UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PROSES REKONSILIASI EKSTERNAL ANTARA KPPN JAKARTA IV DENGAN SEKRETARIAT UTAMA BPOM LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PROSES REKONSILIASI EKSTERNAL ANTARA KPPN JAKARTA IV DENGAN SEKRETARIAT UTAMA BPOM

LAPORAN MAGANG

Siti Eriska Surya Ningrum 1106138176

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI EKSTENSI DEPOK JANUARI 2014

Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PROSES REKONSILIASI EKSTERNAL ANTARA KPPN JAKARTA IV DENGAN SEKRETARIAT UTAMA BPOM

LAPORAN MAGANG Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Siti Eriska Surya Ningrum 1106138176

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI EKSTENSI DEPOK JANUARI 2014

i




KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penyusunan laporan magang ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan hingga pada masa penyusunan laporan magang ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Allah SWT atas semua rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang ini. Besarnya limpahan karunia yang telah Dia berikan membuat penulis senantiasa selalu bersyukur dan berusaha untuk lebih baik. 2. Orang tua penulis yaitu Bapak Sriyanto dan Ibu Titi Puspitaningsih yang telah memberikan dukungan terbaik bagi penulis untuk mencapai semua cita-cita. Terima kasih untuk semua doa dan motivasi yang luar biasa serta bantuan yang tak ternilai dalam proses pembuatan laporan magang ini. 3. Kakakku yang bernama Muh. Brian Tanjung dan adikku Yusnita Ibrahim, terima kasih banyak telah memberi bantuan doa dan penyemangat dalam membuat laporan magang ini. 4. Ibu Dyah Setyaningrum selaku dosen pembimbing laporan magang yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan laporan magang. Terima kasih atas masukan dan evaluasi yang telah diberikan. 5. Ibu Eliza Fatima dan Ibu Debby Fitriasari selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan supaya laporan magang ini menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. 6. Dhinar Ardhy S yang telah memberikan penulis semangat, doa, dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini

iv Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

tepat waktu. Terima kasih telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan penyusunan laporan magang ini. 7. Rizky Imania dan Annisa Auliadini yang telah memberi masukan, semangat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam membuat laporan magang ini. Terima kasih telah membantu penulis sehingga laporan magang ini selesai tepat waktu. 8. Bapak Zaid selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta IV yang telah mengijinkan penulis melakukan magang di kantor dan mengijinkan penulis mengambil data di KPPN Jakarta IV. 9. Bapak Wanto selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang telah memberikan

jawaban, arahan, dan penjelasan mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang penulis ajukan terkait dengan penyusunan laporan magang. 10. Mbak Sagan, Ibu Vira, dan Mas Ade selaku pegawai di KPPN Jakarta IV Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang telah memberikan penjelasan, pengarahan dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan laporan magang ini. 11. Para dosen pengajar yang telah membantu dalam proses kuliah di FEUI. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan. 12. Staf akademik ekstensi FE UI, terutama Bapak Samiana yang sering membantu dengan sabar menjawab pertanyaan terkait akademik selama penulis berkuliah di FEUI. 13. Mbak Dika dan Mbak Sasi yang telah memberikan penulis semangat, arahan dan meluangkan waktu untuk bercerita dalam suka maupun duka. 14. Intan, Cornel, Konde, yang telah meluangkan waktu ,memberikan semangat, dan menghibur penulis sehingga dapat mengurangi kejenuhan ketika mejalani perkuliahan. 15. Seluruh teman-teman di ekstensi FE UI dan teman-teman penulis lainnya. 16. Seluruh Staf Perpusatakaan, dan Staf Ruang Skripsi yang telah memberikan bantuan pelayanan kepada penulis. 17. Dan kepada semua pihak yang telah penulis kenal dari lahir hingga kini. Terima kasih telah memberikan warna dan mengisi lembar hidup penulis. Terima kasih telah memberikan bantua dan dukungan kepada penulis yang

v Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan laporan magang ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas keabikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan magang ini, maka penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca terkait dengan laporan magang ini. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

vi Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014


ABSTRAK

Nama

: Siti Eriska Surya Ningrum

Program Studi

: Akuntansi

Judul

: Analisis Proses Rekonsiliasi Eksternal antara KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat Utama BPOM

Laporan ini bertujuan menganalisis proses rekonsiliasi eksternal antara KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat Utama BPOM. Proses rekonsiliasi eksternal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu manual dan e-mail. Analisis yang dilakukan mencakup tahapan proses rekonsiliasi eksternal yang dilakukan oleh Sekretariat Utama BPOM serta memberikan usulan perbaikan atas kendala yang sering muncul saat dilakukannya proses rekonsiliasi eksternal. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan magang ini adalah studi pustaka dan observasi. Menurut hasil analisa dan pembahasan masih terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dalam proses rekonsiliasi eksternal antara KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat Utama BPOM. Kendala tersebut antara lain : kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran dengan pengelola laporan keuangan, petugas pengelola laporan keuangan salah melakukan input dan gagal dalam melakukan posting, kurangnya pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi dalam melakukan proses rekonsiliasi, lambatnya koneksi internet, dan satker Sekretariat Utama BPOM mengirimkan Arsip Data Komputer berdekatan dengan batas terakhir proses rekonsiliasi dilakukan.

Kata Kunci : Rekonsiliasi, Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, Sekretariat Utama BPOM

viii Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

ABSTRACT

Name

: Siti Eriska Surya Ningrum

Study Program

: Accounting

Tittle

: Analysis of The External Reconciliation between KPPN Jakarta IV with Sekretariat Utama BPOM.

This report aims to analyzes the process of external reconciliation between KPPNs Jakarta IV with Sekretariat Utama BPOM . External Reconciliation process can be done in two ways: manual and by e - mails . Our analysis phases of the external reconciliation process undertaken by Sekretariat Utama BPOM propose improvements over the obstacles that often arise when doing external reconciliation process . Method used by the author in arranging this internship report is study literature and observation . According to the results of the analysis and discussion there are still some problems that often occur in the process of external reconciliation between the KPPNs Jakarta IV with Sekretariat Utama BPOM . These constraints include: lack of coordination between the managers treasurer 's financial statements , mistake of data input or failed to post by staff of financial statement’s, the lack of implementing verification and accounting section in the reconciliation process , slow internet connection , and Sekretariat Utama BPOM send Archives Computer data (ADK) close to the last limit of the reconciliation process is done Keywords : Reconciliation, Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, Sekretariat Utama BPOM

ix Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS INDONESIA......................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………………….iii KATA PENGANTAR ................................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .................................... vii ABSTRAK ................................................................................................................... viii ABSTRACT .................................................................................................................. ix DAFTAR ISI………………………………………………………………………………x DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................ xv BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 2 1.1 Latar Belakang.................................................................................................. 2 1.2 Perumusan Masalah .......................................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 4 1.4 Pelaksanaan Program Magang........................................................................... 4 1.5 Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang ...................................................... 5 1.6 Metode Penulisan Laporan Magang .................................................................. 5 1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang ............................................................ 5 BAB 2 LANDASAN TEORI .......................................................................................... 7 2.1 Pengendalian Internal ........................................................................................ 7 2.1.1 Pengendalian Internal Secara Umum ........................................................ 7 2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal ................................................................... 7 2.1.3 Kerangka Pengendalian menurut COSO ................................................... 8 2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal menurut PP 60 Tahun 2008. ..................... 12

x Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

2.1.5 Perbandingan Pengendalian Internal COSO dan PP 60 Tahun 2008 ........ 12 2.2 Kelemahan Pengendalian Internal menurut PP 60 tahun 2008 ......................... 15 2.3 Rekonsiliasi ................................................................................................... 16 2.3.1 Definisi Rekonsiliasi .............................................................................. 16 2.3.2 Unsur – Unsur Rekonsiliasi .................................................................... 18 2.3.3 Dasar Hukum Rekonsiliasi ..................................................................... 18 2.3.4 Pedoman dalam melakukan proses rekonsiliasi....................................... 19 2.3.5 Jenis Akun yang Direkonsiliasi .............................................................. 19 2.3.6 Cara melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh satker .... 21 2.4 Jenis Berita Acara Rekonsiliasi ....................................................................... 22 2.5 Flowchart ....................................................................................................... 23 2.6 Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 26 BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .......................................................... 28 3.1 Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta IV ............................... 28 3.1.1 Profil Umum Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta IV..28 3.1.2 Tugas Pokok KPPN Jakarta IV .............................................................. 28 3.1.3 Fungsi KPPNJakarta IV ........................................................................ 28 3.1.4 Visi KPPN Jakarta IV ............................................................................ 29 3.1.5 Misi KPPN Jakarta IV ........................................................................... 29 3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Seksi ...................................... 30 3.1.7 Struktur Organisasi KPPN Jakarta IV..................................................... 32 3.1.8 Peran KPPN dalam melakukan proses rekonsiliasi ................................. 32 3.2 BadanPengawas Obat dan Makanan ................................................................ 33 3.2.1 Latar Belakang BPOM ........................................................................... 33 3.2.2 Fungsi BPOM ........................................................................................ 34 3.2.3 Visi dan Misi BPOM ............................................................................. 34 3.2.4 Prinsip Dasar SisPOM ........................................................................... 35

xi Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

3.2.5 Kerangka Konsep SisPOM..................................................................... 35 3.2.6 Target Kinerja ........................................................................................ 36 3.2.7 Produk yang diawasi oleh BPOM ........................................................... 37 3.2.8 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ....................... 37 BAB 4 PEMBAHASAN ............................................................................................... 41 4.1 Alasan dilakukannya Proses Rekonsiliasi Eksternal ......................................... 41 4.2 Gambaran proses rekonsiliasi eksternal ........................................................... 41 4.3 Evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi eksternal di KPPN Jakarta IV...................... 53 4.4 Kendala yang dihadapi saat rekonsiliasi dengan Sekretariat Utama BPOM ...... 53 4.5 Sanksi yang diberikan terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal ..................... 56 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 58 5.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 58 5.2 Saran .............................................................................................................. 59 DAFTAR REFERENSI ............................................................................................... 60

Lampiran…………………………………………………………………………………………..………………………..63

xii Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka Pengendalian Internal COSO….............................

9

Gambar 2.2

Proses Rekonsiliasi Eksternal menggunakan E-mail di…….. 22 KPPN (Sesuai SOP)

Gambar 2.3

Proses Rekonsiliasi Eksternal tidak menggunakan…………. 24 e-mail di KPPN (Sesuai SOP)

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KPPN Jakarta IV………………………

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan….. 37

Gambar 4.1

Flowchart proses rekonsiliasi Sekretariat Utama BPOM…...

44

Gambar 4.1

Flowchart proses rekonsiliasi Sekretariat Utama ………….

52

34

BPOM (lanjutan)

xiii Universitas Indonesia


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Perbandingan 5 Komponen Pengendalian menurut………..

13

COSO dan PP 60 Tahun 2008

Tabel 2.1

Lanjutan……………………………………………………… 14

Tabel 2.1

Lanjutan……………………………………………………… 15

Tabel 4.1

Penyebab jumlah hasil rekonsiliasi tidak sama………………

52

xiv Universitas Indonesia


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Rekonsiliasi PAGU Belanja…………………………

65

Lampiran 2

Hasil Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan…………………….

75

Lampiran 3

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan………………

76

Lampiran 4

Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan………………...

77

Lampiran 5

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja………...

83

Lampiran 6

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja………………………... 84

Lampiran 7

Hasil Rekonsiliasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)………..

Lampiran 8

Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Negara Bukan Pajak……….. 95

94

xv Universitas Indonesia


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Berdasarkan

Undang

Undang

Perbendaharaan Negara, pemerintah

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

telah memberikan wewenang kepada

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Untuk menetapkan suatu sistem tersebut, maka laporan keuangan yang dibutuhkan

adalah laporan keuangan

utama yang terdiri dari neraca, laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran. Fungsi utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi , sosial dan politik. Selain fungsi yang disebutkan diatas fungsi lain perlunya dibuat laporan keuangan adalah sebagai proses pertanggung jawaban atas realisasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya apakah sudah optimal atau belum. Ada beberapa tahapan ketika akan menyusun laporan keuangan. Tahapan tersebut antara lain dilakukannya posting seluruh transaksi yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan validasi dimana fungsi dari validasi ini untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian antara transaksi dengan buku besar, memeriksa kodifikasi dan ketersediaan referensi atas penggunaan kode akun pada transaksi. Tahapan selanjutnya adalah proses rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal, kemudian jika terdapat kesalahan maka pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) membuat nota dinas untuk segera dilakukan perbaikan kemudian melakukan posting ulang setelah ada perbaikan data, menginput elemen data, membuat Catatan Atas Laporan Keuangan, membuat surat pernyataan tanggung jawab dan membuat surat lampiran.

1 Universitas Indonesia


2

Seperti yang telah dijelaskan diatas, salah satu tahap yang harus dilalui untuk menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan sesuai fungsinya maka diperlukan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini dikarenakan pentingnya peranan proses rekonsiliasi dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Apabila hasil dari rekonsiliasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan data yang digunakan untuk proses rekonsiliasi juga tidak akurat maka laporan keuangan pun menjadi tidak relevan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik . Data yang dipakai untuk rekonsiliasi merupakan data yang berasal dari satker (pengguna anggaran) dan data dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dinamakan dengan Arsip Data Komputer (ADK). Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang andal harus dilakukan salah satunya dengan dilakukannya prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran dengan data yang

diakuntansikan oleh Bendahara

Umum Negara Setiap

bulan

telah

ditetapkan

bahwa

Kantor

Pelayanan

dan

Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vertikal paling bawah harus membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara yang akan dilaporkan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tersebut dibuat antara tanggal 10-15 setiap awal bulan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dibuat terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Salah satu tahapan dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan dan mencegah adanya kesalahan yang dapat mempengaruhi

Universitas Indonesia


3

keakuratan data yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) proses rekonsiliasi dibagi menjadi dua yaitu proses rekonsiliasi internal dan proses rekonsiliasi eksternal. Proses rekonsiliasi internal terjadi antara seksi bank dengan seksi verifikasi dan akuntansi di lingkup Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan proses rekonsiliasi eksternal terjadi antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satuan kerja (satker) selaku pengguna anggaran. Kedua rekonsiliasi tersebut terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), namun yang sering terjadi kesalahan dan kendala adalah proses rekonsiliasi eksternal antara pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satker (pengguna anggaran). Beberapa kendala yang sering terjadi yang akhirnya dapat menghambat proses rekonsiliasi yaitu : 1. Kurangnya koordinasi 2. SDM yang kurang kompeten 3. Pelaksana Seksi verifikasi dan akuntansi terbatas 4. Infrastruktur (koneksi internet) yang kurang memadai 5. Data yang digunakan untuk proses rekonsiliasi tidak akurat 6. Lamanya satker (pengguna anggaran) melakukan proses rekonsiliasi Berdasarkan kendala yang sering terjadi ketika dilakukannya proses rekonsiliasi, maka penulis ingin membahas mengenai proses rekonsiliasi eksternal antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satker (pengguna anggaran) untuk dapat melakukan analisis dan memberikan saran atau masukan tentang perbaikan proses rekonsiliasi. 1.2. 

