Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Air Kecrat-Kecrit, Komisi IISidakPDAn'l al
* PDAM: Air Tukad petanu ,.
,t''
Sudah Masuk b0 Liter/Detik
-^--^.^.^ :NusaBali Dewan juga DENPASAR, Masifnya keluhan , terkait suplai masyara_ khawatir jika kat air pbAM Kota Denpasar yang ,kecratterlalu lama kecrit', membuat Komisi II masyarakat dibuat DPRD Kota Denpasar melaku_ inspeksi mendadak (si_ galqu karena kanDenpasar, {-a\) ke POaM Kota di IPA Blus-unq peguyangan, suplai air PDAM Denpasar Utara, Senin (t2) yang kecrat kecrit, Kemarln. il dipimpin oleh .. Komj_si masyara Varakat akan Kerua Komisi IB Kqmpyang semakin banyak Wiranata didampingi irari antara lain, I beralih ke sumur Snggotanya raoeR ag-us Arya Wibawa, I Nyoman Darsa, Drs I I Made bor atau air bawah Suweta, I Kelut Budiarta, Hiltala h_(ABTf
mun Nabi, Putu Oka Mahen-
dra, serta Putu Metta Dewinta Wandy.
Me.nurut Kompyang Wira-
nata, banyak masyarakat yang
akhir-akhir ini mengeiuhl
kan tentang pelayanan-pDAM Denpasar, khususnya pada suplai air terutama di dderair Denpasar Barat dan Denpasar Utara. "Kami banyak menenma keluhan terkait suplai air
yang kecrat-kecrit. Maka itu kedatangan kami ke sini un_ tuk mengetahui sejauh mana upaya PDAM untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan
w KoMlsl ll DPRD Ko_ta Denpasar melakukan sidak ke PDAM Kota Denpasar, di IPA Blusung, Jalan Antasura. peguyangan, Denpasar, Senin (1/2) siang.
Edisi Hal
: :
3
Sub Eagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Nd3:fBffiLI enfury^
air di Denpasar," jelasnya. Kompyang Wiranata berharap pada 2017 nanti daerah yang mengalami kekurangan air seperti Perumnas dan beberapa kecamatan di Denpasar bisa diatasi. Selain itu, Komisi Il juga khawatir jika terlalu lama masyarakat dibuat galau karena suplai air PDAM yang kecrat kecrit, masyarakat akan semakin banyak beralih ke sumur bor atau air bawah tanah (ABTJ. Dampaknya, tentu pada PAD yang akan semakin minim. "Untuk mengatasi ini, dalam waktu dekat kami jajaran dewan akan merevisi Perda ABT,"
jelasnya.
Ditambahkan Kadek Agu s Arya Wibawa, tiga sumber air PDAM Denpasar selama ini dinilai tidak maksimal. Tiga
sumber air tersebut yakni Tukad Penet, Tukad Ayung dan Tukad Petanu. Untuk itu
pihaknya berharap PDAM Denpasar meningkatkan komunikasi antar pemerintah daerah
yakni Kabupaten Tabanan,
Gianyar, Badung dan Provinsi
Bali, "Sinkronitas ini menurut kami masih kurang," ujarnya. Menanggapi hal tersebut,
Dirut PDAM Kota Denpasar IB Arsana didampingi Direktur Teknik Putu Yasa dan Direktur Administrasi Keuangan Sri Utami mengatakan, bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan maksimal. Salah satunya, saat ini pipa
distribusi
Wa r ib
an
g-Vete ran
dialiri air dari Tukad Petanu. "Di awal lanuari
yang sudah
kemarin, tepatnya per tanggal 6, air dari Petanu bisa masuk
dengan kekuatan 50 liter/ detik," jelas Arsana. Meski air sudah masuk, namun targetnya masih jauh dari harapan yakni seharusnya 125 liter/detik. "Targetnya, air Tukad Petanu bisa masuk 125 liter/detik. Alhasil, baru sebagian pelanggan PDAM Denpasar yang bisa m en ikmati masuknya air Tukad Petanu, misalnya di kawasan Sekar Tu njung. Kami iuga sudah buatkan peta distribusi untuk mengatasi keluhan masyarakat ketika air sudah masuk secara maksimal. Harapan kami, bulan Februari ini pe ngaturan air bisa kami lakukan. Masih kami lajaki," terang Arsana. Arsana mengaku i, ma-
belum maksimal. "Bukan tidak
mampu, istilahnya saat ini masih tahap uji coba. Akan bertahap nanti sehingga bisa memenuhi kebutuhan air di Denpasar," jelasnya.
