“PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2008”
DOSEN : DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI FISIP – HI UNJANI CIMAHI 2012
Prinsip Kerjasama • Persamaan Kedudukan; • Memberikan Manfaat Dan Saling Menguntungkan; • Tidak Mengganggu Stabilitas Politik Dan Keamanan Perekonomian; • Menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Mempertahankan Keberlanjutan Lingkungan; • Mendukung Pengarusutamaan Gender; Dan • Sesual Dengan Peraturan Perundang-undangan. 2
Bentuk Kerjasama • Kerjasama Provinsi Dan Kabupaten/Kota “Kembar”; • Kerjasama Teknik Termasuk Bantuan Kemanusiaan; • Kerjasama Penyertaan Modal; Kerjasama Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan. 3
Persyaratan Kerjasama • Merupakan Pelengkap Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; • Mempunyai Hubungan Diplomatik; • Merupakan Urusan Pemerintah Daerah; • Tidak Membuka Kantor Perwakilan Di Luar Negeri; • Tidak Mengarah Pada Campur Tangan Urusan Dalam Negeri; • Sesuai Dengan Kebijakan Dan Rencana Pembangunan;dan • Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Dapat Dialihkan. 4
Persyaratan Kerjasama Untuk Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/ Kota "kembar"
• • • • •
Kesetaraan Status Administrasi; Kesamaan Karakteristik; Kesamaan Permasalahan; Upaya Saling Melengkapi; Peningkatan Hubungan Antar Masyarakat. 5
Persyaratan Kerjasama Untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan
• Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; • Kemampuan Keuangan Daerah; • Prioritas Produksl Dalam Negeri; • Kemandirlan Daerah. 6
Persyaratan Kerjasama Untuk Kerjasama penyertaan modal
• Kemampuan Keuangan Daerah; • Resiko; • Transparansi Dan Akuntabilitas. 7
Tata Cara Kerjasama Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari: • Pemerintah Daerah; • Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; • Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah. 8
Tata Cara Kerjasama • Prakarsa kerjasama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. • Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama. 9
Tata Cara Kerjasama • Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri kepada Gubernur beserta pertimbangan. • Pertimbangan dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh Pemerintah Daerah.
10
Tata Cara Kerjasama Rencana Kerjasama disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Rencana Kerjasama memuat: a. subyek kerjasama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan dan sasaran; d. obyek/ruang lingkup kerjasama; e. hasil kerjasama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. 11
Tata Cara Kerjasama • Rencana Kerjasama disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan; • Persetujuan DPRD diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama. • Persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD. • Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui. • Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD. • Kepala Daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD. 12
Tata Cara Kerjasama • Gubernur menyampaikan Rencana Kerjasama Provinsi, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian kepada Menteri Dalam Negeri. • Bupati/Walikota menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 13
Tata Cara Kerjasama • Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen terkait untuk memperoleh pertimbangan. • Rencana kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian hasil pembahasan, untuk kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota "kembar“ disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah. 14
Tata Cara Kerjasama • Berdasarkan Persetujuan Pemerintah Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa (full powers) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri. • Surat kuasa (full powers) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri. • Hasil pembahasan untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian. 15
Pembiayaan Kerjasama • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian. 16
Pembinaan & Pengawasan Kerjasama • Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. • Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. • Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. 17
Pimbinaan dan Pengawasan Kerjasama
Pembinaan Menterl Dalam Negeri meliputi: • koordinasi pelaksanaan kerjasama antar susunan pemerintahan; • pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kerjasama; • perencanaan, penelitian, dan pengembangan; • bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan • pendidikan dan pelatihan 18
Pimbinaan dan Pengawasan Kerjasama
Pembinaan Gubernur meliputi kegiatan: • perencanaan, penelitian, dan pengembangan; • bimbingan, supervisi, dan konsuitasi; pendidikan dan pelatihan. 19
Pelaporan Kerjasama • Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. • Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerlntah Kabupaten/ Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. • Gubernur menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 20
Sekian & Terimakasih
21
DR. Agus Subagyo, S.IP., M.Si Komplek Tirta Kencana Blok C No 7 Jln Pasantren Cibabat Cimahi Phone / fax : (022) 6612003 HP : 081 21 4047 45 Email :
[email protected] [email protected] Facebook : agus subagyo Twitter : subagyoagus
22