Perumusan Masalah Bagaimana

proses

rekonsiliasi

antara

Kantor

Pelayanan

dan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ?



4 

Apa saja kendala yang sering terjadi saat proses rekonsiliasi antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Utama Badan POM? Bagaimana cara mengatasinya?

1.3.

Tujuan Penelitian Tujuan penulisan yang akan disajikan dalam laporan magang ini antara

lain : 

Melakukan analisis terhadap proses rekonsiliasi eksternal antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



Mengevaluasi kendala yang sering terjadi saat proses rekonsiliasi eksternal dilakukan antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Badan POM dan memberikan saran perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4

Pelaksanaan Program Magang Penulis

melakukan kegiatan

magang

di

Kantor

Pelayanan dan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV yang beralamat di Jl. Ir. Juanda Jakarta Pusat. Waktu pelaksanaan magang yaitu selama 3 bulan dimulai dari tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember. Tujuan program magang adalah agar mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori yang telah didapatkannya pada saat perkuliahan yang kemudian diterapkan ke dunia kerja yang sebenarnya. Selain untuk meningkatkan tekhnikal mahasiswa, program magang juga dapat meningkatkan soft skill mahasiswa dalam bekerja. Pelaksaaan program magang ini juga dapat menguntungkan kedua belah pihak dimana bagi pihak mahasiswa dapat

mengaplikasikan

teori

yang

telah

didapat

sehingga

menambah

pengalamannya dan bagi pihak kantor mendapatkan manfaat atas adanya program magang.



5

1.5.

Ruang Lingkup Penulisan Laporan Magang Ruang lingkup penulisan hanya terbatas pada proses rekonsiliasi eksternal

antara Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku satker (pengguna anggaran) yang dipilih oleh penulis sebagai salah satu perwakilan dari 367 satker yang ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses rekonsiliasi internal tidak masuk kedalam ruang lingkup yang akan dibahas penulis karena proses rekonsiliasi internal tidak terlalu banyak memiliki kendala jika dibandingkan dengan rekonsiliasi eksternal. Sekertariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dipilih karena Sekretariat Utama BPOM merupakan salah satu satker (pengguna anggaran) di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV yang jumlah transaksinya besar dan masih banyak kendala yang terjadi ketika Sekretariat Utama BPOM melakukan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. 1.6.

Metode Penulisan Laporan Magang Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan

magang ini adalah studi pustaka. Selain itu penulis juga terlibat langsung dalam proses rekonsiliasi eksternal walaupun hanya melakukan rekonsiliasi dengan beberapa satker (pengguna anggaran) yang terdaftar di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. 1.7

Sistematika Penulisan Laporan Magang Laporan magang ini dibagi menjadi 5 bagian (bab) disertai lampiran

sebagai pendukung laporan dengan sistematika sebagai berikut: BAB 1 Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang tujuuan penulisan laporan magang, tujuan pelaksanaan program magang, tempat, waktu, dan pelaksanaan magang, pelaksanaan kegiatan magang, ruang lingkup penulisan laporan magang dan metode penulisan laporan magang serta sistematika penulisan laporan magang Universitas Indonesia


6

BAB 2 Landasan Teori Bab ini mencakup landasan teori yang mendukung tema laporan yang terdiri dari definisi pengendalian internal, definisi laporan keuangan, definisi dan aktifitas proses rekonsiliasi, dan resiko yang mungkin terjadi pada proses rekonsiliasi dan prosedur pengendalian pada proses rekonsiliasi. BAB 3 Profil Perusahaan Bab ini berisi mengenai deskripsi gambaran umum Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta IV dan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

sebagai satuan kerja yang ditangani oleh Kantor

Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. BAB 4 Pembahasan Bab ini meliputi proses rekonsiliasi eksternal antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

selaku Satker, gambaran proses

rekonsiliasi beserta analisa tujuan pengendalian, penilaian risiko, dan aktifitas pengendalian. BAB 5 Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi ringkasan dari analisa terhadap perusahaan dan aktifitas magang. Saran berisi usulan dan masukan yang menjadi fokus perhatian penulis kepada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Jakarta IV



BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1

Pengendalian Internal

2.1.1 Pengendalian Internal Secara Umum Untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan semestinya dan tidak adanya penyalahgunaan aset milik perusahaan, maka setiap perusahaan baik kecil maupun besar pasti membutuhkan suatu sistem. Dan untuk memenuhi tujuan tersebut maka dilakukan pengawasan internal pada perusahaan dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak internal yang biasanya adalah pihak-pihak yang mempunyai jabatan tinggi karena dinilai lebih mengetahui keadaan perusahaannya. Sistem yang dimaksud adalah sistem pengendalian internal. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012), suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajeman keyakinan yang memadai bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen pada umumnya memiliki tiga tujuan dalam menciptakan suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan dari laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi, dan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya pengendalian internal dalam suatu organisasi ada beberapa. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012), tujuan pengendalian internal sebagai berikut :



8



Reliabilitas Pelaporan Keuangan Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.



Efisiensi dan efektivitas operasi Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong para pemakai sumber daya agar efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.



Ketaatan pada hukum dan peraturan Perusahaan publik ketika mengeluarkan laporan harus mematuhi berbagai hukum dan peraturan karena hal ini berhubungan dengan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Beberapa peraturan tidak berhubungan secara langsung dengan akuntansi sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seprti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.3

Kerangka Pengendalian menurut COSO Arens , Elder, dan Besley (2012) menjelaskan bahwa COSO memiliki lima

komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai dan meyakinkan bahwa tujuan pengendalian akan terpenuhi. Lima komponen pengendalian tersebut adalah :



9

Gambar 2.1 Kerangka Pengendalian Internal COSO Sumber : Arens, Elder, dan Besley (2012)

1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan pentingnya pengendalian internal bagi entitas itu. Tanpa suatu lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian lingkungan yang lemah mencerminkan kelemahan komponen lain di dalamnya. Jika para manajemen menganggap pengendalian itu penting, maka seluruh karyawan akan menganggap hal yang sama dan merespon dengan melalsanakan prosedur pengendalian dengan baik juga. Pengendalian ini merupakan sebuah dasar dalam menentukan arah organisasi dan mempengaruhi kesadaran orang-orang didalamnya. Lingkungan pengendalian tersebut mencakup : 

Integritas dan Nilai-nilai etis, yaitu produk dari standar etika dan perilaku

entitas serta bagaimana standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Contoh dari tindakan yang dilakukan meliputi pengkomunikasian nilai-nilai entitas dan standar perilaku kepada para karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode, perilaku, dan teladan. 

Komitmen pada Kompetensi, yaitu pengetahuan dan ketrampilan yang

diperlukan untuk menyelesaikan tugas mendefinisikan pekerjaan seseorang. Universitas Indonesia


10

Hal ini meliputi pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan. 

Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit, Dewan Komisaris

berperan penting dalam tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung

jawab

akhir

untuk

memastikan

bahwa

manajemen telah

mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak. Untuk membantu dalam pengawasan, dewan membentuk komite audit yang diserahi tanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan. 

Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen, manajemen melalui aktivitasnya

memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal sehingga auditor dapat merasakan bagaimana sikap manajemen dalam melakukan pengendalian internal. 

Struktur Organisasi, struktur organisasi entitas menentukan garis-garis

tanggung jawab dan kewenangan yang ada sehingga hal ini memudahkan auditor untuk mempelajari pengelolaan dan unsure-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian diimplementasikan. 

Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia, jika para karyawan

kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lainnya dapat diabaikan dan laporan keuangan yang andal masih bisa untuk dihasilkan dengan baik. 2. Penilaian Risiko Penilaian risiko merupakan identifikasi dan analisa manajemen terhadap risiko relevan yang mungkin timbul dalam hubungannya dengan penyusunan laporan keuangan. Komponen ini membentuk dasar bagaimana risiko ini dikelola, ketika manajemen sudah mengidentifikasi risiko kemudian mengestimasikan seberapa besar tingkat signifikansi dari risiko, menilai dan membandingkan dengan risiko yang pernah ada, maka pada akhirnya manajemen akan mengembangkan tindakan spesifik yang perlu untuk diambil guna mengurangi risiko sampai batas yang diterima oleh perusahaan. 3. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk meminimalisasi risiko kesalahan dan kecurangan dalam Universitas Indonesia


11

mencapai tujuan perusahaan. Banyak aktivitas pengendalian yang bisa dijalankan oleh perusahaan baik bersifat manual atau pengendalian otomatis. Aktivitas pengendalian umumnya dikategorikan menjadi lima yaitu : 

Pemisahan tugas yang memadai, adanya pemisahan tugas yang memadai dapat melindungi perusahaan dari penyelewengan atau perbuatan yang lain yang dapat merugikan perusahaan. Ada 4 pemisahan tugas yang memadai yaitu pemisahan penyimpanan aktiva dari akuntansi, pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aktiva terkait, pemisahan tanggung jawab operasional dan tanggung jawab pencatatan, dan pemisahan tugas TI dari departemen pemakai.



Otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, ada 2 otorisasi yaitu otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum dilakukan oleh manajemen untuk menetapkan kebijakan dan para bawahan diinstruksikan untuk mengimplementasikan otorisasi umum tersebut dengan menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditetapkan oleh kebijakan itu, sedangkan otorisasi khusus berlaku untuk transaksi individual.



Dokumen dan catatan yang memadai, dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aktiva dengan benar. Suatu bentuk pengendalian yang berhubungn erat dengan dokumen dan catatan adalah bagan akun, dimana bagan akun mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun-akun neraca dan laporan laba-rugi. Bagan akun ini berguna untuk mencegah kesalahan klasifikasi jika dengan akurat menguraikan jenis transaksi mana yang harus dimasukkan dalam setiap akun.



Pengendalian Fisik Atas Aktiva dan Catatan, untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, aktiva dan catatan harus dilindungi agar catatan tidak dicuri, rusak atau hilang karena jika hilang dapat menganggu proses akuntansi dan operasinya.



Pemeriksaaan Independen atas Kinerja, kebutuhan akan pemeriksaan independen atau verifikasi internal timbul karena pengendalian internal cenderung berubah seiring dengan berlalunya waktu kecuali jika review seirng dilakukan. Universitas Indonesia


12

Jika menggunakan sistem, maka sistem akuntansi dapat dirancang sedemikian rupa sehingga banyak prosedur verifikasi internal yang diotomatisasi dan dapat melakukan review secara berkala. 4. Informasi dan Komunikasi Tujuan sistem informasi dan komunikasi suatu entitas adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dari perusahaan untuk memelihara akuntabilitas terhadap aset yang terkait. 5. Pemantauan Aktivitas pengawasan merupakan penilaian manajemen secara periodik mengenai pengendalian internal perusahaan untuk menentukan apakah masih berfungsi secara efektif atau perlu diadakan peningkatan perbaikan. Informasi yang dinilai dalam pengawasan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pemahaman terhadap pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, laporan oleh regulator seperti laporan bank, umpan balik dari operasi dan pengaduan dari konsumen.

2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal menurut PP 60 Tahun 2008, yaitu : 

Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien



Keandalan pelaporan keuangan



Pengamanan aset negara, dan



Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.1.5 Perbandingan Pengendalian Internal menurut COSO dan PP 60 Tahun 2008 Pada Tabel 2.1 penulis membandingkan antara 5 komponen pengendalian internal menurut COSO dan 5 komponen pengendalian internal menurut PP 60 Tahun 2008. Pada table tersebut dapat terlihat jelas bahwa perbedaan utama antara COSO dengan PP 60 Tahun 2008 terletak pada komponen yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian.



13

Tabel 2.1 Perbandingan 5 Komponen Pengendalian Internal menurut COSO dan PP 60 Tahun 2008 COSO 1. Lingkungan

PP 60 Tahun 2008 Pengendalian. 1.

Lingkungan

pengendalian

Lingkungan

Pengendalian,

pimpinan

instansi

merupakan sebuah dasar dalam

menciptakan

dan

menentukan arah organisasi dan

lingkungan kerja yang positif dan

mempengaruhi kesadaran orang-

kondusif.

orang

yaitu:

didalamnya.

Lingkungan

Pengendalian tersebut mencakup :



Cara

wajib memelihara

yang dilakukan

Penegakan Integritas dan Nilai



Integritas dan nilai-nilai etis



Komitmen dan kompetensi



Komitmen terhadap kompetensi



Partisipasi Dewan Komisaris



Kepemimpinan yang kondusif

atau Komite Audit



Pembentukan



Filosofi dan Gaya

Etika

Operasi

organisasi yang sesuai dengan

Manajemen 

Struktur Organisasi



Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

struktur

kebutuhan 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat



Penyusunan

dan

penerapan

kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber

daya

peran

aparat

manusia 

Perwujudan

pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Melakukan

hubungan

yang

dengan

baik

kerja instansi

pemerintah



14

Tabel 2.1 Perbandingan 5 Komponen Pengendalian Internal menurut COSO dan PP 60 Tahun 2008 (Lanjutan) COSO

PP 60 Tahun 2008

2. Penilaian Risiko, yaitu merupakan 2.

Penilaian

Risiko,

identifikasi dan analisa manajemen

pimpinan

melakukan

terhadap risiko yang relevan yang

risiko dengan cara identifikasi

mungkin timbul dalam hubungannya

risiko dan analisis risiko agar

dengan

dapat

penyusunan

laporan

keuangan.

mengenali

seorang penilaian

risiko

yang

kemungkinan muncul dan dapat berhati-hati menentukan tingkat risiko.

3. Aktivitas Pengendalian, merupakan 3.

Kegiatan Pengendalian, dilakukan

kebijakan dan prosedur yang dibuat

tiap

manajemen untuk meminimalisasi

dengan ukuran, kompleksitas, dan

risiko kesalahan dan kecurangan

sifat dari tugas instansi yang

dalam mencapai tujuan perusahaan.

bersangkutan.