Kecilnya debit air, menurut Arsana .masih disebabkan karena debit sungai Petan u yang relatifkecil. "Meski sempat hujan, tapi belum berpengaruh pada pen ingkatan debit air sungai. Sehingga suplainya ke pipa juga kecil. Satu sisi juga informasinya sedang ada perbaikan bendungan di Ken-
getan Ubud," ujarnya.
Sebelumnya di b e ritakan, seharusnya per 1 Ianuari 2016, air dari Tukad Petanu sudah masuk sistem di IPA Waribang dan mend istribusi-
kan ke pelanggan, Tapi mengalami molor beberapa hari karena dari provinsi belum s
iap.
Jika prosesnya lancar, air
Tukad Petanu ini akan mendistribusikan air sebanyak 125 liter/detik untuk melayani seki-
tar 10 ribu lebih
pelanssan.
"Dengan masuknya air-dari Petanu, akan melayani pelang-
gan di timur dan selatan. Sedangkan air dari Blusu ng yang s e lama ini me n di stribusikan ke semua pelanggan, nantinya akan difokuskan un-
tuk pelanggan di Denbar dan Densel," jelasnya.
Pemasangan p ipa distribusi ini dilaksanakan oleh
perusahaan pemenang tender PT Sakasoka d ibawa h pengawasa n CV Permata Konsultan-
Sebelumnya PDAM Kota Den-
pasar juga melakukan kegiatan serupa di
Jalan Hangtuah suknya air Tukad Petanu yang hingga Dewi Sartika, lalan hanya 50 liter/detik memang Proyek senilai Rp 17 Miliar
itu digarap PT Sakasoka dan diawasi CV Permata selaku konsultan pengawas, Proyek
digarap seiak 16 luli 2015 lalu,
dengan waktu proyek selaina 1.60
Edisi : 3 Hal :
hari.
€
nv
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
,il
uugaan Korupst yayasan r tA Jemorana
Dua Tersangka Dip anggil;
Hanyasatu Datang DENPASAR, NusaBali
Penyidikan kasus dugaan korupsi -_ Yayasan Tat Twam asf lffe; yang m_enetapkan mantan Bupati
;enitiana, I Cede.Winasa sebagai fersangka ber-
sama dua mantan Kepala Dinas pendi_
dikan (Kadisdik) Jenibrana, yaitu Gde Putra dan Nyoman Suryadi kembali dilanjutkan. Pa{a, Senin (7/2) penyidik Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Bali rencananya
memeriksa dua tersangka, yaitu Gie Putra dan Nyoman Suiyadi. Namun hanya Suryadi yang memenuhi panqgilan penyidik untuk diperiksa. Nimun karena. belum didampingi pengacara, pemeriksaan hanya dilakukan sebentar. . Kasipenkum dan Humas Kejati Bali,
Ashari Kurniawan mengatakan rencananya memang penyidik memeriksa dua tersangka, yaitu Gde putra dan
Suryadi. Namun Gde putra sakit sehingga tidak bisa menjalani pemerik-
saan. "Tadi yang diperiksa Suryadi. Tapi
Edisi Hal
{
v
karena belum didampingi pengacara pemeriksaan sebentar saja," ujarnya tanpa menjelaskan secara detail haiil pemeriksaan.
