PDAM Gandeng Perbankan

LIPUTAN KHUSUS Gebyar Pamsimas Kabupaten Kuningan Langkah Awal Promosi Kesehatan 9

INFO BARU 2 BKM Gerbang Permata Pakis : Lingkungan Hijau Melalui Pengelolaan Sampah 16

Reformasi Birokrasi Is in the House

Edisi 06/Tahun VIII/Juni 2010

Era Baru Pendanaan Pengembangan Air Minum

PDAM Gandeng Perbankan

daftar isi JUNI 2010

Berita Utama 4 Era Baru Pendanaan http://ciptakarya.pu.go.id

Pengembangan Air Minum PDAM Gandeng Perbankan

7 Jaminan Pemerintah Halau Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Keraguan Bank

Liputan Khusus 9 Gebyar Pamsimas

Kabupaten Kuningan Langkah Awal Promosi Kesehatan

Info Baru

4

13 Keteledoran Engineer Membawa Bencana

16 BKM Gerbang Permata Pakis Kota Surabaya:Lingkungan Hijau Melalui Pengelolaan Sampah

Inovasi 19 Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Barang dan Jasa Kota Surabaya: Hidupkan Ruh Reformasi PBJ di Indonesia

16

23 Reformasi Birokrasi Is in The House

Pojok Hukum 27 Permen PU No. 18 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pengembangan SPAM

Resensi 29 Menuju Pencapaian Target MDG’s Bidang Air Minum

27

editorial

Akses PDAM ke Perbankan Akhirnya Dibuka

Sebagai penyalur bantuan, apapun lembaganya akan berpikir ulang jika kondisi pihak yang akan dibantu dalam kondisi sakit, atau kurang sehat. Demikian pula dengan perbankan, dalam mendukung percepatan pengembangan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus diikuti dengan peraturan dan jaminan yang meyakinkan dari pemerintah karena memang pemerintah lah yang bertanggung jawab akan hal ini. Pada saat masih banyak perbankan berpikir ulang untuk melirik bisnis air minum, keputusan Bank BRI, BNI, dan Bank Jabar Banten patut diacungi jempol. Baru saja (di bulan ini), ketiga bank itu menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) untuk PDAM yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka mengucurkan total dana segar Rp 3,7 triliun, terdiri dari Rp 1,8 triliun dari BNI, Rp 1,8 triliun dari BRI, dan Rp 100 miliar dari Bank Jabar Banten. Gelontoran dana untuk menyehatkan PDAM itu dibarengi dengan perangkat kebijakan pemerintah seperti penjaminan gagal bayar (70%) dan subsidi bunga yang dikemas dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2009. Tahun ini juga Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk mensubsidi bunga bank tersebut. Lebih jauh ke depan, Ditjen Cipta Karya juga sudah menganggarkan Rp 11,8 triliun melalui Rencana Strategis 2009-2014 untuk mengejar target MDGs. Meski sudah diringankan oleh pemerintah, nyatanya masih ada beberapa bank yang berpandangan lain. Resiko yang ditanggung bank sebesar 30% tetap saja masih dianggap besar. Karena itu, apa yang dilakukan Bank Jatim misalnya, hanya akan berinvestasi ke PDAM secara kasus per kasus sangat bisa dipahami dan wajar jika akan ditiru bank-bank lainnya. Bank Jatim hanya akan siap menyalurkan pembiayaan kepada PDAM yang memiliki kemampuan secara financial. Minimal BUMD tersebut membukukan laba dalam tiga tahun berturut-turut. Selain itu, tidak semua PDAM sehat minat meminjam ke bank karena kepercayaan dirinya untuk mengembangkan pelayanannya dengan dananya sendiri. Jika sudah seperti itu, kepercayaan kepada PDAM untuk bisa mengembalikan harus juga dimunculkan. Ditjen Cipta Karya sudah mensosialisasikan keuntungan kerjasama ini kepada seluruh PDAM di Indonesia, meskipun pada tahun ini baru terjaring lima PDAM yang siap dan layak dibiayai diterima tiga bank itu. Lima PDAM itu adalah PDAM Kota Tangerang, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Bandung, PDAM Kabupaten Ciamis, dan PDAM Kabupaten Bogor. Berita utama Edisi Juni 2010 ini mengambil topik air minum karena sedang gencar dilaksanakan pemerintah, bank, dan PDAM. Tentu saja tidak menghilangkan daya tarik tema lain, seperti gebyar program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), peringatan kepada profesional Engineer untuk berhati-hati agar karyanya tidak menimbulkan korban saat terjadi bencana, pelajaran dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diprakarsai Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Ditjen Cipta Karya, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Foto Cover : IPA PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar

Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Raperda Bangunan Gedung Saya sekarang sedang menyusun Raperda Bangunan Gedung, masih kesulitan terkait dengan pengaturan bangunan non gedung. Mungkin ada yang bisa kasih saran terkait dengan referensi bangunan non gedungnya, terimakasih Edy Kepada Saudara Edy, menurut UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Angka 1. “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau di air, yang berfungis sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,

kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.” Bangunan non gedung (bangun-bangunan) yang tidak dihuni oleh manusia tidak diatur oleh UU No. 28 Tahun 2002, namun di daerah pengaturan bangun-bangunan dapat disatukan dalam perda bangunan gedung dengan memasukkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai konsideran. Apabila bangunan-bangunan menjadi satu kesatuan konstruksi (misal menara BTS di atas bangunan gedung maka terkena IMB/SLF Bangunan Gedung. Bila terpisah dapat dikenai IMB/SLF tersendiri. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 3

Berita Utama

Era Baru Pendanaan Pengembangan Air Minum

PDAM Gandeng Perbankan

S

Sudah sejak 2008 lalu, masyarakat dan pemerintah menunggu momen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berlari kencang menuju level maju, sehat, dan mampu me ningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat secara mandiri. Jauh sebelum 2008, pemerintah juga sudah memfasilitasi PDAM melalui upaya restrukturisasi utang PDAM. Upaya yang sejatinya bakal me ringankan beban PDAM tersebut sebelumnya sudah diberikan perhatian besar dari Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati (SMI). “Kita lihat apakah program restrukturisasi

ini bisa memajukan PDAM, karena ini adalah upaya kita agar PDAM diringankan bebannya. Selebihnya urusan PDAM untuk lebih mandiri. Jika ada Walikota/Bupati atau Ketua DPRD yang datang ke saya, saya minta mereka untuk mantapkan dulu visi misi dan komitmennya, baru bicarakan masalah keuangan,” ujar SMI kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada suatu kesempatan. Tidak cukup dengan restrukturisasi, Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia (Perpamsi) saat itu, Achmad Mardju Kodri, ikut melobi pemerintah agar dibukakan akses permodalan dengan

Dirjen Cipta Karya (tengah) bergandengan tangan dengan para Direktur Perbankan setelah acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Pengembangan Air Minum

4 Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/ Juni 2010

BERITAUTAMA

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono sedang mencoba air siap minum

perbankan nasional. Bak gayung bersambut, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi yang ke mudian didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Jaminan dan Subsidi Bunga dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21 tahun 2009 tentang Pedoman Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM. Pada akhirnya, 11 Juni 2010, gong di tabuh melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pendanaan(PKP)antaraPemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum C.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan para Direksi Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Jabar Banten. Dalam Perpres tersebut pemerintah akan mensubsidi bunga yang ditetapkan tiga bank tersebut berdasarkan BI (Bank Indonesia) rate. “Sebetulnya kita terlambat, kita kehilangan satu tahun pertama untuk persiapan. Perpres 29/2009 memberikan paket pertama untuk percobaan selama lima tahun (hingga 2004, red). Masih ada satu klausul lagi agar bola yang sudah dipegang perbankan dan PDAM bisa dimainkan, yaitu sebuah umbrella agreement, diantaranya melibatkan DPRD,” jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, usai menandatangani perjanjian di ruang kerjanya. Menurut Budi, mengajak PDAM ke era baru pendanaan dengan menggandeng per bankan ibarat mengubah pola pikir mendasar yang selama ini menjangkit. PDAM selama

ini ‘disuapin’ dengan dana APBN dan APBD. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lanjut Budi, PDAM yang mandiri adalah PDAM yang berani mengambil langkah maju untuk mem benahi tarif, dan manajemen kebocoran air. Budi melanjutkan, dana yang dibutuhkan untuk mencapai target MDGs 2015 sebesar kurang lebih Rp 34 triliun. Kementerian Pe kerjaan Umum sudah menganggarkan Rp 11,8 triliun melalui Rencana Strategis 20092014, selebihnya sekitar Rp 22 triliun sudah dipastikan berkurang berkat kepedulian tiga bank di atas yang menggelontorkan Rp 3,7 triliun. “Jumlah itu masih ada kemungkinan bertambah karena BNI dan BRI sanggup mengucurkan tambahan jika diperlukan. Ki ta tunggu dari Bank lainnya. Sementara pe merintah pada tahun 2010 ini telah menye diakan dana Rp 50 miliar untuk mensubsidi bunga dalam PKP ini” kata Budi. Dana Kementerian PU sebesar Rp 11 triliun akan diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan daerah ra wan air. Selain itu dikucurkan juga Rp 7 triliun untuk penyediaan air baku. Begitu banyak al ternatif pembiayaan untuk pengembangan air minum bagi masyarakat, diantaranya Budi menyebutkan terbukanya peraturan peme rintah dengan paket Kerjasama Pemerintah Swasta, serta hibah bagi MBR. “Paket pertama sudah dibuka oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 202 miliar, dan tahun ini akan diluncurkan juga dari AusAID sebesar Rp 106 miliar untuk 22 PDAM dengan penekanan hibahnya adalah untuk masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini sistemnya out

based aid, PDAM harus membangun dulu infrastrukturnya, dan AusAID akan membayar hasilnya yang disalurkan kepada masyarakat. Dan banyak lagi terobosan lain dalam mengembangkan air minum,” papar Budi. Budi Yuwono mengingatkan, peran Di rektorat Jenderal Cipta Karya hanya sampai pada penandatanganan PKP antara Per bankan dengan 15 PDAM yang sudah siap dan menyatakan minat. Selebihnya, pro ses yang dilakukan kedua pihak tersebut akan difasilitasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mi num (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum. Ditjen Cipta Karya selanjutnya akan memfasilitasi hal serupa kepada 40 PDAM yang berpotensi memasuki era baru ini. Jumlah PDAM secara nasional saat ini 392 dan yang sudah mengikuti program restrukturisasi utang sebanyak 15 PDAM. Selain sehat, keikutsertaan PDAM dalam program Kementerian Keuangan tersebut menjadi syarat utama bagi PDAM untuk bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan segera memproses 50 PDAM dalam program restrukturisasi, sehingga sejumlah 65 PDAM bisa dikatakan siap antre di meja direksi tiga Perbankan di atas. “Kita harus mengakui dalam diri PDAM masih banyak ruang yang bisa diefisiensikan, seperti menurunkan angka kebocoran, dan lain-lain. Saat ini rata-rata kebocoran air PDAM secara nasional mencapai 33%,” tambah Budi. Dana Rp 3,7 triliun yang siap diberikan bank adalah untuk PDAM yang layak secara syarat dan besaran proyek yang sudah lolos studi kelayakannya. Selain memberikan ja minan pinjaman dan subsidi bunga, Ke menterian PU juga menyediakan fasilitasi penyiapan proposal pengembangan SPAM PDAM pada perbankan nasional dan du kungan ketersediaan air baku. Sementara dikatakan Direktur Sistem Ma najemen Investasi Kementerian Keuangan, Anandy Wati, sampai saat ini Bank Mandiri sudah melayangkan kesanggupannya akan kerjasama pendanaan untuk pengembangan PDAM, namun Bank Mandiri belum menen tukan nominal pagu yang akan disalurkan. Target MDGs Program percepatan penyediaan air minum perkotaan melalui pebiayaan pinjaman bank nasional merupakan salah satu Program Percepatan Pencapaian Target MDGs bidang air minum dan sanitasi yang disusun oleh Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 5