Lima kategori aktifitas pengendalian

pengendalian

yaitu

yaitu: pemisahan fungsi, otorisasi

pemisahan

tugas

yang

pimpinan

instansi

sesuai

Kegiatan yang

kejadian

dilakukan

memadai, otorisasi yang sesuai atas

atas

transaksi dan aktifitas,dokumen dan

penting , pencatatan yang akurat

catatan yang memadai,pengendalian

dan tepat waktu atas transaksi

fisik atas aktiva dan catatan, dan

kejadian, pengendalian fisik atas

pemeriksaan independen atas kinerja

asset, review atas kinerja instansi pemerintah

dan

yang

transaksi

bersangkutan

dan penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja 4. Informasi bertujuan

dan untuk

Komunikasi, 4. mencatat,

memproses, dan melaporkan

Informasi instansi

dan

Komunikasi,

pemerintah

harus

memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan



15

Tabel 2.1 Perbandingan 5 Komponen Pengendalian Internal menurut COSO dan PP 60 Tahun 2008 (Lanjutan) COSO

PP 60 Tahun 2008

transaksi dari perusahaan untuk

baik internal maupun eksternal

memelihara akuntabilitas terhadap

perusahaan

aset yang terkait

mengkomunikasikan

dengan

pimpinan

instansi

sehingga

di

seluruh

dapat

pemerintah yang terkait 5. Pemantauan, aktivitas pengawasan 5.

Pemantauan,

kegiatan

ini

merupakan penilaian manajemen

dilaksanakan melalui pemantauan

secara periodik untuk menentukan

berkelanjutan.

apakah masih

berfungsi

secara

melakukan pembandingan, proses

efektif

perlu

dilakukan

rekonsiliasi, tindak lanjut evaluasi

atau

perbaikan.

Antara

lain

terpisah, dan tindak lanjut hasil evaluasi lainnya.

2.2

Kelemahan Pengendalian Internal menurut PP 60 tahun 2008 Pada pelaksanaan kegiatan pengendalian internal di suatu organisasi tidak

semua kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa kelemahan yang menghambat pengendalian internal tersebut. Kelemahan tersebut antara lain : 

Keputusan dilakukan oleh manusia yang sering berada dibawah tekanan dengan keterbatasan waktu dan informasi sehingga dapat terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat



Pegawai mungkin tidak memahami instruksi yang diberikan sehingga mengakibatkan kegagalan operasi



Pimpinan dan manajemen tingkat atas dengan kewenangannya bisa mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan



Kolusi diantara pegawai dapat mensiasati pengendalian intern sebaik apapun Universitas Indonesia


16



Risiko kegagalan dan dampaknya harus dibandingkan dengan manfaat penerapan sistem pengendalian internal

Dilakukannya pengendalian internal di setiap lembaga maupun perusahaan pasti mempunyai tujuan yang terkait dengan kelangsungan perusahaan tersebut. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan pengendalian internal untuk mencegah terjadinya tindak penyelewengan, korupsi maupun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah melakukan proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi merupakan salah satu kegiatan pengendalian internal karena proses rekonsiliasi dilakukan untuk mengetahui apakah pencatatan transaksi telah dilakukan secara akurat atau belum. Untuk lebih jelasnya mengapa proses rekonsiliasi merupakan salah satu kegiatan pengendalian internal yang dilakukan, maka dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut. 2.3

Rekonsiliasi

2.3.1 Definisi Rekonsiliasi Secara

umum

rekonsiliasi

adalah

kegiatan

membandingkan dan

menjelaskan perbedaan yang terjadi terhadap dua angka (saldo) yang berasal dari sumber yang berbeda. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2007 tanggak 23 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, definisi rekonsiliasi adalah proses pencocokan

data

transaksi

keuangan

yang

diproses

dengan

beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Salah satu Universitas Indonesia


17

karakteristik tersebut yaitu dapat diandalkan. Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 yang menyatakan bahwa dalam sistem pengendalian internal yang andal harus dilakukan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara / Daerah. Di KPPN ada 2 macam rekonsiliasi yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi yang dilakukan antara seksi bank giro/pos dengan seksi verifikasi dan akuntansi. Sistem pengendalian internal di KPPN mengharuskan agar seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan. Transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan pada buku bank KPPN dan secara berkala akan menerima laporan dari seksi bank berupa rekening koran. Pada prinsipnya saldo di rekening koran harus sama dengan saldo di seksi bank, namun kemungkinan adanya perbedaan jumlah saldo bisa disebabkan oleh 2 hal yaitu perbedaan waktu pencatatan transaksi dalam satu periode atau yang biasa disebut dengan time lag dan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh seksi bank giro/pos atau pihak bank yang terkait dalam hal ini disebut sebagai error. Rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi yang dilakukan antara pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satker (pengguna anggaran) yang terkait. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara data menurut pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan data menurut satker (pengguna anggaran). Walaupun dokumen sumber yang digunakan sama, namun kemungkinan masih terdapat perbedaan bisa tetap terjadi dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan baik kesalahan yang dilakukan oleh pihak satker (pengguna anggaran) maupun kesalahan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).



18

2.3.2 Unsur – Unsur Rekonsiliasi 

Unsur Anggaran, unsur yang direkonsiliasi terdiri dari estimasi pendapatan dan otorisasi kredit anggaran



Unsur Realisasi, unsur yang direkonsiliasi terdiri dari pendapatan, pengembalian pendapatan, belanja, pengembalian belanja, pembiayaan, dan pengembalian pembiayaan

2.3.3 Dasar Hukum Rekonsiliasi Dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi antara Kantor Pelayanan dan Perbendeaharaan Negara dengan satuan kerja selaku pengguna anggaran, terdapat dasar hukum yang melandasi yaitu : 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, pada Pasal 20 menyebutkan bahwa setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dimana UAKPA tersebut yang dimaksud adalah satker (pengguna anggaran) wajib untuk menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dilakukan rekonsiliasi.



Pada pasal 4, 5 dan 6 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dijelaskan mengenai sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan satker (pengguna anggaran) yang dapat menyebabkan tertundanya proses rekonsiliasi.



Sesuai dengan pasal 3 dan 4 pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara dijelaskan mengenai pedoman proses



19

rekonsiliasi tingkat Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang andal harus diciptakan prosedur

rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang

diakuntansikan oleh satker (pengguna anggaran) dengan transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh pihak Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). 2.3.4 Pedoman dalam melakukan proses rekonsiliasi Berdasarkan jenis-jenis rekonsiliasi, maka terdapat beberapa pedoman yang harus dilakukan ketika melakukan proses rekonsiliasi. Pedoman tersebut antara lain : 

Dalam melakukan proses rekonsiliasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu lampiran I pada PER-36 / PB / 2009



Proses rekonsiliasi dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap bulan paling lambat 7 hari kerja setelah bulan berganti



Dokumentasi yang terkait dengan rekonsiliasi, baik itu berupa berita acara rekonsiliasi dan laporan hasil rekonsiliasi harus disimpan dengan baik dan lengkap sehingga apabila sewaktu-waktu dokumen tersebut dibutuhkan mudah untuk dicari

2.3.5 Jenis Akun yang Direkonsiliasi Ada 2 jenis rekonsilliasi akun yang direkonsiliasi di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Rekonsiliasi akun yang pertama terkait dengan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan rekonsiliasi yang kedua terkait dengan rekonsiliasi Neraca. Rekonsiliasi yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran antara lain :



20



Rekonsiliasi pagu (batas anggaran yang telah ditetapkan) belanja Rekonsiliasi ini membandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi estimasi pendapatan Rekonsiliasi ini membandingkan estimasi pendapatan yang terdiri dari unsur bagian anggran, eselon 1 dan kode satker, akun, jumlah rupiah antara data KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi pengembalian pendapatan Rekonsiliasi ini membandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, akun, jumlah rupiah antara data menurut KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan Rekonsiliasi ini membandingkan mutasi uang persediaan yang terdiri dari unsur bagian anggaran, eselon 1, kode perekaman, jenis dokumen, kode satker, akun, jumlah rupiah antara data dari pihak KPPN dengan data dari pihak satker (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja Rekonsiliasi ini membandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran) dari potongan SPM/SP2D. Dan membandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data dari pihak satker (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi Realisasi Belanja Rekonsiliasi ini membandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran). Dan Universitas Indonesia


21

membandingkan jumlah rupiah ringkasan ringkasan belanja antara data dari KPPN dengan data dari pihak satker (pengguna anggaran). 

Rekonsiliasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi ini membandingkan kode bagian anggaran, eselon 1, kode satker, fungsi, sub fungsi, program kegiatan, sub kegiatan, akun, jumlah rupiah, jenis kewenangan, sumber dana dan cara penarikan antara data KPPN dengan data menurut satuan kerja (pengguna anggaran).



Rekonsiliasi Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) Ada beberapa ketentuan yang diatur ketika melakukan rekonsiliasi pendapatan Negara bukan pajak. Ketentuan tersebut antara lain pada saat dilakukannya rekonsiliasi antara KPPN dengan satker (pengguna anggaran) maka satker wajib menyampaikan Bukti Penerimaan Negara baik berupa SSBP (surat setoran bukan pajak) maupun SSPB (surat setoran pengembalian belanja) yang disertai dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) maupun Nomor Transaksi Bank (NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan antara KPPN dengan satker (pengguna anggaran). Apabila satker (pengguna anggaran) menyetor pembayaran tersebut bukan di bank yang merupakan bank mitra kerja (bank persepsi) KPPN yang bersangkutan, maka satker harus dapat membawa bukti dengan melampirkan bukti penerimaan Negara baik berupa SSBP/SSPB yang disertai dengan NTPN/NTB. Untuk transaksi diatas maka transaksi tersebut harus dijelaskan pada Berita Acara Rekonsiliasi. Sedangkan rekonsiliasi yang terkait dengan Neraca, yaitu membandingkan

kas di bendahara pengeluaran dengan kartu pengawasan di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). 2.3.6 Cara melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh satker Kesalahan yang sering terjadi ketika proses rekonsiliasi dilakukan dibagi menjadi 2, yaitu kesalahan yang substantif dan non-substantif. Kesalahan yang substantif yaitu : Universitas Indonesia


22



Kesalahan yang terjadi terkait hasil rekonsiliasi yang tidak sama, maka satker (pengguna anggaran) dapat mengirim melalui e-mail data rekonsiliasi yang telah dibetulkan atau satker (pengguna anggaran) dapat langsung mendatangi KPPN dengan membawa ADK yang disimpan di flashdisk kemudian diberikan kepada pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi di bagian front office untuk diproses ulang.

Kesalahan yang non-substantif yaitu : 

Kesalahan yang terjadi terkait dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), maka petugas satker mendatangi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan membawa BAR yang telah dicetak ke bagian front office agar dapat segera diproses oleh petugas KPPN.



Kesalahan pada nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tertulis di BAR, maka pihak KPPN akan mencetak ulang BAR dan mengganti nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan yang diinginkan oleh satker kemudian BAR yang telah direvisi diberikan kembali kepada satker agar ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang sesuai dan kemudian satker kembali lagi ke KPPN untuk meminta tanda tangan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

2.4

Jenis Berita Acara Rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi atau BAR merupakan dokumen yang

menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan. BAR terdiri dari BAR sementara dan BAR final. 

Berita Acara Rekonsiliasi Sementara, merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan memuat hal-hal yang masih terdapat perbedaan data sehingga masih memerlukan perbaikan.



Berita

Acara

Rekonsiliasi

Final,

merupakan

dokumen

yang

menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah selesai dilaksanakan dan telah menunjukkan hasil yang sama antara data dari pihak pengguna anggaran (SAI) dengan data dari pihak KPPN (SAU). Universitas Indonesia


23

2.5

Flowchart Flowchart

adalah

bagan-bagan

yang

mempunyai

arus

yang

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Tujuan dari pembuatan flowchart ini adalah untuk menggambarkan tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai dan rapi dengan menggunakan

simbol – simbol yang telah

terstandardisasi, Hall (2008). Menurut Romney dan Steinbart (2006), flowchart adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi dalam bentuk yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan

suatu

kumpulan symbol

standar

yang

digunakan untuk

mendeskripsikan gambaran dari proses transaksi sebuah perusahaan dan aliran data melalui sistem. Di bawah ini adalah flowchart mengenai proses rekonsiliasi eksternal di KPPN Jakarta IV yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui e-mail maupun manual dimana satker (pengguna anggaran) datang langsung ke KPPN Jakarta IV. Flowchart

ini didapat langsung dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta IV.



24

Gambar 2.2 Proses Rekonsiliasi Eksternal menggunakan E-mail di KPPN Sumber : SOP KPPN Seksi Verifikasi dan Akuntnasi



25

Gambar 2.3 Proses Rekonsiliasi Eksternal tidak menggunakan e-mail di KPPN Sumber : SOP KPPN Seksi Verifikasi dan Akuntnasi



26

2.6

Penelitian Terdahulu Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahdan dan Amjad (2012)

menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) masih menemukan beberapa kendala dalam melakukan proses rekonsiliasi dengan satker. Kendala tersebut antara lain yaitu karena letak satker (pengguna anggaran) yang jauh dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin dan

kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran satker

(pengguna anggaran) dengan petugas pengelola laporan keuangan. Kendala yang lain yaitu adanya kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak bank persepsi dalam hal penerimaan setoran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Satker (pengguna anggaran) kurang memahami mata anggaran yang digunakan saat melakukan penyetoran uang persediaan maupun pengembalian belanja dan kurang telilti dalam melakukan pengolahan data juga merupakan kendala yang terjadi dalam proses rekonsiliasi. Adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menyebabkan pagu (batas maksimal suatu anggaran ditetapkan) bertambah atau berkurang, kurangnya petugas rekonsiliasi yang ada di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, dan yang terakhir satker (pengguna angggaran) tidak menyediakan tempat penyimpanan data khusus untuk data yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga merupakan kendala dalam proses rekonsiliasi di KPPN Banjarmasin. Pada penelitian Syahdan dan Amjad (2012), disebutkan beberapa saran yang terkait dengan proses rekonsiliasi, antara lain perlunya ditingkatkan koordinasi antara bendahara pengeluaran satker (pengguna anggaran) dengan bendahara pengeluaran sehingga kesalahan dalam mennginput data dapat diminimalkan. Saran selanjutnya yaitu pegawai bank persepsi lebih teliti dalam menginput setoran SSBP dan SSPB, perlu adanya sosialisasi khusus mengenai pelaporan keuangan kepada bendahara pengeluaran maupun petugas pengolah data. Penambahan petugas rekonsiliasi di Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin dan penyediaaan tempat khusus untuk penyimpanan



27

data rekonsiliasi perlu disediakan oleh satker (pengguna anggaran) agar data tidak tercampur dengan data yang lain.



BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

3.1.1 Profil Umum Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV didirikan pada tahun 1989 yang beralamat di Jalan Ir Juanda no 19 Jakarta Pusat. KPPN Jakarta IV termasuk dalam golongan KPPN tipe A1 dimana tipe A1 menunjukkan bahwa ruang lingkup wilayahnya lebih luas sehingga lebih banyak satuan kerja (satker) yang harus dilayani. Adapun bidang jasa yang ditawarkan oleh KPPN Jakarta IVadalah : 

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum Negara



Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran



Serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Tugas Pokok KPPN Jakarta IV Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa tugas KPPN adalah: 

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum



Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran



Serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/dari kas Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3.1.3 Fungsi KPPN Jakarta IV 

Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 28 Universitas Indonesia


29



Penerbitan surat pencairan dana dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara)



Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN



Penilaian dan Pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan



Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran melalui dan dari kas Negara



Pengiriman dan penerimaan kiriman uang



Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara



Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri



Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak



Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi



Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaaan



Pelaksanaan kehumasan



Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

3.1.4 Visi KPPN Jakarta IV 

Menjadi Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara yang Profesional



Transparan dan Akuntabel untuk Mewujudkan Pelayanan Prima

3.1.5 Misi KPPN Jakarta IV 

Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah



Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel



Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu



Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok. Universitas Indonesia


30

3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Seksi Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor

PMK Nomor

169/KMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Jakarta IV sebagai KPPN Tipe A1 terdiri dari: a. Sub bagian umum b. Seksi Pencairan Dana c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal d. Seksi Bank dan Giro Pos e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi f. Kelompok Jabatan Fungsional Masing-masing seksi mempunyai dua bagian, yaitu bagian front office dan bagian middle office. Dimana bagian front office merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan para satker dan bagian middle office merupakan bagian yang tidak langsung berhubungan dengan satker. a. Subbagian Umum mempunyai tugas yaitu : 

Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja , SDM , dan keuangan



Penatausahaan user SPAN



Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN



Melakukan penerbitan dan pengiriman SPM DPH PBB



Melakukan penatatausahaan, rumah tangga dan kehumasan

b. Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas yaitu: 

Melakukan pengujian resume tagihan dan SPM



Melakukan penerbitan SP2D



Melakukan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU



Melakukan Penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan



Melakukan Perbaikan SP2D hasil verifikasi pada KPPN



Melakukan pengelolaan data kontrak, data supplier dan belanja pegawai satker Universitas Indonesia


31



Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker

c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas yaitu: 

Melakukan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

pengelolaan

perbendaharaan 

Melakukan fungsi customer service, supervisor teknis SPAN dan helpdesk SAKTI



Melakukan pemantauan standar kualitas layanan KPPN



Melakukan

penyediaan

layanan

perbendaharaan,pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan , serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis d. Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi yaitu: 

Melakukan proses pencairan dana,

fungsi cash management,

penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN 

Melakukan pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran



Melakukan analisis data statistik pelaporan keuangan

e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas yaitu: 

Melakukan verifikasi pembayaran



Melakukan penyusunan Laporan Keungan Tingkat Kuasa BUN



Melakukan pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran



Melakukan analisis data statistik pelaporan keuangan



Melakukan rekonsiliasi laporan akuntansi .

Seksi Verifikasi dan Akuntansi terdiri dari 2 bagian yaitu front office dan middle office. Pada setiap bagian terdapat satu pegawai yang melakukan proses rekonsiliasi. Jumlah pegawai seksi verifikasi dan akuntansi ada 10 orang dimana dibagi menjadi 5 orang bagian front office dan 5 orang bagian middle office. Pegawai yang melakukan proses rekonsiliasi eksternal yang berada di front office merupakan pegawai yang melayani satker (pengguna anggaran) yang akan melakukan proses rekonsiliasi eksternal secara manual, sedangkan pegawai yang memounyai tugas melakukan proses rekonsiliasi bagian middle office melayani Universitas Indonesia


32

satker (pengguna anggaran) yang akan melakukan proses rekonsiliasi eksternal melalui e-mail. 3.1.7 Struktur Organisasi KPPN Jakarta IV Kepala Kantor Zaid BUrhan Ibrahimud

Kepala Sub Bag Umum Sriyanto

Kepala Seksi Verifiaksi dan Akuntansi Wanto

Kepala Seksi MSKI Nurhuda

Kepala Seksi Pencairan Dana Zuraida Purba

Kepala Seksi Bank,Giro,Pos Ribut Santosa

Kelompok Jabatan Fungsional yanng terdiri dari : 1. Front Office 2. Middle Office



Kelompok Jabatan Fungsional yanng terdiri dari : 1. Front Office terdiri dari 5 pegawai dimana 1 pegawai melakukan rekonsiliasi eksternal 2. Middle Office, teridir dari 5 pegawai dimana 1 pegawai melakukan rekonsilaisi eksternal menggunakan e-mail

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPN Jakarta IV Sumber : http://www.kppnjakartaempat.com/index.php/profil/strukturorganisasi (telah diolah kembali) 3.1.8 Peran KPPN dalam melakukan proses rekonsiliasi KPPN mempunyai peran yang sangat penting ketika proses rekonsiliasi dilakukan, karena data sumber yang digunakan untuk proses rekonsiliasi merupakan data yang diproses di KPPN. Apabila satker (pengguna anggaran) tidak melakukan rekonsiliasi maka jika terjadi perbedaan tidak akan terdeteksi sehingga data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan menjadi kurang valid. Universitas Indonesia


33

Dilakukannya proses rekonsiliasi sebenarnya sangat membantu satker (pengguna anggaran) dalam menyusun laporan keuangan, karena letak kesalahan yang sering terjadi berada dipihak satker sehingga apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh satker (pengguna anggaran) maka dapat segera terdeteksi dan dapat segera dilakukan pembetulan oleh satker. 3.2

Badan Pengawas Obat dan Makanan

3.2.1 Latar Belakang BPOM Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk baru cenderung terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, Universitas Indonesia


34

keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didirikan pada tanggal 28 April 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 146/ Menkes/ SK/ IV/1978. BPOM beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta- 10560. 3.2.2 Fungsi BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki beberapa fungsi yang terkait yang harus dilakukan yaitu: 

Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.



Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tata

laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. 3.2.3 Visi dan Misi BPOM Visi BPOM Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan Diakui Secara Internasional Untuk Melindungi Masyarakat. Misi BPOM 

Melakukan

Pengawasan

Pre-Market

dan

Post-Market

Berstandar

Internasional. 

Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Secara Konsisten.



35



Mengoptimalkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan di Berbagai Lini.



Memberdayakan Masyarakat Agar Mampu Melindungi Diri dari Obat dan Makanan yang Berisiko Terhadap Kesehatan.



Membangun Organisasi Pembelajar (Learning Organization).

3.2.4 Prinsip Dasar SisPOM 

Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.



Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis buktibukti ilmiah.



Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.



Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.



Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.



Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.



Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

3.2.5 Kerangka Konsep SisPOM Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SISPOM tiga lapis yakni: 

Sub-sistem pengawasan Produsen Sistem pengawasan internal oleh internal produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk

yang

dihasilkannya.

Apabila

terjadi

penyimpangan

dan



36

pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif maupun pro-justisia. 

Sistem Pengawasan Konsumen Sistem pengawasan oleh masyrakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yanag digunakannya

dan

cara-cara

penggunaan

produk

yang

rasional.

Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarkat yang akan mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Masyarakat dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadao produk dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya. 

Sistem Pengawasan Pemerintah (BPOM) Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi, penilaian keamanan pangan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada public yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyrakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

3.2.6 Target Kinerja 

Terkendalinya penyaluran produk terapetik dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain)



Terkendalinya mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan produk obat dan makanan termasuk klim pada label dan iklan di peredaran;



Tercegahnya risiko penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai akibat pengelolaan yang tidak memenuhi syarat;



Penurunan kasus pencemaran pangan; Universitas Indonesia


37



Peningkatan kapasitas organisasi yang didukung dengan kompetensi dan keterampilan personil yang memadai;



Terwujudnya komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar sesama dan pihak terkait.

3.2.7 Produk yang diawasi oleh BPOM Produk yang diawasi oleh BPOM yaitu obat, produk biologi, narkotika dan psikotropika,

obat

tradisional,

makanan

dan

minuman,

kosmetik,

zat

adiktif/rokok, bahan berbahaya. Tidak termasuk alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan obat untuk hewan. 3.2.8 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dibawah ini merupakan gambaran struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Sumber : http://www.pom.go.id/new/index.php/view/organisasibpom Universitas Indonesia


38

Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian tertinggi merupakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai tugas untuk memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,menyiapkan kebijakan nasional dan umum sesuai dengan tugas BPOM, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan kerjasama dengan instansi lain. Dibawah Kepala BPOM terdapat Insoektorat dan Sekretariat Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan POM, sedangkan Sekretariat Utama yang mempunyai

tugas

untuk

mengkoordinasikan

perencanaan,

pembinaan,

pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di BPOM. Di dalam Sekretariat Utama terdapat pemisahan fungsi yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi pelaporan.

Fungsi yang lain yaitu Biro Kerjasama dan Luar Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama Internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM. Biro yang ketiga yaitu Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dimana tugasnya yaitu melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan oerundang-undangan , bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu Biro Umum yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Struktur organisasi dibawah Sekretariat Utama adalah Deputi. BPOM membagi Deputi menjadi 3 bagian sesuai dengan pengelompokan yang telah ditetapkan. Deputi I menangani Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif yang bertugas untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi khasiat, keamanan dan mutu obat, produk biologi dan alat kesehatan sebelum beredar di Indonesia dan juga produk uji klinik. Selanjutnya Universitas Indonesia


39

melakukan pengawasan peredaran produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping itu juga melakukan sertifikasi produk terapetik, inspeksi penerapan cara pembuatan obat yang baik dan inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling, penarikan produk, public warning sampai pro justicia. Deputi I terdiri dari : 

Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi



Direktorat Pengawasan Distribusi Produk dan Terapetik dan PKRT



Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT



Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT



Direktorat Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA)

Deputi II merupakan Deputi bidang pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan registrasi obat nasional, kosmetik, dan sumplemen sebelum beredar di Indonesia. Selanjutnya melakukan pengawasan peredaran obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen termasuk penandaan dan periklanan. Penegakan hukum dilakukan dengan inspeksi cara produksi yang baik, sampling, penarikan produk, sampai pro justicia. Sama seperti Deputi I, Deputi II juga terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen makanan dan Kosmetik



Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen



Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional Kosmetikdan Produk Komplemen



Direktorat Obat Asli Indonesia

Deputi yang terakhir yaitu Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Deputi III ini mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan evaluasi keamanan pangan sebelum beredar di Indonesia dan selama peredaran seperti pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi maupun Universitas Indonesia


40

komoditinya, termasuk penandaan dan periklanan, dan pengamanan produk dan bahan berbahaya. Disamping itu melakukan sertifikasi produk pangan. Produsen dan distributor dibina untuk menerapkan sistem jaminan mutu, terutama cara produksi makanan yang baik, cara distribusi makanan yang baik, serta total quality management (TQM). Disamping itu diselenggarakan survey lain, penyuluhan dan informasi keamanan pangan dan bahan berbahaya. Karena BPOM menangani masalah peredaran obat dan makanan di Indonesia, maka terdapat 4 bagian unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas terkait dengan peredaran obat dan makanan di Indonesia. 4 bagian unit pelaksana teknis tersebut antara lain yaitu Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional yang bertugas melakukan pemeriksaaan secara laboratorium, pengembangan prosedur pengujian dan penilaian mutu terapetik ,narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan bahan berbahaya. Bagian lainnya yaitu Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dibidang produk terapetik, narkotika,psikotropika dan zat adiktif lain. Bagian yang ketiga yaitu Pusat Riset Obat dan Makanan yang bertugas melaksanakan kegiatan dibidang riset toksikologi, keamanan pangan, dan produk terapetik. Bagian yang terakhir yaitu Pusat Informasi Obat dan Makanan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi obat dan makanan , informasi keracunan dan kegiatan teknologi informasi Badan POM.



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1

Alasan dilakukannya Proses Rekonsiliasi Eksternal Pada dasarnya proses rekonsiliasi dilakukan agar didapatkan data yang

valid sehingga pelaporan yang dilakukan pun akan wajar dan kredibel. Apabila laporan keuangan telah disajikan sesuai dan wajar, maka laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan. Hal utama

yang

dilakukan

ketika

melakukan

proses

rekonsiliasi

adalah

membandingkan apakah data pemasukan dan pengeluaran telah sama walaupun berasal dari sumber yang berbeda yaitu data yang berasal Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dan data yang berasal dari Satker (pengguna anggaran) dimana satker yangn dipilih adalah Sekretariat Utama BPOM . Proses rekonsiliasi eksternal juga dilakukan karena terkait dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Kegiatan Pengendalian dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan dalam lingkup internal perusahaan seperti kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan maupun kesalahan dalam melakukan input data. 4.2

Gambaran proses rekonsiliasi eksternal Dibawah ini akan dijelaskan mengenai proses rekonsiliasi eksternal antara

KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat Utama BPOM. Sekretariat Utama BPOM lebih sering melakukan rekonsiliasi melalui e-mail, namun terkadang juga langsung mendatangi Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta



42

IV jika ada hal lain yang ingin diselesaikan seperti pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

Gambar 4.1 Flowchart proses rekonsiliasi Sekretariat Utama BPOM Sumber : Seksi Verifikasi dan Akuntansi, telah diolah kembali,2013

Penjelasan dari gambar 4.1 bagian Seksi verifikasi dan akuntansi dan Sekretariat Utama BPOM



43

Badan POM memiliki batas anggaran yang telah ditetapkan oleh DPR setiap tahunnya. Untuk mencairkan dana yang akan digunakan sebagai biaya operasional maupun belanja (belanja modal,belanja barang,belanja pegawai, dan belanja lain-lain) maka BPOM selaku satuan kerja (pengguna anggaran) membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian dibawa ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dapat diproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga Badan POM dapat memperoleh dana untuk kegiatannya tersebut. Semua transaksi diatas dicatat oleh KPPN Jakarta IV ke dalam aplikasi SAKPA. Sekretariat Utama BPOM setiap bulan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta IV. Jangka waktu pelaksanaan proses rekonsiliasi eksternal yaitu maksimal 7 hari kerja setiap awal bulan baru. Sekretariat Utama BPOM melakukan rekonsiliasi menggunakan e-mail sehingga dapat mempersingkat waktu dan biaya. Untuk melakukan proses rekonsiliasi menggunakan e-mail maka sebelum Arsip

