BPK Beri Layanan Informasi

AGENDA

BPK Beri 1.078 Layanan Informasi

S

aat ini, masih adanya kesenjangan ekspektasi antara peminta informasi dengan informasi yang tersedia dalam laporan pemeriksaan, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpercayaan kepada BPK. Banyak masyarakat kurang memahami arti dari pemeriksaan keuangan. Menganggap, pemeriksaan selalu memiliki dampak atau aspek hukum. “Seolah-olah, kalau ada pemeriksaan, harus ada korban, padahal tidak demikian. Untuk itu, pemahaman mengenai informasi perlu kita samakan. Apa itu laporan pemeriksaan, apa informasinya dan apa keterbatasan laporan pemeriksaan,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, dalam seminar tentang Hak Atas Informasi

24

24 - 25 agenda.indd 24

MARET 2012

dengan tema Hak Untuk Tahu, Berjuang Untuk Tahu, di Jakarta, belum lama ini. BPK, lanjutnya, sangat mendorong keterbukaan informasi dalam rangka peningkatan transparansi. Dalam pelaksanaannya, BPK berpegang pada pasal 19 ayat 1 UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi : “Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Dan, ayat 2 : Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Serta, Prinsip pelaporan ke public (Principle 6 of INTOSAI Standards

of Suprime Audit Institutions—Principles of Transparancy and Accountability: Principles and Good Practice).” “Sebenarnya, BPK pernah memuat hasil pemeriksaannya di website BPK. Namun karena terjadinya penyalahgunaan, saat ini BPK membuat kebijakan, untuk mengendalikan permintaan informasi hasil pemeriksaan tersebut,” tegasnya. Beberapa hal dilakukan BPK terkait keterbukaan informasi, di antaranya membangun Pusat Informasi dan Komunikasi, yang akan melayani permintaan informasi para pemohon, complain informasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, BPK juga menyediakan tempat layanan yang mudah diakses tanpa harus melalui proses birokrasi

Warta BPK

5/10/2012 3:16:04 PM

AGENDA

perkantoran yang rumit, penyediaan computer dengan fasilitas internet, dan penyediaan ruang rapat dan diskusi. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Komunikasi Layanan Informasi BPK 2011, total pelayanan informasi yang diberikan sebanyak 1.078, dengan rincian permintaan informasi 605, pengaduan masyarakat 446, dan, complain informasi 27. Hal lainnya adalah publikasi meliputi website, majalan bulanan Warta BPK, leaflet dan buku-buku tentang BPK. Public Awareness Campaign meliputi talk show/special dialogues, iklan layanan masyarakat (advertorial), road show di antaranya BPK Goes to Campus/School dan seminar Hubungan Lembaga dan media meliputi pertemuan dengan stakeholders yakni BPK Mendengar dan Pertemuan konsultasi, konferensi pers. Media workshop dan siaran pers. Hasan mengatakan sejumlah tantangan dihadapi BPK terkait keterbukaan informasi. Seperti, masalah pemahaman informasi hasil pemeriksaan yang beragam, baik itu dari lembaga perwakilan, pihak terperiksa, media maupun LSM. Hal lainnya, penyalahgunaan informasi karena tidak ada pengendalian permohonan informasi, efisiensi dan efektivitas penyampaian

Warta BPK

24 - 25 agenda.indd 25

informasi. “Permintaan hard copy dibanding soft copy. Pengiriman via pos dibanding email,” jelasnya. Beberapa hal perlu dilakukan guna menghadapi tantangan dalam keterbukaan informasi. Yakni, peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang BPK dan hasil pemeriksaannya, intensifikasi dan ekstensifikasi penyampaian informasi, pengendalian permintaan informasi tanpa mengurangi kecepatan dan perubahan sifat informasi, serta, peningkatan kesadaran pemohon informasi atas

penyediaan informasi yang murah, efisien dan efektif. “Jadi, jika ada yang ingin meminta informasi terkait BPK dan apa yang ada di website belum cukup, silakan datang ke BPK. Bagian mana yang akan diminta, kami siap memberikan, yang penting indentitas jelas, tujuan anda jelas,” ujarnya. Selain Hasan Bisri, tampil sebagai pembicara dalam acara ini adalah Direktur Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo serta KIP India, Aruna Roy dan Sowmya Kidambi. Seminar ini diselenggarakan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat . Salah satu tujuan seminar adalah menyoroti pentingnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui interaksi dengan pakar KIP India diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran. Seminar ini juga dimaksudkan memperoleh masukan untuk menanggapi tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan Undangundang KIP. dr

MARET 2012

25

5/10/2012 3:16:05 PM

(warta bpk/rianto prawoto)

W A W A N C A R A

Pertemuan bilateral Ketua Commission of Audit (COA), Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan dengan ketua dan wakil ketua BPK RI.

“Kami Memiliki Tradisi Panjang Audit PBB’

K

etua SAI Filipina, Commission of Audit (COA), Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan berkunjung ke Indonesia, beberapa waktu lalu. Hubungan BPK RI dan COA sendiri sudah berlangsung lama. Pertengahan tahun lalu delegasi BPK yang waktu itu dipimpin oleh Anggota BPK Hasan Bisri, melakukan kunjungan ke Filipina. COA dikenal sebagai salah satu auditor eksternal PBB selama puluhan tahun. Berikut penuturan Maria Gracia kepada Warta BPK : Bagaimana struktur nasional Republik Filipina

26

MARET 2012

26- 33 wwc philipina.indd 26

Regarding the national structure of the Republic of the Philiphines, how is position of the COA? The COA is a constitutional commision, meaning that, by the constitution itself and it is an independent body, which is independent we see we have three main branches of the Government........ with the Executive, which is headed by the President; we have the Legislative, which is the Congress, Director of the Congress, the Senate, and the House of Representatives; and then the third body is the

Warta BPK

5/10/2012 3:16:32 PM

W A W A N C A R A

Warta BPK


Judiciary, which is headed by the Chief Justice..... And all of these Government branches are equal. So we do not belong to the Executive, not to the Judiciary and not to the Legislative. We exist separately from all of these three....And we are independent. Is it fully your board system? It is a commission....and there are three members of the commission. One is the Chairperson, which is my self....And two commissioners.. Who appoints them? The President. But we have to have to go through a confirmation by the Legislative...So, the President appoints....and the Legislative conforms it. We have to go through the process. So, the President cannot remove us once we are conformed. We can only be removed from the office by an impeachment. So what is the qualification to be appointed as a Commissioner or a Chairperson? It’s either that you are a lawyer or an accountant. I have been to be both, a lawyer and an accountant. And the Constitution also requires that always there should be a combination of lawyers and accountants. Is it an open annoucement? Or....the process is not open?