Ditanya terkait Winasa, Ashari
mengatakan belum mengetahui jadwal pemeriksaan mantan Bupati Iembrana
ini. Kabarnya,'Winasa'seding sakit gangguan jantung sehingga belum diperiksa. "Nanti saya tanyi[an dulu,,,
lanJutnya. Kasus dugaan korupsi ini sendiri berawal dari dana hibah yang dikeluarkan Winls.a saat menjabat Bupati ke yayasan TTA miliknya. Kemudian yayasan ini
membentuk sekolah, STIKES (Sekolah Tinggi Kesehatan) Jembrana dan STITNA fsekolah Tinggi Teknik Jembrana). Winasa sebagai Bupati merancang juga, pola beasiswa untuk mahasiswi
dan siswa STIKES dan STITNA. Dalam proses inilah diduga ada penyelewen-
gan yang mengakibatkan kerugian negara.
E rez _
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Galian C llegal Tak Tersentuh Penertiban t
TABANAN, NusaBali
Tak kantongi izin, galian C di Banlar Dauh falan, Desa
Kelating Kecamatan Kerambitan Tabanan, tetap berqperasi. Bahkan, galian C yang dikeluhi warga karena
mencemari dan pendangkalan sungai ini tak pernah
tersentuh penertiban. Galian C penghasil batu padas
ini juga dikeluhkan warga karena menimbulkan suara bising, sebab aktivitas menggunakan chainsaw (gergaji mesin).
Kepala Satpol PP Tabanan, I Wayan Sarba mengatakan, tak punya kewenangan menertibkan galian C. Sebab kewenangannya ada di provinsi. Diakui
ada pengaduan masyarakat terkait galian C di Banjar Dauh Yeh. Atas laporan itu Satpol PP turun ke lokasi
aba menambahkan, terakhir
kepada pelaku usaha. "Sudah
ungkap Manuaba. Masyarakat Banjar Dauh Yeh memanfaatkan lubanglubang bekas galian C yang dalam dan curam itu untuk buang sampah. Termasuk
untuk berikan pembinaan
4 kali kami turun ke lapangan melakukan pembinaan," ungkap Sarba, Senin (1/2).
Dikatakan, pada tanggal 18 fanuari 2015, Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengirimkan surat perin-
gatan pertama (SP 1) kepada pemilik usaha. Sebab galian C tersebut melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang izin usaha lingkungan. Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Tabanan, Nyoman Manu-
turun pada Agustus 2015. "Para pelaku usaha mengaku
sudah pernah mengurus izin, namun belum keluar,"
membuangtain kalyan [sampah batu padas) dibuang ke bekas galian agar tak membahayakan. Mantan Perbekel Desa Kelating, Gede Made
Suartaya
di lokasi
men-
gatakan, pengelola galian C sudah mengurus izin usaha. Hanya saja terbentur dengan Perbub yang masih ada
perombakan. &,
cr6l
Buruh angkut batu padas di Banjar Dauh Jalan, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Senin (1/2).
Edisi
Hal
:1
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Golkar-Demokrat Tak" Kebagian Dana Parpol
ENasDem
24 Kursi
882.555 Suara x Rp
633
=
Rp
558.657.415
11 Kursi
379.196 Suara x Rp
633 =
Rp
240.031.068
=
RP
170.844.801
= 91.873 Suarax R0 833 = 109.973 Suara x Rp 633 =
Rp
139.299.897
Rp
58.155.6m
Rp
69.612.909
Rp633
8 Kursi
269.897 Suarax
7 Kursi
220.063 Suara x Rp
2 Kursi
DENPASA& NusaBali
Partai Golkar harus gigit jari menyusul konflik dualisme kepengurusan yang menderanya sejak akhir 2014 lalu. Gara-gara dihajar konflik inter-
nal, dana bantuan pemerintah kepada parpol dari APBD Bali
633
Bali belum tandatangan.
Tidak cairnya dana parpol
untuk Golkar dan Demokrat
ini diungkapkan Kepala Kesbanglimaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama, di Denpasar,
Senin (1/2). laya Suartama menegaskan, sesuai Perafuran
tara. Partai Demokrat tidak
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman tata
memperoleh bantuan parpol
cara menghitung penganggaran
2015 dan APBD Bali 2016 tidak dicairkan untuk Golkar. Semen-
tahun 2015 karena samDai sekarang Bendahara DPD Demolaat
Benantung ke Hal-15
lhhm
1
1
Edisi
Hal
|
S&,2-&Lrrari 74(
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Golkar-Demokrat Tak Kebagian Dana Parpol : 54WU.N6AN0A8I|jAl.Al!CIil I
, ,,
dalamAPBD, tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan
raporan pertanggungjawaban
sehingga Demokrat pernah mengirimkan surat ke kami
.
