Berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010
2016-2021
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah – NYA, sehingga penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2020 ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman umum bagi penyelenggara tugas – tugas di bagian dan bidang – bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun wanktu 5 ( lima ) tahun ( 2016 – 2020 ). Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, perencanaan strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan Kota Blitar kedepan, karena akan memberikan arah / petunjuk sekaligus sebagai alat pengukur / standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan. Dengan kata lain, Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh Program Dan Kegiatan pada masing – masing bagian dan bidang – bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan. Demikian, semoga Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2016 – 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat bermamfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
i
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR...........................................................................................
i
DAFTAR ISI.........................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL.................................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN................................................................................. 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………
1 1
1.2 Landasan Hukum………………………………………………………
2
1.3 Maksud Dan Tujuan……………………………………………………
3
1.4 Sistematika Penyusunan………………………………………………
4
BABA II GAMBARAN PELAYANAN SKPD........................................................ 8 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi.........................................
8
2.2 Sumber Daya SKPD........................................................................ 12 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..................................................................21 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...........27 BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI....................................................................................... 30 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..............................................................................30 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih....................................................30 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kota...........................32 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................................................33 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis...........................................................34
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN..........................................................................................36 4.1 Visi dan Misi SKPD...........................................................................36 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD................................37 4.3 Strategi Dan Kebijakan.....................................................................44
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN........................................................................50
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD........................................................65
BAB VII
PENUTUP..............................................................................................68
ii
DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1
Data Pegawai Menurut Golongan...................................................12
Tabel 2.2
Data Pegawai Menurut Eselon........................................................12
Tabel 2.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan.................................................13
Tabel 2.4
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin............................................13
Tabel 2.5
Data Aset SKPD..............................................................................14
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Peleyanan SKPD.............................................22
Tabel 2.7
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD..................24
Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD...............................40
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
Pendanaan Indikatif SKPD...............................................................60
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD......66
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Penyerahan sebagian kewenangan oleh pemerintah pusat membawa konsekuensi kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan daerah serta bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelolah dan mengembangkan potensi Sumber Daya. Dalam mencapai tujuan pembangunan dimaksud harus dilakukan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis ( RENSTRA ) Rencana Strategi ( RENSTRA ) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Strategis, memiliki fungsi dan manfaat yang
penting dalam
keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, Renstra merupakan acuan awal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dalam rangka mengsinkronisasikan berbagai perubahan peraturan perundang – undangan, maka sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menyusun kembali dokumen perencanaan tahun 2016 – 2021 sebagai kelanjutan dokumen Rencana Strategis tahun 2011 – 2015. Sesuai dengan Strategi dan Kebijakan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021
diuraikan sebagai berikut : 1.
Agar pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2016-2021, maka keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diarahkan
untuk
Peningkatan
kualitas
manajemen
pemerintahan,
Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program; Peningkatan dan 1
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kab/Kota
dan
Peningkatan
system
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 2.
Secara spesifik dan oprasionalnya , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik
melalui tugas
pokok dan
fungsinya
yakni
Pengelolaan
dan
Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan APBD untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan miskin melalui kebutuhan
dasarnya
antara
lain,
Peningkatan
kualitas
Pendidikan,
Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. 3.
Dalam Tataran Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berada dalam payung program dan kegiatan pokok : -
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah, (2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD; (3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD; (4) Penyusunan rancanagan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (5) Peningkatan Manajemen Aset barang daerah; (6) Pengembangan pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); (7) Penyusunan Analisa Standar Belanja; (8) Evaluasi Pengelolaan Kas;
1.1 Landasan Hukum Landasan Penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
d.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 2
e.
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
f.
Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
g.
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
h.
Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
i.
Perda Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Daerah.
j.
Peraturan Walikota Blitar Nomor : 37 tahun 2014 tentang Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
k.
Perda Nomor : 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.( 2005 – 2025 )
l.
Perda Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
1.1 Maksud dan Tujuan 1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2020 Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Blitar dimaksudkan
sebagai landasan kelayakan dan kebijakan bagi segenap jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam menyusun program kerja dibidang masing-masing berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing bidang dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Daerah Kota Blitar. 1.2.2 Tujuan Tujuan penulisan Rencana Strategik ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2021 ini untuk menjembatani perwujudan Visi dan Misi Daerah melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan sesuai kemampuan daya dukung dan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang dan yang
3
akan datang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mulai tahun 2016 sampai tahun 2021. 1.2
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. 1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi
Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renstra SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ), mengulas secara ringkas Sumber Daya yang dimiliki SKPD, mengemukakan Capaian – capaian penting yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD priode sebelumnya, Mengemukakan Capaian Program Prioritas SKPD telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD Memuat tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi ( sampai Eselon III ) 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber Daya yang dimiliki SKPD, Sumber Daya Manusia, Aset/ Modal Dan Unit usaha.
4
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator lainnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota ( untuk propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi ( untuk Kota ), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berinplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada
Penjelasan
Subbab
ini,
terlebih
dahulu
dikemukakan
Permasalahan – Permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, yang menguraikan situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pada Subbab ini Menelaah tantang visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Pada subbab ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
5
permasalahan – permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD propinsi 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada subbab ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Pada subbab ini merupakan review kembali faktor – faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 1. Gambaran Pelayanan SKPD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L 3. Sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD propinsi/Kota 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
4.1 Visi dan MISI Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Pada subbab ini mengemukakan pernyataan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang merupakan harapan dan cita-cita yang akan diraih di masa depan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai Visi yaitu diuraikan melalui Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi BPKAD Kota Blitar. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Pada subbab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berdasarkan Rencana Strategis Jangka Menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja selama lima tahun. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disajikan dalam Tabel 4.1 4.3 Strategi dan Kebijakan Pada Subbab ini mengemukakan Strategi dan Kebijakan. Strategi dan Kebijakan jangka menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mencapai Tujuan, dan target kinerja hasil 6
( outcome ) program prioritas RPJMD yang menjadi tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
dapat diuraikan pada Tabel Strategi dan Kebijakan
yang
memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program, Kegiatan-
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran setiap Kegiatan dan Pendanaan Indikatif. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indiatif dapat diuraikan pada Tabel 5.1 BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA BLITAR Pada Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan pada Tabel 6.1 BAB VII PENUTUP Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar dengan tugas; Menyelenggarakan sebagian tugas ope rasional pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Blitar
menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 2. pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengelolaan keuangan dan Aset
daerah ; 3. pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
tugas
dibidang
pengelolaan keuangan dan Aset daerah 4. penyusunan pedoman teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 5. penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; 6. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 7. penyusunan
laporan
keuangan
daerah
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing – masing bidang pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan sebagai
berikut : Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Program. Sekretariat
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan
8
tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program, untuk melaksakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian
perumusan
kebijakan
teknis
berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); g. pengkoordinasian Pelaksanaan
penyusunan
Anggaran
(DPA)
dan dan
pelaksanaan
Dokumen
Dokumen
Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang adalah : 1. Bidang Anggaran; 2. Bidang Perbendaharaan; 3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi; 4. Bidang Aset Daerah 1). Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan tehnis dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang Anggaran ; untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD; c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
9
d. penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait APBD dan Perubahan APBD; e. penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan APBD; f. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; g. penyiapan data sebagai bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); h. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
2). Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan tehnis dan penyelenggaraan
program
dan/atau
kegiatan
Bidang
Perbendaharaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan; b. pelaksanaan penatausahaan keuangan; c. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan anggaran, dan perbendaharaan umum; e. perencanaan dan pengendalian belanja pegawai; f.
pelaksanaan
penerimaan,
dan
pengumpulan
realisasi
pendapatan asli daerah dari unit penghasil dan pendapatan lainnya serta penyimpanan di bank; g. penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM); 3). Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola
Keuangan
dan
Aset
10
Daerah
mempunyai
tugas
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
.
Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang
Pembinaan Pengelolaan keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan Kepala Badan; b. penyusunan program / kegiatan dibidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi; c. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD; e. pembinaan dan pemantapan pelaksanaan Sistem Akuntansi SKPD dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; f. penerbitan surat peringatan atau teguran kepada bendahara yang tidak menyusun laporan; g. pelaksanaan pembinaan teknis laporan bendahara; 4). Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri 2(dua) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah dan Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah. Bidang
Aset
mempunyai
Badan tugas
Pengelola
pokok
Keuangan
merumuskan
dan
kebijakan
Aset
Daerah
teknis
dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang Aset Daerah dan melaksanakan Fungsi : a. perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
Aset
berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja/kegiatan di bidang Aset ; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan penatausahaan serta inventarisasi aset daerah; d. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah;
11
e. penyusunan pelaksanaan
dan di
perumusan bidang
kebijakan
serta
penatausahaan,
petunjuk
inventarisasi,
pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah; f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; g. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah; h. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksana di bidang pengelolaan aset daerah; i.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah;
j.
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014
tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan Program c. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran ; 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran d. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 1. Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan ; 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah. e. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi ; 1. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. f. Bidang Aset Daerah, membawahi; 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah g. Kelompok Jabatan Fungsional
12
h. Unit Pelaksana Teknis
2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki sumber daya organisasi berupa Sumber Daya Manusia dan Aset/Modal yang cukup, dengan uraian Tabel 2.1 s/d Tabel 2.5 sebagai berikut :
13
No
Golongan
1. 2. 3. 4.
