Laporan Kinerja KPPN Bandar Lampung 2015

Laporan Kinerja KPPN Bandar Lampung 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPPN Bandar Lampung mempunyai visi ‘Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel’. Sedangkan misi yang dijalankan oleh KPPN Bandar Lampung adalah: 1. Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. 2. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. 3. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. 4. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan. 5. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. 6. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal. Dalam DIPA KPPN Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015, program yang dilaksanakan oleh KPPN Bandar Lampung meliputi Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara mempunyai hasil output yaitu meningkatkan

pengelolaan

perbendaharaan

negara

secara

professional,

transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan. Kegiatan penyelenggaraan kuasa bendahara umum negara mempunyai indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase (%) jumlah SP2D yang diterbitkan secara tepat waktu. Sedangkan untuk keluaran (output) kegiatan penyelenggaraan kuasa bendahara umum negara dirinci sebagai berikut:

10


No

Jenis Output

1. 2. 3. 3. 4.

Dokumen Pencairan/Penarikan Dana LPJ Tingkat Kuasa BUN Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Gedung/Bangunan

5. 6.

Output

48.161 Dokumen 264 Laporan 12 Bulan Layanan 1 Unit 6 Unit 73 Unit 1 M2

B. Penetapan Kinerja Dalam tahun 2015, sasaran strategis yang hendak dicapai oleh KPPN Bandar Lampung meliputi: 1.

Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel sesu keentuan Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA satker adalah jumlah realisasi penyerapan dana dalam satu periode dibandingkan pagu DIPA dalam satu tahun. b. Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. LKPP tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LKPP pada KPPN, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LKPP dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat 11


kriteria, yaitu (1) kualitas LKPP (70%), (2) ketepatan waktu (10%), (3) beban kerja (10%) dan (4) Tk Partisipasi (10%). Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2015, merupakan hasil penilaian kualitas LKPP tahun 2014. 2.

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas 2 = Kurang Puas 1 = Tidak Puas.

3.

Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase satker yang melakukan rekonsiliasi/ konfirmasi realisasi APBN tingkat UAKPA secara andal dan tepat waktu Rekonsiliasi realisasi APBN merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisir terjadinya

12


perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja (UAKPA) di wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir. Sebagai wujud pelaksanaan rekonsilasi yang andal, hasil rekonsiliasi dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang berarti sudah tidak ada lagi perbedaan antara data SAU (KPPN) dan data SAI (UAKPA). Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2015 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2014, bulan Januari dan februari tahun 2015. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2015 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2015. dst.. 4.

Pelayanan Prima Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu Pelayanan penerbitan SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat substantif dan formal terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Non Pegawai yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Satker) untuk diterbitkan SP2D. Sesuai dengan SE-14/PB/2013 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non Gaji Melalui Penerbitan SP2D LS Non Gaji, SP2D LS Non Gaji diterbitkan oleh KPPN paling lambat 1 (satu) jam, berlaku sejak proses terima ADK SPM satker (diagenda) melalui aplikasi KPPN sampai dengan pencatatan SP2D pada daftar penguji.

13


Realisasi IKU ini diukur berdasarkan jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dibandingkan jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. 5.

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang andal dan Akurat Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase Tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas Posisi Laporan Kas Posisi (LKP) adalah Laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening Kas Umum Negara pada tanggal atau periode tertentu. LKP merupakan laporan untuk pengambilan keputusan (managerial report), sehingga yang dituntut adalah akurasi dan kecepatan data. Akurat berarti seluruh transaksi keuangan telah tercatat dan terlaporkan, serta setiap elemen data dari masing-masing transaksi telah sesuai dengan kaidahkaidah dalam Bagan Akun Standar dan sesuai peruntukkannya. Sedangkan tepat waktu adalah LKP dikirim oleh KPPN ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu jam 10.00 hari kerja berikutnya. b. Persentase retur SP2D Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang andal dan akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan akurat, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan secara lengkap dan tepat waktu.. c. Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA Satker Penyerapan anggaran yang tinggi seringkali tidak memberi manfaat ketika pola penyerapan anggaran satker tidak merata, yaitu rendah diawal tahun dan besar pada akhir tahun. Pola penyerapan demikian disamping memberi risiko bagi pelaksanaan anggaran yang tergesa-gesa pada batas akhir akhir penggunaan anggaran, juga menimbulkan permasalahan bagi Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengelola kas. Persentase ketepatan pola penarikan dana DIPA Satker diukur berdasarkan realisasi dana DIPA K/L pada masing-masing triwulan I s.d. IV ,

14


dibandingkan dengan target persentase realisasi DIPA K/L pada masingmasing triwulan. Target persentase realisasi tiap triwulan (triwulan I = 15%, triwulan II = 25%, triwulan III = 20% dan triwulan IV = 30%). 6.

Manajemen satker yang berkesinambungan Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

7.

Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase akurasi dan ketepatan waktu pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan nomor 32/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA, Seluruh penerimaan negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan puku 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan wajib dilimpahkan dari rekening penerimaan dan harus diterima di rekening Sub Rekening KUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pukul 16.30 Waktu setempat.