IKesbanglimaspol) kalau mereka tidak ambil dana parpol,', '
tegas mantan Kasat-poi pF
penggunaan bantuan keuangar.r panai politik, setiap parpol yang
berhak mendapatkan bantuan Keuangan.
Bantuan keuar-rgan dari pemerintah kepada parpol di -tahun 2015 sudah dibagikan. Namun, Golkar dan Demokrat
tidak kebagian dana parpol.
"Golkar tidak cair bantuannya, karena ada dualisme kepengurusan. Kami tidak mad ambil risiko karena bisa jadi temuan [BPK]. fadi, unruk tahun 20i.S,
Pileg
tandas Jaya Suarlama.
Sebaliknya, dana bantuan parpol untuk Demokrat tahun 2015 tidak dicairkan Pemprov Bali, karena Bendahara nPD De-
nrokrat Bali belum tandatangan. Untuk banfuan Demokrat tahun 2016 ptrn, kemungkinan tidak cair kalau masalah internalnva belum diselesaikan. "Demokrat tidak mendapatkan dana parpol karena bendaharanya belum tandatangan. Katanya ada nrasalah internal,
pengkaderan, dan penanaman
nilai-nilai demokiasi kepar-
taian. Sedangkan.40 persen lagi
mencapai Rp 170,85 juta. Rinciannya, Dempkrat meraih 8 kursi DPRD Bali ?,074-2019 dengan perolehan ]2 69.B9z suari di Pileg 2014.l
__ Semerygl irut Sekier?.F is DPD I Golkar Bali Nyoman Su.gawa Korry mengitakan
.
seharusnya Kesbanglimaspol Provinsi mencairkan -clana bin_
Bantuarl keuangan parpol dari APBD Bali 2016 akan
tuan parpol tahun 20j.6 kepada partainya. "Kan tahun 20L6 ini DPP Golkar Munas Riau yang d,ihyatakan sah," ujar Sugawi
segera'dicairkan, semban me.nunggu hasil audit tahun 2015 bleh BPK. "Untuk tahun 2016,
kita menunggu audit BPK atas bantuan keuangan parpol tahun 20L5. Kalau sudah ada hasil audit untuk tahun 2015, baru kami siapkan proses pencairhn
bantuan tersebut," papar Jaya
Suartalna.
Menurut Jaya Suartama, dalam APBD Bali 2 0 15, banruan parpol yang dicairkan Peniprov
kursi parlemen), demokraf (B kursi parlemen), Gerindra [7
kursi parlernenJ, NasDem (2 kursi parlemen), Hanura (1 kursui parlemen), PKPI I I kursi parlernenJ, dan PAN (1 kursi parlemenJ.
"Bantuan parpol untuk Gol-
kar dan Demokrat tidak cair. karena.alasan yang sudah saya sampaikan thdi. Bantuan parpol
:tf
runtukkan buat kegiatan par_ tal sepel'ti pendidikan politik,
orgunakan untuk oper.asional partai, seperti sewa gedung dan lalnnya.
kursi DPRD Bali), Golkar (11
Hal
_faya Suartama menyatakan, sebanyak 60 persen diri dana Dantuan parpol tersebut dipe-
201{ dihargai Rp 633.
Golkar dan Demokrat. parpol tersebut masing-masing pDIp (kuasai 24 kurS-i dari to-tat 55
:
[1e88-1ee8).
Sebaliknya, dana bantuan par-
untuk 8 partai yang punya kursi di DPRD Bali mencapai total Rp 1.288.489.224 atai Rp 1,29 miliar, termasuk bantuan untuk
Edisi
aludan Gubernuilda Eagus Oka
pol yang diperoleh Demokrat
bantuan parpol untuk Golkar tidak cair. Tahun 2016 ini pun,
.