IV III II I
No 1 2 3 4 5 6 7
Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan Jenis Golongan A B c 2 1 1 6 2 8 5 1 Jumlah Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon Struktur Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Jabatan Fungsional Staf PNS Staf Honorer Tenaga Kontrak Jumlah
12
Jumlah D 5 5 -
E -
Jumlah 1 5 10 20 2 38
4 21 11 36
No
Pendidikan
1 2 3 4 5 6 7 8
S-3 S-2 S-1 D3 D2 SLTA SLTP SD Jumlah
No 1 2
Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan Eselon II III IV 1 2 3 10 1 1 5 11 Tabel 2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin Jenis Kelamin Laki – Laki Perempuan Jumlah
13
Staf PNS
Staf Honorer
Jumlah
7 7 6 1 21
1 1
3 20 8 6 2 38
Jumlah 21 17 38
Tabel 2.5 Data Asset 1. Gedung No. Uraian 1. Ruang Kantor BPKAD Lantai II 2. Ruang Bidang Perbendaharaan dan Aset Lantai I 2. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Oprasional lainnya NO
JENIS KENDARAAN
Luas ( M ) 410 410
Keterangan Baik Baik
TAHUN
NOMOR POLISI
WARNA
KONDISI ( B, KB, RB )
SUZUKI/GC41SVAPVGLX YAMAHA/1KP AT Honda SUPRA FIT/NF100LD YAMAHA/1KP AT YAMAHA/1KP AT YAMAHA/1KP AT YAMAHA/1KP AT
2011 2011 2014 2007 2014 2014 2014 2014
AG565 PP AG561PP AG3777PP AG2607PP AG3776PP AG3780PP AG3779PP AG3778KP
Merah Hati SILVER Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
MERK/TYPE KENDARAAN SUZUKI/JB420GRNVTRJLX2WDMT
PENGGUNA KENDARAAN NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8
Grand Vitara APV DLX Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
9
Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL
2005
AG3433PP
Hitam
Kurang Baik
SYAMSUDDIN KAMILUN,S.Sos
10 11
Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda SUPRA FIT/NF100SL
2005 2005
AG3436HD AG3312PP
Hitam Hitam
Kurang Baik Kurang Baik
GUNAWAN ROBY PRASETYO,S.Sos
12 13
Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda SUPRA FIT/NF100LD
2004 2005
AG3311PP AG2972PP
Hitam Hitam
Kurang Baik Kurang Baik
ANDARI SUSANTI,A.Md TITIK INDARWATI,SE
14 15
Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda /NF100L Honda /NF125TD
2005 2013
AG3320PP AG3683PP
Hitam Hitam
Kurang Baik Baik
YULIANTO ERLIN FERIDA KUSNAWATI,ST
16
Sepeda Motor
Honda/NF125TD
2013
AG3684PP
Hitam
Baik
17 18 19 20 21 22
Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor
Honda SUPRA FIT/NF100SL Honda WIN SUZUKI/FL125RCD Honda SUPRA FIT/NF100LD Honda SUPRA FIT Honda SUPRA FIT/NF100SL
2005 2000 2011 2005 2005 2005
AG3313PP AG3546PP AG3622PP AG3438PP AG3310PP AG3440PP
Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam
Kurang Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik
14
Drs. RUDY WIJONARKO, Msi BPKAD Drh.EMMY IRADNI TOTO ROBANDIYO,S,Sos,Msi DINDIN ALINURDIN,AP M.KHOLIK MUKTI,S.Sos YANIK DWI WAHYUNINGSIH,SE AFIAT PUJI HERLINAWATI,SE
BUDI SANTOSO,SAP
SUSAJI M. IRFAN ALEX SANDI,A.Md SUMITRO OKI MAHENDRA PUTRA,A.Md EMI APRIANI UMAHATUL MUSIMAH,A.Md
JABATAN
Kepala Dinas Operasional Dinas Sekretaris Kabid. Pemb.Peng.Keu& Ak Kabid. Anggaran Kabid. Aset Kasubbid.Keuangan &Program Kasubbid Pembinaan,Pengelolaan Keuangan. Kasubbid Umum & Kepegawaian & Kearsipan Staf Bid. Anggaran Kasubbid Pengendalian &Evaluasi Anggaran Staf Perbendaharaan Kasubbid Pengelolaan Kas & Investasi Pemda Staf Bid. Aset Kasubbid Perencanaan Kebutuh & Pemanfaatan Barang Daerah Kasubbid Inventar&Penatausahaan B.Aset daerah Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Bid. Aset Staf Bid.Anggaran Staf Sekretariat Staf Perbendaharaan
23 24 26
Sepeda Onthel Sepeda Bateray Sepeda Bateray
POLIGON Beatrik Beatrik
2014 2007 2007
-
Hitam Hitam
15
Baik Baik Baik
DINDIN ALINURDIN,AP EMI APRIANI ANDARI SUSANTI D,A.Md
Kabid Anggaran Staf Sekretariat Staf Perbendaharaan
Meubelair, Barang Elektronik dan lain –lain
3.
NO
I. a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 1 2 3 4 5 6 7 c. 1 2 3 4 5 6 7 d. 1 2 3
BAGIAN/ BIDANG PENGGUNA BARANG DAN JENIS BARANG SEKRETARIAT Kelompok Meja Meja Kerja Kepala Dinas/ Meja Biro Uk. Besar Meja Kerja Sekretaris/ Meja Biro Meja Kerja Kasubag / Meja ½ Biro Meja Kerja Staf Meja Komputer Meja Pelayanan Meja Panjang Meja Tamu Meja Kecil di ruang Kepala Dinas Kelompok Kursi Kursi Tamu Kursi Eselon Kursi Kayu duduk/sandaran spon warna coklat Kursi Kayu Kursi Merk Citos Kursi pimpinan rapat warna coklat Kursi Putar Hidrolis Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Lemari Arsip ruang Kepala Dinas Lemari 2 pintu Filing Kabinet Lemari kecil Brankas Lamari arsip Kelompok Komputer Komputer/Monitor Printer Pixma MP 145 Printer Canon Pixma IP 1980
TAHUN
JUMLAH
KONDISI BARANG ( B, KB, RB )
2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2007
1 unit 1 unit 4 unit 4 unit 2 unit 3 unit 6 unit 2 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2007 2007 2007 2006 08/09 2007 2014
2 set 2 unit 6 unit 2 unit 54 unit 4 unit 5 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2009 2009 2000 2008 1992 1980 2014
3 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 5 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2009 2009 2009
3 Paket 2 unit 3 unit
Baik Baik Baik
16
KETERANGAN
2 unit, pinjam pakai di ruang Loka Handrawina sekretariat derah Kota Blitar
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laptop/Note Book Komputer PC CPU Note Book Printer LX 310 Printer Scan Copy Kamera Digital Canon Powershot Kelompok Elektronik dll AC Kulkas Televisi 29 “ Televisi 21 “ Televisi 12 “ Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Alat pengharum ruangan Pesawat Telephon/Faximail Papan Informasi Papan Siklus Anggaran Papan Jadual dan tahapan pengelolaan keuangan Jam Dinding Gambar Presiden/Wkl Peta Kota Blitar Dispenser dan tempat Tempat Sampah Vas Bunga Hidup Tropi/Penghargaan Server
III.
BIDANG ASET
a. 1 2 3 4 b.
Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./b Meja Kerja Eselon IV / a Meja Kerja staf Meja Komputer Kelompok Kursi
2008/10 2014 2014 2014 2014 2014 2007 2007 2009 2007 2003 97/09 07/09 2008 2007 2005 2008 2010 2006 2009 2007 2006 2007 2008
5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit
2014
3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 5 unit 1 unit 5 unit 3 unit 1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket 1 unit 1 paket 3 unit 3 unit 10 unit 1 unit
2014 2014 2014 2014
1 unit 2 unit 4 unit 4 unit
Baik Baik Baik Baik BaIK Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Baik
Baik Baik Baik Baik
17
2 unit Pesawat Telephon Paralel
1 2 3 4
Kursi Kerja Eselon III/b Kursi Kerja Eselon IV/a Kursi Kerja Staf (Brader) Kursi putar hidrolik
c. 1 2 3 d. 1 2 3 4 1 2 IV. a. 1 2 3 4 5 b. 1 2 3 4
Kelompok Almari Lemari Arsip Filing Kabinet 3 laci Filing Kabinet 4 laci Kelompok Komputer Komputer PC Komputer PC Lap Top Asus Laptop Thosiba Kelompok Elektronik dll Televisi Shap AC Panasonic BIDANG ANGGARAN Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./Meja Biro Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro Meja Kerja staf Meja Komputer Meja Panjang di ruang komputer Kelompok Kursi Kursi Putar / Kursi Kerja Eselon IIII Kursi Kayu, duduk & Sandaran Spon Kursi Merk Citos Warna Coklat Kursi putar ruang komputer/warna merah
c. 1 2 3
Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Lemari Kecil Filing Kabinet
2014 2014 2014 2014
1 unit 2 unit 5 unit 7 unit
Baik Baik Baik Baik
2014 2014 2014
4 buah 1 buah 3 buah
Baik Baik Baik
2014
3 unit 1 unit 3 unit 1 unit
Baik Kurang Baik Baik Baik
1unit 2 unit
Baik Baik
1 unit 2 unit 4 unit 4 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik
2014
2014 2014
1 unit 7 unit 7 unit 2 unit
3 unit 1 unit 2 unit
Baik Baik Baik Baik
Baik Baik Baik
18
4 d. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
Filing Kabinet Plastik Kelompok Komputer Komputer/Monitor Printer Pixma MP 145 Printer Canon IP 1980 Laptop/Note Book Kelompok Elektronik dll AC Speedy/Pesawat Telephon Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Brankas Radio tape
V.