terkait dengan posisi COA? COA adalah sebuah komisi konstitusional, berarti komisi ini sesuai dengan konstitusi itu sendiri yang merupakan sebuah badan independen. Sebagaimana yang kita ketahui, kami memiliki tiga lembaga utama pemerintahan, dengan lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden. Kami memiliki lembaga legislatif, yaitu Kongres, Direktur Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga yang ketiga adalah Lembaga Yudisial, yang dipimpin oleh Chief Justice. Semua lembaga utama pemerintahan ini bersifat setara. Jadi, kami bukan milik lembaga eksekutif, bukan milik lembaga yudisial, dan bukan milik lembaga legislatif. Kami berada terpisah dari ketiga lembaga ini. Kami bersifat independen. Apakah sistem lembaga Anda sepenuhnya seperti itu? COA adalah sebuah komisi. Dan ada tiga anggota komisi. Satu sebagai Ketua Komisi, yaitu saya sendiri, dan dua sebagai Anggota Komisi. Siapa yang menunjuk mereka? Presiden. Namun, kami harus melalui pengesahan yang dilakukan oleh legislatif. Jadi, Presiden yang menunjuk dan legislatif yang mengesahkan. Kami harus melalui proses tersebut. Jadi, Presiden tidak dapat memberhentikan kami begitu kami disahkan. Kami hanya dapat diberhentikan melalui pemakzulan. Bagaimana kualifikasi untuk dapat ditunjuk sebagai seorang Anggota Komisi atau seorang Ketua Komisi? Anda harus merupakan seorang pengacara atau seorang akuntan. Saya pernah menjadi keduanya, yaitu menjadi seorang pengacara dan seorang akuntan. Dan konstitusi juga mewajibkan agar selalu ada kombinasi antara pengacara dan akuntan. Apakah kualifikasi ini merupakan pengumuman yang terbuka? Atau proses tersebut tidak terbuka? Biasanya, Presiden yang memutuskan untuk menunjuk. Jadi, pada Komisi yang sekarang, hanya ada satu pengacara, yaitu saya, dan dua yang lainnya adalah akuntan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada tiga orang akuntan dan seorang pengacara karena saya keduanya. Siapa yang mengesahkan anggaran COA? Anggaran disahkan oleh eksekutif, yaitu Departemen Anggaran dan Manajemen. Apa sebenarnya yang menjadi tugas utama COA? Tugas utama Komisi ini adalah untuk mengaudit dan menangani semua rekening dan properti pemerintah dan penggunaan pendapatan

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, menyambut kedatangan Ketua COA Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan

It’s usually....It’s the President making the choice.... to appoint. So, in the present Comission, there is only one lawyer, that is me....and the two others are accountants. So, let’s say there are three accountants

MARET 2012

27

5/10/2012 3:16:34 PM

W A W A N C A R A pemerintah. Baik pemerintah nasional maupun pemerintah lokal. Kami bukan negara dengan sistem federal, kami adalah sebuah pemerintahan kesatuan. Jadi, kami memiliki pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Kami mengaudit semuanya termasuk perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Bagaimana dengan bank sentral dan parlemen? Kami juga mengaudit bank sentral dan parlemen. Keduanya. Berapa jumlah auditor yang Anda miliki? Kami memiliki 8.500 pegawai dan sekitar 5.000 di antaranya adalah auditor. Siapa yang mengaudit laporan keuangan Anda? Kami memiliki seorang auditor, juga berasal dari Commission of Audit (COA) yang ditunjuk dan bersikap independen terhadap kami. Jadi,.auditor tersebut yang menerima. Dan kami juga membuat laporan audit yang disampaikan ke parlemen dan laporan ini dapat diakses oleh siapa pun yang ingin melihat. Bagaimana dengan peer review? Menurut saya, kami pernah melakukan peer review sebelumnya. Namun, kami sedang menyiapkan peer review dan sebenarnya saya telah melakukan berbagai diskusi mengenai peer review yang akan dilakukan, yang saya harap dapat terlaksana tahun ini. Saya pikir kami sedang mempertimbangkan Selandia Baru atau beberapa SAI lainnya untuk melakukan peer review dengan kami. Apakah dimungkinkan di dalam peraturan negara Anda untuk melakukan peer review dengan SAI lainnya? Ya Mengenai aturan COA dalam pemberantasan korupsi, bagaimana hubungan Anda dengan lembaga ombudsman? Karena kami adalah auditor, kami berada di ujung terdepan yang mengungkapkan penggunaan rekening publik yang boros, tidak beres, ilegal, berlebihan, tidak wajar. Jadi, jika tugas ini diperintahkan, kemudian kami menemukan bahwa ada sesuatu pembayaran yang tidak patut dan ilegal, kami mendokumentasinya sebagai bagian dari proses audit kami. Kami menyerahkan hasil temuan kami kepada Lembaga Ombudsman dengan rekomendasi pengajuan gugatan tindak pidana yang diperlukan terhadap pegawai pemerintah dan pihak-pihak resmi yang terlibat. Itu dari sisi tindak pidana. Namun, kami juga mempunyai aspek perdata terhadap hal itu. Jika kami menemukan bahwa hal tersebut bukan benar-benar merupakan tindak pidana, terkadang terjadi bahwa ada

28

MARET 2012


and one lawyer...because I am both. And then regarding the budget....Who endorses the budget? The budget is endorsed by the Executive....the Department of Budget and Management. What is actually the main minded of the COA? Audit....What kinds of audit of the COA? The main minded of the Commission is to audit and settle all Government’s accounts and property ..... and the revenue use of the Government....So...that’s the main minded of the COA. We are not a federal system, we are a unitary government. So, we have the national government and the local governments..... and we audit all of that... including Governmentowned or controlled corporations. How about the Central Bank and parleiment?

Ketua BPK RI menyampaikan paparan tentang BPK dan tantangannya kepada Ketua COA Filipina.

We also audit the Central Bank, and Parleiment. Both. How many auditors do you have? We have 8,500 people....And about 5,000 of that to be auditors And regarding your accountability, who audits your financial statement? We have an auditor.... also from the Commission of Audit....who is designated and stands independent to us. So, she....the auditor welcomes....And we also make an audit report which is submitted to the Parliament and it is accessible to anyone who wants to see. How about the peer review? I don’t think that we have had the peer review before....But we are working on a peer review...and.... in fact I have been on discussions about the coming peer review, which I hope will happen this year. ...And I think that we are looking at New Zealand or some other SAIs to do a peer review of us.

