqn ntanusia'.6 Seperti tersirat dalam kutipan di atas, kajian
hubungan 'sebab akibat' antara media dan konflik dapat lebih memperjelas bagaimana kedua hal itu saling mempengaruhi. E-fek Media terhadao Ko4flik - Efek media terhadap konflik dapat ditilik dari akibat
negatif yang ditimbulkan oleh jumalisme yang secara tidak sengaja atau secara tenelubung
menyebarkan propaganda
atau
bersifat
memihak dalarn bentuk eskalasi ketegangan
Meskipun informasi dan berita seringltali menjadi basis kegiatan media dan konflih program hiburan, mulai dari talk show sampai drama radio, juga merupakan medium yang
Sebaliknya, media dapat memiliki dampak positif bila dilandasi standar profesional yang
penting. Semua bentuk media,
baku, yang dibarengi dengan keragaman akses
asalkan
memenuhi standar keakuratan
dan
keberimbangan, dapat menyampaikan pesan keragaman dan saling pengertian.s
dan
memprovokasi terjadinya konflik
terhadap informasi, sumber daya keuangan yang memadai dan kepatuhan terhadap kode
etik Media seperti ini
dapat membantu
rekonsiliasi masyarakat, mengubah kesalahan persepsi dan memperbesar saling pengertian tentang sebab dan akibat konflik. perundingan penyelesaian konflik; pelaksanaan hasil perundingan; dan rekonstruksi dan rekonsiliasi pascakonfl ik. Dan acapkali karakteristik-karakteristik
Efek-Konllik terhadao Media - Efek negatif
konllik kekerasan terhadap media
tersebut berlangsung pada saat yang bersamaan.
dipetakan dengan
Konflik adalah fenomena yang unilinear." t 'An Operational Framework for Media and Peacebuilding' IMPACS, Ross Howard, Januari
u 'An
2002).
2002).
baik
telah
Saat konflik sedang
Operational Framework
for
Media
and
Peacebuilding' (IMPACS, Ross Howard, Januari
Media di $ulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
berkembang, kebebasan berekspresi dan ketidakberpihakan media seringkali menjadi korban pertama. Di negara-negara dengan
yang lemah yang belum nremberikan independensi keredaksian, baik entitas negara maupun nonnegara seringkali
-
Kebiia(qn da? I,irybilt&ar Besarnya ruang gerak media yang dapat disediakan oleh kebijakan dan peraturan perundang-undangan
denrokrasi
dan kemampuan sistem peradilan untuk
berhasil dalam menjadikan media sebagai suatu instumen propaganda nasionalistik dan cupet (xenophobie). Hal ini berlaku baik untuk media negara maupun media independen. Propaganda media yang menciptakan konflik dapat memprovokasi atau mengeskalasi
mengatur dan melindungi ruang gerak tersebut sangatlah krusial. Jika peraturan perundangundangan drpakai untuk membungkam media atrau jika pengadilan gampang dipengaruhi atau rentan praktek korupsi, maka fungsinya sebagai 'kekuatan keempat' dan perannya dalam pencegahan dan penyelesaian konflik menghadapi kendala besar.
kekerasan dan seringkali pemerintah memanfaatkan sitr,rasi tersebut urtuk mengekang kebebasan pers dan kebebasan
Sebaliknya, lingkungan kebijakan media yang terlalu longgar dan absennya mekanisme
verifikasi (checla and balancw) hukum dan
swa-atur (self-regulatory) memberi
$erekspresi.
Konflik juga mengikis lingkungan media dan merongrong kelapkan ekonomis pasar. Media baru biasanya menjamur sewaktu konflilq tetapi sebagian besar bersumber daya pas-pasan dan mumi dibentuk untuk kepentingan propaganda kelompok tertentu.
kesempatan bagi media 'jahat', 1iang ingin
Pada umumnya mereka tidak berumur panjang
negara-negara hansisi tempat munculnya
konllik mereda, walaupun degradasi terhadap lingkungan media yang terjadi
secara tiba-tiba lansekap media yang tidak diatur sistem peraturan perundang-undangan atau media png telah'dilepas' yang berujung
setelah
sebagai akibatnya biasanya terasa untuk waktu yang lama setelah konflik
Hubungan timbal balik antara media dan
konflik dipengaruhi oleh kontela tempat interaki ini berlangsung. Faktor-faktor yang berkaian dengan konteks menentukan peran dan ruang lingkup media dalam mempengaruhi
akar sebab, pola kekerasan dan dinamika konflik di masa sekarang/mendatang. Faktorfaktor ini ada baiknya dibahas menurut 'struktur' dan 'isi pemberitaan'.
l.3Struktur Dalam mengkaji dampak timbal balik yang
dan konflik perlu sejumlah isu struktr,ral. Isu
ditimbulkan media
diperhatikan struktural berkaitan dengan cara organisasi media dan praktisi media berfungsi dan
berinteraksi, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan pemerintah, masyarakat madani dan masyarakat umum.'
menye$ar fihrah (hate speech) dan/aau memprovokasi terjadinya konflih untuk melanjutkan alsi mereka tanpa ada sumber daya yang memadai untuk menjerakan atau melarang mereka.
Ini terutama relevan unfuk
dengan menjamumya media
polititq
keagamaan dan kesukuan yang kemungkinan hanya tertarik untuk memantapkan pengaruh rnereka, walaupun merugikan pihak lain.
Jarinsan dan Perhtmpulan Wartawon Jaringan dan perkumpulan wartawan baik antarkalangan maupun di tingkat regional dan dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman, promosi praktek terbaik (best practices), pendirian bersama, dan 'penggalangan kekuatan dengan bersatu-padu'. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan praktisi media untuk menegakkan standar profesional, karena mereka seringkali
dunia merupakan sanna )mng
berada dalam situasi dan kondisi terisolasi
pkni
)rang saat tekanan sosial, politik dan
ekonomi memaksa mereka untuk tidak menghiraukannya. Kegiatan ini juga membuka
jalan untuk mendapatkan dukungan dari rekan
seprofesi, mulai dari pelatihan stiandar profesional dasar sampai alaes ke dana bantuan hukum.
7
Ferdasarkan pengkategorian
dan
struktur metodologis di dalam 'Special Reporr Use and Abuse
of Media in
Vulnerable Societies' (USIP, Special
Report I 10, Qktober 2003).
-
Arus Informssi Diseminasi suatu media sangat penting mengingat potensinya untuk mempengaruhi masyarakat. Media dengan
diseminasi yang rendah menjadi sangat terkendala dalam komunikasinya dengan
Media di SulawesiTengah, Maluku Utan dan Maluku
masyamkat luas, sehingga kemampuannya
untuk memprovokasi timbulnya konflik secara tidak disengaja, ataupun manipulasi dan tindak perlakuan salah yang disengaja, menjadi lebih
untuk mempengaruhi opini publik juga menjadi sangat terbatas. Selain itu, kemampuan media menjangkau masyarakat sangat menentukan pengaruhnya terhadap
besar.
Di samping, akses media terhadap sumber
masyarakat. Jika media tidak bisa diakses (artinya, jika te{adi 'kevakuman media') baik
dap
keuangan dan kelembagaan yang sudah berkembang dengan baik dapat memfasilitasi best practices dan memungkinkan kalangan
karena rendahnya sarana dan prasarana teknis, kendala biaya, penghambatan png disengaja, atau rendahnya minat, maka peran media akan berkurang. Keberagaman bentuk media tertentu juga memiliki dampak yang nyata, karena jika hanya terdapat satu lembaga png bergerak di media tertentu yang paling populer dan/atau paling mudah unhrk dialaes, maka
praktisi media untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan sesuai dengan standar profesional. Kemandirian media di
bidang keuangan juga
pengaruh (influence) ekstemal, sehingga media memiliki kesempatan yang lebih besar untuk beroperasi secam independen.
pengaruhnya terhadap masyarakat akan meningkat secara nyata karena tidak adanya pesaing.
1.4 lsi Femberitaan
Selain itu, akses media terhadap informasi
Isu isi pemberitaan perlu dipertimbangkan
terkini dan akurat dari narasumber primer
sangat penting untuk
juga dalam mengkaji saling pengaruh yang ditimbulkan antara media dan konflik. Isi pemberitaan berkaian dengan subslansi produk yang diterbitkan dar/atau disiarkan
menghasilkan
pemberitaan yang berimbang, obyektif dan
terandalkan. Dalam
hal ini, relasi dan
kerjasama dengan pemerintah lokal, masyarakat madani, akademisi, dan
oleh media.'
Isi
masyarakat donor png bergerak dalam bidang pembangunan adalah sangat penting.
-
pemberitaan setidak-tidaknya berlandaskan pada standar dan praktek profesi
)ang inti. Di sini, penerapan
atau Komposisi masyarakat media
ymtg bersifat ketrampilan jumalisme tingkat lanjutan, misalnp jumalisme tanggap konflih
berdasarkan agama, suku dan politik sangat
berpengaruh dalam menentukan orientasi media dan kemungkinan bagi media tersebut untuk menjadi bias. Tanpa keanekaragaman, ada kemungkinan media tidak akan mewakili kebutuhan dan permasalahan 'pihak yang lain'.
jumalisme investigatif dan sebagainya, dapat memiliki dampak yang bahkan lebih besar
dalam hal memfasilitasi penyelesaian
dan
pencegahan konflilc
Dengan demikian, stereotipe dan mitos rakpt dapat disebarkan melalui media tulis maupun
lisan. Selain itu,
pemberitaan yang mengedepankan
pencegahan dan penyelesaian konllik adalah isi
Masyarakat Media _Homogen Heterogen
menghilangkan
ketergantungan pada sumber pendanaan dan
Sebaliknya, isi pemberitaan yang sifatrya memprovokasi timbulnya konflik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok (i) pemberitaan yang bermaksud untuk
jika
mandat (ownership) pada safu kelompok tertentu, maka tertumpu media dapat dimanipulasi atau tidak dapat mewakili kebutuhan dan permasalahan dari
isi
memancing emosi berdasarkan anggapan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah preemptive action, dan (i0 isi pemberiaan yang bermaksud mementahkan keberatan atau oposisi terhadap konflik karena beranggapan bahwa konflik adalah buah permusuhan historis dan timbulnya kembali konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Jika lingkungan cukup kondusif bagi penyebaran
berbagai pihak.
-
KeJrampilon dan Sumber Dala Media Ketrampilan dan sumber daya yang dimiliki
suatu media dan para praktisi media, mulai dari
pemilik sampai editor dan wartawan, sangat berpengaruh terhadap peran media. Jika pemahaman tentang peran media dan standar profesional yang disyaratkan sudah tertanam
dengan kokoh, maka media berpotensi lebih
besar untuk memberi dampak positif
E
Sebaliknp, jika kedua hal itu tidak
'Special Report Use and Abuse
tertanam dengan baik maka kemungkinan bagi media
Menurut kategori dan struktur metoclologis di dalam Media in
Vulnerable Societies' Ohober 2003) 10
of
(UStr, Special Report ll0,
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
konflik, maka kedua bentuk isi pemberitaan ini
kekerasan adalah suatu hal yang biasa atau
dapat menyulut kekerasan, baik secara disengaja lewat fitnah atau secara tidak
sesuatu
disengaja akibat standar profesional yang
tindakan tidak adil yang dirasakan telah tedadi.
yang dapat diterima dalam
menyelesaikan keluhan (grievances) atau
rendah.
1.5 Media dan lGnflik diSulauresi Gngah, Maluku Utara dan Maluku Laporan ini membahas tentang media
Action Isi pemberitaan
Pre-emptive seperti digambarkan
di atas bertujuan
untuk
menebar anggapan yang tak beralasan bahwa pre-emptive action perlu dilakukan demi membela diri. Pandangan seperli ini seringkali
di
Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku.
Secara
lebih khusus, laporan ini
timbul karena kurangrya informasi
menggambarkan lansekap media nasional yang
pemahaman mengenai niat dan kondisi si pihak 'lawan' maupun karena mitos dan stereotipe, perasaan adanya kesenjangan
merupakan dasar untuk bisa memahami dan menafsirkan situasi dan kondisi di tingkat
dan situasi dan
provinsi (Bab 2) dan menyajikan temuantemuan utama kajian di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku (Bab 3-5). Bab terakhir mensintesis semua kajian untuk
dan
ketidakadilan, dan ketegangan antarmasyaxakat di masa lalu (meski kedua masyarakat mungkin memiliki sejarah kerjasama dan toleransi yang jauh lebih lama). Ini dapat menimbulkan histeria, sehingga suara yang lebih moderat dalam masyarakat menjadi tidak terdengar. Oleh karena itu, peran media dalam menyediakan informasi yang
rnengidentifikasi persamaan dan perbedaan dan memberi rekomendasi bidang-bidang kegiatan.
di
berimbang
dan objekif menjadi
Tabell Organisasi
sangat
Peran
Selain itu, pelunturan nilai-nilai
UNDP
penting.
Koordinator
kemanusiaan (dehumanisasi) kelompokkelompok masyarakat dan penciptaan citra
ISAI-Tim Jakarta
bahwa musuh adalah suatu massa dan bukan ISAI_
individu-individu dengan orientasi dan kepentingan yang berbeda bertujuan
Koordinator Lapangan
menjadikan kekerasan sebagai sesuatu yang tidak bersifat pribadi sehingga lebih mudah
Tim IMS
mendapatkan pembenaran.' Permusuhan Historis dan Kontlikvang Tak Walaupun mirip dengan model 'pre-emptive action' tersebut di atas, satu hal yang sama memrihatinkan adalah apabila isi pemberitaan menciptakan bahwa TerelalcJcan
-
Tim Pengkaji
Nama Irawati M. Hapsari Emanuel Lalang Wardoyo Eriyanto Lia Ratna Palupi Nasution HasrulKokoh (Sulawesi Teneah) Indarwati Aminuddin (Maluku) Asuns Jatrniko (Maluku Utara) Thomas Huehes Torben Brandt
Kajian yang dilakukan dalam rangka tugas
ini dibagi ke dalam dua bagian utama. Periode pertama berlangsung dari tanggal 14 sampai 30 Juni 2004. Selama periode tersebut dilakukan peniapan dan pelaksanaan penelitian di ketiga daerah provinsi. Kegiatan yang dilakukan adalah kunjungan-kunjungan singkat oleh tim gabungan UNDP, IMS dan ISAI ke Sulawesi penelitian
citra
pecahnya konflik atau terulangnya konflik adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ini
merongrong kehendak kolektif kelompok masyarakat yang menentang konflik, yang mungkin hanya disuarakan oleh sebagian kecil unsur masyarakat. Se|Tufiiling prophecy (atau
yang dapat
/
-
Tengah dan Maluku Utara Qv{aluku tidak dapat
dikunjungi karena kondisi keamanan) dan pengumpulan data penelitian di ketiga provinsi oleh tim-tim ISAI. Untuk setiap provinsi, masing-masing tim terdiri dari satu koordinator lapangan ISAI yang bekerjasama dengan lima peneliti setempat. Para koordinator lapangan ISAI didukung oleh tim ISAI Jakarta. Susunan
ramalan-ramalan kenyataan) biasanya dibentuk dengan cara rnencitrakan konflik sebagai suatu pola atau menjadi
proses historis yang kontinyu. Dengan demikian ditanamkan anggapan bahwa
' 'An Operational Framework fbr Media and
tim pengkaji disajikan di Tabel
Peacebuilding' (IMPACS, Ross Howard, Januari 2002).
11
l.
Media diSu/awesi Tengah, Maluku Utan dan Maluku
koordinator ISAI di ketiga provinsi, tim ISAI di Jakarta, tim IMS, dan koordinator kajian media UNDP bertemu untuk berkonsultasi dan
Fase kedua berlangsung dari tanggal I sampai 8 Juli. Selama fase ini dilakukan analisis data dan penyusunan rekomendasirekomendasi terarah. Selama fase ini para
menyusun laporan.
2. Lansekap Media di Indonesia
-
Media nasional di krdonesia mengalamr perubahan-perubahan besar sejak tahun 1999. Bagian dari laporan ini membahas sejumlah pertimbangan dan informasi yang berlaku untuk krdonesia di tingkat nasional dan yang memiliki dampak langgsung terhadap situasi di tingkat provinsi di Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara.
silang, dan sentalisasi kepemilikan media" UU
ini mengahr media penfaran di trndonesia berdasarkan pada prinsip kemajemukan kepemilikan dan isi siaran. UU ini membagi lembaga penlaran ke dalam tiga kelompolq yaitu lrmbaga Penyiaran Swask, lrmbaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran
Publik.
Aspek penting lain dari UU adalah dibentuknya Komisi
2.1 Ferundang-undangan Media
Ada dua
Pers
yang mengatur media penyiaran. Sebelumnp ini diemban oleh pemerintah melalui
peran
Departemen Penerangan.
-W
Pers ditetapkan untuk menjamin kebebasan dan independensi pers. UU ini adalah hasil revisi secara menyeluruh atas perundang-undangan pendahulunp (JU No. I I ahun 1966 dan UU No. 2l tahun 1982)
2.2Lembaga-Lembaga Media Di Indonesia terdapat dua lembaga penting yang berkaitan dengan media yaitu Dewan Pers dan Komisi Penyiaran lndonesia (KPD.
yang semangatrya adalah mengendalikan dan memanipulasi media. Dalam UU pers tahun 1966 dan 1982, pemerintah berwenang untuk menutup suatu media jika mereka melanggar ketentuan sensor. Sekurang-kurangnya 237
perusahaan
pers menjadi korban
Dewan Pers - Elsistensi Dewan Pers diatw UU No. 40 tahun 1999. Fungsi Dewan Pen adalah menetapkan dan memantau
di
dan p€F, dan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-perahran di bidang pers. Fungsi pemerintah
Salah satu hal terpenting dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 adalah pencabutan Swat Ijin Usaha Penerbitan Pen (SIUPP). Selama
penting
menjamin hak wartawan
Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi usaha pers, bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Pada zunan Orde Baru sudah ada sebuah Dewan Pers, tetapi sebuah dewan yang independen
untr"rk
-
baru terbentukpada bulan Februari 2000.
Komisi Pen:tiaran Indonesi( (KPD - I(PI dibentuk berdasarkan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002. KPI adalah salah satu lembaga
sektor
nonpemerintah.
Bagian-bagian penting dari
adalah
W
atau
pemberitaan pers.
UU Penyiaran yang pada bulan Desember 2002 itu dikeluarkan adalah hasil proses konsultasi yang panjang dengan kalangan pemilik media penyiaran,
dan
adalah
berhubungan dengan penyiaran
mencari dan menyebarkan informasi.
akademia, pemerintah,
lainnya
memberikan penyelesaian pertimbangan dan mengupayakan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang
rezim Orde Baru, SIUPP menjadi kendala utama bagi mereka yang ingrn mendirikan usa pers. UU pers yang baru juga menjamin bahwa tidak ada penyensoran atau intervensi pemerintah yang dapat membredel media. UU
UU Pen:tiaran
dalam
pelaksanaan Kode Etik Jumalistih mengembangkan komunikasi antara
kedua
undang-undang tersebut.
ini juga
Penyiaran Penyiaran
Indonesia (KPI, lihat bagian 2.2 di bawah ini) sebagai lembaga yang benifat independen
perundang-undangan penting
yang berkaitan dengan media di Indonesia. Masing-masing adalah UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UU Penyiaran No. 32 tahun 2002.
W
Perspektif Nasional
yang bersifat independen yang mengatur soal
penyiaran
mirip dengan Federal Communications Commission (FCC) di
penyiaran. Perannya
pembatasan-pembatasan terhadap
lembaga penyiaran nasional, kepemilikan 12
Amerika Serikat atau Canada Broadcastine Authority(CBA).
Penerangan kala
berwenang menetapkan standar program siaran, menyusun pedoman dan menetapkan pelaksanaannya. KPI juga dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI dibentuk di
dengan AJI. Oleh karena itu, selama Orde Baru tebih merupakan gerakan oposisi terhadap
AII
penguasa daripada sebuah organisasi profesi. AJI menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang perjuangan pers, pelatihan profesi
kewartawanan, kegiatian mahasiswa dan prodemokasi, dan mndukung dilakukannya
pusat dan daerah tingkat satu, Anggota KPI Pusat berjumlah sembilan orang )ang dipilih
penelitian tentang pers dan menerbitkan bukubuku mengenainya.
oleh DPR dan dikukuhkan oleh Presiden.
Organisasi dan Perkumpulan Pers
setelah orde Baru berakhir pada tahun 1999, AJI tampil sebagai organisasi yang mumi bersifat profesi. Kegiatan AJI saat ini adalah pelatihan bagi wartawan dan advokasi
Pqrsgtua4 Yqrt"aw?n l4dpnesiL eY{) PWI dibentuk pada bulan Februari 1946 dan merupakan perkumpulan wartawan tertua di
melawan kekerasan dan tindak perlakuan salah terhadap media. Advokasi lainya adalah
Indonesia. Selama era Orde Baru (hingga tahun 1998), PWI adalah satu-satunya perkumpulan waftawan. Pada saat itu, semua wartawan diwajibkan menjadi anggota PWI. Jika tidak,
memberi bantuan dan perlindungan kepada wartawan yang berada di bawah ancaman. AJI juga mengkampanyekan anti suap di kalangan media dan pengembangan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan media. Jumlah
maka wartawan dilarang bekerja. Selain itu,
semua pemimpin redal$i
di
Indonesia
diharuskan menjadi anggota PWI. Dulu PWI bekerjasama dengan pemerintah Orde Baru
anggotanya tidak sebesar PWI, tetapi mereka dikenal bersikap lebih proaktif.
dalam mengidentifikasi wartawan-wartawan
Pe,rfqtua(, Rgdjg Fiargry S.nqstg Nqsiwal PRSSNI merupakan perkumpulan radio-radio swasta (komersial) di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada masa
yang kritis.
Indlqesis--ENsM
Hingga tahun 2002, jumlah anggota PWI mencapai ll.2l2 wartawan yang berasal dari berbagai media. Sekarang ini PWI memiliki 27 cabang di tingkat provinsi dan 69 perwakilan
merupakan satu-satunya wadah bagi radioradio swasta. Sekarang ini dilaporkan terdapat sekitar 1.200 radio siaran swasta di Indonesia
tingkat kabupaten di seluruh lndonesia. Meski memiliki banyak anggota, banyak diantaranya nonaktif. CiFa PWt dilaporkan
dan hinggu tahun 2003, 816 diantaranya menjadi anggota PRSSNL Pengurus pusat adal di Jakarta dengan cabang-cabang di
kurang begitu bagus, terutama di mata generasi wartawan muda. PWI mengadakan kegiatan-
kegiatan seperti pelatihan bagi wartawan dan lomba menulis, sefia acara-acara olah raga dan
daerah. PRSSNI mengadakan pelatihan bagi anggota, menyelenggarakan database, dan
kesenian.
berupaya meningkatkan sumber daya dan
4JI)-
Aliansi
kemampuan radio swasta.
Jurnalis Independen (AJI) dibentuk sebagai tandingan PWI. AJI dibentuk pada bulan Desember 1994 menyusul dibredelnya tiga media (Editor, Tempo, dan Detik) di masa pemerintahan Soeharto. Pada bulan Oktober 1995, AJI secara resmi diterima sebagai
A"sp;igi \sCjp, $-igrgg Swg(g {ndonpsjg (48S$Ir - ARSSI berdiri pada tahun 1999 setelah masa Orde Baru berakhir dan ketika radio tidak lagi wajib menjadi anggota PRSSM. Hanya saja informasi mengenai kegiatan dan jumlah anggotanya sangat sedikit.
anggota Intemational Federation of Joumalists
Serikat Penerbil Suratkabar f.tPSJ - SPS adalah serikat penerbit suratkabar dr Indonesia.
0F.r).
Selama era Orde Baru, AJI bergerak di bawah tanah karena pemerintah tidak mengakuinya sebagai suatu lembaga.
Qrganisasi
ini berdiri
pada tahun 1946. SPS
mewakili kepentingan suratkabar termasuk masalah
Wartawan yang diketahui berafiliasi dengan
AJI
-
Orde Baru pada tahun 1974, dan waktu itu
di
Al"laqsj Jurnglis, {ndependen
mengeluarkan insfruksl
memberhentikan warfiawan yang terlibat
KPI
2.3
itu
kepada para pemimpin redaksi untuk
png
kertas,
dikeluarkan dari media. Departemen 13
berkaitan dengan harga, suplai
dan
perpajakan.
SPS
juga
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
Bali Post dan Pikiran Rakyat (Jawa Barat).
menyelenggarakan pelatihan manajemen pers dan memiliki database suratkabaf. Sebagian besar penerbit merupakan anggota SPS. SPS juga memiliki cabang-cabang di daerah. Pada tahun 2003 terdapat 20 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Jarinsan Media Penviaran - Di Indonesia terdapat 53 radio siaran yang bemaung di bawah Radio Republik lndonesia (RRI) dan sekitar 1.200 radio siaran swasta. Angka pastinya tidak diketahui karena banyak radio yang beroperasi tanpa ijin (diperkirakan hanya
2.4Jadngan Medh lGmetsial
Jaringan Media Cetak
-
di
850 dari 1.200 radio siaran seluruh Indonesia yang memiliki ijin). Fenomena radio
Indonesia
mengalami booming media cetak setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998 dan
di
penghapusan SIUPP. Hingga tahun 2002 ada 1.676 perusahaan media cetalg meski hanya 695 yangterbit secara teratur. Menurut Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), hanya 30% dan 695 itu yang mapan secara keuangan. Suratkabar Indonesia menghadapi masalah klasik berupa rendahnya minat baca dan daya beli. Akibatny4 banyak suratkabar yang telah gulung tikar.
bergabung dalam suatujaringan (lihat Tabel 3). Sampai tahun 2003, di Indonesia terdapat sekitar l7 jaringan radio.
Indonesia mirip dengan yang terjadi di media cetak, yakni banyak radio siaran yang
Tabel 3 - Jaringan Radio di lndonesia
Satu fenomena yang belakangan ini muncul adalah pers yang dimiliki oleh kelompok penerbitan. Dari 695 perusahaan
Jaringan Radio
Jumlah Anggota
MRA Media
l0 radio siaran di Jakarta Yogyakarta, Bal i, Bandung, Semarane
media yang terbit secara reguler, 30% berada di bawah kelompok penerbitan. Hingga tahun 2003 terdapat sepuluh kelompok penerbitan di
Cruo Raiawali Media GruoGaiahmada Gruo Raiawali
Indonesia, dua yang terbesar adalah Grup Jawa Pos dan Kompas-Gramedia (lihat Tabel 2). Jawa Pos memiliki 107 suratkabar harian dan mingguan di Indonesia, sementara KompasGramedia memiliki hampir 50 penerbitan. Selain perusahaan-perusahaan nasional juga
Masima Media
GruoPentas Grup Kartika
Investama
2
-
Grup Media Cetak di Indonesia
Kelompok Penerbitan
';
Grup Jawa Pos
Jumlah Media Cetak di
Surabaya, sejumlah besar di daerah)
Grup Kompas Gramedia
Grup Media Indonesia
Pos
Kota
Bisnis Indonesia Pikiran Rakyat
40 radio siaran di hampir semua kabupaten di Jawa Tengah
Suzana Radionet Jarinsan fubes
8 radio siaran di Jawa Timur 9 radio siaran di Sumatera Barat
Jaringan Smarat
6 radio siaran di
Manadq
4 (suratkabar di
BintangAdvis Media
3 (sejumlah
(BAM)
Jakarta)
Grup Mediamillenia
3 (sejumlah media di
RCM RadioNetwork
9 radio siaran di Yogyakarta
Bens Radio
14 radio siaran di Kalimantan Barat 9 radio siaran di Jakarta
Banten. Surabava
GrupNirwana
Bara0 4 (sejumlah mediadi Jakarta)
5 radio siaran di Jakarta dan
dan Jawa Teneah
2 (suratkabar di Jakarta) 5 (suxatkabar di Jawa
GruPMRA
6 radio siaran di Jawa Timur
Radionet Grup Ramako
GrupVolare
Jakafta dan beberapa di daerah) 4 (suratkabar di Jakana)
BaliPost
Mayangkana
Batam
55 (satu suratkabar di Jakarta dan di daerah, tabloid dan maialah) 4 (satu suratkabar di
Jakarta)
CPP Radio Net
Makassar, Palembang, Padang Raniarmasin
(ner 2003) 107 (satu suratkabar
3 radio siaran di Semarang 4 radio siaran di l-ampuns 4 radio siaran di Palembane 3 radio siaran di Liwa dan Lamouns 14 radio siaran di Jakarta Bandung, Yogyakart4 Manado,
Makassar
terdapat kelompok penerbitan daerah seperti Tabel
3 radio siaran di Surabava
Bali)
mediadi
14
9 radio siaran di Kalimantan Selatan
Media diSulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
3. Media dan Konflik di Sulawesi Tengah Berlokasi
di
wilayah timur
I:ndonesia,
3.1 latar Belakang Konflikll
Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 68.059
km2. Jurnlah penduduknya sekitar 2,07 juta jiwa (menempati urutan ke-22 jumlah
Pada awal tahun 1900-an, misionarismisionaris Belanda menjadikan kelompok masyarakat penganut animisme, yang bermukim di daerah pegunungan di pedalaman
di bawah Sulawesi Utara), dengan kepadatan penduduk 3l jiwa/krn2. Penduduk tersebar di delapan pendudulg satu peringkat
daerah yang sekarang adalah Sulawesi Tengah,
kabupaten dan satu kotamadya, dan sebagian
sebagai penganut agama Kristen. Pemerintah
besar bermukim di Kabupaten Donggala (3 5,2 lyo), B an ggai (l 3,07 yo), P alu (12,9 4Yo), dan Poso (11,20%). Sebagian kecil lagi bermukim di Kabupaten Tolitoli (8,3404), Morowali (7,73Y0), Kepulauan Banggai
penjajahan Belanda bermaksud untuk menjadikan kelompok masyarakat Kristen Protestan
ini
sebagai lapis penghalang atau
buJfer terhadap kerajaan-kerajaan Islam di kawasan pesisir. Sejumlah besar masyarakat
(6,80%), dan Buol (4,71%).
tani yang
mengandalkan perladangan Belanda berpindah-pindah itu oleh dimukimkan di desa-desa untuk mengolah
Media teruiama terkonsentrasi di Kabupaten Palu, dan penduduknya yang berjunrlah 269.083 jiwa menjadi pangsa pasar
sawah. Sebagian besar kelompok yang hidup di sekitar Danau Poso, lang terletak di antara
utama bagi media yang ada. Dalam kaitan ini, Palu juga menjadi barometer perkembangan dan pertumbuhan media. Palu dan kabupaten-
Poso dan pusat misionaris
di
Tentena,
mengidentifikasi diri mereka sebagai suku Pamona. Masa kependudukan Jepang dan kemerdekaan pada tahun 1945 diikuti dengan
kabupaten lainnya saling terpisah dengan j arak
ratusan kilometer antara satu dan yang lain
periode yang penuh kekacauan,
dengan medan pegunungan dan lembahlembah yang curam sehingga menyulitkan penyebaran media. Prasarana jalan dan
pemberontak Muslim dari Sulawesi Selatan
transportasi juga masih buruk.
animisme dan Kristen di daerah pedalaman.
ketika
menyerang kelompok masyarakat penganut
Ketika rezim Soeharto mengambil alih tampuk kekuasaan, mayoritas penduduk daerah itu beragama Kristen Protestan dan pemimpin-
Bab berikut menyajikan tinjauan atas lima
bidang kajian permasalahan untuk Sulawesi Tengah, )aitu (r) media umum, (ii) media
pemimpin Pamona mengendalikan sebagian
alternatif, (iii) media tradisional, (iv) teknologi
informasi baru, dan (v) arus informasi. Tinjauan tentang situasi rnedia ini belum
swasta (Nebula, Nugraha, RAL, Bulava), dan RRI (programa l, 2,3). Kendala utama penelitian adalah kondisi lapangan, yang terutama berkaitan dengan jauhnya jarak ibukota propinsi Palu dari pusat konflik di Poso (masyarakat Muslim berkonsenhasi di Kota Poso dan masyarakat Kristen di Tentena). Kendala lain adalah mengkoordinasi peneliti lokal, karena peneliti lokal Muslim terkendala dalam melakukan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh agama Kristen. Begitu pula sebaliknya. Para peneliti lokal direhrut dari latar belakang media dan masyarakat madani, dan mereka tidak diperbolehkan mewawancarai narasumber yang berafiliasi dengan organisasi mereka sendiri.
memberikan gambaran holistik tentang sernua lembaga dan bentuk media. Informasi lebih lanjut disajikan di Lampiran l-9.' l0
Informasi yang disajikan di bab ini diambil dari data yang dikumpulkan oleh ISAI pada tanggal 23 dan 30 Juni 20M. Data tersebut adalah mengenai kinerja dan perkembangan media umum provinsi, alternatif, dan tzdisional di Sulawesi Tengah, serta hasil kajian atas
arus informasi yang mengalir dari rnedia lokal dan nasional berikut pengaruh masing-masing terhadap masyarakat umum. Sampel yang terdiri dari sebelas responden yang mewakili pemangku kepentingan provinsi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat
rr
Pustaka: Encyclopaedia Britannica 1999, The OTI Field Report Indonesia (Juni 2000), Cental Sulawesi - Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (Harvard University, USA), I{uman Right$ Watch, Inside Indonesia, Lorraine Jakarta Post
keamanan, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memberikan masukan yang mendalam tentang
peftm media dalam kaitannya dengan konflik
Aragon, East Carolina University in Greenville (North Carolina, AS), Intemational Crisis Group (lndonesia Backgrounder: Jihad in Cenhal Sulawesi, taporan,03
Penelitian mendalam mengenai lembaga nredia dilakukan atas empat suratkabar (Radar Sulteng Nuansa Pos, Koran MAL, Poso Pos), dua rnedia cetak altematif (Sangkopo, Baruga), empat radio siaran
Februari 2004).
'tq
'Periode ketiga' terjadi hanya selang tiga minggu kemudian ketika sekelompok orang Kristiani melakukan seftmgan fajar atas warga Muslim yang mereka anggap bertanggung jawab atas tindak pengrusakan yang telah dilakukan terhadap pemukiman kelompok masyarakat Kristiani. Kelompok 'ninja' tersebut terdiri dari selusinan laki-laki yang konon adalah warga Kristiani asal Pamona dan pendatang asal Flores yang beragama Katolik yang tinggal di Poso. Pertikaian makin memanas di seluruh daerah, apalagi dengan adanya hasutan dari kelompok milisi Kristiani setempat. Puncak periode ketiga adalah pembantaian massal yang dilakukan atas penduduk asal Jawa yang melarikan diri ke pesanhen di suatu daerah transmigrasi di selatan Poso. Dalam insiden itu, lebih dari seratus dibunuh dengan senjata rakitan dan mayat mereka, dibuang ke Sungai Poso dan kuburan massal. Pertikian berlanjut hingga akhir bulan Juli 2000 dengan ditahannp tiga
dari birolrasi setempat. Banyak yang telah berubah pada saat masa pemerintahan Soeharto
berakhir. Pada tahun 1973,
Soeharto
mencanangkan Sulawesi Tengah sebagai salah
satu dari sepuluh provinsi transmigrasi. Jalan
Raya Trans Sulawesi dibangun
melintasi
medan hutan pegunungan yang berat untuk
mempermudah pergerakan
masyarakat
transmigran. Pengembangan pmsaftma jalan
pemukiman baru lantas menarik gelombang migran sukarela, terutama
dan
masyarakat Muslim suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Krisis moneter, yang
berawal pada tahun 1997, mendorong migrasi
hingga daerah Poso. Persaingan
antara
masyarakat modemis Muslim dan Kristiani untuk memperebutkan jabatan militer dan pemerintahan, seperti posisi bupati Kabupaten Poso, memanas.
Konflik Poso Terkini Pada bulan Desember 1998, pertikaian antara dua pemuda, satu beragama Kristen
pemimpin kelompok perusuh.
Protestan dan satu beragama Islam, pada saat kampanye politik setempat yang berlangsung
Terlepas dari sejumlatr upaya rekonsiliasi yang mendapat banyak sorotan pada akhir tahun 2000, pertikaian sporadis berlanjut dan sebagian besar pengungsi intemal belum
tegang, dengan cepat meluas menjadi kerusuhan berunsur keagamaan di daerah png semula tenfam dan majemuk itu. Pertikaian
kembali ke tempat asal. Batrkan penduduk secara de facto makin tersegregasi menurut garis agama - penduduk Muslim bertempat di Kota Poso, dan penduduk Kristen Protestan di
yang berawal di jantung Kota Poso menjelang ha/^ raya Natal dan Ramadhan pada tatrun 1998 itu makin menambah ketegangan yang mengandung unsur keagamaan yang dipicu
kota-kota di pedalaman.
oleh tulisan-tulisan gnfiti yang provokatif
Selama bulan-bulan p€rtama tahun 2001, Selain penyenmgan terhadap masyarakat tani, klompok-kelompok yang tidak puas menanam
selama kampanye.
aksi kekerasan makin memanas.
Tidak lama kemudian, pendukung dari kota-kota lain tiba urtuk memperkuat gerombolan massa dari kelompok masyarakat Kristen Protestan maupun Muslim. Dalam
kerusuhan
dan aksi
di
tempat-tempat ibadah dan pos-pos polisi. Kekerasan kembali meledak pada akhir tahun 2001 ketika ribuan anggota bersenjata Laskar Jihad terjun ke daerah konflik dengan akibat timbulnya lebih dari seratus korban jiwa. Paling tidak enam gereja dan 4.000 rumah di 30 desa menjadi sasaran aksi pembakaran.
bom
Pembakaran Yang
berlangsung selama sepekan itu, sekitar 200
orang mengalami luka-luka dan 400 rumah rusak dibakar. Kerusuhan kedua pecah pada pertengahan bulan April 2000' Ketika seoxang
pemuda Muslim dilaporkan ditusuk oleh
Sekitar 15.000 warga melarikan
seorang pemuda Kristen Protestan, gerombolan
diri
dari
rumah. Milisi Muslim mengambil alih kendali atas tempat pengisian bahan bakar dan posko-
dari kelompok masprakat Muslim memulai alsi pembalasan yang menurut laporan tidak dapat dikendalikan oleh pihak massa
posko jalan.
Setelah kerusuhan sporadis berlangsung
kepolisian. Hingga awal bulan Mei,700 rumah dibakar (sebagian besar adalah milik anggota
selama
kelompok masyarakat Kristiani) berilut sejumlah gereja dan barak polisi. Ribuan
jiwa
tiga tahun, angka korban jiwa
diperkirakan berkisar antara 1.000 dan 2.500
dengan ribuan korban luka. Sejumlah
besar gereja dan masjid telah menjadi sasaftn aksi pembakaran. Hampir 100.000 orang
orang, kebanyakan dari kelompok masyarakat Kristen, mengungsi keluar dari Poso. 16
diri dari rumah mereka, sampaiibukota sampai Kabupaten Poso sempat dijuluki 'kota mati', meskipun sekarang
Menyusul penghapusan
melarikan
$[UPP,
penanaman modal dalam selcor media cetak meningkat pesat di Sulawesi Tengah. Seperti
leberapa orang telah kembali ke tempat asal. Kesepakatan perdamaian yang dirumuskan di
dilaporkan, perusahaan suratkabar
Malinq, Sulawesi Selatan, diterima dengan baik meski pelalaanaannya menghadapi
berdampak pada munculnya wartawanwartawan instan yang lpkerja dengan gaji UMR, dan yang seringkali tidak mengetahui asas-asag profesi kewartawanan. Akibabrp,
berbagai tantangan.
redaktur maupun pemilik
kesulitan menerapkan kebijakan redaksi secara ketat.