15


Dalam rangka mendukung pengelolaan penerimaan negara dan pelaporan keuangan yang andal, akurasi pelimpahan negara oleh Bank/Pos Persepsi menjadi sangat penting. Akurasi pelimpahan negara oleh Bank/Pos persepsi diukur berdasarkan ketepatan jumlah maupun ketepatan rekening Sub RKUN KPPN pada BI tujuan. Persentase rekomendasi hasil pembinaan Kanwil DJPB yang ditindaklanjuti Persentase Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi

Hasil Pembinaan Kanwil

DJPBN adalah jumlah rekomendasi Kanwil DJPBN atas hasil pembinaan Kanwil DJPBN terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat KPPN selaku UAKBUN yang ditindaklanjuti. b. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu LPJ Bendahara adalah Laporan yang dibuat oleh Bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Bagi KPPN sebagai Kuasa BUN, LPJ Bendahara bermanfaat sebagai alat monitoring rekening satker di wilayah kerjanya, alat monitoring keadaan kas di bendahara yang sebenarnya, serta alat uji atas pembukuan yang dilakukan oleh KPPN dan Bendahara. Sedangkan bagi Kantor Pusat Ditjen PBN, LPJ Bendahara bermanfaat sebagai alat monitoring keadaan kas di Bendahara dan keadaan rekening satker di seluruh Indonesia, serta digunakan sebagai sumbangan data neraca dan laporan realisasi APBN. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan,pembukuan

dan

Pertanggungjawaban

Bendahara

K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.. c. Persentase Satker yang rencana penarikan dananya akurat

16


Perkiraan/Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker adalah

rencana

penarikan kebutuhan dana yang dibuat oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu. KPA menyampaikan RPD dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian,

dan

Perkiraan

Pendapatan

mingguan

tingkat

Satker

serta

pemutakhirannya kepada Kepala KPPN. Atas dasar RPD dan perkiraan pendapatan bulanan dari Satker dalam wilayah kerjanya, KPPN menganalisis, menyusun, dan menghimpun RPD dimaksud menjadi RPD dan perkiraan pendapatan bulanan tingkat KPPN, RPD harian tingkat KPPN, dan

perkiraan pendapatan mingguan tingkat

KPPN. Perkiraan penarikan dananya akurat adalah satker yang mempunyai tingkat deviasi antara rencana penarikan dana melalui Aplikasi Perencanaan Satker (APS) dengan realisasi pencairannya lebih kecil dari 15%. Tingkat deviasi adalah jumlah nilai SPM dikurangi jumlah perkiraan penarikan dana dibagi jumlah perkiraan penarikan dana X 100%. (Jml nilai SPM Satker – Juml Perkiraan Penarikan Dana) Akurasi

=

X 100%

Jumlah Perkiraan Penarikan Dana

8.

SDM Yang Profesional Dan Berintegritas Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Indeks rata-rata penguasaan pegawai terhadap hard competency IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Soal dibuat secara proporsional dengan perbandingan 80% menguasai tugas dan fungsi pada unit kerjanya, dan 20% sisanya mengenai tugas dan fungsi unit kerja lainnya dalam lingkup unit kerja di atasnya.

17


Contoh: Seorang pelaksana pada Seksi Pencairan Dana akan menerima soal dengan porsi 80% mengenai tugas dan fungsi pada Seksi Pencairan Dana, dan 20% lainnya mengenai tugas dan fungsi Seksi lain pada KPPN. Indeks penguasaan pegawai terhadap hard competency adalah sebagai berikut: 4. Sangat memahami (nilai 80 s.d. 100) 3. Memahami (nilai 60 s.d. 79) 2. Kurang memahami (nilai 40 s.d. 59) 1. Tidak memahami (nilai kurang dari 40) 9.

Organisasi Yang Sehat Dan Berkinerja Tinggi Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W). Untuk

memastikan

ketepatan

pelaksanaan

kegiatan

pemantauan

pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format

laporan

ketepatan

(10%),

penyebutan

ketepatan nama

penandatanganan

kegiatan

(10%),

laporan

ketepatan

(10%),

frekuensi

pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%). Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaiakan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan).

18


10. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase pemenuhan sarana TIK sesuai standarisasi Sebagai

unit

yang

memiliki

peran

strategis

dalam

Pengelolaan

Perbendaharaan Negara serta dalam rangka mendukung implementasi SPAN dan SAKTI, pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sangat memerlukan dukungan sarana dan prasarana berupa perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai standar. 11. Pengelolaan Anggaran Yang Optimal Mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: a. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas dua komponen, yaitu: a. penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. b. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator.

Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa.

19


No

Uraian Indikator Kinerja Utama

1.

1a-CP

2.

1b-N

3.

2a-N

4.

3a-CP

5.

4a-N

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Indeks kepatuhan pengguna layanan

Realisasi 2015

Target 2015

90.74%

70%

99.15

92

4.34 3

Persentase SPM Satker yang diproses 99.43% menjadi SP2D 5a-N Persentase Tingkat akurasi dan 95.57% ketepatan waktu Laporan Kas Posisi 5b-N Persentase retur SP2D 0.83% 6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan 82.46 komunikasi 7a-N Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui 85.66% aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu 7b-CP Deviasi antara rencana dan penarikan N/A dana satker yang akurat 8a-N Persentase pegawai KPPN yang mendapatkan nilai hard competency 92.86% baik 8b-N Persentase kepatuhan pegawai 98.65% terhadap kode etik dan disiplin pegawai 9a-N Nilai hasil evaluasi penerapan 100 pemantauan pengendalian intern 9b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja 91.58 10a-N Persentase Barang Milik Negara 100% dengan kondisi baik 11a-CP Persentase penyerapan anggaran dan 102.83% pencapaian output belanja KPPN

20

4,06 (skala 5) 3 98% 98% 2% 75

95%

N/A 90% 95% 90 75 95% 95%

Laporan Kinerja KPPN Bandar Lampung 2015

Recommend Documents