Warta BPK

5/10/2012 3:16:36 PM

W A W A N C A R A suatu discollection tetapi tidak mesti , tidak selalu merupakan tindak pidana. Jadi, untuk pelanggaran–pelanggaran semacam itu kami memiliki kewenangan kami sendiri untuk melarang pencairan dana. Oleh karena itu, kami meminta pihak-pihak yang terlibat untuk mengembalikan kepada pemerintah uang yang dilarang tersebut. Kadangkala, jika kami menemukan bahwa konsepsi khusus atau sebuah proyek tidak sesuai dengan UU, kami menangguhkannya. Jadi kami melakukan penangguhan dan meminta lembaga tersebut untuk memperbaikinya. Dan jika tidak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu, bisa langsung ke proses pelarangan. Sanksi lain yang dapat kami berikan adalah

Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan menyampaikan maksud dan tujuannya ke BPK.

apabila, misalnya, sebuah pendapatan yang tidak ditagih oleh pemerintah, kemudian kami mengeluarkan pelarangan pengeluaran dan itu berarti orang yang seharusnya melakukan penagihan untuk pemerintah wajib membayar kepada pemerintah atas kegagalannya melakukan penagihan. Apakah Anda juga melakukan financial audit? Kami melakukan financial audit, performance audit, value for money audit. Kami banyak melakukan front audit. Kami memiliki apa yang kami namakan government wide audit yang biasanya terjadi ketika transaksi atau proyek khusus melibatkan beberapa lembaga pemerintah. Kami hanya harus memulai kembali atau mengaudit ulang. Jika rujukan tersebut adalah untuk mengaudit tarif yang telah ditentukan sebelumnya oleh perseroan, contoh, tarif air. Apakah Anda memiliki standar pelaksanaan audit sendiri atau menerapkan standar internasional? Kami menerapkan keduanya. Kami memiliki

Warta BPK


Is it okay in the regulation of your country to make a peer review with the other SAIs? Yes And then regarding the rules of COA in combating corruption, what’s your relation with the Ombudsman? Well...the COA, since we are the auditors, we are the front liner...so to speak in uncovering, wasteful, irregular, illegal, extravagant, improper use of public accounts. So if this course is ordered, then we find that there is such a thing.... you know... an improper and illegal disbursement.....then we document it as part of our audit process.... and we refer our findings to the Ombudsman with the recommendation to file the necessary criminal charges against public employees and official parties involved. That is on the criminal side. But we do also have the civil aspect to that....If we find that it is not exactly a criminal offence, it’s sometimes it happens that there is a discollection but it shouldn’t to be ....but not necessarily of such .... that it belongs to a crime. So in those offences we have our own power to disallow the disbursement. So we ask the parties involved to reverse the Government for the money that is disallowed.... And sometimes if we find that particular conception..... or....or.... a project is not in accordance with law, we suspend it......so we issue suspension........ and we ask the agency to rectify. And if that is not get rectified in a certain period of time, then that can right to a disallowance. The other sanction that we can impose is if it is, for an example, a revenue that was not collected by the Government, then we issue of no discharge ......And by that is meant the person who was supposed to collect money for the government should pay the Government for what he or she failed to collect. Do you do also financial audit? We do financial audit...we do performance audit....value for money audit....we do a lot of front audit....and we have what we call the government wide audit.....which usually happens when particular transactions or projects involved several government agencies ....and we have to just reinstitute or re-audit .............. if such reference is to audit the rates prescribed by liability companies, for example, water rates... Do you have your own auditing standard or you use or play the international standards? Well, we both ....we do play both.....we have the audit standards, IAS (International Audit Standards) , the first SAI’s guidance we should follow. And we also, of course, follow our own national audit standard.

MARET 2012

29

5/10/2012 3:16:37 PM

W A W A N C A R A

30

MARET 2012


How effective is your recommendation to be followed by MPGs? They have to follow our recommendations. And every year, we check on them, what they have..... so we report if they have complied or they have not complied. And we keep following on that. What happened if some entities did not follow up your recommendation? Well, if they did not follow us up, it depends ....if that such as grafity.....that..... we distort their financial statement.... probably in the next audit, they will get the first [not clear], the first opinion from us.....and that’s not good for them. And regarding value for money audits, do you....I mean, do you measure or assess the indicators of key national indicators?


standar audit, IAS (Standar Audit Internasional), pedoman pertama bagi SAI yang harus kami ikuti. Dan kami tentu saja juga mengikuti standar audit nasional kami sendiri Seberapa efektif rekomendasi Anda diikuti oleh MPG? Mereka harus mengikuti rekomendasi dari kami. Dan setiap tahun, kami melakukan pemeriksaan terhadap mereka, apa yang mereka miliki. Jadi, kami melaporkan apakah mereka telah mematuhi atau tidak mematuhi. Dan kami terus memantaunya. Bagaimana jika sebagian entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi Anda? Jika mereka tidak menindaklanjuti, tergantung. Sama seperti grafiti, kami mengubah laporan keuangan mereka. Ini tidak bagus bagi mereka. Dan mengenai value for money audit, apakah Anda mengukur atau menilai indikator dari indikator nasional utama? Ya Apakah Anda juga memberikan rekomendasi mengenai bagaimana memperbaiki kinerja mereka terkait dengan efisiensi? efektifitas? Ya Efektifitas yang seperti apa? Karena kami memiliki manajemen efektifitas atau program efektifitas. Bisa keduanya, tergantung pada jenis temuan yang ada pada kami, observasi audit, yang menjadi isu. Anda tahu, kami memiliki kewenangan yang sangat luas dalam membuat rekomendasi. Jadi bisa apa saja. Bagaimana Anda mengembangkan rencana audit? Maksud saya, objek-objek apa saja yang Anda audit untuk tahun ini, Bagaimana Anda mengembangkan rencana tersebut? Organisasi kami terbagi menjadi beberapa sektor. Kami memiliki beberapa sektor pemerintah nasional, sektor pemerintah lokal, dan kemudian kami memiliki juga direktur regional di tingkat regional. Setiap tahun, para direktur dilibatkan bersama-sama dengan para direktur yang menyiapkan dan setuju dengan rencana audit. Bagaimana dengan struktur organisasinya? Kami memiliki Ketua Komisi dan dibantu oleh dua Anggota Komisi. Kemudian kami memiliki Asisten Anggota Komisi, selanjutnya kami memiliki beberapa direktur, wakil direktur dan direktur regional. Kami juga mempunyai kelompok-kelompok audit. Apakah ada pemisahan antara unit audit dan unit pendukung? Unit audit dan departemen audit yang bertanggung jawab atas sektor audit dan

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, memberikan kenang-kenangan kepada ketua COA Filipina.