3.2Media di Sulawesi Tengah
3.2.1
dapat
didirikan dengan modal Rp 5-lQ juta.'r Hal ini
Setelah konflik jurnlah media cetak menurun secan drastis.,. Kendala media-media yang gulung tikar adalah manajemen redaksi
Media Nasional
Media cetak nasional yang beredar di Palu adalah Kompas, Media Indonesia, Harian Fajar
yang buruk, sarana percehkan yang tidak
(Makassar), dan The Jalanta Post. Suratkabarsuratkabar tersebut melengkapi puluhan tabloid
rnemadai dan keterbatasan modal.o Selain ifu, beberapa diantaranya dibentuk mumi dengan
infotainment dan majalah cetakan Jakarta yang beredar di Sulawesi Tengah.
tujuan untuk menyiarkan propaganda salah satu pihak terknfu selama konflik Meskipun jumlah media cetakmenunm sejak atrun 2002, media yang bertahan masih menghadapi
Media setempat memiliki rubrik khusus untuk informasi dan berita nasional. Radar Sulteng mengambil berita dari kelompoknya
kendala-kendala yang sama.
$endiri, sementara Nuansa Post dan suratkabar memanfaatkan lntemet. Berita-berita utama didominasi oleh berita nasional, dengan berita lokal hanp berkisar
Media cetak umum di gulawesi Tengah meliputi Radar Sulteng, Nqan$a Pos, Koran MAL, dan Poso Pqs. $uratkabar tertua
40% dan tobl pemberitaan. Wartawan )ang
dulu bemama Mercusuar dan sekarang sudah diambil alih oleh Grup Jawa Pos. Mercusuar,
mingguan
MAL
Sulawesi Tengah adalah Radar Sulteng, Yang
bekerja untuk media lokal biasanya merangkap sebagai koresponden bagi media nasional.
yang waldu itu bemaung dalam Yayasan Suara
Rab{at, didirikan qleh Rusdy Toana pada tahun 1969, dan terbit pertama kali pada tanggal I September 1969 dalam bentuk
Di
Sulawesi Tengah, salah satu sumber berita dan informasi lang paling populer di
kalangan penduduk adalah televisi. Stasiun televisi swasta nasional yang memiliki stasiun transmisi di Sulawesi Tengah adalah RCTI,
Meho TV, dan TPL Penduduk juga
majalah. Karena menurut lapgran surat kabar ini didirikan oleh kalangan Muhammadiyah,
media ini sempat dituduh sebagai corong Muhammadiph. Mercusuar akhirnya terbit dalam bentuk tabloid dan membidik segmen yang lebih luas. Terbitan lain yang tergolong tua di Sulawesi Tengah adalah Koran MAL. Koran ini didirikan pada tanggal24 Juli l97l oleh Yayasan Al Chairaat Press, yang juga menaungi sebuah perguruan tinggi Islam. Pada awalnla MAL terbit dalam bentuk stensilan dan diketuai Ketua Utama Al Khairat, HS SaggafAl Djufrie.
dapat
memilih TVRI Palu, yang menfarkan
pragram lokal selama tiga jam sehari. Penduduk Palu juga memiliki alaes ke TV
cable yang nelayani
komplek-komplek
perumahan di Palu dan bahkan sejumlah desa di luar kota.
3.2.2 MediaCetakUmum Menurut Aliansi Jumalis Independur (AJI), antara tahun 2000-2002 didirikan 33 media cetak baru di Palu. Hanp saj4 hingga tahun
2004 hanp sebagian kecil yang
masih
beroperasi. Sampai sekarang, hanla empat suratkabar yang berkantor di ibukota provinsi yang masih terbit secara teratur.r2
t'
'3 to
Data AJI Kota Palu, 2ooo-2002.
Dikutip dari data AJI Kota Palu, riset media di Sulawesi Tengah pada tahun 2000-2002. Lihat Tabel: Pertumbuhan Media Cehk di Sulawesi Tengah antara tahun 2000-2002. It Wawancara dengan M. Rafik Yahya, pemimpin redaksi MAL, 29 Mei 2084.
Data AJI Kota palu.
17
Media di Su/awesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Suratkabar
yang muncul
yang dikelola oleh forum aiau LSM, akses terhadap dana secara berkelanjutan menjadi
setelah
dihapusnya SIUPP adalah Nuansa Pos. Surat
persoalan yang selalu tidak pemah terpecahkan." Majalah ini memiliki kemampuan keredakian yang kuat dan manajemennya baru-baru ini berupaya untuk
kabar yang terbit pertama kali pada bulan November 1998 ini muncul dengan motto 'Mengulas Tuntas dan Padat' dan berularan tabloid (kini berukuran halaman lebar), serta mengambil segmen pemberitaan laiminal. Pemilik mengatakan pihaknya merasa perlu membuat safu suratkabar Yarl'g mampu menyajikan berita-berita pembangunan dan menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah.'o Poso Pos juga termasuk suratkabar yang muncul setelah SIUPP dihapuskan. Surat kabar yang terbit pertama kali pada bulan November 1999 ini bermotto '?alakati Sintr.rwu Maroso", yang menurut pemililoya mengandung pesan demokatis.
3.2.3
mengecemya kepada publik untuk menggalang dana untuk menutup biaya produksi (redalai, percetakan, distibusi), dan menurut laporan
ada juga yang berminat.'' Pokja RKP juga menyebar pesan-pesan perdamaian melalui instumen informasi dan komunikasi seperti poster.D
l*mbaga Pengembangan Studi Hukum dan Hak Azasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi
Tengah juga memanfaatkan media altematif dengan penekanan khusus pada konflik. Pada tahun 2002 LPS-HAM menerbitkan majalah Sangkopo dengan tujuan mengangkat masalahmasalah HAM. Misi lainnya adalah menyikapi Sulawesi kurangnya media advokasi Tengah." Media ini dinilai cukup memberikan
Media CetakAftematif
Ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid
di
digantikan oleh Megawati Soekamoputri, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) wakru iru Jusuf Kalla memprakarsai Deklarasi Malino sebagai kesepakaan perdamaian untuk Poso pada bulan Febnran2002. Di Poso, para pemangku kepentingan menindak-lanjuti deklarasi tersebut dengan membentuk forum yang melinglupi selunrh pemanglcu kepentingan
sumbangan dalam membuka arus informasi pada masyarakat Sulawesi Tengah, terutrama yang menlangkut pendidikan HAM dan proses perdamaian yang sedang dibangun.
3.2.4
Media Penyiaran
Dibandingkan dengan media cetab di
terkait (pulti-stakeholder) bemama Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja RKP). Salah satu proyeknya adalah mempromosikan dan mengkampanyekan perdamaian melalui media alternatif seperti majalah Baruga, yang terbit pertama kali pada tahun 2001.''
Sulawesi Tengah angka media elektronik radio
yang bertahan pascakonflik lebih
tinggt.
Alasannya, radio memiliki biaya produksi yang lebih rendah, jangkauan yang lebih luas, dan jin pendiriannya pun tidak terlalu berbelit.
Namun demikian, sebelum UU Penyiaran 2003 diloloskan, radio-radio siaran di Palu harus berurusan dengan sulitnya perijinan pendirian radio yang memberatkan yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan (Dephub) lewat Direllorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel). Pada saat itu, isi pemberitaan masih diatur oleh Departemen Penerangan (Deppen) atas rekomendasi
Baruga diterbitkan bulanan dalam format majalah sebanyak 20 halaman dan dibentuk untuk mengimbangi media umum. Menurut
Darwis Waru, anggota masyarakat dan wartawan, peran media dalam konflik di Sulawesi Tengah dapat mendatangkan perdamaian tetapi dapat juga melanggengkan pertikaian. Oleh karenanya, Pokja RKP menerbitkan Baruga dengan harapan bisa mengurangi ketegangan. USAID membantu penerbitannya sampai edisi keempat, sedangkan edisi selanjutrrya didanai oleh
PRSSM. Birokrasi perijinan dipermudah pada tahun 2003.
tt Wa*ancara
dengan Romy, relawan redaksi Bulletin
ICCO. Seperti yang biasa terjadi dengan media
Baruga, Pokja RKP.
'6 Wawsncara dengan pemimpin redaksi Andi Attas Abdullah dan pemimpin umum Bayu Alexander Montang dari Nuansa Pos, 27 Mei 2004. l7 Baruga berarti suatu tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah bagi semua kelompok masyarakat dari
Baruga secara teratur karena alasan etis dalam
t'
Pokla RKP memutuskan untuk tidak menjual
menerima bantuan donor agar dapat terbit terus.
20 wawancara dengan Darwis Waru, pemimpin redaksi Majalah Baruga, 3l Mei 2004. 2l Wawancara dengan Marthen Salu, seketaris redalsi Bulletin Sangkompo, 27 Mei20M.
berbagai suku untuk menyelesaikan masalah.
18
Media di SulawesiTertgah, Maluku Utara dan Maluku
Di
Sulawesi Tengah, lima radio siaran
memperkaya program yang
menggunakan gelombang frekuensi FM dan delapan radio siaran menggunakan gelombang frekuensi AM secara legal.z Padahal, di kota Palu setidaknya terdapat 13 stasiun radio yang
dimiliki
radio
lokal. Radio siaran di Sulawesi Tengah meliputi Nebula dan Nugraha di wilayah Palu, sementara di wilayah Poso ada Bulava, Radio Pemerintah Daerah (RPD) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Radio Bayangkara. RN Palu (dengan programa 1, 2, 3) memiliki jangkauan yang luas di seluruh
menggunakan kanal-kanal pada frekuensi FM." Rzu Palu, yang memiliki jangkauan dan
dan
segmen luas, tak mau kalah. Mereka menggunakan enam kanal sekaligus pada frekuensi yang berbeda (FM, AM, SW). Pengelola radio swasta berasumsi bahwa penggunaan kanat ini legal karena UU
provinsi. Nebula mengudara selama 18 jam sehari.
ini
dibangun oleh sejunrlah pelajar
Penlaran masih dalam penggodokan (saat itu).
Radio
Di samping
sekolah di Kota Palu
itrir, belum terbenhrk suatu Kornisi
png
sering berkumpul.
Penyiaran hdependen Daerah KPE) Sulawesi Tengah yang fungsinya akan
Awal mulanya, mereka mendirikan radio tanpa ijin resmi yang diberi nama Voice of Madness.
mengambil alih peran PRSSNI.
Tapi umumya tidak panjang. Radio ini akhimya mati. Belakangan radio ini diambil
Sebelum radio menjarnur pada masa
alih oleh PT Nebula Nada. Sekarang Nebula mengudara pada gelombang frekuensi FM 101,0 MHz Menurut Tasrif Siara, motivasi
pascakonflik Poso, radio-radio pemegang ijin
frekuensi belum memiliki kapasitas keredaksian yang baik dalam mengemas
dalam mendirikan radio ini adalah bisnis, kreativitas, dan wadah bagi aspirasi publik. Ilingga kini Nebula menjadi barometer radio swasta dengan prograrn berita di Sulawesi Tengah. Nebula juga masuk dalarn jaringan KBR 68H Jakarta dan VoA. Ia juga
program berita karena untuk waktu yang begitu lama mereka wajib merelay berita siaran RRl. Pembebasan kewajiban merelay ini ditanggapi dengan mengubah orientasi yang sebelunrnnya hanp mengolah program-program hiburan menjadi prognrn beria. Radio Nugaha sejak tahun 2002 mulai mengelola program berita. Sedangkan Nebula, )iang memulai siarannya pada November 1985 dan bisa didengar di kota Palu, sebagian besar wilayah kabupaten
menyiarkan acara-acara radio yang diproduksi
oleh lnternews lndonesia dan Common Ground trndonesia. Prasmana yang dimiliki juga cukup memadai dengan surnber daya manusia
Donggala dan kabupaterr Parigi Moutongg, rnulai serius mengelola prograrn berita ketika konflikPoso merebak
yang sebagian besar
telah
mendapatkan pelatihan ke-radioan.
Radio swasta lain di Kota Palu yang juga
mulai menyiarkan materi beria
Perubahan orientasi ini tidak lepas dari masuknya kantor-kantor berita seperti KBR 68H Jakarta dengan konsep radio jaringan. Radio-radio luar negeri seperti BBC dan Voice
Nugraha. Radio
ini
adalah
mengudara pertama kali
pada tahun 1993. Seperti Nebula" Nugraha
pertamakali rnenggunakan kanal pada gelombang AM, dan pada tahun 1997 beralih
of Amerika (VoA) juga rnenggunakan mereka sebagai jaringan. Selain iru lembaga-lembaga yang memproduksi Program Radio seperti Intemews krdonesia dan Common Ground
ke gelombang FM dengan jangkauan siar kurang lebih 30 krn. Nugraha mengudara 2l jam sehari. Pada awalnya, orientasi mendirikan Nugraha adalah bisnis dan penyaluran bakat setnata-mata. Kepemilikan Nugraha kini
22
Data diotah dari Data dan Potensi Radio Siaran Di Sulawesi Tengah PRSSNI Sulawesi Tengah. Lihat
dipegang jaringan bisnis rnedia bemama Media
Network Consolidated yang berpusat di
- Media Siaran dan Gelombang Frekuensi $j Sulawesi Tengah. Kebanyakan radio siaran di Palu tidak memiliki izin legal frekuensi dan tanda panggilan (call sign). Peneliti lokal menjaring fiekuensi-frekuensi FM di sekitar Palu dengan hasil sebagai berikut: 90,6; 95,2; 95,8; 97,5; 99,1; 93,0; 101,0; 101,8; 102,6; 103,4; 104,2; 105,0; 105,8. Dari ke-13 radio ini, hanya tiga yang memilki izin legal, yaitu 101,0 Nebula FM; 102,6 Nugraha Top Lampiran 5
Jakarta. Nugraha
juga mengudarakan program
berita, menjadi bagian dari jaringan BBC dan
"
menlarkan acma-acara yang diprodulai Intemews lndonesia.
RAL (Radio Alchairaat) menggunakan kanal pada gelombang AM. Seperti halnya Koran MAL, RAL juga berada di bawah
FM; 101,8 BestFM. 19
Modia diSu/awesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku naungan Yayasan Alchairaat.
Ijin penggunaan fruekensi RAL keluar pada tahun 1994 dan
RKP pemah bekerjasama dengan Bulava dalam menayangkan iklan-iklan layanan
misinya adalah menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Ketika mengudara pertama kali, RAL mengikuti program siar yang dimiliki oleh
masyarakat bertema perdamaian untuk Poso.
Manado.ta Dalam perkembanganya, RAL mengelola program berita dengan menganbil Koran MAL sebagai
radio milik Pemerinah Daerah Kabupaten Poso, Radio Bayangkara milik Polres Poso,
Radio swasta lain
di Poso adalah
Radio
Pemerintah Daerah (RPD) yang merupakan
RAL yang ada di
Radio Narwastu, dan Radio Mayasprasta.2o
sumber berita. RAL juga telah menjadi anggota
jaringan KBR 68H Jakatu.
3.2.5 /si Pemberitaan Media
Radio yang memiliki jangkauan terluas di Sulawesi Tengah adalah RRI Palu. lrmbaga
P4K (Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik) Universitas Tadulako (Untad) sudah melakukan penelitian tentang peran media dalam masa konflik yang mereka
yang kini telah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) ini melakrkan ekspansi program
I
RRI, Programa 2 RRI, dan
3 RRI.
Dalam pengoperasiannya,
dengan Programa
Programa
ketiga program
RN Palu menggunakan
(l)
media golongkan dalam tiga kategori: sebagai pemicu konflilq (2) media menutupi konflih dan (3) media menyelesaikan konflik.
enam
Kesimpulan P4K adalah bahwa media umum seperti suratkabar dan radio sangat beqpotensi menjadi pemicu konflik karena orientasinnya
kanal frekuensi pada gelombang FM, AM, dan SW. RRI Palu mendapat suplai berita (lokal) dari Bagian Pemberitraan dan mengemasnya sesuai segmentasi masing-masing program'2' Redaksi bagian pemberitaan bekerja hanya dengan tujuh mesin ketik usang, meskipun SDM memiliki kapasitas yang baik di bidang pemberitaan. Cakupan siaran RRI Palu
mencakup segmen segala
yang cenderung komersial dan
Saat kerusuhan demi kerusuhan terjadi di Poso, media (sebagian besar sukat kabar) secara tak sadar berperan dalam tindak kekerasan yang terjadi di Poso dengan menjadi corong dari pihak yang bertikai." Sejurnlalt berita ataupun artikel menjadi acuan bagi banyak kalangan, terutama mereka yang bertikai. Pada saat yang bersamaan, pers di Indonesia tengah menilanati kebebasan. Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dw) memberikan kemudahan bagi pertumbuhan media tanpa ijin-ijin )ang ketat. Suratkabar di Palu tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka berkompetisi di tengah konflik yang
usia dengan
jangkauan siar hingga lintas provinsi. Selama ini RN Palu bekedasama dengan departemen
dan dinas-dinas
di
lingkungan pemerintah
daerah dalam meliput berita. Kerjasama ini
terulama dijalin dengan INFOKOM Pemda Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah berkaian dengan masalah konflik Poso dan bencana alam.
Salah satu radio yang berada
di
rendahnya
standar profesionalisme, sedangkan media pemerintah ketika itu mengambil posisi untuk menutupi konflilc
daerah
konllik Poso adalah Bulava. Radio ini mengudara pertama kali pada tahun 1996 pada gelombang FM 100,2 MHz. Jangkauan siar Bulava mencakup seluruh Kota Poso. Seperti Sulawesi halnya radio swasta lainnya
semakin sengit dengan orientasi bisnis dan atau
melalui keberpihakan. Praktis media yang
di
sebagian besarberbasis di Palu menjadi "media
Tengah, motivasi pendirian radio ini adalah bisnis dan sarana hiburan bagi masyarakat Kota Poso. Bulava mengelola program berita sendiri yang diberi nama Bulava Alrtual' yang mengutip berita-berita media cetak lokal dan nasional. Bulava belum memiliki jaringan dengan kantor berita atau radio berita. Pokja
pemyataan",
yakni media yang
mengutip mentah-mentah hasil wawancara dengan salah
satu pihak Terlebih lagi, unsur agama ikut mempengaruhi warna pemberitaan saat itu.
Pada mara pasca konnflilq pemberitaan Sulawesi Tengah
'o Ketua Yayasan Alchairaat, HS Saggaf Aldjufrie,
wajah mengalami
2u Selain Radio Bulava yang mengudara pada gelombang FM dan Radio Mayaprasta (AM), radio siaran lainnya di Poso belum memiliki izin legal
banyak menginisiasi media termasuk RAL Palu dan RAL Manado, yang berafiliasi dengan jaringan Alchairaat yang memiliki lebih dari 2.000 cabang di
frekuensi.
kawasan timur Indonesia.
27
'5 Lihat Lampiran 6 - Aspek Media Siaran di Sulawesi
Wawancara dengan Bapak Nasrun dari P4K Untad
Sulawesi Tengah.
Tengah.
20
perubahan besar. Tekanan publik yang jenuh dengan beria-berita konflik memicu redaksi media umum untuk mengubah fokus berita.
pemerkosaan, dan mengekploitasinya terus menerus. Tak ada perlindungan atas identitas
korban.'
Seperti dikatakan fuiyanto Sangaji, aktivis Yayasan Tanah Merdeka (YTlvf) Sulawesi
Tidak seperti media cetalq
Tengah:
"Unnk resolusi lanflik Poso, pada masanasa awal kontlikmdia cendentng mmjadi sangat tidak beimbang... Pemberitaannya
tidak
berita, banyak hiburan dan musik), meski ada memancarluaskan berita, yang
juga yang
ntenerapkan pinsip-prinsip
seringkali di-relay dari jaringan intemasional atau Jakarta. Hanya saja, jangkauan siaran seringkali terhambat karena faktor geografis
jurnalisme. Tapi setelah lims tahun terakhir ada perkembangan yang luar biasa"
lJmumnya, pengelola media Sulawesi Tengah berupaya memperketat kebijakan redakinya, namun disisi lain wartawan-
dan perlengkapan siaran yang kurang layak."
Radio tampaknya merupakan media yang
paling berpenganrh selama masa konflik.
wartawan yang berhadapan langsung dengan
Berita dapat disebarluaskan secara cepat meski isi beritanya lebih sulit untuk dikontrol oleh
sumber dan fakta lapangan mengalami masalah cukup besar untuk selalu memunculkan berita yang berimbang, benar, dan terverifikasi.
redaktu $ehingga standar
informasi yang terkumpul mengindikasikan bahwa masyarakat lebih suka mendengar radio yang lebih banyak menyiarkan hiburan dibanding berita.
lebih memilih mengambil alih pekerjaan wartawan bersangkutian untuk menjaga
reputasi. MAL diuntungkan karena terbit mingguan. Media lainnya memilih tetap menurunkan berita itu dengan pertimbangan verifikasi bisa dilakukan keesekan harinya. Yan Patis Binela, seorang pendeta di Tentena, menceritakan bagaimana isu pengkotakan agama dengan cepat teniar saat media menurunkan berita yang tidak melalui verifikasi. Namun dalam kurun dua tahun ini, ia menilai media memperlihatkan perubahan
Meskipun begitr,r, radio-radis siaran di $ulawesi Tengah tampaknya berupaya untuk merubah citra dan meningkatkan minat terhadap program-program berita. $ebagai contoh, Radio Nebula memancarluaskan berita
lokal selama 30 menit sehari,
Radio Nugraha mengalokasikan 2Q menit qntuk program lokal, meskipun isinya lebih banyak mengutip berita dari suratkabarsuratkabar lokal. Biaya produksi yang besamya sekitar Rp l0 juta per bulan (Rp 5,5 juta untuk gaji, sisanya biaya operasional) tampaknya menjadi momok bagi radio-radio siaran untuk
".lrru lr'ru nanti tahun 2002 hingga 2004 pzr/'rrrar.rn mcrtt!|. bunt lantsa bcinbung clalam memberitakan kasus Poso. MesH
seringlali berita yanga disajikan tidak peraasa lahan'
u
mengangkat
memproduksi berita mereka sendiri. Menurut
o
ltlcski banyak media tidak
laporan, satu-satunya radio siaran )ang memiliki program berita jangka panjang di
lagi
permasalahan-permasalahan
Sulawcsi Tengah adalah RRI. Programa
konflik karena rendahnya prgfesionalisme, kecenderungan untuk menurunkan berita bombastis terlihat jelas dalam beria-beriA
1,2,l
memiliki jangkauan siar yang luas dan RRI memiliki perlengkapan operasional Wng memadai."
kiminal. Seringkali media mengangkat berita
lntemews dan Common Ground adalah dua LSM intemasional yang bekerjasama dengan radiq siamn di Sulawesi. Mereka
kriminalitas unhrk mendon$ak tiras. Soraya, aktivis KPKP-ST,, mengatakan suratkabar di Sulawesi Tengah lebih terfokus pada tindak kriminal yang menimpa perempuan, seperti
30
2t Wawancara dengan Yan Patris Binela, pendeta di
Wawanca.a dengan Soraya Sultan, direktur KPKP-
sr.
3t
Tentena,28 Mei 2004.
7e KPKP-ST: Kelompok Perjuangan
$ementara
sisanya adalah progmm-program yang direlay.
fokus berita:
a la r
profesionalisme
tidak selalu baik. Pada masa konflik mereda,
Sikap redaksi media umumnya berbedabeda. Redaksi suratkabar mingguan MAL
menye n tuh
tingkat
intervensi pemilik dalam urusan keredaksian di radio siaran tidak begitu besar. Radio siaran di Palu lebih banyak menyajikan hiburan (sedikit
{i tt
Kesetaraan
Perempuan-Sulawesi Tengah. 21
Lihat Lampiran 8 (Aspek Qperasional Media Siaran Sulawesi Tengah).
Lihut Lanrpiran 6 dan 8.
Medta di SulawesiTengah, Maluku Utan dan Maluku
kehilangan kontak dengan
memproduksi program-program radio png disiarluaskan oleh sejumlah radio siaran di Palu. Intemews mengirim secara terahr tiga progftm fitur ke radio-radio siaran di Palu,
)aitu
3.2.8 Perkumpulan dan Jaringan
Sahabat Alam, program untuk
Perlmmpulan media cetak dan elekhonik yang ada di Sulawesi Tengah sekarang ini adalah AJI Kota Palu dan PWI Sulawesi Tengah. Kedua perkumpulan ini telah
meningkatkan kesadaran tentang ancarnan terhadap lingkungan hidup; Suara Bangsaku, yang mengkaji peristiwa-peristiwa terkini di bidang ekonomi, sosial, dan politik; dan Sehat
mengadakan kegiatan-kegiatan
Indonesiaku, )ang berfokus pada isu-isu kesehatan dan solusinya. Common Ground mengirim seri drama radio bertajuk Menteng Pangkalan ke sejumlah radio siaran di Palu lewat jaringan Radio 68H. Drama tersebut bertemakan keberagaman dan perdamaian, termasuk cara-cara untuk menyelesaikan konflik
memiliki anggota wartawan senior. Menurut laporan, AJI memiliki jutnlah anggota )ang lebih banyak dibanding PWI. AJI juga
memiliki jaringan )ang luas,
propinsi. Dalam beberapa kegiatan advokasinya, AJI mengambil sikap tegas
memperoleh perhatian dari lembaga atau institusi yang fokus pada jumalisme damai. LSPP, yang didukung British Council, LP3ES, AJI, dan PWI, meski tidak secara rutin, cukup aktif dalam melatih wartawan lokal. Upaya
dalam pembelaannya terhadap media. Selain forum pertemuan, komunitas AJI juga
berkomunikasi lewat email. Hanya saja, layanan yang diberikan oleh perkumpulanperkumpulan tersebut cenderung terbatas, yang terutama disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan pengetahuan mengenai peluangpeluang yang ada. Dan sebagaimana halnya dengan daerah lain di Indonesi4 peran mereka
peningkatan kapasitas intemal lembaga penyiaran juga dilakukan oleh lnternews Indonesia, KBR-68H, dan Common Ground Indonesia.!'
sebagai serikat pekerja yang memfasilitasi pencapaian kesepakatan bersama belum
Meskipun demikian, sumber daya manusia
masih menjadi kendala bagi media karena rendahnya alses ke pendidikan bagi kalangan
terlihat.
PWI Sulawesi Tengah dan AJI Palu telalt aktif melakukan kampanye yang menentang
praktisi media. Selain itu, kebanyakan lembaga media merekrut wartawan lulusan SMU atau program D3. Hanya suratkabar Radar Sulteng yang merekrut wartawan lulusan program Sl.
tindak suap dan menyenrkan pentingrrya peran serikat pekerja- Serikat Pekeda Pen (SPP)juga aktif memperjuangkan hak-hak praktisi media. Hanya saja, tidak semua media propinsi
RR[ Palu memiliki progam pelatihan terpusat yang diadakan secara teratur. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa banyak media alternatif tampaknya memiliki kapasitas SDM
mampu menyediakan gaji penuh
dan
kesejahteraan lainnya sebagaimana dituntut oleh SPP dan organisasi lainnya.
yang lebih kuat daripada media umum.
Konsumen telah melayangkan pengaduan
lsu Keselamatan
konflih wartawan bekerja
sehingga
wartawan dapat berkumpul dan bekerja dengan sesama anggota yang berasal dari luar wilayah
Wartawan Palu dan Poso tampalnya cukup
Selama
untuk
meningkatkan mutu kewartawanan di Sulawesi Tengah. Wartawan generasi muda cenderung memilih AJI, sementara PWI lebih banyak
3.2.6 Pendidikan dan Ketnmpilan
3.27
rekan-rekan
kerjanya.
atas media lewat Yayasan Lembaga Konsumen
lndonesia CYLKD. I-embaga ini memiliki jaringan di daerah yang meliputi Sulawesi Tengah, walaupun kegiatan dan amanahya
dalam
situasi dan kondisi yang pelik dan penuh bahaya. Pada saat konflik memuncalg kondisi lapangan menjadi berbahaya bagi wartawan. Menurut AJI Palu, setidaknya satu orang wartawan dari Poso Pos terbunuh setelah ia lJ Seperti terungkap dalam wawancara" semua
belum tersosialisasi secara baik di sana. PRSSNI adalah asosiasi radio siaran swasta utama. Kegiatan PRSSM Sulawesi Tengah
berkaitan dengan koordinasi penggunaan frekuensi siaran dan distibusi iklan, serta
media
cetak dan clektronik telah menerima pelatihan dari lembagalembaga seperti LP3ES, LSPP, KBR-68H' AJI, PWL
akreditasi lembaga-lembaga.
22
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
penfaran 3.2.9 Kebijakan dan Perundang-Undangan Media
Kebijakan nasional tentang
media berdampak pada bentuk dan lingkungan media
siaran.
3.2.10Kasus Hukum dan Tekanan Ekstemal
dekriminalisasi-kan pers, sehingga pelanggaran
Sejunrlah media cetak di Sulawesi Tengah telah menghadapi tekanan dari pihak luar yang berkaitan dengan pemberitaan. Nuansa Pos dua kali didakwa melakukan pemberitaan yang tidak tepat dan mencemarkan nama baik. Gugatan pertama diajukan oleh keluarga Ruly Lamadjido, gubemur Sulawesi Tengah kala itu, telah yang menuding suratkabar mencemarkan nama baiknya lewat beritanya
pasal-pasal
KUHP. Hanya saja, seperti terlihat pada kasus Nuansa Pos baru-baru ini, sistem hukum masih
ke
hukum pidana jumalistik nama baik atau /rbel) dalam $encemaran menangani kasus-kasus gugatan terhadap
merujuk
media. Selain itu, KUHP juga digunakan untuk menetapkan sanksi keuangan, yang, meskipun lebih kecil dibanding yang ditentukan oleh hukum perdata, dilandasi pada definisi-definisi yang lebih luas.
Sebuah lembaga ombudsman
daerah berada pada KPID."
ini,
di propinsi. UU Pers (No. a0 tahun 1999) mengamanatkan persyaratan rnanajemen media yang lebih sederhana dan menpers tidak lagi disidik dengan
di
Hanya saja, KIPD belum terbentuk di Sulawesi Tengah. Banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi media penyiaran bersumber dari seperti ketidakjelasan dalam kondisi mengalokasikan dan mengelola frekuensi radio
itu
mengenai kasus pembunuhan
seorang
perempuan. Gugatan kedua berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas
telah
Kesehatan Sulawesi Tengah, yang berlanjut
didirikan dalam bentuk 'Dewan Pers'. Dewan Pers berfungsi untuk memonitor kepatuhan terhadap scandar dan kode etik wartawan, serta
hingga tingkat pengadilan tinggt. Bayu Alexander Montang, pemimpin umum Nuansa
Pos, mengaku telah mematuhi asas-asas jumalistik profesional, namun ia kalah dalam kasus yang dipidanakan dengan pasal-pasal hukum pidana jurnalistik itu.
penyelesaian tindakan hukum atau pengaduan atas media. Dewan Pers tidak berwenang unhrk
menjatuhkan sanksi, karena hal ini tetap menjadi wewenang pengadilan, tetapi tidak
tertutup kemungkinan akan ditempuhnya jalur hulum seandai solusi Dewan Pers tidak
Kasus-kasus tekanan eksternal terhadap
Pers berpusat di Jakarta dan urusan-urusan daerah yang fnenyangkut media tidak selalu sampai ke
media, termasuk ancaman dan serangan terhadap praktisi dan lembaga media, juga dicatat oleh tim pengkaji. Dalam satu kasus, seorang warga setempat yang cukuP
secara cepat,
terpandang merasa bahwa suratkabar tertentu telah melansir berita yang tidak benar mengenai dirinya, dan konon ia menyuruh
Menyusul dikeluarkannya W Penyiaran (No. 32 tahun 2002), tanggung jawab media
35 Wewenang KPI: menetapkan standar muhl
memuaskan.3a Masalahnya,
Dewan
telinganya. Kendala lain adalah bahwa seringkali pengaduan tidak dapat ditangani
menyusun peraturan, dan pedoman perilaku tentang penyiaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku tentang penfaran;
melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban KPI: menjamin hak masyankat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengahran infrashuktur bidang penlaran; melakukan
pengahran persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran; menjamin terpeliharanya latanan informasi
yang adil, merata, dan seimbang;
menampung,
meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan,
serta 'a Banyak pengaduan pers
kitik dan apresiasi
masyarakat terhadap
penyelenggaraan penfaran; men)rusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.
atrau pengaduan konsunren
atas pers tidak tenelesaikan secara baik.
23
sopimya unhk menyerang dan memukul
berbentuk yayasan (Yayasan
wartawan yang menulis berita tersebut.
Press)."
rendah menjadi kendala yang dihadapi media
di Sulawesi Tengah pada umumnya. Kebanyakan media memiliki jumlah pelanggan yang kecil, sistem dishibusi yang rendah, dan pendapatan yang kurang memadai dari iklan. Satu hal yang kemudian dipertanyakan adalah cetak
dan
karyawan dengan sistem honor)
dan
manajemen yang lemah
memungkinkan
wartawan untuk menjalankan peran ganda ini.n Sebagian besar media membayar karyawan
independensi keredaksian, karena tugas pemasaran seringkali ditangkap oleh staf redaksi. Di media cetak, pendapatan terbesar
mereka menurut standar UMR, walaupun tunjangan kesejahteraan seringkali tidak diberikan. Selain itu, banpk yang dibayar dengan sistem "ketengan" atau per tulisan. Tidak adanya tingkat gaji yang standar bagi wartawan memungkinkan masing-masing media untuk menetapkan tingkat gaji sendiri. Untuk menambah pendapatan, wartawan seringkali merangkap sebagai koreqponden media nasional atau memiliki pekerjaan sampingan. Kondisi seperti ini berdampak
dari iklan diperoleh lewat iklan ucapan selamat pada hari-hari raya nasional."
Radio-radio siaran di Sulawesi Tengah pada umumnya menekan biaya operasional serendah mungkin. Biaya operasional tertinggi untuk radio siaran yang ditemui adalah Rp 15 juta per bulan (diantaranya Rp l0 juta untuk
gaji dan kegiatan operasional). Radio siaran swasta mengandalkan penjualan spot iklan nasional maupun lokal (sementara) sebagai sumber pendapatan. Hanya mereka yang memiliki jaringan pemasaran internasional
secara langsung terhadap kapasitas lembaga media di Sulawesi Tengah.
Fenomena'wartawan amplop' menjadi topik yang makin hangat diperbincangkan di
yang dapat meraup berpendapatan yang lebih tinggr. Karena keterbatasan-keterbatasan inilah radio-radio siaran lokal seringkali tidak
kalangan warlawan Sulawesi
Tengah,
meskipun hanya segelintir wartawan yang menyikapi pertentangan mereka atas praKek ini lewat komitmen tegas. Di lapangan,
memiliki cukup dana untuk meliputi berita lokal sendiri. 2 Ke
ikut terlibat dalam aspek bisnis
administasi usatra media" tetapi di Sulawesi Tengah wartawan ikut mencari iklan. Gaji standar (beberapa media masih membayar
Sirkulasi dan tingkat penjualan eceren yang
1
Khairat
Secara teori, wa(awan tidak selayaknya
3.2.l1Pendapatan
3, 2.
Al
mayoritas wartawan tergantung pada bantuan dan suap, baik untuk mencukupi pemasukan maupun untuk mengakses sumber daya, seperti
pe milikan, Kepegawaian da n
WaftawanAmPlo/
transportasi, sehingga
memperlancar pekerjaan. Seorang wakil redaktur menyatakan
Sebuah korelasi dapat ditarik secara langsung antara independensi media dan kepemilikan serta orientasi kelembagaan media. Selain memitiki kepentingan bisnis, pemilik media dapat mempengaruhi kebijakan
bahwa sepanjang tidak berdampak terhadap kebijakan ruang redaksi dan cara peliputan, maka hal ini dapat diterima.
ruang redaksi dan sistem manajemen redalsi.
3.2.1SJender
Sulawesi Tengah, seperti Nuansa Pos dan Poso Pos adalah milik
Jumlah wartawan perempuan di media cetak relatif terbatas dan tidak ada angka pasti mengenai jurrrlah redaktur perempuan. Budaya
Sejumlah suratkabar
di
pribadi. Bentuk badan hukum media, termasuk yang berkepemilikan pribadi, biasanya adalah perseroan terbatas, kecuali Koran MAL, yang
patriaki yang berkaitan dengan peran jender
masih tampak jelas di media. Banyak pengelola berasumsi bahwa perempuan sebaiknya berada di kantor dan tidak turun ke
lapangan untuk meliput berita. Meskipun jumlah perempuan yang bekerja sebagai penyrar radio jauh lebih tinggi, perempuan
36
Sumber pendapatan terbesar media cetak lokal adalah iklan ucapan selamat, meski penjualannp benifat insidensil. Iklan seperti ini terjual pada saat peristiwa tertentu saja, seperti pelantikan pejabat baru. Rekan ke{a, rekan imbangan di lembaga lain atau mitra bisnis mereka lantas mengucapkan selamat lewat
tt 3t
iklan.
24
Lihut Lampiran 1. Lihat Lampiran 3.
di
dua kecamatan,
yakni
biasanya menempati posisi administratif. Porsi
terkonsenhasi
peliputan isu jender juga rendah. FIj Siti Haditjah Toana, seorang tokoh masyarakat di
Kecamatan [,ore Utara dan Lore Selatan, yang mayoritas menganut agama Kristen Protestan
Su
dan Katolik Mereka hidup
larvesi Tengah, mengatakan:
nelihat masalah' tkluk diangkat ke
"Sa1'a sendiri masih
nwsalah peren,Iman
terkonsenfiasi
di
Kecamatan Poso Pesisir.
Masyarakat Lore cenderung mengelompok dan tinggal di perbukitan dengan bercocok tanam. Kemampuan mereka dalam mempengaruhi kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, ada pada wilayah adminisnasi
penwiaan. lenilama nasalah latota 30 Nrsen perentpuzn di parlemen perlu dipcrbincangkan. Kelihatan dlrini ketidakheryihakan media terhadap perentputttt dan^ nrasalah parentpuan di senwa tentptt.""
ibukota Kecamatan
lore
Selatan, Tentena.
Sedangkan masyarakat Panrona hidup sebagai nelayan dan mendiami wilayah Poso pesisir
3.3 Media Tradisional
yang memiliki jalinan emosional
Kemampuan mereka
kebijakan, baik Kota.
Toli-Toli.
3.3.1
ForumMasYarakatAslidan UPacara
Katrupaten Poso terdiri dari 12 kecamatan (Poso Kota, Poso Pesisir, Lage, Lore Selatan,
Lore Utara, Lore Tengah, AmPana Kota, Ulubongka, Tojo, Pamona Utara, Pamona Timur, Pamona Selatan). Di wilayah ini
dan agama belum nlemp€ngaruhi perubahan
social, system social tersebut
mampu imbalan, memberi keyakinan, mempertebal
setidaknya terdapat lima masyarakat adat, yaitu Lore, Pamona, Baree, To po Ta, dan Tojo yang memiliki pranata yang sejak dulu telah berlaku di kalangan mereka. Sejak dahulukala konflik kerap terjadi antara raja-raja atau dalam hal ini
dan
mengembangkan rasa takut. Kelompokkelompok ini juga mempunyai ikatan yang
kuat dengan unsure-unsur alam
yang mendukung keludupan, yang berkaitan dengan
tempat dan lingl:ungan mereka. perubahan selama ini telah mengubah
memPengaruhi
di tingkat kabupaten maupun
propinsi, ada pada wilayah administrasi Poso
Masing-masing Kabupaten sukubangsa ini memiliki benhrk lembaga lokal masing-masing. Sistem pelapiszn sosial terdiri dari pelapisan sosial masa lalu dan pelapisan sosial masa kini. Ketika sistem pemerintahan
rasa malu,
dengan
wilayah selatan dengan masyarakat migran dari sukubangsa Bugis, Makassar dan Gorontalo.
Sularvesi Tengah setidaknnya memiliki tiga suku asli, yakni Kaili, Lore dan Buol. lvlasing-masing komunitas terkonsentrasi dalarn wilayah administrasi png berbeda. Maslarakat Kaili terkonsenhasi di Kabupaten Donggal, Lore di Kabupaten Poso, dan Buol di
mengembangkan
bersebelahan
dengan wilayah suku bangsa Pamona yang
Proses
panglima-panglima setempat, namun selalu
bentuk dan sifat sistem kesatuan hidup mereka yang menuntut pula irerubahan-perubahan budaya
ada mekanisme yang mampu secara alami
yang kemudian menimbulkan
mendinginkan suhu konfl ik.