BERITAUTAMA Ditjen Cipta Karya untuk periode 2009-2014. Selain program pinjaman PDAM tersebut, percepatan juga mencakup kegiatan penye diaan air minum perkotaan di 820 Ibu Kota Kecamatan (IKK), 577 kawasan MBR/RSH/ Rusuna, ibukota pemekaran, serta kegiatan penyediaan air minum perdesaan di 4.650 desa rawan air/terpencl/pulau kecil terluar termasuk desa PAMSIMAS, pengembangan prasarana dan sarana air limbah sistem offsite

di 11 kota, sistem onsite di 210 kabupaten/ kota, serta persampahan, program DAK air minum dan sanitasi sebesar Rp 3,4 triliun, program hibah air minum dan air limbah, serta percepatan sanitasi untuk mendorong swadaya masyarakat. Sesuai dengan penjabarannya, target MDGs bidang air minum nasional adalah meningkatkan proporsi jumlah penduduk terhadap akses air minum sebesar 60,3%

yang harus dicapai pada 2015 dengan air minum perpipaan kota sebesar 47,39%, perpipaan perdesaan 19,76% dan sisanya dengan nonperpipaan terlindungi. Sampai tahun 2009, pencapaian bidang air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan adalah 35% dan 14,29%. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah pusat mentargetkan penambahan 6 juta sambungan rumah baru senilai kurang lebih Rp 33 triliun. (bcr)

‘Bergantung Sharing Dana PDAM’ Dituturkan Direktur Bisnis Kelembagaan Bank BRI, Asmawi Syam, PDAM banyak juga yang bagus dan sehat, belum tentu mereka menerima tawaran kredit perbankan. Namun ada juga yang bisa karena memang nilai proyeknya besar dan bakal menjanjikan prospek bisnis yang besar pula. “Kami bisa memulai hari ini sejak ditandatanganinya PKP, tentu saja setelah kita melihat studi kelayakan dan eligibilitas program yang ditawarkan PDAM. Dan tentu kita juga membutuhkan green light DPRD dan walikota/Bupati setempat untuk legalitasnya,” tukas Asmawi. Tentang besaran pinjaman yang akan diberikan bank pada masing-masing PDAM dengan Rp 1,8 triliun yang akan diberikan, Asmawi mengungkapkan tergantung dari sharing program yang diajukan PDAM. Ada kemungkinan 60% bank 40% PDAM, atau 50% bank 50% PDAM. Lain jika PDAM tertentu mempunyai fresh money yang cukup, tentu mereka tidak mau menambah daftar utangnya. (bcr)

‘Prospek Bisnis Air Minum Tidak Kalah Menarik’ Menjawab mengapa baru kali ini perbankan tertarik membiayai sektor pengembangan air minum, Direktur Bisnis Banking BNI, Krishna Suparto, menjelaskan bahwa bank adalah BUMN yang dibiayai oleh masyarakat dan dipastikan ketika ingin melabuhkan biayanya harus mempertimbangkan prospek bisnisnya. “Setelah dilakukan pembenahan dan juga proses restrukturisasi utang, ke depan industri air minum tidak kalah menariknya dengan infrastruktur dasar lainnya, seperti listrik. Air minum juga menjadi target utama dalam target MDGs. Kita menyambut itu harus diprioritaskan, apalagi kami mendapatkan fakta bahwa pemerintah akan mensubsidi bunganya. Dengan itu kami tak ragu kucurkan Rp 1,8 triliun,” kata Krishna. Hubungan baik BNI dengan PDAM menurut Krishna sudah terjadi 20 tahun lalu, di mana BNI memfasilitasi beberapa PDAM dalam hal tata laksana penerusan pinjaman pemerintah kepada PDAM. Dalam proses itu, BNI menilai banyak potensi dalam bisnis hajat orang banyak itu. (bcr)

‘Lebih Dulu Kerjasama dengan PDAM’ Entis Sukendar dari Direktur Kredit Bank Jabar Banten menyebut pihaknya telah lebih dulu mengucurkan pinjaman kepada PDAM, contohnya untuk PDAM Kota Bogor sebesar Rp 25 miliar, dan PDAM Cilegon sekitar Rp 2,5 miliar. Dari pengalaman, performa kedua PDAM tersebut sangat baik di mata Bank Jabar Banten. “Kami semakin yakin dengan investasi Rp 100 miliar ini, karena selain jaminan bunga dan syarat hanya PDAM yang sehat, juga kami selama ini berpengalaman melayani setoran air minum di wilayah Jabar dan Banten,” ujar Entis. (bcr)


BERITAUTAMA

Jaminan Pemerintah

Halau Keraguan Bank

P

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberiaan Jaminan dan Sub sidi Suku Bunga oleh Pemerintah Pusat telah diterbitkan pertengahan 2009 lalu. Bagaimana kelanjutan dari Perpres tersebut? Apakah PDAM antusias dengan hal itu? Apakah ber manfaat untuk mencapai target MDGs? Be rikut wawancara redaksi dengan Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jen deral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Tamin M. Zakaria Amin.

Perpres 29/2009 telah terbit, apakah sampai disitu saja? Tentu saja tidak. Kita akan mengadakan roadshow di empat kota yang dipimpin Dirjen Cipta Karya untuk mensosialisasikan dan berdialog mengenai perpres tersebut bulan Juni ini. Apakah sosialisasi tersebut efektif? Saya optimistis. Pasalnya tidak hanya unsur dari PDAM yang kita undang, tapi seluruh stakeholder yang terkait, seperti DPRD, Ke pala Daerah, pihak perbankan dan juga Kementerian terkait. Tentunya keluaran yang diharapkan adalah persamaan persepsi dan juga kesepakatan bersama dalam per cepatan air minum. Hal ini juga dalam rangka pencapaian target MSD’s 2015. Substansi Perpres tersebut seperti apa? Intinya adalah pinjaman investasi PDAM ke perbankan akan dijamin ol eh pemerintah pusat. Selisih BI rate maksimal 5% akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Tahun ini Kita su dah siapkan anggaran Rp 50 miliar untuk mensubsidi bunga tersebut. Rp 50 miliar tersebut ekuivalen dengan pinjaman Rp 1 triliun. Tamin M. Zakaria Amin Direktur Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Bagaimana jika PDAM ngemplang mem bayar utang? Kita sudah atur semuanya. Pemerintah akan menanggung 70%, sedangkan perbankan 30%. Angka 70% tersebut masih dibagi lagi dengan Pemda 30% dan pusat 40%. Makanya dalam pinjaman ini harus ada persetujuan dari Pemda dan juga DPRD setempat. Jadi, seluruh stakeholder harus berko mitmen dalam hal ini? Semua harus memiliki komitmen. Jika PDAM saja tanpa didukung Pemda tidak akan jalan. Begitu pula sebaliknya. Masa lalu PDAM yang buruk akibat tidak bisa bayar utang dan harus restrukturisasi tidak boleh terulang lagi. Apakah ada masa berlaku untuk Perpres tersebut? Fasilitas ini bisa dimanfatkan sampai De sember 2014. Sedangkan mengenai jangka kredit periodenya sekitar 10 tahun dengan grass periode 2 tahun. Kalau PDAM itu sadarnya telat, maka tidak bisa pinjam lagi. Kecuali diperpanjang. Kita harapkan PDAM berinvestasi dan memakai fasilitas ini. Terkait dengan pihak perbankan, adakah yang tertarik? 11 Juni 2010 kemarin kita telah menan datangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) senilai Rp 3,7 triliun dengan pihak per bankan. Itu merupakan hal yang luar biasa. Dana sebesar Rp 3,7 triliun terdiri dari Rp 1,8 triliun Bank BNI, Rp 1,8 triliun Bank BRI, dan Rp 100 miliar Bank Jabar Banten. Dalam waktu dekat Bank Mandiri akan menyusul dengan menyipakan dana Rp 1,8 triliun. Menurut Bapak, apa yang membuat perbankan mau mengucurkan dana investasi? Jaminan dari pemerintah pusat, itu yang membuat perbankan tidak ragu lagi. Di samping itu, investasi di bidang air minum tak kalah menarik dibandingkan dengan listrik atau yang lainnya. Asal tahu saja, perbankan Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 7

BERITAUTAMA sebenarnya juga telah mengucurkan dana untuk PDAM. Contohnya PDAM Bogor dan Cilegon. Berapa jumlah PDAM saat ini, dan bagaiman kondisinya? Tahun 2005 jumlah PDAM sebanyak 335. Seiring dengan pemekaran wilayah yang ter jadi dimana-mana, jumlah PDAM meningkat menjadi 394 sampai tahun 2010 ini. Dari jumlah tersebut sebanyak 104 PDAM sehat. Sisanya masih banyak PDAM yang kurang sehat dan sakit. Bagaimana bisa ada yang tidak sehat? Kebijakan PDAM itu sangat ditentukan oleh politiknya kepala daerah. Pemerintah pusat tidak bisa mengintervensi PDAM. Banyak PDAM yang tidak sehat karena belum meng gunakan tarif full cost recovery, tarif yang digunakan masih dibawah biaya produksi. Karena jika tarif naik maka masyarakat akan protes. Sehingga PDAM terus merugi. Disamping itu, kelembagaan PDAM juga masih lemah sehingga kurang profesional. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti apa? Pemerintah pusat hanya sebatas Fasilitator.

“Masa lalu PDAM yang buruk akibat tidak bisa bayar utang dan harus restrukturisasi tidak boleh terulang lagi. “ Tamin M. Zakaria Amin

Fasilitasi dalam penyusunan business plan untuk pinjaman perbankan, penyedian air baku untuk kebutuhan PDAM maupun failitasi bantuan kelembagaan supaya lebih profesional. Kenaikan tarif sebenarnya bukan solusi satu-satunya. Intinya adalah efisiensi dari PDAM. Asal tahu saja PDAM yang efektif itu pegawainya 3,5/1000 pelanggan. Saat ini PDAM rata-rata masih 9/1000 pelanggan bahkan ada yang diatas 10/1000 pelanggan. Selain itu penggunaan listrik juga bisa di hemat. Contoh yang bisa menekan biaya listrik adalah PDAM Surabaya. Seberapa penting investasi bagi PDAM? Tanpa invesatasi PDAM tidak bisa ber kembang. Memang tujuan PDAM bukan pro fit tapi PDAM harus dapat laba. Satu untuk menggantikan aset yang usang seperti pipa, untuk pengembangan dan untuk bantuan luar biasa ke daerah lain seperti bencana gempa bumi. Sesuai dengan Permendagri No 23 Tahun 2006, PDAM adalah pelayanan public, profitnya di batasi oleh return of asset yang tidak lebih dari 10%. Kalau tidak,

pelayanan PDAM makin menurun. Kalau pipa pecah misalnya tidak bisa langsung diperbaiki. Terakhir, bagaimana gambaran air minum di Indonesia menurut Bapak? Saat ini cakupan air minum nasional baru mencapai 25,49%. Hal tersebut masih rendah untuk mencapai target MDGs yaitu sebesar 66%. Selain itu, berdasarkan data 34 dari 1000 kelahiran bayi meninggal akibat buruknya air minum, di negara maju sekitara 10/ 1000 kelahiran. Untuk mencapai target MDGs kita mengarah ke 22/1000 kelahiran. Infrastruktur air minum pada intinya adalah pemakaian secara bersama. Air mi num harus diberikan seadilnya. Di Jakarta misalnya, masyarakat tanjung priuk sana masih membeli air Rp 8000/gallon sementara warga Pondok indah hanya membayar sekitar Rp 3000/ m3. Melalui perpres ini, PDAM sebagai ujung tombak pelayanan air minum saya harap dapat memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan terus difasilitasi oleh pemerintah pusat. (dvt)

IPA Pramuka PDAM Banjarmasin17


Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

Gebyar Pamsimas Kabupaten Kuningan

Langkah Awal Promosi Kesehatan

A

S. Bellafolijani*), Dessi Irdina**) dan Widya Anantya***)

Air minum dan sanitasi merupakan sektor pelayanan publik yang berkaitan erat dengan usaha pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan dan daerah pinggiran kota, mempengaruhi kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat yang selanjutnya akan berdampak terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sani tasi yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan ke sehatan masyarakat, yang tentunya ber pengaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat. Berangkat dari keinginan itu, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) digagas dengan tujuan utama meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat

miskin perdesaan dan daerah pinggiran kota. PAMSIMAS juga membiasakan masyarakat untuk menerapkan praktek hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air mi num dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat sendiri. Melalui realisasi pelak sanaan program PAMSIMAS, diharapkan ke butuhan masyarakat akan air minum dan sanitasi yang layak dapat terpenuhi sehingga akhirnya mampu meningkatkan kesehatan dan tingkat sosial ekonomi mereka. Menjadi salah satu lokasi PAMSIMAS, Kabupaten Kuningan Jawa Barat mengadakan Gebyar PAMSIMAS pada akhir 27 – 28 Maret 2010 lalu. Acara yang diprakarsai oleh Praktek CTPS oleh anak SD di Gebyar Pamsimas Kabupaten Kuningan

Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 9

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 15 desa penerima PAMSIMAS 2009 ini merupakan wujud apresiasi warga yang telah menyelesaikan pembangunan sarana penyediaan air minum dan sanitasi. Jerih payah masyarakat terbayar dengan dirasakanya manfaat PAMSIMAS. Air minum sekarang sudah mudah didapatkan, derajat kesehatan masyarakat pun meningkat de ngan diterapkannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Mereka tidak lagi Buang Air Besar (BAB) sembarangan, dan mulai menerapkan praktek cuci tangan pakai sabun di rumah dan sekolah. Dalam laporannya, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan Lili Suherli menyampaikan bahwa Kabupaten Kuningan telah memulai PAMSIMAS di sembilan desa pada tahun 2008 yang kemudian di 15 desa pada tahun 2009. Lili menuturkan, PAMSIMAS telah berhasil menyentuh berbagai aspek, seperti sektor kesehatan, pendidikan, pem berdayaan masyarakat, ekonomi, dan pem bangunan. Dari pelaksanaan PAMSIMAS 2009, seba nyak 5.332 KK atau 44.584 jiwa telah men dapatkan pelayanan air minum. Selain itu, sarana sanitasi seperti jamban dan tempat cuci tangan telah dibangun di sekolahsekolah yang terdapat di desa-desa sasaran PAMSIMAS. Usai membuka acara Gebyar PAMSIMAS, Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda menjelaskan bahwa Gebyar PAMSIMAS me rupakan langkah awal promosi kesehatan di sekolah dan masyarakat. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai ajang pelatihan kader untuk ikut mempromosikan kesehatan dan mendorong budaya PHBS di masyarakat. “Diharapkan momentum ini menjadi awal penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan tentunya dapat dijadikan contoh bagi desa lain,” lanjut Aang. Acara Gebyar PAMSIMAS diramaikan dengan gebyar Cuci Tangai Pakai Sabun (CTPS), Deklarasi open defecation free (ODF), dialog dengan Muspida Kabupaten Kuningan dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai wakil masyarakat, dan penghancuran jamban cemplung sebagai tanda dimulainya pembangunan saranan sanitasi yang sehat melalui PAMSIMAS. Seluruh aksi kreatif ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan PAMSIMAS serta komitmen masyarakat untuk membudayakan lima pilar STBM yang menjadi pendukung program PAMSIMAS. Kelima pilar STBM


Pembacaan ikrar lima pilar STBM oleh siswa SD

tersebut yaitu, stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, serta pengelolaan sampah dan limbah cair rumah tangga. Dalam acara itu juga diadakan berbabagai perlombaan seperti membaca puisi PHBS, pidato PHBS, cerdas cermat sehat, menggambar poster PHBS, kebersihan dan keindahan tenda, lomba kreasi seni, lomba opera PHBS dan jelajah alam. Ulasan berikut menggambarkan keberhasilan Program PAMSIMAS di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Program PAMSIMAS 2008 Program PAMSIMAS di Kabupaten Kuningan periode tahun 2008 – 2009 telah dilaksanakan di 24 desa pada 18 kecamatan. Desa Program PAMSIMAS Tahun 2008 Kabupaten Kuningan sejumlah 9 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Semua desa telah menyelesaikan semua kegiatan Program PAMSIMAS. Gambaran pelaksanaan Program PAMSIMAS di desa tahun 2008 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten Kuningan Tahun 2008 No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sindang Agung Garawangi Garawangi Karangkencana Karangkencana Kramatmulya Nusaherang Ciwaru Salajambe

Desa Taraju Pakembangan Gewok Tanjungkerta Simpayjaya Cilowa Kertayuga Sumberjaya Bagawat

Kabupaten Kuningan

Jumlah Penduduk (Jiwa) (KK) 4,184 2,275 3,096 2,913 1,468 3,026 1,509 2,770 1,509

Akses Awal Air Minum Sanitasi

Akses Akhir Air Minum Sanitasi

1,101 595 878 972 468 725 283 703 485

50% 48% 44% 42% 45% 42% 53% 40% 45%

29% 13% 18% 26% 29% 55% 44% 28% 56%

70% 84% 69% 94% 96% 92% 93% 77% 87%

70% 60% 100% 55% 60% 65% 61% 100% 100%

22,750 6,210

45%

33%

85%

75%

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten Kuningan tahun 2008 di sembilan desa telah meningkatkan akses air minum dari 45% menjadi 85% dan akses sanitasi dari 33% menjadi 69%. Semua sarana air minum telah berfungsi dan dikelola oleh Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) yang dibentuk di setiap desa. Hasil pemicuan CLTS telah menambah akses jamban di seluruh desa. Saat ini 3 desa yang telah mencapai status ODF, yaitu Desa Bagawat, Sumberjaya dan Gewok. Melalui kegiatan pemicuan CLTS, diharapkan jumlah jamban di masyarakat akan terus bertambah dan diharapkan seluruh desa dapat

LIPUTANKHUSUS

Foto Atas : Bupati Kuningan membuka gebyar pamsimas Foto Bawah : Dialog Bupati dan masyarakat

mencapai status ODF. Untuk mendukung kegiatan PHBS di sekolah, di desa tahun 2008 telah dibangun 16 unit jamban sekolah dan 36 unit tempat cuci tangan. Program PAMSIMAS 2009 Gambaran pelaksanaan Program PAMSIMAS di desa tahun 2009 dapat dilihat pada tabeltabel berikut.

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten Kuningan Tahun 2009 No Kecamatan

Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cikupa Cipasung Kawahmanuk Hantara Padamulya Cikahuripan Padamatang Randobawailir Tarikolot Cihaur Cigarukgak Cikeusik Cisukadana Ciwaru Salareuma

Darma Darma Darma Hantara Maleber Maleber Pasawahan Mandirancan Pancalang Ciawigebang Ciawigebang Cidahu Kadugede Ciwaru Cipicung

Kabupaten Kuningan

Jumlah Penduduk (Jiwa) (KK) 2,218 3,587 1,575 1,924 3,158 3,895 1,121 3,713 1,395 4,254 4,021 2,814 979 7,139 2,353

421 797 315 504 533 1,142 326 1,039 381 1,137 998 598 231 1,666 502

44,146 10,590

Akses Akhir Akses Awal Air Minum Sanitasi Air Minum Sanitasi 23% 52% 18% 53% 45% 48% 50% 26% 35% 51% 55% 48% 11% 50% 22%

30% 67% 83% 68% 56% 68% 32% 21% 21% 53% 54% 70% 32% 75% 47%

90% 81% 90% 100% 71% 100% 100% 79% 100% 80% 100% 100% 100% 90% 99%

100% 100% 100% 75% 60% 70% 41% 100% 25% 100% 100% 71% 53% 100% 100%

39%

52%

92%

80%

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS Kabupaten Kuningan tahun 2009 telah menyelesaikan seluruh kegiatannya. Pembangunan sarana air

minum di 15 desa telah meningkatkan akses air minum dari 39% menjadi 92%. Sedangkan akses sanitasi meningkat dari 52% menjadi 80%. Ada 8 desa telah mencapai ODF, yaitu desa Cikupa, Cipasung, Kawahmanuk, Radobawailir, Cihaur, Cigarukgak, Ciwaru dan Salareuma. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) telah dibentuk di semua desa. Melalui kegiatan pemicuan CLTS, diharapkan jumlah jamban di masyarakat akan terus bertambah dan diharapkan seluruh desa dapat mencapai status ODF. Untuk mendukung kegiatan PHBS di sekolah, di desa tahun 2009 telah dibangun 34 unit jamban sekolah dan 180 unit tempat cuci tangan. PROGRAM PAMSIMAS 2010 Kabupaten Kuningan sedang memper siapkan pelaksanaan Program PAMSIMAS Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 11

LIPUTANKHUSUS Tahun 2010. Desa-desa tahun 2010 telah ditetapkan melalui SK Bupati Kuningan No. 690/719/ BAPPEDA tanggal 22 Maret 2010. Berikut daftar desa Program PAMSIMAS dan Desa Replikasi Kabupaten Kuningan tahun 2010.

Tabel 4. Daftar Desa Program Pamsimas & Replikasi Kabupaten Kuningan Tahun 2010

No

Kecamatan

Desa

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Padabeunghar Sumbakeling Babakan Jati Tundagan Bakon Gunung Sirah Paninggaran Situ Sari Kutawaringin Subang Karangkancana Gunung Sari Babakan Mulya Pinara Rambatan

Pasawahan Pancalang Cigandamekar Hantara Darma Darma Darma Darma Selajambe Subang Karangkancana Cimahi Cigugur Ciniru Ciniru

Desa Replikasi Desa Replikasi Desa Replikasi

Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengalokasikan anggaran untuk Program Pamsimas

Suasana semarak Gebyar Pamsimas di Kabupaten Kuningan


Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkualitas akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan ke sehatan masyarakat, yang tentunya berpe ngaruh pada peningkatan produktivitas masyarakat. dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 1,25 milyar dengan rincian sebagai berikut : 1. Dana pendamping APBN untuk 12 desa sebesar Rp. 330.000.000,2. Dana desa replikasi untuk 3 desa sebesar Rp. 660.000.000,-, dan 3. Biaya operasional sebesar Rp. 260.000.000,*) Ketua CPMU Pamsimas **) & ***) PMC Pamsimas Provinsi Jawa Barat dan Banten

Info Baru 1

INFOBARU 1

Salah satu bangunan yang terkena musibah gempa bumi di Padang

Keteledoran Engineer

Membawa Bencana

K Zulmadi*)

Kasus pemberian dana talangan (bailout) terhadap Bank Century memang membuat banyak orang terhenyak dengan nilai ke rugian negara yang tak sedikit. Namun ke jahatan “Engineer” atau kita bisa haluskan dengan istilah keteledoran Engineer, juga perlu mendapat sorotan bersama karena dampaknya bisa berkali lipat dibanding kasus Bank Century. Kerugian akibat kerusakan bangunan yang begitu besar telah berulang terjadi di Indonesia, dari yang paling segar diingat

seperti gempa dan tsunami Aceh, Nias, Tasik malaya, Manokwari, dan Padang, Sumatera Barat. Semua itu terang-terangan “mene lan” uang rakyat, mungkin sudah lebih dari puluhan triliun. Tentu tidak banyak orang sadar berapa tiliun kerugian yang diakibatkan. Apa ini akan dilupakan? Demikian ungkapan dari dua pakar konstruksi Indonesia ketika bicara di seminar nasional sehari yang diadakan oleh Universitas Negeri Padang (UNP) bekerjasama dengan JICA di Gedung Serba Guna Fakultas Teknik

pada Maret 2010 lalu, serta pada kursus singkat yang dilakukan oleh HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) Provinsi Sumatera Barat di INA Muaro, akhir Maret 2010 lalu. Sudah berapa banyak korban jiwa dan harta yang sudah ditelan saat terjadi bencana-bencana besar tersebut. Semuanya menurut para ahli itu diduga “ada” akibat keteledoran para Engineer dalam melakukan aktivitas profesinya. Baik sebagai perencana, pelaksana, maupun sebagai pengawas di bangunan-bangunan dan rumah-rumah Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 13

yang runtuh dan pada akhirnya memakan korban jiwa pengunjung, pemilik, dan penyewa. Di Sumatera Barat saja misalnya pada gempa 2007 dan 2009 yang lalu, kerusakan atas konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut ini: Kerusakan Unit Rumah Akibat Gempa September 2007

No Kota/Kabupaten

6 Maret 2007

12, 13 September 2009

Kerusakan Unit Rumah Akibat gempa 30 September 2009 RS

RR

A

Kota

RB

RS

RR

RB

RS

RR

RB

1 2 3 4 5 6

Padang Pariaman Bukittinggi Padang Panjang Solok Payakumbuh

23 4 10 707 307 76

40 4 39 1.519 -

47 15 0 1.843 99

1898 54 0 0 0

1646 50 0 0 5

2892 84 0 0 28

37.587 8.619 17 -

38.485 40.406 1.633 13.376 50 164 413 -

B

Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanah Datar Pdg. Pariaman Agam Solok Pasaman Pasaman Barat Pesisir Selatan 50 Kota Solok Selatan Kep. Mentawai