Yes And (do) you give some like a report? Yes And then, do you give also recommendations on how to improve their performance in terms of effeciency? effectiveness? Yes What kind of effectiveness? Because we have management of effectiveness or program of effectiveness. It could be both.....depends [not clear], depends on the kinds of findings we have, the audit observation, the issue one And how to develop your audit plan? I mean which objects do you audit for this year....and how do you develop the plan? We are.....our organization is divided into sectors, so we have the national government sectors, the

Warta BPK

5/10/2012 3:16:39 PM

W A W A N C A R A kemudian juga unit pendukung seperti SDM, keuangan. Kami memiliki bagian administrasi yang bertanggung jawab atas SDM. Kami juga mempunyai bagian perencanaan dan keuangan. Kami memiliki bagian pelatihan untuk pengembangan profesional. Bagaimana Anda mengembangkan peran internasional termasuk menjadi auditor eksternal di PBB? Kami memiliki tradisi panjang dalam mengaudit PBB. PBB merupakan sebuah lembaga khusus. Menurut saya, kami adalah auditor PBB sendiri selama hampir 12 sampai 19 tahun. Kami melakukannya hingga 2008, pada saat China menjadi auditor PBB. Dan sekarang ini, kami juga adalah auditor Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Kebudayaan. Namun, sebelum itu kami juga merupakan auditor banyak organisasi PBB lainnya seperti UNICEF, beberapa lembaga khusus. Jadi, yang terjadi adalah bahwa menurut saya, setiap 3 tahun PBB atau lembaga khusus mengeluarkan pengumuman pendaftaran untuk mencari auditor eksternal. Dan kami mendaftarkan orang kami. Apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi auditor Internasional? Yang pasti, kita harus sangat cakap. Sebagaimana yang Anda tahu, kita harus sangat memahami Standar Audit Internasional, Standar Akunting Internasional. Dan saat ini, di PBB, boleh jadi untuk IPSAS (Standar Akunting Internasional Sektor Publik). Jadi kita harus mengetahui apa itu IPSAS agar dapat mengaudit lembaga-lembaga ini. Kita benar-benar bekerja dengan serius untuk itu semua. Jadi, dapat saya katakan bahwa kami telah cukup beradaptasi dengan IPSAS untuk terus melatih diri kita sendiri. Jadi ini merupakan pengembangan profesional yang terus menerus. Dan menurut saya, merupakan keuntungan yang sangat besar bahwa kami berbicara dalam bahasa Inggris. Para auditor kami berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga ketika mereka berada di luar sana, mereka bahkan dapat menangani sendiri masalah bahasa tersebut. Kami memiliki sebuah pool yang terdiri dari sekitar dua ratus auditor yang sangat terlatih dengan pelatihan sangat khusus untuk menangani pemakzulan audit Internasional. Dan setiap tahun, kami membukanya bagi mereka yang ingin dan tertarik melalui ujian-ujian yang kompetitif dan mereka yang kemungkinan memperoleh pelatihan lebih lanjut. Jadi, mereka semua dalam posisi stand by. Tiap

Warta BPK


But we do also have the civil aspect to that....If we find that it is not exactly a criminal offence, it’s sometimes it happens that there is a discollection but it shouldn’t to be ....but not necessarily of such...that it belongs to a crime. local government sectors, .... government sectors, and then we have also the regional directors at the regional level. And every year, the directors are involved ....the sectors are involved together with the directors which count and agree on .... to audit plan..... to audit focus.... What is the structure organization? Well, the structure is we have the chairperson and assisted by two commissioners........ and then after that we have assistant commissioners......... and then we have directors, the vices directors .....and regional directors..... and we then have the audit groups.. Do you have separation between the audit units and the supporting units? Yes...we have the administration sector which is in charged of human resources....and then we also have the planning and financial sector which is in charged of ........... and then we have the training sector for professional development... How to develop participating in the International activities? For example for the external auditors of the UN bodies. We have a long tradition of auditing the United Nations ....and the United Nations is a specialized agency....I think that we were auditors of the United Nations itself for almost twelve to nineteen years.. And we were up to 2008, when China became the auditor of the United Nations. And we also are the auditors now of World Health Organization and the .... Culture Organization, but before that..... we were also the auditor of a lot of other UN’s such as UNICEF, the specialized agencies...Well, what happens is that I think that every three years the United Nations or the specialized agency come out with an announcement that the soliciting beds for the engagement of external auditor. And we do put in our bed . What is the most important thing should be

MARET 2012

31

5/10/2012 3:16:39 PM

W A W A N C A R A kali kami membutuhkan pegawai untuk audit Internasional, maka kami mengambilnya dari pool ini. Dan layanan tersebut juga mempunyai suatu insentif bagi para auditor kami. Upah auditor di Filipina tidaklah terlalu bagus. Kami dibayar persis seperti pegawai pemerintah lainnya, kami memiliki UU standar gaji. Jadi, meskipun sulit dan rumitnya pekerjaan auditor, kami tidak mendapatkan insentif khusus. Kami percaya bahwa jika mendapatkan semacam eksposur diangkat sebagai pegawai oleh PBB,untuk keunggulan semacam itu. Apakah mungkin bagi auditor Anda untuk berpartisipasi dalam pelatihan untuk unit khusus

Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan meninjau command center BPK.

bagi masyarakat Internasional? Sejauh yang saya ketahui, kami belum membuka pelatihan semacam itu untuk pihak luar. Namun, saya tahu pasti bahwa kami pernah mengadakan, contohnya, pelatihan untuk China yang sekarang adalah auditor PBB. Jadi ketika mereka terpilih, kami mengadakan pelatihan khusus untuk mereka berdasarkan permintaan mereka. Kami melatih beberapa auditor mereka untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Korea juga pernah meminta kami untuk melatih mereka sekitar bulan Desember. Namun, menurut saya, mereka merupakan bagian dari pengawasan audit Internasional OECD. Jadi, mereka juga memenuhi wawasan semacam itu. kami masih memiliki komitmen satu sama lain untuk saling membantu. Bagaimana kesan Anda terhadap kunjungan ini? Saya benar-benar terkesan. Saya gunakan istilah luar biasa, yang berarti sesuatu yang juga ingin saya lihat di COA. Saya akan mengatakan Anda mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa. Dan

32

MARET 2012


prepared as an International auditor? Well, that would be exactly..... we have to be very competent......you know....and we have to have very good knowledge of International Audit Standards, International Accounting Standards. And today, in the United Nations, they may be .... for IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). So we have to know what that is to be able to audit these agencies.....And we are actually keeping our breath of all of that..... So I would say that we have quitely adapted of the IPSAS to continue to train ourselves ....and to get better and better....at the IPSAS.....Yes..... So it’s a continuing professional development. And I think it is also a very big advantage that we speak English....Our editors speak English, so when they are out there, they can handle the words even by their own .....we have a pool of about two hundred..... highly trained..... auditors... two hundred auditors who are very trained in a very special way to handle International audit impeachments. And every year, we open it up for those who summit and interested by competitive exams and those might get futher trained. So they all stand by....Whenever we need employees for International audits, then we get from this pool . And that service also has an incentive for our auditors.........for them.... to be professional ......... who really did their job serriously . It’s like a reward. Auditors in the Philipines are not well paid. We are paid just like any other government employees, we have a salary standardization law. So, inspite of the difficult and delicate nature of the job of an auditor, we don’t get any special incentive. We believe that.... you know...... if we get that kind of exposure.....being employed by the UN .....you know....they .... for that kinds of excellence.... Is it possible for your auditors to participate in the trainings for special units for the International? We have not opened, as far as I know, that kinds of training for the outsiders. But I do know that we conducted, for example, the training for China..... the China is the .... is now the auditor of the UN, and so when they got the engagement, we did a special training for them over they request, so we trained their auditors for that kinds of work. Korea also asked us to train them sometime in December, but December was so thight.... so many things were going on........ so we weren’t able to help them out..... But I think that they were ....because I think that they are part of the International audit oversight of the OECD.....So they also meet the kinds of an insight .... on how to conduct International audits. But we help.... you know..... as the Korea is a friend of the Philipines........and we have a standing commitment to