Sintuwu Maroso meruPakan semboYan persatuan masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian ada juga yang disebut dengan Baruga, yaitu tempat untuk bertemu dan bertatap muka ketika ada permasalahan lang harus diselesaikan melalui adat yang kala itu masih berlaku. Perselisihan di antara penduduk
ketegangan-
ketegangan. Masuknya budaya dari luar juga
tidak membantu meredakan
ketegangan.'
Naskah penelitian bertajuk "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Tengah" oleh Depdikbud pada tahun 1980 dan l98l mengetengahkan analisis tentang ancaman
lang dimunculkan oleh
ekses
dalam satu
ini,
karena perubahan semakin menghilangkan dan nrengaburkan pranata sosial yang ada.
wilaph akan diselesaikan
dengan
Molibu. Konflik yang melibatkan dua wilayah atau lebih dan cenderung menjadi massal akan diselesaikan dengan ritual adat Kayori, yang berarti berbalas pantun, dan diakhiri dengan
Kabupaten Poso memiliki dua suku bangsa asli, yaitu Lore dan Pamona. Masyarakat Lore
ritual Motambu Tana yang berarti mengubur masa lalu, dan sebagai lambang digunakan kepala kerbau. Pada zaman dahulu ritual ini
'o warvancara dengan Hj Siti Haditjah Tqrna, tokoh
dilakukan dengan mengorbankan manusia dari
masyarakat Sulawesi Tengph dan anggota Dewan Prcrpinsi Sularvesi Tengah,27 Mei 2004.
stratra
25
png rendah (budak) oleh masing-masing
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Komunitas pesisir merupakan komunitas Muslim yang terkonsentrasi di Poso Kota dan
pihak yang benelisih. Motambu Tana secara
harliah adalah forum untuk bertemu
dan
sekitamnya, sedangkan komunitas pedalaman kebanyakan adalah komunitas Kristiani. Konflik di wilayah ini terkonsenrasi di dua wilayah, yakni di Poso Kota yang berpenduduk masyarakat Muslirn dan yang sebagian besar adalah pendatang dan di Kecamatan Pamona
menyelesaikan masalah.'o
Presiden Abdunahman Wahid (Gus Dur)
pada masa
pemerintahannya
sempat 2002. pada Agustus bulan berkunjung ke Poso
Pada saat itu dilangsungkan Rujuk Sintuwu Maroso, yang terkenal dengan nama "Bersatu Kuaf', namun perhelatan sakal yang ditandai
Utara dengan ibukota Kecamatan Tentena yang didominasi komunitas Kristiani.
dengan penyerahan kesepakatan l4 ketua dewan adat Poso kepada presiden ini tidak efektii"
Sudah sejak lama, jauh sebelum terjadi konflik yang mengusung identias agama, terjadi persaingan di berbagai sektor baik itu ekonomi, politih sosial maupun budaya pada
Dero, suatu medium pertemuan (forum) sekaligus hiburan dan rekreatif ini, tak lagi teraktualisasi, apalagi ketika konflik pecah dan
masyarakat kalangan
skala lokal. Masyarakat muslim, yang notabene
adalah pendatang, tampil sebagai pedagang
Muslim
yang kebanyakan berada di Poso Kota nrelarang kegiatan ini berlangsung. Dero merupak forum penemuan berupa tarian bersama-sama dengan gerakan dinamis dan format koreografi yang
yang berhasil, sementara masyarakat Kristiani makin terdesak dalam persaingan. Hal ini
tercermin dalam komposisi pemegang kekuasaan politik lokal (Pemda Kabupaten di kuasai oleh kalangan muslim. Keadaan yang sangat rentan ini memudahkan pengganggu untuk memicu Poso) yang mayoritas
dipahami semua kalangan masyarakat. Dero dilakukan dengan bergandengan tangan dan mel ingkar sebagai tanda kebersamaan.
Sulawesi Tengah
konflik komunal.
juga terkenal dengan
Ketegangan akhimya disalurkan lewat sentimen keagamaan dan bangruran gereja dan masjid menjadi sasaran tindak kekerasan. Pada waktu konfli( sejumlah tokoh agama dituding
festival Danau Poso, suatu pesta budaya yang sebelum konflik diadakan rutin setiap tahun. Perayaan ini terpalsa dihentikan karena alasan keamanan, karena warga Muslim merasa tidak aman untuk melintas wilayah Tentena yang mayoritas berpenduduk Kristiani.
3.3.2
telah memicu tindak kekerasan atas
narna
pembelaan diri dan berdasarkan persepsi bahwa permusuhan sudah tertanam sejak dahulu dan konflik memang tak terelakkan lagi. Sementara di tahap pascakonflih pada saat pihak-pihak yang bertikai dapat melihat situasi secam lebih jernih, pranata keagamaan cukup berperan dalam mendakwah toleransi
Mignsi, Pemerintah Lokaldan AgamaTeruganisasi
Proses migrasi (transmigrasi dan migrasi spontan/sukarela) yang berlangsung sejak puluhan tahun, membuat simbolisasi dan ritual
dan
ini
semakin kehilangan makna. Selain itu, pranata dan adat atau nilai-nilai sosial yang
pemahaman
untuk
menanggulangi
ketegangan-ketegangan konfl ik.
pemah menjadi pegangan masyarakat setempat dalam mengatasi konflik nyaris atau bahkan hilang sama sekali. Mekanisme ini oleh Orde Baru telah diganti dengan sistem pemerintahan yang kita kenal pada tingkatan strata dusun
3.4 Teknologi Informasi Baru
3.4.1
Telepon Genggam dan SMS
Kemunculan telepon genggam di Sulawesi Tengah telah membawa perubahan besar
atau kampung sebagai desa dengan pemerintahan desanya.n' Medium pertemuan pun menjadi Balai Desa, yang dulu dikenal sebagai "Baruga".
dalam hal akses terhadap informasi, rvalaupun teknologi ini baru dapat dioperasikan di Poso sejak awal tahun 2004. Masyarakat Sulawesi Tengah, terutama diKabupaten Palu dan Poso,
a0
Diskusi bersama beberapa akademisi Untad di kantor P4K Untad. nt Tomy Waworundeng, Liputan Junralisnre Danrai: Kerusuhan Poso dari Dua Sisi, Makassar, ELSIM, 2002, hlm. 105-l I2. at UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
kini sudah terbiasa dengan telekomunikasi yang satu
{r
media Kemampuan
Sinyal telepon genggam tidak begitu bagus di
wilayah Poso Kota.
26
ini."
akes informasi
secara cepat melalui
diuiarakan Haris Tandimuso, Koordinator
I{l
Satkorlak Sulawesi Tengah:
menempatlian FIP sebagai sumber komunikasi utama dan dimanfaatkan untuk komunikasi langsung antara dua individu.
3.4.2
"Kami memiliki jaringan kebawah yang setiap saat kejadian lwrus kani laporkan.
Jika terjadi keterlanbatan laporan dari kabupaten atau kecamatan malm kita ntengal<ses berita pertann kali melalui
lntemet
Penggunaan Intemet, terutama
di Palu,
koran lokal, kedua televisi, dan ketiga rudio lokal"a6
sudah banyak digunakan. Menurut wawancara
dengan pemangku kepentingan, Intemet
banyak digunakan oleh
kalangan
3.5 Arus Informasi
pemerintahan, akademisi, slasta, dan LSM (lokal maupun intemasional). Kalangan media umum rata-rata telah memanfaatkan Intemet sebagai alat komunikasi dan sumber infomasi. Oleh masyarakat umum, terutama mahasiswa, Intemet juga mulai digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi. Masih sedikit kalangan
diwawancara di Poso, gossip dan desas-desus
peronmgan yang memakai intemet karena penyedia j;na intemet memberlal'.tkan tariff SUJ. Di Poso akses ke jaringan Intemet masih sangat terbatas karena Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) merupakan satu-satunya
warung makan, dan juga di dekerdeker." Terutama kalangan muda-mudi yang gemar
3.5.1
Menurut sebagian orang
'membagi gosip terbaru' pada saat berkumpul. Selama konflilq gosip berbau SARA beredar dengan maraknya." Rumor dur gosip tidak
dapat dikendalikan dengan mudah,
Handy Talky
dan
dampak yang ditimbulkan dapat dengan cepat menyulut ketegangan. Ustad Abdul Gani T Israil, Ketua Majelis Ulama (MUD Kota Poso, menanggapi bahwa rumor membawa pengamh
Handy talky nrenjadi piranti komunikasi yang sering digunakan masyarakat setempat. Demograli Sulauesi Tengah yang sulit dan
buruknya sinpl
telepon genggam menenrpatkannya sebagai piranti yang banyak
besar terhadap
jiwa manusia. Seperti dikatakan
olehnya, dampak yang ditimbulkan sudah di
dipakai dalam berkomunikasi. Umumnla, anggota jaringan radio ini bemaung di bawah
luar batas kemanusiaan: "Saya sendiri yang nreryuksikan dengan
organisasi pengguna frektrensu radio amatir seperti RAPI atau ORARI Sulteng. Piranti ini juga sangat membantu koordinasi di lapangan.
nwta kepala sendiri bagailnana orang' orang dibantai di tengah jalan. Hal ini bahktn dilafukan oleh kedua belah pihak'^'
INFOKOM,* Biro Informasi dalam lingkungan Penda Tk I Propinsi Sulawesi
Tersebamya isu-isu yang kebanyakan tidak memiliki dasar kuat (bukti) sangat mudah mempengaruhi masyarakat Poso. Ini terutama terjadi di Poso tempat akses terhadap media massa cukup problematis sehingga membuat
Tengah yang menangani hubungan masyarakat dan berkoordinasi dengan Satkorlak di bidang penanggulangan bencana dan konflik di Poso, sangat bergantung pada piranti kornunikasi
masyarakat
ini..'
umum kesulitan
untuk
memverilikasi informasi dan menafsirkan
Sebagai contoh betapa sulitrrla tugas Satkorlak dalam mengkoordinasi dan
ou
menyebarkan informasi adalah saat terjadi
konflik Poso atau bencana alam.
yang
beredar luas di masyarakat. Hal ini terungkap dari beberapa wawancara dengan pemangku kepentingan ataupun masyarakat umum. Gosip biasanya beredar di pasar, rumah, warung-
penyedia jasa lntemet.
3,4.3
Rumordan Gosip
Wawancara dengan Haris Tandimuso, Koordinator
Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP), 27 Mei
Seperti
2004. n7
Deker merupakan istilah yang lazim digunakan
oo Biro INFOKOM (lnfomrasi dan Konrunikasi)
masyarakat Sulawesi unluk tenrpat berkuntpul dan duduk-duduk di atas beton pembatas parit. ot Wawancan tlengan Brigda Sudirman, 26 Mei 2004. oo Wawancara dengan Ustad Abdul Gani T Isrnil, Pengda Alchairaat Ketua MUI Kota Poso, Ketua Poso, Pengurus Porrdok Pesantren Alkaulzar Poso, Ketua MTsN Poso Pesisir,28 Mei 2004.
adalah inslansi dibarvah kantor gubemur untuk bidang hubungan nrasyarakat. nt Warvancara dengiur Ilaris Tandinruso, Koonlinator Sa(uan Koordinasi Pelsksilnaan Penrnggulangun
ll
Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP), 27 Mei 200{. 27
suatu peristiwa secara lebih
juga
objehil kurangrrya informasi
pendapat mereka dianggap bias.
terandalkan, dan berimbang. Dilaporkan bahwa
yang
objektif
Sekarang
menimbulkan pemsaan tidakaman dan keyakinan bahwa komunitas masyarakat perlu membalasnya.
hu Mbose, warga Poso yang aktif dalam kegiatan-kegiatan Perempuan di
Kesahr,an Bangsa
dan
dan
Perlindungan
Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten
lingkungannya, mengaku bahwa masyarakat tidak mudah lagi mempercayai gosip yang
Poso:
beredar dan selalu berusalra mengkonfirmasi kebenarannp:
lanfik
ini hubungan antara media
narasumber utama cukup baih meskipun banyak yang memilih amannya dan tidak memberi informasi pada saat standar profesi kewartawanan tidak terlalu menggembirakan. Seperti diutarakan oleh Amirullah Sia" Kepala
tertentu sedang diserang dan bahwa mereka
"Saat
disebutkan namun pada umumn)4r
"Objekd saia, ada beberaPa nedia
lolul yang hrang nrcnarik dan ujwn bisnisnya itu lebih besar doiPada bagoinwna sebenanna ntqnbeiknn
banYak rumor Ya,tg
beredar dan pada saat itu iuga nrcsyarakat masih mudah tetprowkasi, tapi sekarang
ittlonnasi keputla rrasyaiakat "s'
tidak tagi. Yang kita laluknn sekarang banyak-banyak berdkfusi dan membual kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada perbaikan ekonomi keluarga yang t ib* katka kanlttk'so
3.5.2
Mediake Konsumen
Disfibusi yang lemah dan
terbaginya
wilayah menjadi daerah Muslim dan Kristiani
menyulitkan sirkulasi media cetak Media terbitan kelompok masyarakat Muslim tidak
dapat memasuki kelompok
masyarakat
Kristiani, begitu pula sebaliknya. Selain itu, daya beli yang lemah dan faktor geografis membatasijangkauan media cetak ke daerahdaerah terpencil. Falrtor geografis ini pula png makin menyulitkan pemancar radio'radio siaran yang berkekuatan lemah untuk menjangkau penduduk di daerah-daemh terpencil.
Meskipun akes media ke daerah-daerah yang rawan konflik telatr membaih akses terhadap media massa tetap lemah. Meskipun begitu, munculnya media altematifi, yang
diprakarsai kemunculannya di tingkat lokal, telah sangat membantu dalam memperlancar arus informasi.
3.5.3
NansumbrUtama
Kalangan redahur melaporkan bahwa ada empat kelompok narasumber utama, terutama unnrk informasi png berkaitan dengan konflik.
Mereka adalah tokoh agama, militer, kepolisian, dan pemerintah. Anggota DPRD
5o Wawancata dengan lbu Mbose, ibu rumah tangga, warga Desa Tagolu, Kecamatan lage Poso, 26 Mei
il
Wawancara dengan Amirudin Sia Kepala Kesaluan Bangsa Kabupaten Poso, 28 Mei 2004.
20M. 28
Media di SulawesiTengah, Maluku Utan dan Maluku
4
Media dan Konflik di Maluku
Ambon, wilayah perkotaan utanra Maluku dan tempat tindak kekerasan tcrkonsentrasi selama konflik, memiliki luas wilayah 377 Urnz dan jumlah penduduk 206.210 jiwa. Kota ini
pada abab ke-15." Bangsa Portugis memasuki
terbelah menurut garis agafiul,
1667 Belanda berhasil menaklukkan Maluku. Selama abad ke-16 dan ke-17 Maluku menjadi sumber cengkeh, pala, dan fuli. Selama periode 1796-1802 dan 1810-1817 Maluku dikuasi
rvilayah ini pada awal abad ke-16 dan pada tahun 1599 bangsa Belanda mulai membuka permukiman di kepulauan tersebut. Pada tahun
dengan
karvasan-kawasan tertentu hanya berpenduduk orang Kristiani atau Muslim saja.
Bab ini menyajikan tinjauan atas lima bidang kajian permasalahan untuk untuk lr{aluku, yditu (i) media umum, (ii) media alternatif, (iii) media tradisional, (iv) teknologi informasi baru, dan (v) ams informasi. Tinjauan tentang situasi media ini belum
oleh Inggris, dan selama Perang Dunia II giliran Jepang yang mendudukinya.
Maluku menjadi bagian dari
membenkan gambaran hotistik tentang semua lembaga dan bennrk media. Infonnasi lebih lanjut disajikan di Lampiran l0-14." 4.
1
talrun 1949. Dengan berdirinya
penduduk Kristiani
Kepulauan Maluku dulu pemah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya (Sumatera) sebelum masuknya agama Islam
Pulau Ambon
yang hanp bertahan sebentar,
dan
sebelum
menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia yang baru merdeka. Semenjak itu
"
Info.masi yang disajikan di bab ini diambil dari data dikumpulkan oleh ISAI pada tanggal 23 dan 30 Juni 20O1. Data ttrstbut adalah mengenai kinerja dan perkembangan media umunr propinsi, alternatif, dan
tindak kekerasan etnis dan nasionalis sporadis meletup di pulau itu. Maluku merupakan satu propinsi tunggal dari tahun 1950 sampai 1999. Pada tahun 1999, Kabupaten Maluku Utara dimekarkan menjadi propinsi Maluku Utara.
Maluku, serta hasil kajian atns arus
informasi png mengalir dari media lokal dan nasional
berikut pengaruh masingmasing atas masyarakat umum. Sampel yang terdiri dari sebelas responden ;rng nrcrvakili pemengku kepentingan propinsi, tokoh
maslamkat, tokoh agama, aparat
di
mereka membentuk Republik Maluku Selatan,
1"ang
di
republik
kesatuan pada tahun 1950 sebagai pengganti negaru serikat, Maluku Selatan berupaya untuk melepaskan diri. Pemberontakan dipimpin oleh
Latar Belakang Konflik63
tradisional
Negara
Indonesia Timur (NlT), sebuah negara otonom bentukan Belanda pada tahun 1945, dan tetap berada di bawah kedaulatan Belanda hingga
Konflik Terkini di Maluku
Di
Maluku, konflik kekerasan pertama meledak pada bulan Januari 1999 ketika di Kota Ambon sebuatr perselisihan antara seorang penumpang beragama Kristen dan sopir angkot beragama Islam berkembang
keamanan,
pmerintah, sektor srvasta, dan masyarakat unrum memberikan masukan yang mendalam tentang peran media dalam kaitannya dengan konflik. Narasumber lokasiJokasi dirvarvancarai secara perorangan nebal. Sejumlah kendala ditemui pada saat rnelukukan penelitian. Kendala tebesar adalah situasi keamanan di propinsi ini, apalagi karena kajian berlangsung tidak lanra setelah ketegangan kemtrali terjadi di daerah itu. Sebagai contoh, seorang peneliti lokal, Mey Cresentya Rahail (Kristen), yang berteman dengan peneliti lokal Sahira Sangaji yang beragama Islam harus menjaga jank setelah pihak luar mengancamnya jika mereka tetap bergaul, Situasi seperti ini sangat membatasi
di
menjadi kerusuhan antara kelomPok masyarakat Muslim dan Kristiani. Perkelahian dengan cepat menyebar ke pulau-pulau sekitar. Menurut berita-berita media nasional, gosip dan rumor yang tidak berdasar dan berlebihan memainkan peran yang sangat besar di sini.
konflih media lokal untuk kurun-kurun meliput seringkali berhenti Pada masa-masal awal
nrang gerak kelima peneliti lokal kajian ini dan sebagian besar kegiatan pengurnpulan informasi berlangsung di Ambon. Ruang gerak di dalam kola .Ambon sendiri pun terbatas, terulana dalam kaitannya dengan agama png dianut masing-masing peneliti.
to Dari bahasa Arab "Al-Mulux"' yang berarti "rajaraja". Daerah ini oleh para saudagar asing dikenal
t'
scbagai "Kepulauan Rempah-rempah". Kepulauan ini
Pustaka: Encyrlopaedia tsritannica 1999, Th€ .lakarta Poet, OTI Field Report Indonesia (Juni 2000), Program on Humanitarian Policy and Conflict
terdiri dari sekitar 1.000 pulau dengan jumlah penduduk yang m€ncapai 1,7 juta jiwa' Ibukota Maluku adalah Ambon di Pulau Ambon, s€mentara
Research (l'lan'ard University, AS), Iluman Rights Watch, Inside Indonesi& Intematiorral Crisis Group.
ibukota Maluku Uiara adalah Temate.
29
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
25 April, laitu tanggal perayaan HUT RN'IS, ketika anggota-anggota Front Kedaulatan Maluku FKn$ menaikkan bendera RMS (FKM memiliki anggota lang beragama Islarn maupun Kristen). Meskipun penyebab dan pemicu kekerasan belum jelas, dampaknya adalah bahrva ketegangan kembali muncul
waktu tertentu karena mendapat ancaman fisik atau peringatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada awal tahun 1999, tidak ada radio siaran lokal di Ambon yang beroperasi.
Periode 18 bulan ke depan diwarnai oleh kerusuhan, pengrusakan ribuan tempat tinggal, mengungsinya sekitar 500.000 oftlng, jatuhnp
ribuan korban jiwa, dan pemisahan antara penduduk Muslim dan Kristiani. Pada bulan Mei 2000, kelompok milisi laskar Jihad tiba di
Maluku Selatan pada saat
antarmasyarakat di propinsi itu.
4.2Media diMaluku
ketegangan
Sekarang ini, sejunrlah besar nredia lokal di Maluku diselenggarakan menurut garis-garis sektarian, dan telah menuai banyak kitik
antarkelompok beragama terus meningkat.
Pada bulan Juni 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakall
karena pemberitaan yang bias dan provokatif. Contoh yang paling jelas adalirtr Radio Suara Perjuangan N{uslim Maluku, radio yang dikendalikan laskar Jihad yang menyiarkan
diberlakukannya status darurat sipil dan pada bulan Juli sekiar 14.000 tentara telah berada di Maluku. Pada akhir tahun 2001, sebuah proses rekonsiliasi mulai membuahkan hasil. Titik balik adalah pertemuan pada bulan Desember
materi )ang sangat provokatif.
4.2.1
2001 anara sekitar 200 tokoh Muslim dan Kristiani di Yogyakarta untuk menjajal kemungkinan dicapainya rekonsiliasi di
Selain rnedia lokal, masyarakat umum di
Maluku (terutama di Ambon) juga
memperoleh informasi dari rnedia nasional. Harian nasional yang beredar di Ambon adalah
Maluku.
Pada trahun 2002 konflik Ambon memasuki tahap baru ketika kelompok-
Media lndonesia dan Kompas.
Kedua suratkaben tersebut tiba di Ambon sekitar puL'ul
kelompok bersenjata yang bertikai mulai meredakan aksi mereka. Pada saat yang bersamaan, pada bulan Februari 20Az pemerintah melakukan terobosan lewat kesepakatan perdamaian yang dicapai di Malino (sebuah kota di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan). Kedua belah pihak
9 atau l0 pagi WIT. Di Ambon tidak ada suratkabar
setempat dapat menyaksikan progrdn-prograrn siaran TPI, SCTV, Indosiar, Meto TV, dan
stasiun televisi nasional lainnya lewat satelir Di beberapa daerah, seperti Urimesing, Hatalai, dan Negeri Lama, dapat diterima siaran dari stasiun TVRI setempat yang selain meliput berita daerah juga merelay program berita dari
seluruh daerah propinsi, terkecuali di Kota Ambon, masprakat mulai kembali ke tempat
dan
Jakarta.
berbagai
4.2.2 Media Cetak Umum Media cetak di Ambon
Penandatanganan
kesepakatan perdamaian pada bulan Februari 2}A2,ketegangan di Pulau Ambon tetap tinggi
sampai akhir tahun 2002, yaitu pada
saat
mewakili masl,arakat masing-masing terbit secara rutin. Di kelompok maslarakat K-ristiani
umurnnya tumbuh makin stabil.
terbit l0 suratkabar harian maupun mingguan, yaitu Bela Reformasi, Dhara Pos, Masnait, Seram Pos, Suara Maluku, Siwalima, Tragedi Maluku, Tual Pos, Dewa, dan N{etro. Ambon Ekspres dan Info Baru merupakan suratkabar
ketegangnn
kembali muncul di Ambon menjelang tanggal 55
rnengalami
pertumbuhan seiring dengan adanya UU Pers yang memberikan lebih banyak ruang gerak. Pada ahun 2002, di Ambon muncul sejuntlah media cetak dengan sekitar 13 suratkabar yang
terjadinya'pembauran' kelompok'kelompok yang semula b€rtikai sehingga menghasilkan perdamaian yang walaupun sporadis pada
Pada bulan APril 20M,
tetangga,
Siaran stasiun-stasiun televisi nasional dapat ditedma di daerah irri. Masyarakat
Seiring dengan meredanya situasi di
asal. ![alaupun telah dilakukan
dari kota-kota propinsi
seperti Makassar dan Manado.
menyepakati sebelas butir, dengan pasal yang paling penting adalah penghentian kekerasan, pemulangan pengungsi ke tempat asal, dan pematuhan hukum."
pemndingan
Media Nasrbnal
Eriyanto, Media dan Konflik Ambon, Jakarta, Radio
68H-MDLF, 2003, hlm. l 7l. 30
Media diSulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
Mei 1990, Yayasan Suara Maluku mulai menjalin kerjasama dengan Grup Jawa
yang membidik kelompok masyarakat Muslim. Metro dan Info Baru mengaku dirinya sebagai
Pada bulan
media netral, Selama masa penelitian, hanya Arnbon Ekspres, Suara Maluku, Siwalima, Info Baru, Metro, Derva, Koran Info, dan Ekspresi (media altematif) yang terbit secara
Pos, tetapi pada bulan Juni 2003 Suara Maluku memutuskan untuk memisahkan diri dari grup ini. Menurut redaktur pelaksana Suara Maluku,
teratur di propinsi ini.
keduanya berawal dari tindakan manajemen Jawa Pos yang konon memaksa Suara Maluku untuk mengubah nama menjadi Maluku Ekspres. Hal lain yang konon menyebabkan
Harian Siwalima, dengan
Novi
semboyan
"mendahulukan persatuan dan persaudaraan", terbit untuk pertama kali pada bulan Oktober
beragama Islam membentuk Ambon Ekspres.
yang ingin mempersatukan kembali kedua
Koran Metro dibentuk pada bulan November 2003 pada saat situasi di Ambon sudah lebih kondusif. Sarana keredaksian
kelompok masyarakat yang bertikai. Tokohtokoh dari kedua belah pihak hadir pada saat Sirvalima didirikan (termasuk isteri manian gubemur Maluku Dr. Saleh l.atuconsiua yang menjadi salah satu pendirinya). Hanya saja,
lrarian ini cukup terbatas. Mereka hanya nremiliki enam komputer, dua mesin printer, dan satu kanrera untuk l0 pegawai (enam tli bagian redaki, dua di bagian sirkulasi dan pemasaran, dan dua di bagian periklanan). Harian terbaru adalah Dewa, yang dibentuk
karena didistribusikan di kelompok masyarakat dipandang sebagai
ini
suratkabar Kristiani. Susah untuk menemukan
ini di kelompok masyarakat Muslim, kecuali di tempat-tempat netral seperti harian
perkantoran penrerintahan tempat
ia
antara
perpisahan tersebut adalah keputusan manajemen Jawa Pos untuk mendukurg mantan waftawan Suara Maluku yang
1999. Menurut Fredom Toumohu, redaktur pelaksana harian tersebut, Siwalima digagas oleh beberapa tokoh Kristiani dan Muslim
Kristiani, harian
Pinontoan, ketidakcocokkan
pada bulan Januari 2004. Semboyannya adalah
"Kritis, Objekti( dan Rasional".Dewa dibentuk oleh para manian pegawai harian Sirvalima. "Pada waktu itu kami disangka tidak waras.
dapat
dibaca bersama terbitan lainnya.
Ambon Ekpres, yang juga diluncurkan selama konflik pada bulan Juli 1999, pada arvalnya adalah milik Grup Jawa Pos. Kebanyakan staf redaksi Ambon Ekpres merupakan mantan wartawan Suara Maluku yang mengrurdurkan diri karena tekanan yang berkaitan dengan konflik Pada waktu itu, suratkabar mingguan ini dicetak di kota Makassar. Berita, tergantung pada situasi, dikirim lervat udara atau laut. Pada saat-saat damai, laporan berita disimpan dalam disket dan dikirim dengan pesawat terbang yang lepas landas dan mendarat di daerah yang dikendalikan kelompok masyarakat Kristiani. Pada saat konflik memanas, redaksi memilih kapal laut karena pelabuhan Ambon berlokasi di daerah yang dikendalikan kelompok
Terus terang, kami memulai harian ini hanya dengan idealisme dan modal pas-pasan. Tetapi puji Tuhan, Dewa masih eksis sampai hari ini," ujar salah seorang stafredaksi.$
4.2.3 MediaCetakAltematif Di Ambon tidak terdapat media
cetak
alternatif yang terbit secara teratur. Baik Info
Baru maupun tabloid Ekspresi mengaku sebagai media al'temati{, walaupun jika merujuk ke definisi di bagian l.l, mereka lebih merupakan media umum. Media altematif rnenghadapi kendala keuangan, SDM, dan distribusi sehingga menyulitkan mereka untuk
memberi danrpak yang nyata. Selain itu, majalah atau media lokal yang diterbitkan oleh lembagaJembaga swadaya masyarakat dengan
masyarakat Muslim.
tujuan menyuarakan perdamaian di Maluku hanya sedikit jwnlahnya. Menurut survei, minat masyarakat terhadap jenis rnedia ini
Suara Maluku terbit untuk pe(ama kali di Temate pada tahun 1956 dan merupakan salah satu harian tertua di propinsi ini. Pada tahun 1990-an, Suara Maluku, dengan semboyan "Bersama mengembangkan Masprakat png Adil dan Sejahtera", pindah ke Ambon. Secara bertahap harian ini beralih ke format halaman lebar dan mengusung semboyan baru yang berbunvi "Dari Maluku unhrk Indonesia Baru".
adalah rendah.
Media altematif selama konflik memanils adalah Intemet, tempat munculnya situs-situs yang menyajikan berita-berita provokatif dan tu
31
Wawancma dengan redaktur suratkabar Dewa.
Media diSulawesi Tengah, Maluku Utan dan Maluku mengaku berbicara atas nama kelompok agama
berita sekarang lebih baik dan bertanggung
tertentu (seperti dijelaskan lebih lanjut di 4.4.2). Meskipun demikian, mayoritas situssitus tersebut tutup setelah konflik.
jawab.
4.2.4
"Warlanan selarang ntungkin sudah capek dengan berita prowkatif, Berita selarang
ini
Media Penyiaran
lebih danrci. Bahlsn pada
terjadinya konflik RMS, berita sangat
saat
lang nntnail
netral'se
Dhara, DMS, Gelora Merpati Nusantara, Manusela, RRI, Sangkakala, dan Youmex merupakan radio siaran yang terdapat di
Sebagian besar pemimpin redaksi dan pemilik yang diwawancarai mengaku memiliki
Maluku. Mereka berlokasi didaerah kelompok masyarakat Kristiani. Di daerah kelompok
dan
png netral membantu penanggulangan dan
motivasi untuk menciptakan media
masyarakat Muslim ada radio Kabaresi, Naviri, SPMM, dan Suara Pelangi." Meski begitu, tidak semua media cetak dan penfaran yang
penyelesaian konflik. Hanya saja, kenyataan di
disebutkan di atias bertahan hingga tahun 20M.
profesionalisme yang lemah, sumber daya
hal ini sulit lain antara untuk dicapai karena lapangan menunjukkan bahwa
yang kurang memadai, akes
Sebelum terjadi konflik terbuka pada bulan Januari 1999, di Ambon terdapat tiga stasiun radio (tidak termasuk RRI), yaitu Sangkakala,
terhadap
informasi yang buruk, dan tekanan masyarakat ulnum.
Manusela, dan Gelora Merpati Ambon.
Pemimpin redaksi Suara Maluku mengaku bahwa meskipun mereka dituding sebagai
Sangkala dibentuk pada tahtur 1994. Sebagian besar materi siarannya adalah berita keagamaan dan khotbah gereJa.Gelora Merpati dan Manusela merupakan radio hiburan.
terbitan umat Kristiani, mereka telah menempuh berbagai cara untuk menjaga keberimbangan berita. Staf redaksi mereka
Setelah ahun 1999, di Ambon berdiri lima stasiun radio baru, yaitr,r Dutama Musik Serasi (DMS), Naviri (yang menyiarkan dakwah, lagu dan pengajian), Youmex (berita keagamaan), Bhara (umum), dan Suara Perjuangan Muslim
juga telah berpartisipasi dalam
Maluku (SPMM) - yang menurut laporan dikendalikan oleh Laskar Jihad dan menyatakan berjuang untuk Islam di Ambon.
secara memadai munculnya kembali konflik
pelatihan mengenai penyelesaian konflik dan jumalisme damai. Meski begitu, mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan png cukup untuk menlkapi
April 2004. Ambon turut nrenyatakan bahwa mereka tidak akart seperti yang terjadi pada bulan
Sejumlah staf redaksi di
SPMM secara rutin menyiarkan 'tabligh akbar' (dakwah dan pengajian) untuk mendorong dan menyemangati semangat masyarakat Muslim
memberitakan insiden-insiden yang berpotensi memperburuk kerusuhan. Meskipun demikian, dalam prateknya hal ini sulit, seperti dikatakan seorang stafredaksi:
untuk melawan masyarakat Kristiani.
Seringkali pendengar masyarakat Kristiani melihat tabligh akbar sebagai seruan untuk
"Prosesnya sangkat nunit, opalagi dalont
mel akukan kekerasan terhadap orang Kristiani.
siluasi honJlik Saya selalu beryaan kepada
Tokoh-tokoh masyarakat Kristiani bahkan meminta Gubemur Maluku untuk mencekal
v,artawan-$,arlav|'on sala bahwa ntakipun prcferensi pribadi ntenrpenganrhi penulban
berita, jangan sampai ntenjadi subjektif
radio tersebut."
4.2.5
sejumlah
secara keseluruhan"
lsi Pemberitaan
Staf redaksi Koran MeEo mengatakan bahwa seringkali sulit untuk mencegah
Konflik yang mereda telah memberi media di Maluku ruang gerak keredaksian yang lebih leluasa. John S. lJhurella, Raja Negeri Desa Tuhulele, menyatakan bahwa kekebasan pers di Ambon sudah jauh lebih baik dibanding pada tahun 1999 hingga 2001. Menuruhya,
wartawan menumpahkan emosinya ke dalam penulisan berita. Seperti yang dikatakan Aner Leunufrra:
"Tidak dapat dipungkiri bahwa sifinsi Malula sangat
sensitif,. Mungkin tidak kita
sadari, tetapi luapan emosi dari nnsing57
5t
Lihat Lampiran 10. Media dan Konflik Ambon (ISAI, Eriyanto, Jakarta
5o
Wawancara dengan John S Uhurelle, Raja Negeri Tuhulele Ambon. l0 Juni 2003.
2003).
32
Media di Sulawesi Tengah, Maluhu Utan dan Maluku
dari sepuluh wartawan yang tidak menamatkan
masing kelompok masyaralat berpindah ke warlrwan dan dari sana ke berita vanp 60 diu I isnyw. I tu kenln taan'
studinya. Sebagian besar karyawan bagian layout dan percetakan adalah lulusan SMU. Staf redaksi Ambon Elspres sudah terlatih dengan baik karena jalinan kerjasama mereka dengan Grup Jawa Pos, yang secara teratur Makassar dan mengadakan pelatihan
Sebagian besar radio siaran di Anrbon memiliki tiga jenis program berita. Mereka mengutip berita dari media cetak di Ambon, memproduksi program mereka sendiri atau merelay progmm nasional/intemasional, dan
di
Surabaya. Sejrunlah wartawan juga secara rutin
mengikuti pelatihan yang diselenggarakan
memancarluaskan siaran langsung atau siaran hrnda dari masjid, gereja, tablik akbar, dan
badan-badan keprofesian, seperti PWI, AJI, dan Elsim (Makassar).
sebagainla.o'
jaringan seperti BBC, KBR 68H, dan RRI. Alasannp adalah karena hal ini lebih murah daripada membiayai wartawan untuk meliput berita-berita lokal. Alasan lainnya adalah
Di Suara Maluku, lima dari delapan wartawan (termasuk pemimpin redaksi) bergelar Sl." Tiga yang lainnya masih duduk di bangku kuliatr. Menurut pemimpin redaksi Novi Pinontoan sulit untuk mendapatkan wartawan bergelar Sl yang siap pakai. Karena itulah mereka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja pada mereka. Dengan cara ini mereka dapat dilatih oleh
keterbatasan sumber daya operasional. Selain
media tempat mereka bekerja.
Diantara nadio-radio siaraR, hanya Duta Musik Suara (DMS) dan Pelangr png telah berupala unruk menyikapi isu-isu konflik. Tetapi sebagian besar radio lebih suka untuk merelay berita dari dalam dan luar negeri dari
itu, media yang menjadi bagian dari jaringan
Di
seperti Grup Jawa Pos dan Radio, KBR 68 H,
BBC, VoA, dan sebagainya, tampil lebih
Fredom Toumohu, redaktur
unggul.
pelaksana
Siwalima, sejumlah wartawan telah dilatih oleh AJI di bidang penulisan berita, teknik peliputan berita, dan cara penulisan pada saat konflik
Di Maluku telah diselenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan jumalisme damai. Dalarn hal ini AJI telah menjalin kerjasama dengan Ambon, AJI juga British Council. membenhrk Maluku Media Center (MMC), yang melakukan monitoring tidak langsung
sedang berlangsung.
Di
Di Dewa, lima wartawan telah studi Sl, D3, dan SMU.
menarnatkan
Meskipun demikian, pemimpin redaksi Marthin Langoday tetap yakin dengan kemampuan stafnya. Pelatihan yang
atas media di Ambon.
4.2.6
Siwalima, enatn dari 12 staf redaksi Sl. Sisanya lulusan SMU. Menurut
bergelar
Pendidikan dan Kebampilan
diselenggarakan organisasiorganisasi nasional dan internasional telah sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan waxtawan mereka. Seperti dikatakan olehnya:
Sejunrlah besar media telah berusaha untuk meningkatkan mutu redalsi mereka dengan mereknrt staf dengan latar belakang pendidikan
perguruan tinggi. Pemimpin rcdaksi Ambon Ekspres memberitahu kepada tim pengkaji bahwa pada saat ia merekmt wafiawan baru, seringkali ia hanrs mengajari mereka mengetik di komputer dan kerampilan dasar jumalisme.
mengilati pelatihan, baik mengenai jurnalisme damai, peran warlawsn di daerah lanflik yang diadalan British
Seperti dikatakan seoftmg staf redaksi:
AJI, atau bahlsn cara meliput
'Suscfi mencari wartavan
di
"Kebanyalan wailawm
lami
telah
Council, teloik penulisan dan peliputan oleh proses
pemilihan"
sini. Di
Koran Mero memiliki enam staf redaksi (termasuk pemimpin redaksi), dan empat diankranla bergelar Sl. Tetapi tak seorang
Ambon, prcfesi wartawan lurang diminati karena rend ahqa pe nd apa ta n "
Kebanlakan wartawan di Ambon sekarang bergelar Sl. Di Ambon Ekspres, hanla satu
ot
*
Wawancara dengan Aner Lrunufua, redaktur pelaksana Koran Meho, I Juni 2004. or Media dan Konllik Ambon (ISAI, Eriyanto, Jakana 2003).
33
Lihat Lampiran 12.
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utam dan Maluku
pun yang telah mengikuti pelatihan jumalisme, biarpun pelatihan ditawarkan secara gratis.
beranggapan bahwa organisasi tersebut lamban
dalam mengikuti hen-tren terkini. PWI juga dipandang didomjnasi oleh generasi wartawan senior yang tidak begitu aktif.
Secara garis besar ditemukan bahwa kemampuan wartawan yang secara bertahap membaik di daerah propinsi ini sangat dibantu oleh kegiatan pelatihan yang secara kontinyu diadakan oleh badan-badan keprofesian dan
AJI Ambon belum terbentuk. Meskipun demikian, AJI telah mendukung pembentukan MMC. AJI, melalui MMC, juga melakukan advokasi bag, wartawan dan mendukung proses rekonsiliasi lewat jurnalisme damai.
institusi-institusi intemasional.
4.2.7 lsu Keselamatan Praktisi media menghadapi isu keselamatan yang cukup serius di Ambon. Tekanan tidak saja dilancarkan oleh
Selain media cetah sejumlah besar wartawan media penyiaran juga menjadi anggota MMC.