Data

Komputer

tersebut

dikirimkan

ke

Kantor

Pelayanan dan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV petugas pengelola keuangan mengecek kelengkapan data yang dibutuhkan terlebih dahulu yaitu 5 komponen Arsip Data Komputer. Kelima komponen tersebut antara lain PAGU, Transaksi Pengeluaran, Transaksi Penerimaan, Uang Persediaan (UP), dan Pengembalian Uang Persediaan (UP), jika sudah dicek dan 5 komponen Arsip Data Komputer sudah lengkap kemudian Arsip Data Komputer tersebut dikirim melalui e-mail ke alamat e-mail Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV dengan menggunakan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi mendapatkan kiriman e-mail dari Badan POM berupa Arsip Data Komputer dan Neraca untuk bulan Oktober. Pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi men-download file tersebut dan menyimpannya ke dalam folder yang telah dipisahkan sesuai dengan kode satker Badan POM dan disimpan sesuai dengan nama bulan dilakukannya rekonsiliasi. Arsip Data Komputer dari pihak KPPN Jakarta IV sebelum direkonsiliasi melalui



44

beberapa tahapan dimulai dari dikumpulkannya data yang digunakan untuk rekonsiliasi yaitu PAGU (batas tertinggi suatu anggaran ditetapkan), Transaksi Pengeluaran, Transaksi Penerimaan, Uang Persediaan (UP) dan Pengembalian Uang Persediaan (UP). Setelah dikumpulkan data tersebut diposting menggunakan aplikasi VERA13. Posting selesai kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya validasi. Setelah validasi selesai tahapan selanjutnya yaitu melakukan proses rekonsiliasi. Setelah data dari Sekretariat Utama BPOM selesai disimpan, petugas seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan proses rekonsiliasi menggunakan aplikasi VERA13 dengan cara membandingkan kedua data rekonsiliasi yang berasal dari dua sumber yaitu dari pihak KPPN Jakarta IV dan Sekretariat Utama BPOM. Dalam melakukan proses rekonsiliasi dengan Badan POM ada beberapa jenis akun yang direkonsiliasi. Akun tersebut antara lain : 1. Rekonsiliasi PAGU belanja Rekonsiliasi PAGU belanja yaitu rekonsiliasi yang dilakukan mengenai batas tertinggi anggaran belanja yang telah ditetapkan selama satu tahun dan dicocokkan data dari penggunaan anggaran tersebut menurut Sekretariat Utama Badan POM dan dari pihak KPPN. Cara melakukan rekonsiliasinya dengan membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker. Kode akun, jenis dokumen, tanggal dokumen, dan nomor dokumen Sekretariat Utama BPOM apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, melihat jumlah rupiah menurut sistem pencatatan Sekretariat Utama Badan POM dengan sistem pencatatan menurut Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Hasil rekonsiliasi akan menunjukkan hasil yang SAMA apabila kedua jumlah yang tertulis menurut kedua sistem pencatatan tersebut SAMA. Hasil rekonsiliasi PAGU belanja Sekretariat Utama Badan POM menunjukkan hasil yang sama yaitu Rp 317.613.332.000 (dapat dilihat dilampiran 1) dikarenakan transaksi belanja yang dilakukan oleh Sekretariat Utama Badan POM telah dicatat semuanya ke dalam aplikasi SAKPA oleh petugas pengelola laporan keuangan dan dalam pencatatan transaksi tersebut tidak ada kesalahan pencatatan seperti



45

kesalahan dalam penulisan kode akun maupun kesalahan dalam pencatatan jumlah belanja. 2. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Rekonsiliasi estimasi pendapatan yaitu rekonsiliasi mengenai perkiraan jumlah pendapatan yang akan diterima. Sekretariat Utama Badan POM tidak mendapatkan pendapatan karena hanya satker tertentu yang mendapatkan pendapatan seperti Kementerian Agama dan KPP Pratama. Hasil rekonsiliasi antara Sekretariat Utama Badan POM dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV menunjukkan hasil yang SAMA yaitu 0 (dapat dilihat dilampiran 2) 3. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak Rekonsiliasi pengembalian pendapatan bukan pajak yaitu rekonsiliasi mengenai adanya lebih bayar / kelebihan ketika melakukan penyetoran pendapatan negara bukan pajak. Sekretariat Utama Badan POM tidak mendapatkan pengembalian pendapatan bukan pajak karena hanya satker tertentu yang mendapatkan pendapatan seperti Kementerian Agama dan Kantor Pajak Pratama. Hasil rekonsiliasi antara Sekretariat Utama Badan POM dengan Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV menunjukkan hasil yang SAMA yaitu 0 (ada dilampiran 3) 4. Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan Rekonsiliasi mutasi uang persediaan yaitu rekonsiliasi terhadap perubahan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) seperti perubahan dari Uang Persediaan (UP) menjadi Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikarenakan kurangnya Uang Persediaan sehingga timbul adanya Mutasi Uang

Persediaan

(MUP).

Cara

melakukan

rekonsiliasinya

dengan

membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker, kode akun, jenis dokumen, tanggal dokumen, dan nomor dokumen Sekretariat Utama BPOM apakah sudah sesuai apa belum dengan yang sudah ditetapkan, kemudian melihat jumlah rupiah menurut sistem pencatatan Sekretariat Utama Badan POM dengan sistem pencatatan menurut Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Hasil rekonsiliasi akan menunjukkan hasil yang SAMA apabila kedua



46

jumlah yang tertulis menurut kedua sistem pencatatan tersebut SAMA. Hasil rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan Sekretariat Utama Badan POM dengan KPNN Jakarta IV menunjukkan hasil yang SAMA (dapat dilihat dilampiran 4) yaitu sebesar Rp 3.808.301.000 dikarenakan transaksi belanja yang dilakukan oleh Sekretariat Utama Badan POM telah dicatat semuanya ke dalam aplikasi SAKPA oleh petugas pengelola laporan keuangan dan dalam pencatatan transaksi tersebut tidak ada kesalahan pencatatan seperti kesalahan dalam penulisan kode akun maupun kesalahan dalam pencatatan jumlah belanja 5. Rekonsiliasi Pengembalian Belanja Rekonsiliasi Pengembalian Belanja

yaitu mengenai pengembalian

kelebihan dana ketika satker mencairkan pagu belanjanya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengembalian belanja yaitu kelebihan pembayaran atas belanja APBN, kesalahan pembebanan pembayaran belanja, dan pembatalan pembayaran atas beban APBN Untuk mengembalikan kelebihan belanja tersebut maka satker menyetorkan dengan menggunakan form Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Cara melakukan rekonsiliasinya dengan membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker, kode akun, jenis dokumen, tanggal dokumen, dan nomor dokumen Sekretariat Utama BPOM apakah sudah sesuai apa belum dengan yang sudah ditetapkan, kemudian melihat jumlah rupiah menurut sistem pencatatan Sekretariat Utama Badan POM dengan sistem pencatatan menurut Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Hasil rekonsiliasi antara data Sekretariat Utama Badan POM dengan KPPN Jakarta IV yaitu TIDAK SAMA (dapat dilihat di Lampiran 5) dimana menurut data Sekretariat Utama Badan POM menunjukkan sebesar 0, sedangkan menurut data KPPN Jakarta IV sebesar Rp 14.533.000. Hasil rekonsiliasi yang TIDAK SAMA disebabkan karena petugas pengelola laporan keuangan Badan POM salah dalam menginput data sehingga data menurut pencatatan Sekretariat Utama Badan POM adalah 0. 6. Rekonsiliasi Belanja Rekonsiliasi belanja yaitu rekonsiliasi mengenai jumlah transaksi belanja yang dilakukan menyangkut dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh



47

satker Sekretariat Utama Badan POM. Cara melakukan rekonsiliasinya yaitu dengan membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker, dan data yang dimiliki oleh KPPN Jakarta IV dengan data dari Sekretariat Utama Badan POM apakah sudah sesuai antara jumlah SP2D yang dicairkan untuk keperluan belanja dengan nominal transaksi yang dicatat pada dokumen sesuai dengan kode akunnya. Hasil rekonsiliasi antara data Sekretariat Utama Badan POM dengan KPPN Jakarta IV yaitu TIDAK SAMA dikarenakan pihak pengelola keuangan Sekretariat Utama Badan POM gagal dalam melakukan posting sehingga menyebabkan terjadinya double posting atau jumlahnya menjadi dua kali lipat dari jumlah semestinya. Alasan lain yang menyebabkan TIDAK SAMA nya hasil rekonsiliasi yaitu karena pengelola keuangan Sekretariat Utama Badan POM salah melakukan input jumlah belanja sehingga terdapat selisih yang membuat data menjadi tidak sesuai dengan jumlah transaksi yang semestinya (lihat dilampiran 6) 7. Rekonsiliasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perhitungan Fihak Ketiga sendiri adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Cara melakukan rekonsiliasi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker, dan data transaksi yang dicatat oleh Sekretariat Utama Badan POM dengan data dari pihak KPPN Jakarta IV. Hasil rekonsiliasi antara data Sekretariat Utama Badan POM dengan KPPN Jakarta IV yaitu TIDAK SAMA (lihat dilampiran 7) dikarenakan pengelola laporan keuangan Sekretariat Badan POM salah dalam menuliskan nomor dokumen dimana penulisan nomor dokumen tersebut tidak sesuai dengan kodefikasi yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan perbedaan hasil rekonsiliasi. Penggunaan aplikasi sangat sensitif dalam penulisan nomor dokumen, sehingga walaupun hanya satu huruf saja yang berbeda atau kurang satu huruf maka hasil rekonsiliasinya tidak akan sama walaupun jumlah dalam transaksi PFK tersebut sudah sama antara Sekretariat Utama Badan POM dengan KPPN Jakarta IV.



48

8. Rekonsiliasi Pendapatan Bukan Pajak Rekonsiliasi pendapatan bukan pajak yaitu rekonsiliasi terhadap seluruh pendapatan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak dimana pendapatan tersebut sudah bersifat bersih. Pendapatan Bukan Pajak bisa berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan bukan pajak lainnya.

Cara

melakukan

rekonsiliasi

Pendapatan

bukan

Pajak

yaitu

membandingkan kode bagian anggaran, eselon, kode satker, dan data transaksi yang dicatat oleh Sekretariat Utama Badan POM dengan data dari pihak KPPN Jakarta IV. Hasil rekonsiliasi pendapatan bukan pajak antara Sekretariat Utama Badan POM dengan KPPN Jakarta IV menunjukkan hasil yang TIDAK SAMA (lihat dilampiran 8). Hasil rekonsiliasi yang TIDAK SAMA disebabkan karena pengelola laporan keuangan salah dalam menuliskan nomor dokumen karena penulisannya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sebab yang kedua yaitu dikarenakan bendahara pengeluaran Sekretariat Utama Badan POM salah menyetor ke bank yang bukan merupakan mitra kerja KPPN Jakarta IV sehingga transaksi tersebut tidak tercatat di sistem pencatatan KPPN Jakarta IV karena Bank yang bukan merupakan mitra kerja KPPN Jakarta IV tidak mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sehingga transaksi penyetoran tersebut tidak akan tercatat di sistem akuntansi milik KPPN Jakarta IV walaupun di sistem pencatatan Sekretariat Utama BPOM muncul dan di bank tempat Sekretariat Utama BPOM tersebut tercatat tetap saja hasil rekonsiliasi tidak sama. Untuk mendapatkan NTPN, bank harus mendaftarkan terlebih dahulu ke KPPN Jakarta IV agar dapat menjadi bank mitra kerja KPPN Jakarta IV. Sekretariat Utama BPOM melakukan rekonsiliasi pendapatan Negara bukan pajak dan mendapatkan hasil yang tidak sama antara KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat Utama BPOM, namun Sekretariat Utama BPOM melakukan rekonsiliasi estimasi pendapatan dan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan mendapatkan hasil yang sama yaitu 0. Hal ini disebabkan karena Sekretariat Utama mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber lain, bukan pendapatan yang berasal dari tugas pokok dan fungsinya saja. Jika dilihat dari hasil



49

rekonsiliasinya maka dapat terlihat ada akun 423141 yaitu akun pendapatan sewa rumah dinas. Pendapatan sewa rumah dinas didapat Sekretariat Utama karena ada salah satu pegawainya yang menempati rumah dinas dan pegawai tersebut membayar sewa rumah dinas yang ditempati. Pendapatan sewa rumah dinas tersebut harus disetor ke kas negara. Akun 423221 merupakan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro). Tiap satker (pengguna anggaran) mempunyai rekening giro di bank untuk menampung dana dari KPPN Jakarta IV.Jasa giro yang didapat Sekretariat Utama BPOM dari bank harus disetor ke kas negara dan dianggap sebagai pendapatan dari Sekretariat Utama BPOM. Akun 423911 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun lalu.. Contohnya di tahun anggaran 2013 ada kelebihan pembayaran gaji pegawai di Sekretariat Utama BPOM. Kelebihan pembayaran tersebut baru disetor ke kas Negara pada tahun 2014. Setoran yang dilakukan pada tahun 2014 dibukukan dengan akun 423911 yaitu penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Akun 423913 merupakan penerimaan kembali belanja lainnya tahun anggaran yang lalu. Sekretariat Utama BPOM mempunyai pendapatan tapi bukan pendapatan tetap sehingga apabila ada kelebihan pendapatan belanja di tahun anggaran yang lalu maka harus disetor ke kas Negara. Contoh satker (pengguna anggaran) yang mempunyai pendapatan tetap dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu kantor polisi yang mendapatkan pendapatan dari pembuatan sim, stnk, dll dan kantor departemen agama yang mendapatkan pendapatan dari pembuatan buku nikah, pendapatan administrasi yang berhubungan kegiatan pernikahan,perceraian, dll. Setelah selesai melakukan proses rekonsiliasi eksternal antara Sekretariat Utama BPOM dengan KPPN Jakarta IV, maka pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi mengirimkan hasil rekonsiliasi yang hasilnya TIDAK SAMA kepada Sekretariat Utama Badan POM beserta dengan nota dinas untuk dilakukan perbaikan melalui e-mail. Sekretariat Utama Badan POM akan menerima hasil rekonsiliasi yang hasilnya tidak sama kemudian pengelola laporan keuangan memeriksa kembali penyebab hasil rekonsiliasi yang tidak sama dan

akan



50

mengirimkan kembali data rekonsiliasi yang sudah diperbaiki melalui e-mail agar KPPN Jakarta IV dapat melakukan rekonsiliasi ulang sehingga hasil rekonsiliasi secara keseluruhan antara Sekretariat Utama BPOM dengan KPPN Jakarta IV menjadi SAMA.

Dibawah ini merupakan tabel yang mengklasifikasikan penyebab hasil rekonsiliasi yang tidak sama beserta dengan jumlahnya. Pada tabel ini hanya menuliskan tentang hasil rekonsiliasi yang hasilnya tidak sama, sedangkan hasil rekonsiliasi yang sama tidak dimasukkan ke dalam tabel ini.