Warta BPK

5/10/2012 3:16:41 PM

W A W A N C A R A I would also thank that the ASEANSAI..... because we have the knowledge sharing community.... the training community....so it’s not only appoint between the Philipines and Indonesia which usually helping each others, but all members of the ASEANSAI....the ten SAIs in the region, very well benefit from whenever strength we made in respect of what we have. kantornya sangat menakjubkan, fasilitasnya sangat mengesankan. Kami telah mengunjungi Pusat Pelatihan tadi sore, dan kami juga memiliki pusat pengembangan profesional sendiri. Menurut saya, kami telah mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap tempat itu. Banyak staf BPK Indonesia yang telah datang kepada kami untuk memperoleh pelatihan. Saya hanya dapat berharap kami memiliki fasilitas sebaik yang Anda miliki. Bagaimana menurut Anda kerja sama di masa depan antara BPK dan COA? Terkait dengan pertukaran auditor atau peserta pelatihan. Itu sesuatu yang saya inginkan. Saya harap kita dapat mengadakan semacam kesepahaman, kesepakatan, di bidang ini, khususnya e-audit, audit lingkungan. Kami baru pada langkah awal untuk itu. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih bahwa ASEANSAI karena kita memiliki komunitas untuk berbagi pengetahuan, komunitas pelatihan. Jadi tidak hanya menunjuk antara Filipina dan Indonesia yang biasanya saling membantu satu sama lain, tetapi semua anggota ASEANSAI. Manfaat yang sangat bagus dari kekuatan apa pun yang kami buat terkait dengan apa yang kami miliki. Saya juga perlu memberikan ucapan selamat kepada Bapak Poernomo atas kepemimpinannya yang luar biasa, visi, dan untuk dedikasi Indonesia. Juga untuk dukungan Anda semua dalam segal hal yang telah kita lakukan bersama.

Warta BPK


each others that we would help them with their requirements as in line with their schedule what is your impression regarding this visit? Ooh....We are very impressed .........I have been very impressed....I would use the terms of incredible.....meaning.... something that I would like to see in the Commission of Audit as well..... There is so much....hm....hm.....it’s a world class, I would say.... You have a very... very .... facilities.... And the office is very impressive...The facilities are very impressive....We went to the Training Center this afternoon, and while we do have our own professional development center.... And I think that we have been doing good job of it, because we also......a lot of the staffs of the SAI of Indonesia who have been coming to us for training.....who have been joining our training courses..... and lately we went to the .... I brought six trainers there..... and they conducted a two-week training on .... because that was our approach...... and I think that we are very good in that area. I can only wish that we have facilities as good as yours...Because we don’t have an eight hundred seaters... a kind of auditorium...We have dormintories..... but I think that are with simple rooms.... not as well appointed as the dormitories you have....And then, we don’t have as many computers there.... I don’t think that we have computers alot at this time. We are still building capacity ....But every weekend, I think that we just making the best of it. What do you think for the future the cooperation between the BPK and the COA? That is something that I would like to....Yes...and I hope that we would be able to come up with some kind of an understanding, an agreement, very soon... in this area.... particularly e-audit, environtment audit...we are just at the beginning to do that...I would also thank that the ASEANSAI..... because we have the knowledge sharing community.... the training community....so it’s not only appoint between the Philipines and Indonesia which usually helping each others, but all members of the ASEANSAI....the ten SAIs in the region, very well benefit from whenever strength we made in respect of what we have....And I would like to .... the commitment of the Philipines ...commitment and support....and participation in all of these .... of the ASEANSAI. I must also congratulate Mr. Purnomo again for his wonderful leadership, for his vision, and for the dedication of Indonesia, for your support in all of the things we have been doing together.

MARET 2012

33

5/10/2012 3:16:41 PM

ANTAR LEMBAGA

‘Beri Sanksi Daerah yang Beropini Buruk’ DPD meminta pemerintah bersikap tegas terhadap daerah yang mendapat opini buruk dari BPK. Sanksi perlu diberikan bagi penerima opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Farouk Muhammad

J

adi pemerintah jangan hanya memberi penghargaan kepada daerah yang memperoleh opini WTP, tetapi juga harus tegas memberi sanksi bagi yang memperoleh

34

MARET 2012

34 - 37 antar lembaga.indd 34

penilaian buruk. Demikian terungkap dalam laporan Rekomendasi DPD tentang Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

di Daerah, yang disampaikan dalam sidang paripurna DPD, baru-baru ini. Dalam bundel rekomendasi setebal 90 halaman itu, terungkap banyak hal menyangkut permasalahan pengelolaan keuangan negara di daerah dan pengawasannya. Laporan itu didapat dari hasil kunjungan kerja, rangkaian kegiatan seminar dan lokakarya yang diselenggarakan DPD. Selama 5 tahun terakhir, pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah menghasilkan opini, yang secara umum semakin meningkat. Sisi manfaat pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan pemda, membuat dukungan terhadap upaya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilakukan secara serius, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji kembali terkait dengan opini BPK terhadap laporan keuangan. Sampai saat ini, ungkap Panitia Akuntan Publik (PAP) DPD yang diketuai Farouk Muhammad, pemda yang memperoleh opini buruk dari BPK terhadap laporan keuangan, tidak dikenai sanksi oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah yang memperoleh opini WTP, termasuk di antaranya, penghargaan secara finansial. Hal ini mengakibatkan daerah yang merasa berat untuk memperoleh opini WTP, cenderung akan menyerah dan menyusun laporan keuangan secara minimalis. Berbeda jika pemerintah dengan tegas memberi sanksi terhadap daerah-daerah yang mendapat opini TW atau TMP, pemda akan berusaha lebih keras untuk memperoleh opini WTP. Memang, untuk memperoleh opini WTP, tidak mudah. Oleh karena itu, masih ada pejabat daerah yang berusaha menyuap auditor demi mendapat opini WTP. Ini merupakan