MMC diprakarsai oleh AJI dan gerakan perdamaian
masyarakat yang tidak puas dengan isi pemberitaan, tetapi juga oleh pemerintah, yang ditengarai kurang bersahabat terhadap media.
Baku Bae clengan
maksud
mendamaikan kelornpok masyarakat Muslim
dan Kristiani. Wartawan-wartawan berhasil n'rembentuk media centtz gabungan
di
di wartawan untuk bertemu
berbagi
zone
Meskiprur demikian, dalam dua tahun terakhir
netral
tekanan atas media telah sedikit banyak berkurang dibanding semasa puncak konflik
informasi, menanggulangi bahaya pekerjaan,
antara tahun 1999 sarnpai 2001.
ini
bemraksud membalas kawan mereka png mereka klaim telah dipukuli di lokasi itu.
MMC didirikan oleh AJI dan Balcu
konsep mempertemukan rvartawan Kristiani dan Muslinr, memonitor dan rnengadvokasi dan menyikapi konflik. Secara bertahap, MMC mulai rnenyelenggarakan pelatihan dan
daerah
menl,ebarkan peliputan mengenai situasi
provinsi untuk media nasional
Keselamatan media masih terancam hingga sekarang. Pada saat letupan kekerasan terakhir,
merumuskan mi,si MMC:
pemimpin redaksi Siualima Selfanus Latekay, yang menurutnya mendukung RMS, Konon hal ini mengejutkan Selfanus L,atekay karena
mereka telah berupaya untuk
l. Mengkanrpanyekan pelatihan dan pendidikan.
2.
"Kami lantas berkesinrpulan bahwa dslanr kondisi kontlik [terlepas dari isi berital tidak
3.
dianggap
wartawan melalui pelatihan
dan
Membantu dan mediasipraktek jumalisrne damai.
4.
Perkumpulan dan Jaringan
PWI merupakan satu-satunya
Advokasi untuli rvartawan.
Selain itu, di bawah naungirn MN'IC, masyarakat wartawalr Maluku menyatakan sikap mereka untuk mendukung perdamaian
organisasi
profesi bagi wartawan yang memiliki cabang
di
Mendukung peningkatan profesionalisme pendidikan.
objektif'
4.2.8
peningkatan
profesionalisnre wartawan melalui
menjaga
:
nurni
dan
intemasional. Pada tahun 2001, sejumlah wafiawan di Maluku mengadakan rapat perencanaan strategis MMC tempat mereka
tokoh kelompok anti-RMS Salim Said Bahasoan meminta TNI untuk menahan
satupu,t ntedia yqng
Bae
dengan dukungan dari British Council dengart
kelompok masyarakat Kristiani.
keberimbangan berita. Katanya
dan
dan membina relasi. Pada bulan Agustus 2003, MMC diserang oleh sekelompok pemuda yang
Konflik juga telah memaksa banyak media untuk memindahkan kantor mereka ke daerah hunian masyarakat yang tidak menyikapi mereka dengan pennusuhan. Elly Sutrahitu, pemimpin umum Suiua Maluku, menyatakan bahwa sulitnp nrengatasi trauma konflik memaksa manajemen untuk memindahkan kantor pada bulan Oktober 2003 ke daerah
yang lebih "aman", dalam hal
Mardika, yang menjadi tempat bagi
Ambon. WMawan generasi muda
lewat pemyataan empat butir beriktt:
dilaporkan kwang tertarik untuk bergabung.
l.
Secara garis besar, wartawan-wartawan muda di Ambon tidak setuju dengan keterlibatan PWI dengan Orde Baru dan mereka
Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk mendorong proses rekonsiliasi dart pcrdamaian di Maluhu.
34
Media dl SulaweslTengah, Maluku Utan dan Malulg
2.
protes, termasuk pengaduan kepada polisi dan tindak kekerasan.
Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk memprioritaskan pemberitaan yang menyejukkan dan bukan memprovokasi.
3.
Sebagai contoh, sewaktu
Kami, wartawan Maluku, berjanji untuk
menjalani profesi wartawan
Mernaklurnatkan pemerintah dan aparat
Saleh latuconsina menginstuksikan agar media membatasi peliputan tenang EKM pimpinan Alex Manuputty. Alasannp adalalt
keamanan wtuk menyelesaikan masalah separatisme, kekerasan, dan teror dengan menegakkan hulurn secara konsisten.
mempengaruhi kondisi keamanan. Gubernur bahkan mengancam akan menempuh jalur
seciua
profesional.
4"
konllik memanas
pada bulan Agustus 2001, gubemur Maluku
bahwa berita mengani
yang ditengarai melanggar standar keprofesian atau merugikan narasumber dangan menerbitkan berita png memperingatkan media
dan [.aW Kariu (Siwatima)
melakukan untukmeliput Pulau Seram perjalanan dinas ke
tidak bertanggung j awab.
sebuah pertemuan rekonsiliasi. Sewaktu di
laut, Joris dan Kariu konon tidak menpdari bahrva mereka satu kapal dengan Alex Manuputty. Pada saat speedboat melabuh, mereka dilaporkan terkejut dan keduanya memutuskan untuk tetap berada di pulau tersebut karena cukup riskan wttuk berada
PRSSM memiliki cabang di Ambon lang meaurut laporan tid.lk begitu aktif, Di propinsi
Maluku tidak terdapat layanan sep€rti YLKI yang memperjuangkan kcpentingan konsumen.
Menurut laporan, SPP tidak terlalu aktif di propinsi ini, meski menurut teori lembaga ini
peran penting
dalam satu kapal dengan pemimpin EKM. Joris dan Kariu lantas melaporkan kehadiran
dalam menrperjuang hak wartawan (terutama yang menpngkut gaji, subsidi, dan sebagainya).
4.29
daPat
hukum seandai wartawan berserikeras meliput FKM dan kegiatan-kegiatannya. Maklumat darurat sipil No. 09a|PDSDM/IV/2001 tanggal 17 April 2001 diedarkan di media. Pada saat yang bersamaan, Polis Joris (Suara Maluku)
Sekarang ini, MMC telah mengadopsi p€rdn )ang mirip dargan YLKI dalam hal menampung pengaduan. MMC juga
mengernban
FKM
pemimpin FKM itu ke polisi, tetapi segera setelah mereka meninggalkan kantor polisi mereka ditendangi dan dipukuli oleh anggota
KebijakandanPerundangr Undangan Media
TNI yang mencurigai
mereka
sebagai
sirnpatisan FKM.
Kasus-kasus yang berkaitan dengan media cendemng disidik dengan pasaliasal KUHP, yang bertentangan dengan UU Pers (No. 40 tahun 1999). Selain itu tidak ada ombudsman tingkat lolol yang khusus independen memonitor dan mengadvokasi isi pemberitaan dan pelanggann media lokal. Dewan Pers di Jakarta, sebagai lanbaga pengawas, frmgsinya terbatas karena mereka hanya menerima tinjauan kasus dan menyediakan dukungan.
Pada saat
ini,
sebagian besar tekanan
terhadap media dilancarkan oleh mereka
png
memsa nama atau perjuangan mereka telah
di
dicemarkan. Hanya saja, hampir tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan. Kebanyakan
kasus diselesaikan lewat 'Surat
untuk Redaktur'. Salah satu tekanan terbesar yang
konon dihadapi oleh media ceak dan penyiaran adalah )ang dilancarkan aparat keamanan atrau pejabat pemerinnh dengan
Media elektonik (radio) setali tiga uang. KPI, lang bcrtugas mengendalikan praktek media peny'iaran, belum terbentulq sehingga menciptakan lingkungan media tanpa aturan yang rentan manipulasi dan kurang mampu
tudingan bahwa media telatr menyiarlcan beria provokatif. Edmon Tupan, seoftmg reporter
TVRI di Ambon, seperti yang dilaporlan, menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat keamanan pada saat meliput kerusuhan di
memainkan p€ran yang profesional.
Urimessin g dan Ponegoro."
4.210
l(asus Hukum dan Tekanan Ekdemal
Media
di
Ambon seringkali mengalami
tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang
isi pemberitaan. Tekanan yang dilancarkan lzuimnya berbentuk memsa tidak puas dengan
o'
Media dan Kqnflik Anrbon (Eriyanto, Jakart4
2003).
35
didistribusikan melalui agen-agen di Kota Ambon. Suratkabar ini juga dapat diternui di Kabupaten Saparua.'Iual, MTB, dan hlasohi.
4.2.11 Pendapatan Salah satu hal yang menjadi kepribatinan media di Maluku adalah tidak adanya pasar yang kuat. lnvestor enggan untuk menanturkan modat dalam mesin-mesin percetakan (karena
Surutkahar In{b Baru memilih unnr.k memasarkan produknya khusus rJi Arnbon.
Menurut Moclitar 'fourvs, nrereke berupava untuk menarik pelangan di dalam koui dan bukan di luar kota. Sekarang ini, tiras lnfo f3aru mencapai 3.000 eksemplar yang dicetdi di PT Ambon Press Intcmtedia. Pcrnbaca di Kota Ambon dilaporkan mencakup ke!onrirok masyarakat Kristiani nmuputl lr{usiim. Metrcr mencetak 1.500 eksenrplar, meski biasana hanya L000 yang terjual. Kegiatan Pennsanm
mahal), percetakan enggan dibayar secara kredit oleh penerbit (mereka lebih suka penrbayaran tunai), dan media yang baru muncul kesulitan bersaing karena agen-agen lebih menyukai suratkabar-suralkabar yang lama.
Konflik juga telah mengebiri pasar iklan di Maluku. Para pemasang iklan utama adalah pemerintah daerah, dan organisasi-organisasi nasional dan internasional yang bergerak di bidang penanganan konflik. Sebagai contoh' satu media cetak hanya memperoleh Rp 6-7 juta per bulan dari iklan.
juga dilakukan di Namlea.
4.2.12 Pengeluaran dan Sumber Daya Kelembagaan
Media cetak bertahan hiduP dengan mengandalkan sekitar 30 persen penduduk
Seperti yang dilaporkan, radio-radio siaran
Ambon dan Kabupaten Tual, Masohi, l)obo, Namlea, dan Maluku Tenggara Barat (MTB)"
di Maluku memiliki biaya openasiornl tidak tinggi. Masalahnya, konflik
Kebanyakan eksemplar dijual secara eceran dan bukan lewat berlangganan. Menurut Novi Pintontoan, penjabat pemimpin redaksi Suara
membaYar
diutarakan Novi Pinontoan, pemimpin redaloi Suara Maluku:
"Ten$ terdng, kanti perfu
mentbohcrui [hilu kanti meniliki aset yang c-uiaq baik di Ambon' Tbtapi padu saot konllik teriadi, sennuwlu ntanajenrcn sural.kahar nodent...
biaYa
Iuluh lantak Kani mentbrnllkan bannnn fsik dan nnteriul"
berlangganan.
Setelah konflilq Ambon
lang lelah
memiliki dampak yang berkelanjuun terhadap sumber da1'a kelcmbagaan media. Seperti
Matuku, sistem ini lebih efektif rnengingat ticlak adanya jaminan keamanzur di Ambon. Selama kerusuhan tahun 1999, Suara Maluku kehilangan sekitar 3.000 pelanggan yang mengungsi ke luar daerah. Waktu itu rnereka
tidak sempat lagi
kabupaten-kabupatert
lainnya, seperti Masohi, Tual, N'fTB, dan
EksPres
Sebagai contoh, Koran Metro memiliki
dilaporkan merupakan satu-satuny.l media yang bertahan hidup dengan tirasnya yang berjumlah 6.000 eksemplar. Menurut Ahnrad Ibrahim, mereka dapat menjual Ambon Ekspres ke 5.600 pembaca, dengan 3.000 pembaca berada di Ambon dan 1.200 pembaca tainnya tersebar di daerah lainrya seperti Masohi, Tual, Dobo, dan Namlea. Dengan begitu Ambon Ekspres berhasil mencapai titik impas." Media !ain, seperti Suara Maluku, mendapat pukulan lebih telak dalam hal sirkulasi. Akibat konflih tiras suratkabar ini anjlok dari I I .000 menjadi I .200'l .500.
enam komputer, dua printer, dan satu kanrera bagian untuk sepuluh karyanan (cnam
Suratkabar lainnya, seperti Siwalima, memiliki tiras 4.000 eksemplar. Siwalima memilih untuk menggunakan fasilitas
Pertumbuhan di sektor media telah meningkatkan secara nltta junrlah praktisi media di propinsi, yang nremiliki tingkat pendapatan rata-rata Rp 350a50.(}0()' Saru kendala besar yang dihadapi sebagian besar media di Ambon adalah terbatasnya sumber
di
redaki,
dan dua
dibagian sirkulasi dan pemesaran,
di
bagian periklanan). Sepcrti
diutarakan Aner Letnufha, redaklur pelaksana
Koran Metro: "l'erlengkopan ysng rcrhatcs biasanw menthuat jadvat rcrlanhat, Terkndang, v,arlawun haru-s nrcnungu sunrpai rckon kerjarya selesai deng,an tugaerya"
4.2.13 Kepegawaian dan Warlawan Amplop'
Percetakan Negara. Sebagian besar eksemplar
n
dLr,a
Lihat Lampiran 13.
36
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
daya manusia )4ang bermuhr. Rata-rata pendapatan wartawan di Ambon adalah Rp
Radio Suara Pelangi, misalnya, hanya memiliki satu karyawan perempuan png merangkap sebagai wartawan dan penyiar.
350-600 ribu, dan media-media baru telah memperkerjakan wartawan yang rela bekerja dengan gaji pas-pasan." Kebanyakan wartawan juga memiliki pekerjaan sampingan. Dengan demikian, porsi pendapatan yang cukup besar bersumber dari 'amplop' )ang diterima wartawan, dimana wartawan dibayar oleh
narasumber untuk meliput
Menunrt Ahmad Ibrahim,
memperkerjakan karyawan. Masalahnya, hanya sedikit perempuan yang melamar posisi
wartawan. Selain itu, wartawan laki-laki beranggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan, apalagijika harus meliput dalam situasi konflik. Oleh karena itu, perempuan lebih sering ditugaskan meliput isu-isu yang lebih 'lunak', yang dianggap lebih sesuai untuk
isu
tertentu. Wartawan biasanya nembela tindakan mereka
dengan alasan bahwa hal ini tidak mernpengaruhi liputan mereka. Mereka menjawab hal yang sama jika ditanya
ini
mengenai keterlibatan mereka
pemimpin
redaksi Ambon Ekspres, medianya memprioritaskan perempuan dalam
dalam
perempuan. Sebagian besar media
menjaring iklan. Biasanya mereka mendapat komisi l0 sampai 20 penen dari harga iklan.
juga tampak apatis terhadap isu
di Ambon
perempuan.
Kebanyakan perempuan yang bekerja di media cetak dan penfaran di Ambon ditempatkan di bagian pemasarim, periklanan, dan keuangan. Tugas-tugas ini dianggap lebih cocok bagi perempuan karena mereka dipandang sebagai kaum yang lebih teliti.
Berda;arkan wawancara dengan sejumlah
pengelola media, wartawan boleh saja menerima amplop (uang) asal narasumber tidak mengarahkan penulisan berita oleh si wartawan. Uang amplop lebih dianggap sebagai 'uang transportasi', dan bukan suap.
Seperti yang dilaporkan, pengelola media telah berupaln untuk melakukan diversifikasi
4.3Media Tradisional
latar belakang straf dengan merekrut karyawan
media Penyelesaian tradisional bukan sesuafu yang baru di Maluku.
konflik lewat
dari komunitas nusyarakat yang berbeda. Suara Maluku, yang dianggap sebagai suratkabar Kristen, memperkerjakan dua
Sebelum konflik pada tahun 1999, Ambon sudah mengenal dua media ffadisional untuk mempersatukan dua pihak yang bertikai.
karyawan Muslim untuk menyebarkan suratkabar tersebut di daerahdaerah Muslim. Ambon Ekspres, yang dicap suratkabar Muslim, memperkerjakan enam karyawan
Menurut Ichsan Malik, media tadisional menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan kesamaan norrna-norrna budap dan kemasyarakatnn seperti Pata Siwa dan Pata
Kristiani. Seperti diutarakan Ahmad lbrahim, pemimpin redaksi Ambon Ekspres:
Lima (kembali sebagai saudara dan keluarga)."
"Kami menrperlerjakan mereka untuk
Ichsan
nrenwjuklwn bahua suratkabar ini adalah
nilik se,nue orang agar berita lebih berin$ang. Jika ada berita dqfi sudut
pandang Kristen nnka kami
4.3.1
media
Forum Masyankat dan
Upcan
Tari cakalele adalah sal'ah satu tarian upacara yang paling banyak diperagakan propinsi ini. Biasanya cakalele dilakukan di 'baileo' (nrnuh adat). Tujuan tarian ini adalah untuk mempersatukan masyarakat, terutama mereka yang memiliki ikatan 'pela gandong'..'
Hanya sedikit wartawan perempuan yang ada di Maluku. Sebagai contoh, di Ambon Elispres hanya ada satu wa(awati yang telah bekcr:ja di siura selama tiga tahun. Bcgitu pula dengan Suara Maluku dan Koran Info, yang masing-masing hanya memiliki satu wartawati.
di media
bahwa
penting dalam menengahi konflik.
4.2.14 Jender
sama terlihat
menegaskan
politik masa kini dan memainkan peran
akan
uenerbitkonnva'66
[Ial yang
juga
tradisional tersebut telah menyatu secara baik dengan sistem-sistem kemasyarakatan dan
penfaran.
o?
ot
Lihat lchsun Malik, Menala Masa Depan Maluku
Pascakon{lik, nrlkalah diskusi, Juni 2004.
Lihat Lanrpiran 12. oo Warvancara dengnn Ahmad lbrahim, pimpinan redaksi Ambon Ekspres,2S Mei 2004, Ambon.
ot Lihat http://rvww.nunusaku.com/ftcsearc]/R4c.htm untuk keterangan lebih lanjut mengenai Pela Gandong.
37
Hubungan adat ini melancarkan koordinasidan komunika.si antartokoh masyarakat, terutama pada saat terjadi ketegangan.u' Sebagai contoh, pada saat kerusuhan terkini pada bulan April 2004, tokoh-tokoh masyarakat dari Desa Passo
pemerintah dapat bekerja berdampingan dalam mempertahankan budaya tata penrerintahan
dan Desa Batumerah, yang memiliki hubungan pela, berkomunikasi secara langsung untuk menghindari perluasan ketegangan dalam masyarakat mereka. Seperti diutarakan Theresia Maitimu:
4.4Teknologi Informasi Baru
adat.
4.4.1
Telepon genggam menjadi
ksmi
langsung daPat diangkat, nrenanganinya, sehingga tidak teriadi tindak kekera.san" Masyarakat di Maluku juga melaksanakan
upacara-upacara adat yang berhubungan dengan persekutuan pela gandong seperti
'panas pela' (menghangatlian pela). I{anya saja, upacara-upacara ini kurang dikenal oleh kalangan pemuda dan dianggap kaku dan tidak populer. Kalangan pemuda tampaknya lebih
menyukai budaya populer umum
sanrna
telekomunikasi yang makin berperan di Maluku (terutama di Ambon). Jaringan di Ambon adalah Simpati Nusantara/Telkomsel. Beberapa toko di Ambon juga menjual kartu pulsa. Sinyal telepon genggam di Ambon, baik di daerah Muslim maupun Kristiani, adalah cukup kuat. Telepon genggam bermanfaat dalarn nreningkatkan kecepatan dan lingkup komunikasi antarorang, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan dialog, rumor, dan gosip. Dengan demikian, jika didasari pada infonnasi akurat yang bercurnber dari media nlassa, maka bentuk komrurikasi cepat ini dapat memberi dampak positif tetapi jika didasari pada informasi yang menyesatkan
"Jika permasalahan ntengenai kedua desa
ini
Telepon Genggam dan SMS
dan
pertunj ukan komersial.
Sebelum tahun l980an, kepala desa menurut adat Maluku Tengah mengemban peran sebagai 'rajah'. Pemerintah lantas memberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang
maka ia dapat memperbunrk ketegangan secara
Pemerintahan Desa yang menetapkan bahwa
Di Maluku, ak^ses terhadap infonnasi lewat lntemet adalah cukup terbabs. Mayoritas masyarakat rnendapatkan berita dari
sangat cepat.
4.4.2
semua desa di lndonesia akan mengadopsi desa
di Pulau Jawa yang dikepalai
seorang kepala desa. Dalam beberapa kasus, seperti di Desa Passo, kepala desa merangkap sebagai rajah, tetapi ini tidak selalu demikian. Selain itu ada 'latupati', tokoh adat yang menaungi beberapa desa sekaligus. Jika kepala desa diangkat oleh pemerintah, maka tidak demikian halnya
suratkabar, radio, televisi, dan layanan pesan
Di Ambon hanya terdapat sedikit warung Intcmet (wamet) dengan koneki yang seringkali lambat dan singkat (SMS).
bermasalah. Pada tahun 2002, Ambon Ekspres
membuka rvamet (untuk umunt) )ang memanfaatkan teknologi VSAT. Meskipun akes Intemet cukup bailq tidak banyak yang
dengan rajah atau latupati. Dalam hal ini, otoritas terkadang bertindak sebagai aparat pemerintah yang mclantik pimpinan daerah
datang berkunjung. Akibatnya, wamet itu tutup
dan dengan demikian struktur adat dan 6e Peh dan pela gandong adalah
lntemet
pada tahun 2003. Selama masa operasinp,
wamet tersebut sering dipakai wartarvan Ambon untuk mengirim berita ke media di Jakam. Tetapi kebanyakan wartawan di Ambon yang bekerja sebagai koresponden media nasional lebih suka mengirim tulisart
penekutuan,
hubungan dan upacara-upacara terkait antara desa-desa Muslim dan Kristiani di Ambon dan Maluku Tengah' Konon upacara pela gandong diambil dari kisah Desa Passo yang berada di bawah Kesultanan Ternate'
mereka lewat mesin faks.
Alkisah, dahulu kala sebuah utusan dari Desa Passo tengah melakukan perjalanan laut untuk membayar upeti kepada Kesultanan Temate (Maluku Ulara). Tak dinyana, kapal mereka amblas dan hanyut di sebuah pulau bemama Tanjung Pela (pela berarti suci). Di
Pada saat puncak konflik antara tahun 1999 dan 2001, mayoritas situs Intemet mengenai kon{lik dibangun oleh mereka yang berada di luar Ambon. Selain ihr, 'perang infonnasi'
antara masyarakat Muslirn dan Kristiani seringkali dilancarkan lervat lnternet. tni dimulai pada bulan Maret 1999, berdasarkan
sana mereka menyatakan ikatan penaudaraan dengan membalik sebuah batu. Sejak itu sudah menjadi tradisi untuk menyatakan ikatan persaudaraan atau Pelit Gandong.
38
terbakar dan tudingan keberpihakan aparat keanranan pada masyarakat Muslim. VCD serupa berjudul Ambon Berdarah juga dirilis
situs Internet dan mailing [ist. Nlasing-masing
sirus rnemiliki versi tersendiri (Muslim atau
Kristiani) mengenai kronologi
kejadian
konflik gambar dari medan pertempuran, dan kisah-kisah traumatis mengenai kekejaman
pada
ahun 1999.
Dari pihak Muslim dilansir VCD bedudul Jihud Fi Jazirah Al Mullq yang dibuat pada bulan Juni 2000. VCD ini berisi perjuangan
ieng terjadi. Terdapat banynk situs Intemct tentang konflik Ambon l,ang dibual oleh kelompok
kaum Muslim melawan Kristiani
dengan
N{uslim maupin Kristiani. Situs Muslim yang
memperlihatkan serangan-serangan kelornpok
palmg dikcnai adalah situs l.askar iihad (-f,_yUla-:kirgllUti!.p1'td). Sclain itu ada situs Karomah (.!nlu.karomah-cjb.net). Lainnya Online
Kr"istiani terhadap kaum Muslim. VCD berjudul Jihad cli Diponegoro (2000) udalerh mengcnai 'pertempuran' melawan kaum Kristiani di kawasan Diponegoro di Ambon.
Conte and Save
Sebagian besar VCD Muslim adalah mengenai
ims ( rvrvrv. con nect.to/mal uk u) dan Cema Khadrl ah (rvinv. senrakhadijah.cj bJret), Selai n
konflik di Halmahera Utara, Galela, Tobelo,
adalah Suara Ambon (\!Mr.corne.to/@q). lv'{u,s
I
dan Jailolo pada awal tahun 2000. Judul-judul
VCD yang dimaksud adalah
itu
terd:rpat situs-situs Kristiani. Mereka bia,vnya disajikan dalam tiga bahasa, laitu Belancla, trndonesia, d;ur Inggris. Mereka antara
lain adalah Voice fiom
Maluku
(rv$y.ggelgglggdclAtyd. Situs
tersebut
Mujahidin
Hahnahera Bangkit (2000), Hidup Mulia atau Mati Syahid (2000), Halmahera Berduka (2000), dan Maluku Berduka (2000). Selain itu
ada VCD yang menampilkan foto kekerasan yang terjadi, seperti Maluku Berduka (2000)
berisi lcumpulan berita tentang Maluku. Lalu
dan Konflik Berdarah Maluku 2000 (yang juga diprodulai dalam bahasa Arab).n'
ada lr,{aluku 2000 (!yru$luku?.S0Q.qre). Situs-sirus provokatif yang hadir pada waktu Online
konflik adalah Ambon Berdarah Unyw.Sglt11qfcom/alifunr6Z)
Larvamena
(
dan
4.5Arus Informasi
situs
Victoria
4.5.1
rvrvrv. gecc ilies.corryJgntbrng_7_lQ).
4.4.3
Rumor dan gosip tampaknya memiliki pengaruh yang cukup besar di Maluku. Banyak kekerasan yang konon terjadi akibat nrenyebarnya rumor secara bebas. Gosip dengan cepat menyebar di Ambon karena kecilnya jumlah penduduk. Salah satu isu yang
Handy Talky
Sekarang
ini
handy tallcy' dimanfaatkan
secara luas dalam berkomunikasi. Antara tahun 1999 sampai 200 t , handy talky menjadi piranti
komunikasi utann, terutama pada saat bentuk komunikasi lain dan media massa hancur atau nrenjadi terhambat. Aparat keamanan juga mengandalkan piranti komunikasi yang satu ini.
4.4.4
paling populer di Ambon tampaknya adalah dugaan rencana-rencana satu kelornpok
masyarakat
untuk menyefirng
kelompok
masyarakat yang lain. Media unhrk menyebar rumor adalah SMS, dialog, dan 'bisik-bisik'.''
VCD
4.5.2
VCS adalah salah satu media yang paling banyak diakses di Maluku. VCD hlm dan musik bajalan dijual murah di toko-toko dan pasar-pasar. Satu VCD dijual dengan harga sekitar Rp 5.000. Pada saat konflik pecall
Madia ke Konsumen
Selama konflik berita bombastis tanpa verifikasi yang jelas menjadi andalan banyak
media lokal. Berita seperti
ini
seringkali
disebarkan secara cepat tanPa pertimbangan mengenai dampak yang dapat ditimbulkannya. Distribusi yang buruk dan perpecahan anlara daerah Muslim dan Kristiani makin
VCD menjadi media yang efektif untuk memobilisasi pendukung. VCD mengenai 'serangan musuh'atau korban tindak kekerasan
mudah untuk dibuat yang
Rumordan Gosip
menghambat akses masyarakat umum terhadap
akhimya
meningkatkan ketegangan. Salah satu VCD dari pihak Kristiani yang paling dikenal
to trikrrtip dari Eriyanto, Media dan KonJlik Anbon,
berjudul Tragedi Maluku (1999). VCD ini berisi adegan-adegan gedung gereja yang
Jakarta. Radio 68[{-MDLF,2003, hal, l5-17. 7l l"lush-hush adalah istilah setenrpat untuk rumor yang tidak benar atau gosip yang tidak berlandaskan fakta.
39
Media diSu/awesl Tengah, Maluku Utara dan Maluku
sumber informasi. Dalam
hal ini,
nnst'ara kn t ya n g.bcrl axa na n
dampak
media dalam hal memanas-m;rnasi konflik menjadi makin parah pada saat rvarlarvan menggunakan rumor dan gosip sebagai dasar laporan berita mereka. Dengan denrikian,
gga nil i t
di lvlaluku. Perlu dicatat disini bahw'a SN'IS makin sering dimanlbarkan untuk memberi kesempalan kepada natasumber untuk menegaskan atau ntenlangkal lakta. Kendala lain yang tidak knlah peliknyt adalah
media
yang tengah beredar di propinsi, sehingga makin menguatkan dan meningkatkan
kredibilitas gosip tersebut. Selann period ini,
pemerintah daerah turun tangan dengan
bahwa seringkali lttkoh masyarakat menampik diwawancarai oleh warlawan dari kelorngnk nrasyarakat yang bertreda. Beberapa media telah berupaya menfasati kc'ndala ini dengan mengkarlakan wartawan clad kelomSxlk
memperingatkan media atas pemberitaan yang provokatif dan tidak berlandaskan fak{a. "
Maluku juga terjadi
eh in
Masalah dalam hal mengakscs narilsumber utama menjadi kendala yang serius bagi semua
banyak pemberitaan yang mencerminkan gosip
Di
s
unh& didatangi"''
'kevakuman
media'. Pefiama, ada daerah-daerah dengart
akses media yang sangat terbatas yang
masyarakat lang lain.
menjadikan banyak anggota masyarakat tanpa infonnasi yang akurat dan terkini mengenai isu daerah dan nasional. Keclua, hanya sejumlah kecil media yang menekankan pada promosi budaya toleransi dan nonkekerasan. Dengan hibah UNDP, semenjak bulan Mei 2003 MDLF telah menyelenggarakan suatu program pengembangan media yang dirancang untuk
Satu tren lain adalah bahrva media sangat mengandalkan pemerintah daerah dan aparlt
memfasilitasi pernulihan perdamaian jangko panjang dan stabilitas di propirrsi ini dan sekaligus menindaki isu-isu tersebut di aas. Kegiatan yang dilakukan dalanr program ini antara lain pendirian tiga radio penfaran baru Radio Binap (di Masohi, Pulau Seram, dan Maluku Tengah) lang berorientasi layanan
sudut pandang diulurg-ulang oleh
keamanan sebagai narirsuntber utama. Masalalurya, kebijakan 'salu pitttu' ini rnenyebabkan warlawan sulit membina standar
profesional dan memenuhi tcnggat. Pejabat seringkali berhalangan dan kelergantmgan pada satu narasumber menjadikan laporan dan nredii,-
sehingga inova-si clirn keragaman penttrerit;rul menjadi berkurang.
publik, rJan dua radio penyiaran lainnyr di Narnlea (Pulau Buru) dan di Saunrlaki (Kepulauan Tanimbar). Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyediakan media di daerah-daerah yung tidak memiliki keragamana dan akses terhadap media profesional yang objektif "
4.5.3 NansumberUama Fredom Toumahu, redaktur
pelaksana
Siwalfurra, menyatatakall bahwa sulit untuk mengkonfirmasi berita dari narasumber utama
tertentu dan karena alasan inilah media seringkali menerbitkan berita tanpa melakukan
konfirmasi
atau
verifikasi.
Seperti
diularakannya:
"Alasannya adalah londisi Yang ada.
Narasamber biuanya berada di lcelompok
t2
Wawancara Ercnst Tanimahu, Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Arnbon, I Juni 2004. ?l 'second Interim Nanative Rtpot! Maluku Media development Progranr', (MDLF,
7t Wawancara dengan fredom Toumahu, pelaksana Siwalima, 3l Mei 2004.
April 2004). 40
redahur
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
5
Media dan Konflik di Maluku Utara
Secara geografis, Maluku Utara merupakan kepulauan dengan luas wilayatr 22.477
G
5.1
yang meliputi sejumlah pulau kecil, dan rnemiliki jurnlatr penduduk sekitar tiga per empat juta jiwa. Pulau Temate merupakan poros petnerintahan Maluku Utara menaungi sekitar 320 pulau dan empat kesultanan (Temate, Tidore, Bacan, dan Jailolo). Mayoritas beragama Kristen dan Islam, meskipun di pedalaman banyak yang
latar Belakang Konflikta
Temate adalatr daerah pertama di Maluku yang menerima agama Islam, dan merupakan kesultanan yang cukup berpengaruh antara abad ke-21 dan ke-17. Bangsa Portugis tiba pada tahun 1512 untuk berdagang cengkeh dan mernbangun benteng. Periode itu merupakan awal mula konflik yang berlangsung selama puluhan tahun, pertama dengan kesulunan Temate dan Tidore yang berkuasa pada masa itu, dan kemudian dengan bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masyarakat asli merebut
menganut faham animisme. Media umum di Maluku Utara tenrtama berpusat di Temate, png berpenduduk 200 ribu jiwa. Di daeralt
lain, seperti Tobelo, juga terdapat lembaga
benteng tersebut dan mengusir bangsa Portugis pada tahun 1574. Pada tahun 1606 Sultan
media.
Temate menandatangani perjanjian dengan bangsa Belanda dan menyerahkan kepada mereka hak monopoli atas rempah-rempah.
Secara adminisnztii, Provinsi Maluku Utara dibagi menjadi delapan kabupaten, laitu Halmahera Tengah, Halmatrera Timur,
Halmatrera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat Pulau Sula, Pulau Tidore, dan Kota Ternah. Distribusi merupakan tantangan tersendiri, karena jauhnp jarak, segala sesuatu harus dilalekan lewat
Sultan Temate lantas tunduk kepada Verenigde Oost Indische Compagrrie (VOC). Pada akhir abad ke-18, seiring dengan meredupnya
transportasi laut yang lambat dan tidak andal.
kemunduran.
perdagangan rempah maka peran daerah tersebut di bidang ekonomi pun mengalami
Akibatnla, kebanpkan media memusatkan pemasaran dan melandasi mereka diTemate.
isi
Ketegangan daerah meninggi selama era makin pemerintahan Soeharto, memantapkan benih konflik Pada tahun 1975, kelompok masyarakat Makian yang Muslim terpaksa mengungsi ke Kabupaten Kao di
yang
pemberitaan
Bab ini menyajikan tinjauan atas lima bidang kajian permasalahan untuk Maluku Utara, yaitu (i) media utnurn, (ii) media altemati{, (iii) media fiadisional, (iv) teknologi informasi baru, dan (v) arus informasi. Tinjauan tentang siruasi media ini belum memberikan gambaran holistik tentang semua lembaga dan bentuk media. Informasi lebih
bagian utara Halmahera karena
ancaman
Suara Paksi Buana). Penelitian yang dilakukan mengkaji upaya-upaya rekonsiliasi konflik )ang
di Maluku Utara lewat kebijakan ruang redaksi mereka. Kajian ini juga
dilakukan pengelola media
dilakukan terhadap berbagai konsumen media (pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat biasa,
lanjut disajikan di Lampiran 15-23;' Penelitian yrng tlilalsanakan oleh ISAI menilik kinerja dan pengembangan media umum, altematifl dan tradisional di Propinsi Maluku Utara sekaligus
militer, LSM, dan pengelola media itu sendiri). Dalam melaksanakan penelitian ditemui sejumlah kendala. Penugasan tim peneliti ke ketiga daerah propinsi sebelum metodologi penelitian difinalisasi di Jakarta
mengkaji urus informasi baik dari media daerah
menimbulkan banyak penundaan. Selain itu, buruknya
?5
koneksi lnternet di Temate serta lemahnya sinpl telepon genggam cukup menghambat komunikasi. Selain itu, peneliti-peneliti lokal menemukan bahwa banyak data yong dimintakan, seperti data tentmg pelatihan kewartawanan, tidak didokumentasi secara
nraupun nasional seria dampak masing-masing terhadap masyarakat umum. Sampel yang terdiri dari sernbilan responden yang mewakili pemangku
kepentingan media di daerah propinsi, tokoh masayrakat, tokoh agama, aparal keamanan, pemerintah, sektor swast4 dan masyarakat umunl memberikan masukan-mesukan yang mendalanr
baik oleh media lokal. 76 Pustaka png digunakan dalam menyusun bagian ini: Encyclopaedia Britannica 1999, The Jakarta Post, OTI Field Report Indonesia (Juni 2000), Program on Ilumanitarian Policy and Conflict Research (Harvard Univenity, AS), Human Rights Watch, Inside Indonesia, Intemaiional Crisis Group.
tentang media dalam kaitannya dengan konflik. Survei
dilakukan terhadap ennm media cctak (Maluku Utara Poa, Temate Pos, Tabloid l{alut Prcss, Aspira.si, Mimbar Kieraha" dan Suara Pengungsi) dan tiga media penyiaran (RRI, Radio Gema Hiknatr, dan Radio 41
Media di Sulawgsi longah, Maluku Utan dan Maluku
letusan gunung berapi di pulau mereka. Masyarakat Makian dan Kao lantas berkonflik karena tansfer secara paksa tanah milik masyarakat Kao ke masyarakat Makian,
lebih strategis. Meskipun demikian, kalangan elit Tidore khawatir bahwa Sultan Temate akan mempertahankan Temate sebagai ibu kota permanen seandai terpilih sebagai gubernur
dalam pemilihan gubemur pada bulan Juni
perbedaan budaya dan agama, dan persaingan atas sumber daya yang langka.
2000. Oleh karena itu, bersama dengan kalangan elit Makian, elit Tidore menjadi
Konflik Terkinidi Maluku Utara
Konflik terkini di Maluku Utara
kekuatan oposisi Sultan Temate. terjadi
Konflik makin
hampir bersamaan dengan konflik di Maluku.
memanas
dengan
dikeluarkannya PP No. 42 tahun 1999 lang memekarkan Kecamatan Kao menjadi Kao dan
Meskipun begitu, tidak seperti konflik di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, motif awal konflik di Maluku Utrara tampaknya lebih berkaitan dengan isu kewilayahan dan persaingan antara kalangan elite politik lokal."
Makian-Malifut (yang berpenduduk rnantan masyarakat Pulau Makian). Dengan demikian , lima desa yang semula menjadi bagian dari
Kecamatan Kao dimasukkan ke wilaph Kecamatan Makian-Malifut untuk bergabung dengan mayoritas mantan masyarakat Pulau Makian. Kelima desa tersebut menolak untuk bergabung bukan saja karena mereka 'telah terkait dalam satu sumpah leluhur, bahwa mereka terikat menjadi satu dengan saudarasaudara di semua Kecamatan Kao yang bemaung dalam satu ikatan Suku', tetapi juga
Konflik politik berawal mula pada bulan September 1999 pada saat President BJ Habibie memekarkan Provinsi Maluku menjadi Maluku Utara dan Maluku. Usulan untuk memasukkan pulau-pulau besar Halmahera, Temate, Tidore, dan Bacan sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara menghidupkan kembali persaingan lama antara
kesultanan Temate dan Tidore. lapis elite Temate, di bawah kepemimpinan Sultan Temate (Mudaffar Syah), menginginkan Temate untuk dijadikan ibukota sementam provinsi sebelum Sidangoli, sebuah desa di
karena pemekaran tersebut masyarakat Makian
Halmatrera Utara, dijadikan ibukota petmanen.
tersebut, pemerintah secara
Disisi lain, Kesultanan Tidore
mengambil alih kendali atas tambang emas yang selama itu menjadi sumber pemasukan utama desa-desa Kao.
Tanpa menghiraukan keberatan-keberatan
berserikeras
bahwa Soasiu, ibukota Halmahera Tengah di
pada bulan Agustus 1999. Malam itu, kekerasan pecah di dua dari lima desa Kao tersebut, pitu di Sosol and Wangeoralqyang
Pulau Tidore, dijadikan ibukota sementara sebelum Sofifi, sebuah desa di Halrnahera Tengah yang berlokasi lebih dekat dengan
menentang kebijakan pemerintah daerah.
Soasiu, dijadikan ibukota permanen.