4.586 3.885 2.679 978 0 0 0 47 0 0

5.191 3.291 1.894 914 0 0 0 0 0 0

6.870 5.001 1.656 2.190 0 0 0 158 0 0

0 3.767 3 5 0 0 3.590 2.644

0 4.672 8 6 0 0 4.891 44 0

0 4.853 59 70 0 0 5.594 2.145

29 70.833 12.634 145 171 3240 2.173 -

105 12.630 4.442 3.653 4.265 243 357 920 3.046 2.862 5.410 11.386 -

Total

13.302 12.892 17.897

11.961 11.322 15.725

135.448 65.264 78.804

Sumber : Data Kesbang Linmas 25 Oktober 2009; 26 September 2007; 13 Maret 2007

Besar kerugian pada tiap gempa bisa dihitung sediri oleh para penulis. Anggaplah untuk kerusakan ringan mesti dibayar senilai 35% dari total biaya bangunan. Sedangkan untuk rusak sedang sebesar 45% dan untuk kerusakan berat lebih kurang sebesar 60% dari total nilai bangunan yang penyusutannya diperkirakan rata-rata 2,5% pertahun. Dengan luas rata-rata bangunan yang rusak anggap saja 36 m2, dan biaya bangunan per meternya Rp. 1.500.000, maka besar kerugian dapat penulis hitung sendiri. Keteledoran Engineer, dalam arti singkat adalah manusia yang memiliki keahlian tertentu di bidang perancangan dan perekayasaan, atas alat-alat tertentu, dengan menggunakan metode-metode tertentu, serta peralatan tertentu untuk membuat konstruksi tertentu. Apakah itu, Mesin, Tenaga Pembangkit, dan Penghancur, Bangunan Gedung, Bendungan, dan sebagainya. Dengan keahlian yang dimilikinya itu, para Engineer itu dalam menjalankan profesi keahliannya ada yang melibatkan dirinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pemanfaatan dan penghapusan atau penghancuran dari produk rekayasa yang diciptakannya itu. Namun karena aturan dan kebijakan pemerintah kita, saat ini para Engineer perencana tidak dapat terlibat dan melibatkan diri secara penuh dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Perencana hanya dapat ikut serta sebatas monitoring dan pengawasan dan rapat-rapat berkala saja pada saat pelaksanaan konstruksi itu dimulai. Perencanaan Pada tahap perencanaan, para Engineer biasanya lebih banyak melakukan kegiatannya di atas meja atau di ruang kantor. Sesekali untuk mendapatkan data-data untuk diolah, mereka mesti turun ke lapangan, seperti dalam perencanaan konstruksi bangunan, mulai dari penentuan titik atau tapak bangunan hingga ke penentuan daya dukung lahan untuk memikul konstruksi bangunan yang akan didirikan. Keteledoran para engineer pada saat perencanaan ini, biasanya terjadi akibat kemalasan dan takut rugi alias ingin untungnya secara sepihak. Semua data yang mesti didapat dari lapangan cukup diambil dari referensi melalui media tertentu saja. Misalnya data sondir atau pengujian tanah dan daya dukung tanah, diambil dari dokumen – dokumen yang sudah ada dan sudah dibuat oleh si perencana sebelumnya. Begitu juga untuk ukuran-ukuran dimensi struktur, apa


kah itu kolom dan balok, adakalanya si engineer “serakah”. Mereka hanya cukup me lihat gambar-gambar perencanaan lama yang sudah direncanakan oleh engineer sebelumnya untuk lokasi bangunan yang berbeda. Misalnya untuk bangunan tiga atau empat lantai, para Engineer cukup mencari gambar-gambar bangunan tiga lantai dan empat lantai yang sudah ada, dan dia cukup melihat berapa dimensi untuk masing-masing strukturnya tadi. Itulah yang dijadikannya sebagai bahan untuk pelaksanaan struktur bangunan, yang kini telah banyak memakan korban jiwa dan harta itu. Pelaksanaan Pada saat pelaksanaan, dengan bertolak kepada kebijakan yang ada si perencana mu lai “lepas” tangan. Menjelang pelaksanaan penentuan tapak bangunan. Pihak pelaksana sudah diikat dengan kontrak yang dimulai dari Surat Penunjukan Pemenang yang ada kalanya diikuti dengan Surat Perintah Kerja, dimana sesuai pula dengan ketentuan yang ada yang mesti dituruti dan diikuti, bahwa pihak pelaksana paling lambat seminggu sesudah turunnya surat perintah kerja harus memulai pekerjaan. Dan saat memulai pekerjaan itu, pihak perencana mungkin secara kebetulan juga sedang melakukan presentasi di tem

INFOBARU 1 dilapangan besi 16 dan 19 pun masih ada yang polos.

Salah satu bangunan yang terkena musibah gempa bumi yang terjadi di Padang

Keteledoran para engineer pada saat perencanaan ini, biasanya terjadi akibat kemalasan dan takut rugi alias ingin untungnya secara sepihak. pat yang lain, sehingga saat pendirian dan penentuan tapak bangunanpun tidak diikuti oleh pihak perencana tadi. Jika alasannya tepat, dan misalnya berdalih menghindari biaya transportasi dan biaya lainnya untuk mengikuti penempatan titik lokasi tadi, bagaimana? Begitu juga halnya dalam me nentukan ukuran-ukuran atau dimensi kolom dan pembesian lainnya yang diragukan oleh pihak pelaksana atas karya dari pihak perencana tadi. Na’udzubillahi min dzalik! Pengawasan Keteledoran terjadi dimulai dari tak seban dingnya jumlah tenaga yang ada di pihak si pemberi jasa dengan produk-produk yang disediakan oleh pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa konsultan pengawasan. Hal itu juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain mahalnya biaya pembuatan perlengkapan administrasi ketenagaan pengawasan yang mesti ditanggung oleh pemberi jasa konsultan pengawasan, maka hal itu menyebabkan kurangnya keberadaan tenaga pengawas di lapangan. Untuk satu bidang pekerjaan bangunan saja, pihak konsultan harus menu

runkan tenaga-tenaga pengawasan dengan keahlian yang berbeda, misalnya ada ahli arsitektur, ahli struktur, ahli Mekanikal dan Elektrikal, dan ahli pertamanan serta ahli – ahli ukur lainnya. Dalam kenyataannya, mungkin karena keterbatasan dana dan juga keserakahan, maka ahli-ahli yang diturunkan oleh konsultan pengawaspun juga tidak sebagaimana yang diharapkan untuk suatu konstruksi bangunan. Kontroversi Kerusakan dan keruntuhan bangunan aki bat bencana bukan disebabkan oleh para engineer saja, tapi juga tidak lepas dari tang gungjawab si produsen produk, seperti pro dusen yang bergerak untuk memproduksi besi beton. Ketentuan pemerintah jelas me negaskan pada tulangan-tulangan pokok dilarang menggunakan besi polos, tapi mut lak besi ulir. Dalam kenyataannya, untuk bangunan-bangunan sederhana yang juga menggunakan tulangan pokok dengan dia meter tertentu kenapa masih diproduksi. Misalnya besi diameter 12 semestinya juga harus berulir, tapi dalam kenyataan yang ada

Pembebanan Fakta di lapangan menjelaskan, kerusakan bangunan akibat bencana gempa juga disebabkan oleh pembebanan yang tidak seimbang pada tiap lantai. Artinya semakin tinggi lantai bangunan maka semestinya pembebanan pada lantai yang lebih atas mesti lebih ringan dari lantai yang dibawah. Tapi dalam kenyataannya pada lantai atas juga selalu diberikan fasilitas dan penggunaan dan pembebanan yang berlebihan. Seperti pada hotel-hotel mewah di kota-kota besar, pada lantai atas jumlah kamar juga jauh lebih besar dari pada lantai di bawahnya. Hal ini mungkin juga karena komersialisasi view, karena pada lantai yang lebih tinggi biasanya viewnya jauh menarik dari lantai yang di bawahnya. Pada lembaran yang sederhana dan ter batas ini, sebagaimana yang diuraian se cara singkat di atas, maka ada beberapa hal yang perlu penulis tekankan. Sudah saatnya pihak-pihak terkait untuk memikirkan segera mungkin mendirikan Laboratorium Forensick Konstruksi Bangunan Runtuh akibat kelalaian para Engineer. Perlu juga dipikirkan untuk peninjauan kembali kebijakan pemerintah atas tanggungjawab profesi dalam menjalan kan tugasnya, mulai dari perencana, pelak sana, dan pengawas. Keterpaduan lembaga dalam hal meren cakan dan produksi, contohnya dalam ke tentuan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk tulangan pokok tidak boleh menggunakan besi polos, tapi besi polos untuk diameter yang juga untuk tulangan pokok masih diproduksi. Sudah saatnya pihak-pihak terkait untuk mempermudah proses pengeluar an sertifikat-sertifikat keahlian, tanpa mem beratkan pihak tenaga-tenaga ahli, dan perusahaan. Hal itu juga perlu diikuti oleh para engineer untuk mengatur tugas harian dan membuatkan laporan aktifitas harian dalam penyelenggaraan tugas pro fesinya untuk menghadapi proses-proses pengadilan. Sudah saatnya juga lembagalembaga teknis non pemerintahan dan bentukan pemerintahan untuk ikut aktif dalam pemantauan, terakhir, untuk para Engineer, sadarlah bahwa membangun ada lah menjamin keselamatan. Semoga HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia), dapat menjaga nama baik, seluruh anak bangsa. *) Kepala Sekretariat Masyarakat Peduli Perumahan dan Pemukiman (MP3I) Sumatera Barat


 15

Info Baru 2

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gerbang Permata Pakis:

Lingkungan Hijau Melalui Pengelolaan Sampah Gerbang masuk menuju BKM Gerbang Permata Pakis


M

Memasuki wilayah Kelurahan Pakis di Kecamatan Sawahan, Surabaya, kesan pertama yang didapat adalah hijau dan sejuk. Seperti menapaki sebuah kebun tanaman hias. Di hampir setiap bagian depan rumah terdapat berbagai tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman obat. Tanaman yang tumbuh subur di pot-pot itu, tertata sangat rapi dan bersih. Hal lain yang menonjol dari kawasan ini adalah, tidak mudah bagi kita untuk melihat secuil sampah pun yang mengganggu pe mandangan. Hampir di berbagai sudut ter lihat tempat sampah dengan warna-warna cerah yang diimbuhi teks petunjuk untuk memisahkan sampah organik dan nonorganik. Padahal beberapa tahun sebelumnya wilayah ini sangat kotor, tidak indah, dan tidak terawat. Perjuangan berat dari para anggota BKM Gerbang Permata Pakis yang dibentuk untuk menjalankan program P2KP tidaklah sia-sia. Berbagai hasil telah dicapai, bahkan kelurahan ini berhasil menjuarai berbagai perlombaan lingkungan. BKM yang didirikan pada 10 September tahun 2003 ini dan ber anggotakan 13 orang, kini telah memiliki beberapa divisi yang berkembang pesat dan mulai memberi manfaat nyata kepada warga di kelurahan ini. Jumlah penduduk Kelurahan Pakis sebanyak 39 ribu jiwa dengan mata pencarian utama masyarakatnya menjadi pertukangan, pedagang, menjadi pegawai, dll. Kelurahan ini memiliki luas 246 Ha dan memiliki 93 RT dan 10 RW.

