PERBEDAAN PERMENDAGRI 3 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009

PERBEDAAN PERMENDAGRI 3 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 NO.

PERMENDAGRI 3 TAHUN 2005


1.

Judul : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Judul : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

2.

BAB II Pasal 2 : Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari : a. Azas Dayaguna dan Hasilguna b. Azas Pembakuan c. Azas Pertanggungjawaban d. Azas Keterkaitan e. Azas Kecepatan dan Ketepatan f. Azas Keamanan

BAB II Pasal 2 : Asas tata naskah dinas terdiri atas : a. asas efisien dan efektif b. asas pembakuan c. asas akuntabilitas d. asas keterkaitan e. asas kecepatan dan ketepatan f. asas keamanan

3.

Tidak terdapat pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas

BAB II Pasal 4 : Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas : a. ketelitian b. kejelasan c. singkat dan padat ; dan d. logis dan menyakinkan

4.

Pasal 5 : Pengelolaan surat masuk dan surat keluar tidak diperinci

Pasal 7 dan 8: Pengelolaan surat masuk dan surat keluar dijelaskan rinci

5.

Pasal 5 : Tingkat keamanan surat : a. Sangat Rahasia (SR) b. Rahasia I c. Konfidensial (K) d. Biasa (B)

Pasal 9 : Tingkat keamanan surat : a. Sangat Rahasia (SR) b. Rahasia I c. Penting (P) d. Konfidensial (K) e. Biasa (B)

6.

Pasal 5 : Kecepatan penyampaian : a. Amat Segera/Kilat : 24 jam b. Segera : 2 x 24 jam c. Biasa : 5 hari

Pasal 10 : Kecepatan proses : a. Amat Segera/Kilat b. Segera c. Penting d. Biasa

setelah surat diterima

: 24 jam : 2 x 24 jam : 3 x 24 jam : 5 hari

setelah surat diterima

7.

Pasal 5 :  Jenis kertas tidak rinci  Tidak menyebutkan warna dari kop surat

Pasal 11 : a. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram c. Penyediaan surat berlambang Negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram

8.

Pasal 5 : Warna tinta adalah hitam

Pasal 12 : Warna tinta tidak disebutkan

9.

Lampiran I romawi I huruf A : Instruksi termasuk dalam naskah dinas produk hukum

Pasal 15 : Instruksi termasuk dalam naskah dinas surat

-2NO.



10.

Lampiran I romawi I huruf B: Lembaran daerah dan STTPP tidak termasuk dalam naskah dinas bentuk surat Lampiran I romawi IV angka 1 : Penggunaan a.n., u.b., Plh, Plt dan Pj : Huruf c :  Pejabat ad interim (ai, ditulis a kecil, i kecil) ditulis di belakang nama jabatan yang menjadi wewenangnya Huruf d dan e :  Penggunaan menyebutkan pejabat yang berhak menggunakan Pj dan Plh  Pelaksana Tugas (Plt), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau pejabat struktural pada suatu jabatan struktural, yang dikarenakan pejabat struktural definitive tersebut mendapat tugas kedinasan yang harus meninggalkan kantor atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu tertentu. Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 1 Bupati/Walikota : Huruf d : Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Bupati/Walikota, kecuali Peraturan Daerah. Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 1 Bupati/Walikota : Huruf e :  Peraturan Daerah  Peraturan Bupati/Walikota  Keputusan Bupati/Walikota  dst Ketentuan tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor tidak diatur

Pasal 15 : Lembaran daerah dan STTPP termasuk masuk dalam naskah dinas bentuk surat Pasal 17 huruf :  Tidak mengatur pejabat ad interim  Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definit belum dilantik.  Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitive berhalangan sementara.  Pejabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati dan walikota.

11.

12.

13.

14.

Tidak mengatur pengecualian pendelegasian penandatanganan naskah dinas

Pasal 33 (2) Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas ……….(ada tambahan naskah dinas berikut) :  surat keterangan melaksanakan tugas  STTPP

Pasal 34 : (1) Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

-3NO.