BIDANG AKUNTANSI
a. 1 2 3 4 5 6 b. 1 2 3 4 5 c. 1 2 3 d. 1 2 3
Kelompok Meja Meja Kerja Eselon III./Meja Biro Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro Meja Kerja staf Meja Komputer Meja Pelayanan Panjang Meja Pelayanan administrasi gaji Kelompok Kursi Kursi Kerja Eselon IIII Kursi Kerja Eselon IV Kursi Merk Citos Warna Coklat Kursi putar Spon warna biru Kursi Kayu duduk & sandaran spon Kelompok Almari Lemari Arsip Panjang Filing Kabinet Rak Buku besi Kelompok Komputer Komputer Printer Canon MP 145 Laptop/Note Book
2 unit
Baik
3 Paket 1 unit 4 unit 9 unit
Baik Baik Baik Baik
2 unit 4 unit 3 unit 6 unit 2 unit 1unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2008 2008
1 unit 2 unit 9 unit 6 unit 2 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Kurang Baik
2008 2008
2005
1 unit 2 unit 11 unit 3 unit 12 unit
Baik Baik Baik Baik Baik
2008 2014
5 unit 3 unit 4 unit
Baik Baik Baik
7 Paket 1 unit 4 unit
Baik Baik Baik
2009 2008
2009
19
1 unit di ruang komputer 2 unit pesawat telepon paralel
2 unit untuk pelayanan administrasi gaji
4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Printer Canon i 6500 Printer LQ 2180 Printer Canon IP 1800 Komputer Note Book Printer Canon IP 2770 dan Infus Mouse Kelompok Elektronik dll AC Mesin Ketik Manual Mesin Kalkulator Pesawat Telephon Paralel Jam dinding Alat Pengharum ruangan
2005 2009 2009 2014 2014 2014
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit
Baik Bik Baik Baik Baik Baik
2009
2 unit 1 unit 6 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
20
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Kinerja Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditunjukkan
dengan tingkat capaian kinerja SKPD
berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD priode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator lainnya, dengan uraian Tabel 2.6 s/d dan Tabel 2.7 sebagai berikut :
21
7
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah Rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang terbayar Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah paket ATK yang tersedia Jumlah Barang cetak dan penggandaan Jumlah alat listrik/elektronik yang tersedia Jumlah barang oeralatan RT
8
Jumlah bahan bacaan
100%
9
Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Jumlah perjalanan rakor
100%
2 paket
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
2 paket
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
150 kali
155 kali
160 kali
160kali
160kali
150 kali
155 kali
160 kali
160kali
160kali
100 %
100 %
100 %
100 %
Jumlah dokumen yang dilaporkan Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas – tugas kantor Prosentase terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor
100% 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
35 buku 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100%
100%
14 jenis
15 jenis
16 jenis
16 jenis
16 jenis
14 jenis
15 jenis
16 jenis
16 jenis
16 jenis
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
85 %
100%
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendaraa n
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendaraan
2 unit kendaraa n
2 unit kendaraa n
2 unit kendaraan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase peningkatan mutu peralatan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N0 1 1 2 3
4 5 6
10 11 12 13 14
15
16
Targe t SPM 3
Target IKK 4
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Target Restra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian tahun ke 2 3 4 5 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 6500 surat 7000 7500 surat 8000 surat 6000 surat 6500 surat 7000 7500 surat surat surat 6 rekening 6 rekening 6 rekening 6 rekening 6 rekening 5 rekening 6 rekening 6 rekening 750 orang 750 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 750 orang orang orang
Target Indikator 5 100%
1 6 6000 surat
100%
5 rekening
100%
750 orang
100% 100%
45 paket
50 paket
60 paket
65 paket
70 paket
45 paket
50 paket
60 paket
7200/37500
7300/38000
7400/3850 0
7500/39000
7600/39500
7200/37500
7300/38000
7400/3850 0
100%
6 jenis
6 jenis
6 jenis
6 jenis
6 jenis
6 jenis
6 jenis
100%
25 Paket
30 paket
35 paket
40 jenis
45 jenis
25 Paket
30 paket
1080 eks
1080 eks
1080 eks
1 16
Rasio Capaian pada Tahun ke 2 3 4 17 18 19
5 15 8000 surat
5 20
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
6 rekening
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
750 orang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
65 paket
70 paket
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7500/3900 0
7600/39500
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
6 jenis
6 jenis
6 jenis
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
35 paket
40 jenis
45 jenis
100 %
100 %
100 %
100 %
1080 eks
1080 eks
1080 eks
100 %
100 %
100 %
100 %
21 17
bertambahnya dan kualitas
100%
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
31
Jumlah personil yang trampil dan provesioanal Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah dokumen yang dilaporkan Jumlah penyusunan standar belanja Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dokumen Perda tentang APBD
100%
18 orang
23 orang
28 orang
33 orang
38 orang
10 orang
17 orang
20 orang
25 orang
30 orang
55,6%
74%
71%
0,75%
0,78%
100%
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
4 even
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
35 buku 2 kali 120 buku
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
100%
100%
100 %
Jumlah dokumen Perwal tentang penjabaran APBD Jumlah dokumen Perda tentang perubahan APBD Jumlah dokumen Perda tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dokumen Perda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Frekueni rekonsiliasi Aset
100%
157 buku`
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku`
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
100%
100%
100%
157 buku`
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku`
157 buku
157 buku
157 buku
157 buku
100%
100%
100%
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
100%
100%
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku` 150 buku`
150 buku`
100%
150 buku` 150 buku`
150 buku`
100%
100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100%
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
150 buku`
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
100%
100%
100 %
Frekueni rekonsiliasi Kas
100%
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
100%
100%
Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur daerah
100%
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
100%
100%
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase penyaluran hibah,Bansos,bantuan keuangan,Bantuan Parpol
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
22 32
bantuan
100%
33 34 35 36 37 38 39 40 41
42
Frekuensi data lap. Keuangan SKPD Frekuensi pelaksanaan pengendalian Anggaran Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi Pelaksanaan Bintek Operator APBD tahun 2016 Data pelaporan keuangan SKPD Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara Dokumen nota keuangan 2016 Jumlah usulan PPK SKPD se kota Blitar Prosentase pemenuhan lap. Keuangan semesteran Prosentase verifikasi lap. SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD Jumlah dokumen Anggarabn Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
4 kali 6 buku
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100% 100%
126 buku 750 orang 100%
126 buku 750 orang 100%
126 buku
126 buku 750 orang 100%
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
126 buku
100%
100%
100%
100%
100%
600 orang
650 orang
700 orang
700 orang
700 orang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
126 buku 750 orang 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
150 buku
150 buku
100%
150 buku
150 buku
750 orang
150 buku
150 buku
150 buku
23
150 buku
150 buku
150 buku
100%
100%
100%
100%
100%
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Anggaran pada tahun ke
Realisasi Anggaran pada Tahun ke
Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke
Uraian 1 1 Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah Rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang terbayar Jumlah ATK yang tersedia
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Angg aran 17 5%
Reali sasi 18 5%
3 31.893.750
4 33.488.400
5 35.162.800
6 36.920.900
7 30.375.000
8 31.893.750
9 33.488.400
10 35.162.800
11 36.920.900
12 100%
13 100%
14 100%
15 100%
112.496.800
118.121.600
124.027.600
130.228.900
136.740.300
112.496.800
118.121.600
124.027.600
130.228.900
136.740.300
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
73.779.000
77.467.950
81.341.300
85.408.300
100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
73.779.000
77.467.950
81.341.300
85.408.300
100%
100%
100%
100%
215.089.700
70.265.800 176.955.000
185.802.750
195.092.800
204.847.400
215.089.700
100%
100%
100%
100%
35.712.700
37.498.300
30.850.000
32.392.500
34.012.100
35.712.700
37.498.300
100%
100%
100%
100%
28.666.000
30.099.300
31.604.200
26.001.000
27.301.000
28.666.000
30.099.300
31.604.200
100%
100%
100%
100%
12.096.000
12.700.800
13.335.800
14.002.500
11.520.000
12.096.000
12.700.800
13.335.800
14.002.500
100%
100%
100%
100%
40.017.000
42.017.850
44.118.700
46.324.600
48.460.800
40.017.000
42.017.850
44.118.700
46.324.600
48.460.800
100%
100%
100%
100%
223.966.600
235.164.900
246.923.000
259.269.150
272.232.600
223.966.600
235.164.900
246.923.000
259.269.150
272.232.600
100%
100%
100%
100%
145.137.970
152.394.800
160.014.500
168.015.200
176.415.900
145.137.970
152.394.800
160.014.500
168.015.200
176.415.900
100%
100%
100%
100%
70.060.900
73.563.900
77.242.000
81.104.100
85.159.300
70.060.900
73.563.900
77.242.000
81.104.100
85.159.300
100%
100%
100%
100%
292.162.500
306.770.600
292.162.500
306.770.600
-
100%
100%
100%
106.251.900
111.564.500
106.251.900
111.564.500
100%
100%
100%
100%
185.802.750
195.092.800
204.847.400
30.850.000
32.392.500
34.012.100
Jumlah barang peralatan RT
26.001.000
27.301.000
Jumlah bahan bacaan
11.520.000
Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Jumlah perjalanan rakor Jumlah dokumen yang dilaporkan Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas –tugas kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
1
2 30.375.000
70.265.800 176.955.000
Jumlah Barang cetak dan penggandaan Jumlah alat listrik/elektronik yang tersedia
5
Rata – rata Pertumbuhan
265.000.000 91.784.545
96.373.700
278.250.000 101.192.300
91.784.545
24
265.000.000 96.373.700
278.250.000 101.192.300
100 %
Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor Jumlah personil yang trampil dan provesioanal Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional jumlah dokumen yang dilaporkan Jumlah penyusunan standar belanja Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dokumen Perda tentang APBD Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran APBD Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
72.262.800
75.875.900
79.669.700
836.531.500
878.358.000
35.150.000
37.522.600
393.986.900
413.686.200
434.370.500
72.262.800
75.875.900
79.669.700
836.531.500
878.358.000
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
37.522.600
393.986.900
413.686.200
434.370.500
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
57.472.600
60.346.200
63.363.500
66.531.700
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
142.500.000
149.625.000
157.106.250
164.961.600
100%
100%
100%
100%
100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
100 % 100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
35.150.000 54.735.800
57.472.600
60.346.200
63.363.500
66.531.700 54.735.800
-
142.500.000
149.625.000
157.106.250
164.961.600
-
65.973.500
69.272.200
72.735.800
76.372.600
80.191.200
65.973.500
69.272.200
72.735.800
76.372.600
80.191.200
100%
100%
100%
100%
204.630.600
214.862.000
214.862.000
225.605.000
236.885.250
204.630.600
214.862.000
214.862.000
225.605.000
236.885.250
100%
100%
100%
100%
52.593.700
55.233.400
579.845.000
608.837.250
639.279.000
52.593.700
55.233.400
579.845.000
608.837.250
639.279.000
100%
100%
100%
100%
247.741.600
260.128.700
273.135.000
286.791.750
301.131.400
247.741.600
260.128.700
273.135.000
286.791.750
301.131.400
100%
100%
100%
100%
166.910.900
175.256.400
184.019.200
193.220.000
202.881.000
166.910.900
175.256.400
184.019.200
193.220.000
202.881.000
100%
100%
100%
100%
143.020.300
150.171.300
157.679.900
165.563.900
173.842.000
143.020.300
150.171.300
157.679.900
165.563.900
173.842.000
100%
100%
100%
100%
178.004.600
186.904.800
196.250.000
206.062.500
216.365.600
178.004.600
186.904.800
196.250.000
206.062.500
216.365.600
100%
100%
100%
100%
176.946.400
185.793.700
195.083.400
204.837.600
215.079.500
176.946.400
185.793.700
195.083.400
204.837.600
215.079.500
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
74.018.600
77.719.500
81.605.500
81.605.500
85.685.800
74.018.600
77.719.500
81.605.500
81.605.500
85.685.800
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
246.669.800
259.003.300
271.953.500
285.551.200
299.828.800
246.669.800
259.003.300
271.953.500
285.551.200
299.828.800
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
25
Frekueni rekonsiliasi Aset
600.287.000
Frekueni rekonsiliasi Kas
71.542.000
Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur daerah Prosentase penyaluran bantuan hibah,Bansos,bantuan keuangan,Bantuan Parpol Frekuensi data lap. Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengendalian Anggaran Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi Pemeliharaan dan pendampingan SIP APBD Penyusunan Kebutuhan barang daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara Jumlah Honorarium PPK SKPD se kota Blitar yang terbayar Prosentase pemenuhan lap. Keuangan semesteran
661.816.400
694.907.200
729.652.600
600.287.000
661.816.400
694.907.200
729.652.600
100%
100%
100%
100%
75.119.100
78.875.000
82.818.750
86.959.700
71.542.000
75.119.100
78.875.000
82.818.750
86.959.700
100%
100%
100%
100%
50.900.000
53.445.000
56.117.250
58.923.100
61.869.300
50.900.000
53.445.000
56.117.250
58.923.100
61.869.300
100%
100%
100%
100%
103.321.800
108.487.900
113.912.300
113.912.300
119.607.900
103.321.800
108.487.900
113.912.300
113.912.300
119.607.900
100%
100%
100%
100%
59.380.650
62.349.700
65.467.200
68.740.600
72.177.600
59.380.650
62.349.700
65.467.200
68.740.600
72.177.600
100%
100%
100%
100%
31.256.650
32.819.500
34.460.500
36.183.500
37.992.700
31.256.650
32.819.500
34.460.500
36.183.500
