LEMBAGA TA 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TA 2015

SOSIALISASI PAGU ALOKASI ANGGARAN K/L TA 2015 Jakarta, 30 September 2014

TOPIK BAHASAN 1. Pendahuluan 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

3. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015 4. Anggaran Pendidikan 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan RKA-K/L

2

PENDAHULUAN

3

Pendahuluan 

Sidang Paripurna DPR RI pada Senin, 29 September 2014 telah menyepakati dan mengesahkan RUU APBN 2015 menjadi UU APBN 2015.  Pokok-pokok APBN 2015: a. Asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari usulan dalam RAPBN 2015, yaitu: • Pertumbuhan ekonomi : 5,6%  5,8% • Tingkat Bunga SPN 3 Bulan: 6,2%  6,0% • Lifting Minyak Bumi: 845 rbph  900 rbph b. Pendapatan negara disepakati Rp1.793,6 triliun naik Rp31,3 triliun dari RAPBN 2015. c. Belanja negara disepakati Rp2.039,5 triliun naik Rp19,6 triliun dari RAPBN 2015. d. Belanja K/L disepakati Rp647,3 triliun naik Rp46,7 triliun dari RAPBN 2015. e. Defisit anggaran disepakati 2,21% terhadap PDB lebih rendah dari defisit RAPBN 2015 sebesar 2,32% terhadap PDB.  Kesepakatan tersebut selain telah mengakomodasikan berbagai masukan, pandangan, pendapat dan saran-saran berbagai fraksi, dan komisi dalam DPR, juga mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal, termasuk perkiraan realisasi APBNP 2014. 4

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

5

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2015

2014 Indikator APBNP

RAPBN

APBN

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)

5,5

5,6

5,8

b. Inflasi (%, yoy)

5,3

4,4

4,4

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

6,0

6,2

6,0

11.600

11.900 105

d. Nilai tukar (Rp/US$) e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)

105

11.900 105

f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)

818

845

900

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

1.224

1.248

1.248 6

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN RENCANA BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015

7

ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2015 TEMA RKP 2015 Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025 (9 BIDANG PEMBANGUNAN) ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2015 Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Optimalisasi pendapatan negara

Meningkatkan kualitas belanja negara

Pengendalian defisit APBN

Pengendalian utang 8

Postur APBN 2015 URAIAN (triliun rupiah)

2015 Selisih RAPBN

APBN

A. PENDAPATAN NEGARA I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENERIMAAN HIBAH

1.762,3 1.758,9 1.370,8 388,0 3,4

1.793,6 1.790,3 1.380,0 410,3 3,3

31,3 31,5 9,2 22,3 (0,2)

B. BELANJA NEGARA I Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non K/L II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

2.019,9 1.379,9 600,6 779,3 640,0

2.039,5 1.392,4 647,3 745,1 647,0

19,6 12,6 46,7 (34,2) 7,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER

(103,5)

(93,9)

9,6

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN % Defisit terhadap PDB

(257,6) (2,32)

(245,9) (2,21)

11,7 0,11

257,6 281,4 (23,8)

245,9 269,7 (23,8)

(11,7) (11,7) 0,0

E. PEMBIAYAAN (I + II) I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)

9

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp12,6 T dari RAPBN 2015, termasuk Cadangan Perlindungan Sosial dan Cadangan Pendidikan. 2015 Uraian

1. 2. a.l

Belanja K/L Belanja Non K/L a. Program Pengelolaan Utang Negara b. Program Pengelolaan Hibah Negara c. Program Pengelolaan Subsidi i. Subsidi Energi ii. Subsidi Non Energi d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya a.l - Cadangan Risiko Fiskal - Cadangan Perlindungan Sosial - Cadangan Pendidikan e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus JUMLAH

RAPBN

APBN

600,6 779,3 154,0 3,6 433,5 363,5 70,0 86,0 5,0 102,1

647,3 745,1 152,0 3,6 414,7 344,7 70,0 72,8 5,4 5,0 9,3 102,1

1.379,9

1.392,4

Selisih 46,7 (34,2) (2,1) (18,8) (18,8) (13,3) 0,4 5,0 9,3 12,6

10

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

… (1)

1) Diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 2) Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, antara lain melalui: a. mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui penyesuaian gaji pokok PNS, TNI/POLRI rata-rata 6,0%, penyesuaian pensiun pokok rata-rata 4,0%, dan kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/POLRI sebesar Rp5.000 per hari; b. melanjutkan reformasi birokrasi ; c. pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan ; d. meningkatkan kualitas belanja negara; dan e. menyempurnakan penerapan PBB dan MTEF. 11


… (2)

3) Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan antara lain : a. mendukung pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi, serta moda transportasi umum, dengan tetap mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur. b. memperkuat program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; dan c. mengutamakan peningkatan belanja produktif untuk mendukung konektifitas nasional, efisiensi sistem logistik, peningkatan kapasitas iptek, serta ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi 4) Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force (MEF) 5) Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan pangan, air, dan energi

12


… (3)

6) Meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui : a. pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi; b. peningkatan program konversi BBM ke BBG; c. program pembangunan/pengembangan gas kota; d. pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan; dan e. melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi orang (targeted). 7) Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas 8) Meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan 9) Dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana

13

Kebijakan Belanja K/L 1.

