TINJAUAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI
DOSEN : AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI FISIP – HI UNJANI CIMAHI 2011
• Definisi, Signifikansi, & Ruang Lingkup Politik Luar Negeri • Sifat & Tujuan Politik Luar Negeri • Keterkaitan Politik Luar Negeri dengan Hubungan Internasional, Politik Internasional, dan Diplomasi 2
DEFINISI POLITIK LUAR NEGERI • POLITIK LUAR NEGERI SECARA UMUM DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN KEPENTINGAN NASIONAL SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN • POLITIK LUAR NEGERI HANYA DIMILIKI OLEH AKTOR NEGARA BANGSA DAN TIDAK DIMILIKI OLEH AKTOR LAIN DI LUAR NEGARA BANGSA • POLITIK LUAR NEGERI MERUPAKAN AKSI YANG DITUJUKAN KEPADA NEGARA LAIN YANG TENTUNYA BERSIFAT MULTIDIMENSI • POLITIK LUAR NEGERI MERUPAKAN SUATU KEPUTUAN YANG DIAMBIL OLEH SUATU PEMERINTAHAN SUATU NEGARA YANG DITUJUKAN KEPADA NEGARA LAIN DEMI MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONALNYA. • POLITIK LUAR NEGERI MERUPAKAN CERMINAN POLITIK DALAM NEGERI SUATU NEGARA • MERAH BIRU, HITAM PUTIH, DAN BAIK BURUKNYA SUATU POLITIK LUAR NEGERI TERCERMIN DALAM POLITIK DALAM NEGERINYA
SIGNIFIKANSI POLITIK LUAR NEGERI
POLITIK LUAR NEGERI SBG ALAT UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL SUATU NEGARA
POLITIK LUAR NEGERI MRPKAN SIKAP, TINDAKAN, DAN PERNYATAAN PEMERINTAH SUATU NEGARA TERHDP NEGARA LAIN
POLITIK LUAR NEGERI MRPKN JEMBATAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA DALAM ARENA HUBUNGAN INTERNASIONAL
RUANG LINGKUP POLITIK LUAR NEGERI
PEMERINTAH ATAU KABINET (PRESIDEN & PERDANA MANTERI)
PARLEMEN (LEGISLATIF)
PEMERINTAH DAERAH (PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA)
CIVIL SOCIETY (ORMAS, LSM, PERS, DLL)
SIFAT POLITIK LUAR NEGERI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA UMUM
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA ADMINISTRATIF
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA KRISIS
SIFAT POLITIK LUAR NEGERI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA UMUM
• KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BERSIFAT UMUM TERDIRI ATAS SERANGKAIAN KEPUTUSAN YANG DIEKSPRESIKAN MELALUI PERNYATAAN-PERNYATAAN KEBIJAKAN DAN TINDAKAN-TINDAKAN LANGSUNG. MISALNYA SAJA CONTAINMENT POLICY AMERIKA SERIKAT SETELAH PERANG DUNIA KE-2. • PENERAPAN KEBIJAKAN INI MELIPUTI PERNYATAAN-PERNYATAAN RESMI PRESIDEN, SERTA TINDAKAN-TINDAKAN KHUSUS SEPERTI PERANG. • SASARAN DARI POLITIK LUAR NEGERI INI MENJANGKAU LINGKUNGAN INTERNASIONAL ATAU SEKELOMPOK NEGARA TERTENTU, BAHKAN MUNGKIN JUGA SASARANNYA HANYA SATU NEGARA. • KEBIJAKAN-KEBIJAKAN UMUM ITU SENDIRI SALING MENDUKUNG SATU SAMA LAIN SEHINGGA KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERSEBUT MEMBENTUKK SUATU HIERARKI KEPUTUSAN YANG RELATIF KONSISTEN