Kerusuhan mereda setelah Sultan Ternate tunur tangan. Meskipun begitu, kebencian masih cukup besar dan pada bulan Oktober warga Kao menyerang Malifut yang berujung dengan 100 korban jiwa dan 4.000 warga yang selamat terpaksa mengungsi ke Temate dan Pulau Tidore yang bertetangga dengan mereka.
Dari persaingan antara Temate dan Tidore tersebut muncul undang-undang )ang menetapkan Temate sebagai ibukota sementara
dan Sofifi
sebagai ibukota
perrnanen.
Dilaporkan bahwa pihak Temate menanggap pemindahan ibukota ke Sofifi akan merugikan
kepetingan mereka untuk jangka panjang. Disisi lain, Tidore, yang hingga saat itu tertinggal dari Temate di bidang pembangunan ekonomi, akan berubah menjadi daerah yang
Mengungsinya warga Muslim ke Temate
dan Tidore dibarengi dengan
menolak untuk mendukung kekerasan, sehingga pemimpin-pemimpin kelompok setempat beralih ke Sulan Tidore, pesaing bebuyutan Temate. Karena dukungamya
Silakah merujuk ke keterangan dan kronologi kasus yang disusun oleh Yayasan Sagu, laporan Maluku 30: Memahami Kompleksitas Konflik di Maluku Utara, Januari 2000; Smith Alhadar, "The Forgotten War in
North Maluku," Inside Indonaia, No. 63, JuliSeptenrber 2000, hlm. 15-16; Thamrin Amal Mollucas,"
merebaknya
kebencian keagamaan sehingga masyarakat Makian "membersihkan" Temate dari orang Kristiani. Seperti dilaporkan, Sultan Temate
tt
Tamagola,
sepihak
menptakan pembentukan Kecamatan Malifi,rt
terhadap masyarakat Kristiani, Sultan Temate serta-merta dicap anti-Islam. Disisi lain, Sultan Tidore dan sekutu-sekutunya memakai istilah
"The Bleeding Halnrahera of North Jurnal Studi hdonesia, Vol 10, No. 2,
2000.
42
5.2.2
'Kristenisasi' untuk menarik pendukung. Dengan demikian, konflik )"ng semula
MediaCetakUmum
Pada tahun 2000, di Maluku Utara terdapat
berkisar seputar prsaingan kendali politik dan surnber da;ra ekonomi berangsur-angpur menjadi sernakin berbau keagatnaan.
media cetak uama. Mereka adalatr Dodia, Folus, Gema Nusantara, Info, Ikbata, Ktran Ternate, Mandiri, Mimbar Kierah4 Simpati'
Pertikaian terus tcrjadi selama pcriode akhir tahun 1999 hingga mancapai puncaknya
Sinter dan Ternate
pada bulan Desember dimana, sepcrti dilaporkan, TM dan kepolisian ikut
mengidentifikasi sekitar 35 lembaga media yang berbeda. Hanp saja, banydk diantaranp yang terbit secara tidak terahr. Pengungsi dan investor dari Ambon memprakarsai banyak media selama konflik pada tahun 1999. Pada umumnla, media ietak diterbitkan dengan modal minimal dan sumber daya manajemen yang apa adanSa. Menurut data survei, kebanyakan media tersebut dikelola oleh wartawan dan bukan pengusaha. Mayoritas suratkabar di Temate diterbitkan mingguan dalam format talloid. Hanya Mimbar Kieraha dan Malut Pos png
I
ranalt
Kajian
dan
S.2Media di Maluku Utara
terbit harian.
lledia Nasrbna/
N{edia nasional, baik cetak
Banyak media cetak lokal dan daerah yang mengangkat kenrstrhan-kerusnhan png terjadi' meskipun seringl€li mereka melupakan l@idah
maupun
penyiaran, dapat diakses secam rnudah di Maluku Utara. Media cetak nasional yang
objeKivitas dan tanpa melalarkan verifikasi dengan sumber-sumber terkait. Mapritas cenderurg benifat partisan dan menjadi corcng
di
Maluku Utara adalah Kornpas, Media Indonesia. Koran TemSro, dan The Jakarta Post, selain puluhan majalah dan dapat ditemui
ini
"
"membersihkan" daerah dari orang Kristiani.
5.21
Pos, ntg terbit dalam
format buletin, suratkabar, dan majalah.tl
mengambil per.rn dalam kekerasan yang tcrjadi. Di Kccamalan Tobelo di Pulau Halmahera, di sebclah utara Kao, masyarakat Kristiani mulai mertyerang penduduk minoritas Muslim. Menurut laporan, dalam aki ini jatuh 500 korban jiwa dan lebih dari 10.0(10 warga kahupaten 'disapu benih'. Selain itu, masyarakat Muslim menyerukan jihad untuk
memperoleh kembali
I
mulut
kelompok-kelompok kombatan. menggku Suratkabar-suratkabar ydng 'Pos
tabloid infoainment. Siaran televisi seperti RCTI, TPI, SCTV, dan Meuo TV juga terpantau. Di Temate tidak terdapat relay stasiun TVRI. Maluku Utara Television IMUftD * sebuah saluran televisi lokal tampaknya kurang digemari oleh pemirsa karena mutu pmgram yang kurang baik dan tidak adanya jadwal siaran yang tetap. Hasilnp, menurut laporan stasiun TV ini
dan Mimbar nonpartisan adalah Temak Kieralra. Akibatnya, mereka mendapat tekanan dari publik yang menuduh rnereka melakukan pemberitaan sepihak.
Dampak media partisan mulai menurun pada saat ketegangan politik mulai mereda dan banyak media gulung tikar karena kendala modal dan pasar. Sekarang ini, hanp empat dari I media cetak yang t€rbit pada tatun
I
sudah tidak beroperasi secara reguler.
2000 fiang masih terbit secara t€ratur. Iairnya hanya muncul secara qPoradis.
Kondisi geografis Maluku Utara, yang terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil, juga menjadi kendala bagi media nasional untuk murcapai daerahdaerah terpencil. Hasilnya,
Contoh media cetak di provinsi ini adalalt harian Ternate Pos, yang merupakan media cetak lokal pertama di Maluku Utara yang
suratkabar nasional biasanya hanya ditumpuk oleh agen karena sulitnya mengirim suratkabar
mulai terbit semenjak bulan Agustus 1998. Misinya adalah untuk 'tnelah*an konbol sosial dengan menpjikan beritra di Maluku
ke
daeratrdaerah lain, yang beberapa di antaranya hanp dapat dijangkau lewat laut Oleh karena itu, suratlcabar lokal dianggap lebih dominan dibanding suratkabar nasional dan, seperti yang dilaporkan, angka sirlculasi
Utara".
suratkabar lokal mengalami kenaikan.
t'
Lihat Lampiran 15. S.p"tti dijelaskan dalam Media Asscssment Report of North Maluku oleh ISAI (2001). to
43
balik yang diterima, buku komik ini tiiterima
Belakangan ini Grup Jawa Pos meinperluas
jaringan bisnisnya dengan mendirikan suratkabar baru di daerah ini, yaitu Maluku Utara Pos. Misi Maluku Utara Pos adalah
dengan cukup baik oleh kelompok sanaran.o
5.2.4
bersama
untuk membangun "maju masyarakat". Menurut Tauhid fuie{, pemimpin
Radio adalah media penyiaran daerah lang paling penting. Kendala utanm radio penlaran di propinsi ini adalah kondisi geogn{is. Wilayah Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau dengan daratan berupa n[santara. Jarak dan
umum suratkabar tersebut, prakarsa untuk membentuk Maluku Utara Pos tercetus pada saat pecahnyo konflik Maluku. Pada masa itu, mayoritas media cetak terbit di Manado, dan
ke pesisir timur Halmahera Utara jauh. Oleh karena iru, tidak satupun radio penyiaran independen sanggup Ternate
tidak dapat diedarkan ke Maluku Utara karena
sangat
t€rganggunya hansportasi.
Manajemen Manado Pos (Sulawesi Utara, bagian dari Grup
menjangkau seluruh wilayah propinsi, kecuali RRI, yang menyiar pada gelombang &ekuensi FM, MW, dan SW. Beberapa daerah di
Jawa Pos) prihatin dengan masalah ini dan mengusulkan unhrk mendirikan suratkabar di Temate. Selain itu, mereka merasa bahwa
Maluku Utara, termasuk
masyarakat Maluku Utara mernbutuhkan suratkabar yang neral dan profesional. Maluku Utan Pos pertama terbit mingguan, dan mulai
independen tidak dapat diterima sama sekali.
Tiga radio penlaran utaru, RRI, Radio Gema Hikmah di Temate, dan Radio Suara
MediaCetakAftematif
Paksi Buana (SPB) di Tobelo, masing-masing semula dicap sebagai "Radio Pemerintah",
Suara Pengungsi, dwibulanan yang terbit dengan 32 halaman, dibentuk pada bulan Juli 2003 untuk memberi advokasi bagi pengungsi. Saat itu, hanp segelintir suratkabar yang memberitakan secara rinci program-program
bantuan atau
"Radio Islam", "Radio Krislen". Selama konflik, seperti dilaporkan, radio penyiaran dengan jangkauan terluas RRI seringkali mendapat tekanan dari pihak-pihak kombatan
untuk menyiarkan berita-berita )ang
Program-Program
mendultng kepentingan mereka. Sejumlah radio pnyiaran menjadi sasaftIn penyeftngan selama masa konflih seperti Radio Gema Hilffnah (Temate), dan kebanyakan radio
repatriasilrelokasi bagr pengungsi. CARDI (Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia), sebuah LSM internasional yang aktif di daerah ini, bekerjasama dengan European Commission Humanitarian Aid Office dalam mendukung
pendirian majalah
ini.
Suara
penyiaran berhenti siaran selama kerusuhan.
Survei menekankan pada tiga
Pengungsi
Radio Gema lliknatL dan Radio Suara Paksi Buana (SPB). Sisanya sumurnnya merupakan radio penlaran yang menBandalkan program-
World Vision, LSM intemasional yang aktif di Maluku Utara, menerbitkan komik
program hiburan.
pendidikan berbjuk'Harmoni' yang membidik anak-anak berusia 9-12 tatrun. Terbitan
pertama
ini
radio
penfaran tersebut di MaluLrr Utara, yaitu RRI,
mempunlai lima staf (empat di divisi program, dimana dua ditugaskan di Maluku Utara dan dua lagi di Sulawesi Utara).
dwibulanan
daerah
konflilq tampaltnya mengalami'kevakuman meclia', dalam arti bahwa siaran radio
terbit harian semenjak bulan Maret 2003.
5.23
Media Penyiann
Radio Gema l{ikmah mengudara untuk kali pada bulan Juli 1994 pada gelombang frekuensi FM 103.0 MlIz. Jangkauan siarannya mencapai Temate dan daerah sekitamyl yaitu Tidore Barat dan Halmahera Barat Kelompok pendengar utamanya adalatr kelompok masyarakat Muslim. Radio Gema Hilsnah merelay berita dari KBR 68H Jakarta serta BBC London, VoA, dan Trijaya FM. Radio Gema Hikmah
dibuat dan diterbitlon di
Jakarta untuk didishibusikan ke 180 sekolah di Temate, Tobelo, Galela, dan Kao. Bersama buku komik tenebut terdapat buku panduan
bagi tenaga pengajar yang meliputi trerbagai topik yang terkait dengan penyelesaian konflik
seperti toleransi terhadap keberagaman, bekerjasama, komunikasi, penyelesaian masalah secara keatifi, dan bagaimana menghadapi situasi negatif. Menurut umpan
to
Wawanca* dengan kantor World \tision di Tobelo
(28 Mei2(CIa).
44
Media di Su/awesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
juga menyiarkan progam talk show png
mengendalikan diri sehingga terlibat dalam cekcok politik. Sikap yang partisan seperti ini
diprodulsi benama RRl.
lantas tercermiu dalam penulisan berita.
Radio SPB menprdara untuk pertama kali pada tahun 1998 dari Tobelo, daerah yang
5.2.6
mayoritas beragama Kristen. Radio SPB dibenruk oleh Pastor Titus dibahwa Yayasan Bintang laut (sebagai rujukan ke Bunda
Maria) dengan tujuan
Latar belakang pendidikan wartawan di Maluku Utara adalah lulusan SMU atau Sl. Sebagian besar wartawan bekerja tanpa melahrkan magang atau pelatihan media sehingga tidak mendliki kenampilan dasar kewartawanan, penulisan berita, teknik wawancara, dan ketrampilan menyunting.
menanggulangi
kekerasan antarpemuda cli Tobelo. Yayasan Bintang Laut juga menerbitkan tabloid Bintang
Laut. Yayasan tersebut tengah
berupaya
menjaga janak antara kedua media tersebut dan
Sebalilorla, wartawan-wartawan dari swatkabar yang lebih besar pemah
gereja untuk mencegah anggapan bahwa radio tersebut merupakan media penyiaran Katolik.
RRI Maluku Utara adalah salah
mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh penrsahaan tempat mereka bekerja.'' Sebagai pengecualian, Grup Jawa Pos telah menyelenggarakan pelatihan bagi media yang dibawahinya. Dengan demikian, staf Maluku
satu
stasiun radio yang menjadi bagian dari jaringan
RRI nasional, )ang isi siarannp
'ramah'
terhadap pemerintah, yang menjadi sumber pendanaannya. RRI menyiarkan programprogram nasional maupun daerah. Rzu diperkirakan memiliki jumlah pendengar yang
Utara Pos telah mendapat pelatihan hasil penyelenggaraan Grup Jawa Pos. Hanya sedikit wartawan yang mendapatkan pelatihan
besar, yang terutama bertinggal di daerahdaerah terpencil propinsi ini. RN Maluhu Utara memiliki sejurnlah progrEun talk show,
yang, sebagaimana dilaporkan,
melibatkan
berbagai pemangku kepentingan
di
di luar Maluku Utara. Banyak yang
telah
mengikuti kursus di bidang jumalisme damai
yang
diselenggarakan
oleh
organisasi-
organisasi nasional dan intemasional ),attg berkantor di Jakarta seperti British Council, ISAI, LSPP, AJI dan Intemews.
Maluku
Utara.
5.2.5
Pendidikan dan Ketnmpilan
Kebanyakan pegawai radio adalah lulusan SMU atau bergelar Sl. Sebagian besar diantara
lsiPemberitaan
Tampahrya tidak ada standar dalam
mereka telah mengikuti pelatihan jumalisme
mekanisme kebijakan yang diterapkan masingmasing media. Maluku Utara Pos condong menggunakan mekanisme kebijakan yang
damai. Unhrk peliputan pemilihan ulnurn, Gema Hikmah mereknrt empat orang luh.rsan SMU dan lima pemegang gelar Sl, sementara
mirip dengan yang drpakai Grup Jawa
Radio Paksi Buana merekrut tiga orang lulusan SMU dan satu pemegang gelar Sl. Sebagian
Media rnenlatakan bahwa
Pos.
mereka
RRI pemah
"mempercayai wartawan mereka" sehingga
besar pegawai
tidak melihat perlu untuk mempertanpkan halhal yang berkaitan langsung dengan peliputan berita atau penyuapan. Selain iru, tidak ada pemisahan antara bagian redaksi dan bagian lain dari media dengan wartawan ikut turun tangan dalam melobi iklan,
pendidikan informal yang diselenggarakan
mengilnrti
oleh RRI di Jakarta lewat kegiatan in-hotue."z
5.2.7
lsu Keselamatan
Siruasi keselamatan yang dihadapi wafiawan pada saat meliput kelompok masyarakat 'lawan' amat berbahaya pada saat
Malukr Utara Pos telah mulai memisahkan proses-proses keredaksian, adminishatifi periklanan, pemasaran, dan lainnya. Sesuai
konflik meluas. Sejumlah kasus penyerangan menimpa praktisi media, ),ang terkadang dilakukan oleh kelompok masyarakat 'kawan'.
sistem keredaksian yang diterapkan, usulan dan pengangkatan berita diputr,rskan melalui rapat rederksi. Hanla saja, seringkali sistem ini tidak berjalan karena, seperti yang dilaporkan, beberapa wartawan tidak bersifat independen. Di sebuah daerah yang rentan konflik politih
Meskipun situasi keamanan telah sangat membaik, banyak wartawan yang masih enggan bepergran atau meliput kelompok masyarakat selain masyarakat mereka sendiri.
tt
sejumlah wartawan tampaknya kurang dapat
t2
45
Lihat Lampiran 19. Lihat Lampiran 21.
masyarakat
Meski tidak semua wartawan begitu, hal ini memperbesar perpecahan de facto antara
sekalipun, penyelesaian hukum altemative, selain dialog tatap muka, membuka peluang bagi penggunaan metdemetode altematif yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, tim pengkaji tidak mendapat
kelompok masyamkat Kristiani dan Muslim.
5.2.8
Perkumpulan dan Jaingan
Satu-satunya perkumpulan wattawan yang
informasi mengenai kasus-kasus hukum,
memiliki cabang daerah adalah PWI. Hanya saja, hanya sedikit anggotanya yang berasal dari generasi muda dan mayoritas berasal dari
era
pra-1998 atau bertugas
meskipun telah terjadi sejunrlah kasus ancaman
langsung maupun
sebagai
Seperti yang dilaporkan, karena kendalakendala administratif dan teknis yang dihadapi
AJI Maluku Utarq
sekelompok praktisi media setempat akhimya
menciptakan asosiasi mereka sendiri yang dinamakan 'Asosiasi Jumalis Maluku lJtara',
yang masih berhubungan dengan AJI. lainnp, seperti YLKI
dan SPP, tampaknya kurang
yang 'lrovokatif' dan
aktif
dan penerangan dihimbau untuk memonitor
KebiiakandanPerundangUndangan Media
UU Pen (UU No. 40
dan menindaki media yang melanggar maklumat ini. Kalangan pers kala itu
Tahun
menganggap maklumat tersebut sebagai suatu kontoversi, pada saat dunia pen Indonesia baru saja menikmati kebebasan pers. AJI dan
1999) di Temate masih bermasalah. Menurut
teori,
undang-undang
ini
seharusnya menjadikan wartawan lebih bertanggung jawab
SEAPA (South East Asia Press Alliance) kemudian menyerukan agar AMul Muhyt Effendie "mencabut maklumat" lersebul Wartawan di Temate juga mengeluarkan
dalam melakukan peliputan sekaligus menegakkan kode etik Hanya saja, otoritas penegak hukum seringkali menerapkan KIJHP dan bukan UU Pers dalam menangani perkara
deklarasi, yang ditandatangani
itu. Mereka juga mengancam akan "memboikot seluruh pemberitaan"
dibenhrk, sehingga badan tenebut, ataupun ombudsman independen (Dewan Pers), belum dapat melakukan monitoring di daeratr ini. Karena lingkungan yang tanpa peraturan ini, radio penyiaran seringkali mengudarakan berita png dikutip mentiah-mentah dari media cetak setempat (tanpa melakukan check and recheck)
mengenai Gubemur seandanya
ia
mangkir
memberikan penjelasan.
Dalam dialog dengan Dewan Pers di Jakarta, Gubemur membela tindakannya dengan menuding pemberitaan yang dilakukan pers di provisinya sebagai sektarian, tidak teliti,
penggunaan
dan tidak berimbang.
gelombang frekuensi.
5.2.10
wartawan,
tudingannya
KPID Maluku Utara belum
melanggar ketentuan
l7
yang meminta Gubemur menjelaskan
yang melibatkan media.
dan
"merongrong
wewenang Pemerintah". Semua aparat hukum
5.2.9
Penerapan
terhadap
Media di Maluku Utara juga menghadapi tekanan ekternal dari pemerintah daerah. Abdul Muhyr Effendie, Gubemur Maluku Utara waktu itu, pada bulan Maret 2001 mengeluarkan maklumat berupa peringatan keras dan ancarnan akan melarang peliputan pers terhadap lima lembaga media, yaitu dua stasiun televisi nasional (RCTI, TPI) dan tiga media cetak lokal flemate Pos, Mimbar Kieraha, Fokus) lantaran menyebarkan berita
Jakaria.
Organisasiorganisasi
tidak langsung
media.
koresponden Maluku Utara untuk media di
dalam membentuk
yang terpandang
lemahnp kesadaran tentang
Ia
menolak untuk
mencabut maklumatnya, meski ia berjanji akan "berupaya" untuk tidak melarang peliputan pers. provinsi tempat diberlakukannya darurat sipil, gubernur adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mengeluarkan peraturan yang dinilai perlu unnrk menjaga ketertiban umum. Termasuk membatasi
"D
Kasus Hukum danTekanan
Ekstemal
Tekanan ekstemal yang
dilancarkan terhadap media di Maluku Utara seringkali berasal dari (mantan) pihak kombatan, yang terkadang tidak segan-segan melakukan ancaman kekerasan fisik. Bahkan seandainya
pemberitaan dan penerbitan". Hingga akhir tahun, Gubemur Effendie menepati janjinya
dengan tidak mengeluarkan petunjuk yang
pihak yang dirugikan adalatr anggota 46
secrrf,a langsung dapat menghambat tugas
memiliki akes yang sama terhadap
rvartawan dan pers.
bantuan ini.
dana
Sumber dana bantuan ekstemal lainnya
5.211
adalah lembaga-lembaga keagamaan. Di
Pendarytan
Tobelo, misalnya, dana untuk mengembangkan tabloid Bintang laut dan Radio Suara Palsi Buana bersumber dari gereja setempat yang
di Maluku Utara terbit dengan tiras yang tidak melebihi 2.000 eksemplar.o Bahkan suratkabar-suratkabar Semua suratkabar
disalurkan lewat Yayasan Binang Laut
lokal terkemuka sekalipun, yang terbit secara teratur, hanya bertiras antara 500 sampai 1.000 eksemplar. Suratkabar terbesar (seperti Mimbar Kiereha dan Malut Pos) terbit 2.000 ekemplar sekali cetak dengan harga eceran Rp 2.000.' Oleh karena itu, suratkabar di Maluku Utara memiliki pernasukan makimal Rp 4 juta dari penjualan ecerian sehingga tidak dapat
5.212
Pengeluann dan SumberDaYa Kelembagaan
Biaya operasional radio penyiaran di Malulu Utara relatif rendah, yaitu Rp 2,5-6 juta per bulan. Junrlah tersebut sudah cukup unruk menutupi biaya operasional dan gaji pegawai - dan jumlah pemasukan dari iklan
mengandalkan penjualan suratkabar sebagai satu-satunya sumber pemasukan. Angka pnjualan tertinggi adalah di ibukota provinsi. Sebagai contoh, Mirnbar Kieraha dengan tiras
besarnya kurang lebih sama. Pemasukan benih
radio penfaran di Maluku Utara juga tidak terlalu besar. Oleh karena itu, radio-radio
2.000 ekemplar sehari memasarkan 70 p€rsennla di Temate dan 30 persen di luar
penyiaran tetap bermunculan dan banyak yang dibentuk semata-mata sebagai hobi'*
kota.
Meskipun junlah suratkabar cukup tinggi' kebanyakan tidak ditopang oleh modal png
Media di Maluku Utara seringkali juga mengandalkan pendapatan dari iklan. Ivtayoritas pemasang iklan bukan kalangan
kuat sehingga berada dalam kondisi yang lemah dengan prasaftma seadanp. Media cetak biasanya memiliki samna pas-pasan. Seringkali media bermarkas dalam kantor sewaan dan
seklor swasta, tetapi pihak pemerintah. Iklan
yang dipasang oleh pemerintah
adalah
seremonial, ucapan selamat, dan iklan layanan publik. Dengan demikian, satu-sahx4a sumber pemasulian yang dapat diandalkan adalah iklan
memiliki jurnlah komputer yang
terbatas.
Setengah dari ke-13 suratkabar
disurvei
png
tidak memiliki bagian tata letak sehingga harus mengandalkan percetakan untuk urusan lang satu ini. Dari media cetak yang disurvei, hanya dua yang memiliki percetakan sendiri. Banyak
pemerintah, yang frekuensinya cukup rendah. Pemerinuh daerah memasang iklan hanya pada saat peristirva tertentu, seperti pemilihan
kantor suratkabar lebih mirip "indusfi rumah tangga". Sebagai contoh, I{alut Pen di Tobelo
runum, pemilihan kepala daerah, atau acata besar lainnya. Hanya saja, ada indikasi bahwa sejumlah media, yang sudah tidak terbit untuk w'akiu yang cukup lama, serta merta muncul kembali lengkap dengan iklan-iklan dari
hanya memiliki tiga komputer, satu printer, dan dua alat perekam.' Sebagizur besar urusan tata
letak dan percetakan unhrk terbitan mingguan dan bulanan mereka berlangsung di Manado, Sulawesi Utara."
penrerintah. Rata-rata jumlah pendapatan media clari periklanan adalah Rp 3-5 juta'"
Beberapa media mendapat banhnn secara ad hoc dari Pemerintah Propinsi N4aluku Utara
5.2.13
Kepemilikan, Kepegawaian dan
WartawanAmPloP'
berdasarkan usulan yang diajukan lembaga
Jumlah wartawan di
media untuk suatu kegiatan. Kegiatan ini
masing-masing
suratkabar di Maluku Utara bervariasi antara 15 sampai 30 orang. Status kepegawaian juga bervariasi. Ada suratkabar yang merekrut wartawan sebagai pegawai tetap, ada yang menggaji wartawan dengan sistem honorarium.
misalnya berupa acara peringatan atau dana nznspcrtxi untuk menghadiri acara di luar lvtaluku Utara. Jumlah dana bantuan berkisar antara Rp 2-5 juta yang bersumber dari APBD. Hanya saja, tampaknya tidak semua media
to
E'Lihat Lampiran i7.
tt
tt
Lihut Lampiran 18. *t Lihat Larnpiran 18.
" 47
Lihut Lampiran 21. Lihut Lampiran 17. Lihut Lampiran 17.
Media disulawesi lengah, Maluku Utan dan Maluku
Sebagai contoh, Mimbar Kiereha dan Malut Pos memakai sistem pegawai penrurnen' sementara Halut Pers membayar dengan sistem
S.3Media Tradisional
5.3.1
Di Maluku Utara
honorariur& yakni wartawan dibayar sesuai dengan juntlah beria yang mereka tulis. Gaji standar wartawan di Maluku Utara relatif kecil,
Hanla saja, penganrh upacara dan
dengan digantikannya pemerintahan adat dengan tata negara modent. Umumnya generasi nruda sudah tidak beginu mengenal
Jumlah pegawai radio PenYiaran jugaberagam. Gema Hilanah memiliki
-
dua wartawan, empat sembilan karyawan penyiar, dan sisanya tenaga administrasi. Di
makna ritual-ritual ini.
bagran berita Suara Paksi Buana t€rdapat satu redaktur dan tiga empat karyawan
5.3-2 Agama Tokoh agama Islam dan Kristen memprakarsai Forum Kerukunan dan Komunikasi Antammat Beragama
-
penyrar.'' Beberapa radio penfaran juga memperkerjakan pegawai dengan sistem honorariur4 yakni gaji ditentukan oleh jumlah jam siaran.
(FKKAUB), yang berttrjuan rnempersatukan dan menyelesaikan konflik antam kedua kelompok masyarakat. Menurut Pendeta SS
Fenomena'wartawan amplop', seperti yang dilaporkan, cukup marak di Maluku Utara. Pada umutnnya, kebanyakan praktisi
(To$ Duan, pemimpin-pemimpin gereja sering
memberi bimbingan kejiwaan bagi jemaat mereka. Hal yang sama dilal"ukan oleh pam ulama di masjid. FKKAUB secan teratur
media dapat menerima kebiasaan ini sepanjang tidak mempenganrhi isi berita.
membahas permasalahan-permasalahan png terjadi di daerah ini bersama unsur pemerintalt lokal, daerah, dan pusat Kegiatan FKKAUB mulai berjalan semenjak tahun 2001.
Jender
Berdasarkan survei, hanya segelintir media di Maluku Uara yang memperhatikan isu jender. Di media cetak, perempuan cenderung
bagian administrasi
5.3.3
atau
keuangan, atau dipekerjakan sebagai penyiar di radio meskipun mereka tidak memiliki peluang promosi yang sama seperti halnya rekan kerja pemberitaan yang berkaitan laki-laki.
Kesenran Komunikatif
Seperti )ang dilaporkan, lelompok' kelompok maslarakat yang saling berlawanan telalr memprakarsai upaya-upaya rekonsiliasi
Isi
di
dengan perempuan sebagian besar juga berkisar seputar isu pengungsi dan tindak
tingkat akar rumput lewat
kesenian
komunikatif.' Sanggar Seni Gumarin telah memanfaatkan seni pertunjukan daerah tmtuk
kejahatan (dengan perempuan sebagai korban).
menggambarkan keragaman
Isu jender dianggap tidak penting untuk diangkat datam pemberitaan lokal, yang memberi porsi terbesar untuk isu
gerakan
pemersatuan, seperti Hibualamq"' salah satu adat istiadat provinsi ini, tarnpaknya pudar
menambah pemasukan."
di
terdapat berbagai media
menyelesaikan permasalaharr antarrnaslarakat.
sampingan sebagai peneliti, wartawan lepas, atrau koresponden untuk media nasional untuk
ditempatkan
Ulman
hadisional yang bemuansa meredatn konllik (lihat l-ampiran 23). Media tradisional pada umumnya menggunakan ritual-ritual untuk
yaitu antara Rp 300-500 ribu sebulan." Beberapa wartawan memiliki pekerjaan
5.214
Farum Masyamkat dan
dan interaki
antarkelompok masyarakat di Maluku Utara.
politik
S.4Teknologi Informasi Baru
5.4.1
Telepon Genggam dan SMS
Telepon genggam mulai digunakan sebagai piranti komunikasi di Temate dan Tobelo. Meskipun begrtu, jangLaum telepon genggam masih terbatas, terutalrul di Tobelo. Warga lazirnnya memakai sambungan telepon bias4
te
Lihat Lampiran 19. Maluku Utara pascakonflik seringkali menjadi objek penelitian dengan berbagi topik Banyak wartawan di m
t2 Lihat e3
Maluku Utara bekerja sebagai pewawancara atau asisten bagi peneliti yang melakukan pcnelitian
I.ampiran}2-
Wawancara dengan SS (Tot) Duan, tokoh agama dari Forum Kerukunan dan Komunikasi Antarurnat Beragama (FKKAUB) Tobelo.
lapangan di Maluku Utara. Lihat Lampiran 21.
er
48
Medta di Sulawesi
meskipun diprkirakan tren ini akan berubah seperti png terjadi di daerahdaemh lain di
Tgngg@
5.5Arus Informasi
5.5.1
Indonesia.
Rumordan Gosip
Pada saat konflik tampak batrwa kelompok masyarakat setempat mudah diprovokasi oleh
Slvls menjadi cara altematif untr.rk menyampaikan pesan. "Sekarang ini SMS
mmor yang tidak berdasar. Akes yang terbatas
sudah menjadi kebutuhan, karena murah dan rnendidik orang untuk lebih cerdas, yakni
atas informasi lewat media membuat arus informasi yang tersedia bag publik hanya berasal dari segelintir sumber saja. Seperti diutarakan Pendeta SS (To0 Duan, tokoh agamaFKKAUB di Tobelo:
dengan mendorong orang urtuk berkomunikasi
melalui tulisan," ujar Kasman Hi. Akhmat seketaris MUI lvlaluku utara. Kendulu utumo dalarn menggunakan telepon genggaln adalah lemahnla sinyal penerimaan di banyak lokasi. Selain itu, SIvIS membuka peluang untuk penyebaran rumor dan gosip secara arnat cepat.
"sangat sulit unuk menyaring berita pada walau kantlih letapiuntung saia masyamknt tidak mudah teryrowlwsi lagi "
Sebaliknya, jika terdapat akses terhadap media massa )ang benikap objehif maka SMS dapat menjadi alat penting dalam meredam gejolakgejolak ketegangan dikarenakan kesalahan informasi.
5.5.2
Media ke Konsumen
Pada umumnya, radio penyiaran di Maluku
yang
Utam tidak memiliki segmentasi pendengar yang jelas. Mereka mendidik semua kelompolg
mulai dari muda sampai tua, dari kaya sampai
5.4.2 lntemet
miskin. Artinp, di Maluku Utara tidak ada
radio penyiaran kfiusus remaja
Akses terhadap Intemet sangat terbatas di Maluku Utara, dan koneksinya lambat. Semasa
konflik pada tahun 1999, akses
dan
radio menyiarkan prognm-program
penggunaan Internet sangat terbatas dan selebaran menjadi bentuk utama diseminasi informasi. Sekarang, intemet dapat diakses di tempat Intemet Kantor Pos Temate atau di salah satu dari sedikit warung Internet yang
yang
komprehensi{, yang menggabungkan unsur hiburan, informasi, keagamaan, dan sebagainp. Beberapa radio penyiaran seperti Gema Hikmah, Suara Paksi Buana (SPB), dan RRI memiliki program berita, walauprur sebagian besar berita direlay dari layanan radio yang berpusat di Jakarta.
ada. Praktisi media lebih banyak menggunakan
dan mengakses Intemet, meskipun tingkat penggunaannya masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.
5.4.3
atau
perempuun, seperti halnp di daeratr lain di trndonesia. Dari aspek komposisi program,
Meskipun media makin lama menyebar makin banyak ke dearah lain di luar Ternate, seperti Tobelo, tetap saja beberapa wilayah di Maluku Utara masih mengalami kevakuman
HandyTalky
Handy talky menjadi salah satu sarana komunikasi di provinsi ini. N{edan Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau dan karvasan rimba membuat banyak orang menggunakan handy talky sebagai piranti komunikasi )ang cepat dan murah. Seperti yang dilaporkan, pada waktu konfli( handy talky sering menjadi alat untuk menyebarkan informasi secara tidak bertanggung jawab
media, atau memiliki keragaman
akses
terhadap informasi yang sangat kecil. Tabloid llalut Pers mulai menerbitkan suratkabar di
Tobelo. Untuk saat ini, satu-satun1a media cetak lain di daerah ini adalah Bintang laut, meskipun sekarang ini sedang berhenti beroperasi.
Selama konflik, kevala.rman ini untuk menyulut
dengan tujuan untuk menyulut rumor dan gosip
dimanfaatkan
dan bukan untuk
lewat ketidakmampuan penduduk
menangkalnya, apalagi
karena komunikasi dengan cara ini tidak aman dan mudah untuk diinterseosi.
ketegangan
untuk
itu, pada tahun 2001 USAID/OTI mendanai disribusi suratkabar-suratkabar Temate/daerah ke mengakses informasi. Unruk
Halmahera agar berita mengenai rekonsiliasi
dapat mencapai publik. Walaupun konflik sedang 'tidur' (doznonl), permasalahan png berkaitian dengan alaes terhadap informasi 49
media tampaknya lebih meny.rkai unsur
masih terjadi, yang terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat pedesaan di kawasan
penrerintah dan aparat keamanen untuk tampil
sebagai narasumber yang 'terpercala' dan
timur Halmahera.
'terpandang', sehingga narasumber sahih lainnya dari kalangan akadernisi dan
5.5.3 NansumberUrama
masyarakat madani menjadi tersingkir.
Pemerintah mengendalikan pengadaan informasi untuk media dengan menerapkan kebijakan 'satu pintu' lewat Biro Infokom Pemerintah Propinsi Maluku Utara. Pengelola mcdia lokal menganggap hal ini tidak efektif.
Seperti diutarakan pemimpin umum Maluku Utara Pos, Tauhid Arief: "Terkadang Infalam tidak dapat memberi sentua informasi yang diingil{wt wartawon,
padahal wsftaw'an lami sedang dilwiar lengat"%
Faiz Albaar, pemimpin umum Mimbar Kieraha, berkomentar: "Tingginya tekanan tenggat dan lwmngny
lromunilasi anlora Pemerintah dan pers
menimbulkan lcendala
cakuP
mengganry. Karena iulah beita 'angdi kedua sumtl,abar
iu seringkali tidak beitnbang'+'
Faiz Albaar melanjutkan bahwa warlawanwartawannya seringkali kesulitan dalam melakukan checks and balance. Karena dikejar tenggat waktu dan hubungan yang kurang mulus antara pers sctempat dan pemerintah
seringkali redaktur-redaktur Mimbar Kieraha terpaksa menerbitkan beria apa adanya tanpa melalarkan verifikasi dengan lembaga terkait. Selain itu, seringkali si narasumber itu sendiri
yang tidak mau berkomentar pada waktu mereka berusaha memverifikasi suatu beria. Kendala dalam mengakses narasumber juga dirasakan olehkomisaris Gema Hikmah Radio: "Kami membutuhlan infomasi yang lebih iujur agar publik mendopat
berimbang dan
"" terjadi di dua
penberitaan lung berimbang dan adil
itu, seperti halnya provinsi lainnp, arus informasi antara mas),amkat madani dan media tampaknya dihambat oleh kurangnya rasa saling Selain
menghargai dan salingpercaya antara kedua
komunitas ini dan saling dipertanyakannya profesionalisme masing-masing. Selain itu, pemimpin umurn '4 Wawancara dengan Tauhid fuief, Maluku Utara Pos.
ei Wawancara dengan Faiz Albaar, pemimpin umum MimbarKieraha.
to
Wawancara dengan
Atwi
Sagaf, komisaris Cema
l{ilqnah Radio. 50
Media di SulawesiTengah, Maluku Utan dan Maluku
6 Saran dan Masukan untuk Dukungan
atas Media di Sulawesi
Tengah, Maluku dan Maluku Utara media massa Studi ini menyarankan empat bidang
umum dan altematif, yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik, dapat dijamin realisasinya dengan menanggulangi tindak manipulasi dan perlakuan salah, meragamkan akes dan diseminasi informasi, dan memberikan kerampilan dan sumber daya. Diagram di bawah ini menjabarkan halhal ini(Gambar l).
pokok kegiatan untuk mendukung media di ketiga propinsi ini, yaitu:
. . .
.
Menguatkan Lingkungan Media
Mengembangkan Ketrampilan Profesional dan Sumber Daya
Memfasilitasi Arus
dan Akses atas
Informasi
Mendukung Komunikasi
Bidang pokok pertama dan yang bersifat
Berbasis
paling luas yang diusulkan di sini, yaitu Menguatkan Lingkungan Media di Tingkat
Masyarakat
-
Di sini disarankan Pendekatan Holistik yang menangani program untuk melaksanakan persoalan media
dan konflik
Provinsi, dapat diterapkan secara generik di ketiga daerah propinsi, sementara bidang
dengan
pokok terakhir dan yang bersifat paling spesifi( yaitu Mendukung Komunikasi Berbasis Masyarakat, harus disesuaikan
pendekatan holistik. Pendekatan ini disarankan mencakup tingkatan yang paling luas berupa pengembangan lingkungan media yang kuat
dengan masing-masing kondisi propinsi yang unik.
dan bergairah, hingga tingkatan yang paling
spesifik berupa penggunaan saluran-saluran lokal komunikasi akar rumput. Pendekatan holistic inidengan demikian menjamin media tradisional dan altematif secara individual dapat dilibatkan dalam menangani isu-isu konflik dengan cara yang sesuai dengan
Kesamaan Antarpropinsi SePerti ditunjukkan di bawah ini, penelitian yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara menunjukkan adanya kesamaan-
kesamaan antara ketiga propinsi tersebut, dalam arti kesamaan antrara isu-isu umum yang
tingkungan lokal yang bersifat unik, dan peran yang memang sudah melekat (inherent) pada Gambar
I-
perlu ditangani agar media dapat berperan
Hubungan Antaftomponen dari suatu Pendekatan Holistik atas Pekerjaan Media
General Level linsuring strong and securc mcdia cnvironment to countcr abuses and facil.itatc positive role of mass mcdia in preventing/ tesolving conflict.
frs
frs
Intermediate Level Strcngthcning mcdia profcssionalism and information flows to positively addrcss con flict-inducing issucs.
os Specific l.cvel Engaging individual Iocal communitybased communication channels are addressing confl ict issues.
