Pembangunan dan Perdamaian Berkelanjutan (PPB) Menuju Dialog Pembangunan untuk Perdamaian
1
Proses PPB: Tinjauan (1)
Prakarsa bersama Pemerintah Indonesia, UNDP dan Pemerintah Inggris (DFiD). Dilaksanakan secara kemitraan dengan PSKP-UGM, LIPI, LabSosio UI, pemerintah daerah, masyarakat madani, dan akademia. Kegiatan Utama: Penelitian dasar (kualitatif/kuantitatif); Kajian tematis (6 penelitian di 3 provinsi); Proses dialog PPB (3 provinsi dan nasional); Pengembangan kapasitas semua lembaga yang berpartisipasi; Pengembangan instrumen dan paket bagi praktisi.
2
1
Proses PPB: Tinjauan (2)
Kerangka Umum: Menjembatani analisis berbasis fakta (penelitian / kajian) dan persepsi (lokakarya konsultatif). Fokus pada mendorong perdamaian yang berkelanjutan dan pencegahan konflik di masa mendatang, dengan menangani bidang permasalahan sebagai berikut: Kendala perdamaian; Hikmah pembelajaran pembangunan perdamaian; Kapasitas dan kerentanan perdamaian; Tindakan pembangunan strategis. Analisis nasional dikembangkan berdasarkan analisis daerah. Dipimpin lembaga-lembaga Indonesia dengan dukungan pengembangan kapasitas. 3
Proses PPB: Tinjauan (3)
Outcome yang diharapkan: Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pembangunan dapat lebih tanggap terhadap perdamaian dan dinamika konflik. Kerangka prioritas strategis untuk tindakan pembangunan oleh aktor lokal, nasional dan internasional. Masukan untuk fase berikut (2005-2010) program “perdamaian melalui pembangunan” UNDP / Pemerintah. Kapasitas lembaga-lembaga nasional yang lebih kuat untuk melakukan analisis pembangunan dan perdamaian dan perencanaan tanggap konflik. Metodologi dan instrumen yang dapat diterapkan praktisi pembangunan.
4
2
Caranya? (1) Fase persiapan
Membentuk Pokja PPB di masing-masing provinsi sebagai pemandu. Konsultasi persiapan dengan lebih dari 250 stakeholder di masing-masing provinsi. Kajian tematis oleh tim pakar nasional / internasional. Kajian pengalaman internasional komparatif dalam melakukan analisis pembangunan dan perdamaian. Merancang metodologi dan proses lokakarya PPB. Pengembangan kapasitas lembaga utama dan fasilitator lokal. Menguji metodologi lokakarya.
5
Caranya? (2) Fase Implementasi
Di masing-masing provinsi, lokakarya konsultasi 1 hari di kabupaten dengan 20-30 peserta. Untuk masing-masing provinsi, lokakarya provinsi 3 hari dengan 45-65 peserta dan 5 fasilitator yang diadakan pada bulan Juni-Juli. Lokakarya membahas: Visi perdamaian/pembangunan; Skenario (terbaik, status quo, terburuk); Kendala perdamaian; Kapasitas perdamaian; Hikmah pembelajaran pembangunan perdamaian; Respon pembangunan strategis dan langkah selanjutnya. 6
3
Temuan Lokakarya PPB Provinsi (1) Visi Perdamaian dan Pembangunan Maluku
Maluku Utara
Sulawesi Tengah
Good governance sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar berupa keamanan, supremasi hukum, kebebasan bertindak, akses yang merata atas sumber daya, dan kesejahteraan sosial ekonomi dan adanya keselarasan masyarakat dan pemahaman bersama tentang konflik dan perdamaian. - Prinsip pembangunan adalah transparan, jujur, merata, terkoordinasi, berkelanjutan, partisipatif, komprehensif dan akuntabel.
-
Ditegakkannya supremasi hukum, kondisi sosial dan ekonomi yang baik, hubungan yang harmonis, dan toleransi dalam beragama dan terbebas dari rasa takut. - Prinsip pembangunan adalah partisipatif, merata, pluralis, non-diskriminatif, berkelanjutan, dan memberdayakan. Kegiatan bantuan bersifat akuntabel dan keputusan yang diambil ditindak-lanjuti dengan implementasi.
-
-
Masyarakat yang harmoni yang cinta damai, terlindungi, tertib, aman, menghormati keragaman, sejahtera, berbasis pluralisme, keyakinan, egalitarianisme, kejujuran, ketulusan, supremasi hukum, dan berbasis Sintuwu Maroso. - Prinsip pembangunan adalah partisipatif, transparan dan akuntabel, merata, inklusif, berkelanjutan, memberdayakan, nondiskriminatif, ramah lingkungan, dengan partisipasi perempuan.