INFOBARU 2 perlombaan tersebut, sebanyak 83 KK yang menghuni Gang Kembang Kuning Kulon III, RW IV/ RT 6, pada tahun 2005 berhasil menduduki posisi ke-10. Kemudian pada tahun 2006 berhasil memperbaiki prestasinya dengan menduduki posisi ke-8. Komunitas Merdeka Sampah Setiap anggota BKM Pakis berusaha mem berikan informasi sebanyak-banyaknya ten tang manfaat dan pengertian neigbourhood development kepada masyarakat. Tujuannya agar anggota dan masyarakat secara bersama

dapat menciptakan lingkungan yang tertata asri guna meningkatkan kesejahteraan komu nitas. Sejak tahun 2004, program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas telah melahirkan relawan-relawan warga yang berkomitmen membangun lingkungan sehat. Berkat kerja keras, pada tahun 2006, kawasan ini berhasil memperoleh posisi ke tiga dalam kategori Komunitas Merdeka Sampah. Kegiatan membersihkan lingkungan itu sendiri sebetulnya hanya dianggap se bagai batu loncatan semata. Menurut mere

Foto Atas : Salah satu sudut Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang tampak asri Foto Bawah : Pembibitan Adenium

Pembudidayaan Tanaman Hias Secara Swadaya Tujuan awal BKM Gerbang Permata Pakis adalah mencari solusi untuk mengelola ling kungan agar hijau dan sehat. Kemudian dipu tuskan untuk melangkah dengan melakukan budidaya tanaman hias secara swadaya. Tanaman yang dibudidayakan antara lain: adenium, lumeria, paprika, jahe merah, serai, mahkota dewa, kumis kucing, daun dewa, dan pecut kuda. Kegiatan bersih-bersih dan menghijaukan lingkungan menjadi acara yang sangat mena rik dan menyenangkan bagi warga setelah mereka sendiri melihat dan merasakan hasil nya. Ditambah lagi dengan adanya lomba ‘lingkungan yang hijau dan bersih (green and clean)’ yang diadakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Surabaya. Hasilnya, pada Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 17

INFOBARU 2 Program Kemitraan dengan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Dinas

Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman

Bantuan Pembangunan Perumahan Swadaya beru pa dana bergulir untuk pembangunan/rehabilitasi perumahan swadaya bagi warga yang kurang mampu. Saat ini sudah berkembang menjadi 48 peminjam dengan total asset sebesar Rp 75.403.295,-

Pemerintah Kota Surabaya melalui dana APBD

• Pembangunan Puskesmas Baru di wilayah RW VI termasuk fasilitas rawat inap (24 jam); • Pavingisasi jalan kampong; • Rehabilitasi TK & SD Pakis Jaya (RW III) menjadi bangunan dua lantai; • Pembuatan jogging track; • Perencanaan penghijauan dan pembuatan hutan kota di jalur hijau Dukuh Kupang Timur I RW IX Kelurahan Pakis;

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

• Bantuan berupa komposter aerob skala rumah tangga. Warga menyebutnya keranjang sakti takakura. Fungsinya sangat efektif dalam mengu rai sampah basah serta sampah kering. Sampah basah diurai menjadi kompos, sampah kering didaur ulang; • Saat ini sedang dikembangkan komposter aerob skala komunal untuk ditempatkan di setiap RT/ RW wilayah Kelurahan Pakis;

Program Kemitraan dengan Lembaga Swasta Lembaga

Program

Yayasan Uli Peduli (Unilever Indonesia)

Mengadakan pelatihan pengelolaan sampah setiap dua minggu sekali dengan tema ’paradigma hidup sehat dan perilaku ramah lingkungan’; Demi menjadikan lingkungan bersih sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat, maka pengelolaan sampah dan lingkungan dipertandingkan antar kelurahan. Kelurahan Pakis termasuk diantara 12 kelurahan terbaik;

World Vision (Wahana Visi Indonesia)

Pengadaan 115 gerobak sampah. Kerjasama ini dilakukan sejak tahun 2005;

Penghargaan yang Diterima No.

Penghargaan

Tahun

1

BKM Award tingkat Nasional 2005 dalam rangka Hari Habitat Dunia

2005

2

Juara I pengelolaan sampah konvensional (pengelolaan sampah melalui pemilahan secara manual oleh warga) tingkat Kota Surabaya

2005

3

Proposal terbaik pengelolaan sampah mandiri (dengan bantuan BKM) yang mendapatkan penghargaan dari Energi Globe (melalui Yayasan Uli Peduli Unilever), untuk wilayah RW III

2005, 2006

4

RW VI sebagai Juara 3 pengelolaan sampah mandiri (pengelolaan sampah dengan sentuhan teknologi melalui pemanfaatan media Takakura dan KRT) tingkat kota Surabaya.

2006, 2006


ka, setelah lingkungan bersih dan sehat, akan lebih mudah untuk mencapai tujuan utamanya yaitu bagaimana meningkatkan aktivitas di semua aspek kehidupan yang lain, seperti aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Kemitraan BKM BKM Gerbang Permata Pakis sejak tahun 2004 telah membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Diantaranya melalui program Musrenbang, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Milik Masyarakat (PJM PRONANGKIS) yang telah disinkronkan dengan Pemerintah Kelurahan. Selain itu, kerjasama antara BKM dengan Kelompok Pe duli yang dilakukan melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara). Keranjang takakura digunakan untuk me nampung sampah olahan tiga penampung an. Keranjang ini diproduksi oleh Pusat Pem berdayaan Masyarakat Kota (PPM) Universitas Surabaya dan dijual dengan harga Rp. 75.000 per buah. Untuk seluruh Kelurahan Pakis te lah didistribusikan sebanyak 800 keranjang untuk 800 KK. Seluruh warga telah dilatih untuk memanfaatkannya; Karena keberhasilan BKM Gerbang Per mata Pakis, banyak BKM dan instansi dari pelosok Indonesia kemudian tertarik untuk mempelajari hal-hal apa saja yang sudah ber hasil diraih oleh BKM ini. Mereka adalah dari BKM-BKM dari Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, serta Bappeko, Bap peprop, dan Bappenas. Para anggota BKM Gerbang Permata Pakis juga sering diminta untuk menjadi na rasumber dalam berbagai sosialisasi dan lokakarya pengelolaan sampah mandiri ber basis komunitas. BKM Gerbang Permata Pakis terus me nyusun dan mengajukan proposal kerja sa ma demi keberlanjutan program pengelo laan lingkungan kepada berbagai LSM dan perusahaan swasta, baik asing maupun na sional. Langkah ini dilakukan demi meman tapkan gerakan penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan Social Responsibility (tanggung jawab sosial) perusahaan-per usahaan. Antara lain proposal Program St rategis Pengembangan Ekonomi berbasis Kemasyarakatan (Prospek) yang ditujukan untuk meraih investasi Citizen Base Initiative (CBI) dari Asoka Foundation dan penguatan kelompok perempuan dari Golden Fund for Women yang bermarkas di San Fransisco USA. Tim Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan

Inovasi 1

INOVASI 1

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kota Surabaya

Hidupkan Ruh Reformasi PBJ di Indonesia

Procurement Unit Kota Surabaya

P

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih membutuhkan agenda reformasi yang se rius. Karena itu dibutuhkan sebuah Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai indikator pencapaian reformasi serta publikasi berkala sebagai wujud transparansi kepada rekanan yang berkinerja baik. Inilah yang sedang diupayakan Urban Sector Development Re form Project (USDRP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum kepada para pesertanya. Upaya ini pernah berjalan baik di Filipina. USDRP sedang menghidupkan kembali ruh reformasi pe ngadaan barang dan jasa dari negeri itu ke Indonesia. Inisiatif pembentukan ULP sudah dimulai

M. Reva Sastrodiningrat *) di beberapa Pemerintah kabupaten/kota pe serta USDRP, seperti Kota Palangkaraya, Kota Cimahi, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kabupaten Barru dan Kota Banda Aceh. Sedangkan publikasi untuk rekanan yang mempunyai kinerja baik salah satunya telah dilakukan oleh Pemda yang bukan peserta USDRP, yaitu Kota Blitar. Sebagian besar Pemda berinisiatif mem bentuk ULP dengan dasar pertimbangan untuk mengantisipasi berlakunya aturan di Keppres 80/2003 dan perubahannya, bahwa seluruh panitia pengadaan harus mempunyai sertifikasi pengadaan nasional. Saat ini, secara rata-rata baru sekitar 20% dari staf Pemda yang mempunyai sertifikat tersebut.


 19

Pedoman pembentukan ULP barang/jasa mengacu pada Keppres 80/2003 dan per ubahannya, Perpres 8/2006 dan Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 me ngenai Pedoman Pembentukan ULP Barang/ jasa Pemerintah. Selain itu, berdasarkan Draft Perpres Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan Revisi dari Keppres 80/2003, se lambat-lambatnya akhir tahun 2014, Pemda diharapkan telah membentuk ULP. Melalui agenda reformasi USDRP di bidang pengadaan barang dan jasa, di harapkan pemda kota/kabupaten peserta USDRP yang belum membentuk ULP agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme ULP serta kelebihan dari pem bentukan unit tersebut. Sedangkan bagi Pemda yang telah membentuk ULP, akan lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar pelaksanaan ULP dapat lebih profesional, kelembagaan ULP dapat lebih independen, dan terdapatnya peluang pengembangan karir yang diimbangi dengan sistem kompensasi yang memadai bagi panitia pengadaan. Selain itu terkait dengan mekanisme publikasi kepada rekanan yang mempunyai kinerja baik, terutama dalam pelaksanaan paket kegiatan di Pemda, di harapkan dapat direalisasikan oleh Pemda Kota/Kabupaten peserta USDRP yang men cakup penetapan kriteria, aturan main, so sialisasi, yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan profesionalisasi pe ngadaan barang dan jasa (PBJ). Berbagi Pengalaman dengan Filipina Pemerintah Philipina memiliki 43.500 unit pelayanan pengadaan yang harus diorganisir di bawah undang-undang reformasi penga daan barang dan jasa yang dikeluarkan tahun 2003. Undang-undang reformasi barang dan jasa ini menyatukan kurang lebih 150 peraturan atau undang-undang pengadaan barang dan jasa yang sudah dikeluarkan, baik oleh lembaga-lembaga di tingkat pemerintah pusat/pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD dan lembaga-lambaga lainnya yang ada di Philipina. Pada awal berdirinya Unit PBJ terpusat yang berada di bawah Departemen Ang garan dan Manajemen, unit ini memiliki fungsi untuk memberikan penyediaan suplai peralatan kantor yang digunakan secara rutin setiap harinya (seperti kertas, folder, ballpoint, pensil sampai dengan komputer) oleh lembaga negara/departemen/pemda. Setiap lembaga negara/departemen/pemda


membeli 350 jenis peralatan kantor melalui unit tersebut. Unit ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, tetapi diperbolehkan menarik service fee dari lembaga negara/ departemen/ pemda yang menggunakan jasa unit tersebut maksimal 5 %, yang digunakan untuk biaya operasional seperti membayar gaji dan biayabiaya sewa yang diperlukan. Hal tersebut membuat unit ini terbebas dari desakan ataupun tekanan politik yang biasanya meng intervensi transaksi-transaksi PBJ. Permasalahan yang dihadapi pada sa at itu adalah ; 1) keengganan melakukan perubahan, 2) keengganan supplier untuk ikut PBJ melalui unit ini dikarenakan pengalaman buruk masa lalu, 3) merubah pola pikir, 4) keengganan kehilangan kewenangan dalam PBJ dan 4) membuat standar kualitas barang yang dapat diterima semua pihak. Tantangan Tantangan utama pada awal terbentuknya

unit ini diantaranya: pertama, masih kurang nya pengalaman dalam melaksanakan PBJ secara terpusat, hal tersebut dikarenakan unit ini belum terlalu lama terbentuk sehingga masih butuh beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya. Kedua, belum adanya man dat bagi unit ini untuk menginstitusikan pengadaan secara terpusat. Ketiga, bagai mana meyakinkan para supplier untuk ber partisipasi dalam kegiatan PBJ yang diadakan unit ini. Ini disebabkan adanya pengalaman buruk terkait dengan unit sejenis di masa lalu. Keempat, kurangnya kesadaran lembaga negara/departemen/pemda terkait dengan adanya unit ini. Kelima, tantangan yang ter besar adalah, banyak peraturan yang dike luarkan lembaga negara/departemen/pemda yang masih menginginkan proses PBJ tetap dibawah kendali mereka Strategi Hadapi Tantangan Strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, diantaranya melakukan