51
Media di Sulawesi Tengah, Maluku Utan dan Maluku
6.lMenguatkan Lingkungan Media di
lebih baik dalam menyelesaikan dan mencegah konflik Oleh karena itu, saran dan masukan
Tingkat Propinsi
untuk ketiga daerah ini telah digabung ke
Dasar Pemikiran Ulnum - Lingkungan media yang bergairah dan kuat seharusn5a dapat memantapkan peran media sebagai kekuatan keempat negata (fourth eslale) untuk
dalam satu bagian. Meskipun begitu, ini bukan berarti bahwa ketiga daeratr ini memiliki situasi dan kondisi )ang serupa sehingga saran dan
masukan yang. diberikan di sini tidak patut untuk diterapkan dalam format yang sama di
jangka panjang dan secara berkesinambungan.
Dlm hal ini, linglmngan yang lcukuh
ketiga propinsi. Perbedaan-perbedaan yang mencolok antaryropinsi akan ditunjukl
di
atas dan p€rumusan proyek berdasarkan kajian ini perlu menyesuaikan table
diperlukan untuk memastikan kemampuan media dalam hal mencegah dan menyelesaikan
masing-masing usulan bidang pokok kegiatan
konflik sebagai fungsi bawaan yang berasal dari profesionalismenya, serta menjadi basis
dengan situasi dan kondisi masing-masing propinsi.
yang kuat untuk mencegah jenis-jenis tindak manipulasi dan perlakuan salah oleh media
Saran dan masukan png sifatnp lebih spesifik yang diuraikan di bawah ini bertujuan
yang dapat menyulut ketegangan.
unhrk mengurangi potensi konflik untuk masa
jangka paruang, berdasarkan situasi
6.1.1 Kebijakan dan Perundang-
dan
undangan Media
kondisi masing-masing propinsi yang spesifik seperti yang telah dijabarkan di bagian-bagian sebelumnya. Yang disarankan di sini adalah kegiatan-kegiatan terarah yang spesifik yang
Dosar Pelnikiran Khwus - Perundangundangan yang berkaitan dengan media haruslah adil, efekti{, dan dapat ditegakkan, yang sanggup mengendalikan ekses media
selayaknya tidak dipandang sebagai suatu daftar kebutuhan media lokal yang komplit dalam kaiannp dengan konflik. Kegiatan-
(terutama dalam kaitannya dengan penyebaran fitrah dan pemberitaan antagonistik) sekaligus pelecehan dan melindungi media serangan. Selain itu, mekanisme dan prosedur
kegiatan yang diusulkan memiliki jangka waktu pelaksan.um yang berkisar antara tiga hingga lima tahun dan dapat dilangsungkan dengan anggaran yang tidak terlalu besar. Dalam kaitannya dengan poin yang disebut terakhir, perlu dicatat bahwa beberapa dari kegiaran
png
dari
perizinan media harus dilaksanakan
transparan
dan
berimbang.
secara
Idealnya,
efehif dan realistis perlu dipergunakan, sehingga, sebelum beralih ke pihak lain, masyarakat media berkesempatan untuk menangani
mekanisrne-mekanisme swa-atur yang
diusulkan dapat dilangsungkan
lewat intervensi-intervensi tunggal lang berlapis (multi-layered) sehingga tidak
permasalahan-permasalahannya sendiri.
diperlukan intervensi-intervensi individual. Selanju&rya, saran dan masukan yang
Ikh(isar Temqgn - Meskipun UU Pers dan UU Penyiaran telah berlaku di Indonesia, lembaga penegak hukum dan peradilan di
diberikan berupaya untuk memanfaatkan hasil-
hasil png sudah dicapai aktor-aktor, baik
tingkat pusat dan daerah seringkali tidak mengirrdahkannya. Hukum pidana jumalistik masih sering diterapkan dalam menangani kasus yang melibatkan media. Selanjutnya, meskiprur hanya sedikit kasus hukum yang telah tedadi di Sulawesi Tengah dan Maluku,
nasional maupun intemasional, yang bergerak di bidang pengembangan media dan hak menyatakan pendapat di ketiga provinsi, yaitu memanfaatkan sumber daya yang telah ada sembari memperkuat praktek-praktek terbaik (best practices). Yang juga disarankan di sini
dan bahkan lebih sedikit lagi di Maluku Utara,
adalah bahwa sebelum menyusun program apapun berdasarkan laporan
dan
berimbang bukan saja suatu kebutuhan untuk media yang fungsional dan lokuh, tetapi juga
preseden yang terjadi
ini, ada baiknya
di
tingkat
pu$at
ISAI
mengisyaratkan bahwa fenomena ini bukan tak mungkin akan meningkat dan bahwa
lebih luas.
kepentingan-kepentingan tertentu alau veiled interest memanipulasi prosedur hukum guna
melakukan proses konsultasi dengan masyarakat media nasional dan daerah yang
mengintimidasi dan membisukan lembagalembaga media. Bukan tidak mungkin praktekpraktek seperti ini akan te{adi di daerah. 52
Media di SulaweslTengah, Maluku Utan dan Maluku
t.
Seringkali penelisihan antara media dan
pihak lain diselesaikan diluar
Memfasilitasi akses media daerah
atas
mekanisme hukum atau mekanisme swa-atur. Walaupun cara ini memberi jalan keluar secara damai
nasihat dan dukungan dalam hal persyaratan
bagi pihak yang dirugikan maupun pihak
2.
rhedia, seringkali dalam prosesnya digunakan metode-metode yang tidak dapat diterima yang berlandaskan intimidasi dan pelecehan. Dewan Pers menjadi wadah altematif untuk
mengenai mekanisme swa-atur
dan proses hukum, serta atas mekanisme bantuan hukum nasional dan intemasional;
3.
Menumbuhkan kesadaran media daerah
png
tersedia;
Mendukung mekanisme swa-atur dalam
mendirikan cabang di daerah;
4. Menumbuhkan
menyelesaikan perselisihan tanpa menutup
kesadaran pemerintah dan
masyarakat madani di daerah m€ngenai perundang-undangan media dan mekanisme-
kemungkinan ditempuhnya jalur hukum seandai penyelesaian dianggap kurang memuaskan. Jika digunakan secara objektil wadah ini dapat dimanfaatkan oleh media daerah, meskipun wadah ini tidak dapat
mekanisme swa-atur;
5.
Melalui badan-badan nasional keprofesian media, mendukung media penyiaran lokal
mencegah penggunaan metode-metode yang
dalam kaitannya dengan pendirian dan tatalaku
tidak dapat diterima oleh mereka
KPI;
yang
6. Mendukung KPI dalam
memang bemiat untuk menempuh cara-cara manipulatif atau kekerasan. Selain itr,r media
dapat merujuk
menjalankan fungsinya, khususnla dalam hal kebutuhan dan lingkungan kondisi khusus yang terjadi rentan konflik
ke
di
berbagai perundangundangan, seperti UU Pers, UU Penyiaran, UU Perseroan Terbatas,
dan
sebagainya. Ini
menciptakan lingkungan yang komplela bagi
6.1.2
media dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga seringkali sulit untuk diikuti dan
-
Dasar Pemikiran Khusus Jaringan dan perkumpulan wartawan, baik antarkalangan mereka sendiri, di tingkat regional, maupun di
ditaati oleh perusahaan media individual.
Komisi Penyiaran Indonesia
Perkumpulan dan Jaringan
(KPD
tingkat intemasional, memungkinkan praktisi dan lembaga media lolcal maupun nasional untuk membina relasi, dan memfasilitasi penukaran pengalaman, mempromosikan praktek terbailq memudahkan pencapaian kesepakatan tentang kebutuhan dan sikap kolehif, dan 'menggalang kekuatan dengan bersatu-padu'. Gunanya adalatr untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan praktisi media dalam menegakkan standar
dibentuk untuk mengatur dan memonitor media penfaran. KPI juga perlu didirikan di tingkat daerah (KPD) untuk memberi saran dan masukan kepada KPI tentang perijinan media penyiaran serta memberi saran dan masukan kepada Departemen Perubungan (sekarang dengan diberlal$akannya UU Pers, kepada Kantor Meneg Kominfo) mengenai pemberian ijin frekuensi kepada media penyiaran lokal sekali setiap tiga tatrun. Selain itu, KPID akan memonitor isi pemberitaan
proGsional dan membela hak-hak media.
siaran,
Ikhtisar Temuan -Jika di Sulawesi Tengah telah didirikan cabang+abang dari sejumlah
mengkaji pengaduan, dan merekomendasikan
badan profesi kewartawanan, seperti AJI, PWI,
media dan mewajibkan semua lembaga untuk
menfmpan salinan untuk semua
PRSSNI dan lain sebagainya, maka tidak demikian halnya dengan di Maluku Utara dan Malutru. Hal ini dikarenakan berbagai kendala adminishatii, teknis, dan keuangan yang dihadapi dalam mendirikan cabang-cabang
hukuman. Hanya saja, karena penundaan yang terjadi dalam pembentukan KPID, sejumlah
media penyiaran t€lah memulai dan/atau melanjutkan kegiatan mereka tanpa ijin. Oleh karena itu, pembenhrkan dantugas KPI dan KPID menjadipenting dalam menciptakan
daerah. Untuk menyiasatin;ra, praktisi media di
Maluku Utara lantas membentuk Asosiasi Jumalis Maluku Utara, sementara di Maluku
lansekap dan lingkungan media yang kukutt dan adil di tingkat daerah.
Kemungkinan
AJI mempunyai penganrh larat melalui Maluku
Pendekatan
Usulan kebijakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung dan perundang-undangan media adalah:
Media Cenfre (MMC.
YLKI dan SPP relatif
tidak banpk berkegiatan di ketiga provinsi ini. Sebenarnya terdapat beberapa kelompok profesi lainnya, seperti kelompok forum 53
Media di SulawosiTengah, Maluku Utan dan Maluku
diskusi yang dikenal sebagai "DPR3" di Sulawesi Tengah, tempat media dapat berpartisipasi secara aktif dan membangun.e' Di daerahdaerah tempat cabang badan keprofesian absen, kalangan praktisi media
terhadap informasi tentang situasi dan kondisi daerah menjadi berkurang dan lambat.
berpendapat batrwa pengaruh dan manfaat dari organisasi-organisasi seperti itu relatif terbatas.
media.
Kemungkinan
Pendekaton
di
Seperli yang dilaporkan, di Ambon, MMC banyak bekerjasama dengan AJI dalam kegiatan-kegiatan monitoring
Kemunpkinan
dan
advokasi
Pendekatan
Usulan
kegiatan untuk mendukung monitoring and
Usulan
kegiatan untuk mendukung perkumpulan dan jaringan media adalah:
advokasi adalah:
l. dan
monitoring media yang lebih efektif dan responsif di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah dan memanfaatlcrn kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Maluku, yang akan dikaitkan ke mekanisme-mekanisme advokasi
l.
Menyikapi kendala-kendala yang dihadapi mendukung badan-badan profesi
kewartawanan dalam mendirikan kantor cabang dan/at4u hubungan dengan masyarakat media lokal;
2. Mendukung pengembangan
2.
Meningkatkan kemampuan rnedia lokal di tingkat daerab
dalam melakukan advokasi
dan pusat dalam menytkapi permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan media;
3. Membantu peran badan-badan keprofesian di bidang monitoring dan advokasi dalam
monitoring
ke 3. Menghubungkan mekanisme-mekanisme dan lembagaJembaga peringatan dini konflik baik nasional maupun intemasional.
rangka mendukung dan membela masyarakat media lokal. MonitoringdanAdvokasi
Dasar Pemtkirqn Khusus - Monitoring isi pemberitaan media dapat berflurgsi baik sebagai peringatan dini atas praktek-praktek yang beqpotensi memicu konflik maupun meningkatnp ancaman terhadap media. Selain itu, monitoring selayaknya dihubungkan ke
6.2Mengembangkan Ketrampilan dan Sumber Day,a yang Profesional Dasgr-Penikiran Unum - Pengembangan dan/atau pemulihan ketrampilan dan sumber daya profesional memupuk kemampuan media dalam melakukan penelitian, menafsirkan, dan
advokasi 'berorientasi tindakan' dan mekanisme-mekanisme peringatan dini konflik. Dalam hal ini, monitoring dan advokasi menyediakan indikator untuk
menkomunikasikan isu-isu
secara
ini
matang tentang peran media dan tanggung jawab bawaannya sebagai 'kekuatan keempat'
yang tidak
beralasan dan pengekangan terhadap media; sensor tak
dalam lingkungan-lingkungan rawan konfl ik.
langsung dan swasensor (self-censorslrrp) oleh
prahisi dan lembaga media;
konflik
objektif, terandalkan, dan akurat. Selain itu, hal memberikan pemahaman yang lebih
menunjukkan adanya peningkatan larangan-
larangan
kegiatan-kegiatan
nasional dan intemasional;
kemampuan
badan-badan profesi kewartawanan di daerah, seperti kerjasama dalam pelaksanaan kegiatankegiatan pengembangan media;
6.1.3
Mengembangkan
6.2.1
penekanan
ImnsfirrmasilsiPemberitaan
terhadap sumber-sumber media ekstemal; dan meningkamya penyebaran fihah. dan stereotyping
Dasar Pemikiran KhusJus Penelitian di bidang pelatihan keprofesian bagi wartawan di daerahdaerah yang terkena dampak konflik
Sekarang ini, di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara partisipasi dalam mekanisme-mekanisme monitoring dan advokasi media cukup terbatas. Partisipasi sebagian besar berlangsung lewat lembagalembaga nasional di Jakada, sehingga akes
maju selangkah dengan adanya prakarsa-
e7 DPR3 adalah pertemuan mingguan nonformal dengan peserta dari berbagai latar belakang profesi, yang menyebut diri mereka sebagi DPR3.
bukannya sekedar pengamat profesional tanpa
-
polarisasi media, seperti
Ikhtisar
Temuan
prakana untuk memfasilitasi potensi media untuk mengkomunikasikan dan mengangkat berita dengan gayd yang secara khusus diorientasikan menuju penyelesaian konflik secara damai. Dengan demikian media menjadi
fasilitator penanggulangan konflih
dart
ikatan. Kegiatan-kegiatan fiansformasi isi 54
pemhritaan seperti
ini
dari
konflik terbuka, standar profesional yang berlaku sekarang di ketig provinsi ini sudah
ekonomi, sosial, politilq dan agama yang dianggap terlalu sensitif untuk diangkat selama masa konflik." Jika isu-isu ini tidak diangkat b€rarti akar mas:rlah konflik tidak tertangani
cukup baik jika
memPertimbangkan
lingkungan media daerah dan akses atas kesempatan dan sumber daYa Yang terbelakang. Meningkatnya profesionalisme lembaga media lokal turut dibantu oleh
dan secara teori status quo tetap bercokol dengan ancanvmnya bahwa konllik dapat terjadi kembali" Sebaliknla, jika pendekatan ini ditempuh, tantangaffrya adalah bagaimana rnemastikan bahrva media tidak'dimanipulasi'
hadimya kelompok-kelompok media nasional dan pelibatan lembagaJembaga media lokal.
Hanya saja, penggunaan ketrampilart
untuk kepentingan agenda tertentu atau bahwa
profesional tahap lanjutan, seperti jurnalisme
media tidak hanya sekedar mendiseminasi
tanggap damai dan jumalisme investigati{,
informasi dan bukannya nrelakukan jumalisme
masih terbatas. Selain
profesional.
itu,
pengetahuan
mengenai topik-topik yang berkaitan dengan konflik dan kemampuan untuk rnenangani topik-topik tersebut secara membangun masih
Dalam kasus penyebaran fihah, intervensi
karena si pelaku biasanya menyebar retorika tersebut dengan
rperti ini jarang efehif
kurang memadai.
senpja.
Tantangarurya adalah untuk menggunakan nnetode persuasif maupun kocnie muhi dari menjalin dialog dengan
Dalam beberapa tahun terakhir ini, di Maluku, Malulor Utara, dan Sulawesi Tengah telah beberapa kali diselenggarakan kegiatan pelatihan tentang jumalisme damai (png juga disebut sebagai pemberiaan tanggap konflik), sampai-sampai mulai terlihat adanya pengulangan. Tren pengulangan seperti ini
media dan menciptakan public yang kritis dan melancarkan tekanan profesional, hingga
memfasilitasi aktor-aktor nasional dan lokal untr,rk rnenempuh jaltu swa-aflu darr/atau hukum.
makin terlihat jelas dengan hadimya wartawanwartawan 'elit' yang sama di pelatihan png
Kegiatan-kegiatan yang dilalmkan perlu diupapkan agar lembaga dan praktisi media,
berbeda. Hasilnla, banyak wartawan yang senior memiliki berpengalaman
baik di dalam suatu daerah mauPun
dan
antardaerah, dapat saling berbagi pengalaman, bekerjasama dan menerapkan pelaporan
ymg baik
mengenai teori jumalisme damai dan penerapannya .di pengetahuan
inolatif dan teknik penerbitan yang 'cerdas',
iupungun. Meskipun begrtu, kenampilan ini
seperti menugaskan seonrng pengacara untuk 'mengupas' tulisan yang kontrovenial sebelum naik cetak atau menerbitkannya di provinsi lain dan menerbitkannya kernbali di provinsi yang
tampaknya sedikit digunalan oleh media lokal. Secara lebih khusus, hal ini diakibatkan oleh lima kendala utama:
.
semula. Selain itu, kegiatan-kegiatan ini dapat mempertemukan berbagai praklisi media,
Relevansi deUgan Kondisi dap Qituasi
Setempat: Meskipun sejumlah besar kegiatan pelatihan ini diberikan oleh orang-
seperti wartawan, redaktur, dan pemilik,
orang ydng pakar, Yang
acaPkali lndonesia, mereka
sehingga memfasilitasi penukaran gagasan dan pandangan mengenai perpecahan menurut
didatangkan dari luar tidak familier dengan realitas
sehingga
Karena
meningkatkan profesionalisme media lewat
sifat
di
daerah.
pelatihan Yang
lebih
menekankan teori, maka ada kendala untuk menerapkan bahan pelatihan ke dalam tempat situasi dan kondisi setempal memiliki praktisi-praktisi media lokal belum wawasan png cukup untuk secara otomatis menafsirkan batran pelatihan tersebut. Dan
divenifrkasi sumber informasi
dan pengetahuan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga media selaplnya berupaya unruk menjadi cenninan keragaman komposisi masyarakat dalam hal latar belakang daerah, suku, politik,
di
dan asama.
t8 Meskiptrn tebih berorientasi
TerlePas
pemberitaan provokatif selama nun:r-masa
membantu praktisi media menangani isu-isu
garis agama, politilq dan suku,
Tgryuan
Il:htisgr
bernrjuan untuk
walaupun
ini
dapat disiasati
dengan
melakukan kegiatan-kegiatan tindak lanjut
terhadap jurnalisme,
)akni pelatih
penggunaan prognrm-prognrm hiburan juga perlu dipertinrbangkan, sepcrti drama rudio dan lain
berhubungan dengan
wartawan-wartawan lokal dan menyediakan
bantuan praktis dalam
sebagainya.
55
meneraPkan
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
lv{eskipun sernasa konflik ketiga provinsr
kefampilan yang diajarkan lewat pelatihan, tapi hal ini jarang terjadi.
tersebut berurusan dengan peliputan yang
.
provokatif, yang lebih banyak disebabkan oleh
dan
Kesemp-atal: Daya Sumber Walaupun banyak praktisi media, mulai dari
-
ketrampilan profesional yang rendah dan kondisi yiurg kurung terisolasi dari opini yang beredar di maspmkat setempat, mayoritas nrulai menerapkan kebijakan ruang redaksi yang bertujuan untuk menc,egah terulangnya hal ini. Dalam praktelory4 hal ini berujung dengan swasensor atas sejunrlah topik png seyogianp penting untuk diangkat demi penyelesaian dan pencegahan konflik" seperti
wartawan sampai redakhr, antusias untuk
mempraktekkan Jumalisme damai', kenptaan yang ada di tempat kerja menjadi kendala yang cukup besar. PasalnP jumalisme damai membutuhlon waktu dan
sumber daya eksra, dangan wartawan dihamskan untuk melakukan riset dan memiliki dana untuk melakukan perjalanan ke dan meliput komunias masprakat png terkena dampak konflik Selain itu, kendala internal juga dapat terjadi karena wartawan
isu SARA.
Kemungkinan
diidentifikasi untuk
atau redaktur )ang tidak menerima pelatihan dapat, baik secara disengaja atau ticlalq
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (i) pengembangan ketramPilan, (iD pengembangan pengetahuan, dan (iii) teknik
damai.
.
AkseLatas hrformasi: Melanjutkan butir sebelumnya, media sangat tergantung pada
peliputan dan penerbitan yang inovatif
pihak pemerintah sebagai nanrsumber.
Pen gemb-an garn
Padahal, baik secara disengaja atau tidalg
lokal dan aparat
l.
keamanan
berikut).
yagg]erpusat dan TeJ'gwasensor: Sejumlah media lokal secara terpusat dimiliki oleh perusahaanRedak$li
2.
ini menguntungkan media lokal dalam hal akses terhadap sumber daya dan pelatihan, ada kalanya kebijakan ruang redaksi mereka dikekang demi kepentingan perusatraan-perusahaan tenebut. Meskipun
tirr
gkat I anj utan.
media 'elit', menerapkan teknik-teknik
peliputan dan penerbitan )ang inovatif (lihat uraian di barvah ini);
3.
Menyelenggarakan pelatiharr bagi mereka
yang belum dilibatkan dalanr jumalisme
tidak ada indikasi terjadinya konrol
tanggap konfl ik, sebaiknya lervat proses-proses yang dilakukan sendiri (in-house:) dan berbasrs umpan balik (fe e d h a c k- b as e pn g rne I ibatkan Pelatihan Pelatih (Training of' Trainer.;) yang. jika memungkinkan, melibatkan mitra daerah;
keredaksian secara temng'terangan, tetap saja hal ini dapat berkonsekuensi dengan tidak terjadinya kontrol atas status quo oleh
l\
media lokal dan orientasi yang bersifat komersial. Selain itu, media lokal sendiri
4. Membantu media dalam
tampaknya menerapkan swasensor atas isuisu png sensitif (lihat bagian berikutnya).
mencari
keseinrbangan antara hiburan dan berita, serla penggunaan format hiburan i.rntuk menyikapi isu-isu yang terkait dengan konflik (silakan
.
Keselamatan: MeskiPun jumlah wartawan yang dilaporkan terluka atau
lihat bagian ntcngenai Mendukung
terbunuh selama kekerasan berlangsung
Komunikasi Berbasis Masyarakat
tetap
Masyarakat Madani).
mempertanyakan keselamatan dirinya kala
kelomp,ok masyarakat 'lalan'
Membenruk kegiaun tlan jaringm di
seperti jurnalisme investigatif, untuk pral(isi
Meskipun hal
meliput daerahdaerah asing
Memanfaalkan suplai keahlian dalarn
bidang ketnarnpi I an j umal i sme
perusahaan media yang berkantor di Jalcarta.
adalah kecil, wartawan
I
kendala-kendala yang mengharnbat penempan kehaunpilan ini (Mohon diperlurtikan bahwa persoalan mengenai sunrbcr daya, yxningkatan pendapatan, aices atas informasi, keselamatan dan keswasensoran juga dibahas di usulan kegiatan setrelumnla dan di barvah ini);
sehingga menghalangi akses atas informasi secara efrsien dan tepat waktu (lihat bagian
Kebilrkan Buans
Ketrymp i grL
jumalisme tanggap konflik dengan menlkapi
seringkali memberlakukan kebijakan informasi yang mengekang dan pelik
.
mengembangkan
ketrampilan dan suntber daya yang profesional
menjadi penghalang penerdpan jumalisme
pemerintah
Pendekatan
Kemungkinan-kemungkinan pendekatan yang
tentpat
menetap
Pen ggmban
(lihat bagian berikutnYa)' 56
gaL Pen getah
unj
-
Prakansa
Media diSulawesi Tengah, Maluku Utara dan Maluku
l.
Mengembangkan kesadaran
mekanisme alternatif bagi produksi media,
dan
relokasi lembaga media, dan memperkenalkan
pengetahuan tentrng topik-topik utama yang
berkaitan dengan konflik (SARA)
metodologi keqja png inovatif yang lebih sesuai untuk lingkungan pascakonllik Bentuk lain dari bantuan dapat berupa penyediaan
dan
memberikan ketrampilan dan sumber daya
untuk meliput topik+opik tersebut secara profesional dan sedemikian rupa sehingga menanggulangi/mencegah
konflik
prasamna media yang telah dirusak atau ambil secara secara paksa, atau bantuan keuangan inti
(seperli
untuk menggantikan pemasukan yang hilang akibat menurunnya penunangan iklan atau sirkulasi. Selain itu, penpektif jangla panjang selayaknya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian keuangan,
dijelaskan di atas).
2.
lvfemfasilitasi hubungan-hubungan lintas-
bidang ke sumber-sumber pakar di bidang tematis lainnya yang sedang dikembangkan LNDP (termasuk tata pemerintahan png baik, akses terhadap keadilan, sumber daya alam, pembangunan ek-onomi lokal, kohesi sosial,
sehingga mengurangi ketergantungan keuangan pada sumber-sumber eksternal dan fenomena'wartawan amplop'.
danjender). Inpvatif,
l.
Membentuk kegiatan-kegiatan peliputan tim inra- dan antarprovinsi yang melingkupi ketiga propinsi dan yang melintasi batasanbausan suku, agama, dan daerah (berkaitan
Utara, terdapat sejumlah radio penyiaran lokal,
sementara setelah konflik hanya ada safu. Radio penyiaran lainnya tutup setelah konllik atau perlengkapan mereka telah dirusak Di
dengan kegiatan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan seperti dijabarkan di atas);
2.
Memfasilitasi teknik-teknik penerbitan bag lembaga-lembaga media, tcrutarna yang berkaitan dengan jumalisme investigatif (berkaitan dengan kegiatan
Maluku, eskalasi kekerasan tepat sebelum kajian berlangsung menandakan bahwa
'cerdas'
ancaman langsung terhadap lembaga media masih ada.
pengembangan pengetahuan dan ketrarnpilan seperti dijabarkan di atras);
3. Jika
memungkinkan,
Konllik juga berdampak cukup nyata terhadap situasi ekonomi lokal dalam arti
mempromosi
bahwa pasar iklan mengalami penurunan dan potensi untuk mencapai kemandirian keuangan
kemajemukan dan pluralitas agama, suku, dan jender antara staf dan lernbaga media.
6.2.2
telah menjadi terbatas. Akibatnya timbul keterganhurgan keuangan terhadap sumbersumber pemasukan ekstemal, terrnasuk yang
PeningkatanKemampuan Kelembagaan
Dasar Pemikiran Khusus
-
Temuan
Meskipun sudah beberapa tahun berlalu setelah konllik utama terjadi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dampaknya masih terasa. Sebagai contoh, sebelum konflik di daerah Tobelo, Maluku
Ikhtisar
Teknik Peliputan dan Penelbitan $tng
berkaian dengan kepentingan tertentu di bidang ekonomi dan politik serta pendanaan bantuan pembangunan, juga praktek-praktek seperti 'wartawan amplop'. Selain itu, lemahnya kondisi keuangan dari sejumlah besar media penfaran yang berakibat pada biaya produlai berita lokal atau format
Kisaran dan
skenario yang dapat diterapkan dalam rangka mendukung lembaga dan praktisi media untuk
memfasilitasi produksi jumalisme yang profesional sngatlah besar. Kegiatan seperti ini dapat berupa penyaluran bantuan keuangan dan/atau keorganisasian kepada lembaga media
program lainnya yang berupaya menyikapi konflik menjadi tak terjangkau.
yang telah, atau berpotensi urtuh memberi dampak positif terhad'p penanggulangan dan pencegahan konflik Tujuan tindakan ini adalah untuk menyiasati kendala-kendala dan
Ke.mungkinqn
Pendelwtan
Usulan
kegiatan-kegiatan untuk mendukung pengembangan kemampuan kelembagaan
akes terhadap sumber-sumber pentirg sehingga praktisi media dapat da1a memperbesar
adalah:
l. Bagr media lokal profesional dan independen png terlibat dalam aspek lain dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan,
melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan standar dan prahek profesional.
Dalam situasi pascakonllilt, bantuan ekstemal dapat menciptakan mekanisme-
menyediakan dulcrngan kelembagaan dan keuangan (terutama untuk media penfiaran) 57
2.
Mengembangkan mekanisme penlaranan keselamatan yang responsif bagi warta$''an
dari segi biaya produksi, perlengkapan, dan akses atas teknologi informasi baru, seperti
lokal, yang dapat dilakukan lervat perkumpulan-perkumpulan profesi
Intemet;
2. Bagi media lokal
Profesional
dan
kewartawanan;
independen yang terlibat dalam aspek lain dari diusulkan, kegiatan-kegiatan manajemen teknik-teknik menyalurkan keuangan dan peningkatan pendapatan untuk mengembangkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan kepada sumber-sumber
yang
3.
mendatangi dan meliput kelompok ma-syarakat lain (dengan memperhatikan isu keselamatan) lewat teknik-teknik'peliputan inovatif
ekstemal;
3.
Dasar Pemikiran Ununr
dan
memainkan peran yang membangun di bidang pencegahan dan penyelesaian konflik Apabila arus informasi ini dikekang atau bahkan absen,
Isu dan
maka ketegangan dapat meningkat dengan cepat akibat masuknya berrtuk informasi lain yang tidak terandalkan, seperti rumor dan
keselamatan dapat meningkatkan kesadaran mereka yang bekerja di daerah yang terkena
gosip, serta penyalur infomusi
dampak konflik atau individu-individu yang
dari konflik
Kunci untuk interaksi demikien adalah ants informasi yang produhif dzur saling menguntungkan antara kelompok-kelompok ini. Seringkali yang merintangi arus informasi ini adalah memastikan adanya
secara
efektif
Ikhtisar Temuan
-
kesalahpahaman, sehingga kemampuan media untuk menpmpaikan gambaran lang objektif
Selama periode konflik
terbuka di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah, keselamatan wartawan menjadi sangat terancam. Berpergian , di
dan akurat
menjadi sangat berbahap dan beberapa wartawan yang melakukan 'perjalanan
dilaporkan menjadi sasaftn penyerangan' yang
jiwa.
Di
Maluku, kekerasan yang belakangan menyulut
6.3.1
kembali telah kembali menempatkan wartawan dalam risiko yang tinggi. Dampak jangka
independen dan majemuk,
nuka
lansekap
dan alses masyarakat unlutn, terutama )ang terdapat di daerah lerpencil, terhadap informa"si
Usulan mendukung isu
menjadi lebih besar, Dengan dernikian, jika ada media tunggal )rang berkliblat ke kepentingan polililq ag,ama, suku, atau ekonomi tertentu, maka dengan menciptakan kemajemukan yang berkesinambungan akan muncul lebih banyalt
Menyelenggarakan pelatihan keselamatan
bagi wartawan lokal dan nasional di Maluku yang meliput
Dengan
media menjadi lebih kaya pilihan dan berag'am
keselamatan adalah:
l.
Media ke Konsumen
DUar Peryikiran Khu.stts
Pqtdekgtary untuk
)ang
mendukung penciptaan lingkugan media yang
panjangnya adalah masyarakat media yang khawatir jika lrarus mendatangi dan meliput secara langsung kelompok masyarakat 'yang lain'.
Keryungkinan kegiatan-kegiatan
merrjadi terhambat,
seyogianya adalah sangat penthtg dalam menlkapi konflik- Arus informasi ynng bebas hambatan juga dapat membuka koridor dan metode inovatif dalam mengakses informasi yang objeklif dan akurat dan metode'metode peliputan senlasa konflilc
daerah-daerah yang terkena dampak konflik
menimbulkan sejumlah korban
yang
mengfrasut dan 'provokator' yang bertindak di luar kode etik keprofesian dan sfuldur formal'
terancam karena kegiatan keprofesian mereka. Dengan demikian, tindakan-tindakan seperti ini dapat memfasilitasi keselamatan pribadi dan kelembagaan media dan memungkinkan mereka untuk menyikapi kendala-kendala cepat dan
atas
yang penting bagr media agar daPat
mencipakan halangan bagi pekedaan praktisi media. Tindakan+indakan yang berorientasi
keamanan yang timbul
Akses
efektif dari media ke konsumen, dan dari narasumber utama ke medig merupakan hal
profesional dan indePenden.
keselamatan seringkali merintangi
-
informasi dan arus informasi yang efisien dan
intemasional yang mendukung media lokal
6.2.3 lsu Keselamatan Dgsat Pemikiran - Khusus
.
6.3Arus dan Akses terhadap Informasi
Memfasilitasi akses terhadap mekanisme-
mekanisme pinjaman nasional
Mendorong masyarakat media unruk
konflih 58
Media di SulawesiTengah, Maluku Utan dan Maluku
png
suara dan sudut pandang, sehingga potensi untuk media tunggal tersebut untuk menebar
menjadi bagian dari komunitas
pengaruhnya menjadi berkurang.
dan aktor-aktor masyarakat madani lainnya, baik kalangan akademisi, kelompok hak asasi
Selain
itu, di
tempat-tempat yang
manusia maupun LSM, merupakan hal yang
mengalami 'kevakuman media' dan dalam situasi penduduk setempat tidak memiliki, atau
hanya sedikit memiliki, akses
penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai dinamikadinamika dan isu-isu
terhadap
pokok, selain kemampuan
untuk mencenninkan keragaman yang ada pada saat
informasi yang objektif dan terandalkan, maka rumor dan gosip tetap akan menjadi bentuk diseminasi informasi yang utama. Hanya saja,
melakukan peliputan.
tindakan untuk mengisi kevakuman media jangan sampai menciptakan kejenuhan pasar.
Dialog dan interaksi dengan pemerintah
lokal dan pusat, dan juga dengan
aparat keamanan, dapat bermanfaat bagi masyarakat media di daerahdaerah yang terkena dampak konfli\ terutama dalam hal meningkatkan akses terhadap informasi. Kegiatan seperti ini berfungsi untuk menciptakan pemahaman png lebih baik tentang peran dan kebutuhan media, serta untuk mengambil tindakan mendahului Qtre-ernpt) atau mengupayakan pencabutan pengekangan oleh pemerintah.
Tindakan yang dilalsanakan juga jangan sampai merugikan media profesional yang berpotensi untuk mengembangkan jangkauan diseminasi dan/alau penyiaran.
-
Ikhtisar Temuan Di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah terdapat contohcontoh konkit rendahnya kemajemukan dan keragaman media daerah-daerah yang
di
terkena dampak konflilq serta 'kevakuman media' baik yang ada sebelum maupun yang timbul akibat konflik Meskipun sudah banpk
Ikhtisar
UNDP yang
sedang dilaksanakan
terhadap
di
cukup terbatas. Meskipun hal ini tidak selalu disengaja, penggunaan kebijakan informasi 'satu pintu' menimbulkan penyempitan saluran (bottleneck) dan tidak sampainya informasi yang memadai ke media. Pemerintah lokal di semua daerah tingkat provinsi memiliki bagian
sekarang
Development Loan Fund), sejumlah daerah penting masih dalam situasi yang belum berubah. Sebagai contoh, di Tentena, Sulawesi Tengah, akses terhadap media profesional adalah sangat terbatas, sementara di Tobelo, Maluku Utara, hanp ada satu suratkabar lokal yang terbit tak menentu dan satu radio penyiaran lokal png berbasis hiburan.
-
Akses
Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah ditengarai
di Maluku lewat Media
Kemungkinan Pendekatan
Temuan
informasi dari pemerintah lokal
daerah yang telah atau sedang ditangani Qewat
kegiatan-kegiatan
lebih
besar. Dengan demikian, interaksi antara media
penerangan @iro Infokom), tetapi saluran informasi antara mereka dan media tidak selalu mulus. Hal yang sama berlaku untuk aparat keamanan,
Di
Salah satu alasan utama png dikemukakan pemerintah mengenai tersendamya arus keluar informasi adalah rendahnya profesionalisme media dan asumsi ketidakmampuan mereka untuk memberitakan informasi secara akurat dan bertanggungjawab, serta budap pegawai negeri yang telah mengakar berupa keengganan unhrk memberi informasi kepada
daerahdaerah tempat akses terhadap media profesional kurang lancar, diberikan bantuan untuk memfasilitasi media profesional independen lokal yang ada agarjangkauannp dapat mencapai daerah-daerah tersebut, atau jika ini tidak mungkin, didirikan lembaga-
lembaga media independen di daerah-daerah tersebut (dalam hal ini dapat dipertimbangkan radio dan TV komunitas, dengan merujuk ke
publik Yang tidak mengejutkan, hasil kajian menunjukkan bahwa badan legislatif
perundang-undangan mengenai lembaga penyiaran masyarakat). Mempromosikan kemajemukan dan pluratitas dalam media
pemerintah lokal lebih terbuka dalam membagi informasi kepada media.
Lembaga kantor berita nasional Antara
profesional lokal yang ada yang bisa diakses di
adalah pemasok berita nasional. Hanya saja, di
daerah-daerah terpencil.
daerah ditemukan bahwa media tidak selalu berlangganan secara langsung, meskipun
6.3.2 NansumberUama
rnereka tetap mengakses informasi lewat situs Antara (U&U€ntaqa4gj$.
Dasar Penikiran Khunts - Media tidak bertindak sendiri di dalam masyarakat, tetapi ia 59
Media diSulawesi Tengah, Maluku Utan dan Maluku
yang akurat, terandalkan, dan objeLtif dapat
Hubungan antam masyarkat madani dan
kalangan akademisi terlihat lebih produhi{,
meredakan keprihatinzur serta pensepsi bahwa
meskipun tetap saja arus informasi masih cukup terbaus. Selain itu, hubungan antara lembaga-lembaga bantuan intemasional dan media tokal tidak selalu produkti{, yang
perlu dilakukan tindakan mendahului (preemptive action') dalam rangka membela diri.
Berdasarkan alur pemikiran yang sirma, komunikasi publik juga patut untuk diterapkan
disebabkan persepsi media bahwa organisasi'
organisasi
ini tidak
selama masa pascakonflib yakni pada
terbuka, dan persepsi
masyarakat intemasional bahwa mutu profesionalisme peliputan rendah dan
tentang serta pemahaman atas kelompok
seringkali tidak akurat.
masyarakat lain masih terbatas. Seperti ditulis
Keuungkinan- Pendekatqn Usulan kegiatan-kegiatan untuk mendukung arus
dalam 'Working with the Media in Conflicts and other Emergencies' terbitan DIFD:
'Media matsa dapat
informasi narasumber utama-media adalah:
l.
terperangkap dalqm
konflik Ini
lantas
memberilsn kepada kelontpok-kelonrpok masyaralrat suatu landasan pengambilan
menguntungkan;
2.
Meningkatkan kesadaran media tentang hak atas akses terhadap informasi, serta teknikteknik profesional untuk mengakses dan
keputwan sebagai respotts alas &rsrs ytrrlg melanda merela. Pelipunn yang objeldif juga dapat meniadipenangkal propaganda
menafsirkan informasi (termasuk penggunaan teknologi'informasi baru, seperti Intcmet dan
dan hasutan yang ntenyulttt
6.4.1
sMS);
3. Memfasilitasi hubungan
menbantu
menyalurlwn arus berttu yng obielaif dan alwral serTa mengulas nrasyarakat ywng
Melibatkan badan-badan ekekutif dan legislatif lokal dan aparat keamanan dalam mengembangkan arus informasi yang saling
kontlik'."