Jaya Suartama yang manran
Provinsi Bali ini. Seharusnya, dana bantuan parpol yang dip,eroleh Golkar Bali mencapai Rp 240.031.068 atau Rp 240,03 iuta per tahun. lni berdasarkanhasil Pileg 2014, di mana Golkar berhasil meraih 1 L kursi DPRD Bali Z0L4-2019 dengan total 379.i.96 suara. Hitungannya, per suara dalam
memiliki kursi dl bpho'eaf
bantuan unruk Golkar kemungkinan tidak kita cairkan juga,"
untuk tahun 2016 kayaknva tidak ada perubahan. lumtitr suara dan jumlah dana yang akan dibagikrn r"m",,, i"g"i
S&l'r2Lbrr^srl
z.o16
Korry saat dikonfirmasi
Nu_
saBali. secara ter.pisah, Senin Kemann.
, Sug?yu. Korry menyebutKan, plhaknya segera akan mendatangi Kesbanglimaspol Provinsi Bali untuk lencaiian oana..bantuan parpol bagi GolKal', 'tnl unfuk memenuhi azas
k-ea,dilan. Kita akan datangi
Kesbanglimaspol. Kita harapkin tahun 2016 ini bisa cair ddna
bagt.uSn unruk Golkar,,, tegas
politisi senior Golkar asal
DEsa
Banypatis, Kecamatan Banjar, B
FHf Bgil1t",;_"1y; ll
n"t,
;
I
Secara terpisah, Sekretaris
DPD Demokrat Bali IB Komang Aqtawq Merta mengatakan par-
tainya hingga kini memang be_ Ium ambil dana bantuan pirpol yang diberikan pemerintih.,itu urusan berrdahara partai. Nanti saya koordinasi dengan pak Kefua DPD Demokrat Bali (Made Mudarral terkait rnasalih itu. Jadi, saya tidak komentar-lah,,, ujar politisi Demokrat asal Tabanan ini, Senin kemarin.6 nat
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rt Perwakilan provinsi Bali
t,/
Mekanisme
Penyaluran Bantuan DesaAdat Berubah DENPASAR, NusaBali
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan _ Pemerintahan (BpMpD) provin;i Desa
Bali Ketut
Lrnaqnyana mengatakan mekanisme penyaluran
Dantuan desa pakraman atau desa adat dari
Pemprov Bali untuk 2016 berubah dibandinekan tahun sebelumnya. Menurut Lihadnyana, jika tahun-tahun sebelumnya dana dari Pemprov Bali masuk ke rekeninq desa dinas, dari sana barulah ditransfer ke rekening desa pakraman. "Namun, untuktahun ini, dana dari provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berhenti sampai di rekening disa dinas. Itulah yang kemudian dibelanjakanl yang bertanggungjawab adalah desa dinas," ucapnya,
l(emarln.
Desa dinas, ucap dia,
tentu harus berkoor-
dinasi dengan desa pakraman atau desa adat
karena.mereka y-ang mengetahui keperluan yang dlbutuhkan terkait kegiatan adat dan budaya. "Memang sebelumnya kebutuhan desa adat itu yang diakomodasi lewatAPBD Desa dan kesiatan desa pakraman diselaraskan dengan bantuai yang qloenKan, ucapnya. Terkait besaran bantuan desa pakraman yang _. diberikan masih tetap sama masing-masing npZOd juta dan diberikan untuk 1.488 desa oa[raman. Hanya saja,leading sectornya tidak lagisemuanya di Dinas Kebudavaan Provinsi Bali. - Untuk desa adat yang berada di bawah desa dinas, bantuan disalurkan lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). BKK diterima oleh 1.386 desa pakraman dan sisanya 102 desa yang berada di bawah kelurahan, bantuan diberikan lewat mekanisme hibah.
