BPK Padang Gandeng RS Optimalkan Layanan

BPK DAERAH

BPK Padang Gandeng RS Optimalkan Layanan Oleh: M. Wildan Samani

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Mengapa tidak mendirikan poliklinik saja?

Kasubag SDM M. Wildan Samani dan Kasubag Umum Edi Purwanto meninjau Rumah Sakit Yos Sudarso Poli Kebidanan yang telah menjadi bagian pelayanan kesehatan pada kerja sama tahun ketiga. (Inset Kasubag Keuangan sedang medical check up)

P

elayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Bagi pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang sebagian besar perantauan, jauh dari orang tua dan keluarga, pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi jika mendadak sakit. Suatu ketika, Wisnu Ardhana, staf Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terserempet mobil di malam hari. Badannya gemetar kaget mengalami

34

AGUSTUS 2012

34 - 35 bpk daerah.indd 34

kecelakaan, menggigil menahan dinginnya air gerimis dan untuk berdiri saja perlu dipapah. Kepada orangorang yang menolongnya, pegawai BPK tersebut meminta agar diantar ke rumah sakit Yos Sudarso yang lokasinya tepat di pusat kota, tidak jauh dari kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Petugas IGD cepat bertindak memberikan pertolongan kesehatan. Mereka mengetahui bahwa pasiennya adalah pegawai BPK dibuktikan dengan menunjukkan tanda pengenal pegawai.

Teman-teman dari BPK, Kasubag SDM dan Kasubag Keuangan selaku atasan langsung pegawai, sudah datang dan menunggu selama perawatan di IGD. Setelah selesai mendapatkan perawatan, karyawan BPK segera mengantar ke rumah kontrakan pegawai tersebut. Cepatnya pelayanan di RS Yos Sudarso, tak lepas dari kerja sama dengan BPK yang telah dijalin sejak 2010. Kerja sama itu terkait dengan penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat beserta keluarganya. Setidaknya ada tiga alasan mengapa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memilih kerja sama dengan rumah sakit. Pertama, dukungan dari para pejabat dan pegawai. Kedua, rumah sakit memberikan pelayanan 24 jam khususnya IGD yang didukung oleh tenaga medis dan peralatan kesehatan yang handal dan profesional. Ketiga, seluruh pegawai BPK telah terdaftar sebagai peserta Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Bahkan, ada rencana dari Biro SDM untuk meningkatkan keanggotaan Askes menjadi In Health Silver. RS Yos Sudarso yang dipilih oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kerja sama pelayanan kesehatan menerima pasien peserta Askes dan Asuransi Jiwa InHealth. Lantas mengapa tidak mendirikan poliklinik saja, juga ada tiga alasan. Pertama, pengembangan profesi dokter dan perawat kurang terasah jika hanya praktek di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Warta BPK

11/6/2012 8:25:29 PM

BPK DAERAH Jika dokter dan perawat sebagai pegawai tidak tetap (outsourcing), jam kerja pelayanan menjadi kurang efektif. Kedua, menghindari penyimpanan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang berisiko kadaluwarsa serta kesalahan dalam memenuhi standar penyimpanan obat. Ketiga, ruang poliklinik berukuran 3,5 x 4,5 meter persegi dapat difungsikan menjadi ruang physical fitness dalam rangka memfasilitasi pola hidup sehat. Dua opsi di atas tak lain bertujuan untuk memberi layanan kesehatan yang maksimal kepada para pegawai. Pihak rumah sakit memberi diskon sebesar 5% dari total harga obat untuk pasien rawat jalan dan sebesar 5% untuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan rontgen kecuali untuk pemeriksaan CT Scan dan Mammografi. Kerja sama dengan rumah sakit ini sudah memasuki tahun ketiga. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menambah jenis layanan kebidanan meliputi pemeriksaan kehamilan, imunisasi, senam hamil, konsultasi KBA dan laktasi. Jumlah anggaran layanan kesehatan pada 2012 sebesar Rp60 juta, yang sudah digunakan sebesar Rp1.759.335 (2,93%) dengan sisa Rp58.240.665. Anggaran itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp48 juta, yang terpakai sebesar Rp47.273.349 (98,49%) dan tersisa Rp726.651. Adapun anggaran pada 2010 sebesar Rp36 juta yang digunakan sebesar Rp12.960.822 (36%) dan sisa Rp23.039.178. Jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit pada 2010 sebanyak 68 orang, 248 pasien (2011), dan 2012 sampai dengan bulan Februari sebanyak tujuh pasien. Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan satuan kerja pelaksana kerja sama dengan rumah sakit. Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia meliputi pembinaan

Warta BPK

34 - 35 bpk daerah.indd 35

pegawai, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai. Di bidang kesejahteraan pegawai itulah aktifitas sehari-hari pelayanan kesehatan pegawai dilaksanakan. Jumlah seluruh staf Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebanyak empat orang yaitu Ardani Mutia Jati (pelaksana sekretariat Sub Bagian SDM), Misrayanti (pelaksana pembinaan pegawai), Dinar Nugraheni (pelaksana pengembangan pegawai), dan Erwin Susanto (pelaksana kesejahteraan pegawai). Sinergi empat orang staf dan Kasubag SDM dalam melayani kesehatan pegawai menjadi modal utama sehingga kerja sama dengan rumah sakit dapat terlaksana hingga memasuki tahun ketiga. Ruang lingkup pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi, pertama, pelayanan rawat jalan dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obatobatan serta penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administrasi. Kedua, pemeriksaan kesehatan pada setiap hari kerja, di luar jam kerja dan atau pada hari libur pelayanan kesehatan diberikan lewat Instalasi Gawat Darurat. Ketiga, pelayanan obat-obatan hanya menyediakan obat yang tercantum pada hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Jika ada permintaan obat tertentu di luar resep yang diberikan dokter dan atau obat yang diberikan dokter tidak tersedia di apotik rumah sakit, biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan. Kelima, pelayanan poli gigi dan poli kebidanan.

Dukungan Satuan Kerja Dukungan satuan kerja yang terkait dengan kerja sama pelayanan kesehatan sangat menentukan kualitas profesional dalam melayani kesehatan para pegawai. Edi Karmon selaku Kasubag Keuangan melakukan pembayaran tagihan dari rumah sakit sesuai dengan ketentuan yaitu 30 hari

setelah tagihan diterima. Adapun, Edi Purwanto selaku Kasubag Umum berkomitmen menyediakan mobil dan sopir jika sewaktu-waktu khususnya malam hari ada pegawai yang memerlukan mobil untuk berobat ke rumah sakit. Suatu ketika, Heri Gunawan, staf Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kakinya sakit bengkak dan jika berjalan harus berpegangan pundak kawannya. Hingga 2 hari dia tidak masuk kantor. Ketika ditawari diantar dengan mobil ke rumah sakit dia menolak karena takut dokter dan lebih menyukai obat yang dijual bebas di pasar. Memasuki hari ketiga, kakinya semakin bengkak. Kasubag SDM dan Kasubag Umum berunding bagaimana jika disampaikan kepada pegawai tersebut seolah-olah kami telah konsultasikan penyakitnya ke rumah sakit dan diputuskan dia akan dijemput oleh ambulan. Alhasil, setelah dibujukbujuk akhirnya Heri Gunawan bersedia diantar ke rumah sakit, meski tidak harus menggunakan mobil ambulan. Upaya itu merupakan bagian dari komitmen memberikan layanan kesehatan semaksimal mungkin. Walau berbohong sedikit tetapi tujuannya jelas agar pegawai tersebut bersedia berobat ke rumah sakit dan ditangani dokter. Dengan adanya kerja sama pelayanan kesehatan antara BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan RS Yos Sudarso yang telah memiliki Status Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap untuk 16 Bidang Pelayanan dari Kementerian Kesehatan, diharapkan para pegawai dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik sehingga dapat mendorong kinerja pegawai menjadi semakin optimal. M. Wildan Samani selaku Kasubag SDM BPK Padang membuka diri untuk sharing guna perbaikan pelayanan kesehatan bagi Pegawai BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di masamasa mendatang. AGUSTUS 2012

35

11/6/2012 8:25:29 PM

PIDATO KETUA BPK RI PADA ACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-67 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 17 AGUSTUS 2012

P

ertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Upacara Hari Ulang Tahun Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggitingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk memperjuangkan berdirinya Republik Indonesia.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Marilah sejenak kita mengingat peristiwa penting yang terjadi 67 tahun yang lalu. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat di bulan Ramadhan, suatu hari dan bulan yang sangat mulia. Pada hari itu, 17 Agustus 1945, melalui pidato Ir. Soekarno, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada hari itu, untuk pertama kali Sang Saka Merah Putih berkibar menjadi bendera kebangsaan. Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, seluruh bangsa Indonesia bersorak dan menangis haru karena rasa gembira. Bangsa Indonesia bersyukur

36

AGUSTUS 2012

36 - 39 (67 th MERDEKA).indd 36

Ketua Bpk Hadi Poernomo, berpidato pada acara peringatan hari ulang tahun Ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 2012 Warta BPK

11/6/2012 8:25:56 PM

kepada Allah Swt. karena berkat rahmat-Nya, bangsa Indonesia bisa lepas dari penderitaan setelah dijajah selama ratusan tahun. Pada hari ini, di hari dan bulan yang suci ini, sama de ngan 67 tahun yang lalu, kita berdiri di sini untuk memperi ngati peristiwa yang bersejarah tersebut. Peringatan pada hari ini hendaknya tidak sekadar dilakukan sebagai rutinitas. Kita harus bisa mengingat dan menghayati perjuangan para pendahulu kita yang telah berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Peringatan pada hari ini juga hendaknya dapat menyadarkan kita bahwa kemerdekaan yang telah kita capai merupakan buah dari perjuangan panjang, tidak kenal lelah, dan penuh dengan pengorbanan, baik jiwa, raga, dan harta yang berlangsung selama ratusan tahun. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan diperjuangkan oleh para pejuang bangsa, sekarang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berjuang memenuhi amanah para pahlawan, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan menjadi kekecewaan yang besar bagi para pendahulu jika kita tidak mampu mengemban amanah tersebut. Apalagi jika kita mengingkari perjuangan para pendahulu dengan perilaku yang dapat menghalangi terwujudnya kemakmuran rakyat. Perilaku tidak disiplin, malas, tidak jujur, dan tidak peduli dengan kondisi lingkungan merupakan contoh perilaku buruk yang dapat menghalangi kemajuan bangsa dan negara.

menyaksikan penangkapan dan atau pengusutan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum. Bisa dipastikan jika para pendahulu kita, para bapak bangsa dan pejuang kemerdekaan Indonesia, menyaksikan banyaknya perilaku korupsi tersebut, mereka akan sangat sedih dan menangis karena kecewa. Mereka akan sangat menyesalkan negara yang telah diperjuangkan kemerdekaannya dengan jiwa dan raga selama ratusan tahun, akhirnya setelah merdeka menjadi negara dan bangsa yang penuh dengan perilaku korupsi.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Melihat kondisi negara dan bangsa Indonesia sekarang ini, sangat tepat jika pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini pemerintah mengangkat tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, dan Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan Untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Semoga tema tersebut dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keua ngan negara, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, menyesuaikan dengan tema yang diangkat secara nasional, marilah kita tingkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Saudara sekalian yang saya hormati,

Setelah 67 tahun bangsa Indonesia merdeka dan melaksanakan pembangunan, telah banyak kemajuan yang kita rasakan. Dalam perjalanan menuju kemajuan tersebut, tidak selalu berjalan dengan mudah. Namun demikian, untuk menjadi bangsa yang besar dan negara yang kuat, harus mampu melewati berbagai kesulitan dan cobaan. Kita menyadari di tengah kemajuan tersebut, kita masih menghadapi banyak permasalahan. Dengan kasat mata, kita masih melihat kemiskinan di mana-mana, pengangguran juga masih menjadi persoalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan juga belum diperoleh secara merata. Kita juga melihat masih ada jurang yang sangat lebar antara yang kaya dengan yang miskin. Pembangunan dan hasilnya belum bisa dirasakan secara merata. Selain itu, ketimpangan pembangunan antardaerah juga masih terjadi. Persoalan lain yang sangat serius dan dapat menghala ngi terwujudnya kemajuan dan kemakmuran rakyat adalah masih maraknya korupsi di negara kita. Berbagai survei dari lembaga survei internasional selalu menempatkan Indonesia dalam peringkat korupsi yang paling parah. Selain itu, saat ini di berbagai media massa, hampir setiap hari kita

Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali beberapa kiprah BPK untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih bangsa dan negara Indonesia. Dalam enam tahun terakhir, hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh entitas (auditee) berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan dan atau berupa penyerahan aset adalah senilai Rp30,33 triliun. Dari jumlah tersebut, termasuk diantaranya senilai Rp4,76 triliun selama semester II tahun 2011. Selama tahun 2003 s.d. 2011, BPK telah menyerahkan 318 kasus korupsi senilai Rp33,87 triliun kepada aparat penegak hukum. Selain itu, sebagian besar kasus korupsi yang ditindaklanjuti dalam proses persidangan juga merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK. Untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan, BPK sudah mengembangkan pembangunan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Sistem tersebut akan dimanfaatkan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik (e-audit). Saat ini, pengembangan dan penyempurnaan sistem tersebut terus kita lakukan. Pada tahun 2014, diharapkan SNSI sudah terbentuk secara utuh di BPK dan pelaksanaan pemeriksaan secara e-audit sudah menjadi

Warta BPK


AGUSTUS 2012

37

11/6/2012 8:25:56 PM

rutinitas pekerjaan sehari-hari di BPK. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jajaran BPK yang telah menyiapkan pembangunan SNSI dengan baik. Dalam pergaulan secara internasional, BPK telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan internasional baik di INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI, serta kerja sama bilateral lainnya. BPK telah berhasil mempelopori berdirinya ASEANSAI. Tanpa kerja sama dari seluruh satuan kerja di BPK, dan bantuan pihak-pihak lain, pembentukan organisasi tersebut tidak akan bisa terwujud dalam waktu yang sangat singkat.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Sumbangan lain yang kita berikan guna mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kasus Bank Century, LHP atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, LHP atas Pengelolaan Sumber Daya Alam, LHP atas Pengelolaan TKI, Newmont, dan lain-lain. Tentu akan sangat banyak kalau kita sebutkan satu-persatu. Yang jelas, semuanya senantiasa kita laksanakan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, tidak semuanya berjalan dengan mudah. Bahkan, akhir-akhir ini

38

AGUSTUS 2012


sudah muncul tanggapan kritis dari para pemilik kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga perwakilan, pengusaha, LSM, dan masyarakat luas. Salah satu contoh adalah LHP atas Rencana Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). BPK RI diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi oleh Presiden karena dianggap telah menghalang-halangi atau mengurangi kewenangan Presiden dalam pembelian saham tersebut. Sesuai dengan hasil pemeriksaan, BPK berpendapat bahwa rencana pembelian saham yang menggunakan dana APBN dalam bentuk penyertaan modal tersebut harus terlebih dahulu meminta izin dari DPR. Sementara itu, Presiden berpendapat bahwa rencana pembelian saham tersebut tidak perlu izin DPR. Akhirnya, setelah melalui persidangan di MK, pada 31 Juli 2012, MK membuat putusan bahwa BPK tidak termasuk sebagai pihak yang bisa disengketakan dan rencana pembelian saham oleh pemerintah tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada DPR. Atas putusan tersebut, kita patut bersyukur bahwa hasil pemeriksaan BPK yang simpulannya berdasarkan fakta yang ditemukan dan apa kata undang-undang, setelah melalui pengujian di MK dapat terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya atas nama BPK mengucapkan terima kasih kepada jajaran pelaksana BPK yang telah Warta BPK

11/6/2012 8:26:00 PM

bekerja keras menghadapi proses persidangan di MK, serta dukungan doa dari seluruh jajaran BPK.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Kita juga mendapat tantangan dari para pemilik kepentingan yang mempertanyaan kualitas pemberian opini BPK. Beberapa pihak mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kita berikan karena belakangan ada indikasi korupsi pada entitas yang memperoleh opini tersebut. Kita sudah menjelaskan kepada para pemilik kepentingan melalui berbagai media yang menegaskan bahwa opini WTP bukan jaminan tidak ada korupsi dalam entitas yang menerima opini tersebut. Namun demikian, kondisi tersebut merupakan bentuk ujian terhadap profesionalisme dan kualitas hasil kerja BPK. Selain itu, adanya sorotan tersebut juga memperlihatkan kepada kita bahwa harapan masyarakat terhadap BPK yang memberikan opini atas laporan keuangan sangat besar. Masyarakat berharap jika BPK memberikan opini WTP, di entitas tersebut tidak ada korupsi.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, Terkait dengan sorotan media massa terhadap BPK, kita jangan terlalu menyalahkan masyarakat. Sorotan tersebut justru harus kita jadikan sebagai media introspeksi, sudah sejauh mana kita menjaga kualitas pemeriksaan dan hasilhasilnya. Harus diakui, lingkungan pengelolaan keuangan negara saat ini masih sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi terjadi baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, serta BUMN dan BUMD. Oleh karena itu, sebagai pemeriksa, kita harus sensitif terhadap permasalahan tersebut. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keungan Negara (SPKN), apapun jenis pemeriksaannya, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, pemeriksa harus merancang pemeriksaannya untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Apabila pemeriksa menemukan terjadinya kecurangan tersebut, pemeriksa harus mendalami pemeriksaannya, memastikan apakah kecurangan betul-betul terjadi, dan menentukan pengaruhnya terhadap tujuan pemeriksaan. Pada kesempatan ini, saya minta seluruh jajaran BPK untuk meningkatkan pemahaman, kepekaan, dan kepedulian terhadap aturan yang ada di SPKN tersebut. Saya berharap, ke depan tidak ada lagi suatu penuntasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum yang bukan berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK, kecuali perkara penyuapan yang dilaporkan dan atau ditemukan oleh aparat penegak hukum. Khusus terkait dengan pemberian opini, saya minta agar dilakukan introspeksi dan evaluasi, apakah proses pemberian opini tersebut sudah sesuai dengan SPKN. Saya minta kepada seluruh pelaksana BPK agar memperhatikan kritikan dan juga harapan masyarakat tersebut. Saya

Warta BPK


berharap ke depan, jika kita memberikan opini WTP, dalam semua hal yang material kita bisa menjamin tidak ada korupsi di dalamnya.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Terkait dengan penuntasan kasus korupsi, perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan UUD 1945, UU No.15 Tahun 2004, dan UU No.15 Tahun 2006, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah BPK. Ke depan kewenangan ini akan kita tegaskan karena BPK masih menemukan adanya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh instansi yang lain. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran BPK agar meningkatkan kemampuan para pemeriksa dalam menghitung kerugian negara yang diminta oleh penegak hukum. Selain itu, agar dilakukan review kembali atas peraturan dan atau pedoman pemeriksaan yang terkait dengan perhitungan kerugian negara. Tidak kalah penting adalah peningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada para pemeriksa dalam perhitungan kerugian negara dan peningkatan kemampuan dalam pemberian keterangan ahli di pengadilan.

Saudara-Saudara yang saya hormati, Beberapa pencapaian yang saya sampaikan tersebut sepenuhnya kita tujukan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, seluruh hal yang kita lakukan adalah dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Marilah kita bersama-sama menyadari hal ini agar semangat para pendahulu tetap menyala dan berkobar dalam hati kita. Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh jajaran di BPK untuk selalu memiliki komitmen tinggi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran NKRI. Komitmen tersebut kita laksanakan melalui pemeriksaan BPK yang menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. Saya percaya apabila amanah ibu pertiwi tersebut mampu kita tunaikan sebaik-baiknya dengan penuh komitmen, BPK akan mampu memberi kontribusi positif dalam upaya mencapai tujuan bernegara, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Semoga Allah Swt. meridhoi seluruh usaha dan kerja keras kita. Seiring akan datangnya 1 Syawal 1433 H, atas nama BPK dan pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1433 H, mohon maaf lahir dan batin. Demikian sambutan saya, terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia! AGUSTUS 2012

39

11/6/2012 8:26:01 PM

GALLERY FOTO

Sekjen BPK Hendar Ristriawan didampingi Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif tengah berdiskusi dengan Pejabat World Bank Mr. Tony Hegarthy saat berkunjung ke BPK dalam rangka diskusi mengenai Financial Management lembaga Donor di jakarta, 24 Agustus 2012.

Ketua BPK Hadi Poernomo sedang berbicara di hadapan para pejabat eselon I dan beberapa kepala perwakilan BPK dalam acara pemantauan E-audit di Jakarta, 27 Agustus 2012.

Foto bersama dengan Secretary General AIPA Antonio Veloso Cuenco, Assistant to Secretary General I, Ibu I Gusti Ayu Darsini, dan Assistant to Secretary General II, Ibu Ria Rumata Aritonang. Sedangkan, Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan di dampingi oleh Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif dan Kabag Hubungan Luar Negeri Juska Meidy Enyke Sjam.

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Wakil Ketua Hasan Bisri, Anggota BPK Bahrullah Akbar, Anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan, tengah memberikan penjelasan dalam Media Workshop dengan tema Menjawab Keingintahuan Publik Tentang Opini BPK.

BPK dan KPK menggelar pertemuan untuk membahas tindaklanjut hasil pemeriksaan Bank Century di Jakarta, belum lama ini. Petinggi BPK yang hadir yaitu Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, sedangkan pihak KPK diwakili langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad. Pertemuan berlangsung di Kantor BPK Pusat di Jakarta, belum lama ini.

BPK RI menyelenggarakan acara dengan tema “HALF-DAY SEMINAR” reposisi pemeriksaan kinerja dalam rangka pengembangan pemeriksaan BPK RI sebagai pembicara; Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri dan Subject Matter Expert ANAO Paul Nicoll didampingi Kepala Direktorat Litbang Hery Subowo, di ruang pola 7 Agustus 2012.

40

AGUSTUS 2012

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

11/9/2012 1:51:03 PM

Setiap tahun jajaran petinggi BPK dan karyawan menggelar halal bi halal sebagai bentuk rasa syukur setelah menjalankan ibadah puasa.

Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil memberikan keterangan Pers tentang Opini Laporan Keuangan kementerian Kesehatan Tahun 2011 pada Jumpa Pers, 23 Juli 2012 di Gedung Umar Wirahadikusumah, kantor Pusat BPK RI.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan menyerahkan santunan kepada istri almarhum Fachry Alusy pada acara buka puasa bersama dengan Anggota VI Rizal Djalil di Masjid Baitul Hasib BPK RI, 9 Agustus 2012

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media BPK RI, Rati Dewi Puspita Purba memberikan keterangan Pers tentang Opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011 pada Jumpa Pers, 23 Juli2012 di Gedung Umar Wirahadikusumah, kantor Pusat BPK RI.