2. 3.

Belanja K/L tahun 2015 bersifat baseline budget, yaitu: a. hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; b. tingkat output (service delivery) yang sama dengan tahun anggaran 2014; serta c. tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sehingga diharapkan member ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform yang direncanakan; Menampung anggaran program/kegiatan/output prioritas nasional yang bersifat baseline; Meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas dan efisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (outcome, output, indikator kinerja).

14

Alokasi Anggaran Belanja K/L 1. 2.

Belanja K/L dalam APBN 2015 disepakati sebesar Rp647.309,9 miliar, lebih tinggi sebesar Rp46.728,2 miliar dari RAPBN 2015 sebesar Rp600.581,7 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan belanja K/L, antara lain: a. Realokasi dari BA BUN ke BA K/L untuk: i. kenaikan gaji pokok PNS/TNI/Polri rata-rata 6 persen sebesar Rp4.103,7 miliar, ii. kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/Polri masing-masing Rp5.000,- sebesar Rp2.572,3 miliar.

b.

c.

Perubahan pagu sebagai akibat penghematan pagu Kementerian ESDM dan Kemendagri sebesar masing-masing Rp1.275,2 miliar (rupiah murni sebesar Rp1.261,1 miliar dan PNBP sebesar Rp14,1 miliar) dan Rp52,1 miliar . Tambahan belanja yang bersumber dari penghematan belanja K/L sebesar Rp933,58 miliar : i.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar Rp80,41 miliar; ii. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp6,06 miliar; iii. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp63,80 miliar; dan iv. Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp783,31 miliar.

15

Alokasi Anggaran Belanja K/L d.

Tambahan pagu penggunaan PNBP/BLU akibat perubahan target PNBP/BLU sebesar Rp677,3 miliar: i. ii. iii. iv. v.

e.

Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp253,7 miliar; Kementerian Perhubungan sebesar Rp157,5 miliar; Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp4,9 miliar; Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp92,2 miliar; Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp169,0 miliar.

Perubahan belanja K/L yang bersumber dari hibah: i. Kementerian Kehutanan naik sebesar Rp11,7 miliar; ii. Kementerian Lingkungan Hidup turun sebesar Rp187,2 miliar.

f. g.

Tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp21.244,2 miliar (realokasi BA BUN) Tambahan belanja dari hasil optimalisasi sebesar Rp18.700,0 miliar: i. Optimalisasi belanja sebesar Rp15.500,0 miliar; ii. Tambahan belanja pendidikan (Kemendikbud) sebesar Rp3.200,0 miliar.

16

Kriteria Penggunaan Tambahan Belanja dari Hasil Optimalisasi

1. Sejalan dengan RKP 2015; 2. Dialokasikan secara efisien dan efektif dengan output yang terukur; 3. Memenuhi akuntabilitas dan governance yang berlaku.

17

Alokasi Anggaran Belanja K/L 2015.. (1) (miliar rupiah)