Perubahan mekanisme penya.lura n bantuan tersebut, lanjut Lihadnyana, mengacu pada Undang'Undang No 6 Tahun 2014 teniane besa
Edisi Hal
:3
'
dan Permendagri No 113 Tahun Z014 tentans Pengelolaan Keuangan Desa. "Untuk tahun lni Perme_ndagri 113 harus sudah terimplementasi. Maka BKK dan hibah desa pakraman dan subak y-ang sebelumnya dirrngani bleh Disbud Bati, kini ditangani oleh BPMPD. Itu artinya dari aspek penyaluran BKK dirangani oleh BFMpD, sedingtian pembinaan adat dan budaya serta penyaluran hibah tetap ditangani oleh Liisbud Baii,,, ujarnya.
.
.
Lrhadnyana mengemukakan, perubahan
larnnya adatah pemerintah tidak lagi mengatur
persentas€ peruntukan dana desa pakraman
Karena kebutuhan masing-masing desa pakra_
man berbeda-beda. "Yang paling tahiu adalah desa pakraman dan desa dinas. Silakan sesuai densan proposal. sepanjang tidak melebihi pagu Rp2I00 ,ura ltu, katanya,
Pihaknya menargetkan April 2016 ini BKK sudah bisd mulai dicairkan,'tetapi tidak akan Dersamaan tergantung kesiaDan masing-masins desa. Yang sudah slap, dapat
labih dulu djcairkanl Di sisi lain, unruk bantuan subak lewat me-
kanisme BKKakan diterima oleh 1.441subakdan 1.11€ subak abianJang masing-masing mendapatkan bantuan dari Pemprov Bali sebesal RpS0iuta. )esangRan tewat mekanisme hibah akan diterima 162-sUblk dan 12 subak abian.
Slfiren*tara^itu Kepala Dinas Kebudayaan ^Provinsi Bali Dewa putu Beratha mengatikan
juqi sudah mengadakan sosiaiisasi ke rapangan terkait perubahan mekanisme penyal_ pihaknya
uran tersebut.
mengharapkan bantuan bisa dicair_ -kanPihaknya lebih awal. "Kalau
bisa April. Kami harapkan reoruan, admtnistrasi pencairan sudah diterima. Maret tinggal mengajukan ke Biro Keuansan.,,
katanya, Dewa Beratha mengatakan kalau iang reblh cepat dicairkan akan bisa mendorong per_ tumbuhan ekonomi di desa. & ant
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Persiapan Pelantikan Bupati-wabup Karangasem
Pakaian untuk Pelantikan
/
Dialokasikan Rp g0 Iuta AMLAPURA, NusaBali Pemkab Karangasem telah menyiapkan anggaran sebesar Bp 90 juta untuk pengadaan pakaian yang akan dikenakan saai pelan-
tikan Bupati-Wakil nupati Karangasem hasil pilkada Karangasem 9 Desember
2015 lalu, IGA Mas SumatriI Wayan Artadipa (MasDjpa]. Namun sayangnya, htngga saat ini jadwal pasti pelantikan belum ditentukan. "Pengadaan anggaran itu mengacu PP No 109 tahun
2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
serta Peraturan Bupati Ka-
rangasem No 1 tahun 2012," ujar Kabag Umum pemkab' Karangasem, Ni Ketut Rai saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (l/2). " Menurutnya anggaran pengadaan pakaian sebesar Rp 90 juta itu dialokasikan
untuk pakaian Bupati Karangasem Rp 40 juta, Wakil Bupati Rp 40 juta dan anggaran untuk Penjabat Bupati Bp.1.g iuta. Nantinya Bupati/ Wakil Bupati Karangasem mendapat pakaian pDU (pakaian dinas. upacara), pDL (p"Eiel di nas lapa ngair) dan PSH (pakaiari din-as harian), lengkap dengan peci, pin, sepatu, dan aksesoris ralnnya.