INOVASI 1 serangkaian proyek percontohan PBJ ter pusat untuk 4 lembaga pemerintahan (De partemen Anggaran dan Manajemen, COA, Departemen Keuangan dan Universitas Philipina) pada tahun 1976 untuk men dapatkan umpan balik dari pelaksanaan PBJ terpusat dan mendapatkan dukungan untuk dapat menginstitusikan PBJ terpusat. Strategi ini mendapat respon dari presiden dengan dikeluarkannya aturan LOI 775 pada tahun 1978, yang diantaranya berisikan ; 1) membentuk Procurement Council sebagai badan yang menyusun kebijakan untuk PBJ pemerintah, 2) membentuk Inter-Agency Bids and Award (IABAC) yang memiliki tugas melakukan PBJ terpusat un tuk peralatan-peralatan kantor yang se hari-hari dipergunakan oleh pemerintah, dan 3) membentuk Unit PBJ yang bertugas mengimplementasikan kebijakan PBJ ter pusat dan melaksanakan kontrak pemenang yang dihasilkan oleh IABAC. Strategi kedua dijawab dengan menunjuk orang-orang yang berpengaruh dari anggota kabinet (Pimpinan Komisi Audit, Menteri Anggaran, Menteri Keuangan dan Pimpinan

Universitas Philipina) untuk menempati posisi kunci dalam unit ini. Strategi ketiga, yaitu membuat standar terhadap kualitas barang yang akan diadakan melalui unit ini sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Strategi kempat yaitu dengan melaksanakan PBJ khusus dengan tetap mengacu pada peraturan-peraturan dasar PBJ, seperti ; 1) hanya melakukan pengadaan dalam volume besar, 2) melakukan pengadaan langsung dari pabrik (tidak boleh melalui perataraan) untuk mendapatkan harga yang terbaik dan 3) melakukan pembayaran secara tepat waktu (tidak lebih dari 4 hari setelah barang diterima), dengan mempersingkat proses persetujuan pembayaran. Reformasi PBJ di Filipina Undang-Undang reformasi PBJ yang baru tahun 2003, mengatur pembentukan Govern ment Procurement Policy Board yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kantor/ unit pemerintahan agar mereka mematuhi UU reformasi PBJ tersebut. UU ini juga mem batalkan pembentukan Procurement Council yang dihasilkan melalui UU LOI 755 tahun

1978 dan Procurement Policy Board yang dihasilkan melalui UU E.O. 359 tahun 1989, serta mengukuhkan mempertegas bentuk dan fungsi IABAC dan Unit PBJ terpusat. Di bawah UU yg baru, unit PBJ ini diakui sebagai satu-satunya unit yang mengadakan PBJ bagi lembaga negara/departemen/ pemda yang tidak memiliki panitia PBJ ataupun tenaga-tenaga yang berkompetensi dibidang PBJ. Sebagai contoh ; unit ini pernah melakukan pengadaan persenjataan dan amunisi untuk Departemen Pertahan, pengadaan obat-obatan untuk Departemen Kesehatan dan buku-buku untuk Departemen Pendidikan. UU reformasi PBJ di Filipina juga mengharuskan adanya pengamat dari sek tor swasta yang berasal dari organisiasi non pemerintahan, organisasi profesi dan organiasi masyarakat sipil, yang memiliki tugas mengamati setiap kegiatan panitia dalam melaksanakan pengadaan. Kegiatan PBJ di Filipina pada dasarnya sangat ter desentralisasi, di mana setiap lembaga di tingkat pemerintah pusat/daerah mempu nyai panitia PBJ yang terdiri dari 5-7 orang

Foto Kiri : Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang & Jasa Kota Surabaya Foto Kanan : Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono memberikan sambutan dalam acara Lokakarya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Surabaya


 21

INOVASI 1

Direktur Eksekutif Procurement Service Filipina, Estanislao C. Granados Jr., membagi pengalaman kepada peserta Lokakarya Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Surabaya

yang mewakili institusi anggaran, hukum, pelayanan umum dan teknis yang ada disetiap tingkatan wilayah. Pada setiap lembaga pemerintahan se benarnya hanya diperbolehkan memiliki 1 unit panitia PBJ, kecuali jika pada lembaga tesebut terdapat kegiatan yang kompleks dan memerlukan begitu banyak kegiatan PBJ, maka diperbolehkan untuk membentuk lebih dari 1 Panitia PBJ, dan setiap kegiatan PBJ dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, kompetisi, simpilfikasi cara/ prosedur yang menggunakan teknologi mo dern, akuntabilitas publik dan monitoring pengawasan publik. Setiap kegiatan PBJ dari tingkat pusat sampai daerah harus dipublikasi secara detail melalui sistem pengadaan berbasis internet. Demikian juga para suppliers/kon traktor yang akan melakukan kegiatan tran saksi dengan pemerintah harus terdaftar di dalam sistem tersebut. Salah satu ke untungan menggunakan sistem tersebut adalah terwujudnya prinsip transparansi, dimana setiap supplier/kontraktor yang ter daftar secara otomatis akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan PBJ yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan tepat waktu. Begitu juga dengan pengumuman pemenang lelang yang dipublikasikan secara terbuka melalui sistem ini, sehingga seluruh peserta lelang dapat mengetahui hasilnya. Dengan cara ini maka tidak saja dapat terhindar dari over pricing, tetapi juga mampu meningkatnya


daya saing yang merupakan perwujudan dari prinsip kompetisi, serta mendapatkan biaya/ harga dan kondisi terbaik, walaupun hasil yang dikeluarkan oleh panitia pengadaan hanya berupa rekomendasi, keputusan akhir tetap ditangan kepala eksekutif pemerintah an terkait. Permasalahan ULP di Filipina Kesuksesan ULP di Filipina bukan tanpa ma salah. Sebut saja, ketersediaan tenaga ahli pengadaaan. Sama seperti di Indonesia, Philipina juga menerapkan sertifikasi un tuk tenaga ahli PBJ, saat ini sedang dila kukan pelatihan untuk mencetak tenaga ahli pengadaan yang dapat memahami peraturan-peraturan terbaru PBJ, karena se suai dengan target pemerintah pada setiap 3 tahun dapat dihasilkan 1 juta tenaga ahli PBJ. Target ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur bahwa kepanitian PBJ hanya bertugas selama 1 tahun, setelah itu akan diganti dengan kepanitiaan yang baru. Dalam hal ini pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dan asosiasi professional untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru PBJ. ULP di Surabaya Berbagi pengalaman dengan pemerintah kota Manila, bahwa di Indonesia sebenarnya sudah mulai menerapkan sistem ULP secara terpusat, walaupun mungkin masih terdapat hal-hal yang belum tentu dapat diaplikasikan di Indonesia. Di satu sisi bahkan ada bebera

pa hal yang sudah lebih maju dibandingkan Filipina. Contohnya Kota Surabaya yang su dah menerapkan fungsi ULP dan menjadi salah satu contoh terbaik terutama di bidang E-Procurement. Salah satu tugasnya adalah mengawasi serta melaksanaan kegiatan pe ngadaan barang dan jasa, menyampaikan hasil evaluasi dan usulan calon pemenang dari satuan tugas pengadaan melalui ko ordinator utama kepada pejabat pembuat komitmen yang memiliki pekerjaan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan dan atau sewaktu – waktu bilamana diperlukan kepada Walikota Surabaya. Manfaat diterapkannya ULP di Surabaya sudah dirasakan, contohnya membuat pro ses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efesien, meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat, serta menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Aparatur yang Profesional. Selain itu Surabaya juga diuntungkan dengan keunggulan dari ULP itu sendiri ya itu; Standarisasi harga untuk Barang/Jasa dalam penyusunan HPS/OE dan Dokumen Lelang, efesiensi dan efektifitas Pengadaan Barang/Jasa menjadi lebih terintegritasi, meminimalisir potensi terjadinya penyakit Pengadaan Barang/Jasa, berkurangnya jum lah proyek fisik yang tidak terselesaikan di akhir Tahun Anggaran, Controlling Pengada an Barang/Jasa tersentralisasi, transparansi proses Pengadaan Barang/Jasa, Efesiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, tahun 2008 mencapai 23.68% (Rp. 80 Miliar dari Budget Rp. 340 Miliar), dan pada tahun 2009 mencapai 29.97% (Rp. 384 Miliar dari Budget Rp. 1.2 Triliun). Pemerintah Kota Surabaya sangat men dukung keberadaan ULP sebagai unit penga daan yang terpusat, hal ini juga dapat dilihat dengan dianggarkannya biaya operasional untuk ULP sekitar kurang lebih Rp 2 miliar per tahun. Pada akhirnya memang pembentukan ULP ini kembali lagi kepada komitmen peme rintah daerah kota/kabupaten, karena tanpa dukungan dan keinginan untuk mereformasi bidang pengadaan barang dan jasa maka hal tersebut hanya sebagai wacana diskusi yang tidak terlaksana. *) Asisten CPMU Urban Sector Develpoment Reform Project (USDRP)

Inovasi 2

INOVASI 2

Reformasi Birokrasi

Is in the House

M

Eka Yulia Widyanti *), Siti Aliyah Junaedi **)

Masyarakat sudah banyak mendengar Reformasi Birokrasi. Namun apakah istilah itu dipahami sesuai dengan yang seharusnya? Mungkin birokrasi bisa direformasi? Birokrasi memegang peranan penting dalam peru musan, pelaksanaan, dan pengawasan ber bagai kebijakan. Dengan posisi yang strategis seperti itu, sebenarnya adalah logis bahwa reformasi pasti akan dapat dilakukan dan dinikmati hasilnya. Pesimis? Tidak sedikit yang berpikir seperti itu. Namun sugesti dan persepsi positif pasti akan menjadi amunisi yang mampu mengubahnya menjadi hasil yang diinginkan. Reformasi Birokrasi sejatinya diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan memper c e p a t pemberantasan korupsi secara b e r kelanjutan, dalam men ciptakan tata peme rintahan yang baik dan berwibawa

(good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Dengan demikian diyakini bahwa reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini ditunjang dengan visi reformasi birokrasi yaitu terciptanya tata kelola pe merintahan yang baik tahun 2025. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pe ngetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Refor masi dilakukan secara bertahap dan ber kelanjutan dan bukan upaya yang radikal dan revolusioner. Manfaat Sejak dicanangkan pada tahun 2004, or ganisasi Kementerian Pekerjaan Umum se cara bertahap telah mencoba melakukan perbaikan dalam memenuhi misi reformasi di bidang birokrasi yang mensyaratkan banyak hal. Diantaranya yang penting adalah peru bahan mind-set (sumber daya

manusia) dan culture-set (ketatalaksanaan), serta manajemen kelembagaan (organisasi). Perbaikan dalam kelembagaan merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pe merintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Organisasi (Kelembagaan) Reformasi yang diharapkan dari bidang or ganisasi antara lain; pertama, organisasi ramping struktur dan banyak/kaya fungsi, rasional, proporsional, efisien, dan efektif. Kedua, disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas (structure follows strategy). Ketiga, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas dengan kontrol yang ideal. Keempat, banyak diisi jabatan-jabatan fungsional (me ngedepankan kompetensi dan profesionali tas dalam pelaksanaan tugas). Dan kelima, menerapkan strategi organisasi pembelajar an (learning organization) yang cepat ber adaptasi terhadap perubahan. Culture Set (Tata Laksana atau Manaje men) Empat reformasi yang ingin disasar dari culture set adalah; pertama, ketatalaksanaan aparatur pemerintah yang disederhanakan, ditandai oleh mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif, pada proses perencanaan, pelaksanaan,pe mantauan, evaluasi dan pengendalian, pe ngelolaan sarana dan prasarana kerja, ser ta penerapan perkantoran elektronis. Ini didukung oleh pemanfaatan teknologi infor masi (e-government), apresiasi kearsipan yang transparan, akuntabel, hemat, disiplin, dan penerapan pada pola hidup sederhana. Sasaran kedua, efisiensi kerja aparatur dan peningkatan budaya kerja melalui ter wujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat). Ketiga, sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien). Dan sasaran keempat adalah otomatisasi administrasi perkantoran, dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Mind Set (Sumber Daya Manusia Aparatur) : Mau tahu apa saja reformasi bidang SDM? Pertama, SDM yang ingin dibangun adalah PNS yang memahami dan menganut sistem manajemen kepegawaian modern, sejahtera,


berdayaguna, berhasilguna, produktif, trans paran, bersih dan bebas KKN. Kedua, jumlah dan komposisi pegawai yang ideal (sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada di masing-masing instansi pemerintah). Ketiga, Penerapan sistem merit dalam mana jemen PNS, klasifikasi jabatan, standar kom petensi, sistem diklat yang mantap, standar kinerja, penyusunan pola karier PNS, pola karir terbuka, membangun sistem manajemen kepegawaian unified berbasis kinerja. Keempat, dukungan pengembangan database kepegawaian guna menghasilkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang menggambarkan jumlah pegawai yang real didasarkan oleh data detail dari tiap-tiap pegawai. Kelima, sistem remunerasi yang layak dan adil, menuju manajemen

modern didukung oleh teknologi berbasis TI (Teknologi Informasi) yang handal seperti Sistem untuk Absensi pegawai, Sistem per suratan dan informasi yang mudah diperoleh dengan tersedianya Bank informasi secara on-line serta masih banyak lagi kecanggihan Teknologi Informasi yang bisa dimanfaatkan guna mendukung pekerjaan. Bayangkan apa saja yang akan dapat kita nikmati jika reformasi ini mulai terlihat hasilnya. Ada banyak langkah yang dapat dilakukan, utamanya dalam bidang kinerja organisasi (kelembagaan) yaitu melakukan penataan dalam sistem sebagai jembatan untuk merubah pola pikir, budaya, dan nilai nilai organisasi. Sistem yang ada sekarang atau yang akan dibangun tidak akan dapat berkembang dan