Tabel 4.1 Penyebab Hasil Rekonsiliasi Tidak Sama

Jenis Rekonsiliasi 1. Rekonsiliasi

Penyebab

Jumlah

Adanya Kesalahan ketika petugas pengelola

Pengembalian

laporan keuangan Sekretariat Utama BPOM

Belanja

menginput data ke dalam aplikasi SAKPA.

2. Rekonsiliasi Belanja

3

 Pihak pengelola laporan keuangan Sekretariat Utama sehingga

BPOM

gagal

menyebabkan

melakukan posting terjadinya

63

double

posting  Pengelola laporan keuangan Sekretariat Utama BPOM salah melakukan input data ke dalam

26

aplikasi SAKPA 4 Rekonsiliasi

Petugas pengelola laporan keuangan Sekretariat

Perhitungan Fihak Utama BPOM salah dalam menuliskan nomor Ketiga (PFK) 5 Rekonsiliasi

4

dokumen Petugas pengelola laporan keuangan Sekretariat

Pendapatan

Utama BPOM salah dalam menuliskan nomor

Bukan Pajak

dokumen

7



51

Gambar 4.1 Flowchart proses rekonsiliasi Sekretariat Utama BPOM (lanjutan) Sumber : Seksi Verifikasi dan Akuntansi, telah diolah kembali,2013



52

Penjelasan dari gambar 4.1 bagian Seksi verifikasi dan akuntansi dan Sekretariat Utama BPOM (lanjutan) Pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi sebelum mengirimkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) beserta dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) kepada Sekretariat Badan POM dalam bentuk PDF, pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi memeriksa neraca Sekretariat Badan POM apakah sudah sama jumlahnya dengan pencatatan menurut KPPN Jakarta IV. Berita Aacara Rekonsiliasi (BAR) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) kemudian dikirimkan melalui e-mail setelah jumlah neraca menurut dua pencatatan tersebut hasilnya SAMA. Satker Sekretariat Utama Badan POM kemudian mendatangi KPPN Jakarta IV dengan membawa 2 rangkap cetakan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk kemudian BAR dan LPJ tersebut diberikan stempel yang tujuannya untuk memverifikasi LPJ dan BAR serta memberikan nomor atas BAR dan LPJ sesuai dengan kode satker dan bulan yang sedang berlangsung dan kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaksana verifikasi dan akuntansi, sedangkan LHR hanya sebagai bukti bahwa hasil rekonsiliasi antara kedua belah pihak telah SAMA. Apabila Laporan Neraca yang dikirimkan oleh Sekretariat Utama BPOM tidak sama dengan data menurut KPPN Jakarta IV, maka pelaskana seksi verifikasi dan akuntansi mengirim melalui e-mail neraca tersebut ke Sekretariat Utama BPOM. Sekretariat Utama BPOM kemudian memeriksa ulang di sistem pencatatan laporan keuangannya apakah sudah dicatat semua atau belum dan diperiksa apakah ada penulisan jumlah yang salah atau tidak. Sekretariat Utama BPOM mengirimkan kembali neraca tersebut kepada KPPN setelah memastikan bahwa neraca telah sesuai dan lengkap agar KPPN dapat segere memberikan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pelaksana verifikasi dan akuntansi kemudian membawa BAR dan LPJ tersebut ke Kepala Seksi verifikasi dan akuntansi untuk diperiksa kelengkapan dan kesesuaian BAR dan LPJ tersebut serta menandatangani BAR dan LPJ. Universitas Indonesia


53

Kepala Seksi verifikasi dan akuntansi kemudian menyerahkan BAR dan LPJ tersebut ke pelaksana verifikasi dan akuntansi. Pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi kemudian mengembalikan BAR dan LPJ tersebut kepada satker Sekretariat Utama Badan POM sebanyak 1 rangkap, sedangkan 1 rangkap yang lain disimpan oleh KPPN Jakarta IV khususnya seksi verifikasi dan akuntansi untuk diarsipkan sesuai dengan bulan terjadinya rekonsiliasi (untuk penyimpanan BAR) dan disimpan sesuai dengan nama satker (pengguna anggaran) untuk menyimpan LPJ 4.3

Evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi eksternal di KPPN Jakarta IV Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pelaksanaan

proses rekonsiliasi eksternal di KPPN Jakarta IV masih belum optimal. Pelaksanaan proses rekonsiliasi eksternal masih terdapat kekurangan yang disebabkan karena masih banyaknya kendala yang terjadi baik kendala dari pihak satker (pengguna anggaran) maupun kendala dari pihak KPPN Jakarta IV. Apabila tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan maka dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi KPPN Jakarta IV serta dapat menghambat efektivitas pengendalian internalnya. 4.4 Kendala yang sering dihadapi saat rekonsiliasi dengan Sekretariat Utama BPOM Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Jakarta IV ada beberapa kendala yang sering terjadi saat KPPN Jakarta IV melakukan proses rekonsiliasi dengan Sekretariat Utama Badan POM sehingga dapat menghambat proses rekonsiliasi tersebut. Kendala tersebut antara lain yaitu : 

Kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran satker (Sekretariat Badan POM) dengan pengelola laporan keuangan yang mengakibatkan kurangnya data yang dibutuhkan untuk rekonsiliasi dikarenakan bendahara pengeluaran tidak menyampaikan adanya perubahan mengenai data rekonsiliasi tersebut kepada pengelola laporan keuangan.



54

Saran yang diberikan yaitu: Untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kendala yang terkait dengan kompetensi SDM tersebut maka ada beberapa usulan yaitu dari lingkup internal Sekretariat Badan POM melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan cara memberikan pengarahan maupun memberikan pelatihan kepada petugas pengelola laporan keuangan sehingga petugas pengelola laporan keuangan dapat memahami secara teknis dan teori mengenai tugas yang dia kerjakan. Cara yang lain yaitu petugas pengelola laporan keuangan sering mengikuti sosialisasi yang sering diadakan oleh instansi atau kantor lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 

Kesalahan input data dan gagal posting yang dilakukan oleh pengelola laporan keuangan yang dikarenakan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi sehingga pengelola laporan keuangan kurang berkompeten.

Saran yang diberikan yaitu : Untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kendala yang terkait dengan kompetensi SDM tersebut maka ada beberapa usulan yaitu dari lingkup internal Sekretariat Badan POM melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan cara memberikan pengarahan maupun memberikan pelatihan kepada petugas pengelola laporan keuangan sehingga petugas pengelola laporan keuangan dapat memahami secara teknis dan teori mengenai tugas yang dia kerjakan. Cara yang lain yaitu petugas pengelola laporan keuangan sering mengikuti sosialisasi yang sering diadakan oleh instansi atau kantor lain yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. 

Kurangnya pelaksana verifikasi akuntansi yang melakukan proses rekonsiliasi sehingga setiap awal bulan pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi menjalani lembur untuk menyelesaikan semua data yang perlu direkonsiliasi.

Saran yang diberikan yaitu : Pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi di KPPN Jakarta IV berjumlah 9 orang yang dibagi menjadi 5 orang dibagian middle office dan 4 orang di bagian front office. Pelaksana yang melakukan rekonsiliasi melalui e-mail hanya 1 orang Universitas Indonesia


55

saja namun terkadang ada 2 pelaksana lain yang ikut membantu walaupun tidak terlalu banyak melakukan rekonsiliasi eksternal sehingga dapat mengurangi beban pelaksana tersebut. Satker yang ditangani oleh KPPN Jakarta IV sebesar 367 instansi dan transaksi setiap harinya bisa mencapai ribuan sehingga apabila hanya 1 orang petugas tentunya akan menghambat proses rekonsiliasi padahal untuk melakukan proses rekonsiliasi ada ketentuannya yaitu harus diselesaikan maksimal 7 hari kerja setiap awal bulan. Untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kendala tersebut maka usulan yang dapat diberikan yaitu pembagian tugas masing-masing pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi diatur ulang karena saat penulis melakukan magang di KPPN Jakarta IV penulis melihat bahwa ada salah satu pelaksana yang tugasnya hanya membuat Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) . SSPB dan SSBP tidak setiap hari dibuat sehingga banyak waktu luang yang terbuang percuma, oleh karena itu sebaiknya pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi ini diberikan tugas tambahan untuk melakukan proses rekonsiliasi sehingga beban menjadi lebih ringan dan dapat lebih cepat menyelesaikan proses rekonsiliasi eksternal. 

Lambatnya koneksi internet juga merupakan salah satu hambatan/kendala yang dialami oleh pelaksana seksi verifikasi akuntansi ketika akan melakukan proses rekonsiliasi karena satker mengirimkan ADK melalui email sehingga untuk men-download ADK dan mengirim hasil rekonsiliasi dan BAR tersebut dibutuhkan koneksi internet yang cepat agar cepat selesai.

Saran yang dapat diberikan yaitu : Lambatnya koneksi internet membuat proses rekonsiliasi menjadi terhambat karena untuk men-download ADK diperlukan koneksi yang cepat karena ukuran ADK yang lumayan besar dan setelah proses rekonsiliasi selesai pun tetap memerlukan koneksi internet yang cepat karena pelaksana seksi verifikasi dan akuntansi akan mengirim hasil rekonsiliasi tersebut kepada satker yang kemudian akan dicetak oleh satker. Ada usulan perbaikan untuk mengatasi kendala atau sedikit mengurangi kendala yang terkait dengan lambatnya koneksi Universitas Indonesia


56

internet di KPPN Jakarta IV yaitu bagian seksi verifikasi dan akuntansi sebaiknya diberikan jaringan tersendiri tidak bercampur dengan jaringan seksi lain sehingga koneksi internetnya bisa cepat dan dapat memperlancar kegiatan operasional di seksi verifikasi dan akuntansi terutama ketika sedang melakukan proses rekonsiliasi. 

Kendala terakhir dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi yaitu Sekretariat Utama Badan POM sering mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) yang terkait proses rekonsiliasi berdekatan dengan batas akhir tanggal dilakukannya proses rekonsiliasi sehingga hal ini memperlambat jalannya proses rekonsiliasi dan dapat menimbulkan keterlambatan penyelesaian proses rekonsiliasi.

Saran yang dapat diberikan yaitu : Cara untuk mengatasi kendala tersebut terkait dengan pengendalian internal di lingkup Sekretariat Utama Badan POM yaitu Kepala bagian petugas pengelola laporan keuangan selalu memantau pekerjaan pengelolala laporan keuangan apakah sudah sesuai dan tepat waktu. Jika dilakukan secara teratur maka kendala tersebut dapat dihindari, usulan perbaikan lain yaitu sebaiknya petugas pengelola laporan keuangan dipilih dengan benar dan selektif sehingga petugas tersebut tidak menunda untuk mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) diakhir waktu proses rekonsiliasi. 4.5

Sanksi yang diberikan terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Sesuai dengan Perdirjen 19 Tahun 2008 Pasal 4 tentang sanksi dalam

dilakukannya proses rekonsiliasi antara lain : 

Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan laporan keuangan yang terkait

dengan

dilakukannya

proses

rekonsiliasi,

maka

KPPN

mengirimkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

Jika sampai dengan batas lima hari kerja Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan laporan keuangannya maka KPPN memberikan sanksi berupa penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas



57

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satker (pengguna anggaran) yang terkait. KPPN memberikan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) kepada satker yang belum menyampaikan laporan keuangan. Penundaan atas peneritan SP2D hanya dilakukan pada SPM UP/TUP/GUP maupun SPM-LS (kecuali SPM-LS Gaji, SPM-LS Pihak Ketiga,dan SPM Pengembalian).



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Proses rekonsiliasi eksternal antara KPPN Jakarta IV dengan Sekretariat

Utama BPOM dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan tersebut dimulai dengan Sekretariat Utama BPOM mengirimkan Arsip Data Komputer yang terdiri dari 5 komponen yaitu Daftar Isian Pagu Anggaran, Transaksi Pengeluaran, Transaksi Penerimaan, Uang Persediaan (UP), dan Pengembalian Uang Persediaan ke KPPN Jakarta IV melalui e-mail. Pihak KPPN menerima e-mail dari Sekretariat Utama BPOM kemudian memeriksa file ADK tersebut sebelum dilakukan proses rekonsiliasi. Jika file ADK sudah lengkap maka petugas seksi verifikasi dan akuntansi melakukan proses rekonsiliasi. Jika hasil dari rekonsiliasi tersebut sudah menunjukkan hasil yang sama maka petugas seksi verifikasi dan akuntansi mengirim hasil rekonsiliasi tersebut kepada Sekretariat Utama BPOM agar segera mencetak sebanyak 2 rangkap Laporan Hasil Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi, dan Laporan Pertanggung Jawaban yang kemudian dibawa kembali ke KPPN Jakarta IV secara langsung untuk mendapatkan nomor dan stempel dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Cetakan Laporan Hasil Rekonsiliasi beserta dengan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggunng Jawaban diserahkan kembali kepada Sekretariat Utama BPOM sebanyak 1 rangkap dan 1 rangkap disimpan oleh KPPN Jakarta IV sebagai arsip kantor. Apabila hasil rekonsiliasi tidak sama maka petugas mengirim hasil rekonsiliasi yang menunjukkan tidak sama kepada Sekretariat Utama BPOM agar segera diperbaiki dan dikirim kembali ke KPPN Jakarta IV untuk dilakukan proses rekonsiliasi kembali. Proses rekonsiliasi wajib dilakukan antara satker dengan KPPN ditiap wilayah bayarnya yang dilakukan setiap bulan agar data yang didapat valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 58 Universitas Indonesia


59

Data yang didapat dari proses rekonsiliasi akan digunakan KPPN untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara yang akan disampaikan kepada Kanwil dan Kantor Pusat. Dalam melakukan proses rekonsiliasi dengan satker, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh KPPN yaitu : 

Kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran satker dengan petugas yang membuat laporan keuangan



Petugas satker kurang teliti ketika melakukan olah data sehingga data yang diinput tidak sama antara satker dengan KPPN



Kurangnya petugas yang melakukan proses rekonsiliasi yang ada di KPPN



Satker tidak mempunyai tempat penyimpanan yang khusus terkait dengan data yang akan digunakan untuk rekonsiliasi sehingga ADK yang dikirim oleh satker kadang tidak lengkap

5.2

Saran Saran yang diberikan kepada KPPN antara lain : 

Penambahan petugas yang melakukan proses rekonsiliasi terutama yang terkait dengan rekonsiliasi melalui email karena jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi berjumlah 367 sedangkan petugas yang melakukan rekonsiliasi hanya 3 orang sehingga hal ini menjadi kurang efektif dan efisien padahal batas maksimal waktu untuk rekonsiliasi hanya 7 hari kerja.



