pdam

Penghapusan Hutang PDAM Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

https://kicknews.today/wp-content/uploads/2016/12/pdam.jpg

I.

Pendahuluan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Wai Tipaloyo Kabupaten Polewali Mandar memiliki hutang senilai Rp.5.000.000.000,00 dari Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Nomor RDA-261/DP3/1997 pada tanggal 25 April 1997, kemudian berdasarkan berita acara rekonsiliasi per tanggal 30 Juni 2014 diketahui bahwa hutang PDAM Wai Tipaloyo telah meningkat menjadi Rp.17.731.405.403,99 yang terdiri dari: hutang pokok sebesar Rp.6.129.945.226,20 dan nonpokok sebesar Rp.11.601.460.177,79. Selanjutnya, berdasarkan data yang dirilis PDAM Wai Tipaloyo pada tanggal 17 Oktober 20161 diketahui bahwa hutang PDAM Wai Tipaloyo kembali meningkat menjadi Rp.19.421.847.000,00 kepada Kementerian Keuangan. Dalam menyelesaikan hutang-hutang yang dimiliki oleh PDAM Wai Tipaloyo pada khususnya dan PDAM lain pada umumnya, Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Nonkas, sebagai pedoman yang mengatur mekanisme penyelesaian hutang-hutang PDAM kepada pemerintah dengan cara hibah nonkas dan penyertaan modal nonkas pemerintah daerah.

1

Harian Radar Sulbar, tanggal 17 Oktober 2016, hlm. 1.

1 Tulisan Hukum – Subbagian Hukum

Penulisan Kajian mengenai “Penghapusan hutang PDAM Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum” dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; b. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah; dan d. Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Nonkas.

II. Permasalahan Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah: a. Bagaimana definisi dan prinsip-prinsip hibah nonkas dalam kaitannya dengan Penghapusan hutang PDAM Kabupaten Polewali Mandar? b. Bagaimana mekanisme penghapusan hutang PDAM Wai Tipaloyo, Kabupaten Polewali Mandar?

III. Pembahasan a. Definisi dan prinsip-prinsip hibah nonkas dalam kaitannya dengan Penghapusan Hutang PDAM Kabupaten Polewali Mandar. Pendapatan hibah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.2 Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara

2

Pasal 1 angka 4 Permenkeu Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah


spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.3 Hibah dari sisi pemerintah daerah sebagai penerima hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari pemberi hibah baik dalam bentuk uang, surat berharga, barang dan/atau jasa.4. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hibah yang diterima oleh pemerintah dapat dalam wujud uang, surat berharga, barang, maupun jasa dari pemberi hibah. Prinsip hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah Pemerintah Pusat memberikan hibah kepada pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah.5 Hibah tersebut dialokasikan Pemerintah Pusat dalam belanja Hibah sebesar Rp3.912.456.573.000,00 (tiga triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan kepada 107 Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM yang mempunyai utang kepada Pemerintah Pusat.6 Atas

Belanja

Hibah tersebut, Pemerintah Pusat langsung memotong dan

memperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban PDAM atas piutang negara yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp883.113.073.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.029.323.300.000,00 (tiga triliun dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)7. Kemudian Pemerintah Daerah atas penerimaan hibah tersebut diwajibkan untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk nonkas8. Mekanisme penyelesaian hutang PDAM tersebut lebih lanjut diatur dengan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 dimana Pemerintah Pusat menganggarkan hibah nonkas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah

3

Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8 Permenkeu Nomor 271/PMK.05/2014 5 Pasal 20A ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2016 6 Pasal 20A ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2016 7 Pasal 20A ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2016 8 Pasal 20A ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2016 4


Pusat9, dengan ketentuan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal10. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal maka Pemerintah Daerah menetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM yang bersangkutan11. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut mengatur mengenai penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah12. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM tersebut ditetapkan tanpa melalui proses Analisis Investasi13. Peraturan Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat satu (1) bulan setelah turunnya hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah14.