15.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 2 Wakil Bupati/Wakil Walikota : Huruf b : (1) tidak ada (2) tidak mengatur penggunaan atas nama Bupati/Walikota untuk menandatanganan naskah dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati/Walikota

16.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 3 Sekretaris Daerah : Huruf f : Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Wallikota menandatangani : 1) Peraturan Bupati/Walikota 2) Keputusan Bupati/Walikota 3) dst

17.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 4 Asisten : Huruf e : Asisten atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas : 1. Surat Edaran 2. Surat Keterangan 3. Surat Perintah 4. Surat Tugas 5. Surat Undangan 6. Surat Panggilan 7. Pengumuman 8. Telegram/Radiogram 9. ...dst Huruf d : Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas : 1. Surat Edaran 2. Surat Keterangan 3. Surat Perintah 4. Surat Tugas 5. Surat Undangan 6. Surat Panggilan 7. Pengumuman 8. Telegram/Radiogram 9. ...dst

PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 Pasal 35 : (1) Wakil Bupati/Wakil Walikota menandatangani naskah dinas ……….(ada tambahan naskah dinas berikut) :  surat perintah tugas  surat keterangan melaksanakan tugas  telaahan staf Naskah dinas yang dimaksud (angka (1) dan angka (2)) pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 (2) Wakil Bupati/Wakil Walikota atas nama Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas meliputi……….(dst) Pasal 36 : (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas ……….(ada tambahan naskah dinas berikut) :  rekomendasi  daftar hadir  sertifikat Naskah dinas yang dimaksud pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati/ Walikota menandatangani naskah dinas meliputi : a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati/walikota; dan b. (ada tambahan naskah dinas berikut):  Nota Dinas  Piagam  STTPP Pasal 37 : (1) Asisten menandatangani naskah dinas berikut : a. Nota dinas b. Nota pengajuan konsep naskah dinas c. Lembar disposisi d. Telaahan staf e. Laporan f. Surat pengantar g. Notulen; dan h. Memo 2. Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Surat biasa  Surat perintah perjalanan dinas  Nota pengajuan konsep naskah dinas  Surat pengantar; dan  Daftar hadir Naskah dinas yang dimaksud (angka (1) dan angka (2)) pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005

-4-

NO.


18.

Tidak mengatur tentang staf ahli

19.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 7 Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kabupaten/Kota Huruf a dan b

20.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas  Tidak mengatur tentang kewenangan penandatangan naskah dinas oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 Pasal 38 : Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : a. Nota pengajuan konsep naskah dinas b. Telaahan staf; dan c. laporan Pasal 39 (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dama bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Rekomendasi  Berita acara  Memo  Daftar hadir  Sertifikat Naskah dinas yang dimaksud pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 (2) Kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut) 1. Surat biasa 2. Surat keterangan 3. Surat perintah ; dan 4. Surat undangan Pasal 39 ayat (3) : Kepada badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : a. Surat biasa ; b. Surat undangan ; c. Pengumuman ; d. Laporan ; e. Telegram ; f. Piagam ; g. Sertifikat ; dan h. STTPP

-5-

NO.



21.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 6 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Huruf a : Tidak mengatur penggunaan atas nama Bupati/Walikota untuk menandatanganan naskah dinas yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD

Pasal 40 : (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Surat izin  Surat perjanjian  Surat kuasa  Surat keterangan melaksanakan tugas  Rekomendasi  Berita acara  Memo Naskah dinas yang dimaksud pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005

22. 23. 24.

Tidak mengatur tentang kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Kepala UPT Dinas/Badan Tidak mengatur tentang kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 7 Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kabupaten/Kota Huruf c :  Tidak mengatur penggunaan atas nama Bupati/Walikota untuk menandatanganan naskah dinas yang dilakukan oleh Camat

(2) Sekretaris DPRD atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas meliputi : a. Dalam bentuk produk hukum keputusan bupati/walikota, dan b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 1. surat biasa ; 2. surat keterangan ; dan 3. surat perintah Diatur dalam Pasal 41 Diatur dalam Pasal 42 Pasal 43 (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Surat izin  Surat perjanjian  Surat perintah perjalanan dinas  Surat keterangan melaksanakan tugas  Telaahan staf  Rekomendasi Naskah dinas yang dimaksud pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 (2) Camat atas nama bupati/walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : c. Surat biasa d. Surat keterangan e. Surat perintah ; dan f. Surat undangan

-6-

NO.


25.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 5 Kepala Bagian

26.

Lampiran I romawi II : Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Angka 7 Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kabupaten/Kota Huruf d :  Tidak mengatur penggunaan atas nama Camat untuk menandatanganan naskah dinas yang dilakukan oleh Lurah

PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 Dalam Pasal 44 (2) Kepala Bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimkasud dalam pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Surat biasa  Surat keterangan Naskah dinas yang dimaksud (angka (1) dan angka (2)) pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 Pasal 45 (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : (ada tambahan naskah dinas berikut)  Surat perjanjian  Surat keterangan melaksanakan tugas  Telaahan staf  Berita Daerah Naskah dinas yang dimaksud pada Permendagri 54 Tahun 2009 tidak ada pada Permendagri 3 tahun 2005 (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : a. Surat biasa b. Surat keterangan c. Surat perintah ; dan d. Surat undangan

27.