Anggota BPK RI Bahrullah Akbar memberikan penjelasan pada acara Diskusi Panel “Audit and Banking Efficiency” pada Selasa, 31 Juli 2012, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

AGUSTUS 2012

41

11/9/2012 1:51:27 PM

ICW Melandasi Perjalanan BPK agi BPK, ICW bukan barang asing. ICW di sini bukan Indonesia Corruption Watch, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menitikberatkan pada gerakan antikorupsi di Indonesia. Namun, Indische Comptabiliteitswet. Salah satu peraturan yang mendukung tugas Algemene Rekenkamer (ARK) masa kolonial Belanda di Indonesia. Tak dipungkiri bahwa ICW ini merupakan produk Belanda. Namun, pernah dipakai BPK dalam menjalankan tugasnya pada jangka waktu yang sangat lama. Dari masa awal pendirian BPK, sampai setidaknya tahun 2004 di mana UU perbendaharaan negara era reformasi yang juga undang-undang pendukung tugas BPK diterbitkan. ICW ini terbit di masa kekuasaan Raja Willem III. Pada masa Raja Belanda dipegang oleh Willem III (1817 – 1890), Menteri Urusan Jajahan Belanda Isaäc Dignus Fransen van de Putte berhasil meyakinkan parlemen Belanda untuk menyetujui rancangan UU yang mengatur pengelolaan keuangan negara Hindia Belanda (baca: Indonesia). Setelah mendapat persetujuan dari parlemen Belanda, akhirnya Staten Generaal -lembaga legislatif bikameral yang merupakan lembaga pendamping parlemen Belanda- menyetujui pula rancangan undang-undang itu. Maka, Raja Willem III kemudian menandatangani undang-undang bernama “Regeling van de wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsche Indies”. Penandatanganan dilakukan pada 23 April 1864. UU yang ditandatangani Raja Willem III atas inisiatif Menteri Urusan Jajahan Belanda inilah yang dengan berbagai perubahan,

42

AGUSTUS 2012

42 - 43 tempo doeloe.indd 42

Portrait of King Willem III of the Netherlands, Nicolaas Pieneman (1856)

Warta BPK

11/6/2012 8:27:41 PM

diundangkan kembali dengan Staatsblad (lembaran negara) tahun 1925 No.448. Kemudian dikenal sebagai Indische Comptabiliteitswet atau disingkat dengan ICW. ICW ini pada dasarnya merupakan UU yang memuat pokok-pokok keuangan negara dan perbendaharaan negara dan menjadi peraturan pendukung ARK. Sementara itu, nun jauh di Hindia Belanda, Belanda berhasil mengeksploitasi kekayaan Indonesia. Dampaknya semua kesulitan keuangan Belanda bisa diatasi. Bahkan, berhasil membangun Belanda sendiri. Padahal, sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda selalu penuh dengan salah urus keuangan dan korupsi. Bahkan, hal itu terjadi sejak VOC (Vereenigde Oost indische Compagnie), perusahaan dagang Belanda yang memonopoli perdagangan di nusantara. Salah satu keberhasilan penjajahan Belanda ini dikarenakan peranan ARK serta pengelolaan keuangan negara Hindia Belanda yang tertib berdasarkan ICW ini. Walau ditandatangani pengesahannya pada 1864, tetapi ICW sendiri baru berlaku pada tahun 1867. Dengan diterbitkannya ICW ini diharapkan bisa membuat ARK dapat mencegah dan menemukan terjadinya segala ketidakberesan dalam pengurusan keuangan negara yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini tampak jelas tercantum pada naskah pertama ICW dalam Staatsblad tahun 1864 No. 106 pasal 45 ayat 1. Dimana dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa semua pengeluaran negara sebelum dapat diperintah-bayarkan sedapat mungkin harus diperiksa terlebih dahulu oleh ARK. Dari sinilah istilah pre-audit ada.

Queen Wilhelmina of the Netherlands

Aturan Diadopsi Walau Belanda tidak lagi menjajah Indonesia, aturan-aturan dalam ICW ini diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah Indonesia, khususnya peraturan pendukung tugas BPK. ICW pernah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860 tentang perubahan pasal 17 ICW. Sampai akhirnya peraturan ICW ini tercerabut dan tidak lagi digunakan secara an-sich di masa era reformasi. Pada 14 Januari 2004, diberlakukanlah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan diterbitkannya UU.No.1 Tahun 2004, ICW dengan perubahan-perubahan yang diakomodir pada beberapa peraturan perundang-undangan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. and

Warta BPK

42 - 43 tempo doeloe.indd 43

Van der Putte AGUSTUS 2012

43

11/6/2012 8:27:42 PM

AKSENTUASI

BPK Diskusikan Hasil Putusan MK

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penjelasan dalam Diskusi Panel mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara, di di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor Pusat BPK, belum lama ini.

S

engketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Presiden dengan DPR dan BPK terkait rencana pembelian 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK menolak gugatan yang diajukan pemerintah. Selang setelah putusan MK itu, pada Senin (13/8) lalu, bertempat di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor Pusat BPK, diselenggarakan Diskusi Panel mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap BPK dan Pengelolaan

44

AGUSTUS 2012

44 - 46 aksentuasi.indd 44

Keuangan Negara. Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua BPK Hadi Poernomo yang membuka acara, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota BPK Firman Agung Sampurna, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kepala Ditama Binbangkum BPK Nizam Burhanuddin, Ahli Keuangan Negara Siswo Sujanto sebagai narasumber, pejabat eselon I lainnya, serta pejabat eselon II, dan III BPK. Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini merupakan upaya dalam menyatukan satu langkah, persepsi, dan pandangan yang sama di BPK terkait implikasi permasalahan

pemeriksaan BPK atas rencana pembelian 7% saham Newmont yang digugat pemerintah. Walau sudah lega, karena kewenangan BPK mutlak secara konstitusi tidak terlanggar, tetapi Hadi Poernomo mewanti-wanti dengan kewenangan besar yang dimiliki BPK ini. “Maka itu, saatnya sekarang kita optimalkan apa yang ada di undang-undang apalagi undangundang dasar, sehingga kita nanti jangan sampai terperosok oleh ini,” katanya. Dia menyampaikan kembali hasil dari putusan MK. MK menyatakan bahwa BPK tidak mempunyai kedudukan hukum dalam sengketa tersebut. Dan, terkait pokok perkara, MK menolak sepenuhnya permohonan Presiden karena tidak beralasan secara hukum. Dengan demikian rencana pembelian saham tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada DPR. Hal ini sesuai dengan Pendapat BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pembelian saham itu. Putusan MK tersebut juga telah mengurangi kekhawatiran BPK. Sebab, jika permohonan Presiden yang dimenangkan maka akan menjadi preseden buruk secara hukum terhadap LHP BPK. LHP BPK akan dapat selalu digugat. Selain itu, putusan ini juga telah memantapkan keyakinan bahwa BPK hanya akan merumuskan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta dan sesuai dengan UU. Ketua BPK berharap dalam diskusi interaktif

Warta BPK

11/6/2012 8:28:05 PM

AKSENTUASI ini akan dapat menggali lebih dalam lagi implikasi hukum terkait permasalahan ini. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas BPK. Sementara itu, Siswo Sujanto menguraikan mengenai izin pemerintah dalam pembelian saham 7% Newmont kepada DPR. Dia menyatakan bahwa DPR tidak pernah melarang pembelian saham Newmont. Apa yang dipermasalahkan DPR adalah bahwa anggaran untuk pembelian saham itu tidak pernah dituangkan dalam APBN. “Artinya apa, bahwa pembahasan [antara pemerintah dan DPR] kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan sehingga tidak ada izin,” jelasnya. Apa yang dipermasalahkan DPR itu bukan melarang pemerintah melakukan pembelian saham tersebut. Namun, sesuai dengan azas prealabel dalam pengelolaan keuangan negara, semua tindakan pemerintah atau kegiatan pemerintah harus dituangkan di

dalam APBN. Dengan kata lain, harus mendapat persetujuan antara pemerintah dan DPR. “Jadi, kalau kita katakan bahwa DPR belum pernah menyetujui, itu benar. Namun, kalau DPR tidak menyetujui, saya kira salah. DPR tidak pernah diajak bicara tentang kegiatan itu sehingga kegiatan itu tidak di-back up oleh dana atau tidak memperoleh alokasi yang dituangkan dalam undang-undang APBN,” papar Siswo.

Sisi Hukum Pandangan lain diutarakan Sekjen BPK Hendar Ristriawan yang merupakan salah satu ahli hukum di BPK. Secara umum, dia berpendapat bahwa dampak dari putusan MK ini terhadap hukum positif keuangan negara adalah pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang nonpermanen maupun bentuk penyertaan modal. Sepanjang dana untuk investasi tersebut telah tertuang dalam APBN serta dana yang digunakan untuk investasi

tersebut adalah dana PIP yang secara hirarkis berada di bawah Kementarian Keuangan. Berdasarkan putusan MK ini, dampak terhadap hukum positif keuangan negara yaitu dengan memperluas pengertian Pasal 41 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah tidak ada masalah. Padahal Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2003, tidak mengatur. Seharusnya PP itu tidak menyimpang dari UU.No.17 Tahun 2003. Pada UU No. 17 Tahun 2003 hanya mengatur tugas-tugas para penyelenggara negara di bidang pengelolaan keuangan negara. Namun, bagaimana organorgan pemerintah atau negara ini melaksanakan tugasnya, UU tersebut tidak mengatur. Artinya UU. No.17 Tahun 2003 tidak mengatur apa kewenangan dan kewajiban Menteri Keuangan, ataupun tidak mengatur apa kewenangan dan kewajiban BPK,

Peserta Diskusi Panel mengenai Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Warta BPK


AGUSTUS 2012

45

11/6/2012 8:28:08 PM

AKSENTUASI dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan UU. No. 17 Tahun 2003. Itu diatur dalam undang-undang yang lain. Jadi, UU. No. 17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004 itu hubungannya bukan lex specialis

putusan MK, secara subjek, sengketa kewenangan antar lembaga negara ini memenuhi syarat, karena yang bersengketa adalah lembagalembaga negara, dalam hal ini pemerintah, DPR, dan BPK. Dari sisi objek sengketa

sesuai dengan UU. Pernyataan ini mengandung arti pemeriksaan BPK itu wajib. Jadi, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK itu wajib ditindaklanjuti. Artinya, mengikat untuk ditindaklanjuti. Unsur finalnya terdapat pada Pasal 20

derogat legi generali atau hukum yang bersifat khusus (lex specialis), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), tetapi UU yang saling melengkapi. Oleh karena itu membaca Pasal 41 UU. No.1 Tahun 2004 itu tidak boleh lepas dari Pasal 24 UU. No. 17 Tahun 2003. Artinya, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004, itu juga tidak boleh menyimpang dari UU No. 17 Tahun 2003. Sementara PP. No. 1 Tahun 2008 itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan investasi. Padahal Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2003 tidak demikian mengatur. “Ini dampak. Artinya ada penciptaan suatu norma hukum positif baru di bidang pengelolaan keuangan negara,” ujar Hendar. Terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara terkait dengan putusan MK ini bisa dilihat dari sisi subjek dan objek sengketa. Menurut Hendar, BPK dapat masuk dalam pusaran tersebut di kemudian hari. Berdasarkan

kewenangan antar lembaga negara, dimana objeknya ini adalah kewenangan. Putusan MK sendiri menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada sengketa objek. Karena, BPK objeknya adalah kewenangan memeriksa, sementara pemerintah dan DPR objeknya kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Sehingga yang ada hanya sengketa objek kewenangan antara Pemerintah dan DPR. Tidak dengan BPK. “Dari keputusan ini, kita tidak bisa menafsirkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK bersifat final dan mengikat. Namun, memang UU BPK ini agak berbeda dengan lembaga-lembaga negara yudisial. Dalam UU BPK itu tidak menyatakan suatu pasal pun bahwa LHP BPK adalah suatu bentuk keputusan itu yang pertama dan terakhir,” ungkap Hendar. Namun, dalam konstitusi, UUD 1945, pada Pasal 23 E ayat 3 UUD’45 disebutkan hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan

dan penjelasannya di UU. No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Boleh tidak ditindaklanjuti, menurut penjelasannya (penjelasan Pasal 20 UU. No. 15 Tahun 2004), asal pejabat wajib memberikan alasan yang sah. BPK lah yang berwenang untuk menyatakan alasan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi LHP sah atau tidak. Karena BPK yang memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK,” jelasnya. Hendar menambahkan bahwa apa yang harus dilakukan BPK adalah membuat suatu hukum acara –seperti pada lembaga-lembaga yudisial- tentang bagaimana memperbaiki hasil pemeriksaan oleh BPK sendiri. Itu yang harus buat aturannya. “Kita muat dalam peraturan sehingga kita mempunyai dasar hukum untuk mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK atau hasil rekomendasi pemeriksaan BPK bersifat final dan mengikat,” pungkasnya. and

46

AGUSTUS 2012


Warta BPK

11/6/2012 8:28:11 PM

ROAD TO WTP

Dari WTP

Menuju Bangka Idaman

Yusroni Yazid

S

etelah beberapa kali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), laporan keuangan Kabupaten Bangka 2011 berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Bagi Bupati Kabupaten Bangka Yusroni Yazid, keberhasilan ini sebagai suatu pencapaian yang sangat membanggakan karena didahului oleh kerja keras yang penuh disiplin dari semua jajaran Pemkab Bangka. Sekalipun laporan keuangan Kabupaten Bangka telah mendapatkan opini WTP, tantangan ke depan yang dihadapi masih cukup berat. Terutama dalam mewujudkan visi misi “Bangka Idaman” yakni Ideal Dalam Pelayanan, Amanah Dalam Pemerintahan dan Anti Terhadap Kemiskinan. Berikut wawancara Warta BPK dengan dengan Yusroni Yazid . Warta BPK