.Disinggung apakah Bupa-
ti/Wakil Bupati Karangas-
em juga kebagian pakaian adat,_seperti safari, kebaya,
mengenakan pakaian adat, tapi anggarannya tidak ada untuk alokasi pakaian untuk upacara itu. Sebagai
perbandingan, biaya paliaian Bupati/Wakil Bupari Karangasem sebelumnya,
masing-masing Rp 30 juta. "Saya sudah berkoordi-
nas.i kepada calon
P_upqli Karangasem terpilih, IGA.Mas Sumatri mengakui,
juga biaya rias waiah untuk di puncak pelantilian? "Oh,
telah datang pihak Bagian Um.up Pemkab Karangasem melakukan koordinasi. "Kalau memang anggarannya Rp 40 juta, agar dicukupkan. Terpenting paling utama ada pakaian dinas upacara atau pakaian dinas Untuk pelantikan, berupa
tidak ada, tidak diatur
dalam ketentuan, Tidak kebagian pai
seragam putih-putih," jelas
majaya-jaya, Iengkap
Mas Sumatri.
I I irillili
a Alokasi untuk Bupati o Alokasi untuk Wabup
.
Alokasi untuk Pj Bupati Total Anggaran
Edisi Hal
t16
Bupati/
Wakil Bupati Karangjsem terpilih. Saya juga sempat meminta petunjuk tempat membeli kain, agar sesuai selera yang bersangkutan," katanya. Di bagian lain,
U
-tr\I \I
L
6
k16
m
/
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rr perwakilan provinsi Bali
Nrffi:eBilffi Perbekel/Pera ng kat Desa
Masih Terbef it ApBDes
TakBisa Ir{gagalung
dariGaii "
Lebih baik utamakan kqfatutan hukum, ketimbang terjadi masalah di kemudian hari.
GIANYAR, NusaBali
64 fA*ebel/kepala d esa _. I l(adesJ oan para perangKat
desa baik kepala urusan (kaurl dan kepala dusun dipastikan tak
akan dxpat menikmati gaji un-
tuk bekal merayakan Galungan, Buda Kliwon Dunggulan, atau
bangunan antar kepentingan di desa baik fisik dan non fisik.
ngagalung, Rabu [10/2). Karena APBDes untuk 64 desa itu baru
kelian dusun, serta kaur ini be-
akan ditetapkan oleh para perbekel, setelah rampung verifikasi oleh tim anggaran Pemkab, sekitar pertengahan Februari 201.6. Informasi di Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda
Gianyar, Senin [1/2J, baru
sekitar 33 dari 64 desa menyetor draf APBDes ke Pemkab Gianyar. Sisanya, 31 draf APBDes lagi masih dalam peng-
godokan dan penyusunan di masing-masing desa.
Kepala Bagian pemerintahan Desa (Pe md es) Set-da Gianyar Dewa Putu Yad n va mengatakan, keterlambatran penyusunan dari penetapan APBDes sesuai UU No 6 Tahun
2014 tentang Desa ini, antara lain. karena aturan yang jadi tandasan penyusuan ApB Des baru turun dari Kemendagri
sekitar pertbngahan Desember 2015. Kendala lain, karena
aturan baru maka jajaran di desa masih sulit untuk menyesuaikan. Untuk penyusunan APBDes tentu juga terjadi tarikmenarik skala prioritas pem-
Edisi Hal
: :
6
"Dampaknya, gaji per,bekel dan lum bisa dibayar sebelum penetapan APBDes itu," jelasnya. Kata dia, sesuai aturan, APBDes ditetapkan oleh perbekel disepakati Ketua BPD (Badan Perwakilan, Desa). Namun, sebelum ditetapkhn/disahkan itu, drafAPBDes itu wajib mendapatkan verifikasi dari tim anggaran kabupaten. Pihaknya berencana ekan mengundang tim anggaran
kabupaten akhir Minggu I atau Minggu II Februarti ini. "Den€an menunggu verifiasi tim anggaran Pemkab ini, maka desa Yang Paling awalpun nyetor drafAPBDes juga belum bisa mencairkan gaji-
gaji termasuk pengeluaran lain sesuai termin," ielasnYa. Dewa Yadnya mengimbau kepada pihak terkait yang menYuiun APBDes di desa lebih baik mengutamakan azas kePatutan hukum dalam penyusunan APBDesini ketimbang terjadi temuan atau masalah di kemudian hari. Oleh kerena itu, pihaknYa harus
mengawal ketat penyusunan draf APBDes ini bersama tim anggaran Pemkab,
6
lsa
