LAPORAN LAYANAN AKSI INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2014
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 2014
1
1. Pendahuluan Seiring diberlakukannya demokratisasi di Indonesia maka pemerintah telah merespon dengan di canangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Suatu kenyataan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU KIP menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut berpartisipasi dan berperan aktif atas jalannya pemerintahan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 41A/SK/V/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Tujuan Keputusan Sesjen tersebut yaitu mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID, dan unit-unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas maupun dengan pihak yang berkepentingan. Aksi Setjen Wantannas dari pelaksanaan UU KIP tersebut yaitu lahirlah Keputusan Sesjen Wantannas Nomor Kep/26/Sesjen/III/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Setjen Wantannas yang menetapkan pejabat eselon II dalam hal ini Kepala Biro Persidangan dan Humas sebagai PPID. Setjen Wantannas selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sesuai dengan Keputusan Presiden No.101 Tahun 1999 telah mengambil langkahlangkah guna melakukan penerapan terhadap amanat UU KIP disesuaikan dengan tugas pokok Setjen Wantannas yaitu merumuskan rancangan kebijakan 2
dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Rumusan dan rancangan kebijakan yang sudah dikaji kemudian dikirim kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional untuk bahan referensi dalam menetapkan kebijakan strategis nasional. Sehingga produk-produk kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas lebih bersifat confidential, rahasia dan terbatas. Disamping itu Setjen Wantannas bukan lembaga yang mengeluarkan kebijakan publik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dan dikaitkan pula dengan kewajiban badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik, Setjen Wantannas melaksanakan layanan aksi informasi sesuai dengan peran dan kapasitas institusi sebagai fasilitas Staf Presiden.
2. Layanan Aksi Informasi Peranan Setjen Wantannas sebagai institusi fasilitas Staf Presiden, beberapa layanan aksi yang sudah dilaksanakan dalam beberapa waktu terakhir adalah : a. Menerima Audensi Tim Kerja MPR RI Pada tanggal 26 September 2013, Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI melakukan kunjungan ke kantor Setjen Wantannas. Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia tersebut diketuai oleh Dr.Ir.Moh.Jafar Hafsah (F-PD). Hadir dalam rombongan tim tersebut, Abraham P Liyanto (DPD), Dra.Wirianingsih,M.Si (F-PKS), dan Ma’ruf Cahyono,SH,MH (Kepala Pusat Pengkajian Setjen MPR RI). Tim Kerja tersebut melakukan audensi dengan Setjen Wantannas untuk meminta masukan dan pendapat terkait dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tim Kerja tersebut dibentuk oleh MPR sebagai alat kelengkapan untuk mengkaji berbagai dimensi strategis sistem ketatanegaraan Indonesia dalam berbagai perspektif baik kenegaraan maupun kemasyarakatan. Tugas Tim Kerja Kajian adalah membantu pimpinan MPR melakukan pengkajian tentang konsepsi konstitusi, aspirasi usul perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan penguatan lembaga negara, serta berbagai hal fundamental terkait dengan implementasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, putusan-putusan MPR, serta produk Undang-undang. b. Menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan MPR RI Pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Gedung Nusantara V, Ruang GBHN Lantai 3, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD, Setjen Wantannas bekerjasama dengan MPR RI menyelenggarakan kegiatan FGD dengan tema 3
Penguatan Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Hadir sebagai narasumber yaitu Prof.Dr.Rusadi Kantaprawira,SH dan Prof.Dr.Asep Warlan Yusuf,SH,MH. Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan MPR RI yaitu Lukman Hakim Saefudin yang bertindak sebagai Keynote Speech dan TB Sumanjaya sebagai Wakil Ketua Tim Kerja Kajian MPR RI serta Anggota MPR RI lainnya. Sedangkan Setjen Wantannas dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Wantannas Letjen TNI Waris dan pejabat lainnya. c. Menerima Audensi SMA Yayasan Taspen Tugu Ibu I Pada tanggal 10 Februari 2014 Setjen Wantannas menerima kunjungan dan audensi dari rombongan SMA Yaspen Tugu Ibu I, Depok Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan sebagai kegiatan Pengarahan, Pembekalan dan Pemberian Motivasi terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam rangka menambah Wawasan. Salah satu tujuan audensi yaitu dapat memberikan arahan, pembekalan dan motivasi kepada para siswa/siswi guna menambah wawasan kebangsaan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dengan harapan dapat memberikan kelancaran pada kegiatan pendidikan kedepan. d. Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada tanggal 7 April 2014 Setjen Wantannas menerima kunjungan dari Kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan. Hadir sebagai pemberi materi yaitu Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, dr. Hidayat Sumintapura, M.Kes, AAK. Dengan terbitnya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT.Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada kegiatan tersebut, disampaikan juga mengenai besaran iuran, dimana iuran dapat dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, dan dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Selain itu dr.Hidayat memaparkan tentang manfaat jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan yang dijamin diantaranya rawat jalan dan rawat inap, manfaat akomodasi bagi peserta. Selanjutnya disampaikan juga beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin agar para peserta memahami ruang lingkup jaminan kesehatan yang dilayani oleh BPJS.