KPPN menindak tegas terhadap satker yang tidak lengkap dalam mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK)

sehingga satker tidak

menghambat proses rekonsiliasi yang diakibatkan tidak lengkapnya Arsip Data Komputer (ADK) yang dikirimkan oleh satker (pengguna anggaran).



DAFTAR REFERENSI

Nordiawan, Deddi. Putra, Iswahyudi Sondi. Rahmawati Maulidah. (2007). Akuntansi Pemerintahan . Jakarta. Lembaga Penerbit Salemba Empat Romney, Marshall and Paul Steinbart (2012). Accounting Information Systems (12thed). New Jersey: Prentice Hall Arens, Alvin A., Elder, Randal J,. And Mark, S Beasley.(2012). Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach 14th edition.New Jersey: Prentice Hall. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



61

Keputusan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi www.kppnjakartaempat.com. Diakses pada tanggal 20 September 2013 www.kppnrantauprapat.net. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2013 www.perbendaharaan.go.id. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2013 www.bpom.go.id. Diakses pada tanggal 22 November 2013



Lampiran 1 : Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PAGU BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Tanggal : 01-11-13 Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua Halaman : 1 KDBAES1 SATKER 1

KODE SD-CP 2

KD AKUN P/K/O 3

JNS DOK

TGL DOK

NO DOK

4

5

6 DIPA063.01.1.432731/2013

06301432731 KP

01001 3157001

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157002

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157003

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157004

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157996

53

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157997

53

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3158001

52

202

05-12-12

DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013

RUPIAH GL SAU

RUPIAH GL SAI

STATUS

7

8

9

4,476,180,000

4,476,180,000

SAMA

1,292,234,000

1,292,234,000

SAMA

1,018,526,000

1,018,526,000

SAMA

2,118,780,000

2,118,780,000

SAMA

389,300,000

389,300,000

SAMA

205,080,000

205,080,000

SAMA

5,716,330,000

5,716,330,000

SAMA

DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013

63 Universitas Indonesia Analisis proses ..., Siti Eriska Surya Ningrum, FE UI, 2014

Lampiran 1 : Lanjutan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PAGU BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua

KDBAES1 SATKER 1

2

KD AKUN P/K/O 3

01001 3158002

52

202

05-12-12

01001 3159001

52

202

05-12-12

01001 3159002

52

202

05-12-12

01001 3159003

52

202

05-12-12

01001 3160001

52

202

05-12-12

01001 3160002

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3160002

53

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3160003

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3160994

51

202

05-12-12

06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP

KODE SD-CP

Tanggal : 01-11-13 Halaman : 2

JNS DOK

TGL DOK

NO DOK

4

5

6 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013

RUPIAH GL SAU

RUPIAH GL SAI

STATUS

7

8

9

483,670,000

483,670,000

SAMA

46,475,053,000

46,475,053,000

SAMA

3,121,785,000

3,121,785,000

SAMA

9,734,120,000

9,734,120,000

SAMA

39,557,953,000

39,557,953,000

SAMA

10,011,487,000

10,011,487,000

SAMA

300,000,000

300,000,000

SAMA

4,546,610,000

4,546,610,000

SAMA

14,877,438,000

14,877,438,000

SAMA




KDBAES1 SATKER 1

KODE SD-CP 2

KD AKUN P/K/O 3

06301432731 KP

01002 3164001

52

202

05-12-12

06301432731 KP

01002 3163996

53

202

05-12-12

06301432731 KP

01001 3157002

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3157003

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3157004

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3158001

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3158002

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

19-03-13


JNS DOK

TGL DOK

NO DOK

4

5

6 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke

RUPIAH GL SAU

RUPIAH GL SAI

STATUS

7

8

9

3,650,285,000

3,650,285,000

SAMA

307,565,000

307,565,000

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA




KDBAES1 SATKER 1

KODE SD-CP 2

KD AKUN P/K/O 3

06301432731 KP

01001 3159003

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01002 3164005

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01002 3164994

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01002 3164996

53

203

19-03-13

06301432731 KP

04001 3159001

52

203

19-03-13

06301432731 KP

04002 3163001

52

203

19-03-13

06301432731 KP

01001 3157001

52

203

19-06-13

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

19-06-13


JNS DOK

TGL DOK

NO DOK

4

5

6 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke

RUPIAH GL SAU

RUPIAH GL SAI

STATUS

7

8

9

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PAGU BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SD-CP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

01001 3157001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3157002

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3157003

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3157004

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3157997

53

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3158001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3158002

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3159003

52

203

31-07-13

Tanggal : 01-11-13 Halaman : 5 NO DOK 6 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

285,088,000

285,088,000

SAMA

482,300,000

482,300,000

SAMA

-14,200,000

-14,200,000

SAMA

-87,984,000

-87,984,000

SAMA

-86,280,000

-86,280,000

SAMA

72,900,000

72,900,000

SAMA

-72,900,000

-72,900,000

SAMA

-1,701,305,000

-1,701,305,000

SAMA

-1,921,860,000

-1,921,860,000

SAMA




KODE SD-CP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3159003

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3160001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3160002

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3160003

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01002 3163996

53

203

31-07-13

06301432731 KP

01002 3164001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

01002 3164001

53

203

31-07-13

Tanggal : 01-11-13 Halaman : 6 NO DOK 6 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

-1,701,305,000

-1,701,305,000

SAMA

-1,921,860,000

-1,921,860,000

SAMA

-1,821,300,000

-1,821,300,000

SAMA

-899,630,000

-899,630,000

SAMA

-360,000,000

-360,000,000

SAMA

-307,565,000

-307,565,000

SAMA

-28,020,000

-28,020,000

SAMA

17,191,092,000

17,191,092,000

SAMA

STATUS 9




KODE SD-CP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

04002 3163001

52

203

31-07-13

06301432731 KP

04002 3163996

53

203

31-07-13

06301432731 KP

04002 3163997

53

203

31-07-13

06301432731 KP

01001 3157004

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3157004

53

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3159001

53

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3159003

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3160001

52

203

05-09-13

Tanggal : 01-11-13 Halaman : 7 NO DOK 6

DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 03 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04

RUPIAH GL SAI 8

RUPIAH GL SAU 7

STATUS 9

-1,596,750,000

-1,596,750,000

SAMA

-465,525,000

-465,525,000

SAMA

-400,000,000

-400,000,000

SAMA

-143,490,000

-143,490,000

SAMA

143,490,000

143,490,000

SAMA

-15,200,000

-15,200,000

SAMA

15,200,000

15,200,000

SAMA

0

0

SAMA

-50,000,000

-50,000,000

SAMA




KODE SD-CP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

01001 3160001

53

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3160002

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3160003

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01001 3160994

51

203

05-09-13

06301432731 KP

01002 3164005

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01002 3164994

52

203

05-09-13

06301432731 KP

01002 3164996

53

203

05-09-13

06301432731 KP

01002 3164997

53

203

05-09-13

06301432731 KP

04002 3163001

52

203

05-09-13

Tanggal : 01-11-13 Halaman : 8 NO DOK 6

DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 04

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

50,000,000

50,000,000

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

144,136,866,000

144,136,866,000

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

449,440,000

449,440,000

SAMA

-449,440,000

-449,440,000

SAMA

0

0

SAMA




KODE SD-CP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

01001 3157001

52

203

07-10-13

06301432731 KP

01001 3158001

52

203

07-10-13

06301432731 KP

01001 3159001

52

203

07-10-13

06301432731 KP

01001 3159002

52

203

07-10-13

06301432731 KP

01001 3159003

52

203

07-10-13

06301432731 KP

01001 3160994

51

203

07-10-13

06301432731 KP

04001 3159001

52

203

07-10-13

06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP

01001 3157001 01001 3157004 01001 3160001

52

203

17-10-13

52

203

17-10-13

52

203

17-10-13


NO DOK 6 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 05 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 06 DIPA063.01.1.432731/2013 DIPA063.01.1.432731/2013

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

-400,000,000

-400,000,000

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA

0

0

SAMA




KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301432731 KP

01001 3160002

52

203

17-10-13

06301432731 KP

01002 3164001

53

203

17-10-13


NO DOK 6 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 06 DIPA063.01.1.432731/2013 Revisi ke 06

Jumlah

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

0

0

SAMA

0

0

SAMA

317,163,332,000

317,163,332,000


Lampiran 2 : Hasil Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

Jumlah

0 0

--

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

0 0

SAMA


Lampiran 3 : Hasil Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

--

STATUS 9

0

Jumlah

0

SAMA

0


Lampiran 4 : Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

06301

432731

111611

301

12-02-13

541597C

500,000,000

500,000,000

SAMA

06301

432731

111611

301

12-04-13

560079C

2,516,237,000

2,516,237,000

SAMA

06301

432731

111611

301

27-06-13

052737E

100,000,000

100,000,000

SAMA

06301

432731

111611

301

12-07-13

060550E

2,897,054,000

2,897,054,000

SAMA

06301

432731

111611

301

21-10-13

900861F

3,208,301,000

3,208,301,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573573C

-508,721,972

-508,721,972

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573574C

-147,818,334

-147,818,334

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573575C

-126,229,500

-126,229,500

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573576C

-54,085,750

-54,085,750

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573577C

-189,705,585

-189,705,585

06301

432731

111611

302

17-05-13

573578C

-71,329,000

-71,329,000

SAMA SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573579C

-205,833,500

-205,833,500

06301

432731

111611

302

17-05-13

573580C

-33,960,000

-33,960,000

06301

432731

111611

302

17-05-13

573581C

-140,241,500

-140,241,500

SAMA SAMA SAMA



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

06301

432731

111611

301

17-05-13

573585C

-9,000,000

-9,000,000

SAMA

06301

432731

111611

301

17-05-13

573586C

-40,920,000

-40,920,000

SAMA

06301

432731

111611

301

17-05-13

573587C

-14,820,000

-14,820,000

SAMA

06301

432731

111611

301

17-05-13

573588C

-13,000,000

-13,000,000

SAMA

06301

432731

111611

301

17-05-13

573589C

-1,000,000

-1,000,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573590C

-28,479,000

-28,479,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573591C

-9,200,000

-9,200,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573604C

-6,332,000

-6,332,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573881C

-46,057,000

-46,057,000

SAMA

06301

432731

111611

302

17-05-13

573882C

-645,649,900

-645,649,900

SAMA

06301

432731

111611

302

21-05-13

574717C

-11,690,000

-11,690,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089095E

-100,226,300

-100,226,300

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089098E

-41,196,600

-41,196,600

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089099E

-8,250,000

-8,250,000

SAMA



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13


NO DOK 6 089103E 089104E 089105E 089106E 089107E 089108E 089109E 089110E 089111E 089112E 089113E

089114E

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

-73,993,790

-73,993,790

SAMA

-57,780,000

-57,780,000

SAMA

-35,700,000

-35,700,000

SAMA

-34,500,000

-34,500,000

SAMA

-7,200,000

-7,200,000

SAMA

-143,868,032

-143,868,032

SAMA

-1,169,000

-1,169,000

SAMA

-1,189,000

-1,189,000

SAMA

-575,000

-575,000

SAMA

-3,300,000

-3,300,000

SAMA

-966,000

-966,000

SAMA

-1,241,500

-1,241,500

SAMA



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI MUTASI UANG PERSEDIAAN ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

10-09-13

06301

432731

111611

302

06301

432731

111611

06301

432731

06301


NO DOK 6 089115E 089116E

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

-1,691,500

-1,691,500

SAMA

-24,040,000

-24,040,000

SAMA

089117E

-5,375,000

-5,375,000

SAMA

10-09-13

089118E

-108,360,000

-108,360,000

SAMA

302

10-09-13

089119E

-8,671,650

-8,671,650

SAMA

111611

302

10-09-13

089120E

-1,200,000

-1,200,000

SAMA

432731

111611

302

10-09-13

089121E

-74,304,500

-74,304,500

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089122E

-318,298,575

-318,298,575

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089123E

-46,530,000

-46,530,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089124E

-8,800,000

-8,800,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089125E

-30,360,000

-30,360,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089126E

-22,080,000

-22,080,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089127E

-62,250,000

-62,250,000

SAMA




KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

089828E 089829E

-18,600,000

-18,600,000

SAMA

-20,520,000

-20,520,000

SAMA

06301

432731

111611

302

11-09-13

06301

432731

111611

302

11-09-13

06301

432731

111611

302

11-09-13

089830E

-119,356,600

-119,356,600

SAMA

06301

432731

111611

302

11-09-13

089831E

-190,396,400

-190,396,400

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089832E

-3,200,000

-3,200,000

SAMA

06301

432731

111611

302

10-09-13

089833E

-6,500,000

-6,500,000

SAMA

06301

432731

111611

302

11-09-13

089834E

-60,676,900

-60,676,900

SAMA

06301

432731

111611

302

11-09-13

089835E

-15,758,604

-15,758,604

SAMA

06301

432731

111611

302

11-09-13

089836E

-31,500,000

-31,500,000

SAMA

06301

432731

111611

302

16-09-13

882134F

-53,046,964

-53,046,964

SAMA

06301

432731

111611

302

16-09-13

882135F

-515,684,725

-515,684,725

SAMA

06301

432731

111611

302

16-09-13

882136F

-313,416,100

-313,416,100

SAMA

06301

432731

111611

302

16-09-13

882137F

-6,646,000

-6,646,000

SAMA




KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301

432731

111611

305

14-03-13

06301

432731

111611

305

15-03-13

06301

432731

111611

305

17-05-13

06301

432731

111611

305

06301

432731

111611

305


NO DOK 6 0515051206010208 1010041015030114

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9

0

0

SAMA

0

0

SAMA

1308080801050702

-149,115,959

-149,115,959

SAMA

20-05-13

0815061307150201

-30,500,000

-30,500,000

SAMA

23-09-13

1114051201001008

-141,255,310

-141,255,310

SAMA

3,808,301,000

3,808,301,000

SAMA

Jumlah


Lampiran 5 : Hasil Rekonsiliasi Pengembalian Belanja KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1 06301432731 06301432731 06301432731

KODE SD-CP 2 01 3157001 01 3159001 01 3159001


JNS DOK 4

TGL DOK 5

524119

305

10-10-13

0709100306000815

280,000

0

TDK SAMA

524119

305

28-10-13

0606080503050705

13,823,000

0

TDK SAMA

524119

305

28-10-13

1100000608030704

450,000

0

TDK SAMA

14,553,000

0

KD AKUN 3

NO DOK 6

Jumlah

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9


Lampiran 6 : Hasil Rekonsiliasi Belanja

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP

KODE SD-CP 2 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 04001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

