DPR SETUJUI PENGHAPUSAN PIUTANG PDAM
detik.com
Setelah melalui tiga kali persidangan paripurna, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penghapusan piutang terhadap lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keputusan persetujuan diambil setelah melalui perdebatan panjang antar anggota dewan di ruang sidang paripurna. “Kita sudah melalui prosedur dan telah memenuhi persyaratan. Maka kami minta anggota dewan dapat menyetujui,” ujar pimpinan rapat sidang paripurna, Sohibul Iman di Gedung DPR. Menurut Sohibul Iman, pimpinan DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, serta pimpinan Komisi V dan XI. Kemudian, Komisi V telah melakukan kunjungan untuk mengetahui teknis di sejumlah PDAM. Hasil kunjungan telah disampaikan ke Komisi XI dan Banggar. Ternyata setelah dilakukan rapat bersama, disepakati penghapusan beban piutang kelima PDAM. “Disepakati penghapusan finansial,” ujarnya. Sebelumnya, penghapusan piutang PDAM sempat tertunda karena menunggu persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, Sohibul Iman berpendapat, terkait usulan persetujuan BPK, piutang lima PDAM tidak termasuk dalam kategori Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara penghapusan Piutang Negara/Daerah. Atas dasar itulah, maka penghapusan piutang itu tidak memerlukan rekomendasi dari BPK. Apalagi telah dilakukan audit keuangan terhadap kelima PDAM. Atas putusan tersebut, Anggota Komisi III Ahmad Dimyati Natakusuma menginterupsi. Menurut Dimyati Natakusuma, pimpinan sidang diminta untuk tidak terburu mengambil keputusan. Dimyati berpendapat, pemerintah sejatinya dapat menghapus piutang sebagaimana Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Menurutnya, pemerintah dapat secara langsung menghapus piutang dengan nilai di bawah Rp100 miliar. “Kedepan, jangan lagi kegagalan pemerintah dilegitimasi,” kritiknya. Anggota Komisi III lainnya, Syarifuddin Sudding malah meminta pimpinan sidang mencabut persetujuan tersebut. Menurutnya piutang kelima PDAM dapat ditagih. Ia pun mempertanyakan peran Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Kendati demikian, Syarifuddin Sudding menyetujui penghapusan piutang sepanjang memenuhi persyaratan. “Saya menyatakan setuju penghapusan manakala memenuhi persyaratan, kalau tidak saya tidak setuju,” ujarnya. Anggota Komisi XI Achsanul Qosasi angkat bicara. Ia menceritakan ihwal usulan penghapusan piutang tersebut. Menurutnya, krisis yang melanda sejumlah PDAM perlu disehatkan. Ia menuturkan, sejumlah komite kebijakan yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan rapat untuk mencari solusi. Alhasil, ditemukan 175 PDAM yang tidak sehat. Menurut Achsanul Qosasi, sebanyak 115 PDAM mengajukan permohonan ke Kemenkeu untuk direstrukturisasi. Kemenkeu memutuskan untuk menghapus bunga dan denda pokok piutang dari 39 PDAM. Sementara sebanyak 24 PDAM sudah dihapus piutangnya oleh Presiden. Sedangkan 5 PDAM, menurut Achsanul Qosasi bukan menjadi kewenangan Presiden dan Kemenkeu. “Makanya dibawa ke parlemen,” ujarnya. Achsanul Qosasi memberikan contoh, PDAM Semarang mencapai tunggakan denda mencapai Rp238,1 miliar. Ia berpendapat, besarnya beban seperti itu menujukkan kondisi PDAM tersebut sudah tidak sehat. Achsanul Qosasi melanjutkan, pemerintah meminta DPR agar mengambil keputusan agar menyehatkan PDAM tersebut. “Jadi kami tidak semata-mata menyetujui tanpa dasar. Dasarnya karena ada permintaan dari pemerintah,” ujarnya. Setelah melalui perdebatan, di ujung persidangan Sohibul Iman meminta anggota dewan untuk menyetujui penghapusan piutang terhadap lima PDAM. Menurutnya, mekanisme penghapusan piutang sudah dilalui.“Jadi kita sudah melakukan semua. Ini adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Jadi kita tidak perlu menambah persoalan,” kata Sohibul Iman. Sekedar diketahui, rincian piutang lima PDAM adalah PDAM Kota Semarang sebesar Rp238,1 miliar. Lalu, PDAM Kabupaten Tangerang sebesar Rp272,5 miliar, PDAM Kota Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Bandung sebesar Rp252,7 miliar. Kemudian PDAM Kota Palembang sebesar Rp160,1 miliar, dan PDM Kota Makasar sebesar Rp121,3 miliar.