SIFAT POLITIK LUAR NEGERI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA ADMINISTRATIF
• TIPE INI MERUPAKAN KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH ANGGOTA-ANGGOTA BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI NEGARANYA. BIASANYA LEMBAGA UTAMA YANG MENJALANKAN FUNGSI INI ADALAH DEPARTEMEN LUAR NEGERI, NAMUN BADAN-BADAN BIROKRASI LAINNYA SEPERTI DINAS MILITER, DINAS INTELIJEN, DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN JUGA SERING TERLIBAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ADMINISTRATIF YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI. • JADI HUBUNGAN ANTARA KEPUTUSAN UMUM DAN ADMINISTRATIF ADALAH KEPUTUSAN UMUM MENENTUKAN ARAH KEPUTUSAN ADMINISTRATIF
SIFAT POLITIK LUAR NEGERI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK LUAR NEGERI YANG SIFATNYA KRISIS
• TIPE INI MERUPAKAN KOMBINASI ANTARA KEDUA TIPE SEBELUMNYA. KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG BERSIFAT KRISIS BISA BERDAMPAK LUAS TERHADAP KEBIJAKAN UMUM SUATU NEGARA. • KEPUTUSAN INI BISA DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKUAT KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG SUDAH ADA, ATAUPUN MENANDAI PERGESERAN POLITIK LUAR NEGERI SUATU NEGARA. KEPUTUSAN KRISIS DIARAHKAN KEPADA SITUASI-SITUASI KRITIS MESKIPUN EFEKNYA MENJANGKAU DUNIA. • KEPUTUSAN KRISIS BIASANYA TERBATAS HANYA UNTUK BEBERAPA NEGARA YANG TERLIBAT LANGSUNG DAN TERBATAS PADA TINDAKAN SAAT INI MESKI KONSEKUENSINYA MUNGKIN AKAN BERSIFAT LUAS. • KEBIJAKAN LUAR NEGERI YANG BERSIFAT KRISIS BISA DIARTIKAN SEBAGAI SUATU KONDISI DIMANA SEDIKITNYA SATU NEGARA MERASA BAHWA SUATU SITUASI MERUPAKAN TITIK BALIK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SATU ATAU LEBIH NEGARA DALAM SISTEM TERTENTU
PERAN NEGARA ATAS DASAR POLITIK LUAR NEGERINYA
DIRECT – CENTRAL ACTORS • KATEGORI INI DILIHAT DARI PERAN SUATU NEGARA YANG MENJADI AKTOR UTAMA DAN DALAM INTERAKSINYA DENGAN NEGARA LAIN KEDUDUKANNYA SETARA, SEHINGGA ANTAR KEDUA PIHAK DAPAT MELAKUKAN PROSES PERTUKARAN (EXCHANGE). • CONTOH DARI PERAN INI ADALAH : HUBUNGAN DIPLOMATIK (BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL). • KAPABILITAS NEGOSIASI KEDUA PIHAK BISA DIKATAKAN SEIMBANG / TIDAK BERBEDA JAUH.
PERAN NEGARA ATAS DASAR POLITIK LUAR NEGERINYA
DIRECT – NON-CENTRAL ACTORS
•KATEGORI INI DILIHAT DARI PERAN SUATU NEGARA YANG MENJADI AKTOR UTAMA, NAMUN DALAM HAL INI MEREKA HANYA BERPERAN DALAM MENDUKUNG AKTOR UTAMA LAIN YANG MENJADI POSISI CENTRAL. POSISI DAN PERAN INI BISA DIKATAKAN SEBAGAI SECONDARY ACTORS. •CONTOH : INGGRIS TUNDUK PADA KOMANDO AS DI AFGHANISTAN.