Warta BPK

5/10/2012 3:17:06 PM

ANTAR LEMBAGA godaan bagi auditor yang lemah integritasnya. Dia tidak dapat menolak pemberian suap. BPK diharapkan tidak hanya melakukan peningkatan pada kualitas audit, tetapi juga dibarengi perbaikan mental dan integritas aparat auditor. Hal ini untuk menghindari keinginan pemda memperoleh opini WTP dengan menggunakan pendekatan KKN, juga mencegah perbuatan penyalahgunaan profesi. Bagian lain yang juga menjadi

internal yang bagus, maka Opini BPK terhadap laporan keuangan tersebut, memiliki tingkat keyakinan yang tinggi untuk memastikan pengelolaan keuangan. Namun demikian, di beberapa daerah, penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai aktivitas yang terpisah dari operasional pengelolaan selama satu tahun. Untuk tujuan tersebut, beberapa daerah dibantu oleh konsultan yang sengaja direkrut untuk membantu menyusun laporan keuangan pada

sorotan adalah pemanfaatan Opini BPK untuk tujuan politis, terutama pada saat mendekati pemilihan kepala daerah. Opini wajar terhadap laporan keuangan digunakan sebagai klaim atas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sedangkan pemerolehan opini tidak wajar digunakan sebagai alat untuk menyerang kepentingan salah satu pihak. Opini BPK, papar PAP, tidak mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan. Apabila pelaporan keuangan dilakukan menggunakan sistem akuntansi yang benar-benar diandalkan dengan didukung oleh sistem pengendalian

akhir tahun. Bahkan, salah satu kota yang mendapat opini WTP, kemudian, ditemukan memiliki masalah dengan pengeloaan keuangannya dengan ditemukannya utang kepada sebuah bank dengan nilai puluhan miliar rupiah. Manajemen pinjaman yang dilakukan secara tidak cermat, mengakibatkan pemerintah daerah tersebut mengalami kesulitan pembayaran utang yang segera jatuh tempo.

Warta BPK


Tumpang Tindih Dalam laporan tinjauan atas pelaksanaan pengawasan dan penindaklanjutan hasil pengawasan,

juga diungkapkan tentang tumpang tindih kelembagaan pengawas. Dijelaskan, dewasa ini terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan pengawasan secara formal, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, dan secara politik, ada peran fungsi DPRD, DPR, dan DPD sebagai penyeimbang yang menjalankan fungsi checks and balances. Dari banyaknya struktur pengawasan tersebut, lembagalembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif, harus saling menjaga dan menjalankan fungsi check and balances dalam upaya memastikan adanya fungsi pengawasan yang efisien dan efektif. Rencana pengawasan perlu dikoordinasikan dengan baik, agar tidak menyedot energi para pejabat daerah dan tidak mengurangi waktu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wacana yang berkembang yang patut direnungkan, demikian laporan PAP, adalahnya adanya fungsi yang tumpang tindih antara inspektorat jenderal dengan fungsi BPKP sebagai pengawas internal pemerintah pusat. Akibatnya, harus selalu ada koordinasi antara inspektorat dengan BPKP. Masalah yang timbul, tidak dapat dilakukannya pelayanan publik karena pejabat pemerintah harus mengalokasikan waktu yang tidak sedikit untuk melayani auditor. Tumpang tindih lainnya juga terjadi antara BPK dan BPKP yaitu dilakukannya audit kinerja oleh BPK dan BPKP secara bersama-sama. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah hendaknya membuat desain tentang struktur pemeriksaan secara lebih baik dengan mempertimbangkan matriks beban kerja auditor. Dengan mempertimbangkan matriks beban kerja auditor tersebut, diharapkan pembagian tugas dan kewenangan MARET 2012

35

5/10/2012 3:17:07 PM

ANTAR LEMBAGA dapat dilakukan secara lebih baik dan dapat dikoordinasikan tugas dan fungsi setiap lembaga pengawasan secara lebih jelas, apabila dilakukan pemberdayaan sumber daya manusianya, inspektorat di daerah pun semestinya dapat membantu melaksanakan audit yang dilakukan oleh BPKP. Tumpang tindih peran kelembagaan pengawas tersebut, mengindikasikan terjadinya inefisiensi, baik dalastruktur pengawasan yang semakin independen, sehingga mampu melakukan proses pengawasan secara objektif operasional maupun finansial. Upaya untuk mendorong efisiensi tersebut, tentu saja bukan hanya bermuara pada pembagian tugas antarlembaga pengawas, tetapi lebih diarahkan untuk melakukan reformasi terhadap birokrasi pengawasan dari pusat sampai daerah. Reformasi kelembagaan tersebut, perlu didorong dalam rangka menemukan kembali struktur pengawasan yang semakin independen, sehingga mampu melakukan proses pengawasan secara objektif. Selain itu, efisiensi pengawasan yang dilakukan dengan pembagian tugas, boleh jadi memberikan penilaian efisiensi yang semu. Kecuali, telah dilakukan perhitungan beban kerja maksimal yang dapat ditangani oleh setiap lembaga pengawas. Tanpa melakukan analisis tersebut, dapat terjadi lembaga pengawas yang semestinya memiliki kapasitas besar, justru kehilangan bidang garap. Sebagai contoh, adalah BPKP yang selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa lembaga tersebut nyaris kehilangan orientasi pengawasannya, sehingga mereka ‘terpaksa’ melebarkan sayap fungsi pengawasannya justru dengan menjual software akuntansi keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Fungsi konsultasi auditor internal terhadap auditee

36

MARET 2012


dapat dimaklumi sebagai salah satu fungsi auditor internal untuk memberikan nilai tambah terhadap auditee sebagaimana dinyatakan dalam standar audit internal yang dikeluarkan the institute of internal auditors. Namun demikian, perlu dimaknai ulang terkait dengan fungsi konsultasi tersebut, mengingat BPKP bukanlah konsultan swasta yang beroritentasi pada revenue generating. Selain itu, hal ini mengakibatkan inefisiensi secara nasional karena setiap daerah yang ‘membeli’ software tersebut mejadi tergantung pada BPKP. “Dengan kata lain, sebenarnya, tidak ada nilai tambah jangka panjang yang ditawarkan BPKP kepada pemerintah daerah. Seharusnya, ada program pendampingan dalam penggunaan software yang dibanguns edemikian rupa sehingga memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah”.

pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan yang menyangkut menteri sebagai atasannya. Hal ini juga terjadi pada tingkat Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, Selain itu, di beberapa daerah masih ada pimpinan daerah yang belum sepenuhnya memahami arti penting pengawasan. Keberadaan pengawas masih dianggap sebagai pihak yang dapat menghalanghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut berdanpak kepada tidak berfungsinya aparat pengawas internal yang terlihat dari minimnya kegiatan pengawasan dan anggaran yang diberikan. Termasuk, penempatan SDM yang berkualitas rendah pada unit kerja pengawas internal. Di samping dua hal tersebut, efektivitas pengawasan internal juga dipengaruhi oleh rasa solidaritas sempit (negatif ) antar sesama pejabat/karyawan. Pihak yang seharusnya mengawasi dan pihak yang diawasi, justru saling