47 - 49 road to wtp.indd 47

Berapa kali Pemkab Bangka mendapatkan opini WTP? Ini memang baru pertama kali mendapatkan WTP. Jadi untuk mendapatkan predikat atau opini WTP ini Kabupaten Bangka telah mempersiapkan secara khusus sejak lama. Kurang lebih 2 tahun. Selama itu pula kita harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, kemudian kita juga harus disiplin, penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun sebelumnya, dalam mengejar opini WTP kita masih direpotkan masalah aset. Makanya pada 2010 kita masih mendapatkan WDP. Namun, setelah masalah aset itu bisa diselesaikan, tahun lalu kita berhasil mendapatkan opini WTP. Apa yang menjadi ganjalan hanya soal aset? Ya. Namun, masalah aset ini memang tidak mudah. Kita harus menyelesaikan PR-PR yang menjadi warisan bertahun-tahun. Kita harus mengurut semua dari awal lagi. Ini tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Jalan keluarnya, selain aset itu kami keluarkan, ada juga yang kami tawarkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi status hukumnya menjadi jelas. Seberapa penting arti opini WTP bagi Kabupaten Bangka? Bagi Pemkab Bangka, opini WTP ini tentu sangat melegakan karena ini merupakan salah satu cerminan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi opini ini telah menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan penggunaan anggaran yang kami lakukan itu sudah berada pada jalur yang benar. Namun, perlu diingat bahwa opini WTP bukanlah target terakhir. WTP hanya sasaran antara untuk mewujudkan good governance dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Pemkab Bangka untuk mempertahankan opini tersebut? Telah saya sampaikan, mulai dari Sekda sampai jajaran yang paling bawah , bahwa mempertahankan itu jauh lebih sulit. Saya sudah mengimbau kepada seluruh jajaran agar kita lebih disiplin dan semua yang kita laksanakan itu bisa dipertanggung jawabkan sejak awal. Peran semua pihak kita butuhkan. Pertama, semua SKPD AGUSTUS 2012

47

11/6/2012 8:28:37 PM

ROAD TO WTP harus terlebih dahulu memahami peraturan yang berlaku. Kedua, peran inspektorat harus proaktif. Jadi sejak dini kalau ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan inspektorat harus segera memberikan warning. Jadi pemeriksaan intermal kita perketat. Ada peran BKKP dalam hal ini? Peran BPKP juga luar biasa. Dia selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan. Jadi sebelum BPK masuk, BPKP telah memberikan pengarahan dan pembinaan terlebih dahulu sehingga secara teknis ketika BPK melakukan audit kami sudah tidak menghadapi kendala apa-apa lagi. Bagaimana persiapan Pemkab Bangka menghadapi audit lingkungan pada 2012? Sebagai kabupaten yang bertumpu pada penghasilan tambang, pastilah kita akan memberikan perhatian khusus terkait audit lingkungan tersebut. Namun, untunglah sekarang ini dari segi perizinan pemerintah pusat telah memberikan warning bahwa yang berhak mendapatkan izin harus benar-benar clear and clean. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan izin usaha. Semuanya harus benar-benar bersih, dan tidak ada persoalan. Itulah sebabnya semuanya harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada persoalan yang sampai ke atas . Bagaimana tindakan Pemkab Bangka terhadap para pemilik KP (Kegiatan Penambangan) yang membiarkan bekas lokasi penambangan lubangnya menganga begitu saja? Begini. Dalam ketentuannya memang ada yang disebut dana jaminan reklamasi yang harus disediakan oleh pemilik KP, tetapi nilainya sangat kecil . Dana tersebut tersimpan di rekening pemkab. Menurut kami, agar reklamasi itu bisa berjalan, jumlah dana jaminan reklamasi harus dinaikkan. Sebab kalau dana jaminan terlalu kecil,

48

AGUSTUS 2012


para pemilik KP akan memilih meninggalkan bekas lokasi penambangan dari pada harus melakukan reklamasi yang biayanya lebih besar. Sementara itu, pemkab juga tidak mampu melakukan reklamasi karena dana reklamasi yang dihimpun dari KP itu sangat kecil. Kalau dana jaminan reklamasi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang , tak ada persoalan. Kalau pemilik KP tidak mau melakukan reklamasi, pemkab bisa menggunakan dana tersebut untuk melakukan reklamasi. Dana reklamasi itu untuk pemkab? Bukan milik siapa-siapa. Jadi dana ini disetorkan pada awal kegiatan. Penggunaannya untuk jaminan reklamasi itu tadi. Jadi kalau perusahaan akan melakukan reklamasi, dana itu dikeluarkan. Namun, karena jumlahnya lebih kecil dari biaya reklamasi, mereka sering tak mau melakukan reklamasi sehingga uangnya mengendap di

rekening pemkab. Pemkab juga tak berani melakukan apa-apa karena dana itu tak mencukupi. Berapa besar dana reklamasi? Hanya US$750 per hektare. Itu tidak mencukupi. Kalau ditanya idealnya, saya belum tahu secara persis. Namun, sejak awal kita ingin memberi warning agar perusahaan penambangan itu mau melakukan reklamasi dengan memperbesar dana jaminan. Kalau tidak mau melakukan, dana itu akan ditarik pemerintah untuk melakukan rekalamasi. Kalau mereka mau melakukan, dana jaminannya harus dikembalikan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pencanangan e-audit? Positif karena itu akan lebih transparan dan memudahkan kita. Apalagi selama ini sistem tata kelola keuangan kita juga sudah berbasis elektronik. Jadi tidak ada masalah. E-Goverment itu memang sudah harus diterapkan. Saat ini kami sudah menggunakan e-procurement untuk sistem pelelangan barang Warta BPK

11/6/2012 8:28:40 PM

ROAD TO WTP dan jasa. Bahkan, e-procurement kita sudah berjalan 3 tiga tahun. Jadi seluruh tender benar-benar orang yang memiliki klasifikasi untuk itu. Bagaimana dengan sumber daya manusianya? Sudah siap semuanya. Bahkan kita sudah memiliki apa yang disebut KPDE (Kantor Pengolahan Data Elektonik) . Kantor inilah yang memproses mengolah dan menyiapkan semua data-data elektronik. Soal software sudah kita siapkan. Bahkan, kita sudah memiliki jaringan menyakut masalah kesehatan dan pendidikan. Jadi Internet sudah masuk ke sekolahan-sekolahan. Bahkan sejak 5 tahun yang lalu kita telah memberikan pelayanan satu atap kepada masyarakat. Apa rencana selanjutnya? Mewujudkan visi misi Bangka. Sebenarnya visi –misi Bangka sederhana. Bangka idaman. Ideal dalam pelayanan. Kalau pelayanan kita sudah bagus. Amanah dalam pemerintahan. Anti Kemiskinan. Nah sekarang bagaimana kita meratakan kesejahteraan masyarakat yang belum menyeluruh ini. Kemiskinan masih ada. Tiap tahun kita terus berusaha mengurangi jumlah angka kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja terus kita pacu untuk mengurangi pengangguran. Masalah lain yaitu lapangan kerja. Sebenarnya dalam hal lapangan kerja ini ada yang ditekuni masyarakat di sektor pertambangan. Namun, kita sering terkendala dengan peraturan penambangan rakyat. Mereka ini sebenarnya ilegal. Kalau kita

Warta BPK


tertibkan mereka bisa frontal. Secara sporadis ditatatertibkan. Bagaimana dengan kesehatan? Kalau soal kesehatan bukan hanya orang miskin yang kita jamin, tetapi semua masyarakat Bangka dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Bahkan, kalau ada penyakit yang tidak bisa ditangani oleh RS di Bangka, akan kita rujuk

Tiap tahun kita terus berusaha mengurangi jumlah angka kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja terus kita pacu untuk mengurangi pengangguran.

ke RS Tjipto Mangunkusumo, Jakarta. Gratis. Kita menyiapkan rumah tunggu di Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat Bangka yang keluarganya menjalani operasi yang tidak bisa dilakukan di Bangka. Warga Bangka yang meninggal dunia akan mendapatkan bantuan kematian sebesar Rp1 juta. Bagaimana dengan bidang pendidikan ? Wajib belajar 12 tahun gratis. Jadi sampai lulus SMA dijamin oleh pemkab. bd AGUSTUS 2012

49

11/6/2012 8:28:43 PM

PROFESI

Perang Tarif Jasa

Akuntan

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI ) memutuskan para akuntan publik (AP) yang melanggar aturan penetapan fee akan dikenai sanksi. Sanksinya mulai dari yang ringan berupa peringatan, sampai pencabutan anggota.

B 50

50 - 51 profesi.indd 50

AGUSTUS 2012

anyak cara yang dilakukan akuntan publik untuk mendapatkan klien. Salah satunya dengan menawarkan fee yang rendah kepada klien. Akibatnya, perang

fee kerap terjadi. Situasi seperti ini mengakibatkan banyak kantor akuntan publik (KAP) yang melanggar aturan penetapan tarif. Mereka cenderung mematok fee jauh di bawah standar yang telah ditetapkan IAPI. Menurut Ketua Forum Kantor Akuntan Publik (Forkap) Heliantono, soal fee akuntan publik sudah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Institut Akuntan Publik Indonesia ( IAPI) Nomor 024 /IAPI/VII/2008. Dia menjelaskan dalam aturan itu dicantumkan mengenai besarnya tarif jasa audit. Salah satunya, tarif jasa harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan staf dengan memperhatikan kualitas dan kualifikas. Gaji yang diberikan kepada staf juga harus pantas dan menarik agar staf yang kompeten tetap bertahan berkerja di KAP serta memperhatikan margin laba yang pantas. Hanya saja sayangnya, lanjut Heliantono, dalam Surat Keputusan IAPI tersebut tidak mengatur soal sanksi yang tegas bagi KAP yang tidak mengindahkan aturan. Akibanya, masih banyak temuan pelanggaran di lapangan. “Untuk menghadapi persaingan antara Kantor Akuntan Publik, mereka berlomba-lomba untuk menawarkan fee di bawah standar

Warta BPK

11/19/2012 8:52:13 PM

PROFESI yang telah ditentukan,” katanya. Nah untuk menanggapi kondisi tersebut, dalam diskusi yang mengusung tema Dilema Persaingan Antar KAP dan KAP yang diselenggarakan IAPI mencuat usul agar aturan soal fee dari jasa assurance yang diberikan Akuntan Publik diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) IAPI yang saat ini tengah ditinjau ulang. “Dengan diatur dalam AD ART soal fee akan lebih ditaati anggota,” tegasnya. Dalam diskusi itu juga muncul usul agar pola tender dalam mendapat pekerjaaan audit diatur ulang. Menurut Heliantono, jasa akuntan bukan pengadaan barang tetapi pemberian jasa, sehingga lebih baik dicari semacam beauty contest, tidak melihat harga terendah yang ditawarkan. “Dengan tender, umumnya pemenangnya yang menawarkan harga terendah, sehingga jika melakukan pekerjaan audit dengan harga terendah dikhawatirkan kualitas audit akan diabaikan. Sebaiknya pemberi pekerjaan langsung menetapkan harga lalu menunjuk KAP,” jelasnya.

Sanksi Akuntan Publik Namun, perang tarif yang terjadi selama ini di kalangan akuntan publik demi memenangkan tender nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, IAPI dalam rapat anggota beberapa waktu lalu telah memutuskan, para AP akan dikenakan sanksi jika melanggar aturan penetapan fee yang telah ditetapkan IAPI. “Adanya sanksi akuntan publik yang melanggar penetapan fee karena adanya sejumlah akuntan publik yang sengaja menjatuhkan harga,” kata Heliantono. Menurut dia, upaya ini dilakukan karena penentuan fee akuntan publik dibutuhkan aturan yang

Warta BPK

50 - 51 profesi.indd 51

lebih kuat. Tidak hanya sekadar surat keputusan Ketua Umum IAPI Nomor 024 /IAPI/VII/2008. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga (ART) IAPI tentang pengelolaan kantor. Adapun, mengenai aturan sanksi yang akan diberikan akuntan publik, akan diatur lebih jauh dengan aturan kepengurusan IAPI yang baru.