Sumber: Hukumonline.com, 28 Mei 2013 Detik.com, 20 Mei 2013
Catatan: Mengingat buruknya kondisi keuangan PDAM, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) dalam meningkatkan kemampuan finansial PDAM dengan cara pemberian bantuan program penyehatan PDAM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), yaitu melalui: 1.
Restrukturisasi/penetapan tarif: a. Menerapkan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh b. Menerapkan subsidi pemerintah daerah apabila tarif lebih rendah dari tarif pemulihan biaya penuh c. Penetapan tarif: i.
Untuk masyarakat mampu diberlakukan tarif pemulihan biaya penuh dan progresif;
ii.
Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diberlakukan tarif subsidi sampai dengan 60 L/o/h;
2.
Restrukturisasi utang melalui: a. Penjadualan ulang; b. Pengkondisian (peninjauan persyaratan) utang; dan c. Penghapusan denda. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Penghapusan secara bersyarat atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau b. dalam hal piutang adalah selain piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. Penyelesaian
Piutang
Negara
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor 120/PMK.05/2008 tersebut meliputi Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA), Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI), dan Pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD), yang disalurkan pada PDAM. Namun demikian, PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri tidak diperkenankan mengikuti penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk: 1.
mengurangi beban keuangan PDAM;
2.
memperbaiki manajemen PDAM; dan
3.
membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerja PDAM dan dilakukan
dengan cara sebagai berikut. 1.
Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment. Tunggakan Non-Pokok adalah piutang negara berupa bunga, biaya komitmen, dan denda yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. Hal ini berbeda dengan Tunggakan Pokok, yaitu piutang negara berupa pokok yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo. Penghapusan Tunggakan Non-Pokok dilakukan secara bersyarat dan secara mutlak. Sedangkan Debt Swap to Investment adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian Tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyek
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 2.
Penjadualan kembali atas seluruh Tunggakan Pokok. PDAM yang memperoleh penghapusan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok adalah PDAM yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja. Sedangkan untuk PDAM yang menunjukkan kinerja sehat diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment. Kombinasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Tinggi diberikan penghapusan sebesar 40% (empat puluh persen) dan Debt Swap to Investment sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok; b. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Sedang diberikan penghapusan sebesar 50% (lima puluh persen) dan Debt Swap to Investment sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok; c. PDAM dengan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Rendah diberikan penghapusan sebesar 60% (enam puluh persen) dan Debt Swap to Investment sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Tunggakan Non-Pokok.
Dalam rangka penyelesaian Piutang Negara, PDAM diwajibkan memenuhi pra kondisi sebagai berikut: 1.
Ditetapkan tarif lebih besar dari biaya dasar;
2.
Pengangkatan direksi dilakukan melalui fit and proper test oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008; dan
3.
Mempunyai business plan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008, untuk periode selama 5 (lima) tahun (tahun 2008 sampai
dengan
tahun
2012)
yang
Gubernur/Bupati/Walikota.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
disusun
oleh
PDAM
dan
disahkan
oleh
Adapun tata cara penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan Tunggakan Pokok adalah sebagai berikut: 1.
PDAM menyampaikan permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan DPRD.
2.
Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a.
Laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opini tidak wajar (adverse) atau tidak memberikan pendapat (disclaimer), kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastian kelangsungan operasional (going concern);
b.
Laporan hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini BPKP dan/atau BPK;
c.
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir;
d.
Business plan;
e.
Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur/Bupati/Walikota yang berisi kesediaan Pemda selaku pemilik untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendorong PDAM untuk memenuhi kewajibannya.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