Forum Masyankat
Dasar PenlWran Khusus - Di luar media massa umum dan alternatif terdapat sejumlah
masyarakat
madani dan akademisi dengan media dalam
rangka memperlancar arus informasi, serta
saluran komunikasi yang penting yang menjadi medium informasi dan komunikasi yang
memakai tenaga-tenaga pakar (dan tidak hanya pemerintah) sebagai sumber informasi dan narasumber yang dapat dikutip pendapatnya
berpengaruh Forum-forum
di
ini
tingkat masyarakat lokal. seringkali beperan penting
dalam menetapkan opini dan memiliki kelebihan yakni informasi diperoleh dari
atau wawancara.
narasumber yang terpercaya. Kelebihan lain saluran-saluran ini adalah tradisi dan/atau kepercayaan yang mengakar, sesuatu )ang
6.4Mendukung Komunikasi Berbasis Masyarakat Dgsar Pgnikiran Umum
saat
ketegangan-ketegangan yang senantiasa dapat menyulut kon{lik masih ada dan pengetahuan
biasanp tidak dimiliki media umum atau altematif. Dengan demikian, forum lokal adalah instumen komunikasi png kuat dan berpengaruh. Sebaliknya, tidak seperti pada
- Dalam situasi
konflilq informasi menjadi dasar
dalam
mengkoordinasi bantr,ran kemanusiaan dan menyampaian pesan-pesan kepada publik yang
media umum dan altematif, komunikasi yang dijalin lewat saluran-saluran ini juga membawa konotasi dan nuansa sosial keagamaan )ang komplels sehingga tidak mudah untuk ditafsirkan oleh mereka yang berasal dari luar kelompok masyarakat lokal.
bertujuan menanggulangi dan mencegah konflik Penduduk yang rentan membutuhkan informasi yang akuat dan terkini agar dapat berfungsi dan bertahan hidup dalam kondisi-
kondisi baru yang diciptakan oleh konflik. Padatral, biasanya pada saat konfliklah informasi menjadi kacau, baik informasi mengenai bantuan yang tenedia maupun tentang konflik itu sendiri. Absennp informasi seperti itu menyulut rasa tidak aman dan ketegangan, sehingga muncullah rumor dan informasi yang tidak berdasar, dan yang seringkali memanaskan keadaan dan tidak alarat, Dalam hal ini, penyampaian informasi
IL:htisar Temuaa
-
Forum masyalaltat
tradisional terdapat di Maluku, Maluku Utara ee
'Working with the Media in Conllicts and other hlm. l8 (Conllict and lJumanitarian
Emergencies'
Affairs Departnent and Social Development Departnent, DFID, September 2000).
60
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluku
dan Sulawesi Tengah, baik melalui
saluran komunikasi tenendiri. Kesenian dan kesusasteraan juga menyampaikan pesan-pesan
agama
maupun praktek dan upacara maslarakat )ang sudah dilangsungkan secanr turun-temurun. Seperti dijelaskan dalam bagian-bagian tentang masing-masing provinsi, kegiatan yang dilahrkan adalah forum diskusi lokal yang diketuai tokoh masyarakat tradisional, upacara dan ajaran keagamaan, upacara penyelesaian konllih pertemuan untuk merayakan peristiwa tertentu, dan sebagainya. Fungsi forum antara lain adalah menyebar informasi, melakukan dialog masyarakat, dan mengambil keputusan
secara musyawarah. Selain
digunakan
untuk
tersurat atau tersirat yang memiliki implikasi sosial, seperti penyelesaian konflik berdasarkan hal-hal seperti toleransi sosial, hubungan kemasyarakatan yang serasi, dan penderitaan manusia akibat konflik
Ikhtisar Temuan -
musik
dan
Pendekatan
kegiatan-kegiatan
membangun kepercayaan dan kesadaran bersama. Artis-artis daerah dan nasional juga cukup berpengaruh dan beberapa diantaranya menlalurkan bakat mereka untuk tujuan meningkatkan hubungan masyarakat dan menyikapi konflik karena dorongan hati
Usulan
untuk mendukung forum
masyarakat adalah:
l.
Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan
agama dalam dialog dengan pemerintah lokal
dan pusat serta mina-mitra
kesusasteraan
dan tadisional png
kelompok masyarakat yang bertemu, sehingga memfasilitasi hubungan antarmasyarakat dan
atiau
keagamaan yang telah berlaku sejak lama.
Kenmngkinan
ketiga provinsi,
peran penting dalam interaksi sosial. Musik dan tarian, pada khususnya, memberikan kesamaan berpijak (common ground) bagS
menyampaikan pesan-pesan yang biasanya
dilandasi pada doktrin masyarakat
Di
dan
kontemporer bersumber dari tingkat lokal maupun nasional memainkan
itu, forum juga
berdakwah
kesenian,
nurani.
proyek
intemasional mengenai manfaat media
Kemungkinan
Pendekatan
Usulan
tradisional untuk penyelesaian dan pencegahan
kegiatan-kegiatan:
konflik;
Artis, musisi, dan penulis lokal dan baik yang beraliran tradisional maupun kontemporer, dibimbing untuk
2.
l.
Tokoh+okoh masyarakat dan agama diberi
instmmen untuk menafsirkan
nasional,
dan
menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan konflih s€perti pengembangan pengetahuan tentang isu-isu penting yang dapat memicu
menggunakan bakat mereka untuk menyikapi isu-isu yang terkait konflik;
2.
Dukungan untuk festival dan acara musik dan kesenian yang bertujuan menlkapi isu-isu konflik dan menjadi forum bagi masyarakat
konflik;
3. Sedapat mungkin mengaitkan media tradisional dan nonkonvensional ke media
untuk berkumpul berdasarkan
umum dan altematif;
4.
kesamaan
kepentingan dan saling menghargai..
Tokoh-tokoh masyarakat dan agama diajak
6.4.3 Pnkarsa Masyankat Madani
untuk melibatkan diri dalam
proses-proses yang lebih luas dan untuk memberi saran dan masukan mengenai pengembangan dan
Dasar Pemikiran Khusus
pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelesaian dan pencegahan
menyediakan forum untuk komunikasi akar rumput, masyarakat madanilah yang seringkali berada dalam posisi yang terbaik untuk bekerja dengan masyarakat lokal. Selain itu,
6.4.2
Kesenian. MusiY dan Kesusasferaan
Khtsus
Masyarakat
yang kuat dalam media alternatif. Dalam menlkapi isu-isu kepentingan atau dalam
konflik
Dasar Pemikiran
-
madani yang terorganisasi memainkan peran
Musilg
masyarakat madani
kesenian, dan kesusasteraan kontemporer dan tradisional memainkan peran yang besar bagi masyarakal Mereka dapat bersumber dari budap populer di tingkat nasional ataupun dari tradisi setempat yang telah ada sejak dulu. Di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah musik dan tarian pada umumnya dipentaskan sebagai hiburan, 5ang seyogianya merupakan
juga memiliki
potensi
untuk mengidentifikasi dan
menyikapi penoalan-persoalan yang timbul. Meskipun prakarsa-prakarsa seperti ini biasanya memiliki
agenda tersendiri
dan dirancang
untuk
menpmpaikan pesan-pesan tertentu, mereka menjadi pentas komunikasi yang ideal, dengan
61
Media diSu/awesl Tengah, Maluku Utan dan Maluku
kelebihan lain berupa komitmen dan partisipasi
dan
lokal.
masyarakat madani dan nonpemerintalmn.
Ikhtisar Teryluan
-
Di Maluku,
Apabila dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan, poster dan selebaran disarankan r.urtuk dirancang rntuli dipantpang di umum maupun dijadikan'hiasan' rumah.
sedang
berlangsung sejunrlah prakarsa masyarakat madani dan nonpemerintahan lokal, nasional,
dan intemasional. Beberapa dari
prakarsa
6. 5 Fartimbangan-psrtimbangan dalam
tersebut telah dibentuk sebagai tanggapan atas konflik dengan tujuan nrencegah terulangnya
Falaksaan
kembali kekerasan, dan melalui prakarsa ini
Hal-hal yang perlu dipertirnbangkan:
mereka menggunakan
teknik-teknik komunikasi altematif untuk menyebar pesanpesan mereka ke masyarakat lokal. Mereka memanfaatkan media publikasi, poster, dan forum dialog pilblih serta instrumen-instrumen
yang lebih canggih yang
Kegiatan-kegiatan di daerah perlu 'dicerminkan' di Jakart4 sehingga ada konteks lokal, daerah, dan nasional (dan kalau perlu intemasional). Pendekatan ini terutama menjadi relevan apabila nrenyikapi isu-isu kebijakan media dan dilibatkannya nredia nasional, serta media lokal yang dimiliki atau digabungkan ke dalam jaringan dan
l.
seringkali
menggunakan medium berbasis hiburan sebagai saluran penyampaian, seperti misalnya drama radio dan buku komik pembelajaran interaktif bagi anak-anak. Kegiatan-kegiatan biasanya disebutkan dilaksanakan secarir langsung oleh atau lewat kerj asama dengan mita internasional.
yang
Kemungkbtan
perusahaan media nasional.
2.
terakhir
Pendekatan
Agar mereka yang didukung
kegiatan-kegiatan, tahap-tahap persiapan proyek perlu dirancang sesuai kebutuhan dur
Usulan
kegiatan-kegiatan untuk mendukung prakarsa-
menggunakan
tersendiri bagi
l.
sangat menentukan keberhasilzur penggunaan pelatihan dan bentuk dukungan lainnya. Jika hanya satu kelompok yang dibantu maka tidak akan tercipta penrahaman umum dalam suatu
lembaga media nrengenai manfaat-manfaat yang dapat dipetik Yang sering terlihat adalah bahwa wartawan yang mengilrtti pelatihan tidak dapat menerapkan ketampilan buru yung mereka peroleh karena staf keredakian tidak memiliki kesadaran mengenai atau menentang konsep-konsep pencarian berita atau
dan
komunikasi masyarakat madani dan nonpemerintahan )ang diberi dukungan selayaknya dipastikan bahwa mereka: Disesuaikan dengan situasi dan kondisi Iokal dan realitas setempat;
.
. . .
pemberitaan yang dipeoleh dalam pelatihan.
Disebarkan secara efektif dan seluas mungkin;
3.
Kegiatan-kegiatan
interaktif
yang
berjangka panjang sangat penting untuk
Bersifat interaktif dan memungkinkan
memantapkan ketrampilan yang diperoleh dan
maslarakat untuk memberi umpan balik;
sumber daya yang disediakan, sementara 'pelatihan bak terjun payung' (bantuan sekali
Berpautan dengan prakarsa-prakarsa masyarakat madani lainnya baik inta-
selesai) seringkali tidak memberi dampak yang
maupun antarprovinsi agar
terjalin koordinasi dan saling dibaginya hikmah pembelajaran dan berkembangnya praktek-
berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ketrampilan dan pelatihan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat sehingga peserta dapat menerapkannya di lapangan. 4. Penelitian akuat tentang jumlah pendengar radio/pemirsa televisi perlu
praktek terbaik
3. Bantuan dalam
pendekatan-pendeka uan wartarvan, redaktur, dan
pemilik/penerbit, karena ketiga kelompok ini
Sembari menghindari terjadinya duplikasi, dukungan dapat disalurkan kepada prakarsaprakarsa informasi dan komunikasi masyarakat madani dan nonpemerintahan yang sejauh ini terbukti efektif, seperti majalah, komik, drama rudio, media cenlre, dan sebagainya;
Untuk prakarsa-prakarsa informasi
lewat
bantuan dapat menerapkan ketrampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama durasi
prakarsa masyarakat madani adalah:
2.
oleh
4.
Maluku
Utara, dan Sulawesi Tengah
komunikasi yemg dilakukan
mengembangkan
kesinambungan kelembagaan dan keuangan untuk prakarsa-prakarsa di bidang informasi
dilaksanakan guna mcnetapkan keseimbangan
82
Media di SulawesiTengah, Maluku Utara dan Maluklt
antara
TV dan ndio di
panjang media dalam kaitannya
daerah perkotaan dan
dengan
fungsinya sebagai 'kekuatan keempat'. Dengan demikian, kemampuan jangka panjang dari
pedesaan.
5.
Jika memungkinkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebailorya tidak membentuk karena lembaga-lembaga media penaingan pasar sudah cukup ketat. Jika ini tidak diindahkan, lembaga-lembaga yang
media untuk berperan
di bidang pencegahan
dan penyelesaian konflik sebagai suatu fungsi keprofesiannya, tanpa 'otomatis'
baru
dari
membutuhkan intervensi atau pendanaan
ekstemal, idealnya bersumber
didanai masyarakat internasional dapat saja
dari
diciptakarurya lingkungan, ketrampilan, dan
menggusur pihak-pihak perorangan )ang berkomitmen untuk keluar dari media" Dengan demikian, dukungan perlu disalurkan kepada mereka yang telah menunjukkan komitnren serius terhadap pencegahan dan penyelesaian
sumber daya media yang stabil dan kuat.
konflik di masyarakat lokal mereka.
kemandekan. Kegiatan-kegiatan seperti ini
6.
menimbulkan harapan bahwa media lokal akan mendapat bayaran untuk menlkapi isu-isu
9.
Kegiatan-kegiatan
informasi
dan
komunikasi yang menyikapi isu-isu konflik yang mendesak terkadang dapat menimbulkan
Dalam hal media cenlre, meskipun Maluku Media Centre OdIv{C) merupakan model png positif unruk kegiatan-kegiatan seperti itu, perlu kehati-hatian jika ada
konflik )ang mendesah yang
sebagai
akibatnla akan mengurangi keinginan untuk bertindak atas initiatif sendiri karena rasa khawatir akan kehilangan pemasukan.'o Di sisi lain, kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan
keinginan untuk mereproduki safirna-sarana seperti ini di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Ambon merupakan lingkungan yang unik tempat kelompok masyarakat yang bertentangan hidup di daerah yang saling berdekatan dan kota iru sendiri memiliki potensi masyaraket media yiurg cukup besar untuk menopang kesinambungan MMC.
sumber pemasukan yang berharga bagi media pasar-pasar ekonomi yang independen belum begitu berkembang.
di
Unruk i$, dukungan untuk MMC perlu dilanjutkan. Hanya saja, efektivitas dan kesinambungan ntedia centre mungkin tidak akan sebaik inr di provinsi lain dan mungkin saja akan merongrong pendanaan berbasis donor png sekarang diperoleh MMC. Selain inr, manfaat-manfaat dalam hal jaringan dan sumber daf yang didapat ,Jan s;.:a;tu media
cet*re dapat dicapai lewat
mekanisme-
mekanisme lain, yaitu seperti yang dijabarkan dalam rekomendasi-rekomendasi kegiatan.
7.
Pelibatan RRi di dalam kegiatan-kegiatan selayaknya didulung. Hanya saja, sebaiknya
kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk ikut mentransformasi RRI dari lembaga penl"iaran radio negara menjadi lembaga penlaran layanan masyarakat, yang selalalarya dilakukan oleh suatu progam substanti f tersendiri.
8.
Informasi dan komunikasi tidak akan
mengernbangkan ketrampilan inti jumalisme atau memiliki dampak peninglcatan kapasitas yang berkesinambungan terhadap kemampuan
masyarakat media yang lebih luas dalam menyikapi secara profesional isu-isu sensitif
r00 Seringkali media lokal yang pertama
yang mereka beritakan. Pengembangan media bertujuan tntuk memantapkan peran jangka
mengamati adanya eskalasi ketegpngan, sehingga mereka berada dalam posisi untuk menjadi pihak pertama yang dapat mengambil tindakan.
63
kali
Media in Centnl Sulawesf, Norlh Maluku and Maluku
LAMPIRAN
64
(n
:}U 4AO
I
6l
*
:t.-
gd!Z
- E *s IE .i-<9 sf
6
4 g
E
.c s
L:
.
.y
4
<E >x ez
@
:fs*Fs
6 e
4
-E 5€
e
t
;?58:$ E E loE g-=
TE.5;
!
,E g.: s
r $:E q o
ici i rg
-', EqA -
E
a a
e
z& n J
do
v't
n
J E
\*
n
v ro
"'i !H
s
3 E.ET
Ffi 6#
a
(n
s
x-E.F
i>
9t
g>
3 HE
iscH{;
e*
EE
@c
F 6s >v<
[!E
sFE
a
6
?
Es
3: fr:
!9'-. E
/A er'
E:
F
p;21E
s€
2,2
gc3gglsEs$ Eg€3s3$,
.a
3,.?
egsF lEE.leEs
o0
bobos ac?
o0
\o
z
F 5€
cl
iiEet
$ErrF EEIEi
aq }E 5': !.=
g€
d
qT Lrl
c{
d
ZE ^F
=-E
<.ll
cl .)<
B! q,
F
d I
=?i r
o
a
a
a
x
eil
ct
I
(3t
(:n=l iil !9tii
€fi
n
?
El
E E Et
J
6 I
U
o q,
xx
3
a
ro2
fr E
rc
*trlE
z
tg :3 +lil
b f -q tr rA- d :7r;.i :c t:^
rillF
J a
! c
$* €--Sl
J
d
€::F
i EeaS ? stq; ik i e ns? A
;;frE# fl6r *5p'I
d
!!
E
aa
7 &a
I 5X zi.
U)
fEs
$g#^
EE>
4
E€ 5 E!E:E
$Fy*€F 6o\
€6 * {' -l ^ 0h Z'
-iY
:l
zU'
*liil
or{
.bl
sl
JJI
dl
I {:39l ;trfi ,,<
t>
H!fr d q
d
--E €o
u e
f
I
i
I
*El dTI d;l +ql
K O ^XI "
z ln 2a 5E d= A.9
ql
;El X.'el
vEl E ;iul
sar€t -*5E =d,Ft! CL
4 a
ol N-l
€
iz
$g 1€l
;El
sH 8tl Y8I
f s{ifi =,itr G
u e
a
E
||
.,!!
c
1-
P o
o
a)
n
nr
4" 9€ IJS
6h 9u d.z
c
L4
6e,:a
T
att FFl
I
a
o
A
a
qEsE$tE
g
e€#a nIE$
Ba;$$gEi
d.
Eic€:sEFri
6F ;11
Ef, gtigigii, l€?{{f; Egd.5E:EK;
eA oar
a fl
EEgisiii, gE E"ESSE;€
F rt
o I
I
6
tu
F
0 q)
.=
t)N
EJ TO cq qv H? tr o
a
l..:
6
q9 iiJ
+-Y'i E udlii 3EC2
H9
i DE
.:ddq
A c gx
F
il d
rt)
fir *
*
H
1t
*
F Cx J
j
--: c =,b zEi A.? LEa &i
6t& ,.2.;
i.3= o--
t€ S*Pe E s A€;5
t7 OA
au
a
-E E;? -'d=
=.c -t* c h c -:6 ; g F
I ot:
ev
*€
)
E.e .. j
a;
:E,: 4-i .i *i AD y'3e 6.9 oiiv NE
z2 o-* q* tt
d
soo
EFbr
.r
:
5t tial? ;u€ Hi'i gigF Es -ut -'EY 3.* E axx g;= ;€? seF;;a aze a4E
d
E- ! lqi
6l
16
au
sE
Fr
,
:':
rE =:re,i€ig E ag.T H€* E,:I
:
b!
c foaCi ra
6
v,
h
U')
N
all
€T= e,6 h
{s
=ou* s? !1 : I E= 4-, Y,* C
5,E
is6
^E3 rq
I
g
e
E17d'-
63
A€-E
,l. 6l
d
o)
(J 4)
l.{
a
,l
T 0
raq4!* o (Jt-tr
o 0
IE
?i
s
tl
$
q! E6
0
=6
o L.
gE
,ra
Fl
EE^
a
6sl laps
E
I
6l
I
N
d
o{
EH$;g
U il
N
N
DO
co
s.5E
2
N .a t'i
:R5
E
9;.T
-E
.c
6-
VI
rr
cx FV!
c, v'1. d
r
N
N
r
|Z C.
v'!.
r
C14 Eql
ov x9
':x :r,
U
I
t
6l
Fl
Z
I
t5
-.= ?
E$r
aa a6
EI
E
€$g
6l
U
N
6t
I
0
u
E
utr do €t
00
&v)
t33,
zd
N5
x<
i>
*
a
o
> i:
:
f-
tr
gs
.=
F.l
c t t 0
ts!
+{r ;s E:?
al
\o
t Xd c! l.!
E {alF
AA
EeE€ts
ug VA
I
M
v2
i I
C
isg;gfs
el
t0
ig$5Ene
A
crX gF
!
c
o
E
x6
I
S
g
iSsE ETE I. dox!
i'* r':'
aa
4A
BD
Q
q)
U
Ec
tFE F'€ d
.5H
^-
'to
scoo
ErBtt N F 3"E
q ,l c
B
s€ E!3
:6* 6 t X E6 E€
-J E€
E
E s E's ; -s€B€ Lr^
g
iHsE ATE
B.
HERb
B'rri
sEBts€ fi i gBF$
O 5J€
p'$
(u
E€
uoi avv E i! U: ;c: d.Y -
Ari b.s r(/)
F >!
-E-J ss> F{ E,:
'e
t E} 9q
tsf:t€i 5 FgE !iF; > ts oao.'!a
aA
=& til
s6
-rE vt u,
;h
.q
t<
g0F Fd
e$tisEEFt
MJ
'E6
N
Sori L
6
sFs€s
SE E k l6gE
i$$EA
i.l u
i:hF c )!
(.,|
tl'
0!
q)
?p
'
a 08 o
(u
aql
(rl
E
al
gt
!l
J
i:o
f; 5g
osl qo 'ai
ia q=,i
PE
tr
EI
z
F"9;SE+"sg
e
gs8
gEAIE
o ci.Y E
Ei g E.r" E g E 3.ai EFi EEiE E
@
b0
!a
f!gSEiEo" € nt t l,E,1
'4) aD
c)
6t dl
c
gEg
Ha*
q
.Et vl F
EPgEE
EFFE:,38i q*€E H!EE+EEi
gif€EEH
5d: E >ri:
NA
o
q
2i.z
' , o-
0
$
z 2=
F
tr
itAie !6U!
LO E. d:
id
I i(
c
J'--:
o EI
1?$$gsa
A
d&
{)
a
F
5
8 c.l I
3E,
< -E.1s> U I trl 9? "F{:€; ^'a
(n
=
ti o1 )JA o5
J E
_E
6t
,
H
J d
3
8
t i*
q)
F
€sE 3$u
6
I
i
.L
rt6
.=H
o0
!t do q5 Ych
-F" oa6€
5m F -. o i ii
903e g?E€
q.E E s ql C -t t = s€
fiiEB cct 9a
a vu .'5E
)
5
9-n e-d v) v) (A
's
sE.L X.=
-'a
Ei u6 '; '$,rB$a ;E gS
EEA
$s;EssF
E
*F aF q@
dl
; o oc e-.9 $ss;E FEE*
q
:F: Eg + @)a o'
.{
EETEE
^so
u
r.E
EA oi
\98
r6
st ,ON
oe
i
a.! b0a 5oo
NO
&
EI n>
E'g"
eEF 5o -
u d ta
\l
isEigssg, \a 6 q!
so
q)
€ E
,5
co
d L a 0 i5
lls
p cq 5rZ= E AE a f .i
ic! ..= E t4 € E L= €
ur
n
.1,
?;9. 3 5E .EtrE
x.E 6t
E> b15.5E v, EA J^C
AR
99c
ii
J \6
d !
ggE
E ts.6 (c sl. b, O.o
La ,EB F.,: <
!.
5E
i's 6 6
g'b .!"EE Fi
tr 'q) ,2
n
t-,r
9; --r
0
ta
c)
Gl
J U
E \d
E
rl':a .ll driu
gr5
U
3'6D
^v4
a$t
.=A4 (! J UE
a.l
a.l
Ei JI
O
i ;E hii-
Eed atJ ox >rd
E hc
95 E, FE3'g Hg; * E55 E 3'60 ,=l( d r/ Oo
5
I gt
fl
xo
.v o
9,'E
H
a,,i{ 0c >ic c >rr{ o i-a
g E.B'H daEd
:!
EJ= g,'s
H J< (€'* x
v
O
N
o
uoa
N
!EE 'g.as! T€F d 6
x6t
rEl @
*a
(u
JJ
C)
o o ac h
./ rt
o
o
JX .lJ 4 o9q o6 t6 0.
{t
N
z.o .Ex s=
::o .-o JE
€E gE
5b
a3 €ts AO ol
N
5s
./U'
c\|
5.E a J'OQ -e.r E e3 Ed E{E rx .oC \oE C i'ies *.8'A \O O.it SooO
'g0
a
o
ta
'xE
q)
.-AE
b.g;8 iaEEE E;xol
f-
.-
E
u;c*o
'F*
O
a
€
'ta
65 E'A SB oo.
04E
.-6-
g
(n
,Gl
f*
z
Ea* ;('-" r saf;
:gEe Eibs 5 F F6
36
o'hEU
Exlfg EEE.E z
6A
E8 9E a)( gN ax
sts$ EE oEEF
art !a= : ,:l 9.= o.th
z
F
,:9O
6S h^
lnjj-
6
6
z
crn 6 |
gfgE \no
I
lr
.€< Jd
AI
.98 q
6i
EI
o 'J
OE SIEE q,A
d€E
\o
J(
-v=
5
A
?R 5
d
ro .9
Ets-r q c 5.Si
€6
5b rA 5o Fc g€
*6gri: FEEg ET*
,x
e€E I9E aa.o
{oPe
a (h
I
!+
rL
.t g
''do
i{ Elotr .?
h.6 .!r J!!
o= v, .4
aF &i
,:
,!Jlr! OE
IJ: l.6l o:i
ut.=,
at)
l--
00
e5 F3
.+
H.o JA a.l;
c? (la
6r=
a3
^tr d* s:
Jl€ o= a,=,
cl
.-a EI
i
6l'!
i
H
z
b0
htr a) Rt q5
&a
6h{
x JobI)
IE
ln
E
I
5R ZN
o
x<
E
E
ig$g$ggi 5FF#.8
*t E
,tl (l)
5F
b0
e (!
6 \o
x
d
J
,
'
o!
.J
o0
r
F q)
(h 6
I
N
N
N
.i G.
N
N
z
2, 6
.i 2
z,
.: 2
l&
N
N
z
2 .f
!f,
.+
J
N
N
: t:
2
\q
?
N
?, d ai
:
A
N
N
FI
2
a,
oq
lq
€
A
t
4
ni
b0
a
{
'J)
V1
c
e,
z4
rn
v)
'{
{
H fl
z
3
E
14
tr'
if
q,
..t
E
r, c q
b0
s R
€ €
{
'$
L
.a
\ I
? :
}
E:
t---
6A <{O! Y ^" - + #*e'iri.e€o
E',g
tr:
a *5 aE -:;9 91,9 F x9o vvdJ
:: ':;: c.* -'
.:a i:N.
:5 mE !;3N
E
(t5t
aggiggiii -d)
x+.9 6 Fl 6l
d
'f
.:l
!-E a; EiiilEiggiEiE 2 3'c 7 A 7 e B.:.!'aJ 6€==
{
4
gE€
Z
n>o
lx?*s? i.rEieB 5 6- U2 E:,:ftrso4
c5d38
€ 3 i€ € giE#[E[AE2EEE id#gE u= *
EF
F
*d=
n
N
€
sE >x 'c F'6 ^
::* x,ya
g
-'^'F-
=.r o=uu g
, ;.- ,,
4
i
o e
l)
t!7
*-,-=u tr F t'== =.E1
DO
E
5#Ei-:
, AG
.:t I
6t
a
5l a0
!|
€ .E jEz = i:< .9 'E
o)
F( 0
4)
EE dt l6
+E gd
a
q :p lto
i E E.E€
^"^H'
f,o
*g*F
H trI
rI{9E
iE>; o'50 q
a.€a ,!9
'lb
a
,ll 0) a
\o
6 I 6|
( crl
:1
€
z
Ei E ppi ;92 2 ?2
i*i3 >i zT
e
v
oc) ^ O€ o
EE
r
FN
-N
>.F rz
<2
@
J
z
':::r
i5 fgJi:
z I!
h EE;{ 3 1pt 3,e,9 e
c v)
=5Yg!.rtrP =47; E E E-):<:i Fd
I
€
oo
9 o
a^i
u
^o'o ^il 1?=,8"!:HH . ({gi=FHH'.s* uzaf.;ti;#
=J2#;#g+$fe.$
q=o.q-.rF=q?
e qi
z
,
ir
6
6 cl 6
.
.9E---=J!':,.^
tE
I
q)
E E
a$!
c.i
L (n
tr '
*+..? sa-cI' :Il
a lr
-:d
aB,!
?2EE E.:3$ AlEr. L<3i:>
EJs2
g
lu o
t€ gastt iSaE? qA,AE;'EEF€EE'E
ETEZ
AD
-h
lo x ^-i9fw,].= 4 2,! i.,v, .Y /ttuaF.-n
ex'a-E
{g: Ei
:qE"€*
€?E Eg,;
s{ Fqi
E go*: eJ
€
-.^X
F'f*F*E
EJE
}::
AB
€EaEtE
{€ E$E* r .!EiE-I'F^i g* EE€I
si:
E F"$
F.B;
5=b3bb I€I CA'
E
(
q E AE E EgAE' 'Fr !-F:,.tG lb.ats E e.F T
z jc' aq
t F* *t s€t: E F::t
iEfiEg€18€€*$f : l Efi I-E E'a"t.c:Z !5i3;
ELiFI o d u.-.J
PE-9 o €
{t
f,a$.
q,-
-JiEdds:d€rtJ:<:z
s*
d=
f ItSA Eg:
t-
E
-
E
"
x*
*lc
9"';
r!*i*?3 g!:scErr &64>id>>
E.3 - Eo € 3E Fs ^ 5.J - x -:r! E cir.E E A-E E
dgEdi€df{
Eli
5i;
Et4
a' n6n
n N
$;grguH:*HH
-ll X 6
bog IT s6 ,o-
U'
tE?ds$s$$
iE!ss$gn
sdl !- P.,l tdj
c*
el
r-
EI
6'
6
a)
t 9g ra6 ).J
a
.=n
do
do 9b ^q
:,3 -N
H* d<
:Ze
hF E
5-
n 6l
P I
€r* d
9p
.g
$EEsE"Esnn'
9iE iE!E 1H* o?FEPFiia;fl clOh 9=.5dO€
E
cq
^
:l
o0 q)
F
t)
sgiggggiig
t^
c
s=gE $
,;E i illEI -95Es 'c >, c
r:9' 'c
E*"Pr i a
3-3or
E6 5d dG
iE:EEi
g?i€agg
gb
$*3Bs E r€ +.q
I s* E ! E
d -
ts43
a
FEs ${ d
d
q)
(l
2
Oi
$
dE
a.-
E$i
I
tt
c
.:l
g E
6l
€
E$;E Eg
'16
€ q,
tl
E
6
t
b0
b0
FC
:gtrt *:,,
mi3
;is
6!
:o-g
€E CA Lt
acJ
P€'* >6
d
E
F"= FSX
>o >\os XO; q Et
g*.* q; ;F-Ye
i
E
EF* XH:; ;;E3
fFE*E Faii3 E+ E Ed3.:r g€f
iiiEE
EEfr"&E
gggf$ffi's€
U)
sE 'iA5
.!r 3 'o: r *a€
t!
rg;glggi*ssE g*g
&6
FCC
esEF
gEEE$i
2
3s;
q o c=tV € .J A
FE> E: F'B *" a{ P {{3
-
tr
a
A_ &e7a&
€E EE.= -= r
5.tc^
00
ilc?F < 6 -'
Eg, € H€ FSE i ;F
6E
s
bo
x
FgJ
!E#
Et
H o
ts:
:EF;cc
g€;i
*ic r:c
u
E
J tr >&!
i "* F 3ri
:g? HEgT
(n
-EO
saEE
FA c)
oE€ -r!
it"{lHts :E* r'itT
*EjHs
L
E!-*5
f,=
U)
!
4 "d ocx q6 6
P=* e
Id-:
;{q Eo
-EE,s
a
:ri s 3€ a95 )o i!
dg);
ii
B
E:
!
al
a.E :q -!d =iH= ! E 9;EE ',i6
s
C)
E
5
Eieg!EE .B Z€ X E PoB
?H 2 ds X 9o 9o ooX oX
=
6l
8 o Gh 'Fo€ :g'F.504
cB oo SF
R
=o
F
q
hE
6l
'c)
a0 q)
*P": il: aH n ' i*sft-"+, 5l
E h
.6.
9D
6l
F-
E
5
6t
$F€{$FEr
^6
a.5 .65 * eg
x
5, F
g{s5 oojp
ox
ex EC
hO
o:r=dti (r50atr
R
s.. H9!hs
}r
IE
zI
,t o
z
s
z
J
e'E
€E$*E
d=
Ft sgE
s .9..I
{ !t
Fl
tsEZ
>o
;J! t .i.! € S^
edllE JFCCX
N -E u.:
.E-E
-4EA-h-r e"1.
^i 9; t o=S
ro
fi€: H
r-
tr
='= FEc
EZE 5 Hs a€
E-
: =d gg"\
r"+t ;Elei; gge,;iE
c
3
-'E
,:€i
-g? ?.'a
EAE
;i illi*s
>
b,z* l'< ! 5i .P€ !arD: a EE?AAS
frEax€
Ee a0.E
t!#: Fo
E
saiasgtggiiggII,
dt)
l€€
F€;'c+ g
S.! >0.:
H
sp96i
E EPEE
o
OL
sa oh^
,3qE a! trb!
:h
t
,B
E;i g;
'f'd€ . x,E
!& *€iE
h.=
Et
c{o S t* 68 S ds vc) ItEd.XtEd,;{Eg"
€.E 9.;E E t $g
S VB
H€ g€
i,E€Egi,E€€93"8€fi9
6
,EF I
a
,o
tuai?: z
2
- .'-
.E
IE gEgf sD=
39, u0
d vE
(u
C
i;^-l
6t
EEeg$ 5 H5*5
l0:
a
;P z,d E'E .:t'tr ":
*
;E.OF $EEiBFg F;T F F
6l
c)
o=to; (/),--.D A tr
6Sr!=.DEE
d
a
oil: &i
.e
s
ic I
o
t)
i
q ::"€g^ s g { ;* gE sil +; isf
r$sg$
?€#Eg
i * SEpE et ;F€ g&3gE}FsHXF
:-60
"5€ eE FI'il 1F EE g. "i€ s€.:: g
.:( q) (t)
q
E"+EE IC EE€*
"\ g..HE
E €:"F;g
ta,
li
F
EAEg
4
=,fltE
i HE; iH E.A f€€Er _h
E
ct (u
d
t a E
$l
k
F
6
o
*
(
tr oJ
F"E*
€EF.[
Y 6 t!
at
ql
z
a
HS€1 : tr bo.o
h
'l
gPi
-5a
E
,tt
(n
Ei"€
g
g6 s 3 :s EE tE'*: € 6gl t EiE l{;s:iEi L: -E::FJ isie€553 = (l]
v)
-Slp Y 6
*gEE9 ,flE lE8=
o 7
oD
J
b0.1
-d 9cr EL-
E
E.g a
i{itc $aEE€
jgres€ p€
gg (l
is
96s*EsE$, ;o F
r
E
3 a A I
xdt o 8l
(t
t6
6 F
t
9l
x(
€
$
r-.
bo
b0
gE
I 006
OH x_
d6
AH
FJ
Cd oa lz HE 9c cnd vo X> .q> => h; ._a vo Jo 6o Fbi dd xd 30F a.A ox H5 Fb 'o --0 ^q 66 JA
,{
9?d
6l
L]
-gb EE E-O CLE
*;E !ot
!
sc l(: qJl a-d EJ ul €2 ,t >\L >\L t4d o6 =.v =Gl
,
c-
o
I == vtF VH vo
C
J lt
>o >o
x9
l: E
>\
b0 oo
do
)4br
hd dol
d() J?g
a6
q o
x
F?l 4€ E'
@
=o
:T.E x.o x ,-€ €L c i:* E* GE dl ca o o.: oj fi> #6 E5 ei-: J 4J *; t9 EE
,:a
o
x
x
j
fih
f.l
siis
G ?a
a
at
o
x
U
O
o
.ja
o o
yt
-.o g EE S EEHb
o
ts d
so 9"
lto
€-Et x E.E FT Ae o E* X=vo
0
? ao= qod: O- L >\J
o
,ql F
tt,
?
lD
o
o
o
o
i5
E
V)
o
at
{t
i
o J'
G
o
H
oddtv
o
!
x
o J
o J
o
x
J4
v
6
o
;trSdo.:
e9c
0
I
o
o
o
a
o
o
a
O
E -e.l F;"4 !
-'F
F o0
fi
LIx 'r=:
bl)
.t
I
J-ts FG,
€i
(h
o>l
4
J
xa bo
bn
of)
b0 ql
Ee
$E: i,9FFF rt
'ts
G
at
(A
>i (A
F
*
x
x
J
x
q
o
a
>a
ot) 0)
F
J
lt
an
(u
0
'
a
a a!
li t-'r
ub
c! o 9/ al 6+
J L
v
ll€
.:l .=, 6 E
d o
>i
c
s,
bo
on
o0
c)
bb
o
o
L
o
o
o
o
J
6!€ .-O
JO
sl-
6-:t 6 '=O
G
A
'F'A c'.E ot! ota of! ErO
\'6
o
ta
6.:? 5t ,2. +F
€-
o
IG
'--
:'6
€6 ,.'
: { \d
d
6
2'6 tr"; 2'A (,, t! otr ot{
o3s
Y 6-vo ! '=O L.= o (, t!
3
x
::c
(u
a)
o\ ? i)
6 (,
Y
-t
K qt
o
o
U)
at)
"q n
z
o H
u
V
5a
g o o o oo o J
a!
€
{s -r 3 f L
o
6
r*^
o J =
dic LO
d I
.!ia
d
c6
c
E,;
t
a0
'6 E'trzG -5 '5 52
5 ^o
2Sa
rtt
F
a c)
z
X 6t
J {)
F a
F
( c{
qJ
Lr
F E
.'t
z6
c
E
EE E'g
'a €E=EgE:sgg fr A E E; ; g E s
E
g. z=.')lx -Y-60
€
Ee-E:--roE
aoo -E
f-. c*
6
;=S €s.
e
sAifuEFE
(J
CJ
EJE
,;
Ei E x i:!98-FE Y:26 )izy
6 4e
?
P
:€ 'l
a
"r
E
; s;iEX;ci E ggEg
6l
,t
gE€g;
3q, *b
E
E
f,gBg{;
tL-
:xsFS €-v.E> a 2 ^ et-
E
f,g€!
al
3Y
il
<3t: r-tsi
tI dd c9 tr .l
o
t7
isH ?92
6: pbl na d,z
I
o
h
9.0
&2.
c/)
4ad od Poo F9
!q6
5h c
o
v,
?.: ,t
Ei
6
€@
?) v)
'zE =d
s !^
6.:! I
z gJ
U .J
a-
E'Ei
s
rcjiii
EV
!*:i
qlE
=..
N
EX 8nn
9sfr
E
qx 8nn I rirJ
N
al
cx E"r"r
JsI
A
x
qt
'a4
€b kt r.
t:
.E€ eql *g
I
r
E6 =A d6
96
E€ EE
-;o
iO Nd
6
=
Ia
q>
-E >o 2E
=t EO
3Z
;J
Zts
go
"l I
EE ^sq
,)= E.l
d
6K ,t€ 9 q)
6!
g
Abo
d
>, It q)6
H?
>>
2{ ?-a ;
Eo c!q c6 (Atrd =Dv
q
ztA
2e
xr
r
z 9s ara
qpB
y6 O^
E€ q<
Eg
N; 0^ 9 -o
EN
o
{€;E
;
&e Foo xc .Fg
;E
Vo
>! :X
Fl El
xl =l
rlj 9l El
5l
E€ psl rotl
.SI
@;l :f
z'e 9l c E 5r! 3l .E AEI h6?l ds El !h ^l '€o tsl (€.1
2 eql EI rF
p
x C'
I
6
z
J
F
i
an
, 97
o
9l i-l
I
oo
f-
;g€g, EuEu,g' g" EF pd i-o tz
I t)
tr @
><
cE €
ad ho FN
sB 5 o &9
e5 o) P6 00
58i ;}F &.= ^O \.= Z au,
e8
3rYE E;gE tlt @z tr
=#?i 6
,
a f
r-
N
d
sd
rl ql
4
r
X d
E
q.
4
oo
o
q
o
o
ro
DO
bo
o
o
a
q
a
Ae a
a
x=
x: oo €g
€c
>a (r6 -?r cut
,:(
j
q)
f,
rlr
9
r= tr
n
t
E
ar
d
(u
c.|
N
o
oo
n E
q
s4
al'
;
)R
€
)
>
N7l
!
io }E 6!C
F A
s r-s
E
Gvj
6
=9I -x:
rfE
Eqf.