Maraknya fee yang tidak wajar disebabkan persaingan antarKAP dalam menjaring klien. Apalagi profesi akuntan publik sangat dibutuhkan. Secara garis besar, tambahnya, sanksi yang akan dikenakan kepada akuntan publik itu mulai dari sanksi ringan berupa peringatan, yang berat berupa pencabutan anggota. “Jika AP diketahui melanggar aturan fee akan diminta pertanggungjawabannya. Jika tidak signifikan akan diberikan sanksi peringatan, tetapi kalau karena kesengajaan maka bisa dikenakan sanksi berat,” kata Heliantono. Kepala Pembinaan Akuntan Publik (PPAJP ) Kementerian Keuangan Agus Suparto berpandangan fee yang rendah akan berpengaruh terhadap independensi seorang akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Selain itu rendahnya fee juga sangat mempengaruhi kualitas dan independensi auditing. Padahal seorang akuntan publik diharapkan bekerja secara profesional. Artinya, bekerja sesuai dengan standar profesi. Tentu saja untuk bisa melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan standar auditing memerlukan biaya. Apalagi pekerjaan akuntan publik mulai dari prosedur pengujian, memeriksa fisik, konfirmasi, cek dokumen dan kunjungan kunjungan secara sampling ke kantor cabang. “Kegiatan itu memerlukan biaya yang harus di -cover fee itu yang di dalamnya termasuk keuntungan,” katanya. Agus juga menengarai adanya KAP yang menetapkan fee terlalu rendah. Akibatnya, KAP tersebut akan mengalami kesulitan untuk memenuhi standar prosedur auditing. Adanya KAP yang menetapkan fee rendah terungkap bila PPAJP melakukan pemeriksaan ke KAP dan dapat mengakses berapa fee yang ditetapkan. Hanya sayangnya, PPAJP Kementerian Keuangan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Sebab sebagai regulator, PPAJP tidak berwenang untuk mengatur fee. Hanya organisasi akuntan publik yang berhak untuk menetapkan fee yang wajar. Dalam pandangan Agus, maraknya fee yang tidak wajar disebabkan persaingan antar-KAP dalam menjaring klien. Apalagi profesi akuntan publik sangat dibutuhkan. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengajukan kredit ke bank, perusahaan tersebut harus diaudit terlebih dahulu. Jika tidak, kreditnya tidak akan cair. “Jadi betapa pentingnya peran akuntan publik,” katanya. Agus mengharapkan peran IAPI untuk bisa mengatur anggotanya. Dengan demikian tidak ada lagi saling menjatuhkan fee. Sebenarnya, lanjutnya, IAPI sudah mengatur acuan prosedur atau panduan menentukan fee. Kalau saja aturan tersebut diikuti anggotanya, para akuntan publik dapat menjaga kualitas dan independensi auditingnya. bw AGUSTUS 2012

51

11/19/2012 8:52:13 PM

INTERNASIONAL

Peserta diskusi berfoto bersama di depan gedung INTOSAI General Secretariat

INTOSAI TFSID Sepakati Perubahan Timetable Survei

P

ertemuan kedua INTOSAI Task Force on SAI’s Information Database (TFSID) digelar di Wina, Austria, pada 23 Agustus 2012. Pertemuan berlangsung di INTOSAI General Secretariat Rechnungshof. Adapun, pertemuan pertama berlangsung pada September 2011 di Meksiko. Pertemuan kali ini dihadiri oleh 12 peserta yang mewakili lima SAI,

52

AGUSTUS 2012

52 - 54 internasional.indd 52

INTOSAI General Secretariat, INTOSAI Development Initiatives (IDI) dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Delegasi BPK terdiri dari Novis Pramantyabudi, Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi Komputer dan Leni Dwihastuti, Kepala Sub Bagian Hubungan INTOSAI. Pada pertemuan kedua ini membahas tiga hal yaitu pertama,

pembahasan atas perkembangan konsep survei. Survei tersebut direncanakan oleh anggota TFSID untuk digunakan dalam perolehan data dan informasi SAI-SAI sesuai tujuan pembentukan kelompok kerja. Kedua, pembahasan perkembangan a user-friendly electronic tool, yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari tiap SAI serta menjadi media publikasi atas informasi tiap-tiap SAI kepada khalayak umum. Ketiga, mengidentifikasi upayaupaya yang tepat bagi kelompok kerja untuk menyampaikan informasi setiap kegiatan dan hasilhasilnya dalam upaya memperkuat dampak keberadaan database. Dalam kesempatan itu, wakil dari SAI Meksiko Benjamin Fuentes-

Warta BPK

11/6/2012 8:30:03 PM

INTERNASIONAL Castro menyampaikan beberapa informasi di antaranya mengenai SAI India, sebagai anggota baru TFSID, telah memberikan bantuan kepada TFSID untuk menciptakan halaman pada website KSC yang didedikasikan kepada TFSID. Website KSC, adalah media yang akan dijadikan tempat untuk mengupdate segala hal yang terkait dengan laporan-laporan TFSID termasuk revisi produk TFSID yang telah dibahas pada pertemuan kedua TFSID. Benjamin menjelaskan terkait dengan tugas kerjanya, TFSID telah melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja INTOSAI lain, yaitu Capacity Building Committee, IDI dan Working Group on Value and Benefits of SAIs. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi data yang dapat dijadikan sebagai bahan lingkup Informasi Database SAI dalam rangka meyakinkan banyak pihak bahwa proyek yang dilakukan oleh TFSID banyak bermanfaat untuk komunitas TFSID. Selain melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja INTOSAI lain, lanjutnya, TFSID juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional lain seperti The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait dengan MoU antara SAI Meksiko dengan OECD dalam hal pertukaran pengetahuan atas penggunaan informasi inovatif dan komunikasi teknologi untuk memfasilitasi transformasi dari statistik menjadi ilmu yang bermanfaat.

Data Kuesioner Pada pertemuan pertama TFSID di Meksiko tahun 2011, telah dilakukan pembahasan mengenai konsep kuesioner yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi SAI-SAI sesuai tujuan pembentukan kelompok kerja tersebut. Pada pertemuan kedua, SAI Meksiko mengusulkan 10 bagian

Warta BPK


tematik pada konsep tersebut, yaitu:  General and contact Information  Head of SAI  Legal Framework and Work Scope  SAI’s Organization  SAI’s Operation  International Cooperation  Capacity Building  SAI’s Capacities, Knowledge and Information Exchange  Transparency and Ethics, and  Public Relations, Communication and Outreach Benyamin meminta peserta pertemuan kedua TFSID untuk secara detil mendiskusikan dan menganalisa setiap paragrap dan setiap pertanyaan yang diajukan pada konsep survei tersebut. Dia menambahkan survei TFSID, nantinya akan secara periodik diselesaikan oleh seluruh anggota INTOSAI melalui perangkat elektronik sebagai dasar informasi database tiap-tiap SAI. Presentasi perangkat elektronik yang disampaikan pada saat pertemuan kedua juga meminta masukan dari peserta delegasi atau paling tidak memberikan masukan paling lambat 7 September 2012. Menurut dia, survei yang dilakukan secara online kemungkinan tidak akan memuaskan untuk memenuhi tujuan Kelompok Kerja TFSID. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menginformasikan kepada komunitas INTOSAI manfaat proyek TFSID. Benjamin menegaskan kegiatan Working Group on the Value and benefits tampaknya sesuai dengan upaya TFSID karena TFSID dapat memanfaatkan INTOSAI Guideline to Communicate and Promote the Value and Benefits of SAIs yang sedang disusun. Kerja sama dengan INTOSAI General Sekretariat, Jurnal INTOSAI, Working Group Regional serta Ketua-ketua Working Group INTOSAI juga perlu dilakukan untuk mendorong seluruh anggota

INTOSAI agar dapat menyelesaikan survei database secara tepat waktu. Terkait dengan sarana untuk informasi INTOSAI, dia menambahkan KSC Steering Committee dan INTOSAI Governing Board telah menyetujui proposal TFSID untuk mengembangkan Database Informasi SAI menjadi sarana untuk informasi INTOSAI. Untuk itu, TFSID juga telah bekerjasama dengan beberapa badan INTOSAI yaitu: • • • •

The Working Group on Environmental Auditing (WGEA) The Working Group on Public Debt (WGPD) The Performance Auditing Subcommittee (PAS) The CBC Subcommittee

Survei yang dilakukan secara online kemungkinan tidak akan memuaskan untuk memenuhi tujuan Kelompok Kerja TFSID. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menginformasikan kepada komunitas INT OSAI manfaat proyek TFSID.

AGUSTUS 2012

53

11/6/2012 8:30:03 PM

INTERNASIONAL Diskusi dan Analisa Peserta yang hadir pada saat pertemuan secara detail melakukan diskusi dan analisa atas 10 bagian tematik pada konsep survei TFSID. Salah satu presentasi Electronic Tool oleh Erwin Alberto Ramirez. Dia menjelaskan secara detail usulan piranti elektronik yang akan digunakan pada saat pengisian survei oleh tiap-tiap SAI yaitu pembuatan piranti elektronik, pembuatan design yang setara dengan website INTOSAI, kesiapan penggunaan lima bahasa INTOSAI, keterkaitan dengan proyek-proyek ICT lainnya serta kesiapan atas fungsi-fungsi terkait statistik. Menurut dia, perhatian penting yang patut diperhatikan adalah aksesibilitas dari Informasi SAI Database. Setiap SAI akan secara khusus diberikan password. Akan tetapi, untuk pencarian informasi melalui database tersebut, tiap SAI ataupun publik sama sekali tidak memerlukan password, kecuali untuk tematik bagian ke-8 “SAIs, Knowledge and Information Exchange”, dikarenakan tematik ini memiliki aksesibilitas hanya untuk komunitas INTOSAI saja. Pada dasarnya, password yang digunakan untuk melakukan akses Informasi SAI Database akan disamakan dengan password yang digunakan untuk mengakses website INTOSAI.

Rangkuman Kesepakatan Komentar dari anggota TFSID atas konsep survei disampaikan kepada SAI Meksiko pada 7 September 2012. Dengan mempertimbangkan hasil diskusi pertemuan, seluruh anggota setuju untuk menjadwal ulang timetable dan mengubah menjadi :

54

AGUSTUS 2012


Issue Questioner Hasil pertemuan

PIC Mexico

Tugas Dikirimkan kepada anggota TFSID untuk mendapat masukan atau perubahan pada versu survey yang sudah dirubah.

Mengirimkan laporan Perkembangan(seperti laporan dan slide presentasi selama meeting) kepada anggota TFSID Menyetujui perubahan versi survey termasuk modifikasi versi yang telah dirubah Mengirimkan hasil akhir survey kepada anggota TFSID

Questioner Hasil pertemuan Questioner Versi AKhir

Anggota TFSID

Pilot Test Permohonan

Mexico

Pilot Test Penyelesaian

Anggota TFSID

Questioner (Section 7 “Capacity Building”)

IDI

Questioner (Section 7 “Capacity Building”)

IDI

Revisi bagian ke-7 sesuai dengan IDI’s Stocktaking Report (2010).

Koordinasi dengan lembaga INTOSAI lain Kerjasana dengan OECD

Anggota TFSID

Koordinasi dengan lembaga INTOSAI yang terkait (SG, Goal Chairs, IDI& WGVBS).

Mexico

Anggota TFSID dan OECD

Laporan kepada KSC Steering Committee

South Africa

Laporan kepada INTOSAI Governing Board

Mexico

Meminta anggota TFSID untuk menyelesaikan paperbased questionnaire (pilot test) Mengirimkan kepada SAI Mexico paper-based questionnaire termasuk pengalaman, kesulitan dan rekomendasi-nya Meminta analisa untuk menghindari kesamaan antara the SAI Capacity Development Database dan SAIs’ Information Database.