Tidak mengatur tentang kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi

Pasal 46 (1) Kepala subabagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimanan dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas : a. Nota dinas b. Nota pengajuan konsep naskah dinas c. Telaahan staf; dan d. Laporan (2) Kepala subabagian, kepala subbidang, kepala seksi atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimanan dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas : a. Surat perintah b. Nota dinas; dan c. Daftar hadir

-7-

NO.



28.

Lampiran I romawi III : Pembubuhan Paraf a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis Tidak menyebutkan tentang pembubuhan paraf pada produk hukum yang lebih dari satu lembar b. Pembubuhan Paraf Koordinasi 2) Bentuk dan Model Paraf Koordinasi dari Pejabat yang bersangkutan diserahkan pengaturannya di Daerah. Tidak mengatur tentang pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas

Lampiran huruf C : Paraf dan Penulisan Nama 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis : e. naskah dinas dalam bentuk produk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf pada pojok kiri kertas bagian bawah. 2. Pembubuhan Paraf Koordinasi : c. Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Pasal 47 : (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota Pasal 48 : (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah Pasal 51 : Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri dari atas : a. stempel SKPD dan atau lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT Pasal 54 : (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm ; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm ; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm ; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

29.

30.

Tidak mengatur tentang penggunaan warna tinta

31.

Tidak menyebutkan rinciannya

32.

Pasal 13 : Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota

-8-

NO.


33.

Tidak mengatur tentang penyimpan stempel

34.

Tidak mengatur tentang pengamanan stempel naskah dinas.

35.

Pasal 20 : (1) Kop naskah dinas Bupati/Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan di tengah atas, sedangkan kop naskah dinas Bupati/Walikota menggunakan Kop (2) Kop naskah dinas DPRD Kabupaten/Kota memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas (3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faksimile dan Kode Pos, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas (4) Kop Naskah Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten/Kota” diiukuti nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile dan kode pos (5) Kop Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan kop lambang daerah

PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 Pasal 59 : (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah ; (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD ; (3) Unit yang membidangi urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab atas penggunaan stempel. (4) Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD. Pasal 60 : (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah menggunakan kode ; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh gubernur, bupati/walikota Pasal 62 : (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan : (3) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ; (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ; (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

-9NO. 36.

37.

38.

39.



Pasal 24 : Pasal 67 : (1) Sampul Naskah Dinas di Lingkungan (2) Jenis sampul naskah dinas sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota berbentuk empat dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas persegi panjang dan berwarna coklat muda cassing dengan warna : jenis kertas Cassing. a. Putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 65 huruf a ; dan b. Coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pasal 65 huruf b. Pasal 26 : Pasal 68 (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati/Walikota (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang menggunakan Lambang Negara berwarna Negara berwarna kuning emas dan nama hitam dan ditempatkan pada tengah atas. jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah e-mail, website dank ode pos di bagian atas menggunakan Lambang Daerah berwarna (2) Sampul perangkat daerah berisi nama hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, (3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah nama SKPD yang bersangkutan, alamat, menggunakan Kop Lambang Daerah. nomor telepon, facsimile, e-mail, website dan Tidak mengatur sampul UPT kode pos di bagian tengah atas (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas Pasal 29 : Pasal 71 : (1) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berbentuk empat persegi panjang dengan disesuaikan dengan besar bangunan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pasal 72 : Alamat, Telepon dan Kode Pos Wilayah (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan (2) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah nama kantor gubernur, kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota, perangkat daerah berwarna dasar putih dengan tulisan huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan balok berwarna hitam. ayat (2) diatur oleh gubernur dan bupati/walikota Pasal 30 : Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkunngan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini. Tidak mengatur tentang pelaporan pelaksanaan Pasal 76 : naskah dinas (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkkungan pemerintah provinsi dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri

- 10 -

NO. 40.

PERMENDAGRI 3 TAHUN 2005 Tidak mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas

PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009 Pasal 77 : (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota

PERBEDAAN PERMENDAGRI 3 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI 54 TAHUN 2009

Recommend Documents