7
Temuan Lokakarya PPB Provinsi (2) Kerentanan Perdamaian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Lemahnya implementasi kebijakan pemerintah tentang konflik dan pengungsi Lemahnya penegakkan hukum dan perlindungan keamanan KKN Kurangnya transparansi dan partisipasi dalam perencanaan/pembuatan kebijakan Kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintahan Kurangnya kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat Kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta Masyarakat madani yang lemah Pemulangan dan integrasi pengungsi masih menjadi masalah serius Trauma dan kecurigaan yang belum ditangani Meluasnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi Polarisasi etnis dan keagamaan Kelompok-kelompok yang memicu konflik dan menghambat perdamaian Ketidakpastian akibat pemekaran dan pemilu yang baru. 8
4
Temuan Lokakarya PPB Provinsi (3) Kapasitas Perdamaian 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Peran pemerintan dan masyarakat dalam menghentikan kekerasan. Pelibatan multistakeholder dalam penyelesaian konflik & penanganan pengungsi. Prakarsa masyarakat yang menunjukkan kapasitas lokal untuk perdamaian. Kebutuhan yang diakui dan tanggung jawab masyarakat atas rekonsiliasi. Jaringan dan kerjasama lintas masyarakat. Kesadaran atas kebersamaan berdasarkan kebudayaan. Dukungan untuk perdamaian oleh berbagai kelompok nasional dan internasional. Meningkatkan ketanggapan konflik kegiatan-kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang menjembatani masyarakat. Peningkatan keamanan yang memungkinkan pemulihan ekonomi dan rekonsiliasi. Kepercayaan antarmasyarakat yang makin besar. 9
Temuan Lokakarya PPB Provinsi (4) Respon Pembangunan Strategis 1. 2.
3. 4. 5.
Meningkatkan good governance pada pemerintah daerah, DPRD, dan sektor peradilan. Kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, masyarakat madani dan sektor swasta, dan partisipasi yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik. Meningkatkan perumusan dan implementasi kebijakan tentang penanganan konflik dan isu pengungsi. Menyelesaikan situasi pengungsi dalam kerangka pembangunan ketahanan masyarakat. Mengembangkan ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran melalui usaha ekonomi lintas masyarakat, pelatihan ketrampilan, modal awal, dan peluang usaha.
10
5
Penelitian dan Kajian PPB Provinsi
Penelitian dan kajian dilaksanakan untuk melengkapi lokakarya PPB dengan memberikan informasi kontekstual yang lebih spesifik. Proses-proses ini berkenaan dengan isu lintas tema seperti: Tata pemerintahan Pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan SDA Peran media massa dalam pembangunan perdamaian Kohesi sosial dan pembangunan perdamaian Jender dan pemuda Isu yang akan dibahas pokja-pokja di seminar ini.
11
Tindak Lanjut Proses PPB Provinsi
Konsultasi tentang outcome lokakarya dengan Pokja PPB dan Pemerintah lokal. Hasil proses PPB provinsi menjadi masukan untuk perencanaan dan perancangan program UNDP untuk fase kegiatan berikutnya dalam rangka mendukung Pemerintah. Hasil provinsi menjadi masukan untuk proses PPB Nasional (diskusi pada seminar ini). Proses PPB Nasional menjadi masukan untuk RPJM yang disusun BAPPENAS. Dokumen hikmah pembelajaran selama implementasi proses PPB akan digunakan untuk menyempurnakan metodologi yang akan diterapkan organisasi lainnya, di daerah-daerah lain, dan di negara-negara lain. 12
6
Relevansi PPB terhadap Perencanaan Pembangunan (1)
Perencanaan pembangunan dapat menjadi entry-point yang penting untuk dialog perdamaian. Dampak proses PPB dapat ditingkatkan dengan mengaitkannya secara lebih langsung kedalam perencanaan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten). Proses turut mendorong good governance secara umum dengan menguatkan konsultasi dan partisipasi sebagai bagian dari perencanaan. Membangun ketanggapan stakeholder dalam hal bagaimana pembangunan dapat membangun atau merongrong perdamaian jangka panjang. Membantu membina pengambilan keputusan perencanaperencana pembangunan menuju outcome yang mendukung perdamaian. 13
Relevansi PPB terhadap Perencanaan Pembangunan (2)
Nilai tambah perencanaan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik: Menyediakan forum untuk dialog multistakeholder dalam lingkungan yang dicirikan oleh polarisasi dan kecurigaan. Menyediakan ruang bagi berbagai stakeholder untuk mengutarakan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi mereka. Membantu membentuk pemahaman bersama antarstakeholder tentang isu pokok, hikmah pengalaman, dan arah strategis untuk masa mendatang. Mendukung konstituensi pro-perdamaian dalam Pemerintah dan masyarakat madani. Memberi kontribusi pada koherensi dan koordinasi yang lebih baik dalam respon pembangunan dan pembangunan perdamaian (peace-building) antar berbagai aktor pembangunan. 14
7
Hikmah pembelajaran proses PPB
Proses perlu digiatkan secara lokal dengan dukungan dan pendampingan teknis. Bekerja dengan lembaga-lembaga yang netral dan terpercaya dan fasilitator-fasilitator lokal dalam pelaksanaan proses. Proses perlu dijaga agar tetap sederhana, bersikaplah fleksibel dalam pelaksanaannya, dan beri ruang untuk adaptasi. Proses harus bersifat refleksi diri, transformatif, dan memberdayakan. Konflik bersifat sensitif, sehingga membutuhkan pendekatan yang kreatif:
Menekankan pada masa depan dan bukan masa lalu, dan pada peluang perdamaian. Melibatkan aktor-aktor perdamaian lokal. Tidak ada analisis stakeholder.
Proses-proses PPB perlu dikaitkan ke proses tindak-lanjut dengan hasil yang nyata. 15
8