Melanjutkan kerjasama terkait pembuatan, promosi dan penggunaan inovatif ICT untuk memfasilitasi transformasi dari sebuah statistik menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai anggota Task Force, SAI South Africa akan memuat informasi pada laporan tahunan KSC SC di Luxembourg. Menyampaikan laporan terakhir, versi akhir questionnaire (untuk persetujuan GB)

Deadline 4 September 2012

17 September 2012 28 September 2012 28 September 2012

19 October 2012 Mungkin saja Informasi SAI Database memuat informasi yang juga disampaikan pada the SAIs Capacity Development Database. Jika hal itu terjadi, studi ICT dapat dilakukan untuk mengindentifikasi hal tersebut 17 September 2012

September 25-26, 2012 Deadline pengumpulan KCS: October 24, 2012

Presentasi : November 20-21, 2012

Warta BPK

11/6/2012 8:30:03 PM

PANTAU

Lima Area Prioritas Pencegahan Korupsi Presiden menyatakan ada 10 area rawan praktek korupsi dalam roda pemerintahan, lima di antaranya akan menjadi prioritas pencegahan korupsi. Untuk penindakan akan dilakukan dengan tegas, tanpa pandang bulu.

Susilo Bambang Yudhoyono (Pesiden RI) di dampingi Boediono (Wakil Presiden RI).

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono seusai rapat terbatas di Kantor Pusat Kejaksaan Agung, menegaskan kelima area rawan korupsi yang akan jadi prioritas pencegahan tersebut adalah APBN dan APBD, pengadaan barang dan jasa, pajak, kepabean dan beacukai, serta pertambangan. Terkait dengan kasus-kasus korupsi pada area APBN dan APBD, Presiden SBY merasa prihatin dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan unsur

Warta BPK

55 - 56 pantau.indd 55

DPR, DPRD, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kasus penyimpangan dana APBN dan APBD ini harus sangat serius. Pencegahan diutamakan, tetapi bila sudah terjadi maka penindakan harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu. "Dalam 2 tahun terakhir ini masih terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR ataupun DPRD dengan unsur pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, ini saya jadikan prioritas pertama dari 10 hal yang disebut dengan area

yang rawan korupsi tadi. Utamakan pencegahan. Manakala telah terjadi, penindakan dengan tegas siapa pun, dari partai politik apa pun, dari daerah mana pun, apa pun profesinya, dan jabatannya," ujar Presiden SBY. Area kedua yang rawan korupsi adalah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Modus yang sering digunakan, lanjut Presiden, adalah penggelembungan atau mark up. Harga Rp1 miliar, tetapi negara disuruh membeli Rp2 miliar, misalnya. “Biasanya di-mark up. Harganya Rp1 miliar, kepada negara disuruh membeli Rp2 miliar misalnya. Itu masih ada kerawanan seperti itu. Dibagi-bagi, bagi mereka yang kongkalikong untuk melaksanakan mark up itu, termasuk melibatkan pengusaha yang me-mark upkan apa yang dibeli oleh negara,” ungkapnya. Area rawan korupsi ketiga adalah perpajakan. Perpajakan merupakan area ketiga yang rawan penyimpangan. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Walaupun kondisi ekonomi tidak dalam keadaan kritis namun perlu terus meningkatkan pertumbuhan secara terus-menerus. Salah satu sumbernya adalah sistem pelaksanaan perpajakan yang adil. SBY meminta jajaran penegak hukum untuk menyoroti kewajiban membayar pajak dan apa yang dikelola oleh para petugas pajak. “Saya meminta jajaran penegak hukum, sorotilah kewajiban membayar pajak, sekaligus apa yang dikelola oleh petugas pajak. Jangan sampai ada korupsi di dua-duanya,” tegasnya. Area rawan keempat, kepabeanan dan bea cukai. Dalam setiap kunjungan ke luar negeri, SBY sering memperbandingkan hitunghitungan kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara tertentu. AGUSTUS 2012

55

11/9/2012 8:25:45 PM

PANTAU Menurut negara lain, Indonesia surplus, sedangkan menurut Indonesia sendiri ternyata defisit. "Ini bisa terjadi kalau ada barang ke luar dari Indonesia tidak melalui pintu yang benar, atau ada penyimpangan, tidak tercatat, tidak masuk pada negara bea pajak dan cukai itu, kemudian sampailah ke negara yang lain," SBY menjelaskan. Adapun area kelima adalah pertambangan minyak dan gas. Area ini merupakan bidang penting bagi

yang harmonis satu sama lain. Perlu bekerjasama dalam arti menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena ketiganya sama-sama punya peranan penting. Tak perlu harus ada persaingan yang tidak sehat di antara ketiganya. Hal yang terpenting yang harus dijunjung ketiga aparat penegak hukum ini adalah menjalankan tugas secara profesional, serius, dan tuntas. Di sisi lain, Presiden SBY mengakui bahwa meskipun jajaran penegak

meskipun sudah dilaksanakan, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penanganan korupsi, tetapi perang melawan korupsi akan terjadi selamanya. Disinilah pentingnya sinergi positif antar aparat penegak hukum. “Di negara maju pun yang seolaholah sudah immune, ada juga kasuskasus korupsi, apalagi di Indonesia yang tengah mematangkan kehidupan demokrasi dan rule of lawnya,” ujarnya. and

Suasana Rakor di Kejaksaan Agung

Indonesia. Pasalnya, menjadi bidang kehidupan negara. Selain dibutuhkan di dalam negeri juga potensi penerimaan negara.

Sudah Disampaikan Presiden mengaku bahwa lima area rawan korupsi ini sudah disampaikannya kepada BPK, BPKP, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan secara tidak langsung kepada KPK. Tujuannya agar semua pihak benarbenar seia-sekata dan bekerja keras untuk mencegah terjadinya korupsi di lima area tadi. Dan kalau tetap terjadi, harus diambil tindakan yang semestinya. Perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi antar pihak-pihak yang berkepentingan, tak terkecuali para penegak hukum. Khusus untuk aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan KPK perlu menjaga hubungan

56

55 - 56 pantau.indd 56

AGUSTUS 2012

hukum telah melakukan reformasi, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Presiden meminta semua simpul untuk terus berbenah dan bergerak untuk melakukan penegakkan hukum. "Kita telah bekerja keras dan berupaya sekuat tenaga untuk menegakkan hukum di negeri tercinta ini, dan sayapun tahu sadara-saudara di jajaran kejaksaan dan kepolisian juga melakukan berbagai reformasi, peningkatan kinerja dan pembenahan di semua lini. Tapi kita harus jujur mengatakan bahwa penegakkan hukum ini masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Saya berharap semua simpul bergerak dan bekerja dengan tegas dan tidak pandang bulu," ungkap Presiden. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa

SBY meminta jajaran penegak hukum untuk menyoroti kewajiban membayar pajak dan apa yang dikelola oleh para petugas pajak. “Saya meminta jajaran penegak hukum, sorotilah kewajiban membayar pajak, sekaligus apa yang dikelola oleh petugas pajak. Jangan sampai ada korupsi di duaduanya,”`tegasnya. Warta BPK

11/9/2012 8:25:45 PM

HUKUM

Auditor BPK Jateng Berikan Keterangan Ahli

Suasana sidang saat Auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ana Sri Yuni memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.

A

uditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ana Sri Yuni memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini. Ketua Tim Senior pada Sub Auditorat Jawa Tengah IV BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini memberikan keterangan ahli pada

Warta BPK

57 - 65 hukum.indd 57

perkara dugaan tindak korupsi dalam pembayaran premi asuransi jiwa pimpinan dan Anggota DPRD serta pemberian bantuan kesejahteraan persiapan pensiun untuk DPRD. Perkara yang disidangkan ini bermula dari temuan BPK pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2003. Terdakwa yang disidangkan adalah mantan Bupati

Batang, berinisial BB. Temuan BPK tersebut didasarkan pada APBD setelah perubahan dan draf perhitungan APBD Tahun 2003, anggaran DPRD sebesar Rp4,24 miliar dan telah direalisasikan sebesar Rp4,06 miliar. Pemeriksaan atas APBD, Draf Perhitungan APBD, dan SPJ Pemegang Kas di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, diketahui AGUSTUS 2012

57

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM terdapat dua jenis pengeluaran untuk DPRD yang dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah, yaitu pembayaran premi asuransi dan pemberian bantuan kesejahteraan persiapan pensiun untuk DPRD, yang dianggarkan dan dibebankan pada Sekretariat Daerah rekening belanja Bagi-Hasil dan bantuan keuangan. Pada pengeluaran jenis pembayaran premi asuransi, dalam APBD Tahun Anggaran 2003 di satuan kerja Bagian Keuangan telah dianggarkan dan direalisasikan belanja untuk membayar premi asuransi sebesar Rp1,78 miliar. Nilai tersebut dikelompokkan pada Belanja Aparatur, kelompok Belanja Administrasi Umum, jenis Belanja Pegawai, obyek Belanja Gaji dan Tunjangan, uraian obyek Tunjangan Khusus dengan keterangan Asuransi, kode rekening 2.01.03.1.1.03.09. Pemeriksaan lebih lanjut atas DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja), DPASK (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) serta bukti pendukung lainnya, diketahui pengeluaran atas beban belanja tersebut diantaranya sebesar Rp189 juta dipergunakan untuk membayar Premi Asuransi Jiwa Ketua dan Anggota DPRD Batang sejumlah 54 orang. Pada program asuransi tersebut disamping asuransi jiwa yang memberikan perlindungan bagi peserta apabila meninggal dunia dan atau mendapat kecelakaan juga sebagai dana purna tugas atau tali asih. Program asuransi jiwa tersebut merupakan asuransi pribadi yang seharusnya tidak ditanggung oleh pemerintah. Pada pengeluaran jenis Pemberian Bantuan Kesejahteraan Persiapan Pensiun untuk DPRD, tahun Anggaran 2003 dalam APBD dan DASK setelah perubahan serta draf Perhitungan APBD pada Bagian Keuangan telah dianggarkan

58


AGUSTUS 2012

pemberian bantuan kesejahteraan persiapan pension kode rekening 2.01.0308.4.5.2 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp1,7 miliar, dan telah direalisasikan sebesar Rp1,7 miliar. Artinya realisasinya 100% tercapai. Pemeriksaan atas SPJ Pemegang Kas, diketahui bahwa realisasi penggunaan rekening tersebut di antaranya sebesar Rp1,225 juta untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, yang pelaksanaannya telah dibayarkan secara tunai pada tanggal 16 Agustus 2003 dengan nomor bukti pengeluaran 57 dan uraian Pemberian Bantuan.

Kerugian Daerah Atas temuan tersebut, jumlah indikasi kerugian daerah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Batang berdasarkan LHP BPK sebesar Rp189 juta. Dan, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan (Perhitungan APBD) Kabupaten Batang TA 2003 No 60/R/XIV.3/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 dalam temuan Pengeluaran DPRD sebesar Rp1,4 miliar dibebankan pada Pos Sekretariat Daerah. Permasalahan terjadi disebabkan karena adanya kebijakan Bupati dan DPRD yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku. Permasalahan dan kerugian yang terjadi diketahui berdasarkan penelusuran dokumen. Berdasarkan pemeriksaan diketahui beberapa pos pengeluaran dipergunakan untuk membiayai premi asuransi jiwa Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang berjumlah 54 orang. Pos-pos pengeluaran itu sendiri terdiri dari beban belanja aparatur, kelompok belanja administrasi umum, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, uraian objek tunjangan khusus dengan keterangan asuransi diantaranya sebesar Rp189 juta. Sementara pemeriksaan yang dilakukan atas DASK, DPASK dan SPJ serta bukti pendukung lainnya. and

Permasalahan dan kerugian yang terjadi diketahui berdasarkan penelusuran dokumen. Berdasarkan pemeriksaan diketahui beberapa pos pengeluaran pergunakan untuk membiayai premi asuransi jiwa Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang berjumlah 54 orang.

Warta BPK

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM

Korupsi Kian Jerat Hakim Tipikor Hakim Tipikor dipilih untuk memberantas korupsi. Ironisnya, dua hakim ad hoc yang seharusnya aktif memberantas korupsi justru ditangkap KPK lantaran menerima uang suap.