No

Kode BA

1

001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2

002

3

Kementerian Negara/Lembaga

RAPBN 2015

APBN 2015

611,3

612,3

Dewan Perwakilan Rakyat

2.768,4

3.556,7

004

Badan Pemeriksa Keuangan

2.895,9

2.915,5

4

005

Mahkamah Agung

6.743,3

7.037,9

5

006

Kejaksaan Republik Indonesia

4.154,9

4.208,9

6

007

Kementerian Sekretariat Negara

2.033,7

2.054,8

7

010

Kementerian Dalam Negeri

7.273,6

7.240,9

8

011

Kementerian Luar Negeri

5.525,2

5.533,9

9

012

Kementerian Pertahanan

95.007,8

96.935,7

10

013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

9.330,4

9.688,7

11

015

Kementerian Keuangan

18.496,3

18.727,2

12

018

Kementerian Pertanian

15.828,5

15.879,3

13

019

Kementerian Perindustrian

2.705,5

2.743,3

14

020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

11.298,7

10.023,5

15

022

Kementerian Perhubungan

44.633,9

44.933,9

16

023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

67.217,4

88.309,1

17

024

Kementerian Kesehatan

47.429,8

47.758,8

18

025

Kementerian Agama

50.514,6

56.440,0

19

026

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.773,7

5.251,9

20

027

Kementerian Sosial

8.015,4

8.079,4

18


No

Kode BA

21

029

Kementerian Kehutanan

5.575,0

5.643,2

22

032

Kementerian Kelautan dan Perikanan

6.368,7

6.726,0

23

033

Kementerian Pekerjaan Umum

74.204,2

81.338,2

24

034

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

367,9

449,6

25

035

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

298,8

305,9

26

036

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

231,1

295,8

27

040

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.709,2

1.715,9

28

041

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

132,9

133,8

29

042

Kementerian Riset dan Teknologi

744,6

747,5

30

043

Kementerian Lingkungan Hidup

1.009,1

825,0

31

044

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1.451,2

1.453,9

32

047

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

216,8

217,7

33

048

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

194,8

195,9

34

050

Badan Intelijen Negara

1.450,1

2.416,6

35

051

Lembaga Sandi Negara

1.154,0

1.456,6

36

052

Dewan Ketahanan Nasional

43,8

44,3

37

054

Badan Pusat Statistik

3.868,8

3.930,8

38

055

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

1.084,7

1.088,1

39

056

Badan Pertanahan Nasional

4.501,9

4.576,3

40

057

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

470,6

473,5


RAPBN 2015

APBN 2015

19


No

Kode BA

41

059

Kementerian Komunikasi dan Informatika

42

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

43

063

Badan Pengawas Obat dan Makanan

44

064

45


RAPBN 2015

APBN 2015

4.756,2

4.859,8

47.169,0

51.594,5

1.207,6

1.221,6

Lembaga Ketahanan Nasional

177,9

278,9

065

Badan Koordinasi Penanaman Modal

632,1

635,9

46

066

Badan Narkotika Nasional

899,2

903,2

47

067

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

1.385,8

1.386,8

48

068

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2.881,1

3.294,7

49

074

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

71,3

72,2

50

075

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

1.747,7

1.763,5

51

076

Komisi Pemilihan Umum

1.109,4

1.134,2

52

077

Mahkamah Konstitusi RI

213,8

214,5

53

078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

75,5

76,5

54

079

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1.132,8

1.147,6

55

080

Badan Tenaga Nuklir Nasional

808,3

819,9

56

081

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

846,3

858,4

57

082

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

668,4

673,1

58

083

Badan Informasi Geospasial

718,6

721,0

59

084

Badan Standardisasi Nasional

113,7

164,8

60

085

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

135,4

137,1

20


No

Kode BA

61

086

Lembaga Administrasi Negara

266,6

269,8

62

087

Arsip Nasional Republik Indonesia

170,1

172,1

63

088

Badan Kepegawaian Negara

603,3

614,1

64

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1.504,1

1.528,4

65

090

Kementerian Perdagangan

2.384,1

2.495,3

66

091

Kementerian Perumahan Rakyat

4.619,8

4.621,5

67

092

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

1.779,0

1.781,2

68

093

Komisi Pemberantasan Korupsi

898,9

898,9

69

095

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

762,3

763,9

70

100

Komisi Y udisial Republik Indonesia

119,2

119,6

71

103

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

780,7

1.681,6

72

104

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

390,2

393,3

73

105

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

843,2

843,2

74

106

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

157,9

158,4

75

107

Badan SAR Nasional

1.626,7

2.420,0

76

108

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

100,6

100,6

77

109

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

195,5

195,5

78

110

Ombudsman Republik Indonesia

66,1

66,3

79

111

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

210,2

210,6

80

112

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

1.097,2

1.097,2


RAPBN 2015

APBN 2015

21


No

Kode BA

81

113

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

311,2

311,8

82

114

Sekretariat Kabinet

181,8

183,1

83

115

Badan Pengawas Pemilihan Umum

456,9

457,0

84

116

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

875,2

889,0

85

117

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

847,0

866,6

86

118

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

246,5

246,5

600.581,7

647.309,9


Jumlah

RAPBN 2015

APBN 2015

22

ANGGARAN PENDIDIKAN

23

Anggaran Pendidikan … (1) • Anggaran pendidikan dalam APBN 2015 disepakati Rp409,1 triliun (20,06% dari total belanja negara)  meningkat Rp5,2 triliun (1,3%) dari anggaran pendidikan dalam RAPBN 2015, terdiri atas: – Anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Rp154,2 triliun (termasuk cadangan anggaran pendidikan Rp9,3 triliun); – Anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp254,9 triliun.

24

Anggaran Pendidikan… (2) • Kebijakan Pembangunan Pendidikan tahun 2015 diarahkan : a. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang b. c. d. e. f. g. h. i. j.

merata; Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal; Peningkatan Akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; Penguatan tata kelola pendidikan; Peningkatan pendidikan karakter.