37.992.700
100%
100%
100%
100%
65.585.190
68.864.500
72.307.700
75.923.000
79.719.200
65.585.190
68.864.500
72.307.700
75.923.000
79.719.200
100%
100%
100%
100%
34.952.550
36.700.200
38.535.200
40.462.000
42.485.100
34.952.550
36.700.200
38.535.200
40.462.000
42.485.100
100%
100%
100%
100%
279.967.500
293.965.900
308.664.200
324.097.400
340.302.300
279.967.500
293.965.900
308.664.200
324.097.400
340.302.300
100%
100%
100%
100%
120.877.500
126.921.400
133.267.500
139.930.900
139.930.900
120.877.500
126.921.400
133.267.500
139.930.900
139.930.900
100%
100%
100%
100%
94.421.500
99.142.600
104.099.700
109.304.700
114.769.900
94.421.500
99.142.600
104.099.700
109.304.700
114.769.900
100%
100%
100%
100%
62.504.800
65.630.000
68.911.500
72.357.000
75.974.850
62.504.800
65.630.000
68.911.500
72.357.000
75.974.850
100%
100%
100%
100%
1.917.422.300
2.013.293.400
2.113.958.00 0
1.739.158.60 0
1.917.422.300
2.013.293.400
2.113.958.000
100%
100%
100%
58.218.000
61.128.900
64.185.300
52.805.550
58.218.000
61.128.900
64.185.300
100%
100%
100%
1.739.158.600
52.805.550
630.301.350
1.826.116.500
55.445.800
26
630.301.350
1.826.116.50 0 55.445.800
100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
100%
100 %
5%
5%
100%
100 %
5%
5%
Prosentase verifikasi lap. SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar Jumlah dokumen Anggaraan Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
235.172.100
246.930.700
259.277.2000
272.241.000
285.853.000
235.172.100
246.930.700
259.277.2000
272.241.000
285.853.000
100%
100%
100%
100%
100 %
5%
5%
10.000.200
10.500.200
11.576.500
12.155.300
12.763.000
10.000.200
10.500.200
11.576.500
12.155.300
12.763.000
100%
100%
100%
100%
5%
5%
454.736.900
477.473.700
501.347.400
412.459.840
454.736.900
477.473.700
501.347.400
100%
100%
100%
100%
100 % 100 %
5%
5%
412.459.840
433.082.800
27
433.082.800
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. Dari hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota ( untuk propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi ( untuk Kota ), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar pada lima tahun mendatang. 1. Tantangan a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah. b. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi : 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa SKPD. 2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam Pelaksanaan anggaran. 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. c. Faktor penghambat Implikasi RTRW: 1. Faktor keterbatasan anggaran 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM d. Faktor penghambat Implikasi KLHS: 1. Latar Belakang Pendidikan aparatur 2. Kurangnya disiplin budaya dan etos kerja aparatur. 2. Peluang a. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan. penatausahaan keuagan daerah. b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi : 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan c. Faktor pendorong Implikasi RTRW: 1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah d. Faktor pendorong Implikasi KLHS : 1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Koordinasi yang baik antar aparatur
27
3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur ( pimpinan dan bawahan ) Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pelayanan – pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dijelaskan sebagai berikut :
28
MACAM PELAYANAN, PERKIRAAN BESARAN KEBUTUHAN PELAYANAN DAN ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN YANG DISEDIAKAN No
Macam Pelayanan
A.
- Penatausahaan, Penyusunan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD. a. Penyusunan PPAS b. Penyusunan SE ttg Pedoman Penyusunan APBD. c. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dan Penyiapan Raperda ttg APBD/P-APBD – Pembahasan Raperda APBD / P – APBD – Penetapan Raperda APBD/P- APBD. - Penyusunan Raperwal APBD/P – APBD. - Koordinator evaluasi Raperda dan Raperwal APBD/P- APBD ke Gubernur - Penetapan Perda APBD/P- APBD dan Perwal APBD/P- APBD - Pengiriman Perda dan Perwal APBD/PAPBD ke propinsi dan Pusat ( Mendagri & Menkeu) d. Bimbingan pelaksanan anggaran berdasarkan regulasi untuk pencapaian indicator kinerja seluruh SKPD. e. Pemeliharaan dan Pengembangan SIP APBD dan Pelaporan Perda dan Perwal APBD berdasrkan regulasi pebgelolaan Keuda Jurnal Akuntansi penatausahaan Keuangan Daerah
C.
Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Disediakan
Pengembangan sofware berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan Daerah untuk SKPD dan Pelaporan ke Pusat secara online.
Pengadaan sofware pelaporan ke pusat,yaitu sofware SIKD ( Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional )
- Penyusunan Aplikasi Sistem perencanaan dan akuntansi keuangan Daerah berbasis TI
29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang,
situasi
dan
kondisi
baik
dari
lingkungan
internal
maupun
eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan. 2. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku. 3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah. 6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan
daerah di beberapa SKPD. 7. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan SKPD. 8. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Permasalahan
tersebut
terjadi
karena
faktor
–
faktor
yang
mempengaruhi antara lain : 1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. 3. Lemahnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah. 4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan anggaran. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih. “ APBD pro rakyat “ merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih priode lima tahu kedepan. APBD pro rakyat bermakna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Blitar harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 30
ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berorientasi pada salah satu Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan prinsip – prinsip otonomi daerah secara konsisten, artinya bahwa proses pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang meliputi perbaikan sosial ekonomi dan kualitas memberikan ruang yang seluas -
lingkungan dengan
luasnya bagi seluruh masyarakat dan
komponen pembangunan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses pembanguan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk dalam melestarikan hasil – hasil pembangunan yang diiringi dengan sentralisasi sesuai prinsip – prinsip otonomi daerah menuju terwujudnya good governance. Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya dengan mengantisipasi dan menindak lanjuti faktor – faktor yang menghambat serta memperhatikan serta mengaplikasikan semaksimal mungkin faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, anatara lain : a. Faktor – factor penghambat. - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan. - Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan SKPD. - Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. b. Faktor – factor pendorong. - Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. - Adanya Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah. - Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang kondusif. 31
- Tersedianya anggaran yang cukup. - Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup. - Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan. Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih,
adalah Peningkatan kualitas manajemen
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
melalui Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Materi / isi Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi yang berkaitan dengan Renstra SKPD antara lain: Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas, Efektif
konsultasi
dan
komunikasi
dengan
stakeholder
depkeu,
Mempertahankan dan mengembangkan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Dari hasil telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi tersebut, beberapa faktor penghambat
ataupun
faktor
pendorong
yang
berpengaruh
pada
permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD propinsi, antara lain : a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah. b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan. penatausahaan keuagan daerah. c. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi : 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa SKPD. 2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam Pelaksanaan anggaran. 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. d. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi : 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah; 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan
32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah bagian dari system pemerintahan Kota Blitar yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas oprasional Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakann tugas pokok dan fungsinya, aparatur yang ada dituntut untuk lebih profesional, tertib, sistematis, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebab disamping tuntutan tersebut yang tidak bisa kita hindari adalah adanya perubahan kepemimpinan yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya adalah kebijakan tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan baik , segala system prosedur dan mekanisme tentang pengelolaan keuangan daerah harus disediakan dengan lengkap, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kondisi tersebut, aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar harus siap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dari hasil telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS, antara lain : a. Faktor penghambat Implikasi RTRW: 1. Faktor keterbatasan anggaran 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM b. Faktor pendorong Implikasi RTRW: 1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Faktor penghambat Implikasi KLHS: 1. Latar Belakang Pendidikan aparatur 2. Budaya / Etos kerja. d. Faktor pendorong Implikasi KLHS :
33
1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Koordinasi yang baik antar aparatur 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur ( pimpinan dan bawahan ) 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis, Penentuan isu – isu strategis berikut ini merupakan review faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Badan Pengelola
keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari : 1. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, faktor – faktor
yang mempengaruhi permasalahan antara
lain : - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan daerah. - Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah. 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L, faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan antara lain : a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah; b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan penatausahaan keuagan daerah. 3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra SKPD Propinsi/Kota a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi : 1. Belum optimalnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa SKPD. 2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam Pelaksanaan anggaran. 3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi/Kota : 1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerar; 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan penatausahaan 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar a. Faktor penghambat Implikasi RTRW: 34
1. Faktor keterbatasan anggaran 2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM b. Faktor pendorong Implikasi RTRW: 1.Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Faktor volume atau penambahan tugas pokok dan fungsi. c. Faktor penghambat Implikasi KLHS: 1. Latar Belakang Pendidikan aparatur 2. Faktor Budaya kerja / Etos kerja. d. Faktor pendorong Implikasi KLHS : 1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Koordinasi yang baik antar aparatur 3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur ( pimpinan dan bawahan )
35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Untuk menuju dan mencapai kemajuan yang diharapkan, sebagai suatu organisasi dituntut untuk mempunyai visi yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi memiliki konsekuensi untuk di implementasikan. Untuk menjamin pencapaian pelaksanaannya, maka rumusan visi tersebut harus realistis. Penetapan visi sebagai bagian dari Perencanaan Strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga merupakan eksis organisasi itu selanjutnya. Pada hakekatnya membentuk Visi Organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini seluruh elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi tersebut termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemeritah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta perolehan dana lainnya, mempunyai peran penting untuk mengawal dan sebagai pendukung demi suksesnya pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar dengan menetapkan Visi sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ” “Visi tersebut mengandung makna bahwan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah akuntabel guna menunjang Pembangunan Daerah “ Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai berikut : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, efisien dan taat peraturan perundang-undangan Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.
36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yaitu : Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan b. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan sasaran tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah 2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP) 4. penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi 5. Perencanaan barang milik daerah.
Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran, dapat diuraikan melalui Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :
37
No (1) 1
Tujuan (2) 1.
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun keSasaran 1 2 3 4 (3) (4) (5) (6) (7) (8) Prosentase SKPD yang 100% 100% 100% 100% 1. Meningkatkan kualitas menyusun dokumen perencanaan perencanaan kegiatan dan anggaran tepat pengelolaan keuangan waktu daerah 100% 100% 100% 100% Prosentase SKPD dengan 2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP). 4. penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi 5. Perencanaan barang milik daerah.