INOVASI 2 menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural bekerja dalam ranah manajerial yang mengatur dan mengelola tata laksa na dan program organisasi. Jabatan ini tercantum dalam struktur organisasi. • Jabatan fungsional tertentu menurut PP No. 16 tahun 1994 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung ja wab, wewenang dan hak seorang Pega wai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tu gasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, yang pada hakekatnya tidak ter cantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas po kok dalam organisasi Pemerintah. Saat ini sudah ada 101 Jabatan fungsional terten tu di seluruh Indonesia • Jabatan fungsional umum adalah jabatan selain jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural.

Foto Kiri : Sejak dicanangkan pada tahun 2004, organisasi Kementerian Pekerjaan Umum secara bertahap telah mencoba melakukan perbaikan dalam memenuhi misi reformasi di bidang birokrasi yang mensyaratkan banyak hal Foto Kanan Atas : Rapat pembahasan reformasi birokrasi di lingkunagn Ditjen Cipta Karya Foto Kanan Bawah : Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Sedang mengikuti upacara

berjalan dengan optimal jika tools yang ada tersebut tidak dapat digunakan secara optimal oleh penggunanya. Mestinya ada sebuah unit yang dikhususkan untuk mengelola dan mengembangan sistem berbasis Teknologi Informasi yang dapat digunakan oleh unit lain untuk mengelola data dan menghasilkan suatu informasi yang handal.

kepentingan program-program kepegawai an, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Se dangkan jabatan adalah suatu kedudukan atau pekerjaan yang melekat padanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diakui secara legal formal dalam suatu instansi/or ganisasi dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Bagaimana Caranya ? Mengingat cakupan reformasi birokrasi sa ngat luas, maka diperlukan tahapan dan program prioritas yang disesuaikan dengan kondisi lembaga. Berikut adalah langkah awal yang sedang dilakukan : 1. Melakukan Analisa Jabatan Analisisa jabatan adalah suatu proses dan metode untuk memperoleh informasi tentang suatu jabatan yang diperlukan dalam suatu unit organisasi, dan disiapkan untuk

Dalam Undang-Undang Nomor 43/1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebut kan dua Jenis Jabatan yaitu Jabatan Struk tural dan Jabatan Fungsional dimana Jabatan Fungsional terbagi dalam 2 jenis yaitu Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum. • Jabatan struktural menurut PP No. 13 tahun 2002 Jo No. 100 tahun 2000 ten tang pengangktan PNS dalam Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang

Sebenarnya dalam melakukan analisisa jabatan, kita telah dipermudah dengan se gala pekerjaan atau tugas yang kita lakukan sehari-hari. Atau bahasa kerennya kita me lakukan suatu analisa organisasi, yaitu kita menjabarkan atau menggambarkan fung si-fungsi yang ada di setiap unit kerja kita, berikut bahan-bahan yang digunakan, per alatan kerja, keadaan tempat kerja, dan halhal lain yang dapat mempengaruhi kemam puan kerja. Sedangkan yang disebut dengan tugas/ pekerjaan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pegawai dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan alat kerja dalam kondisi pe laksanaan tertentu dan dalam hubungan dengan pemegang jabatan lainnya. Di sini kita diminta untuk ”memberikan nama” pada setiap pekerjaan yang kita laku kan. Mulai dari hal yang detil dan teknis rutin hingga tugas konseptual. Kita bisa ambil contoh untuk jabatan Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional : Tugas pokok : 1. Memfasilitasi proses administrasi peng usulan dan perizinan pendidikan formal/ infomal dalam rangka peningkatan kom petensi pegawai. Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 25

INOVASI 2 1.1 Menerima surat – surat yang masuk ke Bagian Kepegawaian dan Ortala melalui Sekretaris Ditjen Cipta Karya atas disposisi yang diberikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Or tala Staf (surat – surat tersebut sudah dibuka dan diberikan nomor agenda oleh Arsiparis ). 1.2 Memeriksa dengan membaca isi su rat, dan kemudian memilah-milah surat tersebut sesuai dengan isi su rat dan tujuannya, dan kemudian memarafnya dan memberikan perin tah. 1.3 Menyerahkan surat-surat ke staf un tuk menjawab atau memproses surat masuk. Peranan: Pengontrolan proses administrasi. Indikator Prestasi: Administrasi surat – surat dapat diproses dengan cepat. Sehingga bisa kita katakan bahwa ana lisa jabatan bukanlah analisisa pribadi atau individu pemangku jabatan, melainkan ana lisa atau penilaian terhadap suatu jabatan. Analisisa jabatan dapat dimulai dengan membuat rincian detil untuk jabatan struk tural eselon IV, yang kemudian menjadi rin cian tugas bagi jabatan non struktural di bawahnya. Dalam proses ini, setiap pegawai menghimpun dan menganalisis jabatannya dengan cara melengkapi kuisioner analisisa

jabatan dimana hasilnya kemudian diguna kan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi jabatan. 2. Evaluasi jabatan Evaluasi Jabatan adalah penentuan nilai atau harga dari suatu jabatan dalam organisasi tertentu, yang hasilnya kemudian dapat di jadikan sebagai patokan untuk menyusun skala atau skema penggajian. Harus ditekan kan disini bahwa evaluasi jabatan tidaklah bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil kerja seseorang, melainkan nilai jaba tannya siapapun pemegangnya. Namun ka rena proses ini melibatkan pekerja dalam suatu jabatan tertentu, ia harus merasa be bas dari perasaan akan dinilai, sehingga di dapatkan gambaran yang objektif tentang nilai pekerjaannya. Untuk dapat melakukan evaluasi jabatan, organisasi harus sudah mempunyai deskripsi dan spesifikasi jabatan yang diperoleh dari proses analisa jabatan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil diantara jabatan-jabatan yang ada. Karena itu dapat pula dikatakan bahwa evaluasi jabatan merupakan kelanjutan dari proses analisa jabatan/pekerjaan. 3. Remunerasi Mungkin remunerasi menjadi salah satu kata yang diminati oleh pegawai negeri sipil karena berkaitan dengan tunjangan yang diberikan. Walaupun terbayang hal yang menyenang

KONSEP REFORMASI BIROKRASI

(Permen PAN No : PER/15/M.PAN/7/2008)

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI

POSTUR BIROKRASI 2025

ANALISA JABATAN

Evaluasi Jabatan

Keluaran : Uraian Jabatan

• PENGUATAN UNIT

ORGANISASI KEPEGAWAIAN • PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN

TATA LAKSANA • Business Process • Standard Operating Procedure (SOP)

• PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN


S.D.M

• Asesmen Kompetensi Individu • Sistem Penilaian Kerja • Pengadaan dan Seleksi • Pengembangan dan Pelatihan • Pola Promosi, Rotasi & Mutasi • Pola Karir • Database Pegawai

• PENEGAKAN DISIPLIN • PENEGAKAN KODE ETIK

• PERBAIKAN PENGADAAN

SARANA DAN PRASARANA

PENJAMIN PELAKSANAAN SISTEM

ORGANISASI • Redefinisi visi, misi & strategi • Restrukturisasi • Analisa beban kerja

Sistem Remunerasi

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, program dan aktivitas yang harus dilakukan kementerian/lembaga

ARAHAN STRATEGI

SASARAN • Perubahan Pola Pikir • Perubahan Budaya Kerja • Perubahan Perilaku

LATAR BELAKANG • Dasar Hukum • Kondisi Objektif

kan namun sesungguhnya remunerasi atau tunjangan kinerja mensyaratkan tingginya kinerja secara kualitatif dan kuantitatif, efisien dan efektif. Dalam Permenpan No.15/2008 digambarkan alur reformasi birokrasi, bahwa sistem remunerasi adalah salah satu dari kom ponen penataan sistem birokrasi yang sehat. Hingga saat ini sudah terdapat 3 lembaga negara yang telah mengaplikasikan sistem remunerasi yaitu Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan, dan Kementerian Ke uangan. Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan sistem penggajian yang berdasarkan merit sistem untuk memacu kinerja pegawai. Di dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Si pil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya di da lam ayat (2) disebutkan bahwa gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memacu produktivitas dan menja min kesejahteraannya. Sehingga dapat dika takan bahwa visi penggajian PNS adalah me wujudkan sistem penggajian yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraan PNS. Sistem penggajian atau remunerasi yang berlaku saat ini adalah gaji dengan sistem gabungan yaitu gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan pangkat dan masa kerja tanpa memperhatikan sifat pekerjaan dan tang gung jawab. Sebagai tindak lanjut arahan Kemente rian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini Direktorat Jenderal Cipta karya sedang melakukan penyusunan analisa jabatan. Hal ini penting agar uraian tugas pada jabatan non struktural di bawah eselon IV dapat terisi lengkap sehingga dapat memberikan informasi tentang jabatan yang ada karena dalam setiap unit eselon II me miliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Sehingga sangat tepat jika proses pe nyusunan analisa jabatan ini turut meminta peran serta dari segenap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Dan jika pe gawai memiliki kesadaran dan kepahaman tentang apa dan bagaimana jabatan yang dipangkunya, maka kita bisa katakan bahwa reformasi birokrasi is in the house!! *) Jabfung Analis Kepegawaian Ahli Pertama **) Jabfung Pranata Komputer Ahli Muda

Pojok Hukum

POJOKHUKUM

Permen PU No. 18 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Prasetyo Budi Luhur *)

P

Pemerintah daerah sebagai pemilik wewe nang dalam pembangunan Sistem Penyedia an Air Minum (SPAM) wajib menyusun Kebi jakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah yang mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kebijak an dan Strategi Pengembangan SPAM Dae rah memuat antara lain rencana strategis dan program pengembangan SPAM. Dalam penyusunan rencana strategis dan program pengembangan SPAM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik. Air minum merupakan urusan wajib peme rintah daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pe merintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

mencapai kepentingan yang seimbang anta ra konsumen dan penyedia jasa layanan; (iii) mencapai peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum; dan (iv) mendorong upaya penghematan pemakaian air. Secara definitif penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan adalah kegiat an yang meliputi: (1) perencanaan, (2) pe laksanaan konstruksi, (3) pengelolaan, (4) pemeliharaan dan rehabilitasi, serta (5) pe mantauan dan evaluasi sistem fisik (teknik) dan nonfisik penyediaan air minum yang melalui sistem jaringan perpipaan. Permen ini lebih mengatur SPAM dengan jaringan perpipaan, sedangkan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) diatur tersendiri dalam Permen PU yang lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) se perti yang diamanatkan pada Pasal 40 UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka disusunlah PP 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Salah satu turunan dari PP 16 tahun 2005 yang menjabarkan amanat pasal 13, 30, 31, 34, 35, dan 36 yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umun (Permen PU) No. 18/PRT/M/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. Mak sud dan tujuan pengaturan dalam penye lenggaraan pengembangan SPAM adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, peme rintah daerah, penyelenggara, dan para ahli dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan SPAM yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii)

