SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PENANGGULANGAN GAKY
Kebumen,, 17 November 2016 Kebumen
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH
Bappeda Kabupaten Kebumen
DASAR HUKUM PERMENDAGRI NOMOR 63 TAHUN 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11.
12. 13.
14.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaaan Garam Konsumsi Beryodium Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Garam Yodium di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KENTENTUAN UMUM TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN PENDANAAN KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1)
• • • • • • • • • • •
Dalam bab ini dijelaskan definisi-definisi/ pengertian pengertian mengenai : Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah GAKY Penanggulangan GAKY Garam Yodium Produsen Garam Konsumen Pengolahan Garam Beryodium Fortikasi Garam Petani Garam Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY (Pasal 2)
Tujuan penanggulangan GAKY di daerah : Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai sasaran di dalam tujuan pembangunan millenium (millenium development goals) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat; Memudahkan masyarakat mendapatkan garam beryodium; dan Mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodium untuk semua.
BAB III PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5)
Pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan GAKY dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan Penanggulangan GAKY sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaaan rencana BANGDA yang memuat antara lain : Kondisi daerah; Data dan informasi; Hambatan; Kebutuhan biaya; Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab; dan Target waktu pelaksanaan
BAB IV PELAKSANAAN (Pasal 6 , 7, 10) PROVINSI GUBERNUR SK. GUB
TIM KOORDINASI • Kepala BAPPEDA (KETUA) • SKPD/Lembagalembaga yang terkait dalam Penanggulangan GAKY • Perencanaan • Pelaksanaan • Pembinaan dan pengawasan • Pelaporan penggulangan GAKY
Menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium; Koordinasi penanggulangan GAKY dengan Bupati/Walikota; Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY Koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI; Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota; dan Koordinasi pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota.
Pasal 8 ,9 dan 10 KABUPATEN/KOTA Walikota/Bupati SK. BUP/WAL
TIM KOORDINASI • Kepala BAPPEDA (KETUA) •SKPD/Lembagalembaga yang terkait dalam Penanggulangan GAKY
•Perencanaan •Pelaksanaan •Pembinaan dan pengawasan •Pelaporan penggulangan GAKY
Menyiapkan kebijakan tentang penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium; Mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi; Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium; Mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruhan pelosok wilayah Kabupaten/kota; Mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium; Pembinaan terhadap petani garam , produsen, pedagang garam, serta industri garam; Pengawan terhadap petani garam , produsen, pedagang garam, serta industri garam;dan Pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar;dan Pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.
Penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
KECAMATAN Camat
Memantau ketersediaan garam beryodiuum yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksidan/atau peredaran di wilayah kerjanya; Pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; Pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam;dan Pengawasan terhadap garam yang beredar dipasar.
Penyuluhan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium; DESA/KELURAHAN Kepala Desa/Lurah
Memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; Pengawasan terhadap garam yang beredar dipasar.
Melakukan fortifikasi garam untuk konsumsi masyarakat; PRODUSEN
Mendistribusikan garam beryodium kepada konsumen;dan Mendorong masyarakat mengkonsumsi garam beryodium.
Peraturan Daerah tentang GAKY memuat antara lain : PROVINSI GUBERNUR
KAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA
Pengaturan tentang pencegahan peredaran garam non yodium; Langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium; Pemantauan produksi; Pemantaun peredaran garam dan konsumsi garam beryodium; Peran serta masyarakat dan produsen; Larangan dan kewajiban;dan Sanksi.
BAB V PERAN SERTA MASYRAKAT (Pasal 15) BUPATI/WALI KOTA
CAMAT
KEPALA DESA/LURAH
MASYARAKAT ( Data & Informasi)
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 16, 17, 18, dan Pasal 19) MENDAGRI K/L TERKAIT
DIRJEN BINA BANGDA
PROVINSI GUBERNUR
KAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA
KECAMATAN CAMAT
DESA/KALURAHAN KEPALA DESA/LURAH
K/L TERKAIT
MENDAGRI DIRJEN BINA BANGDA
PROVINSI GUBERNUR KAB/KOTA BUPATI/WALIKOTA KECAMATAN CAMAT DESA/KALURAHAN KEPALA DESA/LURAH
BAB VII PENDANAAN (Pasal 21)
APBD ( Provinsi,kab/kota dan Desa)
PP NO. 8 /2008 dan Permendagri 54/2010
Sumber-sumber Lain
PENANGGULANGAN GAKY
BAB IX KETENTUAN PENUTUP (Pasal 22 dan Pasal 23)
INMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN1997
PERMENDAGRI NOMOR 63 TAHUN 2010
Persiapan Juklak/Juknis
TERIMA KASIH