521213

301

21-06-13

050182E

0

25,200,000

TDK SAMA

522151

301

21-06-13

050182E

25,200,000

0

TDK SAMA

521213

301

21-06-13

050183E

0

19,200,000

TDK SAMA

522151

301

21-06-13

050183E

19,200,000

0

TDK SAMA

524114

301

26-06-13

051741E

0

41,580,000

TDK SAMA

524114

301

26-06-13

051741E

41,580,000

0

TDK SAMA

521213

301

02-08-13

075119E

0

21,000,000

TDK SAMA

522151

301

02-08-13

075119E

21,000,000

0

TDK SAMA

511111

301

01-10-13

885241F

592,542,890

0

TDK SAMA

511119

301

01-10-13

885241F

10,300

0

TDK SAMA

511121

301

01-10-13

885241F

38,891,742

0

TDK SAMA

511122

301

01-10-13

885241F

9,998,770

0

TDK SAMA

511123

301

01-10-13

885241F

54,715,000

0

TDK SAMA

511124

301

01-10-13

885241F

840,000

0

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3160994 01001 3157002 01001 3160001


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

511125

301

01-10-13

885241F

11,897,036

0

TDK SAMA

511126

301

01-10-13

885241F

36,344,960

0

TDK SAMA

511151

301

01-10-13

885241F

28,900,000

0

TDK SAMA

511111

301

01-10-13

885241F69525030

0

592,542,890

TDK SAMA

511119

301

01-10-13

885241F69525030

0

10,300

TDK SAMA

511121

301

01-10-13

885241F69525030

0

38,891,742

TDK SAMA

511122

301

01-10-13

885241F69525030

0

9,998,770

TDK SAMA

511123

301

01-10-13

885241F69525030

0

54,715,000

TDK SAMA

511124

301

01-10-13

885241F69525030

0

840,000

TDK SAMA

511125

301

01-10-13

885241F69525030

0

11,897,036

TDK SAMA

511126

301

01-10-13

885241F69525030

0

36,344,960

TDK SAMA

511151

301

01-10-13

885241F69525030

0

28,900,000

TDK SAMA

521111

301

01-10-13

890118F

11,880,000

23,760,000

TDK SAMA

522151

301

01-10-13

890119F

23,100,000

46,200,000

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3160002 01001 3160001 01001 3160001 01001 3158002 01001 3160002 01002 3163001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 04001 3159001 04002 3163001 01001 3158001 01001 3158002


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

524114

301

01-10-13

890120F

41,760,000

83,520,000

TDK SAMA

524119

301

01-10-13

890121F

17,628,000

35,256,000

TDK SAMA

524119

301

01-10-13

890122F

10,878,000

21,756,000

TDK SAMA

524119

301

01-10-13

890123F

2,795,000

5,590,000

TDK SAMA

522151

301

01-10-13

890124F

1,600,000

3,200,000

TDK SAMA

522191

301

01-10-13

890125F

23,000,000

46,000,000

TDK SAMA

521211

301

01-10-13

890126F

0

33,750,000

TDK SAMA

524119

301

01-10-13

890127F

42,000,000

84,000,000

TDK SAMA

524114

301

01-10-13

890128F

43,970,000

87,940,000

TDK SAMA

521211

301

01-10-13

890129F

2,008,000

4,016,000

TDK SAMA

521211

301

01-10-13

890130F

66,962,000

133,924,000

TDK SAMA

521211

301

01-10-13

890131F

29,785,935

59,571,870

TDK SAMA

522151

301

02-10-13

891310F

27,600,000

55,200,000

TDK SAMA

522151

301

02-10-13

891311F

2,300,000

4,600,000

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP

KODE SDCP 2 01001 3158001 01001 3158001 01001 3160001 01001 3157004 01001 3158001 01001 3160001 01001 3158001 01001 3158001 04001 3159001 04001 3159001 01001 3160001 01001 3160002 01001 3159001


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

521219

301

02-10-13

891313F

8,532,700

17,065,400

TDK SAMA

524114

301

02-10-13

891314F

2,200,000

4,400,000

TDK SAMA

521219

301

02-10-13

891566F

125,170,000

250,340,000

TDK SAMA

521213

301

02-10-13

891567F

21,400,000

42,800,000

TDK SAMA

524219

301

02-10-13

891568F

126,439,325

252,878,650

TDK SAMA

521219

301

02-10-13

891569F

235,795,000

471,590,000

TDK SAMA

524219

301

02-10-13

891570F

25,170,060

50,340,120

TDK SAMA

524219

301

02-10-13

891571F

3,878,770

7,757,540

TDK SAMA

524114

301

02-10-13

891572F

0

9,000,000

TDK SAMA

524119

301

02-10-13

891572F

4,500,000

0

TDK SAMA

521111

301

02-10-13

891573F

8,800,000

17,600,000

TDK SAMA

522151

301

02-10-13

891574F

1,400,000

2,800,000

TDK SAMA

524119

301

02-10-13

891575F

13,586,300

27,172,600

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3160001 01001 3158001 01001 3160002 01001 3158001 01001 3157001 01001 3157001 01001 3157001 01002 3163001 01001 3160001 01001 3159001 01001 3160002 04001 3159001 01001 3158001 01001 3157001


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

521111

301

02-10-13

891582F

11,000,000

22,000,000

TDK SAMA

521219

301

02-10-13

894376F

53,184,100

106,368,200

TDK SAMA

521211

301

02-10-13

894377F

28,716,188

57,432,376

TDK SAMA

524219

301

02-10-13

894378F

71,934,200

143,868,400

TDK SAMA

521213

301

02-10-13

894379F

2,850,000

5,700,000

TDK SAMA

521213

301

07-10-13

894380F

2,850,000

5,700,000

TDK SAMA

524119

301

07-10-13

894381F

730,000

1,460,000

TDK SAMA

521211

301

07-10-13

894382F

46,750,000

93,500,000

TDK SAMA

522151

301

07-10-13

894383F

25,000,000

50,000,000

TDK SAMA

521211

301

07-10-13

894384F

47,840,000

95,680,000

TDK SAMA

524119

301

07-10-13

894385F

7,817,500

15,635,000

TDK SAMA

524119

301

07-10-13

894386F

11,760,000

23,520,000

TDK SAMA

521219

301

07-10-13

894388F

23,600,000

47,200,000

TDK SAMA

524119

301

07-10-13

894389F

8,146,000

16,292,000

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3160001 01001 3157001 01001 3157001 01001 3160001 01001 3157001 01001 3157001 01002 3164997 01001 3159001 01001 3160001 01001 3160001 01001 3157004 01001 3159001 01001 3159001 01001 3160002


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

521219

301

07-10-13

894391F

5,750,000

11,500,000

TDK SAMA

522151

301

08-10-13

895197F

2,550,000

5,100,000

TDK SAMA

524119

301

08-10-13

895198F

5,689,500

11,379,000

TDK SAMA

524119

301

08-10-13

895199F

3,540,000

7,080,000

TDK SAMA

522151

301

08-10-13

895200F

0

48,000,000

TDK SAMA

524114

301

08-10-13

895200F

24,000,000

0

TDK SAMA

532111

301

08-10-13

895201F

191,190,000

382,380,000

TDK SAMA

521115

301

08-10-13

895202F

9,780,000

19,560,000

TDK SAMA

524119

301

08-10-13

895203F

27,889,700

55,779,400

TDK SAMA

524119

301

08-10-13

895204F

39,412,000

78,824,000

TDK SAMA

524119

301

08-10-13

895205F

18,026,000

36,052,000

TDK SAMA

521219

301

10-10-13

896145F

0

548,819,800

TDK SAMA

524119

301

10-10-13

896145F

274,409,900

0

TDK SAMA

524114

301

10-10-13

896146F

440,000

880,000

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3159001 01001 3158001 01001 3159001 04001 3159001 04001 3159001 01001 3160003 01001 3160001 01001 3160002 01001 3159001 01001 3159003 01001 3159001 01001 3159001 01002 3163001 01001 3159001


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

524119

301

10-10-13

896148F

16,051,600

32,103,200

TDK SAMA

524219

301

10-10-13

896149F

66,136,458

132,272,916

TDK SAMA

521115

301

10-10-13

896150F

107,600,000

215,200,000

TDK SAMA

521115

301

10-10-13

896151F

28,080,000

56,160,000

TDK SAMA

524119

301

10-10-13

896152F

11,700,000

23,400,000

TDK SAMA

524114

301

10-10-13

896153F

32,700,000

65,400,000

TDK SAMA

521219

301

10-10-13

896809F

46,374,000

92,748,000

TDK SAMA

536111

301

10-10-13

896820F

96,085,000

192,170,000

TDK SAMA

521211

301

10-10-13

896825F

13,400,000

26,800,000

TDK SAMA

521219

301

10-10-13

896826F

26,812,500

53,625,000

TDK SAMA

524111

301

10-10-13

896827F

0

155,760,000

TDK SAMA

524114

301

10-10-13

896827F

77,880,000

0

TDK SAMA

521211

301

10-10-13

896828F

31,519,690

63,039,380

TDK SAMA

521211

301

10-10-13

896829F

0

109,127,600

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3159003 01001 3160001 01001 3158001 01001 3158001 01001 3158001 01001 3158001 01001 3158001 01001 3160002 01001 3160002 01001 3160001 01001 3160001 01002 3164994 01002 3164994 01002 3164994


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

522151

301

10-10-13

896832F

129,300,000

258,600,000

TDK SAMA

524219

301

10-10-13

896833F

110,830,425

221,660,850

TDK SAMA

521219

301

10-10-13

896834F

16,800,000

33,600,000

TDK SAMA

521219

301

10-10-13

896835F

24,000,000

48,000,000

TDK SAMA

521219

301

11-10-13

897291F

74,455,000

148,910,000

TDK SAMA

522191

301

11-10-13

897292F

70,000,000

0

TDK SAMA

522191

301

11-10-13

897292f

0

70,000,000

TDK SAMA

522151

301

11-10-13

897296F

3,300,000

6,600,000

TDK SAMA

524119

301

11-10-13

897297F

8,663,000

17,326,000

TDK SAMA

521213

301

11-10-13

897299F

5,650,000

11,300,000

TDK SAMA

522151

301

11-10-13

897301F

12,000,000

24,000,000

TDK SAMA

522111

301

11-10-13

897303F

3,402,720

6,805,440

TDK SAMA

522111

301

11-10-13

897305F

217,705,112

435,410,224

TDK SAMA

522113

301

11-10-13

897307F

897,120

1,794,240

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9




KODE SDCP 2 01001 3157001 01001 3157001 01001 3159003 01001 3159003 01001 3157001 01001 3157001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3159001 01001 3160003 01001 3159001 01001 3159001 01001 3160002


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

521213

301

16-10-13

898586F

3,600,000

0

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898586F

0

3,600,000

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898587F

10,787,986

21,575,972

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898588F

39,584,600

79,169,200

TDK SAMA

521219

301

16-10-13

898591F

0

10,500,000

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898591F

10,500,000

0

TDK SAMA

521219

301

16-10-13

898592F

98,040,000

196,080,000

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898593F

8,100,000

16,200,000

TDK SAMA

524119

301

16-10-13

898594F

8,100,000

16,200,000

TDK SAMA

521213

301

16-10-13

898595F

51,900,000

103,800,000

TDK SAMA

524114

301

16-10-13

898602F

10,080,000

20,160,000

TDK SAMA

524119

301

17-10-13

899158F

14,703,400

29,406,800

TDK SAMA

524119

301

17-10-13

899159F

4,858,024

9,716,048

TDK SAMA

522151

301

17-10-13

899161F

1,400,000

2,800,000

TDK SAMA

NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9



KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI BELANJA ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP 06301432731 KP

KODE SDCP 2 01001 3160002 01001 3160002 01001 3160002 01002 3164994 01002 3164001 01001 3160001 01001 3160001 01001 3157001


KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

522151

301

17-10-13

899161F

1,400,000

2,800,000

TDK SAMA

522151

301

17-10-13

899162F

700,000

1,400,000

TDK SAMA

521213

301

17-10-13

899163F

7,750,000

15,500,000

TDK SAMA

523111

301

17-10-13

899164F

106,620,000

213,240,000

TDK SAMA

521111

301

17-10-13

899165F

130,363,651

260,727,302

TDK SAMA

521219

301

21-10-13

900817F

5,750,000

0

TDK SAMA

521219

301

21-10-13

900817f

0

5,750,000

TDK SAMA

524119

301

21-10-13

900826F

12,781,800

12,791,800

TDK SAMA

5,138,271,512

5,138,271,512

NO DOK 6

Jumlah

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9


Lampiran 7 : Hasil Rekonsiliasi PFK

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PFK ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5


NO DOK 6

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9 TDK SAMA

06301

432731KP

811111

302

01-10-13

885241F

64,143,295

0

06301

432731KP

811911

302

01-10-13

885241F

1,534,000

0

TDK SAMA

06301

432731KP

811111

302

01-10-13

885241F69525030

0

64,143,295

TDK SAMA

06301

432731KP

811911

302

01-10-13

885241F69525030

0

1,534,000

TDK SAMA

65,677,295

65,677,295

Jumlah


Lampiran 8 : Hasil Rekonsiliasi Pendapatan Bukan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN REKONSILIASI PENDAPATAN BUKAN PAJAK ANTARA DATA SAU DAN SAI TINGKAT KPPN MENURUT BA, SATKER, KEWENANGAN, SD-CP, FUNGSI, SUB KEGIATAN, PERK - DETAIL SEMUA DATA PERIODE 1 JANUARI S/D 31 OKTOBER 2013 KPPN : 133 JAKARTA IV Parameter : Kode BA 063 Kode Est 01 Kode Satker 432731 KdPerk Jenis Dokumen Semua KDBAES1 1

KODE SDCP 2

KD AKUN 3

JNS DOK 4

TGL DOK 5

06301

432731

423141

302

01-10-13

06301

432731

423141

302

01-10-13

06301

432731

423221

305

06301

432731

423221

06301

432731

06301 06301


NO DOK 6 885241F

RUPIAH GL SAU 7

RUPIAH GL SAI 8

STATUS 9 TDK SAMA

17,938

0

885241F69525030

0

17,938

TDK SAMA

25-02-13

0410100407020712

0

21,289,662

TDK SAMA

305

15-04-13

1306150711101415

0

17,496,925

TDK SAMA

423911

302

01-10-13

1,298,129

0

TDK SAMA

432731

423911

302

01-10-13

885241F69525030

0

1,298,129

TDK SAMA

432731

423913

305

15-04-13

0412040408081009

0

971,609,522

TDK SAMA

1,316,067

1,316,067

885241F

Jumlah


UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PROSES REKONSILIASI EKSTERNAL ANTARA KPPN JAKARTA IV DENGAN SEKRETARIAT UTAMA BPOM LAPORAN MAGANG

Recommend Documents