5 (9) 100%
100%
penyerapan keuangan sesuai target Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah(WTP) Prosentase SKPD yang penyampaian laporan keuangan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU
70%
80%
90%
100%
100%
Prosentase Pencatatan Aset Tetap
70%
80%
90%
100%
100%
40
41
42
4.3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi Agar sasaran tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya strategi. Yang selanjutnya dengan strategi tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk / jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan 9 ( sembilan ) pokok strategi, yaitu : 1. Menyusun dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta Perwal Penjabaran APBD & P-APBD yang tepat waktu. 2.Meningkatkan koordinasi dan pembinaan verifikasi belanja dan pendapatan . 3 Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Keuangan Kas dan Investasi. 4. Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan tepat serta berintegrasi. 5. Mewujudkan Pengelolaan barang dan Aset Milik Daerah. b. Kebijakan Agar sasaran dan strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya Kebijakan yang tegas, terarah dan terukur. Yang selanjutnya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk / jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan kebijakan , yaitu : 1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran sesuai dengan dokumen APBD yang ditetapkan. 3. Peningkatan koordinasi/pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara kontineu serta berkesinambungan. 4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan dan aset daerah. 5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan daerah di masing – masing SKPD. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi. 7. Peningkatan kualitas sarana dan parasana serta peningkatan fasilitasi pelayanan pendukung. Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Strategis dan kebijakan, dapat diuraikan melalui Tabel Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :
44
TABEL STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi
: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kulalitas penatausahaan keuangan daerah 3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah 4. Meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah
SASARAN 1. Meningkatkannya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan 2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP). 4. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi 5. Perencanaan barang milik daerah
46
STRATEGI 1. Menyusun dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta Perwal Penjabaran APBD & PAPBD yang tepat waktu. 2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan verifikasi belanja dan pendapatan . 3 Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Keuangan Kas dan Investasi. 4. Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan tepat serta berintegrasi. 5. Mewujudkan Pengelolaan barang dan Aset Milik Daerah
KEBIJAKAN 1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran sesuai dengan dokumen APBD yang ditetapkan. 3. Peningkatan koordinasi/pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara kontineu serta berkesinambungan. 4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan dan aset daerah. 5. Peningkatan kapasitas dan
kompetensi pengelola keuangan daerah di masing – masing SKPD. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi. 7. Peningkatan kualitas sarana dan parasana serta peningkatan fasilitasi pelayanan
47
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SASARAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan
Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu
100%
2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran Prosentase SKPD dengan Penyerapan Keuangan Sesuai
100%
keuangan daerah
3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP). 4. Perencanaan barang milik daerah 5. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi No. 1
2
3
Aksi/Kegiatan Menyusun Rancangan APBD
Menyusun APBD
Rancangan
Asistensi RKA dan PRKA
Perubahan
Target Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
100% 100%
Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU Prosentase Pencatatan Aset Tetap
Jadwal Pelaksanaan I II III IV x x
x
x
x
x
Output/Keluaran Dokumen rancangan Perraturan Daerah APBD Dokumen rancangan Peraturan Walikota Tentang APBD Dokumen rancangan Perraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dokumen rancangan Perubahan Perraturan Walikota Tentang APBD Dokumen RKA dan PRKA
48
100% 90% 100%
Program
Kegiatan
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan perubahan APBD; Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Rp. 273.344.600
166.910.900
121.846.300
178.004.600
412.459.840
Asistensi DPA dan DPPA
X
5
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah
x
Rekonsiliasi Kas Penyampaian Evaluasi Penyerapan Dana Verifikasi SPM dan SP2D Penyusunan kebijakan pemerintah daerah Penyusunan Laporan Daerah (n-1)
Akuntansi
x
Reviuw Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Keuangan
x
Laporan keuangan SKPD
7 8 9
x x
x
x
Dokumen Anggaran
x
x
x
x x
x x
x x
Software pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang undangan. SPJ Fungsional
x
Laporan SKPD
x
x
x
x
SPM dan terverifikasi
x
x
x
x
x Penyusunan Pertanggungjawaban APBD
Rancangan Pelaksanaan
Pengendalian
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendali Anggaran
penyerapan SP2D
Petunjuk
201.237.500
23.010.000
dana
Evaluasi Pengelolaan Kas
31.256.650
yang
Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan daerah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
235.172.100
Jurnal Penyesuaian dan jurnal Non kapitalisasi Belanja Modal
Pengembangan/penyempurnaan Aplikasi laporan keuangan
x
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tentang
x
Raperwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tentang
49
Penyusunan Teknis
64.116.190
Rekonsiliasi Kas
Laporan Keuangan Semesteran
x
10
daerah kab/Kota;
Dokumen DPA dan DPPA
4
5 6
Kab/Kota
192.276.500,00
145.137.970,00
13.742.500
51.000.000 40.000.000
72.380.400
68.117.600
pelaksanaan APBD;
11 12
Asistensi kesesuaian DPA dengan RKBU Rekonsiliasi Aset
x x
x
x
x
Lampiran daftar kesesuian DPA dengan RKBU
Penyusunan standar belanja
analisa
253.799.500,00
x
Berita Acara Rekonsiliasi Aset
Peningkatan manajemen aset barang daerah Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang
600.287.000,00
50
120.877.500,00 94.421.500,00
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam priode 5 ( lima ) tahun kedepan, dijabarkan dalam 7 ( tujuh ) program sebagai berikut : 1 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 1Rencana Kegiatan Berdasarkan Program tersebut diatas, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Kegiatan – Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam priode 5 ( lima ) tahun kedepan, dijabarkan dalam ( enam) 7 program dan 46 ( empat puluh enam ) kegiatan sebagai berikut : a Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Penyusunan analisa standar belanja ; 2 Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah; 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD; 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan perubahan APBD; 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Peningkatan manajemen Aset barang daerah; Evaluasi pengelolaan Kas; Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah; Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah; Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD; Pengendalian Anggaran; Penyusunan petunjuk teknis ; Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah; 50
19 20 21 22 23 24 25
Rekonsiliasi Kas Penyelesaian Kerugian Daerah; Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah; Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa ; Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah; 26 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ; b Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota;
d e
f
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1 Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme; Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional ; Program Pelayanan c Administrasi Perkantoran Dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Penyediaan jasa surat menyurat; 2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional; 4 Penyediaan alat tulis kantor; 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7 Penyediaan peralatan rumah tangga; 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan; 9 Penyediaan Makanan dan Minuman ; 10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
g
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah. dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
h
Program Peningkatan c Sarana Dan Prasarana Aparatur, dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ; 2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor; 3 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor; 4 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas; 5 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor ; 6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor ; 5.3. Indikator Kinerja Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka dalam implementasinya diperlukan proses perencanaan kinerja, antara lain menetapkan 51
indikator kinerja terhadap program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Indikator Kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar diuraikan dengan tabel sebagai berikut: NO 1.
NAMA BIDANG Bidang Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8 2
Bidang Perbendaharaan 1
PROGRAM KEGIATAN Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Kegiatan Pengendalian Anggaran Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota Penyusunan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan APBD Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah
2
Pengelolaan Penatausahaan Daerah
3
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD )
4
Rekonsiliasi Kas
5
Evaluasi Pengelolaan Kas
6
Penyusunan Manajemen Investasi Daerah
52
dan Gaji
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen anggaran yang tersusun Jumlah paket aplikasi SIPAPBD dok.rancangan Perda tentang APBD Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD dok.rancangan Perda tentang perubahan APBD Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota Aplikasi SIPAPBD
Jumlah dokumen pengelola keuangan yang terverivikasi Presentase Pengelolaan dan Penetausahaan Gaji Daerah Jumlah SKPD yang mengikuti pengem bangan sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah Prosentase Laporan Investasi Barang daerah
Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi 1
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Jumlah dok.penyusunan laporan keuangan Keuangan semesteran
semesteran Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Pendampingan dan pemeliharaan e-finance
2
Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah
3
Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
4
Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Frekuensi pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
7
Jurnal Penatausahaan
Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Dok Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah
Akuntansi Keuangan
Daerah Bidang Aset
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah 1
analisa Jumlah dok.penyusunan
Penyusunan standar belanja
analisa standar belanja
2
Perencanaan Barang Daerah
3
Peningkatan manajemen Frekuensi manajemen aset barang daerah aset barang daerah
4
Penyusunan standarisasi Jumlah dok.penyusunan standarisasi harga harga barang dan jasa
Kebutuhan
Jumlah paket kebutuhan barang daerah
barang dan jasa
Sekretariat
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
2
Penyediaan Menyurat
3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
53
Jasa
Surat
Jumlah paket fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar
5
Penyediaan Jasa Jumlah pejabat Administrasi Keuangan
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7
Honorarium pengelola keuanga yang diusulkan SKPD yang terbayar Jumlah paket penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah barang cetaan dan penggandaan Jumlah Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Rumah Tangga 10
11
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Program Kapasitas Aparatur 13
peningkatan Sumber Daya
Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme; Program peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangakat Daerah
Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah paket makan dan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan Kapasitas Aparatur yang trampil dan Profesionalisme
dalam Fasilitasi keperansertaan Keikutsertaan pada even daerah dan hari kegiatan pada Even daerah dan hari besar besar nasional ;
14
15
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Penyelesaian Kerugian Daerah Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Bantuan dan Hibah Daerah
Nasional Predikat Pengelolaan Keuangan (WTP)
Jumlah dok. Bahan pertimbangan kerugian daerah Prosentase penyaluran bantuan Hibah, Bansos, Bantuan keuangan, Bantuan Parpol Sarana dan prasarana dalamkondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Pengadaan perlengkapan Prosentase terlaksananya gedung 17
Pengadaan gedung
18
Pemeliharaan Gedung Kantor
54
peralatan Rutin/Berkala
kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prosentase Perlengkapan Gedung terlaksananya pemeliharaan Kantor
20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
dan perawatan gedung kantor Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang)dan mendapatkan BBM secara teratur
5.4. Kelompok Sasaran Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam periode tahun 2016 – 2021 menetapkan program dan kegiatan dengan ”Kelompok Sasaran” Program dan Kegiatan sebagai berikut : KELOMPOK PROGRAM KEGIATAN NO SASARAN 1 2 3 4 Program 1. Penyusunan Standar Belanja SKPD Se Kota Peningkatan Blitar dan Penyusunan kebijakan Akuntansi SKPD Se Kota Pengembangan daerah Blitar Pengelolaan Penyusunan Rancangan SKPD Se Kota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD Blitar Daerah Penyusunan Rancangan SKPD Se Kota Peraturan Daerah tentang Blitar penjabaran APBD Penyusunan Rancangan SKPD se Kota Peraturan Kepala Daerah Blitar tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan SKPD se – Kota Peraturan KDH tentang Blitar Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan SKPD se – Kota peraturan KDH tentang Blitar pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan SKPD se – Kota peraturan KDH tentang Blitar penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen Aset SKPD se – barang daerah Kota Blitar Evaluasi Pengelolaan Kas SKPD se – Kota Blitar Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi SKPD se – Kota Pengelolaan Keuangan Blitar Daerah(SIPKD)
55
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNS Daerah Pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Bantuan dan Hibah Daerah
2.