25

Anggaran Pendidikan… (3) (triliun rupiah) 2015

Komponen Anggaran Pendidikan RAPBN I.

Selisih thd RAPBN

APBN

Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat

139,4

154,2

14,9

A. Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga

118,1

145,0

26,9

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

67,2

88,3

21,1

b. Kementerian Agama c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya

42,5 8,4

48,2 8,5

5,7 0,1

B. Penyesuaian Pendidikan C. Cadangan Anggaran Pendidikan (BA BUN) II.

Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah

III.

Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan (Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) Total Anggaran Pendidikan Total Belanja Negara Rasio Anggaran Pendidikan thd Total Belanja Negara (%)

21,2 -

-

(21,2)

9,3

9,3

254,6

254,9

0,3

10,0

-

(10,0)

404,0

409,1

5,2

2.019,9

2.039,5

19,6

20,00

20,06

0,06

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

27

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

… (1)

1. DOKUMEN YANG DISIAPKAN/DISAMPAIKAN KE DJA:  Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang ditunjuk;  Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;  RKA-K/L Eselon I yang ditandatangani oleh eselon I selaku KPA atas nama Pengguna Anggaran);  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;  RKA Satker; dan  Arsip Data Komputer RKA-K/L.

28


… (2)

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI : a. Membawa Surat Penyampaian RKA-KL b. Membawa Surat Tugas dan Identitas Diri c. Dilarang membawa barang berharga d. SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan masing-masing K/L (apabila diperlukan) 3. MENDUKUNG TERCIPTANYA ZONA BEBAS DARI KKN (KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME)

29


… (3)

4. RKA-K/L yang belum mendapatkan persetujuan Komisi terkait di DPR (khususnya untuk dana optimalisasi), maka pengalokasiannya ke dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut – Apabila telah dirinci ke dalam program, kegiatan, dan satker, maka mencantumkannya sebagai “catatan” halaman IV DIPA; atau – Apabila belum dirinci ke dalam program, kegiatan, satker, masih dialokasikan secara terpusat dan/atau belum ada peruntukannya, maka dalam RKA-K/L dicantumkan sebagai output cadangan dan “catatan” halaman IV DIPA ;

30


… (4)

5. Alokasi belanja operasional pegawai yang dicantumkan dalam lampiran Surat Menteri Keuangan ini adalah angka minimal yang harus dipenuhi dan tidak dapat direalokasikan menjadi belanja non pegawai

31


… (5)

6. Penyampaian RKA-K/L  RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 yang disusun berdasarkan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015, dan telah disetujui Komisi terkait di DPR-RI, disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan data pendukungnya selambat-lambatnya pada Tanggal 6 Oktober 2014,  Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L dapat disampaikan ke Pusat Layanan DJA untuk di-upload/restore ke Sistem. Demikian juga hardcopy RKA-K/L juga disampaikan melalui Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran.

32

Jadwal Penyelesaian RKA-K/L TA 2015 No

Kegiatan

1

Rapat Paripurna DPR RI Pembahasan RUU APBN TA 2015

2

Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran TA 2015

September 2014 29 30 1 2 3

4

5

6

7

8

Oktober 2014 9 10 11 12 13

Penyusunan/Finalisasi RKA-K/L TA 2015 oleh K/L (termasuk penelitian oleh Biro Perencanaan K/Ldan 3 review oleh APIP K/L) dan penyampaian kepada Menteri Keuangan c.q. DJA 4 Penyampaian RKA-K/L kepada Kemenkeu dan Bappenas

5 Penelaahan RKA-K/L TA 2015

6

Finalisasi rancangan Peraturan Presiden Rincian APBN TA 2015

7 Penyampaian Peraturan Presiden Rincian APBN TA 2015

33

TERIMA KASIH

34

10 Belanja K/L terbesar 2014 - 2015 (triliun rupiah)

No

Kode BA

1

012

Kementerian Pertahanan

95,0

96,9

1,9

2

023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

67,2

88,3

21,1

3

033

Kementerian Pekerjaan Umum

74,2

81,3

7,1

4

025

Kementerian Agama

50,5

56,4

5,9

5

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

47,2

51,6

4,4

6

024

Kementerian Kesehatan

47,4

47,8

0,3

7

022

Kementerian Perhubungan

44,6

44,9

0,3

8

015

Kementerian Keuangan

18,5

18,7

0,2

9

018

Kementerian Pertanian

15,8

15,9

0,1

10

020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

11,3

10,0

(1,3)

Jumlah 10 K/L besar

471,8

511,9

40,1

Jumlah K/L lainnya

128,8

135,4

6,6

Jumlah

600,6

647,3

46,7


RAPBN 2015

APBN 2015

Selisih

35

LEMBAGA TA 2015

Recommend Documents