95P l.;9 i.H
6)
d
aa
u
r
qt€
6l
o
q
\o>
E
=o i;a 'aE
€E ooJ
@ U
G
(,1)
>E q3
*s EUc
'a0 c'
(r't
i
?E >E
(a
.;
q.)
oc
fl
^t:
s
t/)
-E
,j(
E; NR
hd
UI
a
at
F.; *v:
6t
=r
0: o0
SA
3rt
e
U
E
CF
6
q,)
E
x EAJq a q='
'* eE E. 5-;: 5: EgE E;.E )76 F -U -r E g5 e d.g E !€:
AT o =d
='
Z
2
5L d'E
' I
,
EE d& Ev,
-E HTIE ';:=l \oo9
FBEE
d
:,v ! .;i
oi o!
i
N
9.i
a.2 d?)
E t
o
N
9€ '5 fo9s 3oi od EF
€
o
.j3t _ f€F !cE it'E-E Ed i"E l.^(
[
UI
o
oo
-oq
!r d a
.1
z
^p 9q
a{
b€ ;:
B
,o
o
q
:
co
\o
trdcql
i;E
456 )ZE
S'$ s F .!
F
'=.
E>F
>!x D.6 LEO - ad.a
x
;3 ee 64trP.x
<.1
EEI
t
=J6:
F
::q
E.E-E
!s
EE= >> :xv
E
* ;6'c h
no; =d9
tr i:
=-
I s-B s>E
ii:
el6 ; Ed I:;0:o.2
it
6 oln E F €1
@ o0
9.e! a Ecl 6 5 tr ^-:6 s 6 =J*r2 ETE=I Iq sx:6iH x
!:fsI iiie
il
F
E
s$
:'csH.1F
65
€ E€!9: ^=E;5 F: t! c 9;EEE QEx.p SEE F ;€s3E EYES s; 8s ef€ - :€g Ei
6!
gB
-9
E!Es =
I x
-
EcF ;3.7 E E.Ei a i eE
qE
€F
?€I
o0 bo
r{
X
EE:E cY E
'i
H J
!eiE F
F.
L
o
2,Zh
cF .E-
g 3
.; ^E 'a9
6
n
66
> ' ^.g-E€E
..G
OJ
6I psgEsf -._d
UO
>
Ea
agi F35
T4 -t: AR
>r! .E-
!E -g';
6E
Eg.
Eg€ gg
cd
'a
9i
vo
q| at
*F Td
aFc
.? g.f
5
q6
.il xY 6 5F
qt
& 0)
I
lt.LP €-E
c
FE; V5-:-
oo
>|
q)
F a
a,
6 X tx
J!;; odx:
6!
xaa ^IEii
O c i^
ac!
E- ! ^9tr; -Fo/ .?5E H,1
lr
i
r
!8" F}
-96s :14 0
6l
F
a
or
I 5a-g u.
o.v
J.c-
gE,
tla AEfr
-= i;
th
5
e o o
o
o=o o=h o uo ado ^ cA
n:r
F F
E!
l;E i3d iis :38 ;t= J,>Z
^., E9i
o
cFc oxo o=o o 40 AUA ^ Ea n:r
d
4
Iq
e o
o o
F
o
-co>9 h=h o ou ^ti\otra
-co>a o=9 o so a!00 r c^
o
o
r:r
I
-troEo n=o
o
o Mq ^d:otra
o o
-coxa o=n o @o au0 ^lJ- c^
c) F
J
c)
tt,
?a
E.
,LJ ri 99
ut<
ox E6
o
!n O=
e
x I
=o
\
N
8.:
q
a
o
a
z
o
I I d
E f!
..\
ql
z
n
u
'
6
t
c-,
E.- o. E'ed o oo^
6t
6 o
xE!€i i€Et
Fi a!
F 6 q -x E: t4 -x Es 2 (!
!t
c,
@
oo'5
Oo:o .+ O.tr A
0
>
o 6 00.i ot:c
.:t
a .!
u)
e
;.ilt E€ E g
;6.3
I
.-a
-c'F
*: Ea0 gd
F.Bo€ c F F":: o€?
oo
xa i- .F't
A
-m
ctr
EF
iBl Y: -tsF 6H. Jbo oo -g .Ytr Lag
-ea-x=
,=t .-E fr n . f;t 9J
= R
E
c 6 Q
5E€E! )4o.h i
ll
FS
6 d O^
.r! ('0r5
NO NN
4'e
a
LC
Eiu gR; xEF t;iEf :85 ..q dJ
.!6 ao
t E fl
s
' o
cn q)
EE EE
P'i
-0 a€ FE
a ,:a CJ
u,
s
a J(ll
Z* *g {$ 4.? & .e= ci
ci)
9 X-nd-l
{:
q-6{ Ei
=<6 't C
E a!
z
D '=n
:5 qu
d
z d
.9o aod c:t QN = co
*.8 = = E5 -u d .t) '=o
x2
2
c{
@
F
d
t
U
d
EFrt
'r H
'a
c
a
z
'
a o\ e.l
(! q
6 c\
.tl
o
o\
x
F t
z
F
@
o O
q
A
z
e.l
c.l
z
o
o\ l!
'
z (u
U 0)
z rn
.'l
6
z
0)
z
6t
Lr
o
v
E
F
B
J
c-l
o
v s
6
V
6
V v)
c-
oo
F
rE
:o JOn
E€ €5
Es
c Fi 6t
6
' t
nt
J Ci
ot)
b0
6* PEJ iitrS
v-E
0l) ar)
o ?
d
I
>E_
i 8.4 6nz u.? E
J'
g b3
!0
60
I
x
oo oo
d)
iJ
66>
E
ca @
€
n
z
F
@
b0
U
bD
o
E
x
v
x g 0,1
x o
X (
u o
tr
i
c4 g J
o0
.gE
x
x
s
q 4
d
7 6{
o
a o
E€ dt dL=
E.F
q
Y.2
E
Ess
I
'
e
o
d
4
u0
d
u
o
v
a
o
a
3
iiD q
z
E
P
I
6
'a{
z6
N
3 E-
Et €8
U O^ >= a,!t o DO -ad
{
6
'
c
d
o\
3
a fa
i>
o
Eg
a
Xa
a
J:{
.t F
o=E * c* Y ='o
{
t>d
d E
o-Y
3hi
Xc Hd
EOO
<6
N
'E'6
d
3 !
l(
4
N
l
oE
no
€
L&C
, o
d
5?
t& t)>
6
<.! o UC P x € Fg X-g a ( EOt R a# L& A E
€J
e*
6= .FEJ
I
J
a
60
xii E
V
_g'6 E
=b;
e
x!q
4
et
)a
ZX
F
L
Ei
?'d 9c e-= .=E
x
gl
!F
:b E$
N
>i
6
c
E
e'6
8,. E+ Y'- =.: Xn >( >a ;r E> EE eg
EK
z
0t)
q
E 6t
c)
U
E:
EE EE -eq
N
2
I
4)
:
z^r EK
t-l
E= :/)d ':, {)
.Y 6 9
sg >: i-:
HR oo
E*e !:N (!6 Vo
o q
6
!H
N a
o
o D
56
660 V F4
i##
'
t
2, 2,9 s!
5iN q-
n
Jd 6r l!d cd gr;
E,3e XF 5 E9 t(a d 5€ v: PE! sx \'^xc ' v
*3 JN
-o
E5
?
U= fi
o
tr ie 6x
o
v;
Efl
g\o Vb4 'N
i,fi ls$ ; :P
ax >J aCA
rd
&
.l H9
trF dr .oa
ooT
vfr ea6
8
:6
?f
U
>in
v
b!. EO
o
6r?
C:N
'4R 'a
:s vr,
tn
rl
zct
E6 E': ,:o
>g
a
o o
o
oo
tn
oo
d2
:l a
EE
:3
o OF ZE E: t4a a/ vR Ea. s! e1 |:!
E: v; 6F
I
o
-
n
;q
gE
zz
3,
ge
9? v-t <E i,!
L 6t
z
oo
.Sn
o
>* <-6 d;s
;6
n
,q
EE
ii
$t*
.q
d)h
:s €E
v7
al: trm 9e:
'a 'i o
E.c -:d -*o
ox >i)
&
2
JN
Btr
.2
z
N
3e, NQ
:
JV !)N
tr- l- cn n aq\o
5
a
,o
!q
d6
o
oo
,Eg€
FJ €* t rr ?s I (o '^= !i g €E ,k .o
fli5 6
a
6
sEf ctrf zde
: x F
tr
=F
6
\c)
,F
Er
iE 6E
u)
rl
I
,i .o
@
ga t5 nu
x3 gdE 1 EgsES FEEoc
t! F
!! ii gfr
s r E oS j
Es sE €p
t S*E*€*u,E*
€ist€
csEgSgE#;EgE
E
Eff€Ee s-e
r€sffi rE
'd ''6\;:
EE a9
Eb 60
3is3
x^ uo b0^
s$$
N :16 N;T
F.-
v'a ei4 t;
5
Did
a!
)a
€g
iJo
uE do E8 5g
EF
x
Etr 6 ':i'lr 6l6|q
r b* ()FC'
Ll
0d 60 2n
{
EEg $E
6A>g
or
g rt6
EF6 dq 3sa.t ?6-Eg ;r
tfs s!
s.: aa
?.b
9ErBE
r
: F8E EE
r! c
*F =61
\o
vA =d
\tn Y6 ^x :d
k
c
p
x a &Cll q)
U GI
Itq)
lal
=6l
*F
E!e clp9
ie
F9
.N
!49
i-^N
E':,9 6.-
g FsEEe
>€EEE
€
\a
p
6
d
€o ':x
cr< d\
:h =N
cg
a
N
.o6 ':x ..oj
c{
cS E*
fg
.,
o 6
q
g
,9
o
\o
6l
il 561 so t{ tl a
t
6 'cE !E
FE
o
h
at) \r
q
o
n
/) ia
n
€
a!
o
.A
v)
u no
x1c e E-.E
€d
E; E€g EgBc$E*t
z
F
x€
5L
u.i uo'tr.ots
h
d
't
;i e')i ao
'^x
E
I
a
:s, H X 'i
*5
Ea
t-
QN
E
I
a at
CX dr
,E !:
ta
6)
N
6 € rI
?.b
t6
.:t
E
!.: t9
a
o
€ ci
E.i
6t
p
>d ct: .=o
>u
'E= sq
6E Ag
=c€E s E;E aar
a
00
E. oo
Je
-or
lg
ca
6-5
I
oo
!a a)
x B..e
ES 6fl
f,9>s F -6 [t E^ E sf; i €.5
U)
g
gE
i$
!?^
.h:
>Ei0 (466
v(t od do =11 19
oo
3= 6({
ri
E
N
o
A
!'*
s
= g=
b0
E.E
5g
€
N
a
d
qc
z<
S
q
a
,o
,g
tta
s*E A= b
.!
E
gg€-
t igiFE u :00
XE AL
= E!
*F* FE.E€ b =
-6
d.-
a t! at'
'=
v'-. ax
I al
"r N E'E r.g.F!
zq
EA tt og 72
'g: I $I ;* fe6dE E- tr ii F -g *': o 3'; 93s FE:s IE i6 gE t t F.1; =
€
€
A
gf
6
5;: 3.8 g.E -Es no En t i3E; bFi E€
h
SI*'iii
c) c)
a0
bl)
6
!
(
x
.v 6
6 o
e
d-or:
E:
da
E& j,-
c0E
f
E
s 6'
a 6 4 o0
I
€a
o
r
6'
E6lt6l
€
€EE
A
&€6
,
n
I
€
x 6
F
_vd-i
r5 ^E Ei g€ rRb9 E6iCQr
6l
L
;) &a 6t ts
.l{
6l q)
ct
g.=Ee<
5 E'c S.E G
sF
E.E
t,6 Fr€
l!
a
x
tt
F5
EF
r-= F:
!s FS E q63 1.dlQr
a
E'C .=o Ft4
dC
!s E8 $€l tss .{tr Ioo 5t sE TU
E(6 do
HB
€B
E$
s$ I
q j. q
I
g
x u
n
q 6
Q..D cb
t{a
€l
E.gl
vb SE
<5
ea
3
3
!$
u
t VJ
I
i)l = :d a'a :-Q
a
sF s$
)1
!$ F
q€ e0
3Ei€l i:E
ec
s$
sEl
-t E
$rsf E
c6t
-st t .:l 3.t)
G GI
tt
€4
j<
3
U c)
*a
a€
s
6t
€E
n* ..^ z
u oo
E
5
1{
cq
€
.i(
a
!
6
e +l
o 0 e
d o
q
€
{E
'Uo
od
6E oc
4 .H
E!."^
IFf,H gB
;g$r
Ee"
Bi
x o r
B
a€
x
F! o
\= Jqa 59 tl 90
a
'l( o)
E. o tt,
a
'3i *g 60 qoD
EEJ s#
\5
\h
HF
RE
A:
s{
Rt &6
s{
4
tr tr 't
6 qt
z
E
hE EE
:ii
a
E-
uo !o
I
o h
-* \t AE AT
34
al
{
v
::e
c2
;q
It
:q
,a ,n4
r\ oo
tr
* .F
,;9 €x ,gE
'a
9 !, -. c .:a aoF
Ei 9= .., x i(v; -o
)1
!'=
.,J
v)-
o 0
sd -ou
,a
!r
D
q'
sfi
xc
mrc
'! Ee
g,.E $ a.= d
gE
ts
a € 0
E6 od
ee
U r5 q)
d
t.|
Cll
t
q)
Ar
o
I
fs
t)
6
(,
q)
z.E gA
'F.FA
; 283 o0'- 'c E x'5 0 6 ,I h=t -
i =_9
N
x6
o; c oog E Io Hi 9E (^E4
!d
ee
F
- Es (/)+6
q
sf€-
t"?2 P-: E l,
e a
-c-
I
$g Hs
!$
g\
6
X,; F5 '29 a!
tr
&
rit a=
u5
oo lcU ee
gH
EaE
sa;-H
;i9i c t68
f,;$f
t ao
Fg,{ *[ E
$*gf
5{EEJ figeg€ fiEgi
dd
d
p
;E
EF
E$
sE
& €
E 't_
A
-x
d
.a>
!? dg3 E:a E s.i*- &(,5 sEES.! o'= a u t Q93 g.g
o 90 o
TL,) U-
d:ODX
!ia E9 -.1
0
$g
sg
s*
Eg
s$
A
x E6 .qE
3Eg u5,
EE
s*#:i q000€ {€; hg*F ! q X;
I
E
I
v)
i$
E$ ,d AY
t3y EEE r5i
a0
V
F'Eb'i t
EStg aEEgI €rE E 5;:B i E 6*€
e
€a gF
o)
e
sErsj ; FH€
'e
ag B9 Eo ,4 a!
: !
x,9g-
tF Ed
frC JA
O.!! FrN.tI.
t
6 L
r
o
6 9
,&
q0
EE€=f 9€ €Y E{r E+ EEgt Ii - (
ecl
dl
a
llc
(r*
tr
9l
a
i}4 ",R
r'9 >g
a
g
x
;8E'A
tsx '$d sE
H
I
sE $? ;'Fp :
-'tr 6F tr9 FO
d;
eE .48 nL Ed €8 r"g Eb JN H:j '43 9E
F€
&
otr
do !e
Ntr
Ed NO
o0
o
d.l
f,e !.t .F:
'
ts
g '{-*$EI
t!
N
ca
E
EEE
EF'fiF
9A€.
s: E jg
i'a.2
d q I l(
:-
HiE
nE
) \o
'e
6'tr d6 ooE
EEg"
d
EEs ._ si; 8€E
q
8
00
:
d
o
'a
EE
'H
EB r i,E €
i,
t (!
6l
.1
E
zc
A
=q :)Z
0
qo
l.
ilE 5.1
6
60
6a =d
htu '6
_
&z ?,,/ o.
€*i $aE*l
€
tl g E-s.s* !,E '=x\)-tt66xF
;5
o!
^e
6.E.9 I 9 ffg
E E
*iBF$}gi$sgigsEB€iE3 6=c
5tr6 .=o6
9
a*aiEe :* E b 5
fig
G Or
tr
EE'u'E'
d*
I
F
aJsEs&
i: b€
J
'€
efte ou
ts qell
-o
a0
& oo
r/)
@ gr
c{
;5 .!6 (t,
E
I 5 d
':'50 F
s
q
o\
a
J( "sz
o
*
+t0 := :F Fg
cl
- .d.t;.e
€a* gE:CF Frg4 F€O ii
.*
OJ
6ru
.oz rF
g$sE
ElEigigig}l; {s gtif
O.g
{ggFH,E ss
V:E .ir -o
H:,9'€Br
;t
cli
-=60
*E gd
r E*>
6:
6A
-a.t
bDE
3> N-
oo
L
50 tr
-N 2F ltz
-N .s*
tr>
.:i 6-l
z
I .EFs E'i
:ae Ol-
?;r J F a{
qJ
€.
X
aAd
CN
H
n| 6l
N
9l -l ;l
El
b0 s?
o
F 5\O LN
?l .:l El
6l .trl
.EflR-€l
!JiFf;EI
al
qE
I
:1J
z
q,
o
El
z F9
v5 xa
Fl
H*uHsH;s3s
EI ':l ot3
i
6=
KF -a
'=h :h
V6l trF ('C{ .:o\
E;? ,:60 EZF o00
F d^ .i9
f
v
€ da-
zE /zt--Fe
o\
EI
c a 9
90
C 'F.s xa
..1 a e :q
te
* d
/
E
6
FSgsi
F
DC= rt E.€
E
.E ,E
c€
E
Fe
SSsFsu$s
.E€ Fs*eE
E
Hfi*
g
F!
E H.F ooat x
o
tu
€E.
'o €:t
([
;TH
Eg
c
.a
d
*E
8 o5 a.! &'c
H
E? ^ 8.1 E E5
iEgEiEgg* $E€! 5
EEh
^6 d
.:.
tt l,
A
6r
a0 t!
=9--i cEilc(D';=:9At^ =---€s
=o
d3 .:g s e€F n€
5+ S'E ! =..A;
sdEtr
gE 3 g EFE E I O -._
dc
!i
-a
-E
-E
sBti[3ggF
Y
,gd
$
gO
= s: 6Ja
*'d
e 4=
d
E:E E'E F! t 4
6
6
'
bD 9
.:(
Ar ql
Nd
o^ d! X *'a
!IEE h oaa
;
i
!.
d E:g Mts Cu - o'6d A O\l)
ct
E-
ctt
a
9Lr
L
ic
6t
cl
s 'A
:5 E
v}S E= ':i= Ei rz€ EE '3E
!tq
z
a5fiE
E
(u
O
€.9'u E €
E€ BgggiiEig T! . H5 EE.iSJ s3€€s!EEif EA
gl
6t
Fgg€FF€E-€E
;P ge e€,
dl
o
(\|
e€i€gjEs
c c
v,
FBgEa;
L
tr
(t
ct
qt
J
z
eP gd
oF
6t:
EE$
r$EE;l
*3 iia 6=
tR 8A
O
6EE'e? Ib6qEE
gtaiaigg !
E
o\
fie* E.!
9, :Jr-
g s Eg '6 6?\o
.g'e a &
iiSF 6
t<
E
E,.
96 (l.= .E
E
.E: U-grG 26 .iS FT
;g ?F 9rEg E€
ESPV 'o-
tr E! EE?ES*Ei '=Ea{ clzic .=do4
a F
>i .l
o
ageFag,fn,
i;s Cn
vt
f;;i
(r,
E I
ql
*i >i 0
E
SEP
&
o
b'ah F e* .r,-O a 3€.E -Oy -r 5 10.+ E'j= : > FT F 8o ' *i !o.F E g'6& i"T F E'E >l
Ss* :E-
E
=A
6 .o
E*?
.= -u ttd
-6
aoA tr\o
&x
G
gsE
e.
tBe g,E
$
Eg
ci
o o
b o
GI
tr
GI
p &
E
Er bo i= {. f,n et
ttt
= GI
E
€ d L.
6l
a 6l
Eq)
e0
e Bi
,9
e E
o
6l
o
(A
6l
L o)
a o ,!( €) a v,
X
t6l }| d 6t
X ltt E
r\
dD €E .8
,.9
.ea
-l F:
!ae
.+v =61
58D
c,9 Etr aA. -otr F6
q,
5 o
T
€ 'F
00
E
ta
&
t)
t,
d
L
CL
.E?
g.q
C
GI
z
j
g I
6
F
o
$
F E;
E==
E;i8 ?i
H
E;.5p Fq;
sP Fg F"F
$'Etr A \,/ G'
fflE*g!e
!o o>\ )9 trc
E(' t.-qE
ss oo ..- fl
6
#
tr
.B
-iE
N t\l c!
g.E
s
E
E E
Hs
-$ E.E
x
g.q€
E
EflEE ':;.i'7i'i
ss€t
*$;
$Ei JSlEE
3 .o {} F6
.6? F'-
*g LX
E5.
E
d
trJa
a!
t: d
t6
d
(,
o
8t R6
-9.: oc ..ct ocor ctr G3 !o, .vx ii! €€
I
aAZ 6d 6d t,g
t: GI
X
.v
J
J q
A o
{,
t<
.o I
q
o
att
c)
,o
,0 r
J'
J'
J'
x
t-. llt G
>r
€ 6
€ .B
A
FE
.o9
q)
6n
u
,-o
=O
q6
66 !ql, ?d
€io
-z
?$
b0
=d
o
E
c
F
a)
x
6
J
J
.x
,li u
>5
G
-6 !h 69 x.69 xq
)a
is
vlt a o6
G
,lt
a)
J
v)
t:
qd
EG x E& !qF-ool E* F.o Fb Fb a.o rs- b trtr
-o ;:d
J-o
*F *r! *F -6 .qo rF =E do s6 >.: >.: .q()
vta AQ
J
6c -O{ EO
.Y J
(q
z
vL q6
Eh PF :H =al =oI -01 -b, Eb Eb gT *T r\'5 A€ a\5 *T
l:
(9
o o o O o o
(!.d
oo:
E
o
o
o
G
€ a o
ct
A
a
a!
o.
xo I€ I
G
x
o x
€ o
l: o
EI
€
(
6
o
o
o
o
?t
9 3t
: €.I E
q
E F€
$
€E€eE c'A oo ts $* a*3 !tc-Y 5€ s 9{
[i
9a
tr
o o.
F O
?1
vr
q
o
q
J<
:
}(
q
q
G
0 o o
o
o
&o
,x
o o c
o
o
I
',2
,}
o
a0
g
o
o
tr
,
(, G
€ >r cn
GT
p
o
o0 .d
E d
bo
6
6
E $ $g c€ fd€ 6tj
J:'F!
Gt
(t
o htt
bo
o
a,
';
GI
o tr F{
!{ 6l
.l J al
S= E'
i
C'
ttx
U)
6E0
() tr
0
o
tr o
vt:
g! E'r
F"o
()
co
q G'
O=
€
I
o
z
.q
0) F
-d ;ic
€.9 sltF .:5 '-=r ce
g
v)
h
U) U)
x .ta
€
Fa
€E 'E !!- E ltl'o p{G tt!
)t
ac
(0G =x 'ce =l. i'a e'48 o=c n= _€o A E.c
vd .li
a>r
,y ,v
>i
U)
x
.;
$a $= ;ic
sF_(
oo
o
€.9 s.E
'q
$rl 10 !qt .:5 F
sl! -F
00
'r
.:
)< J
l(
J
x
E:
5x al
bo
€
€
B;= tr.::e v)>i .E J'O (J
!lc :36
bo
€
il
>l
3:
(!
b,!
U'
(
O
(,
ut
EO
tr tr
d
,t( C)
o
qj:F
! 6l
n n v, o a) o
ad
9-
E
t€
a
E I5.5 o0lslu
J
F
€
(! o
J'
u
.4
a=
$!
)z
J E
)a EI
J 5 C'
J x j6 'a
v
A (a N
GI
L. o I
't
z
L
tr
Jo
F
3 tr
s
Cn
G
tn
E U
6
5 t
a0
U)
z
o
tr
I
(,
J' ct
s
a
s
o
t<
\
z F
U'
14
q 6
X
Lampiran 24: Peneliti Lokal Provinsi
Nrma
Prolil
Sulawesi Tengah
Jafar G Bua
Ketua AJI Kota Palu Responden detik.com (situs berita) Responden TransTV CIV swasta di Jakarta) LSM PASAK-Palu Peserta WALHI (Forum LSM Nasional) Anggota AJI Kota Palu Responden TV7 (TV swasta di Jakarta) Anggota AJI Kota Palu Responden Associated Press Resoonden The Jakarta Post (harian nasional berbahasa Inesris) LSM Serikat Tani Nasional Palu. Sulawesi Tengah Anggota AJI Kota Palu Wartawan MAL (surat kabar minesuan lokal) Pemred Asoirasi Wartawan Aspimsi Anssota PSSI Temate Juru potret Associated Press
Iskandar Amran Amier Ruslan Sangadji
Herman Hasan S Bunyu
Maluku Utara
MuridT Asghar Saleh Rizal
Asri Fahmi
Wartawan Halut Press Stringer Radio Sonora Wartawan Suara Pengungsi
Lampiran 25: Responden dan Narasumberdi gulawesi Tengah Nama
Profil
Ustad Abdul Gani
T
Yan Patris Binela
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Poso Kota. Ketua II Pengurus Daerah (Pengda) Alkhairaat Poso Ketua Pengurus Pondok Pesantren Alkautsar Poso Keoala MTsN Posos Pesisir Pendeta di Tentena
Hj. Hadijah Toana
Tokoh Masyarakat Sulteng
Pendeta Nansi Santoso Potaka. STh.
Gembala Jemaat Gerje Sion Poso Pendeta Pembina Sekolah Minggu Remaja Klasis Poso Kota
Pendeta Dharma Salata
Arianto Sangadji
Tokoh Masyarakat Kristcn. Anggota KPU (Komisi Pcmilihon Umum) Kaburrotcn Poso. Aktivis LSM, Yayasan Tanah Merdeka (YTM).
Soraya Sultan
Aktivis Gcndcr.
Nasrul Jamaludin
Direktur KPKP-ST (Kelompok Periuangan Kesctaraan Perempuan). Aktivis LSM.
Israil
Amirulah Sia
Presidium Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Hak Azasi Manusia 0PSHAM) Koordinator Satk
Brigda Sudirman
Polisi
Ma(in Muslimun
Masyarakat Umum Kota Palu (lbu Rumah Tanesa). Masyarakat Umum Kota Palu (Penguuha).
Samuel Limbara
Masyarakat Umum Kota Palu (Wiraswasta).
Robert Rombot
Masyarakat Umum Kabupaten Poso (Poso Tentena).
Wiwianita Selviana
Masyarakat Umunr Kabupaten Poso/Tentena. (Mahasiswa)
Ibu Mobose
Masyarakat Umum Kabupaten Poso. (lbu Rumah Tangga).
Oktris Aristya Wande
Masyarakat Umum Kabupaten Poso (Poso Kota), Lulusan
Amarun
Masyarakat Umum Kabupatcn Poso (PNS).
Ilaris Tandimuso
P
!rl rrha nrnratlong
Masvarakat ljnrunr Postr Kota
S1'a nrsutl rn
N'lasyarakat Umum Kabupatcn Poso (Poso Kota).
S
I
pengangguran.
93
Lampiran 26: Responden dan Narasumber di Maluku Namr
Orgrnisrsi
Jrbutsn
Polly Joris
Suara Maluku
Redpel
Novi Pinontoan
Suara Maluku
Pimpinan Redaksi
EIly Sutrahitu
Suara Maluku
Pimpinan Perusahaan
Petrus R Rusin
Radio DMS Ambon
pengelola radio
Anwar Zein
Radio Petangi Ambon
pengelola radio
Ahmad lbrahim
Ambon Ekspres
Pemred
Machfud Waliulu
Ambon Ekspres
Pimpinan Perusahaan
Mochtar Touwe
Info Baru
Pemred
Fredom Toumahuw. SH
Siwalima
Redaktur Pelaksana
Dewa
Pimpinan Redaksi
Aner Leunufna
Metro
Redaktur Pelaksana
Akmal Syarief
Tabloid Ekspresi
Reportcr
AliBafagih
Tokoh agama Islam
Ketua Majelis Muslim Indonesia, Maluku
Pdt John Ruhulessin
Tokoh agama Kristen
Ketua Angkabn Muda Gereja Protestan Maluku
Iwan Rumalean
AKtiViS LSM
Lakpesdam NU-Maluku
Dino Umahuk
Aktivis LSM
Fixer Crisis Center
Pemerintah
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
Pemerintah
Wakil Kepala Dinas lnformasi dan Komunikasi Kota Ambon
Polisi
Kabid Humas Polda Maluku
Konsumen Media
Pengusaha
Desy Patty
Konsumen Media
Aktivis Gender
Nurtana
Konsumen Media
Aktivis Gender
Masyarakatumum
Anggoh Komunikasi Bankom
Marthin Langoday
SyariefTuasikal SH Erenst Tanimahu
SH
Kom Polisi Endro Prasetvo.SlK Hellen Sarina Delima SH
Lucky Pattianakota
NanangKosim Theresia Maitimu
Masyarakat umum Pengamat Media
,
Raja Paso di Ambon
Afituddin
tradisional Masyarakatumum media tradisional Masyarakatumum media tradisional
A Siraj Rifamole
Pengamat
Pengurus Gerakan Pemuda (Anshor) Maluku
Dino Pattisausiwa
Masyarakatumum
Mahasiswa
Hilda L
Masyarakat umum
Aktivis Cender Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ambon
Media tradisional
Raja Negeri Tuhulele
H Latief Hattala
Rovik Akbar
John S Uhurella
Mantan Raja Desa Batu Merah, Kecamatan Sirumau Kotamadya Ambon
Aktivis Pemuda
94
Lampiran 27: Responden dau Narasumber di Maluku Utara Namr AIwi Sagaf
Pekeriean
M. Tauhid Arief
Editor / Pemimpin Umum surat kabar Maluku Utara Post
Ashari Anwar
Anggota Yayasan Sandro
Silverius Lasan Bataona
Pemred Tabloid Bintang Laut
Elva Ch. F. Rori
Pemimpin Proyek Informasi & Advokasi Perlindungan CARDI
AKBP Andi Bambang Sky
Kapolres Maluku Utara
Nv. Rahmiati Sundah
Warga Kasturian, Temate
Dn. Fachry Ammarie
Sekda Kota Temate
Riswan H. Kadam
Konsotsium YPCSM Maluku Utara
Ny. Siska Ayawalia
Warga yang mengungsi di gudang Bimoli, Ternate
Fadila Mahmud
Direktur Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), anggota KPU Kabupaten
Faiz Albaar
Halmahera Utara Pemimpin Umum Mimbar Kieraha
Komisaris PT Radi- Gema Hikmah
Tengku
Kepala bengkel seni Gumi Guranci, dosen Lembaga Politeknik Padamara Oobeto). Wakil Direkrur baeian Kenrahasiswaan Warga Muslim di Tobelo
Taha Ismail
Kepala RRI Temate
SyarifChan, St
Pemred Halut Pres
Sadrak Koloba
Tokoh pemuda Kristen (Pinatua Majelis)
Roslina Sudirman
Pengungsr lrluslrnr
Ronald Tadubun
Warga Kristen
Rahman Mahfud
Warga Muslim
Pendeta S. S. (Tot) Duan
Tokoh agama dari Forum Kerukunan Dan Komunikasi Antarumat Beragama (FKAUB) Tobelo (ketua di Halmahera Utara)
M. Nadir Assagaf
Pemred Temate Pos
Mujaim Suaib
Warga Muslim
Maria Tongo Tongo
Warga Kristen di Tobelo
Leni lring
Pengungsi Kristen asal Temate
Kasman Hi. Akhmat
Sekretaris
Patrisus Anselmus Jeujanan
Pemred Radio Paksi Buana
Iswan Lolahi
Koordinator pengungsi
Ihsan Arsad
lnfokom kantor Gubemuran Maluku Utara
Hans Lelong, S.Ag.
Mantan ketua FIMI cabang Temate
Ir. Yessavas Banari
Gufron
Ali lbrahim
usll Dcsa Cantsungi Tobelo
MUI Maluku Utara
Dosen Fakultas llmu Pengetahuan Budala Universitas Khairuddin di Tentate cendekiawan setemDat
Yos Talingka
Tokoh masyarakat dan agama
Murid Tonirio
Pemimpin Umum Aspirasi
/
95
Lampiran 28: Ikhtisar Kegiatan Pengembangan Media oleh Kalangan Internasional Bagian berikut berisi tinjauan singkat tentang perkembangan utama dan kebebasan dalam berekspresi media lewat pemangku-pemangku kepentingan internasional yang aktif di Indonesia. Disini tidak dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap organisasi, tetapi diurai menurut bidang kerja. Uraian yang diberikan tidak rinci, dan untuk informasi lebih lanjut dapat dihubungi masing-masing organisasi yang terkait. P eng enrb angan P rofa iona
I
Pelatihan pematuhan terhadap kiteria profesional seperti keberimbangan, objektivitas dan ketepatan berita, serta metode dan teknik pengkajian informasi dan aplikasinya dalam pemberitaan: -BBC World Service Trust, British Council (BC), Danish International Development Agency (DANIDA), Friedrich' Ebert-Stiftung, Friedrich-Naumann-Sti{tung, IMS, Internews, Media Development Loan Fund (MDLF), The Asia Foundation (TAF),International Cente for Journalists (ICFJ), UNESCO, USAID. Dana [nti Terutama dialokasikan untuk menyokong media independen terkemuka dan mendukung kegiatan ntedia resource centre I gaji pegawai, percetakan, perlengkapan komputer dan sebagainya:
Monttoring dan Advokasi Memonitor pelanggaran atas media dan akses terhadap informasi; pelatihan di bidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan dan hak media untuk organisasi-organisasi di Indonesia; dan hubungan (linkage) ke mekanisme peringatan dini konflik: British Council, CAF/SCO (FreeVoice), Human Rights Watch (HRW), International Crisis Group (ICG), MDLF, Southeast Asian Press Alliance (SEAPA), USAID. Kebijakan Redaksi Bekerjasama dengan pihak pemerintah dan masyarakat madani dalam rangka memperbaharui landasan yudisial dan kerangka peraturan perundang-undangan bidang kerja media: Internews, MDLF, USAID. Membina Jaringan dan Hubungan (temmsuk Membangun Kentitraan) Mengembangkin sruktur dan membangun kerjasama antara organisasi-organisasi dan perkumpulanperkumpulan media: International Federation of Journalists (IFJ), TAF' UNESCOIsu Keselamatan (termasukpelatihan dan tempat suaka aman) Melengkapi wartawan dengan ketrampilan dan pengetahuan untuk mengurangi risiko ancaman fisik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas: CAF/SCO (FreeVoice), IFJ/INSI, IMS.
Swadaya Keuangan Mendukung pengembangan swadaya keuangan, yang sebagian dilandasi pada hubungan antara (ketidak-)
ketergantungan keuangan dan jurnalisme (tidak) independen: ICCO (Interchurch Organisation for Development Co-operation), MDLF, TAF, USAID.
Mitra-nitra Indonesia utama untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas adalah: AJI, ISAI, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Local Radio Network for Democracy (LRN), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Maluku Media Centre (MMC), Dewan Pers, Radio 68H, Serikat Penerbitan Pers (SPS).
96
Lampiran 29: I(egiatan UNDP di Bidang Media Kampanye Media Maluht Utara UNDP telah melalcukan kampanye media di Maluku Utara dalam rangka mendukung perdamaian dan rekonsiliasi dengan ruang lingkup seluruh wilayah provinsi. Kegiatan ini berdurasi lima minggu, yaitu antara bulan Desember 2003 dan Januari 2004, dan dilalsanakan secara kemitraan dengan KBR 68H. Sasaran utama kampanye adalah masyarakat di Maluku Utara yang terkena dampak konflik dan pengungsi di Maluku Utara dan daerah sekitamya seperti Sulawesi Utara dan Maluku.
Radio dipilih sebagai bentuk utama media untuk mensosialisasikan pesan-pesan kampanye karena untuk daerah ini diasumsikan bahwa radio adalah media yang paling terakseskan dalam memperoleh informasi. Sebanyak 18 stasiun radio dan delapan surat kabar di Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Maluku diajak bekerjasama untuk mensosialisasikan pesan-pesan kampanye. Di tingkat nasional, Radio 68H menyiarkan pesan-pesan audio, yang di-relay oleh 80-120 darijaringan radionya di seluruh [ndonesia, sementaradua harian nasional, Kompas dan The Jakarta Post, menerbitkan sejumlah pesan dalam bentuk cetak. (IINDP Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan/CPRu) Program Pengembangan Media Malulu Program di bidang pengembangan media di Maluku ini dilalsanakan oleh MDLF dan terdiri dari enam kegiatan proyek yang dirancang untuk mernfasilitasi pemulihan perdamaian jangka panjang dan stabilitas di provinsi tersebut, dan sekaligus menanggapi tiga aspek dari media di Maluku yang paling membutuhkan perhatian. Program ini mensasar tiga pokok permasalahan. Pertama, akses media yang terbatas sehingga sejumlah besar sektor penduduk tidak memiliki akses terhadap informasi yang tepat dan terkini mengenai isu-isu daerah dan nasional. Kedua, kebampilan dan pengalaman mereka yang bekerja di media lokal yang relatif rendah. Ketiga, rendahnya jumlah media yang berupaya memajukan budaya toleransi dan nonkekerasan. (UNDP - Unit Pencegahan Krisis dan Pemulihan/CPRu) Sekolah Media Siaran
Proyek ini bertujuan untuk membantu mengetnbangkan standar profesionalisme media siaran dengan, antara lain, membentuk pusat media siaran yang senantiasa akan menjalin komunikasi dengan industri media dan perkumpulan-perkumpulan profesional agar pelatihan yang diberikan bermutu dan relevan, serta adanya pengakuan dan sertifikasi atas pelatihan yang dijalani. Mita pelaksana proyek yang berdurasi tiga tahun ini, dan yang menurut rencana akan segera dimulai, adalah ISAI. (UNDP - Govemance Unit) Duhtngan untuk Penyelenggaraan Pemilu 2004 Proyek ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana menggunakan suara mereka. Ini dicapai dengan menyediakan dan membahas informasi yang relevan tentang pemilihan umum dengan ruang lingkup nasional. Satu hal yang sangat membanhr disini adalah dibentuknya Media Centre. Media Cente, yang berlokasi di Komisi Pemilihan Umum (I(PU), dimanfaatkan oleh lebih dari 100 wartawan sehari. Program ini juga membantu KPU dalam merancang, memproduksi, dan menyebarkan informasi tentang pemilihan umum lewat media cecak dan elektronik. (UNDP - Governance Unit) Dukungan untuk Penerapan MDG dan Pengembangan Strategi Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Proyek ini berdurasi dua tahun dan meliputi berbagai acara dan kampanye media yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik di tingkat nasional dan daerah tentang proses stategi pengurangan kemiskinan dan Sasaran Pembangunan Milenium (Mittennium Development Goal, MDG) lewat pesairpesan informasi masyarakat. Delapan acara talk show, yang disiarkan secara nasional, dan talk show bulanan di media radio akan disiarkan selama masa pelalaanaan. Selain itr.r akan ada pelatihan bagi perwakilan-perwakilan media lokal yang bertujuan rneningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam meliput isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan, dan MDG. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus 2004. (IJNDP - Community Initiatives Unit) Kampa nye Pe mbera n tasan Ko ntpsi
LINDP mendanai Partnership for Governance Refonn in Indonesia, termasuk kampanye pemberantasan korupsi yang berlangsung antara bulan Maret 2002 sampai Februari 2003. Pesan-pesan kampanye disebarkan ke seluruh penjuru tanah air lewat Radio 68H dan jaringannya. (Parurership for Governance Reform in Indonesia)
97