4
e. Pencerahan Alternatif Politik Kesehatan Nasional Pada tanggal 28 April 2014, Sesjen Wantannas, Letjen TNI Waris menerima audensi dari mantan Sekretaris Jenderal Wantannas periode 2002-2005, Prof.Dr.Ir.H.Budi Santoso,M.Sc,APU yang bertempat di ruang kerja Sesjen. Dalam kegiatan audensi tersebut mendiskusikan banyak hal terkait dengan dinamika dan perkembangan isu-isu strategis yang sifatnya nasional sampai dengan beberapa terobosan baru di bidang kesehatan. Setelah kegiatan audensi, acara dilanjutkan dengan “Pencerahan Terkait Kebijakan Alternatif Politik Kesehatan Nasional”yang bertempat di Ruang Pancasila, Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas. Prof.Dr.Ir.H.Budi Santoso,M.Sc,APU saat ini bertindak sebagai Anggota Dewan Riset Nasional Kelompok Energi dan Lingkungan Hidup, Ketua Panelis Evaluasi Riset Unggulan Terpadu, Kepala Pusat Pengkajian Teknologi Nuklir BATAN, dan sebagai Guru Besar Universitas Nasional. f. Menerima Audensi dari Para Pakar Akademisi Pada tanggal 26 Mei 2014, Sekretaris Jenderal Wantannas, Letjen TNI Waris melakukan pertemuan/silaturahim dengan para pakar akademisi yaitu Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira (pakar bidang politik), Prof. Dr. Achmad Sanusi (pakar bidang pendidikan), Prof. Dr. Subur Budi Santoso (pakar bidang sosial budaya), Prof. Dr. Miyasto (pakar bidang ekonomi), dan Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, DrPH (pakar bidang kesehatan). Forum silaturahim ini digelar untuk menangkap ide, pemikiran dan gagasan para pakar akademisi terkait dengan isu-isu strategis di berbagai bidang sebagai bahan masukan bagi Wantannas untuk merumuskan kajian sebagai sumbangan bahan kebijakan bagi Ketua Wantannas. g. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Semiloka dengan Perguruan Tinggi Untuk merumuskan suatu kajian, Setjen Wantannas melakukan kerjama dengan 3 jalur yaitu birokrasi, akademisi dan aspirasi agar kajian yang dirumuskan oleh Setjen Wantannas baik menurut kaidah-kaidah akademik. Pada tahun 2014 Setjen Wantannas menandatangai MoU dengan 4 (empat) Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Riau, Universitas Brawijaya, Universitas Semarang dan Universitas Tanjung Pura. Berangkat dari penandatanganan MoU tersebut, dilaksanakanlah kegiatan Semiloka yang bertujuan memaparkan hasil MoU yaitu penelitian ilmiah yang mengkaji tematema yang sudah ditentukan. Beberapa kegiatan Semiloka tersebut yaitu : 5
1) Universitas Riau Dilaksanakan pada tanggal 7-8 Mei 2014 di Riau membahas tentang “Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Prov. Riau”. Semiloka ini dibuka oleh Sesjen Wantannas, Letjen TNI Waris dan Rektor UNRI Prof.Dr.Ashaluddin Jalil, MSdi. Sementara yang memaparkan hasil penelitian adalah Prof. Dr. Usman M. Tang, MS sebagai Ketua Tim Peneliti. 2) Universitas Brawijaya Semiloka digelar pada tanggal 25 – 26 Juni 2014 bertempat di Hotel Atria, Malang, Jawa Timur membahas tentang “Ketahanan Pangan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur”. Sesjen Wantannas didampingi Rektor UB Prof.Dr.Ir. Muhammad Bisri,MS secara resmi membuka kegiatan Semiloka tersebut. Pemaparan hasil penelitian disampaikan oleh Ketua Tim Peneliti Prof. Dr. Moeljadi, SE, SU, M.Sc dan dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani, AR. 3) Universitas Semarang Semiloka digelar pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 di Semarang membahas tentang “Pendidikan Karakter Terintegrasi dan Berkelanjutan di Tingkat Sekolah hingga Perguruan Tinggi dengan Sistem Spiral Dalam Rangka Nasionalisme”. Acara dibuka oleh Sesjen Wantannas dan Rektor Univ. Semarang, Prof.Dr.H.Pahlawansjah Harahap,SE,ME. Sementara itu pemaparan hasil penelitian disampaikan oleh Prof. YL Sukestiyarno, MS,Ph.D 4) Universitas Tanjung Pura Semiloka dilaksanakan tanggal 12-13 Nopember 2014 di Pontianak yang membahas tentang “Strategi dan Implikasi Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis Potensi dan Pemetaan Kemiskinan Alternatif dalam rangka Ketahanan Nasional”. Acara tersebut dibuka oleh Sesjen Wantannas dan Rektor Univ. Tanjung Pura, Prof. Dr. H. Thamrin Usman D.E.A. h. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Bakohumas Sebagai anggota Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Pemerintah, Rodangmas turut dan ikut berpartisipasi didalamnya dengan berperan aktif dalam forum-forum Bakohumas yang diselenggarakan oleh bagian Humas di 6
tiap-tiap K/L. Selain menghadiri forum Bakohumas di tiap-tiap K/L, peran aktif Rodangmas yaitu menjadi penyelenggara forum Bakohumas yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam Lantai VI. Judul yang diangkat yaitu “Dinamika Kehidupan Politik Pasca Pemilu 2014 Dalam Perspektif Ketahanan Nasional” dengan narasumber Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional, Brigjen TNI Toto Siswanto, S.IP,MM dan moderator yaitu Karodangmas, Brigjen TNI Susiswo Widodo,SE,M.Si(Han).
3. Penutup Demikian laporan layanan aksi informasi yang telah dilaksanakan oleh Setjen Wantannas dimana kegiatan layanan aksi informasi tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas sebagai fasilitas Staf Presiden.
.
Jakarta,
Nopember 2014
PPID Setjen Wantannas
Susiswo Widodo, SE, M.Si(Han) Brigadir Jenderal TNI
7