S

iang itu, Jumat 17 Agustus 2012, suasana di Pengadilan Negeri Semarang sangat sumringah. Gedung berlantai dua yang terletak di Jl. Siliwangi itu hampir seluruhnya dibalut hiasan bernuansa merah putih, guna menyambut hari HUT Kemerdekaan RI. Semua karyawan pengadilan dan para hakim diwajibkan masuk kantor guna mengikuti upacara yang digelar dihalaman gedung. Namun sungguh ironis. Di saat lagu kebangsaan Indonesia Raya masih melekat di telingga para Johan Budi peserta upacara, tiba-tiba saja terjadi peristiwa yang memalukan. Dua orang hakim disergap oleh sejumlah petugas dari KPK karena diindikasikan telibat kasus penyuapan. Hakim KM dan HK serta seseorang yang diduga sebagai pengantar uang suap, diciduk KPK. HK yang bertugas sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor di Pontianak dan KM juga hakim ad hoc bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang itu tentu menambah panjang daftar nama para hakim yang melakukan perbuatan tercela. Sebelumnya, KPK juga pernah menangkap tangan hakim Pengadilan

Warta BPK


Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim, dan hakim Syarifudin. Syarifudin, hakim pengawas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ditangkap penyidik KPK sesaat setelah menerima suap dari kurator Puguh Wirawan terkait dengan kepengurusan kepailitan PT Sky Camping Indonesia di rumahnya dengan barang bukti duit Rp250 juta dalam tiga amplop coklat yang dimasukkan ke tas merah. Dia divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Sementara sang penyuap, Puguh Wirawan ,

diganjar 3 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, KPK juga pernah membekuk hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari. Hakim Imas ditangkap karena menerima suap dari Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda. Mereka ditangkap sesaat setelah transaksi penyerahan uang Rp200 juta. “Penangkapan itu terjadi cukup cepat. Peristiwa itu terjadi ketika jajaran hakim dan karyawan PN Semarang mulai beranjak pulang seusai mengikuti upacara,” ujar Wakil Ketua PN Semarang, Ifa Sudewi. Ketika itu Ifa melihat KM masih di halaman PN Semarang. Bahkan dia sempat menyapa dan ngobrol sebentar di salah satu ruangan. "Ya hanya ngobrol biasa," katanya. Pada saat Ifa masih menunggu jemputan untuk mudik bersama keluarganya. Hakim karier di PN Semarang ini mengaku sama sekali tidak menyangka akan terjadi sesuatu. Hanya saja dia merasa aneh, sebab KM yang rumahnya tidak jauh dari PN Semarang justru tidak segera pulang. Padahal hakimhakim lainnya sudah pulang untuk persiapan menghadapi Lebaran yang hanya tinggal 2 hari. Tidak berselang lama, kata Ifa, KM kemudian berpamitan. Namun, dia tidak masuk ke mobilnya, tetapi masuk ke mobil warna silver yang parkirnya tidak jauh dari mobilnya. Di mobil itu hanya sekitar lima menit, lalu KM keluar membawa tas. Nah saat itulah KM ditangkap. Menurut Ifa, sekitar pukul 09.00 WIB petugas datang dengan tiga mobil dan mengenakan rompi serta memakai tanda pengenal sebagai anggota KPK. Selain KM, terdapat dua tersangka lain yang juga ditangkap KPK, yakni satu hakim ad hoc dari Pengadilan Tipikor Pontianak dan satunya diduga seorang pengusaha. Para tersangka kemudian dibawa ke AGUSTUS 2012

59

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan Semarang untuk diperiksa sebelum dibawa ke Jakarta. Sementara itu Humas KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Jakarta menerangkan, penangkapan dilakukan saat mobil Hakim HK dan Hakim KM berada di PN Semarang dan didatangi SD yang diutus membawa uang. "SD turun dan membawa tas kertas berisi uang ke mobil KM. Lalu dia pergi. Tim KPK dan MA segera menyerbu mobil dua hakim ad hoc yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara itu," kata Johan. Yang semakin memberatkan dalam kasus ini, lanjut Johan, kedua orang tersebut adalah hakim tipikor yang seharusnya aktif memberantas korupsi. "Selama ini KM dikenal sering memberikan vonis bebas dalam kasus korupsi yang ditangani. Adapun, peran HK yang jauh-jauh datang dari Pontianak masih didalami,” ujarnya. Humas KPK itu juga menambahkan para tersangka selama ini tengah diperiksa terkait dugaan penyuapan atas kasus korupsi perawatan mobil dinas dengan terdakwa Ketua DPRD nonaktif Kabupaten Grobogan yang saat ini masih ditangani oleh KM.

84 Hakim Bermasalah Mendengar adanya hakim yang dicokok KPK, Komisi Yudisial sontak mendesak Mahkamah Agung segera memberhentikan dua hakim ad hoc tersebut. "KY meminta MA memberhentikan sementara secepatnya hakim tersebut dan menghentikan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan per-UU-an," kata juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar. Asep mengatakan KY pun sudah memantau perilaku kedua hakim tersebut dan mengetahui bahwa keduanya memiliki etika yang tidak baik. Dari hasil pemantauan tersebut, KY sudah mengirimkan surat kepada MA dan meminta MA mengambil

60


AGUSTUS 2012

tindakan kepada beberapa hakim PN Tipikor Semarang. Dia menambahkan KY sebagai lembaga negara bekerja mengawasi hakim-hakim di Indonesia memberikan apresiasi kepada kerja KPK. "Kami sangat mengapresiasi kinerja KPK dan di sisi lain sangat menyesalkan masih ada oknum hakim ad hoc yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Oleh karena itu, KY meminta kejadian ini dijadikan pelajaran oleh lembaga peradilan untuk memperbaiki diri," ujarnya.

Asep Rahmat Fajar

Djoko Sarwoko, Ketua Muda Pidana Khusus MA, mengungkapkan kedua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang ditangkap KPK di Semarang adalah hakim yang memiliki prestasi buruk. Kedua hakim tersebut dicatat sering membebaskan tersangka tindak pidana korupsi. Penangkapan ini, menurutnya, menjadikan kredibilitas lembaga pengadilan buruk, padahal Tipikor sendiri dibentuk untuk menjadi pengadilan pelaku korupsi. "Jujur sekali saya terkejut karena HK adalah hakim Tipikor di Pontianak. HK ternyata juga ngobyek di Semarang. Sungguh memalukan, padahal MA sudah mewantiwanti melalui diktat agar hakim

jangan sekali-kali menerima suap," tambahnya. Namun Indonesia Corruption Watch (ICW) tampaknya tak heran. Sebab selama ini pihaknya telah mengendus adanya sejumlah hakim yang berperilaku buruk . Bahkan ICW mencatat ada 84 hakim tipikor di 14 Pengadilan Tipikor (tingkat provinsi) dinilai bermasalah, terutama pada hal yang menyangkut aspek integritas, kualitas, dan administratif. "Dalam beberapa bulan kami telah melakukan tracking terhadap hakim tipikor, kerja sama dengan mitra daerah. Dari catatan yang telah dirangkum, kami mendapatkan ada sejumlah persoalan yang terjadi di 14 Pengadilan Tipikor daerah menyangkut integritas, kualitas, dan administratif hakim tipikor," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho di Komisi Yudisial, Jakarta. Dia menguraikan dari aspek persoalan administratif, mayoritas para hakim tipikor belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Demikian pula dengan hakim ad hoc. Dia menjelaskan masih adanya hakim ad hoc yang berhubungan kental dengan partai politik karena kedudukannya sebagai bekas anggota DPRD. Selain itu, turut ditemukan juga ketidakjujuran, khususnya yang dilakukan salah satu hakim ad hoc ketika menyampaikan data kepada MA. Dari aspek kualitas, terangnya, ditemukan adanya ketidakcermatan hakim tipikor dalam mempelajari perkara. "Kalau hakim tidak berkualitas mudah kita lihat, kalau hakim yang tidak berintegritas putusannya juga tidak wajar. Indikasinya, hakim pasif di persidangan, tetapi aktif di luar persidangan, memang beda tipis antara faktor kualitas dan integritas," ujarnya. Sementara mengenai aspek integritas, lanjut Emerson, ada beberapa hakim tipikor yang patut

Warta BPK

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM diduga melanggar kode etik hakim dan pernah dilaporkan ke KY dan MA. Misalnya, ada seorang hakim yang sudah didemosi ke daerah terpencil, ada temuan hakim tipikor yang masih membuka praktik kepengacaraan, ada hakim karier yang bertemu pihak berperkara/pengacara, dan ada hakim karier masih menangani perkara nonkorupsi. "Ini membuka peluang adanya indikasi mafia peradilan yang menggurita masuk ke Pengadilan Tipikor daerah di mana hakim masih menemui pengacara, kongkalikong untuk membebaskan koruptor atau menjatuhkan vonis ringan," paparnya.

Diperketat Hakim dan Juru Bicara MK Akil Mochtar mengungkapkan syarat perekrutan hakim ad hoc harus diperketat, khususnya hakim ad hoc tipikor. Pasalnya, syarat menjadi hakim ad hoc belum sepenuhnya memuaskan, bahkan terbilang longgar sehingga hakim ad hoc tipikor terbukti jauh dari harapan masyarakat dalam menangani perkara korupsi. "Pada awalnya adanya hakim ad hoc tipikor ini kan untuk perbaiki peradilan umum. Artinya, ada ketidakpercayaan terhadap peradilan umum itu. Lalu direkrut hakim ad hoc dari unsur masyarakat. Ternyata rekrutmen dan syaratnya longgar, outputnya jadi tidak bagus. Oleh sebab itu syarat rekrutmen harus ketat," ujar Akil Mochtar di MK, belum lama ini. Dia menambahkan syaratnya perekrutan hakim ad hoc selama ini terlalu lunak. Hal tersebut, lanjutnya, rawan dimanfaatkan para pencari kerja. Para pencari kerja tersebut, terangnya, daripada menganggur lebih baik menjadi hakim ad hoc. Padahal, tujuan dari hakim ad hoc adalah untuk memperbaiki keadaan di peradilan umum. Hakim ad hoc tersebut, terang Akil, karena syarat yang asal-asalan malah tambah jeblok dan diperparah

Warta BPK


Emerson Juntho

oleh para hakim ad hoc nakal yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, menerima suap. "Soal hakim ad hoc tipikor itu kan sementara, cuma 5 tahun. Akhirnya kan bisa aja ada di pikiran, ya udah lah kalau ada perkara dimainin aja. Hasilnya ya seperti yang kemarin itu. Nah kalau setelah selesai jadi hakim ad hoc mereka semua bagaimana? Tidak ada tindak lanjutnya kan? Itulah sebenarnya muasal masalahnya," paparnya. Akil menjelaskan bahwa seleksi dari hakim ad hoc sendiri kurang transparan sehingga rawan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). KY, lanjutnya, harus dilibatkan dalam proses perekrutan meskipun biasanya hanya MA yang terlibat.