PERAN NEGARA ATAS DASAR POLITIK LUAR NEGERINYA
PERIPHERAL ACTORS
•KATEGORI INI DILIHAT DARI PERAN SUATU NEGARA DALAM MENSUPPORT KEPADA PIHAK / NEGARA LAIN DALAM BENTUK TRANSFER SUMBER DAYA BAIK MATERIAL MAUPUN IMMATERIAL. •CONTOH : RUSIA MENDUKUNG IRAN DALAM DEWAN KEAMANAN PBB. •DUKUNGAN INI DINYATAKAN SECARA RESMI, DAN TIDAK ADA YANG SIFATNYA RAHASIA
PERAN NEGARA ATAS DASAR POLITIK LUAR NEGERINYA
TARGET ACTORS
• KATEGORI INI DILIHAT DARI PERAN DAN POSISI NEGARA YANG MENJADI SASARAN KEBIJAKAN SUATU NEGARA LAIN. POSISI INI MENYEBABKAN TIDAK ADANYA PROSES EXCHANGE INSTRUMENTS. • CONTOH : INDONESIA DIKENAI EMBARGO MILITARY AID OLEH AMERIKA SERIKAT.
PERAN NEGARA ATAS DASAR POLITIK LUAR NEGERINYA
INTERMEDIARY ACTORS
• KATEGORI INI DILIHAT DARI PERAN DAN POSISI SUATU NEGARA YANG BERSIFAT NETRAL DALAM SUATU ISU. TINDAKAN DAN PERAN NEGARA INI DISEBABKAN NEGARA TERSEBUT TIDAK MENGINGINKAN TERJADINYA RESIKO YANG DAPAT MERUGIKAN MEREKA, MAKA MEREKA MEMILIH UNTUK BERADA DI TENGAH-TENGAH. • SELAIN ITU, POSISI SEBAGAI MEDIATOR JUGA DAPAT DIKATEGORIKAN KE DALAM POSISI INTERMEDIARY ACTORS. • CONTOH : INDONESIA BERPERAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES MANAJEMEN KONFLIK KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN.
KATEGORI TINDAKAN DALAM POLITIK LUAR NEGERI • INACTION :TINDAKAN INI DILIHAT DARI PERNYATAAN RESMI SUATU NEGARA YANG MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN. PERANNYA DAPAT JUGA DIKATEGORIKAN SEBAGAI INTERMEDIARY ACTORS. NAMUN WALAUPUN TIDAK BERTINDAK, TINDAKAN INACTION INI JUGA DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH TINDAKAN. INACTION IS AN ACTION. • SUPPORTIVE ACTIONS : TINDAKAN INI DILIHAT DARI DUKUNGAN SUATU NEGARA TERHADAP NEGARA LAIN DALAM ISU TERTENTU. • OPOSITIONAL ACTIONS : TINDAKAN INI DILIHAT DARI POSISI SUATU NEGARA YANG BERLAWANAN DENGAN NEGARA LAIN. • NEUTRAL ACTIONS : TINDAKAN INI DILIHAT DARI POSISI SUATU NEGARA YANG TIDAK BERPIHAK PADA PIHAK MANAPUN DALAM SUATU KONFLIK ATAUPUN PEMBAHASAN SUATU ISU. • INDUCIVE ACTIONS : TINDAKAN INI DILIHAT KETIKA SUATU NEGARA MEMBERIKAN BANTUAN DAN DUKUNGAN MATERIAL MAUPUN IMMATERIAL KEPADA NEGARA LAIN, TANPA MENGHARAPKAN TINDAKAN BALASAN. • ISOLATION : TINDAKAN INI MERUPAKAN TINDAKAN MENUTUP DIRI YANG DILAKUKAN SUATU NEGARA. • ECCENTRICITY : TINDAKAN SEBUAH NEGARA YANG BERLAWANAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN NORMA-NORMA DAN ATURAN INTERNASIONAL YANG BERLAKU
KETERKAITAN POLITIK LUAR NEGERI & POLITIK INTERNASIONAL
KETERKAITAN POLITIK LUAR NEGERI & DIPLOMASI
MAPPING POLITIK LUAR NEGERI HUBUNGAN INTERNASIONAL
POLITIK INTERNASIONAL
POLITIK LUAR NEGERI
PROPAGANDA
NEGOSIASI
DIPLOMASI
Sekian & Terimakasih SILAHKAN BERTANYA JIKA ADA PERTANYAAN