b. Mekanisme penghapusan hutang PDAM Wai Tipaloyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah nonkas dalam APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud diatas15 untuk menyesuaikan target pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah16, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Penganggaran Pendapatan Hibah nonkas, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah17. Pendapatan hibah nonkas tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 201618 berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal19. Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis

9

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 11 Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 12 Pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 13 Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 14 Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 15 Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 16 Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 17 Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 18 Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 19 Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 10


penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM20. Pelaksanaan pendapatan hibah nonkas didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan cara Pejabat Pembuat Komitmen Daerah (PPKD) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan dan DPA pernbiayaan21. Kemudian Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah nonkas dari pemerintah pusat setelah diterimanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nonkas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan22. Pelaksanaan penyertaan modal berdasarkan DPA pembiayaan dan SP2D nonkas, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)23. Kemudian berdasarkan SPP tersebut, Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)24, dari SPM tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D Penyertaan Modal pada PDAM25. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendapatan hibah dan penyertaan modal tersebut dilakukan berdasarkan SP2D hibah nonkas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, kemudian PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD26. Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah27. Penyelesaian hutang PDAM tersebut dilakukan dengan cara PDAM mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah28, pencatatan tersebut sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat29. Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara nonkas, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi30. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut

20

Pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 7 Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 22 Pasal 8 Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 23 Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 24 Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 25 Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 26 Pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 27 Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 28 Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 29 Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 30 Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 21


dijadikan sebagai bahan kebijakan Menteri terkait pembinaan dan pengawasan PDAM31, dan hasil monitoring dan evaluasi tersbut disampaikan kepada Kementerian terkait. Alur proses penyelesaian hutang perusahaan daerah air minum kepada pemerintah pusat secara nonkas adalah sebagai berikut:

IV. Penutup Dalam rangka penyelesaian hutang PDAM Wai Tipaloyo pada khususnya dan PDAM lain pada umumnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Nonkas untuk mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah. Atas Belanja Hibah tersebut, Pemerintah Pusat langsung memotong dan memperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban PDAM atas piutang negara yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan dan PNBP dan Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal maka Pemerintah Daerah menetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PDAM yang bersangkutan. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut mengatur mengenai penambahan pagu penyertaan modal daerah sesuai jumlah hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Penetapan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan tanpa melalui proses Analisis Investasi dan harus sudah ditetapkan paling lambat satu (1) bulan setelah turunnya hibah. 31

Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 48 Tahun 2016


Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan hibah nonkas dalam APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menyesuaikan target pendapatan hibah dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Penganggaran Pendapatan Hibah nonkas tersebut pada akun pendapatan, kelompok lainlain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada SKPKD. Pendapatan hibah nonkas tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PDAM. Pelaksanaan pendapatan hibah nonkas didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan cara PPKD menyusun DPA pendapatan dan DPA pernbiayaan. Kemudian Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah nonkas dari pemerintah pusat setelah diterimanya SP2D Nonkas yang diterima pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP, dan Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPM,

selanjutnya BUD mengeluarkan SP2D

Penyertaan Modal pada PDAM. Pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan hibah dan penyertaan modal dilakukan berdasarkan SP2D hibah nonkas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM, kemudian PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyelesaian hutang PDAM tersebut dilakukan dengan cara PDAM mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah, pencatatan tersebut sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat. Kemudian untuk memastikan pelaksanaan penyelesaian hutang PDAM, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi yang dijadikan sebagai bahan kebijakan Menteri terkait pembinaan dan pengawasan PDAM dan disampaikan kepada Kementerian terkait.

Daftar Pustaka: 7 Tulisan Hukum – Subbagian Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Nonkas. Subbagian Hukum Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. 2016, PDAM Polman Berharap Utang Rp17 M Dihapus

(online),

(http://www.mamuju.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/02/Catber4_

PDAM-Polman.pdf, diakses tanggal 16 November 2016) Harian Radar Sulbar. 17 Oktober, 2016, PDAM Polman Berharap Utang Rp17 M Dihapus, halaman 1.

Penulis : Tim UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Disclaimer : Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.


pdam

Recommend Documents