“OTONOMI DAERAH”
DOSEN : DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI FISIP – HI UNJANI CIMAHI 2012
• Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi • Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah • Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah Dan Globalisasi • Relasi Antara Hubungan Internasional dan Otonomi Daerah
2
Pengertian Otonomi Daerah
Desentralisasi (UU 34/2004 Tentang Pemda)
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah (UU 34/2004 Tentang Pemda)
• Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
Pengertian Otonomi Daerah Korelasi Desentralisasi dan Otda
• Wujud nyata desentralisasi dalam konteks pemerintahan adalah otonomi daerah. sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda. • Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. • Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi daerah untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. 5
Pengertian Pemerintah Daerah Wilayah Negara Terlalu Luas Mengapa Perlu Ada Pemerintah Daerah?
Jumlah Pendudukan Yang sangat Banyak Rentang Kendali Pelayanan Yang Lebar 6
Pasal 18 UUD Negara RI (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerahdaerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. 7
NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH
PROVINSI (33)
DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS
KABUPATEN DAN KOTA (457)
8
Masing-masing Mempunyai Pemerintahan Daerah
PERBEDAAN MAKNA KEWENANGAN MENURUT SISTEM KENEGARAAN YANG DIANUT
1. NEGARA KESATUAN : PADA PRINSIPNYA KEWENANGAN ADALAH MILIK PUSAT YANG KEMUDIAN SEBAGIAN DIANTARANYA DISERAHKAN KEPADA DAERAH 2. NEGARA FEDERAL : KEWENANGAN PUSAT DIBATASI, DAN LAINNYA ADALAH MILIK DAERAH/NEGARA BAGIAN 10
Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi
PEMERIN TAH DAERAH
OTONO MI DAERAH
PEMBAN GUNAN DAERAH
MENJUAL POTENSI DAERAH
KERJASA MA LUAR NEGERI
11
Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi KEWENANGAN POLITIK LUAR NEGERI ADA PADA PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN UU NO.37 THN 1999 TTG HLN DAN UU NO. 34 THN 2004 TTG PEMDA PEMERIN TAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK KERJASAMA LUAR NEGERI 12
Relasi HI dan Otonomi Daerah KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
POLITIK LUAR NEGERI
PERTAHANAN
KEAMANAN
PENGADILAN / YUSTISI
AGAMA
MONETER
13
Relasi HI dan Otonomi Daerah
• Pasal 42, ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara eksplisit bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah : “memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”. • Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah. • Yang dimaksud dengan ”kerjasama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota ”kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. 14
Sekian & Terimakasih 15
DR. Agus Subagyo, S.IP., M.Si Komplek Tirta Kencana Blok C No 7 Jln Pasantren Cibabat Cimahi Phone / fax : (022) 6612003 HP : 081 21 4047 45 Email :
[email protected] [email protected] Facebook : agus subagyo Twitter : subagyoagus
16