Di beberapa daerah masih ada pimpinan daerah yang belum sepenuhnya memahami arti penting pengawasan. Keberadaan pengawas masih dianggap sebagai pihak yang dapat menghalang-halangi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan Internal Di bagian lain, PAP juga mengungkapkan tentang lemahnya pengawasan internal. Disebutkan, pelaksanaan pengawasan internal, dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dan atasan langsung (pengawasan melekat). Namun dalam pelaksanaannya, hal ini masih belum berjalan efektif. Masih banyak ditemukan APIP yang tidak dapat berlaku independen terhadap terperiksa. Contohnya, pada tingkat pusat, di mana Inspektorat Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya secara independen saat melakukan

melindungi, karena ada rasa solidaritas sebagai sesama pegawai di pemda, atau karena berasal dari suku yang sama, pernah satu sekolah. Adanya solidaritas negatif tersebut, melemahkan sistem pengawasan yang ada. Masih ditemukannya kelemahan efektivitas pengawasan tersebut, mengakibatkan pemerintah pusat dan daerah belum mampu melakukan deteksi dini, dan, tidak mampu mencegah dan mengungkapkan penyimpangan. Deteksi dini terhadap penyimpangan, tidak mungkin mengandalkan pengawas atau pemeriksa eksternal. dr

Warta BPK

5/10/2012 3:17:07 PM

ANTAR LEMBAGA

Calon Dewan Komisioner OJK Tinggal 21 Orang

S

etelah sebelumnya terdapat 87 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akhirnya melalui tahapan seleksi keempat, terpilih 21 calon. Ke21 nama calon itu telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Panitia Seleksi Menteri Keuangan Agus D. Martowardojo mengatakan presiden akan menyeleksi ke-21 nama tersebut. Kemudian dipilih 14 nama. Jika sudah dipilih 14 nama, nanti akan disampaikan ke DPR pada 5 April mendatang. DPR diharapkan sudah memilih tujuh nama yang akan menduduki tujuh posisi Dewan Komisioner OJK pada 5 Juni 2012. Dua nama lain yang akan melengkapi sembilan posisi di DK OJK merupakan ex-officio yang dipilih langsung atau perwakilan dari pemerintah (Kemenkeu) dan Bank Indonesia. ”Pada 5 Juni DPR sudah harus memutuskan tujuh orang untuk diusulkan pada Presiden dan Presiden akan menetapkan tujuh calon tersebut, yang satu sudah termasuk ketua OJK,” jelas Agus saat konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3/2012) malam. Warta BPK


Adapun panitia seleksi yang telah menyortir dari ratusan calon menjadi 21 calon ini di antaranya Menteri Keuangan Agus D. Martowardojo (Ketua), Gubernur BI Darmin Nasution, Deputy Gubernur BI Halim Alamsyah, dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany.

Sekretaris Bapepam LK 12. Nurhaida, Ketua Bapepam LK 13. Ogi Prastomiyono, Direktur Compliance Human Capital Bank Mandiri 14. Peter Benyamin Stok, mantan Direktur Utama Bank Niaga 15. Purwantari Budiman, mantan Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan BI 16. Rahmat Waluyanto, Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu 17. Rijani Tirtoso, Executive Vice President Coordinator Internal Audit Bank Mandiri 18. Riswinandi, Wadirut Bank Mandiri 19. Robinson Simbolon, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam LK 20. Sahala Lumban Gaol, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) 21. Yunus Husein, mantan Kepala PPATK

Nama 21 calon yang telah lolos tersebut, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pemilihan ke-21 calon tersebut membuat tiga calon yang sebenarnya layak harus tersingkir. Mantan Kepala Badan Kebijkan Fiskal (BKF) Anggito Achjar Iljas, mantan Deputi Abimanyu, mantan Direktur Utama Gubernur BI PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Erry Firdaus Djaelani, Kepala LPS Firmansyah, ataupun mantan Komisaris Hekinus Manao, mantan Irjen Bank Internasional Umar Juoro Kementerian Keuangan akhirnya harus tersingkir dari bursa I Wayan Agus Mertayasa, mantan calon Dewan Komisaris OJK. Wadirut Bank Mandiri Pembentukan OJK dilandasi Ilya Avianti, Auditor Utama BPK keinginan untuk memperbaiki Isa Rachmatarwarta, Kepala Biro kualitas pengaturan, pengawasan, perasuransian Bapepam-LK dan penindakan terhadap perbankan, Kusumaningtuti Sandriharmy pasar modal, dan industri keuangan Soetiono, Direktur BI nonbank yang sebelumnya dipegang Mulia P Nasution, mantan Sekjen Bank Indonesia dan Bapepam-LK. Salah Kemenkeu satu lembaga superbody di bidang Muliaman D Hadad, Deputi ekonomi ini nantinya akan mengelola Gubernur BI sekitar Rp8.200 triliun. Setara dengan Nelson Tampubolon, Direktur nominal produk domestik bruto atau Internasional BI seluruh aktivitas ekonomi nasional. Ngalim Sawega, mantan and MARET 2012

37

5/10/2012 3:17:07 PM

AKSENTUASI

Pemeriksa BPK sedang memeriksa pembangunan gedung kantor

Auditor BPK Harus Jujur & Pintar BPK menjadi lembaga negara yang memiliki kewenangan besar dalam memeriksa keuangan negara. Badan pemeriksa ini harus memiliki auditor yang jujur dan pintar.

D

ENGAN posisi dan kewenangan yang besar, BPK mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Di sisi lain, disadari atau tidak, BPK menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam membawa negara ke tempat yang dicita-citakan founding fathers. Dengan apa yang dimiliki BPK kini, mau tidak mau, BPK harus membangun dirinya agar benarbenar sesuai harapan masyarakat dan sesuai dengan posisi strategisnya itu. Salah satu yang perlu dibangun, tentu saja sumber daya manusia. Dan, sumber daya manusia yang menjadi core bisnis BPK adalah auditor atau pemeriksa. Berbicara mengenai auditor BPK, tidak ada salahnya mengulas ini dengan Sukoyo, pensiunan BPK. Pasti masyarakat tidak lupa terhadap kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang terkenal. Sukoyo adalah penanggung jawab pemeriksaan BPK atas kasus itu.