3
4
5
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Program Peningkatan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD se – Kota Blitar SKPD Pengguna Dana Hibah AUSAID IEG
Pelaksanaan pengujian serta SKPD se – Kota Pelaksanaan Rekonsiliasi Blitar Laporan Keuangan SKPD Pengendalian Anggaran SKPD se – Kota Blitar Jurnal Akuntansi Penatausahaan SKPD se – Kota Keuangan Daerah Blitar Pengembangan sistem amplikasi SKPD se Kota Akuntansi Keuangan Daerah Blitar Rekonsiliasi Anggaran SKPD se – Kota Blitar Bendahara /PNS Penyelesaian Kerugian Daerah yang terlibat kasus TP/TGR Penyusunan Petunjuk Teknis SKPD se Kota tentang pelaksanaan APBD Blitar Perencanaan Kebutuhan Barang SKPD se Kota Daerah; Blitar Penyusunan standarisasi harga SKPD se Kota barang dan jasa ; Blitar Peningkatan Manajemen SKPD se Kota Investasi Daerah Blitar Penyusunan Laporan Keuangan SKPD se Kota semesteran Blitar Pelaksanaan verifikasi dan SKPD se Kota evaluasi penatausahaan Blitar keuangan SKPD Pejabat Penyediaan Jasa Adminitrasi Pengelola Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi SKPD se Kota Pengelolaan Keuangan daerah Blitar kab/Kota Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
Aparatur BPKAD
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Aparatur BPKAD
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Aparatur BPKAD
56
Aparatur BPKAD
6
5.5.
Program Peningkatan Sarana & prasarana Aparatur
Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat –rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan Gedung Kantor
Aparatur BPKAD Aparatur BPKAD Aparatur BPKAD
Aparatur BPKAD Aparatur BPKAD Aparatur BPKAD Aparatur DPKD
Ruang/gedung kantor Ruang/gedung kantor Kendaraan Dinas/Operasional Ruang/gedung kantor Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor
Pendanaan Indikatif Tahunan Program dan kegiatan. Sistematis Pendanaan Indikatif tahunan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disusun berdasarkan urutan prioritas program dan Kegiatan serta rasionalisasi penganggaran kegiatan dengan perhitungan kenaikan anggaran pada tiap tahun dengan pertimbangan adanya perubahan kenaikan harga barang dan jasa. Program dan Kegiatan Periode tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan kata lain bahwa pada priode 5 ( lima ) tahun kedepan program dan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sesuai tupoksinya tetap dilaksanakan, dan ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil tetapi sangat diperlukan untuk dilaksanakan pada tahun – tahun tertentu karena adanya kebijakan regulasi, tingkat kebutuhan peningkatan proses dalam penggalian pendapatan daerah. Dengan adany a kebijakan satu pintu dalam pemenuhan belanja modal ( sarana/perlengkapan kantor), maka kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh bagian/bidang yang memerlukan sarana/perlengkapan kantor, pemenuhan kebutuhan sarana tersebut dilaksanakan pada satu sentral kegiatan yaitu pengadaan perlengkapan kantor. Misalnya pada salah satu bidang/bagian ada kegiatan teknis yang memerlukan sarana, maka belanja kelengkapan sarana tersebut dilaksanakan pada kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat . Uraian secara sistematis tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan 57
Indikatif dapat diuraikan pada Tabel 5.1 Tentang Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :
58
59
hala
49
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merupakan bagian system Pemerintahan Kota Blitar yang harus memberikan dukungan yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana amanat Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Oleh karena itu rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar. Sesuai dengan Strategi dan Kebijakan Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021,
diuraikan sebagai berikut : 1. Dengan mengacu pada keterkaitan dengan RPJMD Kota Blitar, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan indikator utama adalah “ Kualitas
Proses Formulasi Dan Implementasi Anggaran,
Pendapatan Dan Belanja Daerah “ 2. Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :
65
No
(1) 1 2 3 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Indikator
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada Awal Target Capaian setiap Tahun periode RPJMD Tahun 0 (3) 100% 100%
Tahun 1 (4) 5500 kali 5 rekening
Tahun 2 (5) 6000 kali 5 rekening
Tahun 3 (6) 6500kali 5 rekening
Tahun 4 (7) 7000 kali 5 rekening
5 rekening
(9) 32 kali 25 rekening
Jumlah paket ATK yang tersedia Jumlah barang cetakan dan penggandaan
100% 100%
Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah barang peralatan RT yang tersedia Jumlah bahan bacaan yang tersedia Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemelliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional
100%
45 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6 jenis
45 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6 jenis
45 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6 jenis
45 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6 jenis
45 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6 jenis
225 paket 7100 bk,37500 penggandaan 6jenis
100% 100% 80% 100%
60 paket 3 jenis 2 paket 155 kali 14 jenis 20 jenis 9 jenis 2 jenis kendaraan 15 paket 25 paket 30 pegawai 2 paket
60 paket 3 jenis 2 paket 160 kali 14 jenis 20 jenis 9 jenis 2 jenis kendaraan 15 paket 25 paket 20 pegawai 2 paket
60 paket 3 jenis 2 paket 165 kali 14 jenis 20 jenis 9 jenis 2 jenis kendaraan 15 paket 25 paket 15 pegawai 2 paket
60 paket 3 jenis 2 paket 170 kali 14 jenis 20 jenis 9 jenis 2 jenis kendaraan 15 paket 25 paket 10 pegawai 2 paket
60 paket 3jenis 10 paket 800 kali 70 jenis 10 jenis 9jenis 2 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah personil yang trampil dan proposional Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
60 paket 2 eksemplar 2 paket 150 kali 14 jenis 20 jenis 9 paket 2 jenis kendaraan 15 paket 25 paket 40 pegawai 2 paket
(2) Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah Rekening jasa komunikas dan listrik yang terbayar Jumlah pajak kendaraan motor dinas yang terbayar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66
Tahun 5 (8) 7500 kali
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
75 paket 125 paket 115 pegawai 10 paket
1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan lap. Keuangan semesteran Pelaksanaan Verifikasi dan penatausahaan keuangan daerah Jumlah penyusunan standar harga Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok. Perda ttg APBD Jumlah dok. Perwal tentang penjabaran APBD Jumlah dok. Perda tentang perubahan APBD Jumlah dok Perwal tentang penjabaran perubahan APBD Jumlah dok Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dok perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi aset Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi Kas Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pengelolaan daftar gaji apartur daerah Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Frekuensi pelaksanaan pengendalian Anggaran Frekuensi penyusunan Jurnal Akuntansi Pelaksanaan Bimtek Operator APBD Data Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah usulan pejabat pengelola keuangan SKPD se Kota blitar Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara Dokumen Nota Keuangan 2016 Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
3 100%
4 35 buku
5 35 buku
6 35 buku
7 35 buku
8 35 buku
9 175 buku
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 2 kali 120 buku 157 buku 157 buku 157 buku 150 buku 150 buku
100% 100% 2 kali 120 buku 157 buku 157 buku 157 buku 150 buku 150 buku
100% 100% 2 kali 120 buku 157 buku 157 buku 157 buku 150 buku 150 buku
100% 100% 2 kali 120 buku 157 buku 157 buku 157 buku 150 buku 150 buku
100% 100% 2 kali 120 buku 157 buku 157 buku 157 buku 150 buku 150 buku
100% 100% 10 kali 600 buku 785buku 785buku 785buku 600 buku 600 buku
100%
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
150 buku
600 buku
100% 100% 100%
4 kali 4 kali 85 SKPD
4 kali 4 kali 85 SKPD
4 kali 4 kali 85 SKPD
4 kali 4 kali 85 SKPD
4 kali 4 kali 85 SKPD
16 kali 16 kali 425 kali
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 4 kali 600 orang
12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 4 kali 600 orang
12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 4 kali 600 orang
12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 4 kali 600 orang
12 kali 100% 100% 100% 100% 100% 4 kali 600 orang
60 kali 100% 100% 100% 100% 100% 20 kali 3000 orang
100% 100% 100%
6 buku 126 buku 150 buku
6 buku 126 buku 150 buku
6 buku 126 buku 150 buku
6 buku 126 buku 150 buku
6 buku 126 buku 150 buku
30 kali 630 buku 750 buku
67
68
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2020 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2020, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014, telah dirumuskan Visi dan Misi dan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2020
telah dirumuskan pula program dan kegiatan
maupun pendanaan indikatif, maka dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat memperhatikan antara lain hal – hal sebagai berikut : 1. Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik atau tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. 2. Perencanaan program dan kegiatan maupun pendanaan indikatif tahunan sesuai dengan RENSTRA 2016 – 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, dengan mempertimbangkan rasionalisasi kegiatan dan anggaran. 3. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing – masing bagian / bidang dapat menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Demikian penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2020 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar . Blitar,
2015
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
Drs. RUDY WIJONARKO, M.si Pembina Utama Muda NIP. 19601219 198702 1 008
68
69
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021
RPJMD KOTA BLITAR MISI TUJUAN SASARAN
VISI
:
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MISI
:
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah RENSTRA SKPD
TUJUAN URAIAN
Meningkat Meningka kan tkan tata kualitas penyeleng Kelola garaan pemerinta Pemerint han sesuai dengan ahan prinsipyang baik prinsip kepemerin bersih tahan dan
SASARAN INDIKATOR
URAIAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkat Misi ke˗1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kan tata 1 Meningkatnya Penyusunan 1. Meningkatkan 1 Prosentase SKPD kelola Pengelolaan dan kualitas yang menyusun birokrasi keuangan penetapan perencanaan RKA/RKPA tepat Akuntabilit daerah yang APBD tepat pengelolaan waktu as kinerja tertib, efektif, waktu keuangan dan efisien dan taat daerah keuangan peraturan pemerintah perundangDaerah undangan
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET
STRATEGI & KEBIJAKAN
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100%
100%
100%
100%
100%
100% 1 Menyusun dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta Perwal Penjabaran APBD & PAPBD yang tepat waktu
Jumlah SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat Waktu Jumlah SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan
KEGIATAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET 2016
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2017
2018
2019
2020
2021
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Jumlah Dok. 1 Dok Draf penyusunan Raperda tentang APBD
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Jumlah dok Draf Perwali tentang Penjabaran APBD
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
3 Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
Jumlah draf 1 Dok Raperda tentang Perubahan APBD
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
4 Penyusunan raperwali tentang penjabaran perubahan APBD
Jumlah Dok draf Raperwali tentang penjabaran perubahan APBD
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
5 Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD
Jumlah Dok. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
6 Pengendalian Anggaran
Jumlah Dok Pengendalian Anggaran
7 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota
Proporsio nal
Ketepatan waktu dan tertib persyaratan
2 Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran
2 Prosentase SKPD dengan Penyerapan Keuangan Sesuai Target Jumlah SKPD Dengan Realisasi Sesuai Target min 80% Jumlah Seluruh SKPD
3 Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu
Jumlah Penerbitan SP2D Tepat Waktu Jumlah SP2D yang diterbitkan
2 Meningkatkan koordinasi dan pembinaan verifikasi belanja dan pendapatan 10%
15%
20%
25%
30%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
360 dok
360 dok
360 dok
360 dok
360 dok
360 dok
Jumlah Dokumen DPA,PRKA,DPP A,RKA tahun berkutnya
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
4 dok
1 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Prosentase pelaksanaan Verifikasi dan penatausahaan keuangan
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
2 Rekonsiliasi Kas
Frekuensi rekonsiliasi data pelaporan belanja dan pendapatan SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
3 Evaluasi Pengelolaan Kas
Frekuensi pelaksanaan penerbitan SPD dan laporan penyerapan dana
4X
4X
4X
4X
4X
4X
35%
100% 3 Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Keuangan Kas dan Investasi
1 Dok
RPJMD KOTA BLITAR MISI TUJUAN SASARAN
RENSTRA SKPD TUJUAN URAIAN
SASARAN INDIKATOR
URAIAN
Penyampaian 3 Opini BPK keuangan terhadap pemerintah laporan daerah yang keuangan memenuhi Daerah(WTP) prinsip tepat waktu dan standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Kesesuaian Pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan perundangundangan
4 Perencanaan barang milik daerah
INDIKATOR SASARAN
4
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET 2016
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
Pemberian Opini Yang Diberikan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
5 Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
Jumlah SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu Jumlah SKPD Yang Menyampaikan
6 Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Jumlah DPA SKPD Yang Sesuai dengan RKBU Jumlah DPA Seluruh SKPD
WTP
100%
70%
2017
WTP
100%
80%
2018
WTP
100%
90%
2019
WTP
100%
100%
STRATEGI & KEBIJAKAN 2020
WTP
100%
100%
KEGIATAN
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
2021
WTP
TARGET 2016
4 Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan tepat serta berintegrasi
100%
100% 5 Mewujudkan Pengelolaan barang dan Aset Milik Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2017
2018
2019
2020
2021
4 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Frekuensi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ( SIPKD )
5 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah
6 Penyusunan raperda tentang perubahan APBD
Jumlah dok Raperda tentang Perubahan APBD
135 buku
136 buku
137 buku
138 buku
139 buku
140 buku
1 Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Dok. kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Lap.keuangan semesteran
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah pertanggungjawab an pelaksanaan APBD
Jumlah dok draf penyusunan Raperda Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD
Jumlah dok draf penyusunan Raperda Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
6 Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
1. Jumlah Dok. 85 hasil Lap SKPD Keuangan SKPD yang telah direkosiliasi
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
2. Frekuensi rekonsiliasi
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
7 Jurnal Akuntansi Jumlah laporan Penatausahaan Keuangan Keuangan Daerah
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
85 SKPD
1 Perencanaan Jumlah dok Kebutuhan barang kebutuhan daerah barang daerah
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
barang milik daerah
RPJMD KOTA BLITAR MISI TUJUAN SASARAN
RENSTRA SKPD TUJUAN URAIAN
SASARAN INDIKATOR
URAIAN
INDIKATOR SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET 2016
2017
2018
2019
STRATEGI & KEBIJAKAN 2020
Prosentase Nilai Aset Tetap Yang Sudah Tercatat Jumlah Nilai Barang Yang Seharusnya di Catat
70%
80%
90%
100%
100%
PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
2021
Tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah
penatausahaan 7 Prosentase barang milik Pencatatan Aset daerah yang Tetap tertib dan terintegrasi sistem informasi
KEGIATAN
100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
TARGET 2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
10 buku
Penyusunan Jumlah dok standarisasi harga standar harga barang dan jasa barang
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
100 buku
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
Penyusunan analisa standar belanja
Jumlah dok analisa standar belanja
Kesesuaian dengan kebijakan Akuntansi
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen aset barang daerah
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi Aset
Peningkatan pengelolaan barang berbasis IT
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen aset barang daerah
Pemeliharaan SIMBADA
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Blitar, November 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19601219 198702 1 003
TUJUAN
Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundangundangan
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Prosentase SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat waktu
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR DATA KINERJA CAPAIAN PROGRAM PADA (OUTCOME ) TAHUN DAN KEGIATAN AWAL (OUTPUT PERENCAN
1.20.05. PROGRAM PELAYANAN 01 ADM. Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundangundangan
Meningkatka n kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kelancaran tugas kantor Jumlah surat dan jasa transaksi 1.20.05. perbankan 01.01 perbankan yang 1.20.05. Penyediaan Jasa Tersediannya Komunikasi, pembayaran 01.02 Sumber Daya Air biaya telepon 1.20.05. Penyediaan Jasa 01.06 Jumlah pajak Pemeliharaan kendaraan dan Perizinan bermotor yang Kendaraan Dinas terbayar /Operasional
Ketepatan waktu dan tertib persyaratan
Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu
Pencapaian keuangan pemeritah daerah yang memenuhi prisip tepat waktu dan standar akuntansi pemerintah ( SAP)
Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP)
1.20.05. Penyediaan ATK Prosentase SKPD dengan 01.10 Penyediaan Penyerapan Barang Cetakan Keuangan Dan Sesuai Target Penggandaan
ATK
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016 TARGET
100%
12
bulan
100%
6000
surat
100%
5
rekening
2017 TARGET
Rp 0.00
12
30,375,000.00 6000
112,496,800.00
5
bulan
2018 Rp
TARGET 0.00
12
bulan
2019 TARGET
Rp
12
bulan
2020 TARGET
Rp
surat
31,893,750
6500
surat
33,488,400
7000
surat
35,162,800
rekening
118,121,600
5
rekening
124,027,600
5
rekening
130,228,900
12
bulan
7000
surat
5
rekening
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
2021 Rp
36,920,900
TARGET 12
bulan
7000
surat
5
rekenin g
136,740,300
Rp
TARGET
Rp
100%
lokasi
unit kerja SKPD Penanggun gjawab
BPKAD sekretariat
38,766,900
100%
206,607,750.00
BPKAD sekretariat
143,577,300
100%
765,192,500.00
BPKAD sekretariat
BPKAD sekretariat
100%
20
unit
10,000,200.00
20
unit
10,500,210
21
unit
11,025,200
22
unit
11,576,400
22
unit
12,155,200
22
unit
12,762,900
100%
68,020,110.00
100%
54
jenis
70,265,800.00
54
jenis
73,779,000
54
jenis
77,467,950
54
jenis
81,341,300
54
jenis
85,408,300
54
jenis
89,678,700
100%
477,941,050.00 BPKAD sekretariat
barang cetaan dan penggandaan
11000 lembar/b uku
176,955,000.00 11000 lembar/b uku
185,802,750
11000 lembar/b uku
195,092,800 11000 lembar/b uku
204,847,400
11000 lembar/b uku
215,089,700
11000 lembar/ buku
225,844,100
100%
1,203,631,750.00
BPKAD sekretariat
Kesesuaian Perencanaan Opini BPK Pengelolaan barang milik terhadap barang milik daerah Laporan daerah dengan Keuangan ketentuan Daerah perundangundangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Jumlah Instalasi Listrik/penerang an Bangunan Kantor
40
paket
30,850,000.00
40
paket
32,392,500
40
paket
34,012,100
40
paket
35,712,700
40
paket
37,498,300
40
paket
39,373,200
100%
209,838,800.00
Prosentase SKPD yang menyampaika n laporan keuangan tepat waktu
Penyediaan Jumlah Peralatan Rumah peralatan rumah Tangga tangga yang tersedia
60
paket
26,001,000.00
60
paket
27,301,000
60
paket
28,666,000
60
paket
30,099,300
60
paket
31,604,200
60
paket
33,184,400
100%
176,855,900.00
penatausahaa n barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
2
eksempla r
11,520,000.00
2
eksempla r
12,096,000
2
eksempla r
12,700,800
2
eksempla r
13,335,800
2
eksempla r
14,002,500
2
eksemp lar
14,702,600
100%
78,357,700.00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah paket makanan dan minuman Frekuensi jumlah perjalanan rapat dan koordinasi
2
paket
40,017,000.00
2
paket
42,017,800
2
paket
44,118,600
3
paket
46,324,500
3
paket
48,640,700
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan teratur
36
Jumlah dokumen pelaporan
36
BPKAD sekretariat penatausahaa n barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi
BPKAD sekretariat
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
BPKAD sekretariat
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur gedung kantor yang terawat Perlengkapan gedung kantor yang tersedia
3 175
kali
223,966,600.00
175
kali
235,164,900
175
kali
246,923,100
175
kali
259,269,200
175
kali
buku
buku
40,872,000.00
40,872,000.00
36
36
buku
buku
42,915,600
42,915,600
36
36
buku
buku
45,061,300
45,061,300
36
36
buku
buku
47,314,300
47,314,300
36
36
buku
buku
285,844,200
1,523,400,600.00
BPKAD sekretariat BPKAD sekretariat
52,164,000
278,007,200.00
BPKAD sekretariat
278,007,200.00
BPKAD sekretariat
kali
49,680,000
49,680,000
272,191,300.00
paket
272,232,600 175
51,072,700
36
buku
36
buku
52,164,000
100%
100
%
3
paket
4
paket
100
%
91,784,545.00
3
paket
54,735,800.00
4
paket
100
%
96,373,700
3
paket
57,472,500
4
paket
100
%
101,192,300
3
paket
60,346,100
4
paket
100
%
106,251,900
3
paket
63,363,400
4
paket
100
%
BPKAD sekretariat
111,564,400
3
paket
117,142,600
100%
624,309,445.00
BPKAD sekretariat
66,531,500
4
paket
69,858,000
100%
372,307,300.00
BPKAD sekretariat
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion al Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Perlengkapan gedung kantor yang tersedia