Akil Mochtar

Menurut dia, perlu adanya pelatihan teknis karena tidak ada bedanya antara hakim ad hoc dan hakim teknis. Hasil dari kedua hakim tersebut sama yaitu putusan dan tanggung jawabnya. Bak gayung bersambut, MA sepakat akan memperketat rekrutmen hakim ad hoc. Tujuannya, jangan sampai adalagi hakim ad hoc menerima suap, seperti yang diungkap KPK beberapa waktu lalu. Hakim ad hoc harus menjalankan fungsinya, memaksimalkan pemberian putusan hukum. Kepala Bagian Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menyatakan berbagai instansi akan dilibatkan dalam rekrutmen hakim. Antara lain KPK, Universitas Indonesia, dan lainnya. Dia menambahkan pihaknya tidak mudah untuk mengetahui integritas dan moral calon hakim ad hoc. Sebabnya, ujian hanya diselenggarakan dalam waktu singkat. Menurutnya, yang paling berharga adalah laporan masyarakat. Jika ada laporan masyarakat mengenai calon hakim tipikor maka hendaknya segera disampaikan kepada Mahkamah Agung. Nantinya laporan ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan seorang kandidat. Laporan masyarakat dinilainya harus sesuai dengan fakta sebenarnya. “Jangan sampai laporan tersebut palsu yang hanya dikeluarkan sekadar untuk membusukkan figur kandidat hakim ad hoc.” Ridwan menyatakan pihaknya bisa memilah antara laporan yang memang terbukti benar dan tidak. Seorang hakim ad hoc ada yang memang berawal dari keprihatinannya melihat penegakkan hukum. Ada juga yang memang mencari pekerjaan. "Yang terakhir ini biasanya berasal dari kalangan pemerhati atau praktisi hukum yang tidak terkenal," jelasnya. bd AGUSTUS 2012

61

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM

Peserta Pemilu 2014 Wajib Ikuti Verifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi menyangkut verifikasi peserta Pemilu 2014 dinilai cukup adil. Putusan tersebut membuat semua partai politik mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Mahfud MD

P

artai gurem akhirnya mendapatkan secercah keadilan dari MK. Pada Rabu (29/8) MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan gabungan sejumlah partai kecil terhadap Pasal 8 dan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Konsekuensinya, semua partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014, wajib mengikuti verifikasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gabungan partai gurem atau partai kecil ataupun baru yang mengajukan uji materi

62


AGUSTUS 2012

tersebut adalah PPN, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republika, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Patriot, PDS, PKPI, PPPI dan PPDI. "Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan," ujar Ketua MK Mahfud MD, dalam pembacaan amar putusan di aula sidang MK di Jakarta. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh parpol untuk mengikuti

pemilihan umum legislatif pada 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif pada 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi parpol ahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol baru dalam pemilihan umum legislatif 2009. Oleh karena itu, menurut kesepakatan majelis MK, tidak adil apabila parpol yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada 2009 tidak perlu diverifikasi ulang untuk dapat mengikuti pemilu 2014 sebagaimana partai politik baru. Sebaliknya parpol yang tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. Parliamentary threshold menurut MK, sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 Ayat (2), dan Pasal 202 Ayat (1) UU No 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah parpol peserta pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR. "Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, parpol baru tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan parpol lama atau jika satu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama," tegas Mahfud. Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi, MK menilai Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu Legislatif tidak memenuhi asas keadilan bagi parpol lama karena saat verifikasi menjadi peserta Pemilu 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi, sehingga tidak tepat jika parpol peserta Pemilu 2009 telah dinyatakan memenuhi syarat. Pada pemilihan umum

Warta BPK

11/6/2012 8:31:05 PM

HUKUM berikutnya (2014) diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika parpol bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan parpol peserta Pemilu 2009. Menurut MK, ketentuan itu tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi parpol yang mengikuti kontestan (Pemilu) yang sama. "Tidak adil apabila parpol yang telah lolos menjadi peserta Pemilu 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti Pemilu 2014 sebagaimana parpol baru. Sementara parpol yang tidak memenuhi Parliementary Threshold harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat," kata Fadlil Sumadi. Pada Pasal 208 UU No. Tahun 2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun ketentuan itu tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman dan berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah. Padahal, sangat dimungkinkan parpol yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, tetapi di daerah-daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, parpol itu memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah itu. Bahkan secara ekstrem dimungkinkan adanya parpol yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, tetapi menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya. Dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di

Warta BPK


Husni Kamil Malik

daerahnya. "Politik hukum sebagaimana ditentukan Pasal 208 UU No. Tahun 2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah," kata Fadlil. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan empat keputusan terkait hasil uji materi UU Pemilu di MK dengan nomor perkara putusan MK No. 52 tahun 2012. KPU dalam hal ini membuat perubahan atas peraturan KPU nomor 7 dan 8 tahun 2012. Menurut Ketua KPU Husni Kamil, KPU dalam memutuskan perubahan peraturan KPU nomor 7 dan 8, terlebih dahulu berkonsultasi dengan ketua komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. "Kita sudah sepakat untuk membuat empat poin perubahan dalam peraturan KPU nomor 7 tentang penjadwalan dan nomor 8 tentang verifikasi," ujarnya. Dia menjelaskan empat poin tersebut. Pertama, adalah sub tahapan pendaftaran dan verifikasi.

Pendaftaran sendiri berlangsung sampai 7 September 2012. Kedua, parpol yang dinyatakan terdaftar sampai 7 September 2012 wajib memenuhi 17 dokumen syarat verifikasi yang disiapkan KPU untuk dipenuhi. Ketiga, memenuhi azas keadilan dari putusan MK yaitu menambah jadwal untuk pendaftaran 7 September 2012 hingga 29 September 2012. Dengan demikian Parpol yang belum memenuhi 17 dokumen syarat verifikasi yang dipersyaratkan KPU dapat melakukan pelangkapan dokumen hingga tanggal 29 September 2012. "Semua partai politik yang mendaftar di KPU untuk mengikuti pemilu 2014 wajib memenuhi 17 dokumen yang menjadi syarat untuk verifikasi parpol. Sesuai hasil putusan MK, maka semua parpol harus menjalani tahapan verifikasi," pungkasnya. Keempat, adalah ketentuan terhadap keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol menurut AD/ART parpol yang berlaku secara nasional harus terpenuhi, apabila AGUSTUS 2012

63

11/6/2012 8:31:06 PM

HUKUM tidak terpenuhi maka parpol wajib membuat surat penjelasan mengenai alasan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut. "Poin nomor empat tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% jika ada parpol yang tidak memenuhi maka harus mengirim surat penjelasan ke KPU. Kalau tidak mengirim surat otomatis tidak lolos. Kalau sudah mengirim surat, dia tidak tersingkir dengan catatan alasannya mengenai ini (keterwakilan perempuan) akan diumumkan pada masyarakat," ungkapnya. Ida Budianti, anggota KPU, menjelaskan mengenai poin keempat tentang keterwakilan perempuan, parpol dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat, wajib memenuhi hal tersebut. Dia menegaskan yang perlu dipahami dari kebijakan keterwakilan perempuan tersebut adalah yang sebagaimana diatur dalam UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 dan pasal 20 UU nomor 2 tahun 2008 tentang parpol. "Dari UU yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, ada semangat dari pembuat UU untuk kesetaraan gender dan proses demokratis," tambah Ida.

memiliki kursi di parlemen atau tidak, untuk mengikuti verifikasi di KPU untuk jadi peserta Pemilu 2014. Idrus Marham mengungkapkan hasil sidang MK merupakan keputusan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga harus ditaati semua pihak. ”Untuk verifikasi ulang, seluruh partai harus mengikuti. Kami menaati, menghormati, dan menjalankan putusan MK,” katanya. Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, PAN menghormati dan melaksanakan keputusan MK. Tanpa menjadi prasyarat pemilu pun, program itu sudah menjadi bagian dari proses konsolidasi internal di

Tanggapan Partai Menanggapi putusan MK soal verifikasi, partai-partai yang memiliki kursi di parlemen menegaskan pihaknya siap untuk diverifikasi ulang sebagai peserta Pemilu 2014 oleh KPU. Selain siap memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, hal itu juga merupakan ketaatan terhadap putusan MK. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, dan Ketua Dewan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto, secara terpisah. Mereka menerima keputusan MK yang memerintahkan seluruh partai politik, baik lama maupun baru,

64


AGUSTUS 2012

Bima Arya Sugiarto

partai. ”Kami sudah siap,” katanya. Namun, Saan Mustopa mempertanyakan verifikasi yang diberlakukan untuk semua partai itu, terutama dilihat dari prinsip keadilan dan kesetaraan. ”Apakah akan disamakan partai baru dengan partai lama? Terlepas dari itu, kami siap untuk verifikasi. Infrastruktur partai kami sudah melebihi persyaratan verifikasi,” katanya. Sekjen PPP Muchammad Romahurmuziy menyambut baik putusan MK itu. PPP menyatakan siap menjalani verifikasi faktual terkait

persyaratan pendaftaran parpol peserta pemilu. Ia mengatakan, PPP tidak kesulitan menyediakan setengah juta kartu tanda anggota. ”PPP memiliki pemilih 5,7 juta suara pada Pemilu 2009,” kata Romahurmuziy. Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, konsolidasi yang dilakukan partainya sudah sampai tingkat desa. Ini membuat Gerindra yakin lolos verifikasi di KPU. Namun Muzani mengakui, ketentuan tentang harus ikut verifikasi membuat Gerindra punya pekerjaan tambahan, yaitu mendata kadernya berikut mengumpulkan identitas mereka dengan lebih cermat. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrowi mengaku partainya sudah mengantisipasi keputusan MK itu. Caranya yakni melakukan pembuatan kartu tanda anggota secara online. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan, putusan MK itu sejalan dengan pemikiran partainya. Tahap tersebut akan menjadi seleksi awal bagi parpol dalam kepesertaan pemilu. ”Itu juga akan menguji KPU agar teliti dan fair terhadap partai-partai yang akan ikut pemilu, memenuhi syarat atau tidak,” katanya. Bagi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN, Viva Yoga Mauladi, putusan MK itu sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi basis konstituen parpol dan menyusun strategi baru dalam hal pemenangan pemilu. Begitu juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan menilai, putusan MK tersebut sesuai desain penyederhanaan bagi penguatan sistem kepartaian. Namun, Saan Mustopa menyayangkan keputusan MK yang membatalkan pemberlakuan ambang batas 3,5% secara nasional (Pasal 208) dan menyatakan ambang batas 3,5% hanya berlaku untuk DPR. Artinya,

Warta BPK

11/6/2012 8:31:06 PM

HUKUM pemilu mendatang. "Keputusan ini membuat sebagian besar partai, tidak akan lolos verifikasi. Saya memprediksi maksimal hanya ada 15 partai politik yang akan ada di parlemen nantinya. Dan partai nasdem akan berada di urutan ke 10," tambahnya. Rofik mengungkapkan keputusan MK merupakan cermin dari kemampuan tim advokasi Partai NasDem. "Partai Nasdem telah menyiapkan semua persyaratan yang diamanatkan oleh UU, untuk menjadi sebuah partai poltik peserta pemilu. Bahkan, kami menyiapkan lebih dari yang yang diminta oleh UU," tuturnya. bd

Pramono Anung

ambang batas parlemen di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa 0%. Sistem itu bisa membuat komposisi DPRD diisi banyak partai dengan jumlah kursi sedikit. Sementara itu Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, keputusan MK sudah cukup adil bagi seluruh pihak, sebab dalam paripurna DPR yang membahas mengenai besaran ambang batas parlemen hampir seluruh fraksi mempermasalahkan besaran 3,5% diberlakukan secara nasional. "Dalam persoalan 3,5% beberapa fraksi usulkan hanya berlaku di nasional, tidak berlaku di daerah. Sebab, kalau itu terjadi potensi kekuatan daerah bisa terhapuskan," ujar Pramono. Namun, katanya, kenyataan dalam undang-undang sebelumnya terbukti ada tiga daerah di Jawa Timur yang dimenangkan partai politik yang tidak lolos PT nasional. Sehingga tidak adil kalau itu dihilangkan. Mengenai keputusan MK yang menyebutkan seluruh partai politik harus kembali melakukan verifikasi ulang di KPU Pramono juga

Warta BPK


menegaskan putusan itu merupakan langkah yang adil karena tidak ada perbedaan parpol lama atau baru. “Belum tentu parpol yang sudah eksis lolos PT, konsolidasinya lebih baik daripada parpol yang baru berdiri. Jadi ini merupakan langkah yang cukup adil. Sekarang tugas KPU untuk segera memfasilitasi," tuturnya. Pramono menambahkan putusan MK tersebut bukan menunjukkan bahwa produk undang-undang DPR cacat secara hukum. Sebab, tugas DPR dan MK jauh berbeda. "Kalau MK berpandangan berdasarkan konstitusi sehingga melihat dalam tataran yang lebih luas. DPR ini kan lembaga politik sehingga pengambilan keputusan ada tarik menarik politik. Apa yang jadi keputusan MK sudah kami duga," tandasnya. Sekjen Partai NasDem Ahmad Rofik menegaskan dikabulkannya uji materi, membuat semua parpol mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Baik partai yang sudah duduk di parlemen, maupun partai baru, harus bisa membuktikan kualitasnya sebelum bertarung di

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, keputusan MK sudah cukup adil bagi seluruh pihak, sebab dalam paripurna DPR yang membahas mengenai besaran ambang batas parlemen hampir seluruh fraksi mempermasalahkan besaran 3,5% diberlakukan secara nasional.

AGUSTUS 2012

65

11/6/2012 8:31:06 PM

BPK Padang Gandeng RS Optimalkan Layanan

Recommend Documents