Perencanaan Perencanaan pengembangan SPAM terdiri dari penyusunan: (i) Rencana Induk; (ii) Studi Kelayakan; (iii) Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM. Rencana Induk Pe ngembangan (RIP – SPAM) adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode. Rencana Induk ini dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem dan dimensi-dimensinya (pasal 5). Periode Perencanaan RIP – SPAM adalah 15 – 20 tahun, dan harus dikaji ulang setiap 5 tahun atau dapat diubah bila ada halhal khusus dengan memperhatikan pe ngembangan penataan ruang wilayah nasio nal, provinsi, dan/atau kabupaten atau kota (Pasal 8). Sebelum ditetapkan, RIP – SPAM wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik. Konsultasi publik dimak sud harus dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali dalam kurung waktu 12 bulan dan harus dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi (Pasal 10). Buletin Cipta Karya - 06/Tahun VIII/Juni 2010

 27

POJOKHUKUM Studi kelayakan pengembangan SPAM dilakukan untuk mengetahui tingkat kela yakan usulan pembangunan SPAM di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial (Pasal 15). Studi kelayakan dapat berupa: (a) Studi Kelayakan Lengkap; (b) Studi Kelayakan Sederhana; (c) Justifikasi Teknis Dan Biaya. Studi Kelayakan Lengkap adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finan sial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan lebih besar dari 10.000 jiwa. Studi Ke layakan Sederhana adalah kajian kelayakan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian SPAM yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan finan sial, ekonomi, teknis, dan lingkungan pada area kajian, serta perkiraan besaran cakupan layanan sampai dengan 10.000 jiwa. Justifika si Teknis dan Biaya adalah kajian kelayakan teknis dan biaya terhadap suatu kegiatan peningkatan sebagian SPAM (Pasal 16). Perencanaan teknis terinci pengembang an SPAM yang selanjutnya disebut perenca naan teknis, adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau ka wasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Peren canaan teknis pengembangan SPAM disu sun berdasarkan: RIP – SPAM yang telah ditetapkan; hasil studi kelayakan; jadwal pelaksanaan konstruksi; kepastian sumber pembiayaan; serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait (Pasal 21). Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan pe ngembangan prasarana dan sarana sanitasi, baik air limbah maupun persampahan, sejak dari penyiapan rencana induk sampai dengan operasi dan pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian sumber air (Pasal 27). Keterpaduan pengembangan SPAM dilaksanakan sekurang-kurangnya pada tahap perencanaan. Keterpaduan pe ngembangan dilaksanakan melalui; perta ma, untuk daerah dengan kualitas air tanah dangkal yang baik serta tidak terdapat pe layanan SPAM dengan jaringan perpipaan, maka pengelolaan sanitasi dilakukan dengan sistem sanitasi terpusat; kedua, untuk per mukiman dengan kepadatan 300 orang/ Ha atau lebih, di daerah dengan daya dukung lingkungan yang rendah meskipun


Dalam penyusunan rencana strategis dan program pengembangan SPAM, Pemerintah atau Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan penyelenggara SPAM dan para pemangku kepentingan dalam bentuk konsultasi publik. penyediaan air minum dilayani dengan sis tem perpipaan, pengelolaan sanitasi meng gunakan sistem sanitasi terpusat. Pelaksanaan Konstruksi SPAM Pelaksanaan konstruksi SPAM dilakukan ber dasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan (Pasal 28). Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM terdiri dari; persiapan pe laksanaan konstruksi; Pelaksanaan kons truksi, pengawasan dan uji material; Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (trial run); Uji coba sistem instalasi pengolahan air (Commissioning Test); Masa pemeliharaan; dan Serah terima pekerjaan. Kegiatan pelaksanaan konstruksi SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kon trak/Kegiatan (RMK) dan (Rencana K3 Kon trak/Kegiatan (RK3K) yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pe laksanaan konstruksi (Pasal 29). Kegiatan pe laksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan oleh penyelenggara, dapat dilaksanakan sendiri atau melalui penyedia jasa pelaksanaan konstruksi (Pasal 30). Pengelolaan SPAM Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila pra sarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM. Pengelolaan SPAM meliputi kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan; dan kegiatan administrasi dan kelembagaan. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM, maka dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah. Pe ngelolaan SPAM harus memenuhi standar pelayanan minimal dan memenuhi syarat kualitas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, serta pelayanan secara penuh 24 jam per hari. Pengelolaan SPAM harus berdasarkan kaidah sistem akuntansi air mi num Indonesia (Pasal 35). Pengelolaan SPAM dilaksanakan oleh pe nyelenggara berupa BUMN, BUMD, kope rasi, badan usaha swasta dan masyarakat, yang khusus bergerak di bidang air minum. Kelembagaan penyelenggara SPAM harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan SPAM

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelembagaan penyelenggara harus disiapkan dan dibentuk sebelum SPAM se lesai dibangun agar SPAM dapat langsung beroperasi (Pasal 42). Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah tanggungjawab penyelenggara. Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilaku kan oleh penyelenggara SPAM tidak diper kenankan menghentikan seluruh pelayan an air minum kepada masyarakat (Pasal 44). Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana secara rutin dan berkala yang bertujuan untuk men jaga agar prasarana dan sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya (Pasal 45). Rehabilitasi SPAM adalah perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi secara normal kembali (Pasal 48). Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan kinerja penyelenggaraan pe ngembangan SPAM dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non-fisik dalam waktu tertentu (Pasal 54). Sistem fisik meliputi: unit air baku; unit produksi; unit distribusi, dan unit pelayanan. Sedangkan sistem non fisik sekurang-ku rangnya meliputi: data kelembagaan, da ta manajemen, data keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum. Evaluasi laporan kinerja didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM. Indikator kinerja tersebut meliputi aspek keuangan, operasional, pelayanan pelang gan, dan sumber daya manusia (Pasal 59). Berikut adalah alur pelaporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan pengem bangan SPAM (Pasal 60) : Untuk pedoman pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum di daerah, maka akan lebih efektif bila dibuat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan dalam Permen ini. *) Staf Subdit Pengelolaam dan Pengusahaan, Dit. Pengembangan Air Minum

RESENSI

Menuju Pencapaian Target MDG’s

Bidang Air Minum

D

Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur permukiman baik diperkotaan maupun di perdesaan dalam skala lingkungan maupun skala kawasan. Termasuk didalamnya Sistem Penyediaan Air Minum. Kawasan rawan penyediaan air minum di seluruh nusantara mendapat perhatian serius dari pemerintah cq. Kementeriaan Pe kerjaan Umum cq. Direktoral Jenderal Cipta Karya melalui program pengembangan SPAM-IKK. Pemerintah berharap agar hasil-hasil pembangunan dapat secara langsung memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang perkembangan sosial-ekonomi masyarakat men jadi lebih sejahtera. Untuk itu langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya ini perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi prinsip transparasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan infrastruktur permukiman, khususnya SPAM IKK, dimana program penyediaan air minum IKK, mewujudkan pelayanan air minum bagi masyarakat di segala penjuru tanah air. Program ini diharapkan dapat member dukungan untuk men capai tujuan pembangunan IKK sesuai RPJM 2004-2009 yaitu pening katan keberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kapa sitas pemerintah di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara kuantitatif. Program pengembangan SPAM IKK dapat meningkatkan kapasitas produksi kumulatif dari tahun 2005-2009 sebesar 9.607 L/dt. Kapasitas produksi diharapkan mampu melayani hampir sebesar 7 juta jiwa. Program dititikberatkan pada IKK rawan air yang masih memiliki ting kat pelayanan SPAM rendah. Kaidah pelaksanaan program secara umum akan mengacu pada

ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan dan NSPM SPAM dengan lebih menekankan partisipasi aktif dari masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan pemerintah daerah serta pembelajaran dari pelaksanaan. Buku ini merupakan potret perjalanan pelaksanaan program pengembangan SPAM IKK 2005-2009 di Indonesia. Terdapat delapan bab dalam buku setebal 100 halaman ini. Mulai dari latar belakang, Kriteria pemilihan lokasi SPAM IKK, penyelenggaraan pembangunan SPAM IKK, Organisasi penyelenggaraan SPAM IKK, mekanisme pelak sanaan pengendalian pekerjaan pembangunan SPAM IKK, pelaksana pembangunan SPAM IKK, lembaga pengelola SPAM IKK dan terakhir permasalahan dan langkah-langkah penanganan pembangunan SPAM IKK. Buku ini dilengkapi dengan foto, grafik dan juga data-data pem bangunan SPAM IKK selama kurun waktu 2005-2009. Tak luput juga beberapa foto peresmian SPAM IKK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mudah mudahan buku ini dapat memberikan gambaran tentang: maksud, tujuan dan sasaran dibangunnya SPAM IKK, upaya pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum) dalam menyebarkan layanan air minum ke seluruh pelosok tanah air dan dalam rangka upaya kesinambungan pelayanan, masalah kelembagaan yang akan menjadi pengelola SPAM IKK tersebut sudah direncanakan sejak awal (sejak lokasi ditetapkan), termasuk didalamnya kegiatan pelatihan bagi calon operator. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan sumber in formasi dan pegangan bagi semua pihak yang memerlukannya. (dvt)


 29

Seputar Kita

SEPUTARKITA

Para anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Par lemen Republik Indonesia (KPPRI) mengundang

Pemerintah Kucurkan Hibah 119 Miliar Untuk Air Minum dan Sanitasi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan dana hibah sebesar Rp 119 miliar untuk air minum dan sanitasi ke 29 kota di Indonesia. Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dilakukan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (18/6). Acara penandatanganan disaksikan oleh Menteri Pe kerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Duta Besar Australia Bill Farmer selaku negara donor. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui, akses pe layanan dibidang air minum dan sanitasi masih jauh dari target MDGs. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut pemerintah harus berupaya keras untuk memenuhinya. Dukungan pemerintah terhadap program ini berupa program penyehatan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa pinjaman bersubsidi kepada pihak bank. “Karena masih jauh dari target. Sehingga perlu upaya keras agar ketertinggalan bisa terpenuhi,”tegas Djoko Kirmanto, usai menyaksikan penandatangan pemberian banatuan hibah kepada 29 Walikota dan Bupati dibidang Program Air Minum dan Air Limbah hari ini (18/6) di Jakarta.


Parlemen Perempuan RI Peduli Soal Sanitasi dan Air Minum Dirjen Cipta Karya untuk menjelaskan masalah sanitasi dan air minum di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Kamis (17/6). Ketua KPPRI Timo Pangerang mengatakan, maksud dari acara ini adalah untuk mengetahui kondisi sanitasi dan juga air minum serta kebijakan Ditjen Cipta Karya terkait hal tersebut. Selain itu juga untuk menyamakan pemahaman antara Pemerintah pusat dan anggota parlemen. “Setelah paham betul, maka kita akan pulang ke daerah konstituen kita masing-masing sebagai juru bicara mengenai masalah sanitasi dan air minum. Kami juga akan memberi penguatan kepada bupati maupun walikota agar memperhatikan masalah sanitasi,” katanya.

Cipta Karya Menuju Tata Naskah Dinas Elektronis

Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini sedang gencar menso sialisasikan Tertib Tata Naskah Dinas Elektronis dengan menye lenggarakan pelatihan untuk semua petugas sekretaris di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Selasa (8/6). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar arus informasi yang diproses melalui naskah dinas sehingga dapat disajikan dengan cepat, tepat, efisien dan efektif. Sekretaris Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono dalam sambutan nya mengatakan, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, salah satu unsur pendukungnya adalah dokumen atau arsip yang tertata dengan baik. Dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan Manajemen Perkantoran, khususnya percepatan arus informasi bagi Pimpinan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PU, maka harus dikembangkan aplikasi tata naskah dinas elektronis Kementerian PU. ”Tahun 2010, Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) ditargetkan dapat diimplementasikan sampai pada Unit Eselon II. Selanjutnya pada tahun berikutnya akan dikembangkan sampai pada Eselon-IV dilingkungan Kementerian PU,” jelasnya.

Ingat dalam Pembangunan Infastruktur

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM) SMS:0817 148 048 Po BOX 2222 JKPMT Website:www.p2kp.org E-mail:[email protected] & [email protected]

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Menyelenggarakan

(APMCHUD)

3rd Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) 2010 Solo, June 22-24, 2010 Empowering Communities for Sustainable Urbanization

PDAM Gandeng Perbankan

Recommend Documents