54,500,000
57,225,000
60,086,250
63,090,600
66,245,100
100%
301,146,950.00
BPKAD sekretariat
Peralatan gedung kantor yang tersedia
4
paket
70,060,900.00
4
paket
73,563,900
4
paket
77,242,000
4
paket
81,104,100
4
paket
85,159,300
4
paket
89,417,200
100%
476,547,400.00
BPKAD sekretariat
Jumlah kendaraan dinas yang terawat
2
jenis
72,262,800.00
2
jenis
75,875,900
2
jenis
79,669,600
2
jenis
83,653,080
2
jenis
87,835,700
2
jenis
92,227,400
100%
491,524,480.00
BPKAD sekretariat
Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor
3
paket
35,150,000.00
3
paket
36,907,500
3
paket
38,752,800
3
paket
40,690,400
3
paket
42,724,900
3
paket
44,861,100
239,086,700.00
BPKAD sekretariat
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang trampilan dan profesionalosme Keperansertaan dalam even hari besar Nasional
Aparatur dalam keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
PROGRAM Predikat PENINGKATAN Pengelolaan DAN Keuangan PENGEMBANGA N PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
BPKAD sekretariat
paket
142,233,400.00
1
paket
149,345,000
1
paket
156,812,200
1
paket
164,652,800
1
paket
172,885,400
1
paket
181,529,600
100%
967,458,400.00
BPKAD sekretariat
1 100%
4
even
65,973,500.00
4
even
69,272,100
4
even
72,735,700
4
even
76,372,400
4
even
80,191,000
4
even
84,200,500
100%
448,745,200.00
BPKAD sekretariat
100%
4
even
65,973,500.00
4
even
69,272,175
4
even
72,735,700
4
even
76,372,400
4
even
80,191,000
4
even
84,200,500
100%
448,745,275.00
BPKAD sekretariat
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
-
BPKAD
Penyusunan analisa standar belanja
Jumlah dokumen standar belanja
110
dok
204,630,600.00
110
dok
214,863,000
110
dok
225,606,150
110
dok
236,886,400
110
dok
248,730,700
110
dok
261,167,200
100%
1,391,884,050.00
Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Jumlah dok.penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok.racangan Perda tentang APBD
150
dok
52,593,700.00
150
dok
55,223,300
150
dok
57,984,400
150
dok
60,883,600
150
dok
63,927,700
150
dok
67,124,000
100%
357,736,700.00
100%
135
dok
247,741,600.00
136
dok
260,128,600
137
dok
273,135,000
138
dok
286,791,700
139
dok
301,131,200
140
dok
316,187,700
100%
1,685,115,800.00
BPKAD Bid. Anggaran
100%
135
dok
166,910,900.00
136
dok
175,256,400
137
dok
184,019,200
138
dok
193,220,100
139
dok
202,881,100
140
dok
213,015,100
100%
1,135,302,800.00
BPKAD Bid. Anggaran
Jumlah dok. Perda tentang perubahan APBD
135
dok
143,020,300.00
136
dok
150,171,300
137
dok
157,679,800
138
dok
165,563,700
139
dok
173,841,800
140
dok
182,533,800
100%
972,810,700.00
BPKAD Bid. Anggaran
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Jumlah draf Perwal tentang perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2016
135
dok
178,004,600.00
136
dok
186,904,800
137
dok
196,250,000
138
dok
206,062,500
139
dok
216,365,600
140
dok
227,183,800
100%
1,210,771,300.00
BPKAD Bid. Anggaran
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD
135
dok
176,946,400.00
136
dok
185,793,700
137
dok
138
dok
204,837,400
139
dok
215,079,200
140
dok
225,833,100
100%
1,203,573,100.00
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Jumlah dok. draf Perwal tentang penjabaran APBD
195,083,300
BPKAD Bid.Aset
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
Bid. PPK & Akuntansi
BPKAD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen Pertanggungjaw aban Pelaksana APBD yang Aktual
Frekuensi rekonsiliasi barang milik daerah Frekuensi pelaksanaan penerbitan SPD dan Lap.penyerapan dana Pengembangan Frekuensi dan pengembangan Pemeliharaan sistemInformasi Sistem Informasi pengelolaan Pengelolaan keuangan Keuangan Daerah ( SIPKD ) Peningkatan manajemen aset barang daerah Evaluasi Pengelolaan Kas
Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Batuan dan Hibah Daerah Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
Pengendalian Anggaran
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
Jurnal Akuntansi Penatausahan Keuangan Daerah Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah Frekuensi daftar penerima bantuan dana Hibah,Bansos,ba ntuan keuangan bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD
Jumlah dokumen penyusunan pengendalian
buku
74,018,600.00
120
buku
77,719,500
120
buku
81,605,400
120
buku
85,685,600
120
buku
89,969,800
120
buku
94,468,200
503,467,100.00
1
paket
600,287,000.00
1
paket
630,301,350
1
paket
661,816,400
1
paket
694,907,200
1
paket
729,652,500
1
paket
766,135,100
100%
4,083,099,550.00
85
SKPD
31,256,650.00
85
SKPD
32,819,400
85
SKPD
34,460,300
85
SKPD
36,183,300
85
SKPD
37,992,400
85
SKPD
39,892,000
100%
212,604,050.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
1
paket
50,900,000.00
1
paket
53,445,000
1
paket
56,117,200
1
paket
58,923,000
1
paket
61,869,100
1
paket
64,962,500
346,216,800.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
100
%
103,321,800.00
100
%
108,487,800
100
%
113,912,100
100
%
119,607,700
100
%
125,588,000
100
%
131,867,400
702,784,800.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
92
orang
59,380,650.00
90
orang
62,349,600
89
orang
65,467,000
87
orang
68,740,350
85
orang
72,177,300
83
orang
75,786,100
403,901,000.00
BPKAD sekretariat
110
dok
145,137,970.00
110
dok
152,394,800
110
dok
160,014,500
110
dok
168,015,200
110
dok
176,415,900
110
dok
185,236,600
987,214,970.00
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
360
dok
65,585,190.00
360
dok
68,864,400
360
dok
72,307,600
360
dok
75,922,900
360
dok
79,719,000
360
dok
83,704,900
100%
446,103,990.00
BPKAD Bid. Anggaran
1
paket
279,967,500.00
1
paket
293,965,800
1
paket
308,664,000
1
paket
324,097,200
1
paket
340,302,000
1
paket
357,317,100
100%
1,904,313,600.00
BPKAD Bid. Anggaran
4
kali
34,952,550.00
4
kali
36,700,000
4
kali
38,535,000
4
kali
40,461,750
4
kali
42,484,800
4
kali
44,609,000
1
paket
246,669,800.00
1
paket
259,000,000
1
paket
271,950,000
1
paket
285,547,500
1
paket
299,824,800
1
paket
314,816,000
85
SKPD
71,542,000.00
85
SKPD
75,119,100
85
SKPD
78,875,055
85
SKPD
82,818,800
85
SKPD
86,959,700
85
SKPD
6
buku
62,504,800.00
6
buku
65,630,000
6
buku
68,911,500
6
buku
72,357,000
6
buku
75,974,800
6
750
orang
1,739,158,600.00
750
orang
1,826,116,500
750
orang
1,917,422,300
750
orang
2,013,293,400
750
orang
2,113,958,000
100
buku
120,877,500.00
100
buku
126,921,000
100
buku
133,267,000
100
buku
139,930,300
100
buku
100
buku
94,421,500.00
100
buku
99,142,500
100
buku
104,099,600
100
buku
109,304,500
100
buku
Frekuensi pelaksanaan aplikasi SIPAPBD
Frekuensi penyusunan Jurnal Akuntansi Aplikasi keuangan
Rekonsiliasi Kas Frekuensi rekonsiliasi data pelaporan pendapatan dan belanja SKPD Bendahara yang Penyelesaian Kerugian Daerah terkena kasus TP/TGR Penyediaan Jasa Jumlah Pejabat adminitrasi pengelola Keuangan keuangan dan pengurus/penyi mpan barang yang diusulkan SKPD
Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
120
Dok perencanaan kebutuhan barang daerah
Penyusunan Dok Standar Standarisasi harga barang harga barang dan dan jasa jasa
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
BPKAD Bid.Aset
237,743,100.00
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
100%
1,677,808,100.00
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
91,307,685
100%
486,622,340.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
buku
79,773,500
100%
425,151,600.00
BPKAD sekretariat
750
orang
2,219,655,900
11,829,604,700.00
BPKAD sekretariat
146,926,800
100
buku
154,273,100
822,195,700.00
BPKAD Bid.Aset
114,769,700
100
buku
120,508,100
642,245,900.00
BPKAD Bid.Aset
Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
Dok penyusunan laporan keuangan semesteran Prosentase Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi dan Penatausahaan laporan SPJ Keuangan Daerah fungsional dan realisasi anggaran seluruh SKPD Penyusunan dokumen Manajemen Investasi Daerah Investasi Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KO TA Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Predikat Pengelolaan Keuangan
Tersedianya dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
4
kali
52,805,550.00
4
kali
55,445,800
4
kali
58,218,000
4
kali
61,128,900
4
kali
64,185,345
4
kali
67,394,600
100%
359,178,195.00
85
SKPD
235,172,100.00
85
SKPD
246,930,700
85
SKPD
259,277,200
85
SKPD
272,241,000
85
SKPD
285,853,000
85
SKPD
300,145,600
100%
1,599,619,600.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
52,327,400
100%
237,878,200.00
BPKAD Bid. Perbendaha raan
WTP
526,414,600
100%
2,805,515,190.00
BPKAD Bid. Anggaran
buku
526,414,600
100%
2,805,515,190.00
BPKAD Bid. Anggaran
43,050,000
WTP
1720
WTP
412,459,840.00
WTP
433,082,850
buku
412,459,840.00 1720
buku
433,082,850
45,202,500
1720
WTP
454,736,900
buku
454,736,900
47,462,600
1720
WTP
477,473,700
buku
477,473,700
49,835,700
1720
WTP
501,347,300
buku
501,347,300
1720
BPKAD Bid. PPK & Akuntansi
RENCANA DAN PAGU ANGGARAN 2017 KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
3
PAGU 2017
31,893,750 118,121,600 10,500,210
4
Penyediaan ATK
5
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32,392,500
7
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
27,301,000
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
12,096,000
9 10
1
1 2 3 4 5 6
1
1
1 2 3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
73,779,000 185,802,750
42,017,800 235,164,900 42,915,600
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
42,915,600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
57,472,500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Batuan dan Hibah Daerah Penyelesaian Kerugian Daerah Penyediaan Jasa adminitrasi Keuangan JUMLAH
96,373,700
54,500,000 73,563,900 75,875,900 36,907,500
149,345,000 69,272,100 69,272,175
62,349,600 65,630,000 1,826,116,500 3,491,579,585
1
BIDANG ASET URAIAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standar belanja
2
Peningkatan manajemen aset barang daerah
630,301,350
3
Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
126,921,000
4
Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa
NO
JUMLAH
NO
1 2 3 4 5 6
BIDANG ANGGARAN URAIAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Pengendalian Anggaran Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
PAGU 2017 PAGU 2017 214,863,000
99,142,500 1,071,227,850
PAGU 2017 PAGU 2017 260,128,600 175,256,400 150,171,300 10,500,200 68,864,400 293,965,800
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota JUMLAH
433,082,850
1,391,969,550
BIDANG PERBENDAHARAAN NO URAIAN KEGIATAN PAGU 2017 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1
Evaluasi Pengelolaan Kas
32,819,400
2
53,445,000
3
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ) Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
4
Rekonsiliasi Kas
75,119,100
5
Penyusunan Manajemen Investasi Daerah
43,050,000
6
Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah
246,930,700
JUMLAH
108,487,800
559,852,000
BIDANG PPK dan AK NO URAIAN KEGIATAN PAGU 2017 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 2 3
4 5
6 7
Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jurnal Akuntansi Penatausahan Keuangan Daerah Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah JUMLAH
55,223,300 55,445,800 185,793,700
152,394,800 77,719,500
36,700,000 259,000,000 822,277,100