38

38 - 39 akentuasi.indd 38

MARET 2012

Audit bukan pekerjaan asing bagi Sukoyo. Sejak lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 1975, kemudian masuk BPK, sudah menjadi auditor. Dalam perjalanan kariernya sampai pensiun, dia sebagai auditor, sekitar 33 tahun. Bahkan, memasuki masa pensiun, sejak 2005 sampai 2009, dia menjabat sebagai Auditor Utama AKN III. Setelah pensiun pun dia tetap bekerja sebagai akuntan publik. Profesi yang sudah digeluti sejak lama. Baginya, auditor itu harus jujur dan pintar. Jujur berarti semua temuan harus disampaikan apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan, semua dikeluarkan. Sehingga tidak ada yang namanya jualbeli temuan. Tidak ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan profesi. Pintar, berarti auditor harus pintar menggali persoalan lebih dalam pada temuan-temuan pemeriksaan. Teliti dalam memeriksa angka-angka. Membaca dan memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan hal yang diperiksa.

Warta BPK

11/05/2012 12:59:26

AKSENTUASI Menelusuri Lebih Dalam Dengan bermodalkan jujur dan pintar ini, auditor tidak hanya terpaku pada dokumen fisik dan angka saja yang sudah berindikasi permasalahan. Namun, bisa menelusuri lebih dalam di balik dokumen tersebut. Jadi, auditor tidak hanya bertanya pada satu sisi saja kepada auditee terkait dengan temuan yang dianggap bermasalah. Misalnya, ada suatu temuan yang sifatnya kenapa ada barang atau ada pembangunan yang tidak dipergunakan. Ini harus digali, tidak digunakan itu apa dulu perencanaannya, apa pelaksanaannya, kenapa harus dibeli itu atau membangun itu. “Berdasarkan pengalaman saya, pembangunan terminal bus, pembangunan gedung perkantoran tetapi tidak digunakan. Penggalian dari auditor, ya hanya sebatas pada tidak dimanfaatkan. Rekomendasinya supaya dimanfaatkan. Itu kan mentah. Terlalu jalan lurus. Berpikirnya itu kacamata kuda,” papar Sukoyo. Semasanya, jika tim pemeriksa kembali ke kantor, selalu diadakan diskusi terhadap temuan pemeriksaan. Selain untuk menguatkan temuan hasil pemeriksaan BPK, juga membangun SDM yang tangguh di satuan kerja pemeriksaan. “Jadi, kalau saya mengkaji temuan itu kadang saya itu memposisikan diri bukan sebagai auditor, tetapi

sebagai auditee. Jadi, saya serang dari sisi auditee untuk menguji temuan itu kuat atau tidak. Bagaimana reaksi saya sebagai auditee membaca temuan itu. Reaksi saya itu, salah satunya, apabila auditor nggak bisa jawab, ya lengkapi. Temuan itu dilengkapi. Berarti temuan itu kalau muncul berarti mentah karena ada temuan yang saya bantah, sementara auditor tidak bisa jawab. Jadi, itu salah satu membina di lingkungan satuan kerja pemeriksa,” ungkapnya. Terkait dengan temuan yang berulang, ada kekhawatiran bahwa kemampuan auditornya memang terbatas. Jadi, sebetulnya permasalahan lain ada, hanya karena terbatasnya kemampuan auditor, temuannya itu-itu saja. Seolah-olah temuannya berulang, rekomendasinya berulang, sehingga tindak lanjut tidak ada. Kalau temuannya berulang-ulang berarti tindak lanjut tidak ada. Sebab, kalau temuannya sudah ditindaklanjuti, temuan itu tidak akan berulang lagi tahun berikutnya. Oleh karena itulah, BPK perlu membangun SDM yang tangguh. SDM yang tangguh, menurut Sukoyo, tercermin pada auditor yang jujur dan pintar ini. Untuk membentuk auditor yang seperti itu memang bukan perkara mudah. Namun, dapat dirintis melalui pendidikan reguler dan pembinaan di satuan-satuan kerja. and

Pemeriksa BPK harus pintar menggali persoalan dan teliti Warta BPK

38 - 39 akentuasi.indd 39

MARET 2012

39

11/05/2012 12:59:28

GALLERY FOTO (foto-foto: warta bpk/rianto prawoto)

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah berdialog dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK Bahtiar Arif menerima kunjungan delegasi World Bank Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Agus Suhartono dalam pertemuan BPK RI dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan TNI dengan di kantor BPK Pusat, 2 Februari 2012. agenda Penyampaian Permasalahan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Keuangan Kemhan dan TNI. Ketua BPK didampingan oleh Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan di Jakarta, 3 Februari 2012

Ketua BPK Hadi Poernomo dan Ketua KPK Abraham Samad tengah berdiskusi masalah hukum Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah memimpin pertemuan dengan delegasi Forum Konsitusi dengan politisi dari PDIP di Jakarta, 10 Februari 2012. Hadir dalam pertemuan itu Anggota BPK di Jakarta, 14 Februari 2012. Selain wakil ketua BPK, hadir juga Anggota BPK Ali Masykur Musa dan Sekjen BPK Hendar Ristriawan. Sapto Amal Damandari.

Jajaran petinggi BPK tengah memberikan keterangan di depan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemeriksaan atas pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Kehadiran badan pemeriksa keuangan menyusul tuntutan presiden dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara Presiden dengan DPR dan BPK dalam kasus Newmont.

40

MARET 2012

40 - 41 galeri foto.indd 40

Warta BPK

5/10/2012 3:21:09 PM

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah memberikan keterangan mengenai organisasi litbang di Jakarta, 23 Februari 2012.

Anggota IV BPK Ali Masykur Musa menyerahkan LHP KKL kepada Sharif C. Sutardjo, di kantornya, 28 Februari 2012. Anggota BPK itu didampingi oleh Auditor Utama Keuangan (Tortama) Negara IV Saiful Anwar Nasution (kanan).

Ketua BPK Hadi Poernomo dalam kapasitanya sebagai ketua ASEANSAI tengah mendengarkan penjelasan dari empat Komite ASEANSAI yaitu Komite Rencana Strategis, Komite Peraturan dan Prosedur, Komite Pelatihan, dan Komite Pertukaran Pengetahuan, di Jaipur, India, 29 Februari 2012. Hadi Poernomo didampingi oleh Pengiran Haji Abd Rahman bin Pengiran Haji Mat Saleh, Ketua Jabatan Audit Brunei Darussalam sebagai Wakil Ketua ASEANSAI, dan Hendar Ristriawan, Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri tengah memberikan penjelasan dalam pertemuan konsultasi dengan DPD RI di Jakarta, 29 Februari 2012. Hadir juga dalam pertemuan itu Ditama Revbang BPK Daeng M. Nazier.

Warta BPK

40 - 41 galeri foto.indd 41

MARET 2012

41

5/10/2012 3:21:19 PM

BPK Beri Layanan Informasi

Recommend Documents